BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Hasil Penelitian 1.

Kasus Posisi I Gusti Ngurah Yudana merupakan seorang yang masuk menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) pada tahun 1987/1988. Setelah lulus dengan pangkat Prada kemudian I Gusti Ngurah Yudana mengikuti kecabangan infanteri dan setelah lulus ditugaskan di kesatuan Yonif 742/Swy. Setelah mengalami beberapa kali mutasi, I Gusti Ngurah Yudana ditugaskan di Korem 163/Wira Bhakti dengan pangkat Koptu NRP 614103. Dalam kasus ini I Gusti Ngurah Yudana dijadikan Terdakwa yang diajukan oleh Oditur Militer ke Pengadilan Militer III-14 Denpasar. Diketahui I Gusti Ngurah Yudana sudah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sejak tahun 2009. I Gusti Ngurah Yudana selain mengkonsumsi shabu juga telah melakukan jual beli Narkotika jenis shabu tersebut. I Gusti Ngurah Yudana mendapatkan shabu dari Putu Joko dan Yakobus (Napi LP Kerobokan). Proses pembelian yang dilakukan yaitu I Gusti Ngurah Yudana terlebih dahulu melakukan transfer uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Putu Joko melalui Bank BCA. Setelah uang ditransfer, kemudian I Gusti Ngurah Yudana menerima SMS dari Putu Joko yang isinya agar I Gusti Ngurah Yudana mengambil paket shabu kurang lebih sebanyak 0,4 (nol koma empat) gram yang disimpan dalam plastic klip kecil yang ditempel dengan menggunakan isolasi di sebuah gardu listrik di daerah Sesetan. Setelah mendapat shabu dalam bentuk Kristal bening tersebut, I Gusti Ngurah Yudana membagi paket tersebut menjadi 4 (empat) paket dengan berat masing-masing 0,1 (nol koma satu) gram.

29

30

Diketahui pada hari Kamis tanggal 29 November 2012 sekitar pukul 23.00 WITA, Iwan Setiawan membeli shabu kepada I Gusti Ngurah Yudana. Setelah itu I Gusti Ngurah Yudana datang ke kos Iwan Setiawan di jalan Pulau Misol Nomor 35 Denpasar Kamar Nomor 104. I Gusti Ngurah Yudana kemudian menunjukkan kantong plastik klip berisi shabu tersebut. Setiap kantik palstik shabu dijual oleh I Gusti Ngurah Yudana seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari selasa tanggal 4 Desember 2012 sekitar pukul 00.30 WITA I Gusti Ngurah Yudana datang kembali ke kos Iwan Setiawan namun bukan untuk menjual shabu, melainkan mengkonsumsi shabu bersama-sama dengan Iwan Setiawan. Pada tanggal 4 Desember 2012 sekitar pukul 19.30 WITA, Iwan Setiawan ditangkap oleh Satnarkoba Polresta Denpasar yaitu Bripka Pol Putu Agus Sahputra dan Brigadir Pol I Made Mediana Dwyja yang kemudian Iwan Setiawan mengaku memang telah mengkonsumsi shabu dan membelinya dari I Gusti Ngurah Yudana. Mengetahui hal tersebut kemudian Bripka Pol Putu Agus Sahputra dan Brigadir Pol I Made Mediana Dwyja berkoordinasi dengan Tim Intel dari Korem 163/Wira Satya untuk memastikan apakah I Gusti Ngurah Yudana memang benar anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau bukan. Kemudian Sertu Abdul Kadir, Serma Mochammad Kalam, Serma Muklis dan Serma Johan datang ke kos Iwan Setiawan. Iwan Setiawan kemudian disuruh memancing supaya I Gusti Ngurah Yudana datang ke kos Iwan Setiawan dengan cara menawarkan ada barang bagus. Kemudian sekitar pukul 23.45 WITA I Gusti Ngurah Yudana datang ke kos Iwan Setiawan. Setelah sampai kemudian I Gusti Ngurah Yudana di bawa menjauh dari kos oleh Serta Abdul Jadir dan Serma Mochammad Kalam kemudian dilakukan penggeledahan badan dan saku pakaian I Gusti Ngurah Yudana dan disaksikan oleh 2 (dua) anggota Satnarkoba Polresta Denpasar yaitu Bripka Pol Putu Agus Sahputra dan Brigadir

31

Pol I Made Mediana Dwyja. Dalam penggeledahan tersebut tidak diketemukan barang bukti. Setelah itu I Gusti Ngurah Yudana diamankan ke kantor Tim Intel Korem 163/Wira Satya. Berdasarkan Surat Perintah Kasi Intel Korem 163/Wira Satya Letkol Inf. Agus Nomor: Sprint/653/XII/2012 tanggal 5 Desember 2012, Lettu Chb Abdul Azis, Serma I Nyoman Jaya Agung, Letda M. Zaenul Eksan, Peltu Ida Bagus Manuaba dan Serda Suryana melakukan penggeledahan di rumah I Gusti Ngurah Yudana yang dipimpin langsung oleh Wadan Tim Intel Korem 163/Wira Satya Lettu Chb Abdul Azis yang disaksikan oleh Kapten Inf. Binjamin, Letda Inf. Iddana, 2 (dua) orang Provost dan istri I Gusti Ngurah Yudana yang bernama Ni Sayu Nyoman Suciniati. Atas penggeledahan yang dilakukan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat bong, 2 (dua) buah pipa kaca, 3 (tiga) buah pipet, 4 (empat) buah alat suntik, 1 (satu) buah korek api dan klip plastik. Setelah penggeledahan selesai dilakukan kemudian barang-barang bukti tersebut diserahkan kepada Dantim Intel dan kemudian pada tanggal 16 Desember 2012 I Gusti Ngurah Yudana bersama dengan barang bukti diantar oleh Kapten Inf. Iskan untuk diserahkan ke Denpom IX/3 Denpasar agar diproses lebih lanjut. 2.

Identitas Terdakwa Nama lengkap

: I Gusti Ngurah Yudana

Pangkat/NRP

: Koptu/614103

Jabatan

: Ta Kima

Kesatuan

: Korem 163/Wira Satya

Tempat, tanggal lahir

: Negara, 6 Oktober 1966

Jenis kelamin

: Laki-laki

Kewarganegaraan

: Indonesia

Agama

: Hindu

32

Tempat tinggal

: Asrama Sudirman RT 06 Jl Slamet Riyadi I No. 58 Denpasar

3.

Surat Dakwaan Oditur Militer I Gusti Ngurah Yudana diajukan ke persidangan oleh Oditur Militer di Pengadilan Militer III-14 Denpasar pada tanggal 3 April 2013 dengan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/18/IV/2013 dengan dakwaan berbentuk alternatif. Dalam dakwaan kesatu Terdakwa diduga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu setiap orang yang dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. kemudian dalam dakwaan kedua Terdakwa diduga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Setelah memperhatikan dan menelaah kasus, Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/18/IV/2013, tanggal 3 April 2013 yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut: Pertama: Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempattempat) tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh sembilan bulan November tahun 2012 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2012 bertempat di Jalan Pulau Misol Nomor 35 Denpasar atau setidaktidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III14 Denpasar telah melakukan tindak pidana:

33

“Setiap orang yang dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut: a.

Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1987/1988

melalui

pendidikan

Secata

Milsuk

di

Rindam

IX/Udayana, setelah lulus dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kecabangan Infanteri, setelah lulus ditugaskan di kesatuan Yonif 742/Swy, setelah mengalami beberapa kali mutasi sampai dengan kejadian yang menjadi perkara ini ditugaskan di Korem 163/Wira Bhakti dengan Pangkat Koptu NRP 614103. b.

Bahwa sekira awal tahun 2011 Terdakwa kenal dengan Sdr. Iwan Setiawan alias Luluk (Saksi I) di Bali Center Elektronik (BMC) Jl. Teuku Umar Denpasar tetapi tidak ada hubungan keluarga.

c.

Bahwa sejak tahun 2009 Terdakwa sudah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu diantaranya bertempat di rumah Nasir (mantan anggota Korem 163/Wira Satya yang dipecat dalam kasus Narkoba), di rumah saksi I di Jl. Pulau Misol No. 35 Kamar 104 Denpasar, di kamar mandi rumah Terdakwa di asrama Sudirman RT. 06 Jl. Slamet Riyadi No. 58 Denpasar, setelah mengkonsumsi shabu tersebut, Terdakwa merasakan badannya terasa enak dan segar, selain mengkonsumsi Terdakwa juga sering melakukan jual beli Narkotika jenis shabu kepada saksi I.

d.

Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Joko dan Sdr. Yakobus (Napi LP Kerobokan) dengan cara Terdakwa

terlebih

dahulu

mentransfer

uang

sebesar

Rp

1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Sdr. Putu Joko melalui Bank BCA, setelah uang ditransfer kemudian Terdakwa menerima SMS dari Sdr. Putu Joko yang isinya agar Terdakwa mengambil paket shabu kurang lebih sebanyak 0,4 gram yang disimpan dalam plastic

34

klip kecil yang ditempel dengan menggunakan isolasi di sebuah gardu listrik di daerah sesetan, setelah Terdakwa mendapat paket shabu dalam bentuk Kristal bening tersebut kemudian Terdakwa membagi paket tersebut menjadi empat paket dengan berat masingmasing 0,1 gram. e.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 November 2012 sekira pukul 23.00 Wita, Saksi I membeli shabu-shabu kepada Terdakwa dengan cara memesan melalui telepon dengan mengatakan “Pak, saya butuh barang yang tiga ratusan”, kemudian dijawab oleh Terdakwa “Oke mas, langsung saya antar”, sekira 30 menit kemudian Terdakwa tiba di tempat kost Saksi I di Jl. Pulau Misol No. 35 Denpasar Kamar No. 104 dan menunjukkan 2 (dua) kantong plastik klip berisi shabu agar Saksi I memilih salah satu kantong plastik tersebut, namun saat itu Saksi I mengambil kedua kantong plastik yang berisi shabushabu tersebut dengan harga masing-masing Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan saat itu Saksi I baru membayar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya dibayar belakangan, setelah transaksi tersebut selesai kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kost Saksi I.

f.

Bahwa

setelah

Terdakwa

pergi

kemudian

shabu

tersebut

dikonsumsi sendirian oleh Saksi I dengan cara mengambil shabu dari salah satu plastik klip (plastik klip 1) lalu Saksi I masukkan semuanya sampai habis ke dalam pipa kaca dan dibakar, kemudian Saksi I konsumsi sendiri, setelah selesai mengkonsumsi shabu tersebut kemudian Saksi I mengambil lagi Kristal bening shabu dari plastik klip 2 lalu dimasukkan semuanya ke dalam pipa kaca dan dibakar agar shabunya lengket di pipa kaca namun tidak dikonsumsi oleh Saksi I, setelah itu pipa kaca langsung Saksi I masukkan ke dalam kotak rokok Dji Sam Soe dan selanjutnya disimpan di bawah tempat tidur Saksi I.

35

g.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2012 sekira pukul 00.30 Wita, Terdakwa ditelpon oleh Saksi I agar datang ke tempat kost Saksi I untuk mengambil kekurangan uang pembayaran shabu tersebut, lalu Saksi I mengatakan “Dimana Pak”, dijawab oleh Terdakwa “Di rumah, mau cari barang?” kemudian dijawab oleh Saksi I “Tidak, saya mau cari cewek”, setelah itu Terdakwa mengatakan “Sebentar saya telpon lagi”.

h.

Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa menelpon Saksi I dengan mengatakan “Ini ada barang (sabhu) bagus”, kemudian Saksi I menjawab “Saya tidak cari barang pak, saya masih ada sisa”, setelah itu Terdakwa mengatakan “Kamu bawa barang dari Surabaya ya?”, kemudian dijawab oleh Saksi I “Tidak”, selanjutnya Terdakwa mengatakan “Wah, rugi ke Surabaya gak bawa barang, lain kali bawa biar saya jual disini”, kemudian dijawab oleh Saksi I “Tidak berani pak, saya tidak jual barang”, selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa ingin minta pakai shabu sisa punya Saksi I karena Terdakwa ingin berhubungan badan dengan perempuan.

i.

Bahwa 30 (tiga puluh) menit kemudian sekira pukul 01.00 Wita Terdakwa datang ke tempat kost Saksi I di Jl. Pulau Misol No. 35 Denpasar Kamar Nomor 104, kemudian Saksi I bersama Terdakwa mengkonsumsi shabu yang ada di dalam pipa kaca di kotak rokok Dji Sam Soe sisa dari yang Saksi I beli dari Terdakwa, setelah selesai menggunakan shabu tersebut kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kost Saksi I, sedangkan Saksi I kembali memasukkan pipa kaca berisi Kristal bening shabu tersebut ke dalam kotak rokok Dji Sam Soe, selanjutnya Saksi I menaruh barang tersebut di bawah tempat tidur Saksi I.

j.

Bahwa sekira pukul 19.30 Wita masih pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2012, saat itu Saksi I membeli bensin di depan rumah

36

kost Saksi I di Jl. Pulau Misol No. 35 Denpasar ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Satnarkoba Polresta Denpasar yaitu Bripka Pol Putu Agus Sahputra (Saksi II) dan Brigadir Pol I Made Mediana Dwyja (Saksi III), kemudian Saksi II dan Saksi III melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap Saksi I namun tidak menemukan barang bukti, lalu Saksi II dan Saksi III mengintograsi Saksi I, selanjutnya Saksi I mengaku sebagai pemakai shabu dan sisa barang yang Saksi I pakai disimpan di kamar kost Saksi I No. 104 di Jl. Pulau Misol No. 35 Denpasar, setelah petugas mendengar keterangan Saksi I tersebut kemudian Saksi II dan Saksi III membawa Saksi I ke tempat kostnya. k.

Bahwa setelah sampai di tempat kost Saksi I di Jl. Pulau Misol No. 35 Denpasar Kamar Nomor 104 kemudian Saksi I bersama-sama dengan Saksi II dan Saksi III masuk ke dalam kamar kost Saksi I, setelah berada di dalam kamar kemudian Saksi II menanyakan “Dimana kamu taruh shabu-shabu yang kamu pakai”, setelah itu Saksi I langsung mengambil 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe yang di dalamnya sudah berisi Kristal bening shabu dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 1 (satu) buah tutup botol yang dilobangi (bong), 1 (satu) potong tissue putih dari bawah bed (tempat tidur) Saksi I, setelah itu Saksi II menanyakan “Ini kamu yang punya kan?” (sambil menunjukkan barang bukti 1 (satu) buah pipa kaca berisi Kristal bening diduga shabu) Saksi I menjawab “Ya” kemudian Saksi II kembali bertanya “Kamu punya ijin untuk memakai ini?” kemudian Saksi I menjawan “Tidak ada”, selanjutnya Saksi III menanyakan darimana Saksi I mendapatkan shabu-shabu tersebut, kemudian Saksi I mengatakan didapat dari seorang oknum anggota TNI (Terdakwa) yang dibeli tiga hari yang lalu.

37

l.

Bahwa setelah mendengar keterangan tersebut kemudian sekira pukul 22.00 Wita Saksi II mengirimkan SMS kepada Terdakwa untuk memancing Terdakwa agar datang ke tempat kost Saksi I dengan menggunakan HP Saksi I yang isinya “Pak saya mau pesan barang yang tiga ratusan, bisa diantar sekarang”, setelah di SMS seperti itu, kemudian Terdakwa menelpon ke HP Saksi I dengan mengatakan “Mas ini barang batuan, bagus sekali, kenceng sekali, sebentar saya anter”, kemudian Saki I menjawab “Satu jam lagi saja diantar (maksudnya diantar ke tempat kost), saya masih di luar”.

m. Bahwa setelah Saksi II dan Saksi III berhasil memancing Terdakwa agar datang ke tempat kost Saksi I tersebut, kemudian Saksi II dan Saksi III berkoordinasi dengan Tim Intel dari Korem 163/Wira Satya untuk memastikan bahwa Terdakwa tersebut adalah oknum anggota TNI, tidak lama kemudian Sertu Abdul Kadir (Saksi IV), Serma Mochammad Kalam (Saksi V), Serma Muklis dan Sertu Johan datang ke tempat kost Saksi I di Jl. Pulau Misol No. 35 Denpasar, setelah Saksi IV dan Saksi V datang kemudian Saksi II dan Saksi III masuk masuk ke dalam kamar kost Nomor 104 bersama dengan Saksi I dengan menutup pintu kamar, sedangkan Saksi IV dan Saksi V menuju lantai dua di sebuah kamar tamu untuk memantau kedatangan Terdakwa. n.

