BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kasus (case approach), yaitu dengan cara melakukan telaah berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pendekatan kasus dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ratio decidendi yaitu alasan-alasan hukum hakim untuk sampai pada putusannya. Perkara pidana yang dikupas dalam penelitian ini adalah perkara pidana khusus pada tingkat kasasi menyangkut penyalahgunaan narkotika.Terdakwa dalam kasus ini melakukan dua upaya hukum, yaitu banding dan kasasi.Upaya hukum adalah upaya yang dilakukan oleh Terdakwa atau Penuntut Umum untuk dalam hal tertentu melawan putusan.Banding merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta terhadap suatu putusan Pengadilan Negeri.Banding ini diajukan kepada Pengadilan Tinggi apabila merasa tidak puas dengan isi putusan Hakim Pengadilan Negeri.Dengan diajukannya banding, maka isi putusan Pengadilan Negeri belum bisa dilaksanakan karena belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dalam hal ini, banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum kepada Pengadilan Tinggi Semarang terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta diterima, tetapi hasil putusan Pengadilan Tinggi justru menguatkan putusan Pengadilan Negeri. Untuk itu, Terdakwa kemudian melakukan upaya hukum kasasi. Perkara ini disidangkan pertama kali di Pengadilan Negeri Surakarta, kemudian dilanjutkan ke Pengadilan Tinggi Semarang berdasarkan permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum. Selanjutnya, Terdakwa mengajukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung yang menghasilkan putusan Nomor: 1469 K/Pid.Sus/2014. Upaya hukum kasasi ini dilakukan oleh
46
Terdakwa dengan alasan kesalahan penerapan hukum pembuktian oleh Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Semarang. Upaya mencapai tujuan penelitian dilakukan pengkajian terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia terkait dengan perkara yang diteliti.Berikut ini adalah hal-hal penting yang termuat dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1469 K/Pid.Sus/2014: 1. Identitas Terdakwa Terdakwa dalam perkara ini adalah: Nama
: DIDIT SULISTIO WINOTO
Tempat lahir
: Surakarta
Umur/ Tanggal lahir
: 38 Tahun/ 20 Januai 1975
Jenis kelamin
: Laki-laki
Kebangsaan
: Indonesia
Tempat tinggal
: Kampung Sudiroprajan RT. 02 RW. 01 Kelurahan Sudiroprajan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta
Agama
: Katholik
Pekerjaan
: Wiraswasta
2. Uraian Singkat Fakta Peristiwa Perkara ini diajukan pada persidangan Pengadilan Negeri Surakarta dengan kronologi kejadian sebagai berikut: DIDIT SULISTIO WINOTO pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2003 sekitar jam 13.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2013, bertempat di Tangga Room 8 Lantai 3 Karaoke Gravista di Jl. Ir. Sutami No. 46 Kelurahan Sekarpace Kecamatan Jebres Kota Surakarta atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu (serbuk kristal) bukan tanaman seberat 0,094 gram yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: Awalnya ketika DIDIT SULISTIO WINOTO berada di rumah kost ditelepon oleh Domble (belum tertangkap) kemudian diajak ke Karaoke
47
Gravista di Jl. Ir. Sutami No. 46 Kelurahan Sekarpace Kecamatan Jebres Kota Surakarta.Kemudian DIDIT disuruh membayari karaoke sebesar Rp. 200.000,(dua ratus ribu rupiah), setelah dibayar DIDIT akan diberi 1 (satu) paket shabu. Selanjutnya DIDIT dan Domble menuju ke room 8 lantai 3 beberapa saat kemudian Domble memberi DIDIT 1 (satu) paket shabu dibungkus kertas tisu.Setelah paket shabu diterima kemudian DIDIT mengantar Doble turun. Setelah Domble meninggalkan Karaoke Gravista kemudian DIDIT kembali ke rrom 5 lantai 3 dan sampai di tangga DIDIT dihadang Satuan Reserse Narkoba Polresta Surakarta yaitu
Agus Winarto dkk untuk diamankan, kemudian
DIDIT menjatuhkan 1 (satu) paket shabu yang ada di genggaman tangan kanannya dan oleh Agus Winarto disuruh mengambilnya. Kemudian DIDIT beserta barang bukti dibawa ke Polres Surakarta. Adapun caraDIDIT menggunakan sabu-sabu menggunakan alat yaitu bong (alat penghisap sabusabu), korek api gas, pipet kaca dan sedotan plastik: semula serbuk sabu-sabu ditaruh dalam pipet kaca kemudian dibakar dengan korek api gas, setelah dibakar kemudian keluar asap selanjutnya asap tersebut dihisap menggunakan mulut dan dikeluarkan lagi secara terus menerus melalui bong 3 – 4 kali. DIDIT dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu (serbuk Kristal) bukan tanaman seberat 0,094 gram tersebut tidak ada atau tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang atau dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 3. Dakwaan KESATU Bahwa Terdakwa DIDIT SULISTIO WINOTO pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2003 sekitar jam 13.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2013, bertempat di Tangga Room 8 Lantai 3 Karaoke Gravista di Jl. Ir. Sutami No. 46 Kelurahan Sekarpace Kecamatan Jebres Kota Surakarta atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika
48
Golongan I jenis Shabu (serbuk kristal) bukan tanaman seberat 0,094 gram yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa awalnya ketika Terdakwa berada di rumah kost ditelepon oleh Domble (belum tertangkap) kemudian diajak ke Karaoke Gravista di Jl. Ir. Sutami No. 46 Kelurahan Sekarpace Kecamatan Jebres Kota Surakarta.Kemudian Terdakwa disuruh membayari karaoke sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah dibayar Terdakwa akan diberi 1 (satu) paket shabu. Selanjutnta Terdakwa dan Domble menuju ke room 8 lantai 3 beberapa saat kemudian Domble memberi Terdakwa 1 (satu) paket shabu dibungkus klrtas tisu.Setelah paket shabu diterima kemudian Terdakwa mengantar Doble turun. Setelah Domble meninggalkan Karaoke Gravista kemudian Terdakwa kembali ke rrom 5 lantai 3 dan sampai di tangga Terdakwa dihadang Satuan Reserse Narkoba Polresta Surakarta yaitu saksi Agus Winarto dkk untuk diamankan untuk diamankan, kemudian Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) paket shabu yang ada di genggaman tangan kanannya dan oleh saksi Agus Winarto disuruh mengambilnya. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Surakarta. Adapun cara Terdakwa menggunakan sabu-sabu menggunakan alat yaitu bong (alat penghisap sabu-sabu), korek api gas, pipet kace dan sedotan plastik: semula serbuk sabu-sabu ditaruh dalam pipet kaca kemudian dibakar dengan korek api gas, setelah dibakar kemudian keluar asap selanjutnya asap tersebut dihisap menggunakan mulut dan dikeluarkan lagi secara terus menerus melalui bong 3 – 4 kali. Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu (serbuk Kristal) bukan tanaman seberat 0,094 gram tersebut tidak ada atau tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang atau dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Berdasarkan Berita Acara Laboratosis Kriminalistik dan Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor Lab: 1121/NNF/2013 tanggal 17 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh pemeriksa AKBP Yayuk Murti Rahayu, Bsc dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang
49
Semarang Kombes Ir. Slamet Iswanto (terlampir dalam berkas) didapat kesimpulan bahwa Barang Bukti berupa BB-2258/2013/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal seberat 0,094 (nol koma nol sembilan empat) gram, barang bukti tersebut disita dari Terdakwa mengandung Methamfethamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Surat keterangan medis Hasil Pemeriksaan Terduga Pengguna Narkoba an. DIDIT SULISTIO WINOTO Nomor: R1244/SMKIX12013/Ur.Kes Oktober 2013 yang ditandatangani Brigadir Dedy Sumardi,Amd mengetahui Dr. Edy Wirasto pada tes penyaring urine memberikan hasil positif terhadap Methamfethamine” Perbuatan Terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ATAU KEDUA Bahwa Terdakwa DIDIT SULISTIO WINOTO pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2003 sekitar jam 13.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2013, bertempat di Tangga Room 8 Lantai 3 Karaoke Gravista di Jl. Ir. Sutami No. 46 Kelurahan Sekarpace Kecamatan Jebres Kota Surakarta atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, Terdakwa penyalah guna Narkotika Golongan I jenis Shabu (serbuk kristal) bukan tanaman seberat 0,094 gram bagi diri sendiri yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa awalnya ketika Terdakwa berada di rumah kost ditelepon oleh Domble (belum tertangkap) kemudian diajak ke Karaoke Gravista di Jl. Ir. Sutami No. 46 Kelurahan Sekarpace Kecamatan Jebres Kota Surakarta. Kemudian Terdakwa disuruh membayari karaoke sebesar Rp. 200.000,(dua ratus ribu rupiah), setelah dibayar Terdakwa akan diberi 1 (satu) paket shabu. Selanjutnta Terdakwa dan Domble menuju ke room 8 lantai 3
50
