BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian 1. Gambaran Umum Kota Surakarta Provinsi Jawa tengah Kota Surakarta merupakan salah satu pemerintahan kota yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis Kota Surakarta berada antara 110045'15'' - 110045'35'' Bujur Timur
dan antara
7036'00''- 7056'00' 'Lintang Selatan, dengan luas wilayah kurang lebih 4.404,06 Ha. Kota Surakarta juga berada pada cekungan di antara dua gunung, yaitu Gunung Lawu dan Gunung Merapi dan di bagian timur dan selatan dibatasi oleh Sungai Bengawan Solo. Aspek lalu lintas perhubungan di Pulau Jawa, posisi Kota Surakarta tersebut berada pada jalur strategis yaitu pertemuan atau simpul yang menghubungkan Semarang dengan Yogyakarta (JOGLOSEMAR), dan jalur Surabaya dengan Yogyakarta. Dengan posisi yang strategis ini maka tidak heran kota Surakarta menjadi pusat bisnis yang penting bagi daerah kabupaten di sekitarnya. Kota Surakarta terdiri dari 5 (lima) wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Laweyan, Serengan, Pasar Kliwon, Jebres dan Banjarsari. Dari kelima kecamatan ini, terbagi menjadi 51 kelurahan, 595 Rukun Warga (RW) dan 2669 Rukun Tetangga (RT). Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2001 tentang Visi dan Misi Kota Surakarta tanggal 13 Desember 2011, visi dan misi Kota Surakarta adalah: Visi : Terwujudnya Kota Sala sebagai Kota Budaya yang bertumpu pada potensi Perdagangan, Jasa , Pendidikan, Pariwisata dan Olahraga.
Misi : a. Revitalisasi kemitraan dan partisipasi seluruh komponen masyarakat dalam semua bidang pembangunan , serta perekatan kehidupan bermasyarakat dengan komitmen cinta kota yang berlandaskan pada nilai-nilai “Sala Kota Budaya”. b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam pengusahaan dan pendaya gunaan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, guna mewujudkan inovasi dan integrasi masyarakat madani yang berlandas kan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. c. Mengembangkan seluruh kekuatan ekonomi Daerah, sebagai pemacu tumbuhan dan berkembangnya ekonomi rakyat yang berdaya saing tinggi, serta mendaya gunakan potensi pariwisata dan teknologi terapan yang akrab lingkungan. d. Membudayakan peran dan fungsi hukum, pelaksanaan Hak Asasi Manusia dan demokratisasi bagi seluruh elemen masyarakat, utamanya para penyelenggara pemerintahan Visi Walikota Surakarta : Solo
Berseri
Tanpa
Kurupsi
untuk
Mewujudkan
Masyarakat 3 WMP ( Wasis, Waras, Wareg, Mapan dan Papan) dengan membangun 5 Budhaya (Budhaya Hidup Gotong Royong, Budhaya Memiliki, Budhaya Merawat, Budhaya Menjaga, Budhaya Mengamankan Kota Solo dan isinya).
2. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta Visi dan misi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta adalah sebagai berikut : a. Visi Terwujudnya kesejahteraan melalui pembangunan bidang sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian
b. Misi 1) Peningkatan kualitas pelayanan bagi penyandang masalah kesejahteraan
sosial
melalui
rehabilitasi,
jaminan
sosial,pemberdayaan sosial, perlindungan sosial. 2) Meningkatkan kualitas calon pencari kerja. 3) Meningkatkan kualitas pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja 4) Menciptakan hubungan industrial yang harmonis antara pengusaha,
pekerja,
pemerintah
guna
mewujudkan
kesejahteraan pekerja dan kelangsungan usaha. 5) Meningkatkan perlindungan tenaga kerja melalui pengawasan terhadap norma kerja dan norma K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja). Semua struktur Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta dibuat berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pedoman Uraian Tugas Struktural pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pasal 2 menjelaskan, “Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari : a. Kepala Dinas b. Sekretariat, membawahkan : 1) Subbagian Perencanaan, evaluasi dan Pelaporan; 2) Subbagian Keuangan; 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Sosial, membawahkan : 1) Seksi Kesejahteraan Sosial; 2) Seksi Rehabilitas Sosial. d. Bidang
Penempatam
Tenaga
Kerja,
Perluasan
kerja
dan
Transmigrasi, membawahkan : 1) Seksi Informasi dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri dan Luar Negeri;
2) Seksi Pembinaan dan Pelatihan Tenaga Kerja; 3) Seksi Ketransmigrasian. e. Bidang
Hubungan
Industrial
dan
Kesejahteraan
Pekerja,
membawahkan : 1) Seksi Bina Pengusaha dan Organisasi Pekerja; 2) Seksi Penyelesaian Perselisihan; 3) Seksi Perumusan Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja. f. Bidang Pengawasan, membawahkan : 1) Seksi Norma Kerja 2) Seksi Kesehatan dan Keselamatan kerja g. UPTD. h. Kelompok Jabatan Fungsional.” Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pedoman Uraian Tugas Struktural pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta, maka Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) yang ada dalam organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta untuk menjalankan tugas pokok tersebut mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Kepala Dinas Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta memiliki tugas antara lain: 1) menyusun rencana strategis dan rencana kerja Dinas; 2) memberikan petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan; 3) mempelajari,
menelaah
peraturan
perundang-undangan,
keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan Dinas sesuai dengan bidang tugas; 4) menyelenggarakan sistem pengendalian intern pelaksanaan kegiatan agar efektif dan efisien sesuai peraturan perundangundangan; 5) menerapkan standar pelayanan minimal;
6) melaksanakan
pengelolaan
kesekretariatan,
meliputi:
perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian; 7) menyusun kebijakan teknis di bidang sosial; 8) menyusun kebijakan teknis di bidang penempatan tenaga kerja, perluasan kerja dan transmigrasi; 9) menyusun kebijakan teknis di bidang hubungan industrial dan kesejahteraan pekerja; 10) menyusun kebijakan teknis di bidang pengawasan; 11) menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dan/atau perizinan di bidang sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi; 12) menyelenggarakan kerjasama di bidang sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi; 13) menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian teknis urusan sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi; 14) menyusun indikator dan pengukuran kinerja di bidang sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian; 15) menyusun laporan hasil pelaksanaan rencana strategis, rencana kerja, LAKIP, LKPJ, LPPD dan EKPPD Dinas; 16) menyelenggarakan pembinaan unit pelaksana teknis pada Dinas; 17) menyelenggarakan pembinaan kelompok jabatan fungsional; 18) menyelenggarakan pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas; 19) melaksanakan koordinasi dengan Instansi terkait; 20) memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik; 21) memberikan usul dan saran kepada atasan; 22) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
23) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Sekretaris Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta memiliki tugas antara lain: 1) Menyusun rencana kerja sekretariat berdasarkan rencana strategis dan rencana kerja dinas; 2) mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Dinas; 3) memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan; 4) mempelajari,
menelaah
peraturan
perundang-undangan,
keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan Dinas sesuai dengan bidang tugas; 5) melaksanakan sistem pengendalian intern pelaksanaan kegiatan agar efektif dan efisien sesuai peraturan perundang-undangan; 6) menerapkan standar pelayanan minimal sesuai bidang tugas; 7) merumuskan kebijakan teknis, pembinaan dan pengkoordinasian penyelenggaraan urusan kesekretariatan; 8) mengelola administrasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan; 9) mengelola administrasi keuangan; 10) mengelola administrasi umum; 11) mengelola administrasi kepegawaian; 12) melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian; 13) melaksanakan koordinasi dan verifikasi laporan penyusunan rencana strategis, rencana kerja, LAKIP, LKPJ, LPPD dan EKPPD Dinas; 14) memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara perodik; 15) memberikan usul dan saran kepada atasan;
16) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;dan 17) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan Sekretaris Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta membawahi antara lain : 1) Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan memiliki tugas antara lain : a) Melakukan
penyusunan
rencana
kerja
subbagian
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan berdasarkan rencana kerja sekretariat; b) memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan; c) mempelajari,
menelaah
peraturan
perundang-undangan,
keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan Dinas sesuai dengan bidang tugas; d) menghimpun, mengolah, menyajikan data dan informasi untuk menyusun rencana strategis, rencana kerja dan penetapan kinerja Dinas; e) melakukan
monitoring
dan
pengendalian
pelaksanaan
rencana strategis dan rencana kerja Dinas guna evaluasi dan pelaporan; f) melakukan
evaluasi
dan
analisis
hasil
kerja
guna
pengembangan rencana strategis dan rencana kerja Dinas; g) menyiapkan dan membuat laporan hasil pelaksanaan rencana strategis, rencana kerja, LAKIP, LKPJ, LPPD dan EKPPD Dinas; h) melakukan penyiapan bahan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan; i) memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara perodik;
j) memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; k) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan l) melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 2) Kepala Subbagian keuangan memiliki tugas antara lain : a) melakukan penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan berdasarkan rencana kerja Sekretariat; b) memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan; c) mempelajari,
menelaah
peraturan
perundang-undangan,
keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan Dinas sesuai dengan bidang tugas; d) menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran dalam bentuk Rencana Kerja Anggaran (RKA) sesuai dengan rencana strategis dan rencana kerja Dinas; e) melakukan pengawasan laporan administrasi keuangan bendahara; f) menyiapkan bahan usulan perubahan anggaran; g) menyiapkan bahan perhitungan anggaran; h) melakukan administrasi pembukuan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan; i) melakukan pembuatan daftar gaji pegawai; j) melakukan pembayaran gaji pegawai; k) mengelola Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P); l) melakukan penyiapan bahan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja bidang keuangan; m) memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara perodik; n) memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
o) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;dan p) melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 3) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian memiliki tugas antara lain : a) Melakukan
rencana
kerja
Subbagian
Umum
dan
Kepegawaian berdasarkan rencana kerja sekretariat; b) memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan; c) mempelajari,
menelaah
peraturan
perundang-undangan,
keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan Dinas sesuai dengan bidang tugas; d) mengelola administrasi surat menyurat, peralatan dan perlengkapan kantor, rumah tangga, dokumentasi dan informasi hukum, kearsipan dan perpustakaan; e) melakukan urusan rumah tangga, perjalanan dinas, hubungan masyarakat dan protokol; f) melakukan pengadaan, operasionalisasi dan pemeliharaan perlengkapan dinas serta kendaraan dinas; g) menyiapkan dan mengolah bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai; h) menyiapkan dan mengolah bahan usulan yang meliputi pengangkatan,
kenaikan
pangkat,
perpindahan,
pemberhentian, pensiun, kenaikan gaji berkala dan tunjangan; i) mengelola data dan dokumentasi pegawai; j) merencanakan dan mengusulkan kebutuhan jenis pendidikan dan pelatihan, calon peserta pendidikan dan pelatihan serta calon peserta ujian dinas pegawai; k) mengusulkan permohonan izin dan tugas belajar; l) menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK);
m) memproses permohonan cuti, dan mengusulkan permohonan kartu pegawai, kartu isteri/kartu suami, kartu tabungan asuransi pensiun, kartu asuransi kesehatan dan tabungan perumahan; n) menyiapkan dan memproses Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) pegawai; o) memproses laporan perkawinan, izin perkawinan dan perceraian; p) menyiapkan
bahan
usulan
pemberian
tanda
penghargaan/tanda jasa dan sanksi; q) menyiapkan bahan sumpah/janji pegawai negeri sipil; r) mengelola presensi atau daftar hadir pegawai; s) melakukan penyiapan bahan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja bidang umum dan kepegawaian; t) memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara perodik; u) memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; v) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan w) melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
c. Kepala Bidang Sosial memiliki tugas antara lain : 1) melaksanakan rencana kerja Bidang Sosial berdasarkan rencana strategis dan rencana kerja Dinas; 2) memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan; 3) mempelajari,
menelaah
peraturan
perundang-undangan,
keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan Dinas sesuai dengan bidang tugas;
4) melaksanakan sistem pengendalian intern pelaksanaan kegiatan agar efektif dan efisien sesuai peraturan perundang-undangan; 5) menerapkan standar pelayanan minimal sesuai bidang tugas; 6) merumuskan kebijakan teknis di bidang kesejahteraan sosial; 7) merumuskan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi sosial; 8) melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial; 9) melaksanakan penyusunan konsep pedoman dan petunjuk teknis pembinaan kesejahteraan perintis, keluarga perintis dan keluarga pahlawan; 10) melaksanakan fasilitasi sarana dan prasarana bidang sosial; 11) melaksanakan pembinaan kepada organisasi-organisasi yang bergerak di bidang kesejahteraan sosial; 12) melaksanakan
pelestarian
nilai-nilai
kepahlawanan,
keperintisan dan kesetiakawanan sosial nasional; 13) memberikan pertimbangan teknis perizinan dan memantau atas penyelenggaraan usaha
organisasi yang bergerak dibidang
kesejahteraan sosial; 14) memberikan pertimbangan teknis izin bantuan sosial yang bersumber dari pihak swasta; 15) melaksanakan pengawasan pengumpulan dan penyaluran bantuan sosial yang bersumber dari pihak swasta; 16) melaksanakan pengelolaan taman makam pahlawan; 17) memberikan pertimbangan teknis izin ziarah ke taman makam pahlawan; 18) melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja di bidang rehabilitasi sosial; 19) melaksanakan
penyiapan
bahan
kesejahteraan dan rehabilitasi sosial;
sosialisasi
di
bidang
20) memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik; 21) memberikan usul dan saran kepada atasan; 22) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;dan 23) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. Kepala Bidang Sosial membawahi beberapa seksi antara lain : 1) Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial memiliki antara lain : a) melakukan penyusunan rencana kerja Seksi Kesejahteraan Sosial berdasarkan rencana kerja Bidang Sosial; b) memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan; c) mempelajari,
menelaah
peraturan
perundang-undangan,
keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan Dinas sesuai dengan bidang tugas; d) melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kesejahteraan sosial; e) melakukan pengelolaan taman makam pahlawan termasuk makam pahlawan terpencar; f) melakukan fasilitasi dan pelayanan pemakaman serta ziarah di Taman Makam Pahlawan (TMP); g) memproses perizinan organisasi sosial yang bergerak di bidang kesejahteraan sosial; h) melakukan peningkatan kesejahteraan sosial serta pembinaan dan bimbingan kepada pekerja sosial masyarakat; i) melakukan peningkatan kesejahteraan
kepada perintis,
keluarga perintis dan keluarga pahlawan; j) melakukan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta kesetiakawanan sosial; k) melakukan penyelenggaraan peringatan hari pahlawan dan hari kesetiakawanan sosial nasional;
l) melakukan pembinaan terhadap panti asuhan dan panti wredha yang di kelola swasta; m) memproses izin bantuan sosial yang bersumber dari pihak swasta; n) Melakukan
pengawasan
pengumpulan
dan
penyaluran
bantuan sosial yang bersumber dari pihak swasta; o) melakukan penanggulangan bencana alam melalui pemberian bantuan atau santunan untuk kelangsungan hidup korban bencana alam; p) melakukan fasilitasi dan memproses rekomendasi bagi lembaga/organisasi di bidang kesejahteraan sosial untuk permohonan bantuan pemerintah; q) melakukan
peningkatan
pemberdayaan
kesejahteraan
masyarakat
dan
sosial
bantuan
melalui
sosial
bagi
penyandang masalah kesejahteraan sosial; r) melakukan penyiapan bahan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja bidang kesejahteraan sosial; s) memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik; t) memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; u) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan v) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 2) Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial memiliki tugas antara lain : a) melakukan
rencana
kerja
Seksi
Rehabilitasi
Sosial
berdasarkan rencana kerja Bidang Sosial; b) memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan; c) mempelajari,
menelaah
peraturan
perundang-undangan,
keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan Dinas sesuai dengan bidang tugas;
d) melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi sosial; e) melakukan inventarisasi dan identifikasi anak terlantar, anak nakal, anak jalanan, penyandang cacat, bekas penyandang cacat, korban penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dan zat adiktif lainnya, eks narapidana, penderita penyakit kronis menahun, wanita tuna susila, waria, pengemis, gelandangan, orang terlantar (tuna sosial) dan penyandang masalah sosial lainnya; f) melakukan rehabilitasi anak terlantar, anak nakal, anak jalanan, penyandang cacat, bekas penyandang cacat, korban penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dan zat adiktif lainnya, eks narapidana, penderita penyakit kronis menahun, wanita tuna susila, waria, pengemis, gelandangan, orang terlantar (tuna sosial) dan penyandang masalah sosial lainnya; g) melakukan
pelayanan
bagi
penyandang
masalah
kesejahteraan sosial; h) memfasilitasi usaha pengangkatan anak guna peningkatan kejelasan status anak; i) melakukan penyiapan bahan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja bidang rehabilitasi sosial; j) memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik; k) memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; l) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan m) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
d. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Transmigrasi memiliki tugas antara lain :
1) melaksanakan rencana kerja Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Transmigrasi, berdasarkan rencana strategis dan rencana kerja Dinas; 2) memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan; 3) mempelajari,
menelaah
peraturan
perundang-undangan,
keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan Dinas sesuai dengan bidang tugas; 4) melaksanakan sistem pengendalian intern pelaksanaan kegiatan agar efektif dan efisien sesuai peraturan perundang-undangan; 5) menerapkan standar pelayanan minimal sesuai bidang tugas; 6) merumuskan kebijakan teknis di bidang informasi dan penempatan tenaga kerja dalam negeri dan luar negeri; 7) merumuskan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan pelatihan tenaga kerja; 8) merumuskan kebijakan teknis di bidang ketransmigrasian; 9) melaksanakan penempatan dan perlindungan tenaga kerja melalui program Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), Antar Kerja Antar Negara (AKAN) dan Antar Kerja Khusus (AKSUS); 10) melaksanakan penciptaan peluang dan perluasan kesempatan kerja; 11) melaksanakan pelatihan tenaga kerja; 12) melaksanakan penyelenggaraan program padat karya; 13) memberikan pertimbangan teknis perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS), LPK Perusahaan dan LPK Pemerintah; 14) melaksanakan penyusunan sistem penyebarluasan Informasi Pasar Kerja (IPK); 15) memberikan pertimbangan teknis atas izin Bursa Kerja Khusus (BKK), Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA),
