BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian Penulis dalam bab ini akan menguraikan mengenai hasil penelitian dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 1405 K/Pid.Sus/2013. Berdasarkan putusan tersebut dapat diketahui beberapa hal penting untuk disajikan dalam hasil penelitian ini. Hasil penelitian ini sebagai berikut: 1.
Identitas Terdakwa Nama
: PT Karawang Prima Sejahtera Steel (PT KPSS), yang dalam hal ini diwakili oleh Wang Dong Bing
Tempat Lahir
: Jingsu China
Umur/Tanggal Lahir
: 41 tahun/ 4 Januari 1970
Jenis Kelamin
: Laki-laki
Kebangsaan
: WNA (China)
Tempat Tinggal
: Kampung Kereteg RT 01 RW 02, Desa Taman Mekar, Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Karawang
Agama
: Budha
Pekerjaan
: Kepala Bagian Umum PT Karawang Prima Sejahtera Steel (PT KPSS)
55
56
2.
Uraian Singkat Fakta Peristiwa PT Karawang Prima Sejahtera Steel (PT KPSS) merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang industri logam, baja dan alumunium, ekspor impor dan perdagangan hasil produksi. Perusahaan ini berdiri di Karawang berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 1 tanggal 2 November 2007 di hadapan Notaris Ida Rasida Suryana, S.H., M.H. yang disahkan oleh Dirketur Jendral Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.C-06377 HT.01.01 tahun 2007 tanggal 13 Desember 2007. Direktur Utama maupun Pemilik Modal perusahaan ini berada di Negara China, sehingga yang memimpin PT Karawang Prima Sejahtera Steel adalah Wang Dong Bing selaku Kepala Bagian Umum. Bahan bakar yang digunakan dalam proses produksi PT Karawang Prima Sejahtera Steel adalah batu bara. Hasil pembakarannya menyisakan atau menghasilkan limba aero slag dari peleburan besi dan baja, serta limbah bottom ash dan fly ash yang di dapat dari hasil pembakaran batu bara di power plan (pembangkit listrik). Limbah-limbah tersebut oleh PT Karawang Prima Sejahtera Steel tidak dikelola sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 jo Nomor 85 Tahun 1999 tentang Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya dan Keputusan Bapedal Nomor 04/Bapedal/09/1995. Berdasarkan hasil analisa laboratorium yang dilakukan oleh PT Als Indonesia, terhadap limbah aero slag, bottom ash, dan fly ash memiliki parameter cromium (Cr) 2900 mg/dry kg, seharusnya ditimbun di tempat penimbunan khusus limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) secara land fill dengan kategori I yaitu memiliki lapisan pengaman kedap air hingga rangkap dua, copper (Cu) 72 mg/dry kg dan zinc (Zn) 1500 mg/dry kg seharusnya ditimbun di landi fill kategori II yaitu lapisan kedap air geomembrane lapis I, sedangkan parameter arsenic (As) 3.0 mg/dry kg, cadmium (Cd) 0 mg/dry kg, selenium (Se) 0,2 mg/dry kg, mercury (Hg) 0,2
57
mg/dry kg dan silver (Ag) 0,4 mg/dry kg ditimbun dalam land fill kategori III yaitu lapisan kedap air. Sebenarnya PT Karawang Prima Sejahtera Steel telah membuat penampungan limbah sementara namun berukuran kecil, sehingga sebagian limbah masuk ke aliran Sungai Kretek. Akibat limbah yang masuk ke aliran sungai menyebabkan masyarakat sekitar takut mandi dan memanfaatkan air sungai tersebut. Air sungai yang tercemar oleh limbah PT Karawang Prima Sejahtera Steel memang tidak berdampak langsung, namun dalam waktu lama akan menimbulkan penyakit bagi masyarakat yang menggunakannya. Persoalan lain adalah asap dari hasil pembakaran jatuh ke bawah yang mencemari udara dan mengganggu masyarakat sekitar pabrik. Berdasarkan hal tersebut, PT Karawang Prima Sejahtera Steel diajukan ke persidangan karena diduga melakukan Tindak Pidana Tanpa Izin Melakukan Dumping Limbah ke Media Lingkungan.
3.
Dakwaan Primair: Bahwa Terdakwa PT Karawang Prima Sejahtera Steel (PT KPSS) yang beridiri di Karawang berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 1 tanggal 2 November 2007 di hadapan Notaris Ida Rasida Suryana, S.H., M.H. yang disahkan oleh Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-06377 HT.01.01 tahun 2007 tanggal 13 Desember 2007, yang dalam hal ini diwakili oleh Wang Dong Bing Direktur/Kepala Bagian Umum pada tanggal 25 November 2010 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010, di Kampung Kretek RT 01 RW 02, Desa Taman Mekar Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang telah menghasilkan
58
limbah Bahan Berbahaya dan Beracum (B3) dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut: a.
Bahwa PT KPSS yang bergerak dalam industri logam, baja dan alumunium, ekspor impor dan perdagangan hasil produksi, dalam produksinya PT KPSS menggunakan bahan bakar batu bara dan dalam produksinya menyisakan atau mengasilkan limbah aero slag dari peleburan besi dan baja, limbah bottom ash dan fly ash yang di dapat dari hasil pembakaran batu bara di power plan (pembangkit listrik):
b.