beberapa saat kemudian Domble memberi Terdakwa 1 (satu) paket shabu dibungkus klrtas tisu.Setelah paket shabu diterima kemudian Terdakwa mengantar Doble turun. Setelah Domble meninggalkan Karaoke Gravista kemudian Terdakwa kembali ke room 5 lantai 3 dan sampai di tangga Terdakwa dihadang Satuan Reserse Narkoba Polresta Surakarta yaitu saksi Agus Winarto dkk untuk diamankan untuk diamankan, kemudian Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) paket shabu yang ada di genggaman tangan kanannya dan oleh saksi Agus Winarto disuruh mengambilnya. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Surakarta. Adapun cara Terdakwa menggunakan sabu-sabu adalah…dan seterusnya. Terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu (serbuk Kristal) bukan tanaman seberat 0,094 gram tersebut tidak ada atau tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang atau dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Berdasarkan Berita Acara Laboratosis Kriminalistik dan Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor Lab: 1121/NNF/2013 tanggal 17 Oktober 2013 …didapat kesimpulan bahwa Barang Bukti berupa BB2258/2013/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal seberat 0,094 (nol koma nol sembilan empat) gram, barang bukti tersebut disita dari Terdakwa mengandung
Methamfethamin penyaring urine
memberikan hasil positif terhadap Methamfethamine. Perbuatan Terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 4. Tuntutan Tuntutan pidana yang diajukan Jaksa/ Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surakarta tanggal 18 Februari 2014 sebagai berikut: a. Terdakwa Didit Sulistio Winoto terbukti bersalah melakukan tindak pidana telah menyalahgunakan Narkotika yang diperuntukan bagi diri sendiri Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana
51
dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. b. Jaksa/ Penuntut Umum menuntut untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan. c. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan. d. Barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi sabu dan 1 (satu) HP merk Cross beserta kartu XL dirampas untuk dimusnahkan. e. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) kepada Terdakwa. 5. Amar Putusan a. Amar Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Pengadilan Negeri Surakarta, pada tanggal 4 Maret 2014, mengeluarkan putusan Nomor: 162/Pid.Sus/2013/PN.Ska yang memuat hal-hal sebagai berikut: 1) Menyatakan Terdakwa Didit Sulistio Winoto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman”. 2) Mempidana Terdakwa Didit Sulistio Winoto dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan. 3) Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa Didit Sulistio Winoto berada dalam tahanan sebelum putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan segenapnya dari pidana penjara yang dijatuhkan. 4) Memerintahkan agar supaya Terdakwa Didit Sulistio Winoto tetap berada dalam tahanan. 5) Memerintahkan agar supaya Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 1121/NNF/2013 tanggal 17 Oktober 2013, yang dibuat oleh para pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik
52
Bareskrim POLRI, Laboratorium Forensik Cabang Semarang dan Surat Keterangan Medis Hasil Pemeriksaan Terduga Pengguna Narkoba No. R/244/SKM/X/2013/Ur.Kes dari Polresta Surakarta tanggal 9 Oktober 2013 a.n Didit Sulistio Winoto agar tetap terlampir. 6) Menetapkan supaya barang bukti dalam perkara tersebut, berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi sabu dan 1 (satu) HP merk Cross beserta kartu XLNo. 087700541150 dirampas untuk dimusnahkan. 7) Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) kepada Terdakwa. b. Amar Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Pengadilan Tinggi Semarang mengeluarkan putusan Nomor: 109/Pid.Sus/2014/PT.Smg pada tanggal 19 Mei 2014 yang amar selengkapnya sebagai berikut: 1) Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum; 2) Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 4 Maret 2014 Nomor 162/Pid.Sus/2013/PN.Ska., yang dimintakan banding tersebut; 3) Menetapkan bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan; 4) Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara; 5) Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah). c. Amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Majelis Hakim Mahkamah Agung mengeluarkan putusan yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: 1) Menyatakan Terdakwa Didit Sulistio Winoto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan Narkotika Golongan I”;
53
2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan. 3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4) Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) paket plastik klip berisi sabu dibungkus dengan tissue dan 1 (satu) HandPhone merk Cross warna merah beserta
kartu
XL No.
087700541150 dirampas
untuk
dimusnahkan. 5) Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).