Bahwa kemudian sekira pukul 23.45 Wita, Terdakwa datang ke tempat kost Saksi I di Jl. Pulau Misol No. 35 Denpasar dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario menghampiri kamar 104 (kamar Saksi I) dan mengetuk-negtuk pintu dengan memanggil nama Luluk, selanjutnya Saksi IV dan Saksi V turun dari lantai dua menghampiri Terdakwa , kemudian Saksi IV bertanya “Rah kamu ngapain disini”, dijawab oleh Terdakwa “Saya ditelepon Sdr. Luluk disuruh datang ke kostnya”, kemudian Saksi I V mengajak Terdakwa menjauh dari kamar kost tersebut dan memerintahkan

38

Terdakwa untuk tetap diam dan tenang, selanjutnya Saksi IV dan Saksi V yang disaksikan oleh dua orang anggota Satnarkoba Polresta Denpasar menggeledah badan dan saku pakaian Terdakwa untuk mencari apakah ada barang bukti narkotika atau tidak, ternyata setelah dilakukan penggeledahan tidak ditemukan adanya narkotika di badan atau di saku pakaian Terdakwa. o.

Bahwa karena tidak ditemukan barang bukti, kemudian Saksi IV mengamankan Terdakwa ke Kantor Tim Intel dengan cara membonceng Terdakwa menggunakan sepeda motor dan diikuti oleh Saksi V, Serma Muklis dan Sertu Johan, setelah sampai di Kantor Tim Intel Korem 163/Wira Satya kemudian Saksi IV melakukan penggeledahan ulang terhadap badan, kendaraan maupun tas yang dibawa oleh Terdakwa naumn tidak diketemukan adanya barang bukti berupa Narkotika, selanjutnya Saksi IV menyerahkan Terdakwa kepada Dantim Intel.

p.

Bahwa berdasarkan Surat Perintah Kasi Intel Korem 163/ Wira Satya Letkol Inf. Agus Nomor: Sprint/653/XII/2012 tanggal 5 Desember 2012, Lettu Chb Abdul Azis (Saksi VII), Serma I Nyoman Jaya Agung (Saksi VIII), Letda M. Zaenul Eksan, Peltu Ida Bagus Manuaba dan Serda Suryana melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa Jl. Slamet Riyadi No. 8 Denpasar yang dipimpin langsung oleh Wadan Tim Intel Korem 163/Wira Satya Lettu Chb Abdul Azis (Saksi VII) yang disaksikan oleh Kapten Inf. Binjamin, Letda Inf. Iddana, dua orang Provost dan istri Terdakwa yang bernama Ni Sayu Nyoman Suciniati (Saksi IX).

q.

Bahwa saat penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut, ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah alat bong, 2 (dua) buah pipa kaca, 3 (tiga) buah pipet, 4 (empat) buah alat-alat suntik, 1 (satu) buah korek api dan klip plastik, setelah selesai melakukan penggeledahan tersebut kemudian barang-barang bukti yang

39

berhasil diketemukan diserahkan kepada Dantim Intel, setelah itu dilaporkan

kepada

Kasi

Intel bahwa

penggeledahan

telah

dilaksanakan. r.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, kemudian pada tanggal 16 Desember 2012 Terdakwa bersama barang buktinya diantar oleh Kapten Inf. Iskan (Saksi VI) untuk diserahkan ke Denpom IX/3 Denpasar agar diproses lebih lanjut.

Atau Kedua: Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempattempat) tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh sembilan bulan November tahun 2012 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2012 bertempat di Jalan Pulau Misol No. 35 kamar Nomro 104 atau setidaktidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III14 Denpasar telah melakukan tindak pidana: “Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut: a.

Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1987/1988

melalui

pendidikan

Secata

Milsuk

di

Rindam

IX/Udayana, setelah lulus dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kecabangan Infanteri, setelah lulus ditugaskan di kesatuan Yonif 742/Swy, setelah mengalami beberapa kali mutasi sampai dengan kejadian yang menjadi perkara ini ditugaskan di Korem 163/Wira Bhakti dengan Pangkat Koptu NRP 614103. b.

Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Iwan Setiawan alias Luluk (Saksi I) sekira awal tahun 2011 di Bali Center Elektronik (BMC) Jl. Teuku Umar Denpasar tetapi tidak ada hubungan keluarga.

c.

Bahwa sejak tahun 2009 Terdakwa sudah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu diantaranya bertempat di rumah Nasir (mantan anggota Korem 163/Wira Satya yang dipecat dalam kasus Narkoba), di

40

rumah saksi I di Jl. Pulau Misol No. 35 Kamar 104 Denpasar, di kamar mandi rumah Terdakwa di asrama Sudirman RT. 06 Jl. Slamet Riyadi No. 58 Denpasar, setelah mengkonsumsi shabu tersebut, Terdakwa merasakan badannya terasa enak dan segar, selain mengkonsumsi Terdakwa juga sering melakukan jual beli Narkotika jenis shabu kepada saksi I. d.

Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Joko dan Sdr. Yakobus (Napi LP Kerobokan) dengan cara Terdakwa

terlebih

dahulu

mentransfer

uang

sebesar

Rp

1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Sdr. Putu Joko melalui Bank BCA, setelah uang ditransfer kemudian Terdakwa menerima SMS dari Sdr. Putu Joko yang isinya agar Terdakwa mengambil paket shabu kurang lebih sebanyak 0,4 gram yang disimpan dalam plastic klip kecil yang ditempel dengan menggunakan isolasi di sebuah gardu listrik di daerah sesetan, setelah Terdakwa mendapat paket shabu dalam bentuk Kristal bening tersebut kemudian Terdakwa membagi paket tersebut menjadi empat paket dengan berat masingmasing 0,1 gram. e.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 November 2012 sekira pukul 23.00 Wita, Saksi I membeli shabu-shabu kepada Terdakwa dengan cara memesan melalui telepon dengan mengatakan “Pak, saya butuh barang yang tiga ratusan”, kemudian dijawab oleh Terdakwa “Oke mas, langsung saya antar”, sekira 30 menit kemudian Terdakwa tiba di tempat kost Saksi I di Jl. Pulau Misol No. 35 Denpasar Kamar No. 104 dan menunjukkan 2 (dua) kantong plastik klip berisi shabu agar Saksi I memilih salah satu kantong plastik tersebut, namun saat itu Saksi I mengambil kedua kantong plastik yang berisi shabushabu tersebut dengan harga masing-masing Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan saat itu Saksi I baru membayar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya dibayar

41

belakangan, setelah transaksi tersebut selesai kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kost Saksi I. f.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2012 sekira pukul 00.30 Wita, Terdakwa ditelpon oleh Saksi I agar datang ke tempat kost Saksi I untuk mengambil kekurangan uang pembayaran shabu tersebut, lalu Saksi I mengatakan “Dimana Pak”, dijawab oleh Terdakwa “Di rumah, mau cari barang?” kemudian dijawab oleh Saksi I “Tidak, saya mau cari cewek”, setelah itu Terdakwa mengatakan “Sebentar saya telpon lagi”.

g.

Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa menelpon Saksi I dengan mengatakan “Ini ada barang (sabhu) bagus”, kemudian Saksi I menjawab “Saya tidak cari barang pak, saya masih ada sisa”, setelah itu Terdakwa mengatakan “Kamu bawa barang dari Surabaya ya?”, kemudian dijawab oleh Saksi I “Tidak”, selanjutnya Terdakwa mengatakan “Wah, rugi ke Surabaya gak bawa barang, lain kali bawa biar saya jual disini”, kemudian dijawab oleh Saksi I “Tidak berani pak, saya tidak jual barang”, selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa ingin minta pakai shabu sisa punya Saksi I karena Terdakwa ingin berhubungan badan dengan perempuan.

h.

Bahwa 30 (tiga puluh) menit kemudian sekira pukul 01.00 Wita Terdakwa datang ke tempat kost Saksi I di Jl. Pulau Misol No. 35 Denpasar Kamar Nomor 104, kemudian Saksi I bersama Terdakwa mengkonsumsi shabu yang ada di dalam pipa kaca di kotak rokok Dji Sam Soe sisa dari yang Saksi I beli dari Terdakwa, setelah selesai menggunakan shabu tersebut kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kost Saksi I, sedangkan Saksi I kembali memasukkan pipa kaca berisi Kristal bening shabu tersebut ke dalam kotak rokok Dji Sam Soe, selanjutnya Saksi I menaruh barang tersebut di bawah tempat tidur Saksi I.

42

i.

Bahwa berdasarkan Surat Perintah Kasi Intel Korem 163/ Wira Satya Letkol Inf. Agus Nomor: Sprint/653/XII/2012 tanggal 5 Desember 2012, Lettu Chb Abdul Azis (Saksi VII), Serma I Nyoman Jaya Agung (Saksi VIII), Letda M. Zaenul Eksan, Peltu Ida Bagus Manuaba dan Serda Suryana melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa Jl. Slamet Riyadi No. 8 Denpasar yang dipimpin langsung oleh Wadan Tim Intel Korem 163/Wira Satya Lettu Chb Abdul Azis (Saksi VII) yang disaksikan oleh Kapten Inf. Binjamin, Letda Inf. Iddana, dua orang Provost dan istri Terdakwa yang bernama Ni Sayu Nyoman Suciniati (Saksi IX).

j.

