BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN I. Hasil Penelitian A. Gambaran Obyek Penelitian 1. Deskripsi Keadaan Geografis Kabupaten Karanganyar Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang berbatasan dengan Kabupaten Sragen ( Sebelah Utara ), Provinsi Jawa Timur ( Sebelah Timur ), Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo ( Sebelah Selatan ), Kota Surakarta dan Kabupaten Boyolali ( Sebelah Barat ). Bila dilihat dari garis bujur dan garis lintang , maka Kabupaten Karanganyar terletak antara 110 0 40” – 1100 70” Bujur Timur dan 700 28” – 700 46” Lintang Selatan. Ketinggian rata-rata 511 meter diatas permukaan laut serta beriklim tropis dengan temperatur 22 – 310 C. Luas wilayah Kabupaten Karanganyar adalah 77.378,64 Ha, yang terdiri dari bermacam – macam lahan.
Gambar 3.1. Peta Administrasi Kabupaten Karanganyar. Sumber : http://www.karanganyarkab.go.id
59
60
Kabupaten Karanganyar terbagi dalam 17 wilayah Kecamatan, 15 Kelurahan, 162 Desa, 1.091 Dusun, 2.313 Dukuh, 1.876 RW, dan 6.130 RT. Berikut adalah tabel nama kecamatan dan luas wilayahnya :
No
Nama Kecamatan
Luas Wilayah ( Ha )
1
Jatipuro
4.036,50
2
Jatiyoso
6.726,49
3
Jumapolo
5.567,02
4
Jumantono
5.355,44
5
Matesih
2.626,63
6
Tawanmangu
7.003,16
7
Ngargoyoso
6.533,94
8
Karangpandan
3.441,08
9
Tasikmadu
2.759,73
10
Jaten
2.554,81
11
Colomadu
1.564,81
12
Gondangrejo
5.679,95
13
Kebakkramat
3.645,63
14
Mojogedang
5.330,90
15
Kerjo
4.682,27
16
Jenawi
5.608,28
17
Karanganyar
4.302,64
Sumber: http://www.karanganyarkab.go.id/20110107/geografi/ ( diambil pada tanggal 21 Maret 2016 , pada pukul 21.30 WIB ).
61
2. Deskripsi Lokasi Penelitian Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) yang bertugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di Bidang Lingkungan Hidup. Badan Lingkungan Hidup Karanganyar berlokasi di komplek perkantoran Cangakan Kabupaten Karanganyar.
Badan
Lingkungan Hidup ini sangat penting dalam memberikan pelayanan masyarakat Kabupaten Karanganyar khususnya dalam hal : a. menyusun kebijakan daerah dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Karanganyar, b. Menangani
masalah-masalah
yang
berkaitan
dengan
kerusakan lingkungan hidup di Kabupaten Karanganyar melalui
kegiatan
pengendalian
maupun
pengawasan
lingkungan. Dengan adanya suatu perkembangan industri di Kabupaten Karanganyar tersebut
maka sangat
penting peran serta Badan
Lingkungan Hidup di Kabupaten Karanganyar tersebut.
3. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup ( BLH ) mempunyai tugas dan fungsi yang berkaitan dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan Lingkungan Hidup yang di dasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2009 tentang uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Strukutural pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar.Sebagaiman yang telah diatur dalam Pasal 3, Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Bidang Lingkungan Hidup. Badan Lingkungan Hidup dalam menjalankan tugas tersebut mempunyai fungsi antara lain : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup, b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang lingkungan hidup yang meliputi analisa
62
dampak lingkungan, pengendalian, pemulihan lingkungan dan pelestarian sumber daya alam serta kesekretariatan, c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup
yang
pengendalian,
meliputi
analisa
pemulihan
dampak
lingkungan,
lingkungan dan pelestarian
sumber daya alam serta kesekretariatan, d. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis dalam Badan Lingkungan Hidup, e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kebijakan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 3, Pengelolaan Lingkungan Hidup dilaksanakan secara komprehensif , terpadu, dan konsisten melalui kebijakan : a. Melindungi wilayah daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia; c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem; d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; e. mencapai keserasian, keselerasan, dan keseimbangan lingkungan hidup; f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan; g. menjamin
pemenuhan
dan
perlindungan
hak
atas
lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia; h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana; i.
mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
j.
mengantisipasi isu lingkungan global.