B. Pembahasan 1. Kesesuaian Alasan Pengajuan Kasasi Terdakwa Atas Dasar Kesalahan Penerapan
Hukum Pembuktian
Oleh
Hakim
Pengadilan
Negeri
Surakarta Dalam Perkara Narkotika Dengan Ketentuan Pasal 253 KUHAP Terkait dengan permohonan kasasi oleh Terdakwa Didit Sulistio Winoto, Pasal 244 KUHAP menyatakan bahwa: “Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas”. Artinya, secara hukum terdakwa memiliki hak untuk mengajukan kasasi selama pengajuan permohonan kasasi tersebut memenuhi persyaratan. Syarat formal pengajuan kasasi telah diatur dalam Pasal 248 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasi yang memuat alasan permohonan kasasinya dan dalam waktu empat belas hari setelah mengajukan permohonan tersebut, harus sudah menyerahkan kepada panitera yang untuk itu ia memberikan surat tanda terima.Sesuai dengan Pasal 248 ayat (1) tersebut, terdakwa Didit Sulistio Winoto
54
mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Semarang. Selanjutnya, Pasal 248 ayat (2) dan ayat (3) menyatakan bahwa: (2) Dalam hal pemohon kasasi adalah terdakwa yang kurang memahami hukum, panitera pada waktu menerima permohonan kasasi wajib menanyakan apakah alasan ia mengajukan permohonan kasasi tersebut dan untuk itu panitera membuatkan memori kasasinya. (3) Alasan yang tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) undang-undang ini. Akta permohonan kasasi terdakwa Didit Sulistio Winoto, Nomor: 06/Akta.Pid/2014/PN.Ska dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Juni 2014 Terdakwa telah mengajukan kasasi. Memori kasasi bertanggal 25 Juni 2014 dari Terdakwa diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 26 Juni 2014.Hal ini menunjukkan bahwa pengajuan permohonan kasasi oleh Terdakwa telah memenuhi persyaratan formal dan sah sesuai dengan undangundang. Alasan-alasan yang diajukan oleh Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut: a. Bahwa
Majelis
Hakim
Pengadilan
Negeri
Surakarta
tidak
mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi diantaranya keterangan saksi Mukholis Samsul Hadi, saksi Susilo, SH., saksi Agus Winarto, saksi Agung Nugroho, saksi Supardi, saksi Dhemas Kristiyowadi yang pada pokoknya menerangkan: 1) Bahwa Terdakwa Didit Sulistio Winoto pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2013 sekitar jam 13.30 bertempat di Tangga Room 8 Lantai 3 Karaoke Gravista di Jl. Ir. Sutami No. 46 Kelurahan Sekarpace, Kecamatan Jebres Kota Surakarta Terdakwa penyalah guna Narkotika Golongan I jenis Shabu (serbuk kristal) seberat 0,094 gram bagi diri sendiri.
55
2) Bahwa pebuatan Terdakwa dilakukan dengan carasebagai berikut: bahwa awalnya ketika Terdakwa di rumah kost ditelepon oleh Domble (belum tertangkap) mengajak pergi ke Karaoke Gravista di Jl. Ir. Sutami No. 46 Kelurahan Sekarpace, Kecamatan Jebres Kota Surakarta. 3) Bahwa kemudian Terdakwa dan Domble bersama-sama ke Karaoke Gravista dan Terdakwa disuruh membayari karaoke bebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah dibayar Terdakwa akan diberi 1 (satu) paket shabu. 4) Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Domble menuju ke room 8 lantai 3, beberapa saat kemudian Domble memberi Terdakwa 1 (satu) paket shabu dibungkus kertas tissue. Setelah paket shabu diterima kemudian Terdakwa mengantar Domble turun. 5) Bahwa setelah Domble meninggalkan Karaoke Gravista kemudian Terdakwa kembali ke room 8 lantai 3 dan sampai di tangga Terdakwa dihadang Satuan Reserse Narkoba Polres Surakarta yaitu saksi AGus Winarto dkk untuk diamankan kemudian Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) paket shabu yang ada di genggaman yangan kanannya dan oleh saksi Agus Winarti disuruh mengambilnya. 6) Bahwa Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut akan dipergunakan terdakwa sendiri akan tetapi sudah tertangkap saksi bersama Tim Satuan ResNarkoba. 7) Bahwa kemudian Terdakwa beserta Barang Bukti dibawa ke Polresta Surakarta. 8) Bahwa sehari sebelum terdakwa ditangkap Satnarkoba Polresta Surakarta, ia telah menggunakan shabu di rumahnya. 9) Bahwa cara Terdakwa menggunakan shabu menggunakan alat, yaitu: bong (alat penghisap sabu-sabu), korek api gas, pipet kace dan sedotan plastik: semula serbuk sabu-sabu ditaruh dalam pipet kaca kemudian dibakar dengan korek api gas, setelah dibakar kemudian
56
keluar asap selanjutnya asap tersebut dihisap menggunakan mulut dan dikeluarkan lagi secara terus menerus melalui bong 3 – 4 kali. b. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor Lab: 1121/NNF/2013 tanggal 17 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh pemeriksa AKBP Yayuk Murti Rahayu, Bsc. dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Kombes Ir. Slamet Iswanto (terlampir dalam berkas)
dapat
disimpulkan
bahwa
Barang
Bukti
berupa
BB-