Bahwa saat penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut, ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah alat bong, 2 (dua) buah pipa kaca, 3 (tiga) buah pipet, 4 (empat) buah alat-alat suntik, 1 (satu) buah korek api dan klip plastik, setelah selesai melakukan penggeledahan tersebut kemudian barang-barang bukti yang berhasil diketemukan diserahkan kepada Dantim Intel, setelah itu dilaporkan

kepada

Kasi

Intel bahwa

penggeledahan

telah

dilaksanakan. 4.

Nota Keberatan (Eksepsi) Atas dakwaan yang telah diajukan oleh Oditur Militer tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum telah mengajukan keberatan (eksepsi) yaitu sebagai berikut: a.

Keberatan yang pertama yaitu keberatan mengenai pendampingan terhadap diri tersangka saat penyidikan. Penasihat Hukum mendasari ketentuan Pasal 217 Jo. Pasal 106 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Yurisprudensi Nomor: 1565/Pid/1991 tanggal 16 September 1993 yang pada intinya menjelaskan penasihat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat dan mendengar

43

pemeriksaan. Mencermati berkas perkara Nomor: BP-05/A05/II/2013 tertanggal 8 Februari 2013, penasihat hukum tidak ikut menandatangani berita acara pemeriksaan tersangka sebagai bukti tersangka telah mendapat pendampingan pada saat penyidikan. b.

Keberatan yang kedua yaitu bahwa Laporan Polisi Nomor: LP30/A-30/XII/2012/IX/3 tanggal 16 Desember 2012 yang merupakan kelengkapan berkas perkara Nomor: BP-05/A-05/II/2013 tertanggal 8 Februari 2013 adalah palsu, karena pelapor atas nama Sertu Abdul Kadir NRP. 635538 dalam keterangannya sebagai saksi pada saat pemeriksaan di POM menyatakan tidak pernah membuat laporan polisi kepada Denpom IX/3 Denpasar.

5.

Putusan Sela Pengadilan Militer III-14 Denpasar Pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan Putusan Sela oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-14 Denpasar. Atas 2 (dua) keberatan yang telah diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam Putusan Sela Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor: 18-K/PM.III14/AD/IV/2013 tanggal 30 Mei 2013. Terhadap keberatan mengenai pendampingan terhadap diri tersangka saat penyidikan, Majelis Hakim berpendapat sepakat dengan Penasihat Hukum yang mendasari ketentuan Pasal 217 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Yurisprudensi Nomor: 1565/Pid/1991 tanggal 16 September 1993 yang pada intinya menjelaskan penasihat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat dan mendengar pemeriksaan sehingga berkas perkara Nomor: BP-05/A-05/II/2013 tertanggal 8 Februari 2013, yang di dalamnya memuat berita acara pemeriksaan tersangka sebagai bukti tersangka telah mendapat pendampingan pada saat penyidikan tenyata penasihat hukum tidak ikut menandatangi berita acara pemeriksaan

44

tersebut, oleh karenanya keberatan Penasihat Hukum mengenai pendampingan terhadap diri tersangka saat penyidikan dapat diterima dan tanggapan dari oditur militer tidak dapat diterima atau ditolak. Kemudian terhadap keberatan bahwa Laporan Polisi Nomor: LP30/A-30/XII/2012/IX/3 tanggal 16 Desember 2012 yang merupakan kelengkapan berkas perkara Nomor: BP-05/A-05/II/2013 tertanggal 8 Februari 2013 adalah palsu, Majelis Hakim Pengadilan Militer III-14 Denpasar berpendapat bahwa Laporan Polisi merupakan awal dari proses penyidikan, dengan adanya cacat hukum pada laporan polisi akan menyebabkan proses selanjutnya menjadi batal demi hukum. Setelah Majelis Hakim mempelajari, meneliti dan mencermati berkas perkara Nomor: BP-05/A-05/II/2013 tertanggal 8 Februari 2013 atas nama Sertu Abdul Kadir NRP. 635538, Majelis Hakim berpendapat adanya kondradiktif fakta yang terdapat dalam berkas perkara dari Penyidik Denpom IX/3 Denpasar Nomor: BP-05/A-05/II/2013 tertanggal 8 Februari 2013 dimana pelapor dalam perkara ini adalah Sertu Abdul Kadir NRP. 635538 namun berita acara pemeriksaan, pelapor (Sertu Abdul Kadir NRP. 635538) yang juga sebagai saksi dalam perkara ini, menyatakan bahwa ia tidak pernah melaporkan Tersangka kepada aparat penegak hukum (dalam hal ini Polisi Militer) dan hanya melaporkan kepada Dan Tim Intel. Hal tersebut menyebabkan Laporan Polisi Nomor: LP-30/A-30/XII/2012/IX/3 tanggal 16 Desember 2012 menjadi cacat hukum. Oleh karena itu Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/18/IV/2013 tanggal 3 April 2013 yang disusun berdasarkan laporan polisi dan berkas perkara yang cacat hukum, maka dakwaan Oditur Militer tersebut menjadi batal demi hukum. Bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Militer III-14 Denpasar telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor: 18-K/PM.III14/AD/IV/2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

45

a.

Menerima keberatan yang diajukan oleh Mayor CHK Intwiaji, S.H. NRP. 547970 selaku Penasihat Hukum Koptu I Gusti Ngurah Yudana NRP. 614103.

b.

Membatalkan surat dakwaan Oditur Militer.

c.

Mengembalikan berkas perkara kepada penyidik melalui Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 untuk dilakukan penyidikan ulang.

6.

Nota Perlawanan Oditur Militer Setelah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-14 Denpasar menjatuhkan Putusan Sela Nomor: 18-K/PM.III-14/AD/IV/2013 yang amarnya menyatakan keberatan Penasihat Hukum diterima, maka pemeriksaan perkara di Pengadilan Militer III-14 Denpasar dihentikan. Oleh karenanya kemudian Oditur Militer mengajukan Nota Perlawanan Oditur Militer Nomor: NP/01/VI/2013 pada tanggal 13 Juni 2013. Dalam Nota Perlawanan yang telah diajukan tersebut, Oditur Militer telah

memberikan

tanggapan-tanggapan

terhadap

pertimbangan-

pertimbangan yang telah dijatuhkan dalam Putusan Sela Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor: 18-K/PM.III-14/AD/IV/2013 tanggal 30 Mei 2013. a.

Tanggapan atas keberatan mengenai pendampingan terhadap diri tersangka saat penyidikan. Oditur Militer dalam Nota Perlawanan telah menyatakan bahwa pada awal pemeriksaan oleh Penyidik Denpom IX/3 Denpasar dalam berita acara pemeriksaan tersangka, ditanyakan oleh Penyidik apakah Tersangka dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum. Jawaban Tersangka bahwa dia didampingi Penasihat Hukum atas nama Mayor Chk Intwiaji, S.H. NRP 547970 dan Lettu Chk Andri Wijanarko B. Hermoko, S.H. NRP. 11070045720181 berdasarkan Surat Perintah Danrem 163/Wira

46

Satya dan juga surat kuasa dari Tersangka sendiri tertanggal 8 Januari 2013. Pemeriksaan dilaksanakan oleh penyidik Denpom IX/3 Denpasar di Kantor Denpom IX/Denpasar pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2013 dimulai sekitar pukul 09.00 WITA sampai selesai. Dan setelah Berita Acara Pemeriksaan (BAP) selesai dibuat, kemudian dibacakan atau dibacakan kepada Tersangka. Setelah dimengerti oleh Tersangka, maka pada setiap lembar BAP Tersangka membubuhkan paraf dan kemudian ditandatangi oleh Tersangka yang berarti Tersangka membenarkan bahwa ketika diperiksa oleh Penyidik, Tersangka didampingi oleh Penasihat Hukumnya. Kemudian BAP juga ditandatangani oleh penyidik yang melakukan pemeriksaan atas nama Serka Hari Cahyono NRP. 21000067210379. Bahwa dalam format Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dilakukan oleh penyidik Polisi Militer di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia (POMAD, POMAL dan POMAU) tidak menyediakan kolom tanda tangan Penasihat Hukum sebagaimana dibuat oleh penyidik Polri dan PPNS lainnya. Hal ini sudah menjadi aturan baku dalam

Petunjuk Administrasi

Oditurat dalam

penyelesaian perkara pidana yang dikeluarkan oleh Banbinkum TNI. Sehingga pernyataan Penasihat Hukum yang menyatakan bahwa sebagian keterangan pemeriksaan kepada Tersangka telah dilakukan Penyidik (POM) tanpa dihadiri Penasihat Hukum menimbulkan pertanyaan: 1) Apakah Perwira Korem 163/Wira Satya yang ditunjuk oleh Komandan Korem 163/Wira Satya sebagai Penasihat Hukum Koptu

I

Gusti

Ngurah

Yudana

NRP.