rekomendasi perizinan kantor pusat dan cabang Perusahaan Penempatan Tenaga
Kerja
Indonesia Swasta (PPTKIS),
Rekomendasi Penempatan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dan Tenaga Kerja Asing Perizinan LPTKS (Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta); 16) melaksanakan pengelolaan Unit Pelayanan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) meliputi pendataan pemberangkatan dan pemulangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), pendataan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) bermasalah, pendataan pengaturan pemulangan dan penjemputan serta mengelola tata usaha yang terdiri dari administrasi kantor, kesehatan dan obat-obatan, kebersihan dan pemeliharaan gedung, penerangan, kendaraan, perizinan struktur organisasi; 17) melaksanakan pendataan dan pemantauan Tenaga Kerja Asing (TKA); 18) melaksanakan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan (PBJ); 19) memberikan pertimbangan teknis perizinan pendirian Bursa Kerja Khusus (BKK), kantor cabang Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS), kantor Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS), Tenaga Kerja Asing (TKA), lembaga latihan swasta dan rekomendasi paspor; 20) melaksanakan perumusan kerja sama antar daerah penempatan; 21) melaksanakan publikasi/informasi masalah ketransmigrasian kepada masyarakat; 22) melaksanakan pelatihan bidang ketransmigrasian; 23) melaksanakan pemberangkatan calon transmigran; 24) melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja di bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja; 25) melaksanakan
penyiapan
bahan
sosialisasi
di
bidang
penempatan tenaga kerja, perluasan kerja dan transmigrasi;
26) memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik; 27) memberikan usul dan saran kepada atasan; 28) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan 29) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Transmigrasi membawahi beberapa seksi antara lain : 1) Kepala Kepala Seksi Informasi dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri dan Luar Negeri memiliki tugas antara lain: a) melakukan rencana kerja Seksi Informasi dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri dan Luar Negeri berdasarkan rencana kerja Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Transmigrasi; b) memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan; c) mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan Dinas sesuai dengan bidang tugas; d) melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang informasi dan penempatan tenaga kerja dalam negeri dan luar negeri; e) melakukan penghimpunan dan pengolahan data Informasi Pasar Kerja (IPK), lowongan kerja dan pencari kerja serta melaksanakan pendaftaran pencari kerja; f) melakukan penyebarluasan Informasi Pasar Kerja (IPK); g) memproses izin
Bursa Kerja Khusus
(BKK),
Izin
Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), rekomendasi perizinan kantor pusat dan cabang Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS), Rekomendasi Penempatan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dan Tenaga Kerja Asing Perizinan LPTKS;
h) melakukan pengelolaan Unit Pelayanan TKI meliputi pendataan pemberangkatan dan pemulangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), pendataan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) bermasalah,
pendataan
pengaturan
pemulangan
dan
penjemputan serta mengelola tata usaha yang terdiri dari administrasi kantor, kesehatan dan obat-obatan, kebersihan dan pemeliharaan gedung, penerangan, kendaraan, perizinan struktur organisasi; i) melakukan penciptaan peluang dan perluasan kesempatan kerja; j) melakukan penyelenggaraan program padat karya; k) melakukan penyiapan bahan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja bidang informasi dan penempatan tenaga kerja dalam negeri dan luar negeri; l) memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik; m) memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; n) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan o) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 2) Kepala Seksi Pembinaan dan Pelatihan Tenaga Kerja memiliki tugas antara lain : a) melakukan rencana kerja Seksi Pembinaan dan Pelatihan Tenaga
Kerja
Penempatan
berdasarkan
Tenaga
Kerja,
rencana Perluasan
kerja
Bidang
Kerja
dan
Transmigrasi; b) memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
c) mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan Dinas sesuai dengan bidang tugas; d) melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan pelatihan tenaga kerja; e) memproses pendaftaran dan perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta, Lembaga Pelatihan Kerja Perusahaan dan Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah; f) melakukan pemantauan dan evaluasi pelatihan ketrampilan yang meliputi pelatihan, sertifikasi dan penempatan; g) melakukan pemantauan dan evaluasi pelatihan ketrampilan; h) melakukan pembinaan sistem dan program pelatihan; i) melakukan penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama di bidang Pelatihan dan Produktifitas dengan Lembaga Pelatihan Pemerintah (BBLKI, LLK), Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) dan Perusahaan; j) melakukan
penyelenggaraan
program
pemagangan
perusahaan dan atau pemberi kerja di dalam negeri dan di luar negeri; k) melakukan pelatihan produktifitas tenaga kerja; l) melakukan penyiapan bahan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja bidang pembinaan dan pelatihan tenaga kerja; m) memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik; n) memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; o) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;dan p) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 3) Kepala Seksi Ketransmigrasian memiliki tugas antara lain:
a) melakukan
rencana
kerja
Seksi
Ketransmigrasian
berdasarkan rencana kerja Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Transmigrasi; b) memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan; c) mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan
dan petunjuk teknis
program kegiatan dinas sesuai bidang tugas; d) melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ketransmigrasian; e) melakukan integrasi dan sinkronisasi program transmigrasi; f) melakukan
kegiatan
forum
komunikasi
masalah
ketransmigrasian; g) melakukan publikasi/informasi masalah ketransmigrasian kepada masyarakat; h) melakukan pelatihan bidang ketransmigrasian; i) melakukan pemberangkatan calon transmigran; j) melakukan
perintisan
kerja
sama
ke
daerah
tujuan/penempatan; k) melakukan penyiapan bahan perumusan kerja sama antar daerah penempatan; l) melakukan penyiapan bahan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja bidang ketransmigrasian; m) memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik; n) memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; o) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;dan p) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
e. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja memiliki tugas antara lain : 1) melaksanakan rencana kerja Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja berdasarkan rencana strategis dan rencana kerja Dinas; 2) memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan; 3) mempelajari,
menelaah
peraturan
perundang-undangan,
keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan Dinas sesuai dengan bidang tugas; 4) melaksanakan sistem pengendalian intern pelaksanaan kegiatan agar efektif dan efisien sesuai peraturan perundang-undangan; 5) menerapkan standar pelayanan minimal sesuai bidang tugas; 6) merumuskan kebijakan teknis di bidang bina pengusaha dan organisasi pekerja; 7) merumuskan
kebijakan
teknis
di
bidang
penyelesaiaan
perselisihan; 8) merumuskan kebijakan teknis di bidang perumusan pengupahan dan kesejahteraan pekerja; 9) melaksanakan pengelolaan data perusahaan, pekerja dan organisasi pekerja; 10) melaksanakan pendataan, penelitian dan pemberian izin outsourching; 11) melaksanakan Pembinaan dan Pemantauan Kerja Waktu Tertentu (PPKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT); 12) melaksanakan penelitian dan pencatatan serikat pekerja, penelitian dan pengesahan Peraturan Perusahaan (PP), penelitian dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB);
13) memfasilitasi kegiatan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit dan Bipartit; 14) melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan organisasi pekerja, organisasi pengusaha dan organisasi profesi; 15) menjembatani penyelesaian perselisihan kerja antara pekerja dan pengusaha; 16) merumuskan
standar
upah
dan
upaya
peningkatan
kesejahteraan pekerja; 17) melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja di bidang hubungan industrial dan kesejahteraan pekerja; 18) melaksanakan penyiapan bahan sosialisasi di bidang hubungan industrial dan kesejahteraan pekerja; 19) memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik; 20) memberikan usul dan saran kepada atasan; 21) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan 22) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja memiliki beberapa seksi antara lain : 1) Kepala Seksi Bina Pengusaha dan Organisasi Pekerja memiliki tugas antara lain : a) melakukan rencana kerja Seksi Bina Pengusaha dan Organisasi Pekerja berdasarkan rencana kerja Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja; b) memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan; c) mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan Dinas sesuai dengan bidang tugas;
d) melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang bina pengusaha dan organisasi pekerja; e) melakukan pembinaan hubungan industrial yang harmonis dan melakukan kerjasama bipartir dan tripartit; f) memfasilitasi pembentukan serikat pekerja; g) melakukan penelitian dan pengesahan Peraturan Perusahaan (PP); h) melakukan penelitian dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara pekerja dengan perusahaan/pemberi kerja; i) melakukan penghimpunan, pengolahan dan penyajian data perusahaan, pekerja dan syarat-syarat kerja perusahaan; j) melakukan pembinaan dan pemantauan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT); k) melakukan pendataan, penelitian dan pemberian izin outsourching; l) melakukan penyiapan bahan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja bidang bina pengusaha dan organisasi pekerja; m) memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik; n) memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; o) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;dan p) melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
2) Kepala Seksi Penyelesaiaan antara lain :
Perselesihan memiliki tugas
a) melakukan rencana kerja Seksi Penyelesaiaan Perselisihan berdasarkan rencana kerja Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja; b) memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan; c) mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan Dinas sesuai dengan bidang tugas; d) melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyelesaian perselisihan; e) melakukan penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan organisasi pekerja, organisasi pengusaha dan organisasi profesi; f) menampung masalah-masalah ketenagakerjaan, pengaduan dan perselisihan hubungan industrial; g) memfasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan pengusaha/pemberi kerja; h) melakukan upaya penyelesaian kasus mogok kerja dan unjuk rasa; i) melakukan penyiapan bahan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja bidang penyelesaiaan perselisihan; j) memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik; k) memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; l) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;dan m) melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
3) Kepala Seksi Perumusan Pengupahan memiliki tugas antara lain :
a) Melakukan rencana kerja Seksi Perumusan Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja berdasarkan rencana kerja Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja; b) memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan; c) mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan Dinas sesuai dengan bidang tugas; d) melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perumusan pengupahan dan kesejahteraan pekerja; e) melakukan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL); f) melakukan penghitungan upah pekerja sebagai bahan perumusan Upah Minimum Kota (UMK); g) melakukan penyusunan program peningkatan kesejahteraan pekerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK); h) melakukan
pemantauan
dan
evaluasi
penangguhan
pelaksanaan pengupahan di perusahaan; i) melakukan pembinaan peningkatan kesejahteraan pekerja, jaminan sosial pekerja, keluarga berencana perusahaan, koperasi karyawan, perumahan pekerja dan kepemilikan saham bagi pekerja; j) melakukan penyiapan bahan penyusunan indikotor dan pengukuran kinerja bidang perumusan pengupahan dan kesejahtaraan pekerja; k) memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik; l) memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; m) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan n) melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
f. Kepala Bidang Pengawasan memiliki tugas antara lain: 1) melakukan rencana kerja
Bidang Pengawasan berdasarkan
rencana strategis dan kerja Dinas: 2) memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan; 3) mempelajari,
menelaah
peraturan
perundang-undangan,
keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan Dinas sesuai dengan bidang tugas; 4) melaksanakan sistem pengendalian intern pelaksanaan kegiatan agar efektif dan efisien sesuai peraturan perundangan yang berlaku; 5) mengawasi pelaksanaan normatif ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 6) menerapkan standar pelayanan minimal sesuai bidang tugas; 7) kebijakan teknis di bidang norma kerja; 8) merumuskan kebijakan teknis di bidang kesehatan dan keselamatan kerja; 9) melaksanakan koordinasi dan pemantauan keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan; 10) melaksanakan
pembinaan,
monitoring
dan
evaluasi
pelaksanaan normatif ketenagakerjaan serta keselamatan dan kesehatan kerja; 11) memberikan teguran dengan memberikan Nota Pemeriksaan I dan
II
terhadap
pelanggaran
pelaksanaan
normatif
ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan; 12) memberikan pertimbangan teknis proses perizinan kelayakan penggunaan pesawat uap, instalasi listrik, pesawat lift, dan sarana proteksi kebakaran; 13) melaksanakan pembinaan terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan norma ketenagakerjaan;
14) melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja di bidang norma kerja dan kesehatan dan keselamatan kerja; 15) melaksanakan penyiapan bahan sosialisasi di bidang norma kerja dan kesehatan dan keselamatan kerja; 16) memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik; 17) memberikan usul dan saran kepada atasan; 18) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;dan 19) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. Kepala Bidang Pengawasan memiliki beberapa seksi antara lain : 1) Kepala Seksi Norma Kerja memiliki tugas antara lain: a) melakukan rencana kerja Seksi Norma Kerja berdasarkan rencana kerja Bidang Pengawasan; b) memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan; c) mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan Dinas sesuai dengan bidang tugas; d) melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang norma kerja; e) melakukan pemantauan dan perlindungan tenaga kerja terhadap pelaksanaan Normatif Ketenagakerjaan, dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang berlaku di perusahaan; f) memberikan peringatan dengan membuat Nota Pemeriksaan terhadap perusahaan apabila terjadi pelanggaran; g) melakukan pembinaan dan pengawasan keikutsertaan program JAMSOSTEK bagi perusahaan;
h) melakukan penyiapan bahan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja bidang norma kerja dan jaminan sosial tenaga kerja; i) memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik; j) memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; k) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;dan l) melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan 2) Kepala Seksi Kesehatan dan keselamatan Kerja memiliki tugas antara lain : a) Melakukan rencana kerja seksi Kesehatan dan keselamatan Kerja berdasarkan rencana kerja bidang Pengawasan; b) memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan; c) mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan Dinas sesuai dengan bidang tugas; d) melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan dan keselamatan kerja; e) melakukan upaya perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja; f) melakukan pemeriksaan kesehatan kerja; g) melakukan pengawasan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja; h) melakukan pengawasan penggunaan peralatan keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan; i) melakukan pengawasan dan pembinaan bagi pengelola jasa boga yang melayani tenaga kerja; j) memproses perizinan penggunaan pesawat uap, bejana tekanan, pesawat angkat dan angkut, pesawat tenaga dan
produksi, instalasi listrik di tempat kerja, instalasi penyalur petir, instalasi proteksi kebakaran, pesawat lift listrik dan sarana proteksi kebakaran; k) melakukan pembinaan dan penyuluhan guna terbentuknya Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) di perusahaan; l) melakukan pembinaan dan perizinan pelayanan kesehatan tenaga kerja, membuat nota peringatan terhadap perusahaan yang melanggar Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3); m) melakukan penyidikan terhadap perusahaan yang melanggar norma keselamatan dan kesehatan kerja sesuai ketentuan perundangan yang berlaku dan ditindaklanjuti dengan Berita Acara Pemeriksaan; n) melakukan perhitungan dan memproses klaim kecelakaan kerja bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan sebagai dasar untuk disampaikan kepada PT. Jamsostek; o) melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan pihak perusahaan dan pekerja yang mengalami kecelakaan kerja; p) melakukan penyiapan bahan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja bidang kesehatan dan keselamatan kerja; q) memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik; r) memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; s) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan t) melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
B. Pembahasan
1. Kewenangan Pemerintah Kota Surakarta Perspektif
desentralisasi
lebih
desentralisasi sebagai penyerahan
menekankan
definisi
wewenang administratif
dari
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Penyerahan perencanaan, pengambilan keputusan, dan kewenangan administratif dari pemerintah pusat ke pemerintah harus ada kewenangan membuat peraturan ditingkat daerah. Cheema and Rondinelli dalam James Paul, dkk (2012 : 18) adalah: “...decentralization is the transfer of planning, decisionmaking, or administrative authority from the central to the organizations below, local administrative units, semi-autonomous organizations, local governments, or non–government. Penyerahan
kewenangan
urusan
Pemerintahan
oleh
Pemerintahan Pusat kepada Pemerintah Daerah merupakan hak dan kewajiban bagi daerah otonom berdasarkan ketentuan undang-undang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bidang bidang ketenagakerjaan merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah”. Menurut Prajudi Atmosudirjo, membedakan antara wewenang (completence,
bevoegdheid)
dan
kewenangan
(author,
gezag).