63
Gambar 3.2. Bagan Susunan Organisasi BLH Kabupaten Karanganyar Sumber: Kantor Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar. Struktur atau Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar sesuai Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 81 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut ; a. Kepala Badan; b. Sekretariat, membawahkan : 1. Sub Bagian Perencanaan; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
64
c. Bidang Analisa Dampak Lingkungan, membawahkan: 1. Sub
Bidang
Pengelolaan
Teknis
Dampak
Lingkungan; 2. Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Kapasitas d. Bidang Pengendalian, membawahkan : 1. Sub Bidang Pengendalian Lingkungan; 2. Sub Bidang Penegakan Hukum Lingkungan. e. Bidang Pemulihan Lingkungan dan Pelestarian Sumber Daya Alam, mebawahkan : 1. Sub Bidang Pemulihan Lingkungan; 2. Sub Bidang Pelestarian Sumber Daya Alam. f. Kelompok Jabatan Fungsional. Masing-masing Sub Bagian dan Sub Bidang mempunyai tugas dan fungsinya sendiri-sendiri, namun tetap secara secara bersinergi diarahkan untuk mencapai tujuan yang diharapkan bersama agar tetap efektif dan efisien. Terkait sturktur organisasi diatas , bidang – bidang yang mempunyai keterkaitan dengan kajian penulisan skripsi ini adalah : a. Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup, Kepala Bidang Pengendalian mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam
merumuskan
membina
dan
Kebijakan ,
mengendalikan
mengkoordinasikan,
kegiatan
di
Bidang
Pengendalian seperti : 1. Menyusun rencamna kerja Bidang berdasarkan rencana strategis dan rencana kerja badan; 2. melaksanakan pendataan di bidang pengendalian pencemaran lingkungan hidup; 3. melaksanakan pemantauan di bidang pengendalian lingkungan hidup; 4. melaksanakan koordinasi di bidang pengendalian pencemaran lingkungan hidup;
65
5. melaksanakan sosialisasi di bidang pengendalian pencemaran lingkungan; 6. melakukan pendataan sumber-sumber pencemaran lingkungan hidup; 7. melaksanakan
pengawasan
penerapan
sistem
manajemen lingkunganm ekolabel, produksi bersih dan teknologi berwawasan lingkungan; 8. melaksanakan mediasi terhadap kasus lingkungan; 9. melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; 10. melaksanakan
pengawasan
pemulihann
akibat
pencemaran limbah; 11. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; Tugas dan fungsi dari masing-masing Sub Bagian dan Sub Bidang secara garis besar adalah sebagai berikut : b. Kepala
Sub Bagian Perencanaan
mempunyai tugas
membantu Sekretaris dalam menyusun kegiatan monitoring , evaluasi dan pelopor pelaksanaan program kegiatan Badan; c. Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu sekretaris
dalam
melaksanakan
urusan
administrasi
keuangan dan pelaporan pertanggung jawaban keuangan badan; d. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalm melaksanakan pengelolaan urusan
administrasi
umum,
rumah
tangga,
perlengkapan/perbekalan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian Badan;
66
e. Kepala Bidang Analisa Dampak Lingkungan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam merumuskan kebijakan,
mengkoordinasikan,
membina
dan
mengendalikan kegiatan di Bidang Analisa Dampak Lingkungan; f. Kepala
Sub
Bidang
Pengelolaan
Teknis
Dampak
Lingkungan mempunyai tugas membantu kepala Bidang Analisa
Dampak
penyiapan
bahan
Lingkungan perumusan
dalam
melaksanakan
kebijakan,
koordinasi,
pembinaan, dan pengendalian kegiatan Sub Bidang Pengelolaan teknis dampak lingkungan; g. Kepala Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Kapasitas mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Analisa
Dampak
Lingkungan
dalam
melaksanakan
penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi , pembinaan , dan pengendalian sub Bidang Pengembagan Kelembagaan dan Kapasitas; h. Kepala Bidang Pengendalian mempunyai tugas membantu Kepala
Badan
dalam
merumuskan
Kebijakan
,
mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di Bidang Pengendalian; i.