2258/2013/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal seberat 0,094 (nol koma nol sembilan empat) gram, barang bukti tersebut di atas disita dari Terdakwa mengandung Methamfethamine yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. c. Surat Keterangan Medis Hasil Pemeriksaan Terduga Pengguna Narkoba an. Didit Sulistio Winoto Nomor: R1244/ SMKIX12013/ Ur.Kes Oktober 2013, ditandatangani oleh Brigadir Dedy Sumardi, Amd dan diketahui Dr. Edy Wirasto pada tes penyaringan urine memberikan hasil positif terhadap Methamfethamine. Alasan-alasan kasasi terdakwa tersebut di atas telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP yang berbunyi: (1) Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan: a. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau tidak diterapkan sebagaimana mestinya b. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang c. apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya. Ada dua pasal dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang sangat perlu diperhatikan untuk
57
memahami putusan-putusan hakim baik Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun Mahkamah Agung dalam penanganan perkara pidana khusus yang berhubungan dengan narkotika, obat-obatan dan psikotropika. Pasalpasal yang dimaksud adalah: 1. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang berbunyi: (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara penjara paling singkat 4(empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup
atau pidana
penjarapaling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). 2. Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang berbunyi: (1) Setiap Penyalah Guna: a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana paling lama 2 (dua) tahun; dan c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana paling lama 1(satu) tahun. (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
58
(3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Secara teknis, biasanya
Penuntut Umum cenderung menggunakan
Pasal 112 untuk menuntut terdakwa kasus Narkotika karena pasal tersebut lebih mudah untuk dibuktikan, sedangkan Pasal 127 mengamanatkan pembuktian seseorang sebagi pengguna narkotika dan mempertimbangkan hal-hal lain diluar sekedar menguasai narkotika tersebut. Rumusan „memiliki, menyimpan, menguasai‟ pada Pasal 112 juga seringkali membuat rancu karena
setiap orang
yang menggunakan
narkotika pasti
„memiliki,
menyimpan, dan menguasai‟ narkotika tersebut. Oleh karena itu hakim seharusnya melekatkan atau melibatkan tujuan serta niat dari kepemilikan narkotika tersebut, atau untuk apa narkotika tersebut dimiliki, disimpan dan dikuasai. Selain hal tersebut di atas, Pasal 112 juga sangat berbeda jauh dengan Pasal 127 dalam hal ancaman pidana yang diberikan untuk para terdakwa. Pasal 112 mencantumkan ancaman pidana minimal 4 (empat) tahun dan maksimal 12 (dua belas) tahun, sedangkan Pasal 127 hanya mengenakan ancaman pidana paling lama 4 (empat) tahun untuk narkotika golongan I. Akibatnya, apabila seorang terdakwa adalah pengguna narkotika tetapi Jaksa/ Penuntut Umum tidak menyertakan Pasal 127 maka terdakwa akan dikenai ancaman pidana setidaknya pada angka minimal yaitu 4 (empat) tahun. Berdasarkan analisis terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor: 1469 K/Pid.Sus/2014, maka diketahui bahwa: 1. Kesalahan penerapan hukum oleh Judex Facti (Pengadilan Negeri Surakarta dan yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Semarang) yang digunakan sebagai dasar terdakwa mengajukan upaya hukum kasasi dalam kasus ini adalah: a. Judex Facti salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
59
melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang berbunyi:“(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).” Terdakwa mengemukakan alasannya bahwa: 1) Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari rekannya sebagai imbalan karena Terdakwa telah membayar biaya karaoke (di Tempat Kejadian Perkara) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan bertolak dari fakta tersebut Terdakwa tidak dengan serta merta dapat dipersalahkan melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No, 35 Tahun 2009, meskipun pada saat ditangkap Terdakwa membawa, menguasai, dan memiliki Narkoba Golongan I tersebut. 2) Terdakwa menguasai dan memiliki Narkotika golongan I tersebut bukan untuk tujuan peredaran gelap narkotika, yakni untuk tujuan jual beli atau diperdagangkan kepada masyarakat melainkan semata-mata untuk tujuan digunakan secara melawan hukum atau melawan hak. 3) Berhubungan dengan hal tersebut di atas, mens rea (tujuan kepemilikan) Terdakwa seharusnya menjadi faktor yang penting untuk dipertimbangkan, karena keadaan Terdakwa yang dipandang sebagai penyalahguna. Bahwa upaya terdakwa untuk menggunakan narkotika setidaknya terlebih dahulu melalui tahapan membeli, membawa, menguasai, menyimpan kemudian memiliki Narkotika. Setelah melalui tahapan tersebut barulah kemudian Terdakwa dapat menggunakan Narkotika. Terdakwa bisa saja menggunakan Narkotika secara melawan hukum tanpa melalui tahapan tersebut,
60
misalnya apabila Terdakwa dipanggil untuk menggunakan atau perta narkotika dengan bahan Narkotika yang sudah tersedia. 4) Bahwa
tujuan
kepemilikan
(mens
rea)
Terdakwa
sebagai
penyalahguna dapat diketahui dengan mempertimbangkan jumlah Narkotika yang dimiliki kurang dari 1 (satu) gram, yaitu 0,094 gram, dan hasil pemeriksaan urine berdasarkan hasil Lab. No. R/244/SKM/X/2013/Ur.Kes
tanggal
9
Oktober
2013
menyimpulkan bahwa urine Terdakwa positif mengandung zat methampetamina karena sebelum tertangkap petugas, Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis shabu secara melawan hukum di rumahnya.