Prakteknya perbedaan antara keduanya tidak selamanya perlu. Kewenangan apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislative (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administrative. Tipe kewenangan tersebut menurut Prajudi Atmosudirjo berdasarkan jenisnya, yaitu (Ali Rahman, 2013 :78) : a. Kewenangan Prosedural yaitu berasal dari peraturan perundangundangan.
b. Kewenangan Substansial, yaitu berasal dari tradisi, kekuatan sakral, kualitas pribadi dan instrumental. Pelaksanaan
kewenangan
bidang ketenagakerjaan
oleh
pemerintah daerah harus dilaksanakan berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan.
Kewenangan
bidang
ketenagakerjaan
oleh
pemerintah daerah menurut Prajudi Atmosudirjo termasuk jenis kewenangan prosedural, dimana dalam tindakan pejabat berwenang harus ada peraturan peruturan perundang-undangan sebagai dasar hukum yang berlaku. Bukti kewenangan prosedural Pemerintah Daerah daerah terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian
Urusan
Pemerintahan
antara
Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pasal
11
menjelesakan
“Pemerintahan
daerah
provinsi
dan
pemerintahan daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan wajib dan pilihan berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)”. Penyerahan kewenangan bidang ketenagakerjaan Pemerintah Kota Surakarta, berkewenangan membuat aturan pelaksana teknis dalam bidang ketenagakerjaan. Peraturan bidang ketenagakerjaan di Kota Surakarta telah dibuat peraturan ditingkat daerah dalam bentuk Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dan Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 17 tentang Informasi Ketenagakerjaan. Kewenangan Pemerintah Kota Surakarta berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan
setidaknya
ada
6
(enam)
pelayanan
bidang
ketenagakerjaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surakarta yaitu : a. Penyelenggaraan Pelatihan dan Pemagangan Pelayanan bidang ketenagakerjaan dalam penyelengaraan Pelatihan dan Magang di Kota Surakarta berdasarkan pada Peraturan
Daerah
Kota
Surakarta
Nomor
3
Tahun
2014
tentang
Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Pasal 6 ayat (1) menjelaskan, "Pemerintah
daerah
melakukan
pelatihan,
pemagangan
dan
produktivitas tenaga kerja”. Penyelenggaran pelatihan dan magang merupakan pelayanan yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga kerja sehingga dapat bersaing di duni. Hasil Penelitian penulis penyelenggaraan pelatihan dan keterampilan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta dalam hal Penyelenggaraan Pelatihan kerja selain dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga dapat dilaksanakan pihak swasta. Hal ini Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) menjelaskan, “Pemerintah daerah dan/atau swasta dapat menyelenggarakan palatihan kerja”. Pelaksanaan pelatihan kerja yang dilakukan oleh pihak swasta harus mendapatkan izin dari Dinas, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 7 ayat (1) menjelaskan, “Setiap penyelenggara pelatihan kerja yang dilaksanakan oleh swasta wajib memiliki izin dari dinas”. Pemerintah Kota Surakarta memandang bahwa bentuk pelayanan dan Pelatihan dan magang kerja yang ditujukan kepada masyarakat merupakan pelayanan yang sangat penting. Pelaksanaan Pelayanan Pelatihan dan Magang bagi masyarakat diselenggarakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dilaksanakan tanpa biaya (gratis). Seperti yang pendapat yang diutarakan oleh Kepala Seksi Pembinaan dan Pelatihan Tenaga Kerja, Nurul Aini bahwa: Masyarakat seharusnya lebih aktif lagi, ketika kami Pemerintah Kota Surakarta melakukan suatu kegiatan pelayanan berupa pelatihan karena ini sangat bermanfaat bagi mereka dimana mampu meningkatkan kapasitas mereka dan juga mereka diberikan sertifikat yang dapat mereka gunakan di perusahaan, apalagi kegiatan pelayanan ini tidak dipungut biaya (wawancara tanggal 3 November 2015).
Pelatihan dan magang kerja memiliki dampak yang positf bagi pekerja baik dari segi kualitas dan kompetensi, keamanan dan upah yang diterima pekerja. Hasil penelitan oleh Catherine R. Ramos dan Roger Harris menjeleskan bahwa (2012: 372) : Research has demonstrated that in general, training has a positive impact on individual labour market performance. For example, the OECD (2004) using country data of the European Union showed the following findings: wages grow faster after training, training has positive impact on employment security, and training increases the probability of re-employment after job loss. Penyelenggaraan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang dilaksanakan oleh pihak swasta harus mendapat izin dari dinas, dilaksanakan dengan biaya yang dikeluarkan oleh peserta pelatihan dan Pemerintah Kota Surakarta berusaha untuk menekan semaksimal mungkin biaya pelatihan kerja oleh pihak swasta. LPK swasta dalam hal melakukan pelatihan kerja wajib melaporkan kegiatannya setiap 3 (tiga) kepada dinas berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Pasal 8 ayat (2) menjelaskan, “ LPK swasta menyampaikan laporan kegiatan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada dinas”. Pelaksanaan pelatihan kerja bertujuan untuk menunjang kualitas, kompetensi dan produktivitas dari tenaga kerja tersebut. Mengingat kemampuan keuangan Pemerintah Kota Surakarta yang terbatas, maka dalam hal dalam hal penuyelenggaran pelatihan kerja di Kota Surakarta juga diwajibkan kepada investor/perusahaaan yang menanamkan modalnya di Kota Surakarta untuk melakukan pelatihan tenaga kerja lokal. Ketentuan tersebut terdapat pada Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Pasal 9 ayat (1) bahwa “Setiap perusahaan/investor
yang
menanamkan
modalnya
didaerah
berkewajiban melatih tenaga kerja lokal untuk ditempatkan dan mengisi kebutuhan tenaga kerjanya”, ayat (2) menjelaskan, “Pelatihan tenaga kerja lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai oleh perusahaan/Investor” dan ayat (3) menjelaskan, “Pelaksanaan pelatihan tenaga kerja lokal dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah”.
b. Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama didalam hal memperoleh pekerjaan sesuai dengan keterampilan dan keahlian yang dimiliki. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2014
tentang
Penyelenggaraan
Ketenagakerjaan
Pasal
11
menjelaskan, “ Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, baik di dalam maupun luar negeri sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat minat dan kemampuan.” Kegiatan penempatan kerja sebagai salah satu upaya dalam rangka melaksanakan misi mengatur, melaksanakan penyediaan, penyebaran, pembinaan, penggunaan dan perlindungan tenaga kerja. Penempatan antar kerja tersebut merupakan salah satu pemberian pelayanan kepada masyarakat melalui kerjasama antara penyedia tenaga kerja dan pencari kerja. Kerjasama tersebut dipihak penyedia tenaga kerja menyampaikan informasi tentang berbagai lowongan pekerjaan yang tersedia, dipihak pencari kerja dapat memperoleh informasi lowongan pekerjaan tersebut dengan mudah. Manfaat pelayanan ini mengisi lowongan yang tersedia relatif mudah untuk dicocokkan dengan daftar lamaran yang ada di kantor tenaga kerja. Pencari kerja juga dapat dengan mudah untuk melihat informasi tentang berbagai lowongan yang tersedia yang khusus disediakan untuk pencari kerja tersebut, artinya para pelamar tidak
perlu lagi menemui pegawai tertentu di instansi yang bersangkutan untuk memperoleh informasi. Pengamatan penulis, untuk memudahkan pencari kerja mencari informasi tentang lowongan pekerjaan, di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta telah menerapkan sistem Bursa Kerja Online (BKOL). Bursa Kerja Online yang dirancang oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja bertujuan untuk memberikan pelayanan prima lewat media internet kepada masyarakat pencari kerja dan penyedia kerja. Pelayanan sistem Bursa Kerja Online (BKOL) di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmgirasi
Kota
Surakarta
dapat
di
akses
melalui
www.bursakerjasurakarta.com. Tingkat pertumbuhan Kota Surakarta yang tinggi, hal yang paling penting diperhatikan adalah perluasan kesempatan kerja. Pemerintah
Kota
mengupayakan
Surakarta
lapangan
bertanggungjawab
pekerjaan
baru
melalui
didalam perluasan
kesempatan kerja. Hal ini berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Surakarta
Nomor
3
Tahun
2014
tentang
Penyelenggaraan
Ketenagakerjaan Pasal 30 ayat (1) menjelaskan, “Pemerintah daerah bertanggungjawab mengupayakan adanya perluasan kesempatan kerja sebagai upaya antisipasi keterbatasan peluang kerja disektor formal”. Perluasan kesempatan kerja bertujuan untuk mengantisipasi meningkatkan jumlah angkatan kerja dan kertebatasan lapangan perkerjaan baik disektor formal maupun informal. Perluasan kesempatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Pasal 30 ayat (2) meliputi : 1) Pembentukkan Wira Usaha Baru (WUB); 2) Teknologi Tepat Guna (TTG);
3) Tenaga Kerja Pemuda Mandiri Profesional (TKPMP); 4) Tenaga Kerja Mandiri Terdidik (TKMT); 5) Tenaga Kerja Sukarela (TKS); dan/atau 6) Pola
lain
yang
dapat
mendorong
terciptanya
perluasan
kesempatan kerja. Perluasan kesempatan kerja, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta, pada saat sekarang ini fokus kepada pembentukan Wira Usaha Baru terutama bagi pemuda atau lulusan Perguraan Tinggi masyarakat Kota Surakarta untuk
didorong
menjadi Wira Usaha dari pada mencari pekerjaan, dengan begitu dapat menciptakan perluasan tenaga kerja. Hal Demikian pula yang disampaikan oleh Purwoto selaku Kepala Seksi Informasi dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri dan Luar Negri bahwa : Perluasan Kesempatan dari Pemerintah Kota Surakarta lebih fokus kepada penciptaan lapangan kerja melalui wirausaha baru apa bila tenaga kerja tidak terpenuhi di sektor formal (wawancara tanggal 4 November 2015). c. Pembinaan dan Penyelesain Perselisihan Hubungan Industrial Hubungan
kerja
antara
pekerja
dengan
pengusaha
sesungguhnya adalah hubungan perdata yang didasarkan pada kesepakatan antara kedua belah pihak untuk mendapatkan hak dan menjalankan kewajiban masing-masing (Libertus Jehani, 2006 : 2). Perselisihan hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha perlu ditekan semaksimal mungkin karena dampak dari perselisihan tersebut sangat merugikan banyak pihak, kalau pengusaha benar dalam mengambil keputusan dan kebijaksanaan perusahaan sesuai dengan undang-undang dan ada rasa saling membutuhkan maka tidak akan ada perselisihan yang berlarut-larut. Tujuan intervensi pemerintah dalam bidang ketenagakerjaan adalah untuk mewujudkan perburuhan yang adil, karena peraturan perundang-undangan perburuhan memberikan hak-hak bagi pekerja sebagai manusia yang utuh dan dilindungi baik menyangkut
Keselamatannya, Kesehatannya dan Kerja (K3) serta upah. Pemerintah
juga
harus
memperhatikan
kepentingan
pengusaha/majikan yakni kelangsungan hidup perusahaan (Lalu Husni, 2009: 22). Pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi memiliki kewenangan didalam pembinaan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Pengaturan kewenangan tersebut terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta
Nomor
3
Tahun
2014
tentang
Penyelenggaraan
Ketenagakerjaan didalam Pasal 37 ayat (1) yang menjelaskan, “Pengusaha yang memperkerjakan tenaga kerja berjumlah minamal 10 (sepuluh) orang tenaga kerja wajib membuat Perarturan Perusahaan yang disahkan oleh dinas”. Peraturan perusahaan tersebut menjadi pedoman didalam pembinaan dan menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelengaraan Ketenagakerjan Pasal 37 ayat (3), naskah peraturan perusahaan tersebut setidaknya mencakup pengaturan tentang : a) Hak dan kewajiban pengusaha; b) Hak dan kewajiban pekerja/buruh; c) Syarat kerja; d) Tata tertib perusahaan; dan e) Jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan. Menurut
penelitian
penulis,
didalam
menyelesaikan
perselisisihan hubungan industrial, pihak Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi lebih kepada pendekatan mediasi. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara mediasi akan mendapatkan solusi yang terbaik dengan hasil win-win solution bagi kedua belah pihak, baik pekerja maupun perusahaan. Hal demikian, seperti yang dikatakan Winoto selaku Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja yang mengatakan bahwa :
Penyelesaian perselisihan hubungan industrial oleh oleh Pemerintah Kota Surakarta lebih mengutamakan kepada mediasi baik dari pihak pekerja maupun pihak pengusaha. Disini kami membuat risalah bipartit, apabila tercapai kesepakatan damai maka perselisihan hubungan industrial sudah selesai. Apa bila tidak ada kesapatan damai, maka permasalahan akan bawa di Pengadilan Hubungan Industrial (wawancara tanggal 10 November 2015). d. Pengupahan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Pasal
45 ayat (1)
menjelaskan, “ Setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan untuk penghidupan yang layak”. Kebijakan pengupahan yang ditetapkan Pemerintah Kota Surakarta dalam upaya untuk mewujudkan penghasilan yang layak bagi pekerja dilakukan dengan cara menetapkan suatu standar upah minimum yang harus dilaksanakan olehperusahaan-perusahaan. Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Menurut Guler Gunsoy and Seda Tekeli (2013 : 119) mengatakan bahwa “...Wage is the most important and essential basic means of living for those who work in the labour market. In this regard, it is necessary to discuss wage as both an economic and social phenomenon”. Penetapan standar upah minimum tersebut harus didasarkan pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan memperhatikan peningkatan kesejahteraan pekerja dan tanpa mengabaikan peningkatan produktivitas dan kemajuan perusahaan serta perkembangan perekonomian pada umumnya. Pemerintah Kota Surakarta menetapkan upah minimum berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL)dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 89 ayat (1) disebutkan bahwa Upah Minimum terdiri atas : 1) Upah
minimum
kabupaten/kota;
berdasarkan
wilayah
provinsi
atau
2) Upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi ataukabupaten/kota. Setiap tahun Pemerintah Kota Surakarta melalui Walikota Surakarta mengusul penetapan upah minuman. Hal ini berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Surakarta
Nomor 3 tentang
Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Pasal 45 ayat (1) menjelaskan, “ Walikota Setiap tahun mengusulkan penetapan Upah Minimum Kota kepada Gubernur”. Penetapan Upah Minimum Kota berdasarkan masukan dari Dewan Pengupah Kota yang terdiri dari unsur Pemerintah, Pengusaha dan Pakar dari Akademisi. Pembentukkan Dewan Pengupahan Kota berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta
Nomor
3
Tahun
2014
tentang
Penyelenggaraan
Ketenagakerjaan Pasal 46 ayat (1) menjelaskan,“Pemerintah daerah membentuk
Dewan
Pegupahan
Kota”.