Limbah aero slag, bottom ash, dan fly ash (limbah abu dan batu bara) tersebut oleh PT KPSS tidak dikelola sebagaimana mestinya yaitu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 jo Nomor 85 Tahun 1999 tentang Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya dan Keputusan Bapedal Nomor 04/Bapedal/09/1995;
c.
Berdasarkan sertifikat analisa No. A.116 09 tangga; 16 Desember 2010 yang dibuat oleh PT Als Indonesia yang merupakan hasil analisa laboratorium terhadap limbah aero slag, bottom ash, dan fly ash (limbah abu batu bara), dengan hasil sebagai berikut: Sample Identification Analisis Description
Unit
DL
Slag PT KPSS
Limbah Batu Bara PT KPSS
Total Metals Arsenic (As)
mg/dry kg
0.2
3.0
7.1
Barium (Ba)
mg/dry kg
0.2
1540
175
Boron (B)
mg/dry kg
0.4
1080
199
Cadmium (Cd)
mg/dry kg
0.4
4.2
<0.4
Chromium (Cr)
mg/dry kg
0.4
2900
92.3
Copper (Cu)
mg/dry kg
0.2
721
47.7
59
Lead (Pb)
mg/dry kg
1
74
17
Mercury (Hg)
mg/dry kg
0.0001
0.026
0.027
Selenium (Se)
mg/dry kg
0.2
<0.2
<0.2
Silver (Ag)
mg/dry kg
0.4
7.0
<0.4
Zinc (Zn)
mg/dry kg
0.2
1500
166
Berdasarkan hasil analisa tersebut di atas, limbah PT KPSS memiliki parameter: Cromium (Cr) 2900 mg/dry kg, seharusnya ditimbun di tempat penimbunan khusus limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) secara land fill dengan kategori I yaitu memiliki lapisan pengaman kedap air hingga rangkap dua, copper (Cu) 72 mg/dry kg dan zinc (Zn) 1500 mg/dry kg seharusnya ditimbun di landi fill kategori II yaitu lapisan kedap air geomembrane lapis I, sedangkan parameter arsenic (As) 3.0 mg/dry kg, cadmium (Cd) 0 mg/dry kg, selenium (Se) 0,2 mg/dry kg, mercury (Hg) 0,2 mg/dry kg dan silver (Ag) 0,4 mg/dry kg ditimbun dalam land fill kategori III yaitu lapisan kedap air, tetapi hanya disimpan atau dibuang di tempat terbuka (open dumping) di sekeliling areal pabrik. d.
Bahwa sebagian limbah B3 bottom ash dan fly ash dikelola menjadi batako yang digunakan untuk kepentingan sendiri, dalam pemanfaatan limbah tersebut PT KPSS tidak ada ijin dari Menteri Lingkungan Hidup, Gubernur atau Bupati. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 jo Pasal 116
ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
60
Subsidair: Bahwa Terdakwa PT Karawang Prima Sejahtera Steel (PT KPSS) yang berdiri di Karawang berdasarkan Akta Pendiri Perseroan Terbatas Nomor 1 tanggal 2 November 2007 di hadapan Notaris Ida Rasida Suryana, S.H., M.H. yang disahkan oleh Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-06377 HT.01.01 tahun 2007 tanggal 13 Desember 2007, yang dalam hal ini diwakili oleh Wang Dong Bing Direktur/Kepala Bagian Umum pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Primair di atas telah melakukan dumping limbah dan atau bahan ke media ke lingkungan hidup tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut: a.
Bahwa PT KPSS yang bergerak dalam industri logam, baja dan alumunium, ekspor impor dan perdagangan hasil produksi, dalam produksinya PT KPSS menggunakan bahan bakar batu bara dan dalam produksinya menyisakan atau menghasilkan limbah aero slag dari peleburan besi dan baja, limbah bottom ash dan fly ash yang di dapat dari hasil pembakaran batu bara di power plan (pembangkit listrik);
b.
Limbah aero slag, bottom ash, dan fly ash (limbah abu batu bara) tersebut oleh PT KPSS tidak dikelola sebagaimana mestinya yaitu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 jo Nomor 85 Tahun 1999 tentang Limbah Bahan Beracum dan Berbahaya dan Keputusan Bapedal Nomor 04/Bapedal/09/1995;
c.