Selain itu Terdakwa bukan pertama kali
menyalahgunakan Narkotika tetapi sudah berulangkali, bahkan Terdakwa juga pernah dihukum dalam perkara Narkotika sebagai penyalahguna. 5) Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, tujuan kepemilikan Narkotika oleh Terdakwa bukan untuk diperdagangkan (Pasal 112 ayat (1)), sedangkan Pasal 127 ayat (1) menyebutkan tujuan kepemilikan Narkotika untuk digunakan secara melawan hukum atau melawan hak bagi diri sendiri. 6) Fakta persidangan menyatakan Terdakwa tidak berperan ganda sebagai pengedar sehingga hanya dipersalahkan melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009, yang berbunyi: (1) Setiap Penyalah Guna: a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; b. Judex Facti tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dari keterangan para saksi yang membuktikan
bahwa
Narkotika, yaitu:
61
Terdakwa
adalah
penyalahguna
1) Terdakwa mengakui shabu tersebut akan dipergunakan Terdakwa sendiri akan tetapi sudah tertangkap saksi bersama Tim Satuan ResNarkoba. 2) Sehari sebelum Terdakwa ditangkap Satnarkoba Polresta Surakarta,
Terdakwa
telah
menggunakan
shabu
di
rumahnya. 3) Terdakwa sebagai pengguna Narkotika Golongan I jenis shabu (serbuk kristal) mengetahui dengan pasti cara menggunakan alat untuk mengkonsumsi shabu secara terperinci. Kedua alasan tersebut di atas digunakan sebagai dasar terdakwa melakukan
upaya
hukum
kasasi
yang
diterima
oleh
Mahkamah
Agung.Berdasarkan Pasal 253 KUHAP tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi dengan dasar alasan seperti yang disebutkan pada ayat (1) huruf a yaitu terkait dengan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Dalam kasus ini, Terdakwa mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung dengan alasan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta dan Pengadilan Tinggi Semarang tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi, dan melakukan kesalahan dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. Kesalahan menerapkan hukum bisa bermaksud hukum formil maupun hukum materiil, sedangkan melanggar hukum artinya penerapan hukum yang dilakukan oleh Judex Facti (Pengadilan Negeri Surakarta dan Pengadilan Tinggi Semarang) salah atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini bisa berarti pula bahwa penerapan hukum tersebut tidak tepat dilakukan oleh Judex Facti.
2. Kesesuaian Pertimbangan Mahkamah Agung dalam Memeriksa dan Memutus Pengajuan Kasasi Terdakwa Terhadap Putusan Pengadilan
62
Tinggi Semarang dalam Perkara Narkotika dengan Ketentuan Pasal 256 KUHAP Pasal 256 KUHAP yang menyatakan bahwa: (1) Demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain Mahkamah Agung, dapat diajukan 1 (satu) kali permohonan kasasi demi kepentingan hukum oleh Jaksa Agung. (2) Putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan.
Untuk
itu,
Mahkamah
Agung
menerima
permohonan kasasi oleh Terdakwa Didit Sulistio Winoto, dan
pengajuan selanjutnya
melakukan pemeriksaan terhadap seluruh putusan hakim yang mengenai hukum. Artinya, Mahkamah Agung tidak melakukan pemeriksaan ulang mengenai duduk perkaranya sehingga pemeriksaan tingkat kasasi tidak bisa dianggap sebagai pemeriksaan tahap ketiga. Sebelum hakim memutus perkara, ada ratio decidendi yang dipakai.Ratio decidendi atau pertimbangan hakim mengacu pada argumen atau alasan-alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum serta menjadi dasar dalam memutus perkara.Dalam kasus narkotika ini, ada pertimbangan yuridis dan non yuridis yang dipertimbangkan oleh hakim. Pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik, apakah perbuatan terdakwa memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum/ dictum putusan hakim, sedangkan pertimbangan non yuridis bertitik tolak pada dampak yang merugikan dan merusak tatanan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, seperti: kondisi diri terdakwa dimana terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam arti sudah dewasa dan sadar (tidak gila), serta motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana tersebut. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, judex facti telah memutuskan
dan
menetapkan
putusan-putusan
sesuai
dengan
yang
didakwakan kepada Terdakwa, walaupun Penuntut Umum hanyamelekatkan Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009dan tidak menyertakan Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35
63
tahun 2009 dalam tuntutannya. Dalam tuntutannya, Penuntut Umum hanya menyebutkan bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika yang diperuntukan bagi diri sendiri Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Terkait dengan pembuktian, hasil analisis putusan menunjukkan bahwa alat-alat bukti yang dinilai dan dipertimbangkan para hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi untuk memperkuat keyakinan dalam menetapkan putusan adalah: 1) Keterangan saksi Saksi, sesuai Pasal 1 butir (26) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah seseorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Keterangan saksi menurut Pasal 1 butir (27) adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu. Ada beberapa orang saksi yang disebutkan dalam kasus ini yaitu Agus Winarto, Mukholis Samsul Hadi, Susilo, SH., Agung Nugroho, Supardi, Dhemas Kristiyowadi. Keterangan para saksi pada pokoknya adalah: a. Bahwa Terdakwa Didit Sulistio Winoto pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2013 sekitar jam 13.30 bertempat di Tangga Room 8 Lantai 3 Karaoke Gravista di Jl. Ir. Sutami No. 46 Kelurahan Sekarpace, Kecamatan Jebres Kota Surakarta Terdakwa penyalah guna Narkotika Golongan I jenis Shabu (serbuk kristal) seberat 0,094 gram bagi diri sendiri. b. Bahwa pebuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut: bahwa awalnya ketika Terdakwa di rumah kost ditelepon oleh Domble (belum tertangkap) mengajak pergi ke Karaoke Gravista di
64
Jl. Ir. Sutami No. 46 Kelurahan Sekarpace, Kecamatan Jebres Kota Surakarta. c. Bahwa kemudian Terdakwa dan Domble bersama-sama ke Karaoke Gravista dan Terdakwa disuruh membayari karaoke bebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah dibayar Terdakwa akan diberi 1 (satu) paket shabu. d. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Domble menuju ke room 8 lantai 3, beberapa saat kemudian Domble memberi Terdakwa 1 (satu) paket shabu dibungkus kertas tissue. Setelah paket shabu diterima kemudian Terdakwa mengantar Domble turun. e.