Tujuan
pembentuk
Pengupahan adalah untuk menentukan standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang akan menjadi pedoman didalam menentukan besaran Upah Minimum Kota. Hal demikian seperti yang dikatakan Winoto
selaku
Kepala
Bidang
Hubungan
Industrial
dan
Kesejahteraan Pekerja yang mengatakan bahwa : Ketetapan Upah Minimum Kota ditetapkan oleh Gubernur Jawa Tengah, Tetapi Pemerintah Kota Surakarta yang berkewenangan menetapkan usulan standar Upah Minimum Kota tersebut. Usulan standar Upah Minimum Kota tesebut berasal dari analisa Dewan Pengupah Kota yang terdiri dari Pemerintah Kota (Dinas), Pengusaha, Serikat Pekerja Badan Pusat Statistik dan Pakar dari Akademisi yang menganalisis standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Kota Surakarta (wawancara tanggal 10 November 2015). e. Pengawasan Ketenagakerjaan Pengawasan ketenagakerjaan bertujuan untuk menjamin terlaksananya peraturan perundang-undangan yang melindung hakhak tenaga kerja. Pemerintah harus memberi memberi perhatian khusus
terhadap keselamatan dan hak-hak
pengawasan ketenagakerjaan.
pekerja melalui
Sistem
pengawasan bertujuan mengawasi
pelaksanaan
peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan yang dilkukan Pemerintah Kota, dalam hal ini Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk melaksanakannya. Pada Pasal 1 ayat (30) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menjelaskan pengertian pengawasan ketenagakerjaan yaitu kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundangundangan di bidang ketenagakerjaan. Pengawasan ketenagakerjaan dilakukan
oleh
pegawai
pengawas
ketenagakerjaan
yang
mempunyai kompetensi dan independen. Berdasarkan Peraturan Daerah
Kota
Surakarta
Nomor
3
Tahun
2014
tentang
Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Pasal 47 ayat (2) menjelaskan, “Pengawasan Ketenagakerjaan di Daerah dilaksanakan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan pada dinas”. Pengawasan ketenagakerjaan dimaksudkan agar perusahaan sebagai
alat
perekonomian
dapat
berjalan
dengan
lancar,
berkembang menjadi perusahaan yang kuat dan tidak mengalami hambatan-hambatan,
karena
melanggar
peraturan
perundang-
undangan yang berlaku. Pengawasan ketenagakerjaan bertujuan untuk
mendidik
perusahaan/pengusaha
agar
selalu
tunduk
menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga bisa menjamin keamanan dan kestabilan pelaksanaan hubungan kerja. Perselisihan ketenagakerjaan disebabkan oleh pengusaha yang tidak memberikan perlindungan hukum kepada pekerjanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Pengamatan penulis, pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta dengan melakukan kunjungan ke perusahaan-perusahaan untuk mengamati dan mengawasi pelaksanaan hak-hak normatif pekerja yang salah satunya adalah masalah upah. Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan hukum (law enforcement) dibidang
ketenagakerjaan akan menjamin pelaksanaan hak-hak normatif. Hal ini juga demikian dikatakan oleh Bambang Edi Santoso selaku Kepala Bidang Pengawasan mengatakan bahwa : Pengawasan Ketenagakerjaan menyangkut berbagai persoalan yang mengenai masalah ketenagakerjaaan baik pengawasan mengenai UMK, Jaminan kesehatan bagi pekerja, dan pengaturan mengenai norma kerja dan K3 yang bertujan agar hak dari pekerja tidak dilanggar oleh pengusaha (wawancara tanggal 5 November 2015). Pekerja yang salah satu haknya adalah pemenuhan upah minimum, sehingga pada gilirannya akan berdampak pada stabilitas usaha. Pengawasan ketenagakerjaan juga dapat mendidik pengusaha dan pekerja agar selalu patuh melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan, sehingga akan tercipta suasana yang harmonis. Pengawasan ketenagakerjaan menyangkut
berbagai
persoalan
yang
mengenai
masalah
ketenagakerjaaan baik pengawasan mengenai UMK, jaminan kesehatan bagi pekerja, dan pengaturan mengenai norma kerja daan lain-lain yang bertujan agar hak dari pekerja tidak dilanggar oleh Pengusaha.
f. Perlindungan Ketenagakerjaan Perlindungan bagi tenaga kerja merupakan hal yang sangat wajib dijalan oleh perusahaan. Keselamatan bagi pekerja menjadi kewenangan
Pemerintah
Kota
Surakarta
dalam
melakukan
perlindungan bagi pekerja. Pengaturan Pelindungan bagi pekerja terdapat didalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Pasal 51 ayat (1) menjelaskan,“Pengusaha wajib melaksanakan perlindungan bagi Tenaga Kerja yang terdiri : 1) Norma Kerja; 2) Norma Keselatan Kerja;
3) Norma kerja perampuan dan anak; dan 4) Program BPJS ketenagakerjaan dan program BPJS Kesejahteraan. Hal demikian seperti yang dikatakan oleh Sri Subakti selaku Kepala Seksi Norma Kerja yang mengatakan bahwa : Bahwa hak dari pekerja adalah mendapat perlindungan selama bekerja. Pengaturan norma kerja perampuan dan anak dan juga jaminan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan yang merupakan kewajiban bagi pengusaha didalam memberikan perlindungan bagi pekerja (Wawancara tanggal 10 November 2015). Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan ditindaklanjuti adanya Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 17 Tahun 2015 tentang Informasi Ketenagakerjaan. Maksud dan tujuan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 17 Tahun 2015 tentang
Informasi Ketenagakerjaan dalam
Pasal 2 menjelaskan “Maksud ditetapkan peraturan walikota ini meningkatkan sistem informasi ketenagakerjaan baik dari perusahaan, lembaga pelatihan kerja negeri dan swasta serta masyarakat”. Pasal 3 menjelaskan, “ Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah untuk : a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja, data pencari kerja dan penggunaan tenaga kerja penyandang cacat; b. Mendapatkan
data
riil
pengangguran,
pencari
kerja
dan
merencanakannya serta melakukan tindaklanjutnya; c. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan koneksitas berbasis teknologi informasi. Kewajiban menyampaikan informasi ketenagakerjaan berupa informasi pelaporan, pencari kerja dan data pengguna tenaga kerja menjadi tugas bersama baik dari perusahaan, Lembaga Pelatihan Kerja baik negeri dan swasta dan partisipasi masyarakat. Berdasarkan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 17 Tahun 2015 tentang Informasi Ketenagakerjaan Pasal 4 ayat (1) menjelaskan, “Ruang lingkup Informasi Ketenagakerjaan meliputi : a. Kewajiban laporan ketenakerjaan bagi perusahaan;
b. Kewajiban lapor kegiatan dan peserta didik dari lembaga Pelatihan Kerja baik negeri maupun swasta; c. Partisipasi
masyarakat
dalam
memberi
masukkan
tentang
ketenagakerjaan melalui akun pribadi maupun kelurahan. Pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2015 tentang Informasi Ketenagakerjaan memberikan kewajiban bagi semua pihak baik pihak perusahaan dan Lembaga Pelatihan Kerja untuk melakukan pelaporan kepada Pemerintah Kota Surakarta melalui satuan kerja yang membidangi ketenagakerjaan. Pemerintah Kota Surakarta memberi sanksi administrasi bagi pihak yang tidak melakukan pelaporan secara berkala yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2015 tentang Informasi Ketenagakerjaan Pasal 9 ayat (2) menjelaskan, “Sanksi administrasi berupa : a. teguran; b. peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha; c. penghentian sementara; d.
pencabutan izin.