Berdasarkan Sertifikat Analisa Nomor A.116 09 tanggal 16 Desember 2010 yang dibuat oleh PT Als Indonesia yang merupakan hasil analisa laboratorium terhadap limbah aero slag, bottom ash, dan fly ash (limbah abu batu bara), dengan hasil sebagai berikut:
61
Sample Identification Analisis Description
Unit
DL
Slag PT KPSS
Limbah Batu Bara PT KPSS
Total Metals Arsenic (As)
mg/dry kg
0.2
3.0
7.1
Barium (Ba)
mg/dry kg
0.2
1540
175
Boron (B)
mg/dry kg
0.4
1080
199
Cadmium (Cd)
mg/dry kg
0.4
4.2
<0.4
Chromium (Cr)
mg/dry kg
0.4
2900
92.3
Copper (Cu)
mg/dry kg
0.2
721
47.7
Lead (Pb)
mg/dry kg
1
74
17
Mercury (Hg)
mg/dry kg
0.0001
0.026
0.027
Selenium (Se)
mg/dry kg
0.2
<0.2
<0.2
Silver (Ag)
mg/dry kg
0.4
7.0
<0.4
Zinc (Zn)
mg/dry kg
0.2
1500
166
Berdasarkan hasil analisa tersebut di atas, limbah PT KPSS memiliki parameter: Cromium (Cr) 2900 mg/dry kg, seharusnya ditimbun di tempat penimbunan khusus limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) secara land fill dengan kategori I yaitu memiliki lapisan pengaman kedap air hingga rangkap dua, copper (Cu) 72 mg/dry kg dan zinc (Zn) 1500 mg/dry kg seharusnya ditimbun di landi fill kategori II yaitu lapisan kedap air geomembrane lapis I, sedangkan parameter arsenic (As) 3.0 mg/dry kg, cadmium (Cd) 0 mg/dry kg, selenium (Se) 0,2 mg/dry kg, mercury (Hg) 0,2 mg/dry kg dan silver (Ag) 0,4 mg/dry kg ditimbun dalam land fill kategori III yaitu lapisan kedap air,
62
tetapi hanya disimpan atau dibuang di tempat terbuka (open dumping) di sekeliling areal pabrik. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 104 jo Pasal 116 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
4.
Tuntutan Tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang tanggal 10 Januari 2011 isinya sebagai berikut: a.
Membebaskan Terdakwa PT Karawang Prima Sejahtera Steel (PT KPSS) dalam hal ini diwakili oleh Wang Dong Bing dari dakwaan primair;
b.
Menyatakan Terdakwa PT Karawang Prima Sejahtera Steel (PT KPSS) dalam hal ini diwakili oleh Wang Dong Bing secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Dumping Limbah Tanpa Ijin sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 104 jo Pasal 116 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam dakwaan subsidair;
c.
Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PT Karawang Prima Sejahtera Steel (PT KPSS) dalam hal ini diwakili oleh Wang Dong Bing dengan pidana
penjara
selama
5
(lima)
bulan
dan
pidana
denda
Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan; d.
Menjatuhkan pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana yang dalam pelaksanaannya di bawah pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang;
e.
Menyatakan barang bukti berupa: 1) 5 (lima ) jerigen air buangan pendingin volume masing-masing ± 5 (lima) liter;
63
2) 4 (empat) jerigen air rembesan timbunan B3 volume masing-masing ± 4 (empat) liter: 3) Air sungai sebelum industri (up stream) ± 5 (lima) liter: 4) Air sungai sesudah industri (down stream) ± 5 (lima) liter 5) Fly ash dan bottom ash sebanyak 3 (tiga) kantong plastik masingmasing volume ± 4 (empat) kg; 6) Limbah slag dari produksi industri baja sebanyak 3 (tiga) kantong plastik masing-masing volume ± 4 (empat) kg; (Dirampas untuk dimusnahkan) 7) 4 (empat) bundel photocopy Surat No. 503/05/Tamben, tanggal 23 Agustus 2010; 8) 4
(empat)
lembar
Pemanfaatan
photocopy
Limbah
B3,
Surat
Perjanjian
No.
Kerjasama
001/05/BKS/ENVT-
DEPT/KJS/VIII/2010, tanggal 08 Mei 2010; 9) 2 (dua) lembar photocopy Surat No. 01/KPSS/VIII/2010 bulan Agustus 2010 tentang Permohonan Surat Keterangan TPS; 10) 1 (satu) bundel photocopy Sertifikat Pengolahan Limbah; 11) 3 (tiga) lembar photocopy Keputusan Bupati Karawang No. 503/Kep.105-BPLH/2010; 12) 2 (lembar) photocopy Report of Analysis; 13) 1 (satu) bundel photocopy Sertifikat Hasil Uji Udara Bebas PT KPSS; 14) 1 (satu) bundel photocopy Sertifikat Hasil Uji Limbah Cari PT KPSS; 15) 1 (satu) bundel photocopy Surat Keterangan No. 141/59/Ds; dan 16) 1 (satu) bundel photocopy foto Penghisap Asap PT KPSS. (Terlampir dalam berkas) f.
Menetapkan
supaya
Terdakwa
Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
dibebani
biaya
perkara
sebesar
64
5.
Amar Putusan Pengadilan Negeri Putusan
Pengadilan
Negeri
Karawang
Nomor
434/Pid.B/2011/PN.Krw tanggal 9 Februari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut: a.
Menyatakan Terdakwa PT Karawang Prima Sejahtera Steel (PT KPSS) yang dalam hal ini diwakili oleh Wang Dong Bing tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primair;
b.
Membebaskan Terdakwa PT Karawang Prima Sejahtera Steel (PT KPSS) yang dalam hal ini diwakili oleh Wang Dong Bing oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
c.
Menyatakan Terdakwa PT Karawang Prima Sejahtera Steel (PT KPSS) tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Tanpa Ijin Melakukan Dumping Limbah ke Media Lingkungan;
d.
Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PT Karawang Prima Sejahtera Steel (PT KPSS) tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
e.