Kepala Sub Bidang Pengendalian Lingkungan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengendalian dalam melaksanakn penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan , dan pengendalian kegiatan Sub Bidang Pengendalian Lingkungan;
j.
Kepala Sub Bidang Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengendalian dalam
melaksanakan
kebijakan,
koordinasi,
penyiapan
dalam
pembinaan,
dan
perumusan pengendalian
kegiatan Sub Bidang Pengendalian Lingkungan;
67
k. Kepala Sub Bidang Pemulihan Lingkungan dan Pelestarian Sumber Daya Alam mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di bidang Pemulihan Lingkungan dan Pelestarian Sumber Daya Alam; l.
Kepala Sub Bidang Pemulihan Lingkungan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemulihan Lingkungan dan Pelestarian Sumber Daya Alam dalam melaksanakan penyiapan
bahan
perumusan
kebijakan,
koordinasi,
pembinaan, dan pengeendalian kegiatan Sub Bidang Pemulihan Lingkungan; m. Kepala Sub Bidang Pelestarian Sumber Daya Alam mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemulihan Lingkungan dan Pelestarian Sumber Daya Alam dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian kegiatan Sub Bidang Pelestarian Sumber Daya Alam. 3. Visi dan Misi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Badan Lingkungan Hidup
yang berada dibawah naungan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berada di suatu tungkat kabupaten atau kota merupakan suatu unsur pendukung tugas Bupati atau Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Lingkungan Hidup, di Kabupaten Karangayar keberadaan Badan Lingkungan Hidup sangatlah penting yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab terhadp Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten dalam menjalankan tugasnya mempunyai visi dan misi sebagai pedoman dan acuan. Visi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar sejalan dengan visi Bupati Karanganyar Tahun 2013-2018 adalah :
68
“TERWUJUDNYA LINGKUNGAN HIDUP YANG SEHAT DAN TENTERAM DALAM SEMANGAT KEMITRAAN” Visi tersebut memiliki penjelasan bahwa dalam eksistensi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar harus mampu memegang peran utama dalam upaya mewujudkan lingkungan hidup yang sehat dan tenteram dalam semangat kemitraan. Tentram dari sisi pandang Lingkungan Hidup adalah : a. Tenang b.
: bebas dari kebisingan Teduh : terwujudnya kelestarian lingkungan , alam,
hutan, dan penghijauan yang
memenuhi
aspek
etika
dan
estetika
lingkungan; c.
Rapi : tata ruang lingkunag yang strategis dengan daya dukung dan daya guna lingkungan/alam;
d.
Aman :
waspada
terhadap
dampak
pencemaran dan kerusakan Lingkungan baik udara, tanah, perairan dan sumber daya alam; e.
Makmur yang
: keberhasilan pembangunan
berkelanjutan
dan
berwawasan
Lingkungan. Misi mengenai upaya-upaya yang dilaksanakan dalam mencapai visi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar dimana untuk mencapai terwujudnya lingkungan hidup yang sehat dan tenteram dalam semangat kemitraan adalah : a. Mengendalikan kerusakan lingkungan dan pencemaran lingkungan hidup ; b. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengelola lingkungan hidup secara sistematik dan holistik ; c. Menegakan hukum di bidang lingkungan ;
69
d. Memfasilitasi berbagai upaya pengelolaan , pemulihan dan rehabilitasi kerusakan sumber daya alam dan lingkungan sebagai basis pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan ; e. Mendorong individu , keluarga, dan amsyarakat agar memiliki komitmen dan melaksanakan secara nyata pengelolaan lingkungan hidup ; f. Meningkatkan dan mengembangkan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Lingkungan Hidup. II. Pembahasan B. Pelaksanaan Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Terhadap Kewajiban
Pengelolaan
Dan
Pemantauan
Lingkungan
Yang
Dilakukan Oleh Kegiatan Usaha 1. Mekanisme Pelaksanaan Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Instrumen
pencegahan
pencemaran
dan/atau
perusakan
lingkungan hidup menurut Pasal 14 Undang-Undang Perlindungan dan Pemantauan Lingkungan Hidup terdiri dari : a. Kajian Lingkungan Hidup Strategis ( KLHS ); b. tata ruang; c. baku mutu lingkungan hidup; d. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup; e. AMDAL ; f. UKL-UPL; g. perizinan; h. instrumen ekonomi lingkungan hidup; i. peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup; j. anggaran berbasis lingkungan hidup; k. analisis risiko lingkungan hidup; l. audit lingkungan hidup; m. instrumen
lain
sesuai
dengan
perkembangan ilmu pengetahuan.