2. Kendala-Kendala yang Menghambat Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pelayanan bidang Ketenagakerjaan di Kota Surakarta Konteks pembangunan nasional, ketenagakerjaan memiliki empat dimensi utama, pertama, dari dimensi input pembangunan, berperan dalam menyediakan sumber daya manusia sebagai subyek pembangunan. Kedua, sebagai proses merupakan faktor penting dalam mengelola sumber daya lain seperti modal, barang, peralatan, teknologi untuk menghasilkan barang dan jasa sebagai output pembangunan. Ketiga,
dari
dimensi
output
menjadi
indikator
keberhasilan
pembangunan dalam menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas, produktif serta efisien, dengan tingkat kesejahteraan yang memadai. Sedangkan keempat, dari dimensi dampak (impact) pembangunan dapat
dilihat dari tingkat full employment, sehingga mampu mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat kesejahteraan dan stabilitas keamanan, kualitas demokrasi dalam kehidupan, serta tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Sebagai tujuan nasional, pembangunan ketenagakerjaan (Adjat Daradjat, 2010 : 83) . Pembangunan ekonomi banyak dipengaruhi oleh hubungan antara manusia dengan faktor-faktor produksi yang lain dan juga sifatsifat manusia itu sendiri. Penduduk yang berupa tenaga kerja (human power) yang dapat dianggap sebagai faktor produksi. Pembangunan ekonomi apabila dilihat dari sudut tenaga kerjanya, maka akan ada pergeseran tenaga kerja yang membarengi pembangunan itu dari sektor pertanian ke sektor-sektorindustri dan perdagangan atau jasa (Irawan dan Suparmoko, 2008: 113-114). Penulis juga menemukan beberapa kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Surakarta dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Surakarta
Nomor
3
Tahun
2014
tentang
Penyelenggaraan
Ketenagakerjaan dan Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2015 tentang Informasi Ketenagakerjaan sebagai berikut : 1. Terbatasnya keberadaan Lembaga Pelatihan Kerja Negeri sebagai lembaga dalam menyelenggarakan pelatihan pekerjaan untuk meningkatkan kualitas pencari kerja sebagaimana diatur didalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Pasal 6 ayat (1) menjelaskan, “Pemerintah
Daerah
melakukan
pelatihan,
pemagangan
dan
produktivitas tenaga kerja”. Keberadaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
sebagai
pelatihan
dan
pemagangan
kerja
dalam
meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja masih tergolang mahal. 2. Hak-hak dari perlindungan tenaga kerja masih ada dilanggar oleh Perusahaan terutama perlindungan sebagaimana diatur
didalam
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Pasal 51 ayat (1) menjelaskan, “Pengusaha wajib melaksanakan perlindungan tenaga kerja yang terdiri : a. Norma kerja; b. Norma keselamatan dan kesehatan kerja; c. Norma kerja perampuan dan anak; dan d. Program BPJS Ketenagakerjaan dan Program BPJS Kesehatan. 3. Kenyataan bahwa masih terdapat tingkat upah yang belum memenuhi kebutuhanhidup minimal bagi pekerja. Pemerintah Kota Surakarta telah menempuh kebijaksanaan berupapenetapan upah minimum yang jumlahnya terus mengalami kenaikan. Peraturan Daerah
Kota
Surakarta
Nomor
3
Tahun
2014
tentang
Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Pasal 45 ayat (2) menjelaskan, “Walikota setiap tahun mengusulkan
penetapan Upah Minimum
Kota kepada Gubernur”. Kenyataannya masih banyak dijumpai permasalahan yang menyangkut pengupahan. Permasalahan itu disebabkan , antara lain: a. Adanya tingkat upah yang masih berada dibawah standar kebutuhan hidup layak atau kebutuhan fisik minimum. b. Adanya diskriminasi pembayaran upah antara pekerja pria dan wanita untuk pekerjaan yang sama nilainya. c. Adanya pembayaran upah yang tidak sesuai dengan peraturan yang menetapkan besarnya upah minimum d. Adanya perbedaan upah yang terlalu mencolok baik antar daerah kabupaten/kota dalam satu propinsi karena ditetapkan oleh penetapan Gubernur bukan Pemerintah Kota yang lebih mengetahui kondisi daerah, antar sektor maupun sub sektor dan kesenjangan yang terlalu mencolok antara besarnya upah yang tertinggi dengan upah yang terendah yang diterima oleh pekerja baik secara daerah, sektor, maupun sub sektor. Sehingga kesenjangan rasio upah muncul.
4. Rendahnya partisipasi masyarakat sebagai ruang lingkup Informasi Ketenagakerjaan sebagai mana yang dimaksud dalam Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2015 tentang Informasi Ketenagakerjaan Pasal 4 ayat (1) masih rendah terkait permasalahan Infomasi Ketenagakerjaan. Hasil penelitian dan kendala-kendala yang terjadi dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dan Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2015 tentang Informasi Ketenagakerjaan, maka solusi yang dapat diberikan penulis antara lain : 1. Pengoptimalan dan penambahan fasilitas Solo Technopark sebagai Lembaga
Latihan
Kerja
Negeri
meskipun
dengan
adanya
keterbatasan operasional dari APBD yang kurang. Meningkatkan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan dalam pemanfaatan Corporate Social Responbolity (CSR) untuk pengoptimalan dan penambahan
fasilitas
Lembaga
Latihan Kerja Negeri serta
melakukan pendirian Lembaga Latihan Kerja Negeri yang baru bahkan disetiap kecamatan di Kota Surakarta. Pengoptimalan dan Pendirian LembagaLatihan Kerja Negeri melalui melalui kerjasama pihak
perusahaan
melalui
pemanfaatan
Responbolity (CSR) akan saling
Corporate
Social
menguntungkan baik dipihak
pemerintah dengan adanya keterbatasan dana operasional
dari
APBD dan pihak perusahaan akan mendapat tenaga kerja yang memiliki kualitas dan produktivitas yang tinggi karena mengikuti pelatihan dan keterampilan tenaga kerja. 2. Peningkatan pengawasan secara berkala terhadap setiap pelanggaran hak-hak tenaga kerja dilaksanakan melalui pemeriksaan lapangan oleh pegawai pengawas. Wawancara dengan tenaga kerja di perusahaan
untuk
membuktikan
keterangan-keterangan
diperoleh dari perusahaan mengenai
yang
perlindungan norma kerja,
norma keselamatan dan kesehatan kerja, norma kerja perampuan dan
anak dan program BPJS Ketenagakerjaan dan Program BPJS Kesehatan. Peningkatan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan di Kota Surakarta dapat dilakukan sebagai berikut: a. Membuat rencana kerja untuk melakukan pemeriksaan lapangan; b. Melakukan kunjungan ke perusahaan; c. Melakukan pertemuan dengan wakil yang ditunjuk oleh perusahaan; dan d. Melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen mengenai perlindungan norma kerja, norma keselamatan dan kesehatan kerja, norma kerja perampuan dan anak dan program BPJS Ketenagakerjaan dan Program BPJS Kesehatan. 3. Penetapan Upah Minimum Kota sebaiknya menjadi kewenangan Pemerintah Kota melalui Penetapan Wali Kota jadi tidak hanya sekedar mengusulkan Upah Minum Kota kepada Gubernur setiap tahunnya. Pemerintah Kota lebih mengetahui kondisi setiap wilayahnya terutama menyangkut tentang Standar Kehidupan Layak (KHL) daerahnya masing-masing. Upah Minimum Kota (UMK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Surakarta sangat penting bagi pekerja, agar perusahaan yang mempekerjakannya tidak bersikap sewenangwenang terutama dalam hal pemberian upah. Standar Kebutuhan
Hidup Layak (KHL) yang menjadi dasar penetapan upah minimum didapatkan dari pelaksanaan survei yang dilaksanakan secara Pemerintah Kota (Dinas), Pengusaha, Serikat Pekerja Badan Pusat Statistik dan Pakar dari Akademisi. 4. Peningkatan partisipasi masyarakat sebagai ruang lingkup Informasi Ketenagakerjaan sebagai mana yang dimaksud dalam Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2015 tentang Informasi Ketenagakerjaan Pasal 4 ayat (1) dapat dilakukan melalui sosialisasi baik melalui media elektronik maupun media cetak tentang peran pentingnya masyarakat sebagai ruang lingkup Informasi Ketenagakerjaan.
Hakekatnya pengawasan adalah suatu usaha untuk mengetahui kondisi suatu kegiatan yang sedang dilaksanakan apakah kegiatan itutelah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.Pengawasan ketenagakerjaan memerlukan kerjasama semua kalangan antara pemerintah,
serikat
masyarakat umum.
pekerja,
pengusaha
maupun
partisipasi