Menyatakan Terdakwa Wang Dong Bing sebagai yang mewakili PT Karawang Prima Sejahtera Steel (PT KPSS) tidak terbukti sebagai yang bertanggung jawab atas kesalahan Terdakwa PT Karawang Prima Sejahtera Steel (PT KPSS) tersebut diatas (error in persona);
f.
Membebaskan Terdakwa Wang Dong Big sebagai yang mewakili PT Karawang Prima Sejahtera Steel (PT KPSS) dari semua dakwaan Penuntut Umum;
g.
Memulihkan hak Terdakwa Wang Dong Bing sebagai yang mewakili Terdakwa PT Karawang Prima Sejahtera Steel (PT KPSS) dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
h.
Menetapkan barang bukti berupa:
65
1) 5 (lima) jerigen air buangan pendingin volume masing-masing ± 5 (lima) liter; 2) 4 (empat) jerigen air rembesan timbunan B3 volume masing-masing ± 4 (empat) liter; 3) Air sungai sebelum industri (up stream) ± 5 (lima) liter; 4) Air sungai sesudah industri (down stream) ± 5 (lima) liter; 5) Fly ash dan bottom ash sebanyak 3 (tiga) kantong plastik masingmasing volume ± 4 (empat) kg; 6) Limbah slag dari produksi industri baja sebanyak 3 (tiga) kantong plastik masing-masing volume ± 4 (empat) kg; (Dirampas untuk dimusnahkan) 7) 4 (empat) bundel photocopy Surat No. 503/05/Tamben, tanggal 23 Agustus 2010; 8) 4
(empat)
Pemanfaatan
lembar
photocopy
Limbah
B3,
Surat No.
Perjanjian
Kerjasama
001/05/BKS/ENVT-
DEPT/KJS/VIII/2010, tanggal 08 Mei 2010; 9) 2 (dua) lembar photocopy Surat No. 01/KPSS/VIII/2010 bulan Agustus 2010 tentang Permohonan Surat Keterangan TPS; 10) 1 (satu) bundel photocopy Sertifikat Pengolahan Limbah; 11) 3 (tiga) lembar photocopy Keputusan Bupati Karawang No. 503/Kep.105-BPLH/2010; 12) 2 (lembar) photocopy Report of Analysis; 13) 1 (satu) bundel photocopy Sertifikat Hasil Uji Udara Bebas PT KPSS; 14) 1 (satu) bundel photocopy Sertifikat Hasil Uji Limbah Cari PT KPSS; 15) 1 (satu) bundel photocopy Surat Keterangan No. 141/59/Ds; 16) 1 (satu) bundel photocopy foto Penghisap Asap PT KPSS. (Terlampir dalam berkas)
66
i.
Membebankan Terdakwa PT Karawang Prima Sejahtera Steel (PT KPSS) untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
6.
Amar Putusan Pengadilan Tinggi Putusan
Pengadilan
Tinggi
Bandung
Nomor
170/Pid.Sus/2012/PT.Bdg tanggal 28 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut: a.
Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
b.
Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 9 Februari 2012 Nomor 434/Pid.B/2011/PN.Krw yang dimintakan banding tersebut;
c.
Menyatakan dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
d.
Membebaskan Terdakwa Wang Dong Bing dari dakwaan Penuntut Umum;
e.
Memulihkan hak Terdakwa Wang Dong Bing dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
f.
Menetapkan barang bukti berupa: 1) 5 (lima) jerigen air buangan pendingin volume masing-masing ± 5 (lima) liter; 2) 4 (empat) jerigen air rembesan timbunan B3 volume masing-masing ± 4 (empat) liter; 3) Air sungai sebelum industri (up stream) ± 5 (lima) liter; 4) Air sungai sesudah industri (down stream) ± 5 (lima) liter; 5) Fly ash dan bottom ash sebanyak 3 (tiga) kantong plastik masingmasing volume ± 4 (empat) kg; 6) Limbah slag dari produksi industri baja sebanyak 3 (tiga) kantong plastik masing-masing volume ± 4 (empat) kg; 7) 4 (empat) bandel photocopy Surat No. 503/05/Tamben, tanggal 23 Agustus 2010;
67
8) 4
(empat)
bandel
Pemanfaatan
photocopy
Limbah
Surat
B3,
Perjanjian
No.
Kerjasama
001/05/BKS/ENVT-
DEPT/KJS/VIII/2010, tanggal 8 Mei 2010; 9) 2 (dua) lembar photocopy Surat No. 01/KPSS/VIII/2010 bulan Agustus 2010 tentang Permohonan Surat Keterangan TPS; 10) 1 (satu) bendel photocopy Sertifikat Pengolahan Limbah; 11) 3 (tiga) lembar photocopy Keputusan Bupati Karawang No. 503/Kep.105-BPLH/2010; 12) 2 (dua) lembar photocopy Report of Analysis; 13) 1 (satu) bendel photocopy Sertifikat Hasil Uji Udara Bebas PT KPSS; 14) 1 (satu) bendel photocopy Sertifikat Hasil Uji Limbah Cair PT KPSS; 15) 1 (satu) bendel photocopy Surat Keterangan No. 141/59/Ds; 16) 1 (satu) bendel photocopy foto penghisap asap PT KPSS.
7.