614103

telah

melaksanakan Surat Perintah Danrem 163/Wira Satya Nomor:

47

09/I/2013 tanggal 3 Januari 2013 dengan baik, tuntas dan bertanggungjawab. 2) Kemana Perwira tersebut di atas sebagai Penasihat Hukum pada saat diadakannya pemeriksaan oleh Penyidik terhadap Tersangka/Terdakwa sehingga tidak mendampingi kliennya sampai selesai. 3) Pemeriksaan pada bagian mana yang didampingi dan pemeriksaan pada bagian mana yang tidak didampingi oleh Penasihat hukum. Penasihat Hukum tidak menyebutkan secara tegas Penasihat Hukum hanya melemparkan pernyataan yang tidak berdasar, tidak dapat dipertanggungjawabkan dan terkesan asal bunyi. 4) Jika benar terdapat cacat hukum dalam pembuatan BAP, kenapa Penasihat Hukum saat itu tidak mengajukan keberatan sebelum perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan Militer. Komandan Korem 163/Wira Satya merupakan atasan Penasihat Hukum pasti tidak akan mengeluarkan Skeppera jika dalam proses penyidikan terdapat cacat hukum. Oditur Militer berpendapat bahwa Majelis dalam pengambilan putusan sela terlalu cepat menyimpulkan dengan hanya mengambil pertimbangan sepihak penasihat hukum yang belum tentu mengandung kebenaran dan juga hanya berdasarkan ketiadaan tanda tangan penasihat hukum dalam BAP Tersangka, padahal pada format BAP penyidik Polisi Militer tidak memuat tanda tangan Penasihat Hukum. Segogyanya pernyataan Penasihat Hukum ini perlu dibuktikan dalam persidangan dengan menghadirkan saksi verbalisan dan dikonfrontir dengan Terdakwa sendiri. b.

Tanggapan atas keberatan bahwa Laporan Polisi Nomor: LP-30/A30/XII/2012/IX/3 tanggal 16 Desember 2012 yang merupakan

48

kelengkapan berkas perkara Nomor: BP-05/A-05/II/2013 tertanggal 8 Februari 2013 adalah palsu. Oditur Militer berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer III-14 Denpasar telah mengambil keputusan yang prematur dan menyimpulkan hanya berdasarkan pernyataan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan dalam Eksepsi bahwa Sertu Abdul Kadir NRP. 635538 tidak pernah melaporkan atau membuat laporan polisi Nomor: LP-30/A-30/XII/2012/IX/3, tanggal 16 Desember 2012. Pernyataan Penasihat Hukum Terdakwa oleh Majelis Hakim disesuaikan dengan keterangan yang diberikan oleh Sertu Abdul Kadir NRP. 635538 dalam kesaksiannya di Berita Acara Pemeriksaan. Oditur Militer dalam nota perlawanan memberi argumen dengan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Sertu Abdul Kadir NRP. 635538 pada poin 15 dan 16 (berikut kutipan BAP Sertu Abdul Kadir NRP. 635538): “15. Setelah Sersan mendapatkan informasi dari Satnarkoba Polresta Denpasar bahwa adanya keterlibatan oknum TNI AD dalam masalah narkotika dan akan datang menemui sdr Luluk yang sudah kedapatan memiliki dan menyimpan narkotika tersebut, sersan melaporkan kepada aparat penegak hukum dalam hal ini petugas Polisi Militer atas informasi maupun rencana penangkapan tersebut terhadap pelaku tindak pidana. 16. Saya tidak melaporkannya kepada aparat penegak hukum dalam hal ini petugas polisi militer atas dugaan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan tersebut kecuali kepada Dantim Intel saya (Kapten Inf. Iskan).” Atas kutipan BAP tersebut Oditur Militer menyampaikan pendapat yaitu:

49

a.

Memang benar, Sertu Abdul Kadir NRP. 635538 tidak melaporkan rencana penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 4 Desember 2012 sekitar pukul 23.45 WITA di tempat kos sdr Luluk di Jalan Pulau Misol Nomor 35 kamar 104 kepada pihak manapun kecuali Dantim Intel (Kapten Inf Iskan). Hal ini terbukti pada saat penangkapan Terdakwa yang ada hanya unsur Intel dan Satnarkoba Polresta Denpasar. Oditur Militer berpendapat bahwa pernyataan Sertu Abdul Kadir NRP. 635538 atas pertanyaan Penyidik seperti tersebut di atas yang ditafsirkan berbeda oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III14 Denpasar sehingga menyimpulkan bahwa Sertu Abdul Kadir NRP. 635538 tidak pernah membuat laporan polisi, padahal yang ditanyakan Penyidik POM adalah tentang rencana penangkapan/penggerebekan terhadap Terdakwa.

b.

Oditur Militer berharap seyogyanya adanya pertimbangan dalam menguji setiap pernyataan. Penasihat Hukum bebas membuat apa saja demi kepentingan kliennya. Kebenaran atas pernyataan tersebut haruslah

diuji

dengan

akurat dan

berimbang. Dalam perkara ini Majelis hanya mendengarkan pernyataan Penasihat Hukum tanpa menggali lebih dalam lagi sejauh mana kebenaran pernyataan tersebut. Laporan Polisi tidak dibuat secara individu oleh Sertu Abdul Kadir NRP. 635538, namun dibuat oleh petugas Denpom IX/3 Denpasar dan ditandatangani yang menerima laporan polisi tersebut yaitu Letda Cpm I Gusti Nyoman Wiranata NRP. 21960189030875 dan juga oleh pelapor Sertu Abdul Kadir NRP. 635538 serta diketahui oleh Pasi Idik Denpom IX/3 Denpasar Kapten Cpm Amal A. Tarigan NRP. 11990012540473. Kemudian terhadap keberatan bahwa Laporan Polisi Nomor: LP30/A-30/XII/2012/IX/3 tanggal 16 Desember 2012 yang merupakan

50

kelengkapan berkas perkara Nomor: BP-05/A-05/II/2013 tertanggal 8 Februari 2013 adalah palsu, Oditur Militer juga telah menggali dan mencari keabsahan daripada Laporan Polisi Nomor: LP-30/A30/XII/2012/IX/3, tanggal 16 Desember 2012 kepada Petugas yang menerima yaitu Letda Cpm I Gusti Nyoman Wiranata NRP. 21960189030875 dan Pasi Idik Denpom IX/3 Denpasar Kapten Cpm Amal A. Tarigan NRP. 11990012540473 yang mengetahui adanya Laporan Polisi tersebut. Hasil yang diperoleh Oditur Militer bahwa Laporan Polisi Nomor: LP-30/A-30/XII/2012/IX/3 tertanggal 16 Desember 2012 benar-benar dibuat Kantor Denpom IX/3 Denpasar pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2012 dengan Pelapor Sertu Abdul Kadir NRP. 635538. Atas dasar hal tersebut, Oditur Militer berpendapat bahwa pernyataan Penasihat Hukum yang menyatakan Laporan Polisi Nomor: LP-30/A-30/XII/2012/IX/3 tanggal 16 Desember 2012 yang merupakan kelengkapan berkas perkara Nomor: BP-05/A-05/II/2013 tertanggal 8 Februari 2013 adalah palsu merupakan pernyataan yang tidak berdasar dan terkesan nagwur, karena faktanya dalam berkas perkara terdapat Laporan Polisi yang dibuat dan ditandatangani sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan atas pertimbangan tersebut di atas, serta demi kebenaran dan keadilan, Oditur Militer memohon Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya meninjau kembali atau membatalkan Putusan Sela Pengadilan

Militer

III-14

Denpasar

Nomor:

18-K/PM.III-

14/AD/IV/2013 tanggal 30 Mei 2013 dan mengabulkan perlawanan Oditur Militer untuk melanjutkan persidangan atas nama Terdakwa Koptu I Gusti Ngurah Yudana NRP. 614103 atau mengadili sendiri dengan pertimbangan yang seadil-adilnya.

51

7.