kebutuhan
dan/atau
70
Instrumen-instrumen diatas yang telah dijelaskan dalam pasal tersebut sudah cukup lengkap untuk melindungi lingkungan hidup dari pencemaran dan kerusakan lingkungan. Pengawasan dari segi tata bahasa dalam bahasa Indonesia pengawasan berasal dari kata awas, sehingga pengawasan merupakan kegiatan mengawasi saja , dalam arti khusus melihat sesuatu dengan seksama. S.P.Siagan, pengawasan merupakan proses pengamatan pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya, Sorkarno K, pengawasan adalalah suatu proses yang menentukan tentang apa yang harus dikerjakan , agar apa yang harus dikerjakan , agar apa yang selalu diselenggarakan sejalan dengan rencana. Upaya
Pengelolaan
Lingkungan
dan
Upaya
Pemantauan
Lingkungan bukan merupakan merupakan bagian dari AMDAL sehingga tidak dinilai oleh komisi AMDAL. UKL-UPL diarahkan langsung oleh instansi teknis yang membidangi dan bertanggung jawab atas pembinaan usaha atau kegiatan tersebut melalui suatu petunjuk teknis sesuai dengan jenis usaha atau kegiatannya. Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten/kota bertugas dan berwenang : a. menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota ; b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/kota; c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH kabupaten/kota; d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai AMDAL dan UKL/UPL ; e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota; f. mengembangkan dan melaksanakan kerjasama dan kemitraan ; g. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup ; h. memfasilitasi penyelesaian sengketa;
71
i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan; j. melaksanakan standar pelayanan minimal; k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat , kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota; l. memberikan
pendidikan,
pelatihan,
pembinaan,
dan
penghargaan; m. menerbitkan izin lingkunmgan pada tingkat kabupaten/kota ; dan n. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota. Pengawasan dilakukan oleh menteri lingkungan hidup, gubernur, atau bupati/walikota wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, dapat
mendelegasikan
kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ( Muhamad Erwin, 2015. 27). Pasal 74 ayat 1 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup , dalam melaksanakan pengawasan , menteri lingkungan hidup , gubernur , atau bupati/walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional. Pejabat pengawas lingkungan hidup berwenang : a. Melakukan pemantauan; b. meminta keterangan ;
72
c. membuat salinan dari dokumen dan membuat catatan yang diperlukan; d. memasuki tempat tertentu; e. memotret; f. membuat rekaman audio visual ; g. mengambil sampel; h. memeriksa perlatan ; i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; atau j. menghentikan pelanggaran tertentu. Dalam melaksanakan tugasnya , pejabat pengawas lingkungan hidup dapat melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil. Penanggung jawab usaha atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pejabat pengawas lingkungan hidup. Menteri lingkungan hidup, gubernur , atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha atau kegiatan terhadap izin lingkungan. Menteri lingkungan hidup dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah daerah jika pemerintah menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar dalam melakukan pengawasan terkait pengelolaan dan pemantauan yang dilakukan oleh kegiatan usaha berpedoman Pasal 71 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Didalam Pasal 57 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa dalam pelaksanaan tugas pengawasan untuk tertibnya perlu adanya pengawasan operasional , yang diatur oleh Bupati dengan mengikutsertakan perundang-undangan yang berlaku. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar dalam melakukan pengawasan dan pembinaann kegiatan usaha lebih terfokus pada tingkat kegiatan usaha
73