Amar Putusan Mahkamah Agung Putusan Mahkamah Agung Nomor 1405 K/Pid.Sus/2013 dengan amar sebagai berikut: a.
Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang tersebut;
b.
Membatalkan
putusan
Pengadilan
Tinggi
Bandung
Nomor
170/Pid.Sus/2012/PT.Bdg tanggal 28 Mei 2012 yang telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 434/Pid.B/2011/PN.Krw tanggal 9 Februari 2012; c.
Menyatakan Terdakwa PT Karawang Prima Sejahtera Steel yang dalam hal ini diwakili oleh Wang Dong Bing tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primair;
68
d.
Membebaskan Terdakwa PT Karawang Prima Sejahtera Steel yang dalam hal ini diwakili oleh Wang Dong Bing oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
e.
Menyatakan Terdakwa PT Karawang Prima Sejahtera Steel yang dalam hal ini diwakili oleh Wang Dong Bing terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa ijin melakukan dumping limbah ke media lingkungan”;
f.
Menghukum Terdakwa Wang Dong Bing PT Karawang Prima Sejahtera Steel oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
g.
Menghukum Terdakwa PT Karawang Prima Sejahtera Steel tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
h.
Memerintahkan agar Terdakwa Wang Dong Bing ditahan;
i.
Menetapkan barang bukti berupa: 1) 5 (lima) jerigen air buangan pendingin volume masing- masing ± 5 (lima) liter; 2) 4 (empat) jerigen air rembesan timbunan B3 volume masing-masing ± 4 (empat) liter; 3) Air sungai sebelum industri (up stream) ± 5 (lima) liter; 4) Air sungai sesudah industri (down stream) ± 5 (lima) liter; 5) Fly ash dan bottom ash sebanyak 3 (tiga) kantong plastik masingmasing volume ± 4 (empat) kg; 6) Limbah slag dari produksi industri baja sebanyak 3 (tiga) kantong plastik masing-masing volume ± 4 (empat) kg; (Dirampas untuk dimusnahkan) 7) 4 (empat) bandel photocopy Surat No. 503/05/Tamben, tanggal 23 Agustus 2010;
69
8) 4
(empat)
Pemanfaatan
bandel
photocopy
Limbah
B3,
Surat No.
Perjanjian
Kerjasama
001/05/BKS/ENVT-
DEPT/KJS/VIII/2010, tanggal 8 Mei 2010; 9) 2 (dua) lembar photocopy Surat No. 01/KPSS/VIII/2010 bulan Agustus 2010 tentang Permohonan Surat Keterangan TPS; 10) 1 (satu) bendel photocopy Sertifikat Pengolahan Limbah; 11) 3 (tiga) lembar photocopy Keputusan Bupati Karawang No. 503/Kep.105-BPLH/2010; 12) 2 (dua) lembar photocopy Report of Analysis; 13) 1 (satu) bendel photocopy Sertifikat Hasil Uji Udara Bebas PT KPSS; 14) 1 (satu) bendel photocopy Sertifikat Hasil Uji Limbah Cair PT KPSS; 15) 1 (satu) bendel photocopy Surat Keterangan No. 141/59/Ds; 16) 1 (satu) bendel photocopy foto penghisap asap PT KPSS. (Tetap terlampir dalam berkas) j.
Menghukum Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).
B. PEMBAHASAN
1.
Kesesuaian Alasan Pengajuan Kasasi oleh Penuntut Umum, Judex Factie Salah Menerapkan Hukum terhadap Korporasi Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP jo Pasal 116 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
70
Menurut Oemar Seno Adji (dalam Leden Marpaung, 2011: 170), kasasi ditujukan untuk menciptakan kesatuan hukum dan oleh karenanya menimbulkan kepastian hukum. Kasasi bertujuan untuk menciptakan kesatuan hukum di samping hendak menjamin keamanan dalam peradilan. Kasasi menjadi salah satu upaya hukum yang diberikan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum bila berkeberatan terhadap putusan pengadilan yang dijatuhkan kepadanya. Terkait mengenai siapa saja yang berhak untuk mengajukan permohonan kasasi, Pasal 244 KUHAP telah menegaskan bahwa yang berhak adalah Terdakwa dan/ atau Penuntut Umum. Pemohon kasasi berhak mengajukan permohonan kasasi baik sendiri-sendiri maupun secara bersamaan. Terdakwa saja secara sendirian dapat mengajukan kasasi, demikian juga Penuntut Umum, serta tidak mengurangi kemungkinan keduanya sama-sama mengajukan kasasi (M. Yahya Harahap, 2012: 548). Pemeriksaan tingkat kasasi dapat dikatakan bahwa meminta kepada Mahkamah Agung untuk melakukan pemeriksaan hukumnya terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pengadilan tingkat bawahnya. Permintaan ini merupakan hak, oleh karena itu bergantung kepada mereka untuk mempergunakan hak tersebut atau tidak. Sekiranya Terdakwa atau Penuntut Umum menerima putusan yang dijatuhkan, mereka dapat mengesampingkan hak itu. Sebaliknya, apabila mereka merasa keberatan akan putusan yang dijatuhkan, mereka dapat mempergunakan hak mengajukan pemeriksaan kasasi ke Mahkamah Agung. Timbulnya hak tersebut, maka timbul juga kewajiban bagi pejabat pengadilan untuk menerima permintaan kasasi yang dimohonkan tersebut (Rusli Muhammad, 2007: 266). Langkah pertama Mahkamah Agung untuk memeriksa permohonan kasasi adalah yang bersangkutan dengan syarat-syarat formil pengajuan kasasi. Apabila syarat-syarat formil telah sah dan terpenuhi, baru dapat diperiksa materi perkara. Syarat formil pengajuan kasasi diatur dalam Pasal 245, Pasal 246, dan
71
Pasal 247 KUHAP, namun menurut M. Yahya Harahap (2012: 583-584) syarat formil pengajuan Kasasi adalah Pasal 244, Pasal 245, dan Pasal 248 KUHAP. Terkait dengan kedua pendapat tersebut syarat-syarat formil kasasi rinciannya sebagai berikut: a.