Bahwa setelah Domble meninggalkan Karaoke Gravista kemudian Terdakwa kembali ke room 8 lantai 3 dan sampai di tangga Terdakwa dihadang Satuan Reserse Narkoba Polres Surakarta yaitu saksi AGus Winarto dkk untuk diamankan kemudian Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) paket shabu yang ada di genggaman yangan kanannya dan oleh saksi Agus Winarti disuruh mengambilnya.
2) Keterangan ahli Keterangan seorang ahli, menurut Pasal 183 KUHAP merupakan alat bukti pada urutan kedua. Alat bukti dalam kasus ini berupa alat bukti surat yaitu: a. Berita Acara Laboratosis Kriminalistik dan Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor Lab: 1121/NNF/2013 tanggal 17 Oktober 2013, ditandatangani oleh pemeriksa AKBP Yayuk Murti Rahayu, Bsc. dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Semarang Kombes Ir. Slamet Iswanto. b. Surat keterangan medis Hasil Pemeriksaan Terduga Pengguna Narkoba an. Didit Sulistio Winoto Nomor: R1244/ SMKIX12013/ Ur.Kes Oktober 2013, ditandatangani oleh Brigadir Dedy Sumardi, Amd dan diketahui Dr. Edy Wirasto. Pada kasus ini, alat bukti keterangan ahli yaitu Berita Acara Laboratosis Kriminalistik dan Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang menerangkan bahwa Barang Bukti berupa BB-2258/2013/NNF
65
berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal seberat 0,094 (nol koma nol sembilan empat) gram, mengandung Methamfethamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undangundang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan surat keterangan medis menerangkan bahwa tes penyaring urine memberikan hasil positif terhadap Methamfethamine. 3) Keterangan terdakwa Keterangan terdakwa, menurut Pasal 189 KUHAP
adalah apa yang
terdakwa nyatakan di siding tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan terdakwa mempunyai nilai sebagai alat bukti apabila pernyataan pengalaman itu mengenai apa yang ia alami sendiri, berupa pengalaman yang langsung berhubungan dengan peristiwa pidana yang bersangkutan, dan mengenai hal-hal yang dialami sendiri oleh terdakwa pada saat terjadi peristiwa pidana. Dalam kasus ini, pernyataan atau pengakuan Terdakwa bahwa: a. Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut akan dipergunakan sendiri akan tetapi sudah tertangkap saksi bersama Tim SAtuan ResNarkoba. b. Terdakwa beserta barang bukti kemudian dibawa ke Polresta Surakarta. c. Sehari sebelum Terdakwa ditangkap Satnarkoba Polresta Surakarta, Terdakwa telah menggunakan shabu di rumahnya. d. Bahwa cara Terdakwa menggunakan shabu menggunakan alat, yaitu: bong (alat penghisap sabu-sabu), korek api gas, pipet kace dan sedotan plastik: semula serbuk sabu-sabu ditaruh dalam pipet kaca kemudian dibakar dengan korek api gas, setelah dibakar kemudian keluar asap selanjutnya asap tersebut dihisap menggunakan mulut dan dikeluarkan lagi secara terus menerus melalui bong 3 – 4 kali. Keseluruhan alat bukti tersebut di atas kemudian dipergunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi untuk menjerat
66
Terdakwa dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan Pasal 183 KUHAP , untuk menjatuhkan hukuman pidana terhadap seorang terdakwa, kesalahannya jarus dapat dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Selain itu, Pasal 189 ayat (4) KUHAP juga menegaskan bahwa keterangan terdakwa saja tidak cukup membuktikan kesalahannya tapi harus disertai atau didukung dengan alat bukti yang lain. Berdasarkan proses pembuktian dan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Surakarta, dikatakan bahwa Terdakwa Didit Sulistio Winoto bersalah karena memiliki atau menguasai narkoba, dan melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009. Dengan dasar tersebut, hakim Pengadilan Negeri Surakarta memberikan putusannya. Dari hasil analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1469 K/Pid.Sus/2014, dapat diketahui bahwa: a) Menjerat seorang terdakwa pengguna atau pecandu narkotika dengan Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah kekeliruan dalam menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasari terdakwa menguasai atau memiliki narkotika tersebut sesuai dengan niat atau maksud terdakwa, walaupun perbuatan terdakwa pengguna atau pecandu narkotika yang memiliki atau menguasai narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112. b) Ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak selamanya harus diterapkan pada seorang pengguna narkotika karena pada kenyataannya seorang pengguna narkotika memang harus terlebih dahulu membeli atau melakukan transaksi sebelum memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika. Oleh karena itu, mempertimbangkan niat atau maksud terdakwa memiliki atau menguasai narkotika adalah suatu keharusan.