yang memiliki dokumen lingkungan UKL/UPL dan SPPLH. Jika terjadi suatu pelanggaran dalam hal yang berdampak lingkungan bagi pemegan dokumen UKL/UPL dan SPPLH, Badan Lingkungan Hidup lah yang berwenang penuh dalam menangani atau memberikan pembinaan bagi suatu kegiatan usaha tersebut. Namum bagi pemegang dokumen AMDAL Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar dibantu oleh pihak Pemerintah Provinsi. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar setiap minggu nya melakukan pengawasan lingkungan hidup secara umum, dimana pelaksanaan penagawasan dilakukan secara insentif. Agenda kegiatan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar tidak hanya berupa pengawasan, namun juga berupa pembinaan dan pengarahan. Pada tahun 2013, 2014, dan 2015 setiap tahunnya melakukan pengawasan, pembinaan dan pengarahan ke 40 perusahaan. Pengawasan Badan Lingkungan Hidup diarahkan sebagai suatu pembinaan yang tidak mencari-cari kesalahan dari perusahaan dan/atau pelaku usaha. Badan Lingkungan Hidup menganggap semua perusahaan atau pelaku usaha sebagai mitra kerja mereka. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan pengawasan juga dibantu oleh pihak – pihak dan/atau dinasdinas yang lain dimana terkait mengenai apa kegiatan usaha tersebut berkecimpung, seperti halnya Pihak Satuan Polisi Pamong Praja , Dinas Peternakan, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, BPPT , dan lain sebagainya. Badan Lingkungan Hidup melakukan pendampingan dan/atau pembinaan terhadap suatu kegiatan usaha yang belum memperoleh dokumen lingkungan, sampai dikeluarkannya dokumen lingkungan tersebut guna memperoleh ijin lingkungan dalam melakukan kegiatan usaha, sebelum terjadinya dan/atau dilaksanakan pengawasan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar terlebih dahulu penanggungjawab usaha dan/atau pelaku usaha melakukan perijinan , dimana perijinan tersebut meliputi melengkapi dokumen-dokumen lingkungan ( AMDAL, UKL/UPL , dan SPPLH ) setelah lengkap baru lah
74
mendapatkan ijin lingkungan dalam melakukan kegiatan usaha, setelah perijinan dilakukan pemantauan , dimana masa pemantauan ini dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup dalam masa uji coba trial sekitar 1 bulan sampai dengan 2 bulan , setelah selesainya masa pemantauan kegiatan usaha dapat dikatakan lolos masa trial lalu tindak lanjut pemerintah dan/atau dinas terkait yaitu Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar untuk melakukan pengawasan, di dalam pelaksanaan pengawasan ini Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar tidak bekerja sendirian, namun di bantu oleh masyarakat. Masyarakat dapat melakukan pengaduan yang difasilitasi oleh Badan Lingkungan Hidup yaitu Pos Pengaduan bilamana terjadi pelanggaran atau dampak – dampak yang diterima lingkungan sekitar kegiatan usaha dirasa merugikan bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.
2. Peraturan Pelaksanaan Pengawasan Lingkungan Hidup Pelaksanaan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar terhadap suatu kegiatan Usaha mengenai kewajibannya dalam perlindungan dan pemantauan lingkungan hidup, BLH mempunyai acuan dan/atau pedoman sebagai bahan perimbangan pelaksanaan pengawasan selain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu sebagai berikut sesuai dengan permasalahan yang ditangani oleh BLH Kabupaten Karanganyar : a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. b. Peraturan
Pemerintah
Nomor
41
Tahun
1999
Tentang
Pengendalian Udara ; c. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air; d. Peraturan
Pemerintah
Nomor
101
Tahun
Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun;
2014
Tentang
75
e. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Baku Mutu Sumber Emisi Tidak Bergerak Bagi Ketel Uap; f. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 21 tahun 2008 Tentang BME Sumber Tidak Bergerak Bagi Usaha dan/atau Kegiatan PLTP; g. Peraturan Menteri Nomor 18 tahun 2009 Tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah B3; h. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Oleh Pemerintah Daerah; i. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2010 tentang BMAL Minyak dan Gas serta Panas Bumi; j. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Simbol dan Label Limbah B3; k. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2014 tentang PROPER; l. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber tidak Bergerak; m. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Tingkat Kebisingan; n. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara; o. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang BMAL;
76
C. Hasil Pengawasan Yang Dilakukan Oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Mampu Memperbaiki Ketaatan Pelaku Usaha Terhadap Perlindungan dan Pemantauan Lingkungann Hidup. 1. Hasil Pengawasan Badan Lingkungan Hidup terkaitan Kepatuhan dan Ketaatan Pelaku Usaha. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Izin Pengumpulan dan Penyimpanan Sementara Limbah Berbahaya dan Beracun di Kabupaten Karanganyar , Badan Lingkungan Hidup melakukan pembinaan, pengawasan , dan pengendalian pelaksanaan izin, yaitu : a. memahami dan meningkatkan kesadaran pelaku industru agar memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. mengendalikan pengumpulan dan penyimpanan sementara LB3; c. meningkatkan kualitas lingkungan hidup; d. meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap potensi dampak yang akan timbul terhadap lingkup kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya akibat kegiatan pengelolaan B3. Badan Lingkungan Hidup juga memantau yang sudah menepati atau yang belum menepati mengenai apa yang menjadi kewajiban pelaku usaha yang tercantum dalam Pasal 68 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, yang menyatakan : a. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar , akurat , terbuka , dan tepat waktu; b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan c. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup. Terdapat 3 kegiatan usaha yang memiliki dokumen Amdal , 543 kegiatan usaha yang memiliki dokumen UKL/UPL, dan/atau DPLH, dan 824 kegiatan usaha yang mengantongi dokumen SPPLH. Semua nya itu
77
terpantau dan diawasai oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar secara berkala. Seperti contoh dalam 3 tahun terakhir ini terdapat data – data kegiatan usaha mana saja yang telah dilakukan pengawasan oleh badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar : No
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
1. PT. Ong Siou Gwan
PT. Tsunami Santoso
PT. Duniatex
2. PT. HAN
PT.Wijaya Kwarta Pena
PT. Miroso
3. PT. Sekar Lima
PT. Delta Merlin Duniatex
PT. Sari Warna Asli I
Pratama
I
4. PT. Indaco
PT. CV. Kanotex
PT. Sari Wana Asli III
5. PT. Hilon File
Indaco Coasting Industri
PT. Indo Acidatama
6. PT. Air Mancur
Industri Plastik Ong Sie
PT. Mutu Gading
Gwan 7. PT. SWA I
PT. Hilon Felc
PG. Tasik Madu
8. PT. DSSA
PT.Hardo Solo Plast
Hotel Lor In
9. PT. Graha Farma
CV. Ajantex
PT. Air Mancur
10. PT. Mukti Wijaya
PT. Tunggah Wanu Semi
PT. Kusuma Hadi
Santoso 11. PT. Indo Acidatama
Santoso PT. Lawu Busana Tamatex PT. Sekar Bengawan
12. PT. PN IX Batu Jamus PT. Hasil Albasia
PT. Sumber Jaya
Nusantara
Garmen
PT. Budi Lumbung Cipta
PT. Iffar
Tani
Pharmaceuvical
14. PT. Indosan
PT. New Suburtex II
PT. Busana Mulyatex
15. PT. Nasmoco Abadi
PT. Nagatex
PT. Kemilau Indah
13. PT. Langen Harjo Makmur Plasindo
Motor
Permana
16. PT. Surya Kebak Tex
PT.Tantra Textil
PT. Kusuma Mulya
17. PT. Tri Raharja
PT. Gloria Warna Textil
PT. Wijaya Kwarta Penta
78
18. PT. Kemilau
PT. Graha Farma
PT. New Suburtex II
19. PT. Dunia Tex
Percetakan Glori
PT. New Aiditex
20. PT. Astra Bintang C
RS. PKU Muhammadiyah
PT. Tunggal Waru
Kharisma Sejahtera
Semi 21. PT. Delta Merlin
RS. Jati Husada
PT Graha Farma
22. PT. Tsunami Santoso
PT.Tri Raharja
CV. Runotex
23. PT. Agua Kencana
PT. Raja Batubara
PT. Indaco Caostings
Indonesia
Industry
PT. Kusuma Mulya
PT. Hardo Soloplas
PT. Agung Sejahtera
CV. Ajantex
Dunia Textil
Bina Cemerlang 24. PT. Tri Tunggal Adiatex 25. PT. Miroso