Permohonan kasasi diajukan oleh orang yang berhak, dalam hal ini Terdakwa atau kuasanya dan/ atau Penuntut Umum (Pasal 244 KUHAP);
b.
Permohonan kasasi disampaikan kepada panitera pengadilan yang memutus pada tingkat pertama, dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada Terdakwa (Pasal 245 ayat (1) KUHAP);
c.
Apabila pemohon kasasi terlambat mengajukan permohonan kasasi dalam waktu 14 (empat belas) hari tersebut, maka hak untuk mengajukan kasasi itu gugur (Pasal 246)
d.
Permohonan kasasi hanya dapat diajukan satu kali (Pasal 247 ayat (4) KUHAP);
e.
Pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasi yang memuat alasanalasan kasasi (Pasal 248 KUHAP). Permohonan kasasi yang benar-benar telah memenuhi syarat formil,
maka permohonan kasasi dianggap sah, berarti dari segi formil permohonan kasasi dapat diterima. Terkait dengan permohonan kasasi Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang atas Tindak Pidana Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh Terdakwa PT Karawang Prima Sejahtera Steel yang dalam hal ini diwakili oleh Wang Dong Bing telah memenuhi syarat-syarat formil pengajuan kasasi, sebagaimana terdapat dalam memori Kasasinya yang berbunyi: Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang pada tanggal 19 Juni 2012 dan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Juni 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah
72
diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formil dapat diterima. Langkah selanjutnya, apakah permohonan kasasi tersebut ditolak atau dikabulkan dan mengenai dasar pertimbangan secara material terdapat dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 249 KUHAP guna menentukan: a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya; b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang; dan c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya. Ketiga hal tersebut keberatan kasasi yang dibenarkan undang-undang sebagai alasan kasasi. Selain dari ketiga alasan tersebut, keberatan kasasi ditolak karena tidak dibenarkan undang-undang (M. Yahya Harahap, 2012: 565). Pemohon kasasi dalam memori kasasinya harus memperhatikan alasan kasasi yang diajukan dengan mengandung minimal satu unsur dari ketiga unsur berikut: a. Adanya suatu peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau adanya kesalahan dalam penerapan hukum; b. Pengadilan dalam hal mengadili tidak melaksanakannya menurut ketentuan undang-undang yang berlaku; dan c. Pengadilan dalam hal mengadili telah melampaui batas wewenangnya baik yang menyangkut kompetensi secara absolut maupun kompetensi secara relatif. Terkait dengan 3 (tiga) alasan pengajuan kasasi tersebut, bahwa Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP mengenai peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, menjadi landasan yuridis bagi Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, yang selengkapnya sebagai berikut:
73
a. Bahwa Judex Factie (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya Alasan tersebut dikarenakan Judex Factie (Pengadilan Tinggi) hanya mempertimbangkan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas saja. Seharusnya Judex Factie (Pengadilan Tinggi) juga mempertimbangkan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 98 ayat (1) menyatakan bahwa “Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan”, sedangkan Pasal 103 menyatakan bahwa “Direksi dapat menguasakan kepada karyawan perseroan untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum”. Berdasarkan Akta Pendirian dalam perkara ini, baik Direktur Utama dan Pemilik Modal berada di Negara China dan di persidangan telah terbukti secara lisan memberikan kuasa kepada Wang Dong Bing (Kepala Bagian Umum) untuk memimpin dan mengelola perusahaan tersebut, secara materiil Wang Dong Bing telah bertindak atau melaksanakan tugas-tugas selayaknya Direktur, diantaranya: 1) Melakukan
perjanjian-perjanjian
dengan
pihak
ketiga
dan
menandatangani surat ke luar atas nama Direktur/ Wakil Direktur, sebagai berikut: a)
Perjanjian dengan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Puskesmas Pangkalan tentang Pemberian Pelayanan Kesehatan Cuma-Cuma kepada masyarakat Desa Taman Mekar yang terdapat di sekitar lingkungan pabrik PT Karawang Prima Sejahtera Steel;
b) Perjanjian kerjasama dengan PT Bata Kuo Shin tentang Kerjasama Pemanfaatan Limbah B3; c)
Perjanjian kerjasama dengan CV Hasanah Jaya Abadi tentang Kerjasama Pemanfaatan Limbah B3;
74
d) Surat Pernyataan Penyimpanan Sementara ditandatangani oleh Wang Dong Bing sebagai Wakil Direktur; dan e)
Surat No. 01/KPSS/VIII/2010 bulan Agustus tahun 2010 perihal Permohonan Keterangan TPE (penyimpanan/ pengumpulan limbah B3) dari PT Karawang Prima Sejahtera Steel kepada Bupati Karawang ditandatangani oleh Wang Dong Bing sebagai Wakil Direktur.