Kontra Memori Nota Perlawanan penasihat Hukum Bahwa atas Nota Perlawanan yang telah diajukan oleh Oditur Militer, Terdakwa dan Penasihat Hukum kemudian mengajukan Kontra Memori Nota Perlawanan pada tanggal 17 Juni 2013. Isi dari Kontra Memori Perlawanan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yaitu: a.

Putusan Sela sebagai salah satu bentuk putusan pengadilan, adalah putusan antara (interlocutoire) yaitu, putusan sebelum putusan akhir (vonis). Dalam praktek peradilan menurut hukum acara, putusan sela diambil terhadap pengajuan eksepsi (keberatan arau tangkisan yang tidak mengenai pokok perkara). Materi eksepsi diatur oleh Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Berdasarkan Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer terdapat 3 (tiga) keberatan yang dapat diajukan sebagai dasar eksepsi, yakni: 1) Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara tersebut; 2) Dakwaan tidak dapat diterima; dan 3) Surat dakwaan batal. Menurut Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, putusan sela yang mungkin dijatuhkan adalah dapat berupa: 1) Eksepsi/keberatan dapat diterima; 2) Eksepsi/keberatan tidak dapat diterima; dan 3) Eksepsi/keberatan diputus bersamaan dengan pokok perkara (setelah selesai pemeriksaan).

b.

Akan halnya kasus narkoba yang ditujukan kepada seorang prajurit atas nama Terdakwa Koptu I Gusti Ngurah Yudana NRP. 614103 dalam satu berkas perkara Nomor: BP-05/A-05/II/2013 tertanggal 8 Februari 2013 yang disidangkan di Pengadilan Militer III-14

52

Denpasar,

Penasihat

Hukum

Terdakwa

mengajukan

eksepsi/keberatan pada persidangan ke-2 tanggal 16 Mei 2013. Kemudian Oditur Militer memberikan tanggapannya pada sidang ke-e tanggal 27 Mei 2013 dan selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan sela pada persidangan ke-4, tanggal 30 Mei 2013 berupa eksepsi/keberatan Terdakwa/Penasihat Hukum diterima. Menanggapi atas Nota Perlawanan yang diajukan oleh Oditur Militer terhadap Putusan Sela Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor: 18-K/PM.III-14/AD/IV/2013 tanggal 30 Mei 2013, maka materi eksepsi terdahulu diulang untuk seluruhnya dalam tanggapan terhadap Nota Perlawanan Oditur Militer. Atas pertimbangan tersebut di atas, Penasihat Hukum berpendapat bahwa Pengadilan Militer III-14 Denpasar dalam putusannya tidaklah salah dalam menjatuhkan putusan selanya. Justru sebaliknya telah mempertimbangkan dengan seksama, cermat, teliti, tepat dan berdasarkan hukum sebagaimana menurut undang-undang. Oleh karenanya Nota Perlawanan yang diajukan oleh Oditur Militer tidak perlu dipertimbangkan atau dengan kata lain Nota Perlawanan Oditur Militer tidak dapat diterima dan menguatkan Putusan Sela Pengadilan Militer III-14 Denpasar. 8.

Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya menjatuhkan putusan atas Nota Perlawanan yang telah diajukan oleh Oditur Militer. Putusan tersebut yaitu Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor: 58-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2013 yang dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2013 dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim dan Panitera tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Oditur Militer.

53

Dalam putusan tersebut, disebutkan bahwa terdapat hal-hal yang diperhatikan Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan, yaitu diantaranya: a.

Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/18/IV/2013 tanggal 3 April 2013;

b.

Berkas perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini, serta Putusan Sela Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor: 18K/PM.III-14/AD/IV/2013 tanggal 30 Mei 2013;

c.

Akte Penerimaan Nota Perlawanan dari Oditur Militer Nomor: APNP/18-K/PM.III-14/AD/VI/2013 tanggal 13 Juni 2013;

d.

Memori

Nota

Perlawanan

dari

Oditur

Militer

Nomor:

NP/01/VI/2013 tanggal 13 Juni 2013l; dan e.

Kontra Memori Nota Perlawanan dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 17 Juni 2013. Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Nota

Perlawanan Oditur Militer yang diajukan pada tanggal 13 Juni 2013 terhadap Putusan Sela Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor: 18K/PM.III-14/AD/IV/2013 tanggal 30 Mei 2013, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan Perlawanan Oditur Militer secara formal dapat diterima. Terhadap Kontra Memori Nota Perlawanan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Penasihat Hukum dalam Kontra Memori Nota Perlawanannya hanya menguraikan tentang jalannya persidangan dalam penjatuhan putusan sela yang diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan tidak menanggapi isi dari Memori Nota Perlawanan Oditur Militer, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapinya secara khusus.

54

Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mengkaji Putusan Sela Pengadilan

Militer

Tingkat

Pertama

Nomor:

18-K/PM.III-

14/AD/IV/2013 tanggal 30 Mei 2013, Berita Acara Sidang, Memori Perlawanan Oditur Militer dan Kontra Memori Nota Perlawanan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut: a.

Bahwa terhadap perlawanan Oditur Militer atas keberatan mengenai pendampingan terhadap diri tersangka saat penyidikan, Majelis Hakim Tingkat Banding setelah meneliti dan membaca Berita Acara Pemeriksaan Tersangka oleh Penyidik Denpom IX/3 Denpasar pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2013 pukul 09.00 WITA, pertanyaan angka 3 secara jelas Tersangka menjelaskan bahwa dirinya telah didampingi oleh Penasihat Hukum dari Korem 163/WSA yang bernama Chk Intwiaji, S.H. dan Lettu Chk Andri Wijarnarko B., S.H. berdadarkan Surat Perintah dari Danrem 163/WSA Nomor: Sprin/09/I/2013 tanggal 3 Januari 2013 dan surat kuasa dari Tersangka tanggal 8 Januari 2013, artinya hak Tersangka untuk didampingi oleh Penasihat Hukumnya telah dipenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 217 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan keberatan tersebut dapat diterima.

b.

Menanggapi tentang keberatan atas Laporan Polisi terhadap tindak pidana dalam perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim Tingkat Banding menjelaskan bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 19997 tentang Peradilan Militer secara jelas dikatakan “Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajibannya berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya

55

peristiwa pidana”. Disini jelas bahwa siapa saja dapat melaporkan bila mengetahui telah atau akan terjadi suatu tindak pidana tanpa harus disuruh atau diperintahkan ataupun dipaksa untuk melaporkan perbuatan pidana tersebut. Selain itu dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas memberikan saksi pidana kepada setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika. Dari penjelasan tersebut dan dikaitkan dengan eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang mengatakan bahwa Sertu Abdul Kadir tidak pernah melaporkan Terdakwa kepada aparat hukum (Polisi Militer) dan hanya melaporkan kepada Dantim Intel sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan selanya mengabulkan eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa dengan pertimbangan Laporan Polisi Nomor: LP-30/A-30/XII/2012 tanggal 16 Desember 2012 menjadi cacat hukum dan tidak jelas siapa yang telah melaporkan adanya dugaan tindak pidana tersebut. Atas pertimbangan dari putusan sela Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan tersebut tidak dapat diterima karena apa yang dilaporkan oleh Sertu Abdul Kadir tersebut telah menjadi rangkaian laporan perbuatan Terdakwa yang diperoleh Dan Tim Intel yang mempunyai tugas mencari dan mengumpulkan keterangan awal untuk diteruskan ke Polisi Militer untuk dilakukan penyidikan. Selain itu setelah Majelis hakim Tingkat Banding meneliti dan memperlajari berkas perkara Terdakwa ini, ternyata Sertu Abdul Kadir yang juga menandatangani Laporan Polisi tersebut dan sekaligus sebagai saksi nomor urut 4 (empat) dalam perkara Terdakwa ini, sehingga dengan demikian keberatan Oditur Militer dalam perlawanannya dapat diterima.

56

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim Tingkat Banding menilai Putusan Sela Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor: 18-K/PM.III-14/AD/IV/2013 tanggal 30 Mei 2013 tidak berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku dan perlawanan Oditur Militer III-14 Denpasar terhadap Putusan Sela Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor: 18-K/PM.III-14/AD/IV/2013 tanggal 30 Mei 2013 dapat diterima. Atas pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut: a.

Menyatakan menerima secara formal permohonan perlawanan yang diajukan oleh Oditur Militer Ridho Sihombing, S.H., M.H. kapten Laut (KH) NRP 13067/P.

b.

Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor: 18-K/PM.III-14/AD/IV/2013 tanggal 30 Mei 2013.

c.