67
c) Niat atau maksud seseorang merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa tiada pidana tanpa ada kesalahan. Artinya, seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan kesalahannya dan menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk kejahatan atau atas kesalahan yang tidak dilakukannya adalah sebuah pelanggaran hukum yang sangat serius. d) Hukuman pidana minimal/ paling singkat 4 (empat) tahun adalah hukuman pidana yang diberikan untuk terdakwa yang melanggar Pasal 112, sementara Pasal 112 tersebut dimaksudkan untuk kepemilikan narkotika untuk maksud dan tujuan dalam rangka peredaran gelap narkotika, penyediaan distribusi, diperjualbelikan, diperdagangkan, dan sebagainya secara melawan hukum atau melawan hak. Pada kenyataannya, Terdakwa dalam kasus ini membawa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (serbuk kristal) seberat tidak lebih dari 1 (satu) gram/ 0,094 gram. e) Bukti
Berita
Acara
Pemeriksaan
Laboratoris
Kriminalistik
No.
1121/NNF/2013 tanggal 17 Oktober 2013, yang dibuat oleh para pemeriksa pada Pusat
Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI,
Laboratorium Forensik Cabang Semarang dan Surat Keterangan Medis Hasil
Pemeriksaan
Terduga
Pengguna
Narkoba
No.
R/244/SKM/X/2013/Ur.Kes dari Polresta Surakarta tanggal 9 Oktober 2013 a.n Didit Sulistio Winoto menunjukkan bahwa urine Terdakwa positif mengandung zat methampetamina disebabkan karena sebelum tertangkap petugas, Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis shabu secara melawan hukum di rumahnya. Hal ini menunjukkan bahwa memang benar Terdakwa adalah penyalahguna narkotika. Keseluruhan alasan dan dasar pertimbangan tersebut menjadi bahan pertimbangan Mahkamah Agung dalam memeriksa putusan Judex Facti, dan hasil pokoknya adalah: a) Terdakwa telah terbukti sebagai penyalahguna seperti disebutkan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.
68
b) Oleh karena Terdakwa adalah penyalahguna, maka Terdakwa tidak bisa dipersalahkan melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. c) Tujuan
kepemilikan
(mens
rea)
Terdakwa
hanya
sebagai
penyalahguna, tidak terbukti sebagai pengedar atau pelaku jual-beli Narkotika, walaupun pada saat ditangkap Terdakwa membawa, menguasai, memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 109/Pid.Sus/2014/PT.Smg tanggal 19 Mei 2914, yang menguatkan putusan Pengadilan
Negeri
Surakarta
tanggal
4
Maret
2014
Nomor:
162/Pid.Sus/2013/PN.Ska, tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karena itu harus dibatalkan. Dengan memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, serta Perundang-undangan lain yang bersangkutan; Majelis Hakim Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi terdakwa, membatalkan putusan yang dimintakan kasasi, dan mengadili sendiri perkara tersebut. Hasil putusan Mahkamah Agung menyatakan bahwa Terdakwa tetap dipidana, serta biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa, akan tetapi upaya hukum kasasi yang diajukan oleh Terdakwa telah memperingan hukuman pidana yang ditetapkan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dari hukuman pidana 4 (empat) tahun menjadi 2 (dua) tahun 6 (enam bulan). Putusan-putusan Mahkamah Agung seperti yang terjadi dalam kasus ini seringkali terjadi pula pada kasus-kasus narkotika lainnya.Hal ini menunjukkan bahwa dalam memberikan putusan terhadap seorang terdakwa, selain berpegang pada keyakinannya, hakim juga harus berpegang pada sistem
69
pembuktian dimana hakim dituntut untuk menguraian alasan-alasan yang mendasari keyakinannya dalam menetapkan sebuah putusan.