2) Berdasarkan Surat dari Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang Nomor 062 tanggal 4 Mei 2011 yang ditujukan kepada Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi Jawa Barat yang isinya mengenai data penanggung jawab PT Karawang Prima Sejahtera Steel adalah pemilik Wang Yuanzheng, Direktur Wang Dong Bing dan Personalia All Lukman. Data-data tersebut terdaftar di Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Karawang pada tanggal 27 April 2011 yang diperoleh secara kala berdasarkan laporan PT Karawang Prima Sejahtera Steel. Berdasarkan hal tersebut diatas Penuntut Umum berpendapat bahwa Wang Dong Bing secara hukum bisa mewakili Direktur PT Karawang Prima Sejahtera Steel baik di dalam maupun di luar Pengadilan. Seharusnya Judex Factie (Pengadilan Tinggi) dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tidak memutus yang amarnya berbunyi “dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima”. b. Bahwa Judex Factie (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum karena fakta-fakta hukum dalam putusannya halaman 11 adalah sebagai berikut: 1) Bahwa PT Karawang Prima Sejahtera Steel adalah perusahaan yang bergerak dalam industri logam baja dan alumunium yang didirikan
75
2) pada tahun 2007 dan dalam melaksanakan peleburan besi baja menggunakan bahan bakar batu bara; 3) Bahwa PT Karawang Prima Sejahtera Steel telah membuat penampungan limbah sementara akan tetapi berukuran kecil, sehingga sebagian limbah masuk ke aliran sungai; 4) Bahwa akibat limbah yang masuk ke aliran sungai menyebabkan masyarakat takut mandi di sungai dan memancing ikan di sungai; 5) Bahwa selain limbah yang masuk ke aliran sungai juga PT Karawang Prima Sejahtera Steel menyimpan pembakaran batu bara secara terbuka (open dumping) di area pabrik; 6) Bahwa apabila limbah terkontaminasi dan kena air hujan akan terjadi pencemaran lingkungan; 7) Bahwa limbah yang dihasilkan oleh PT Karawang Prima Sejahtera Steel kandungan crom sangat tinggi diatas 2500 (dua ribu lima ratus) termasuk golongan I dan hal ini termasuk pelanggaran; 8) Bahwa PT Karawang Prima Sejahtera Steel selain menghasilkan limbah batu bara, juga menghasilkan asap yang mengganggu masyarakat sekitarnya; dan 9) Bahwa PT Karawang Prima Sejahtera Steel adalah suatu badan hukum atau korporasi, maka hukuman pidana dapat dikenakan baik badan hukumnya maupun terhadap pemberi perintah atau keduanya. Fakta-fakta hukum yang didapatkan oleh Judex Factie (Pengadilan Tinggi) tersebut di atas tersirat Judex Factie (Pengadilan Tinggi) menilai bahwa PT Karawang Prima Sejahtera Steel terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Dumping Limbah ke Media Lingkungan. Seharusnya Judex Factie (Pengadilan Tinggi) dalam memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan PT Karawang Prima Sejahtera Steel bersalah melakukan Tindak Pidana Dumping Limbah ke Media Lingkungan. Fakta hukum yang lain yaitu PT
76
Karawang Prima Sejahtera Steel sebagai badan hukum atau korporasi yang didakwa dalam dakwaan Penuntut Umum bukan Wang Dong Bing sebagai person, maka yang bertanggung jawab seharusnya PT Karawang Prima Sejahtera Steel bukan Wang Dong Bing sebagai person. Alasan kasasi pertama yang diajukan Penuntut Umum dalam memori kasasinya, Penuntut Umum menganggap bahwa Judex Factie (Pengadilan Tinggi) dalam memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup dengan Terdakwa PT Karawang Prima Sejahtera Steel yang dalam hal ini diwakili oleh Wang Dong Bing selaku Kepala Bagian Umum telah keliru dan salah menerapkan hukum. Berdasarkan Pasal 98 ayat (1) dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas, maka secara formil Wang Dong Bing dapat diajukan ke pengadilan untuk mewakili PT Karawang Prima Sejahtera Steel atas tindak pidana yang dilakukan. Terlepas dari segi formil, secara materiil Wang Dong Bing telah bertindak atau melaksanakan tugas-tugas selayaknya seorang Direktur. Terbukti dalam alasan-alasan Kasasi Penuntut Umum, Wang Dong Bing telah melakukan perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga dan menandatangani surat ke luar atas nama Direktur atau Wakil Direktur, sebagaimana terdapat dalam alasanalsaan kasasi di atas. Bukti secara materiil selanjutnya adalah berdasarkan Surat dari Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang Nomor 062 tanggal 4 Mei 2011 yang ditujukan kepada Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi Jawa Barat yang isinya mengenai data penanggung jawab PT Karawang Prima Sejahtera Steel adalah pemilik Wang Yuanzheng, Direktur Wang Dong Bing dan Personalia All Lukman. Datadata tersebut terdaftar di Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Karawang pada tanggal 27 April 2011 yang diperoleh secara kala berdasarkan laporan PT Karawang Prima Sejahtera Steel.