Memerintahkan

Pengadilan

Militer

III-14

Denpasar

agar

melanjutkan sidang pemeriksaan pokok perkara Terdakwa I Gusti Ngurah Yudana, Koptu NRP 614103. d.

Menentukan biaya perkara ini dalam putusan akhir.

e.

Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

B. Pembahasan 1.

Kesesuaian Nota Perlawanan Oditur Militer terhadap pembatalan dakwaan perkara narkotika oleh Pengadilan Militer III-14 Denpasar terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Perkara yang penulis kaji adalah mengenai perkara Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa I Gusti Ngurah Yudana. I Gusti Ngurah Yudana ditugaskan di Korem 163/Wira Bhakti dengan pangkat Koptu

57

NRP 614103. Dalam kasus ini I Gusti Ngurah Yudana dijadikan Terdakwa yang diajukan oleh Oditur Militer ke Pengadilan Militer III14 Denpasar. I Gusti Ngurah Yudana selaku anggota Tentara Nasional Indonesia dengan pangkat Koptu maka tepat apabila Terdakwa I Gusti Ngurah Yudana diajukan ke Pengadilan Militer III-14 Denpasar karena sesuai dengan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dimana kekuasaan Pengadilan Militer yaitu memeriksa dan memutus perkara pidana yang terdakwanya adalah: (1) Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah; (2) Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit (Pasal 9 ayat (1) huruf b); (3) Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau yang dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang (Pasal 9 ayat (1) huruf c); dan (4) Seseorang atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan Militer (Pasal 9 ayat (1) huruf d). Meninjau perkara tersebut sebagaimana Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor: 58-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2013, bahwa perkara tersebut telah diajukan keberatan dan dijatuhkan putusan sela. Putusan sela merupakan putusan yang belum menyinggung pokok perkaranya.

Apabila

Majelis

Hakim

menjatuhkan

“keputusan”

berbentuk “putusan sela” sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP, praktik peradilan lazim terhadap mengenai “surat dakwaan tidak dapat diterima” atau “terhadap surat dakwaan harus dibatalkan” (Lilik Mulyadi, 2007: 165). Pengadilan Militer III-14 Denpasar dalam putusan sela, amarnya menyatakan menerima keberatan (eksepsi) yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum, membatalkan surat dakwaan oditur

58

militer dan mengembalikan berkas perkara kepada penyidik. Atas Putusan Sela tersebut Oditur Militer kemudian mengajukan perlawanan ke Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya melalui Kepaniteraan Pengadilan Militer III-14 Denpasar. Perlawanan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan atau yang dapat dibenarkan terhadap Putusan Sela yang telah telah dijatuhkan Hakim mengenai eksepsi. Bahwa bentuk upaya hukum terhadap eksepsi adalah perlawanan atau verzet (resistance) bukan banding (appeal) (M. Yahya Harahap, 2010: 347). Pernyataan “perlawanan” (verzet) ini tidak ada akta khusus untuk itu, tetapi dibuat dengan pernyataan bahwa pada pokoknya pada hari, tanggal dan tahun telah datang menghadap panitera bahwa penuntut umum dengan identitas lengkap telah mengajukan perlawanan terhadap “putusan sela” pengadilan negeri, kemudian ditandatangani oleh pelawan dan panitera. Selanjutnya, “perlawanan” ini diberitahukan juga kepada terdakwa atau penasihat hukumnya (Lilik Mulyadi, 2007: 241). Moch. Faisal Salam menjelaskan, adapun tempat dan kedudukan Pengadilan Militer Tinggi ditetapkan dengan Keputusan Panglima. Tidak setiap wilayah militer terdapat Pengadilan Tinggi Militer, akan tetapi untuk seluruh wilayah Indonesia dibagi atas beberapa wilayah kekuasaan Pengadilan Militer Tinggi. Pada waktu sebelum UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer keluar, wilayah Pengadilan Tinggi Militer hanya terbagi 3 (tiga) wilayah yaitu (Moch. Faisal Salam, 2004: 93-94): 1) Daerah Tingkat I berkedudukan di Medan meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan dan Lampung; 2) Daerah Tingkat II berkedudukan di Jakarta meliputi Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan D.I. Yogyakarta; dan

59

3) Daerah Tingkat III berkedudukan di Surabaya meliputi Provinsi Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Maluku dan Irian Jaya. Dalam perkara ini, I Gusti Ngurah Yudana melakukan tindak pidana di Denpasar. Apabila dikaitkan dengan penjelasan Moch. Faisal Salam tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi yang dapat memutus perlawanan yang telah diajukan oleh Oditur Militer yaitu Pengadilan Militer III Surabaya. Dalam peradilan militer, pengajuan perlawanan sudah diatur dalam Pasal 146 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang keduanya berbunyi: Pasal 146 ayat (1) “Terhadap putusan Majelis Hakim yang menyatakan keberatan diterima, Oditur dapat mengajukan perlawanan kepada Pengadilan tingkat banding melalui Pengadilan yang bersangkutan dan paling lambat

dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak perlawanan diterima,

Pengadilan wajib meneruskan perkara tersebut kepada Pengadilan tingkat banding.” Pasal 146 ayat (2) “Dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sesudah diterima perlawanan Oditur sebagaimana pada ayat (1), Pengadilan tingkat banding dengan putusannya menerima atau menolak keberatan Oditur.” Apabila mencermati bunyi dari Pasal 146 ayat (1) dan (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dalam peradilan militer tidak diatur secara tegas mengenai batas waktu kapan perlawanan dapat diajukan setelah putusan sela dibacakan, melainkan

hanya

menyebutkan

jika

Pengadilan

Militer

yang

bersangkutan wajib meneruskan perkara tersebut ke pengadilan tingkat

60

banding paling lambat 7 (tujuh) hari sejak perlawanan dari Oditur Militer diterima. Dalam KUHAP pun pengaturan mengenai tenggang waktu perlawanan juga tidak diatur secara eksplisit sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 156 ayat (3) dan (4) KUHAP, yang berbunyi: Pasal 156 ayat (3) “Dalam hal penuntut umum berkeberatan terhadap keputusan tersebut, maka ia dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan tinggi melalui pengadilan negeri yang bersangkutan.” Pasal 156 ayat (4) “Dalam hal perlawanan yang diajukan oleh Terdakwa atau penasihat hukumnya diterima oleh pengadilan tinggi, maka dalam waktu 14 (empat belas) hari pengadilan tinggi dengan surat penetapannya membatalkan

putusan

pengadilan

negeri

dan

memerintahkan

pengadilan negeri yang berwenang untuk memeriksa perkara itu.” Oleh karena tidak diatur secara eksplisit tenggang waktu dalam mengajukan perlawanan, Lilik Mulyadi dalam bukunya menjelaskan ada 2 (dua) pandangan teoritisi dan praktisi mengenai hal ini. Pertama, ada yang berpendapat dan menafsirkan bahwa perlawanan dapat diajukan kapan saja dengan argumentasi karena tenggang waktu perlawanan tidak diatur secara limitatif sehingga dapat ditafsirkan pembentuk undangundang memberikan keleluasaan kepada pihak pelawan untuk mengajukan perlawanannya. Kedua, ada yang berpendapat dengan titik tolak saat mengajukan “keberatan”, maka tenggang waktu perlawanan (verzet) harus segera dilakukan setelah keputusan atas keberatan telah diucapkan (Lilik Mulyadi, 2007: 238) Tenggang waktu yang dimasudkan dalam pendapat kedua adalah perlawanan diajukan 14 (empat belas) hari setelah putusan eksepsi dibacakan/dijatuhkan. Mungkin ini timbulnya karena adanya ketentuan pada Pasal 156 ayat (4) dan (5) KUHAP yang menyebutkan bahwa