Sidoharjotex 26. PT. New Aiditex
PT. Busana Mulyatex
PT. Tsunami Santoso
27. PT. Delta Merlin
RS. Mojosongo
PT. Lombok Gandaria
CV. New Star Flying Star
PT. Agra Kencana
PT. Sinar Agung Selalu
PT. RSUD
Sukses
Karanganyar
PT. Javatex Internusa
RSU. PKU
Perkasa
Muhammadiyah
PT. Mukti Wijaya Santoso
PT. New Suburtex I
Dunia Textil II 28. PT. Tunggal Waru Semi 29. PT. Wijaya Kwarza Penta 30. PT. Nagatex
31. PT. Sumber Jaya Garmen 32. PT. Yekatria Farma
Manunggal PT. Surya Kebaktex
PT. Dunia Setya Sandang Asli
33. PT. Lawu Busana
PT. Indosan
Tamatex 34. PT. Senang Kharisma PT. Budi Lumbung Cipta
PT. Kharisma Parwitex PT. Jawatex Internusa
79
Tex 35. PT. Langen Harjo
Tani
Perkasa
PT. Phonix
PT. Gloria Warna Textil
36. PT. Jawatex Internusa PT. Franendo
PT. Prima Parquet Indonesia
37. PT. Agung Sejahtera
PT. Graha Farma
Sidoharjotex
PT. Senang Kharismatex
38. PT. New Suburtex II
PT. Hotel Lor In
PT. Tri Raharja
39. PT. Sinar Agung
PT. Indotex
PT. Lawu Busanatama
40. PT. Sekar Lima PT. Ong Sioe Gwan PT. Tantra Textil 41. Sumber: Kantor Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar. Setelah dilakukannya pengawasan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar dimana pengawasan disini dilakukan lebih bersifat kedalam hal pembinaan terhadap para pelaku usaha, semua dilakuakan secara berhati – hati dan teliti dengan memperhitungkan berbagai hal, aspek , dan sisi sosial yang terdapat di masyarakat. Maka pengawasan tersebut semua berjalan dengan baik dan setiap masalah yang ada baik itu dari laporan masyarakat maupun yang tidak dapat terselesaikan dan tidak terulang lagi adanya pelanggaran – pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap hal pengelolaan dan pemantauan lingkungan, Sampai saat ini hubungan semua perusahaan di kabupaten Karanganyar selalu komunikatif dan terbuka kepada Badan Lingkungan Hidup Karanganyar. Pengawasan yang dilakukan oleh BLH dilakukan secara dua arah, dimana BLH terjun langsung ke lapangan dan adanya pengawasan yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang setiap waktu yang ditentukan secara sadar dan bertanggung jawab para pemimpin perusahaan melaporkan hasil limbah yang dikeluarkan secara berkala : a. Limbah cair/ air , dilaporkan ke BLH secara berkala dan harus dilaporkan pihak perusahaan kepada BLH setiap sebulan sekali, namun dengan ketenggangan dan untuk mempermudah para pelaku
80
usaha , BLH memberikan kelonggaran dimana pelaporan dibuat secara tiga bulan sekali yang di dalam laporan tiga bulan sekali itu terdapat laporan perbulannya seberapa kadar atau baku mutu limbah cair tersebut; b. Limbah Udara dilaporkan secara berkala terhadap pelaku usaha setiap enam bulan sekali kepada BLH; c. Limbah tanah/tutupan lahan dilakukan oleh pihak ke tiga dimana yang mempunya ahli dalam hal LB3. Sistem pengawasan yang lebih bersifat pada hal pembinaan yang dilakukan terhadap Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar kepada Kegiatan Usaha dan/atau para pelaku usaha apabila dilihat dari teori bekerjanya hukum menurut Lawrence M. Friedman mengemukakan efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tiga unsur sistem hukum yakni struktur hukum ( struktur of law ), substansi hukum ( substance of the law ) , dan budaya hukum ( legal culture ). ketiga unsur tersebut merupakan hukum yang hidup ( living law ) yang dianut dalam suatu masyarakat dan dapat dilihat dari implementasinya sebagai berikut : a. Substansi hukum telah tersedianya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, b. Dari struktur hukumnya telah adanya organisasi yang diberi kewenangan dalam pengawasan dan penegakan hukum yaitu Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar yang dilaksanakan oleh bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup yang terdiri dari sub bidang penegakan hukum lingkungan
dan sub
bidang pengendalian lingkungan, c. Budaya Hukum menunjukkan sudah tingginya kesadaran para pelaku usaha untuk memenuhi standar norma yang ada di bidang pengelolaan dan pemantauan lingkungan atau kewajibannya sebagai pelaku usaha terhadap lingkungan seperti ketaatananya dalam melakukan laporan berkala kepada Badan Lingkungan