61

dalam batas waktu 14 (empat belas) hari setelah pengadilan tinggi menerima perlawanan dari Terdakwa atau penasihat hukumnya, pengadilan tinggi harus memutus perlawanan itu. Namun demikian, kedua ayat tersebut secara jelas dapat diketahui bahwa batas waktu 14 (empat belas) hari tersebut adalah batas waktu bagi pengadilan tinggi memutus suatu perlawanan terhadap putusan eksepsi. Jadi bukan merupakan ketentuan tenggang waktu pengajuan perlawanan, tetapi tenggang waktu bagi pengadilan tinggi untuk memutus perlawanan (Hamrat Hamid, 1991: 144). Jika kita setuju dengan pandangan teorritisi yang pertama, maka dalam kasus ini tidak masalah kapan perlawanan Oditur Militer diajukan, karena tidak ada daluarsa dalam hal pengajuannya. Namun yang menjadi masalah adalah apakah pengajuan perlawanan terdapat tenggang waktu seperti dalam pandangan teoritisi kedua sehingga perlu melihat mengenai pembacaan putusan sela oleh Pengadilan Militer dengan pengajuan perlawanan ke Pengadilan Militer Tinggi. Setelah penulis mencermati Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor: 58-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2013, diketahui bahwa Putusan Sela Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor: 18-K/PM.III14/AD/IV/2013 dijatuhkan pada tanggal 30 Mei 2013 dan Oditur Militer mengajukan perlawanan pada tanggal 13 Juni 2013 dan dapat diketahui dalam perkara ini pengajuan perlawanan masih dalam tenggang waktu 14 hari sehingga mengenai tenggang waktu pengajuan perlawanan memang memenuhi syarat formil. Kemudian yang kedua yaitu mengenai tata cara pengajuan dimana dalam Pasal 146 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer pengajuan perlawanan yaitu diajukan ke Pengadilan Tingkat Banding (Pengadilan Militer Tinggi) melalui Pengadilan Militer pemeriksa perkara pada tingkat pertama. Setelah penulis menelaah Putusan Pengadilan Militer Tinggi III

62

Surabaya Nomor: 58-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2013, diketahui jika perlawanan diajukan ke Kepaniteraan Pengadilan Militer III-14 Denpasar berdasarkan Akte Penerimaan Nota Perlawanan dari Oditur Militer

Nomor:

APNP/18-K/PM.III-14/AD/VI/2013

sehingga

perlawanan yang diajukan juga telah sesuai tata cara pengajuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Oleh karena perlawanan yang diajukan telah memenuhi syarat formal yaitu mengenai tenggang waktu dan tata cara pengajuannya maka permohonan perlawanan Oditur telah sesuai dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. 2.

Implikasi hukum dikabulkannya tentang Nota Perlawanan Oditur Militer terhadap pembatalan dakwaan perkara narkotika oleh Pengadilan Militer III-14 Denpasar Setelah penulis melakukan penelitian terhadap kasus, dapat diketahui apabila Pengadilan Militer III-14 Denpasar telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor: 18-K/PM.III-14/AD/IV/2013 tanggal 30 Mei 2013 terhadap surat dakwaan Oditur Militer yang amarnya menyatakan: a.

Menerima keberatan yang diajukan oleh Mayor CHK Intwiaji, S.H. NRP. 547970 selaku Penasihat Hukum Koptu I Gusti Ngurah Yudana NRP. 614103.

b.

Membatalkan surat dakwaan Oditur Militer.

c.

Mengembalikan berkas perkara kepada penyidik melalui Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 untuk dilakukan penyidikan ulang. Dari amar putusan sela tersebut maka dapat diketahui jika

pemeriksaan perkara yang telah dilakukan oleh Terdakwa I Gusti Ngurah Yudana pada tingkat pertama telah dihentikan. Atas Putusan

63

Sela yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Militer III-14 Denpasar tersebut kemudian Oditur Militer mengajukan perlawanan ke Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya. Oditur Militer dalam Nota Perlawanannya Oditur Militer memohon supaya Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya meninjau kembali atau membatalkan Putusan Sela Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor: 18-K/PM.III-14/AD/IV/2013 tanggal 30 Mei 2013 tanggal 30 Mei 2013 dan mengabulkan perlawanan Oditur Militer untuk melanjutkan persidangan atas nama Terdakwa Koptu I Gusti Ngurah Yudana NRP. 614103 atau mengadili sendiri dengan pertimbangan yang seadil-adilnya. Atas perlawanan yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya kemudian menjatuhkan Putusan Nomor: 58-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2013. Dalam Putusan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya amarnya yaitu antara lain: a.

Menyatakan menerima secara formal permohonan perlawanan yang diajukan oleh Oditur Militer Ridho Sihombing, S.H., M.H. kapten Laut (KH) NRP 13067/P.

b.

Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor: 18-K/PM.III-14/AD/IV/2013 tanggal 30 Mei 2013.

c.

Memerintahkan

Pengadilan

Militer

III-14

Denpasar

agar

melanjutkan sidang pemeriksaan pokok perkara Terdakwa I Gusti Ngurah Yudana, Koptu NRP 614103. d.

Menentukan biaya perkara ini dalam putusan akhir.

e.

Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-14 Denpasar. Setelah memperhatikan amar Putusan Sela Pengadilan Militer III-

14 Denpasar Nomor: 18-K/PM.III-14/AD/IV/2013 tanggal 30 Mei 2013 maka dapat diketahui jika pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa I

64

Gusti Ngurah Yudana pada tingkat perkara hanya sampai persidangan pembacaan

putusan

Pengadilan

Militer

sela.

Namun

Tinggi

III

setelah

mencermati

Surabaya

Putusan

Nomor:

58-

K/PMT.III/BDG/AD/VI/2013, dapat diketahui jika dalam amarnya pada poin ketiga yang menyatakan “Memerintahkan Pengadilan Militer III-14 Denpasar agar melanjutkan sidang pemeriksaan pokok perkara Terdakwa I Gusti Ngurah Yudana, Koptu NRP 614103”. Dalam pembahasan kedua hal inilah yang akan penulis kaji, yaitu untuk mengetahui implikasi hukum dikabulkannya nota perlawanan Oditur Militer oleh Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan apakah amar yang menyatakan pemeriksaan perkara pada tingkat pertama atas nama Terdakwa I Gusti Ngurah Yudana dilanjutkan sesuai dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Bahwa dalam peradilan militer, pengaturan mengenai upaya perlawanan diatur dalam Pasal 146 dan Pasal 147 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Adapun bunyi dari kedua pasal tersebut di atas yaitu: Pasal 146 (1) Terhadap putusan Majelis Hakim yang menyatakan keberatan diterima, Oditur dapat mengajukan perlawanan kepada Pengadilan tingkat banding melalui Pengadilan yang bersangkutan dan paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak perlawanan diterima, Pengadilan wajib meneruskan perkara tersebut kepada Pengadilan tingkat banding. (2) Dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sesudah diterima perlawanan Oditur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengadilan tingkat banding dengan putusannya menerima atau menolak keberatan Oditur. (3) Dalam hal perlawanan Oditur diterima, Pengadilan tingkat banding dengan putusannya membatalkan putusan Pengadilan yang bersangkutan dengan memerintahkan pemeriksaan tetap dilanjutkan, sebaliknya apabila perlawanan Oditur ditolak, Pengadilan tingkat banding menguatkan putusan Pengadilan yang bersangkutan. Pasal 147

65

(1)

a. Dalam hal perlawanan diajukan bersama-sama dengan permintaan banding oleh Terdakwa atau Penasihat Hukumnya kepada Pengadilan tingkat banding, dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah ia menerima perkara dan membenarkan perlawanan Terdakwa, Pengadilan tingkat banding dengan putusannya membatalkan putusan Pengadilan yang bersangkutan dan menunjuk Pengadilan lain yang berwenang. b. Pengadilan tingkat banding menyampaikan salinan putusan tersebut kepada Pengadilan yang semula mengadili perkara yang bersangkutan dengan disertai berkas perkara untuk diteruskan kepada Oditurat yang melimpahkan perkara itu. (2) Apabila Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di daerah hukum Pengadilan tingkat banding lain, Oditurat mengirimkan berkas perkara tersebut kepada Oditurat di daerah hukum Pengadilan yang berwenang itu. Dari kedua Pasal tersebut di atas, maka dapat diketahui jika Pasal yang menunjukkan implikasi hukum atas diterima atau ditolaknya nota perlawanan yang diajukan terdapat dalam Pasal 146 ayat (3) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang berbunyi “Dalam hal perlawanan Oditur diterima, Pengadilan tingkat banding dengan putusannya membatalkan putusan Pengadilan yang bersangkutan dengan memerintahkan pemeriksaan tetap dilanjutkan, sebaliknya apabila perlawanan Oditur ditolak, Pengadilan tingkat banding menguatkan putusan Pengadilan yang bersangkutan”. Atas Pasal 146 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas, maka implikasi hukum dikabulkannya nota perlawanan Oditur Militer yaitu pemeriksaan perkara pada tingkat pertama dilanjutkan dan amar Putusan Pengadilan

Militer

Tinggi

III

Surabaya

Nomor:

58-

K/PMT.III/BDG/AD/VI/2013 poin 3 yang menyatakan “Memerintahkan Pengadilan

Militer

III-14

Denpasar

agar

melanjutkan

sidang

pemeriksaan pokok perkara Terdakwa I Gusti Ngurah Yudana, Koptu NRP 614103” telah sesuai dengan Pasal 146 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.