81
Hidup Kabupaten Karanganyar , memantau limbahnya melalui pemeriksaan laboratorium. Budaya hukum birokrasi dalam pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum birokrasi ini aparat birokrasi cenderung pasif dan kurang tegas dalam penjatuhan sanksi atas terjadinya pelanggaran atau ketidak patuhan pelaku usaha terhadap kewajiban sesuai dengan ijin lingkungan dan ijin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan. Pengawasan tersebut yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar sudah sepenuhnya sesuai dengan aturan – aturan yang terdapat dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Sehingga hasil yang dicapai dalam pengawasan selama ini dapat berjalan dengan baik dan semua pelanggaran yang terdapat kegiatan usaha di Kabupaten Karanganyar selama ini masih menggunakan sanksi administrasi dimana dalam tahap teguran saja belum lebih ke tingkat pencabutan atau pengehentian kegiatan usahan , dan/atau sanksi pidana maupun perdata. Karena
semuanya dapat
diselesaikan dengan baik dengan cara
menitikberatkan pada hal pembinaan terhadap kegiatan usaha. Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup telah memberikan kesadaran dan ketaatan terhadap kegiatan usaha terhadap pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
2. Kendala
Dalam
Pengawasan
yang
Dilaksanakan Oleh
Badan
Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar. Setiap kegiatan maupun hal yang berkaitan dengan masyarakat luas ataupun orang banyak pasti memiliki kendala – kendala dalam penanganannya. Demikian pula Badan Lingkungan Hidup dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha yang berkewajiban memperhatikan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sehingaa terjaganya dan meminimalisir terjadinya pencemaran lingkungan juga memiliki kendala yang dimana hal tersebut sangatlah besar perannya
82
bagi pelaksanaan pengawasan tersebut. Anggaran lah yang menjadi momok permasalahan atau kendala dalam melaksanakan pengawasan BLH terhadap kegiatan usaha. Dikarenakan terjadinya penurunan setiap tahunnya anggaran yang menjadi jatah atau bagian oleh Badan Lingkungan Hidup Karanganyar, namun Badan Lingkungan Hidup tidak bisa mengelak, karena yang menganggarkan dan disetujui bersama badan eksekutif bersama pemerintah daerah. Didalam pengawasan lingkungan sebenarnya dibutuhkan dana dan/atau anggaran yang besar,namun Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar tetap bekerja secara profesional dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan demi tercapainya lingkung hidup yang baik. Berbagai cara Badan Lingkungan Hidup mensiasati sedikitnya dana dan/atau anggaran tersebut dalam melakukan pengawasan, yaitu dengan cara : a. Memprioritaskan
pengawasan
dan/atau
pembinaan
dimana
terdapatnya pelanggaran – pelanggaran dalam kegiatan usaha yang memungkinkan terjadinya dampak yang besar bagi masyarakat luas; b. Memprioritaskan pengawasan dan/atau pembinaan jika terdapatnya aduan dari masyarakat yang diadukan melalui pos pengaduan masyarakat mengenai terjadinya pecemaran yang dirasakan masyarakat sekitar kegiatan usaha ; c. Dilakukannya lomba kepatuhan dan ketaatan dalam memperhatikan pengelolaan dan pemantau lingkungan yang dilakukan oleh para pelaku usaha di Kabupaten Karanganyar dimana lomba tersebut diawasi juga oleh PROPER ( Program Pengawas Perusahaan ) , yang nantinya dimana pemenang lomba perusahaan tersebut mendapatkan
penghargaan
yang
berguna
dalam
jaminan
pengembangan perusahaan tersebut. Kendala lain yang dialami Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar dalam pelaksanaan pengawasan ialah terjadinya ketidak
83
sesuaian penempatan Sumber Daya Manusia yang terdapat didalam suatu kegiatan usaha tersebut. Dalam hal pengawasan ini semua akan terasa ringan dan lancar jika adanya kesadaran oleh para pelaku usaha akan pentingnya lingkungan yang baik dan sehat.