77
Menurut Muladi (dalam Syahrul Machmud, 2012: 145), apabila diidentifikasikan bahwa Tindak Pidana Lingkungan Hidup dilakukan dalam bentuk organisasi, maka orang alamiah (managers, agents, employess) dan korporasi dapat dipidana baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama (be punishment provision). Korporasi tidak mempunyai wujud badan secara lahiriah, maka sanksi pidana yang bisa diberikan kepadanya adalah sanksi pidana denda dan hukuman tambahan, seperti pencabutan ijin sementara waktu atau pelarangan melakukan kegiatan usaha tertentu dalam waktu tertentu (Hasbullah F. Sjawie, 2015: 91-92). Pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh korporasi tidak berhenti pada korporasi yang melakukan tindak pidana tersebut saja, tetapi pertanggungjawaban pidana tersebut juga dibebankan kepada orang yang directing mind and will-nya dianggap sebagai directing mind and will korporasinya, yaitu direksi atau orang lain dalam tingkat manajemen korporasi yang secara lahiriah melakukan perbuatan dimaksud (Hasbullah F. Sjawie, 2015: 95). Lebih tegasnya sanksi pidana penjara yang diberikan kepada direksi atau orang lain dalam tingkat manajemen korporasi tersebut bukan karena perbuatan fisik atau nyatanya, akan tetapi berdasarkan fungsi yang diembannya di dalam suatu perusahaan. Amar putusan Pengadilan Tinggi Bandung, Judex Factie (Pengadilan Tinggi) menyatakan membebaskan Terdakwa Wang Dong Bing dari dakwaan Penuntut Umum, namun sebenarnya yang didakwa oleh Penuntut Umum adalah PT Karawang Prima Sejahtera Steel sebagai badan hukum, bukan Wang Dong Bing sebagai person. Hal tersebut menjadi dasar alasan Kasasi Penuntut Umum yang kedua yakni Judex Factie (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum karena fakta-fakta hukum dalam putusannya tidak sesuai dengan amar putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut. Menurut
penulis,
Judex
Factie
(Pengadilan
Tinggi)
tidak
memperhatikan fakta-fakta hukum di atas, sehingga terdapat 2 (dua) kesalahan dan kekeliruan
78
dalam penerapan hukum diputusannya. Pertama, Judex Factie (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya. Pertimbangan Judex Factie hanya berdasar pada Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi “Direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan”, tanpa mempertimbangkan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi “Direksi dapat menguasakan kepada karyawan perseroan untuk dan atas nama perseroan melakukan perbuatan hukum”. Berdasarkan hal tersebut seharusnya Judex Factie (Pengadilan Tinggi) dalam amarnya tidak memutus “dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima” karena Wang Dong Bing secara hukum bisa mewakili Direktur PT Karawang Prima Sejahtera Steel baik di dalam maupn di luar Pengadilan. Kedua, sudah jalas yang di dakwa dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa PT Karawang Prima Sejahtera Steel sebagai badan hukum atau korporasi bukan Wang Dong Bing sebagai person. Perkara ini, Wang Dong Bing sebagai Kepada Bagian Umum PT Karawang Prima Sejahtera Steel memang orang yang mewakili badan hukum atau korporasi, namun yang menjadi Terdakwa tetap badan hukum atau korporasi tersebut. Pandangan klasik berpendapat bahwa subjek tindak pidana adalah orang pribadi, meskipun ia berkedudukan sebagai pengurus, komisaris, atau orang yang mewakili suatu badan hukum. Seiring dengan perkembangan zaman subjek tindak pidana diperluas dengan memasukkan korporasi atau badan hukum. Bentuk pidana terhadap pribadi tidak dapat diterapkan pada badan hukum atau korporasi, kecuali jika yang harus dipidana adalah pribadi pengurus, komisaris atau orang yang mewakilinya (Teguh Prasetyo, 2013: 55). Sebagaimana dikutip dalam sebuah jurnal internasional bahwa suatu perusahaan atau korporasi berbeda dengan seorang individu, maka kejahatan korporasi berbeda pula dengan kejahatan biasa.
79
An enterprise is distinct from an individual (and thus corporate crime is distinct from “ordinary” crime) in that an enterprise is a hierarchical group of individuals, with low-level employees acting under the direction of a manager (or possibly a tier of managers) who in turn works for the firm’s directors and owners (Wallace P. Mullin and Christopher M. Synder, 2007: 1). (Suatu perusahaan berbeda dari seorang individu (dan kejahatan korporasi berbeda dengan kejahatan biasa) bahwa suatu perusahaan adalah sebuah kelompok yang mempunyai hierarki dari individuindividu, dengan karyawan rendahan bekerja di bawah arahan manajer (atau mungkin tingkat manajer) yang bekerja untuk direksi dan pemilik perusahaan). Lebih diperkuat lagi dengan ketentuan Pasal 116 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa “apabila Tindak Pidana Lingkungan Hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha”. Suatu Korporasi dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana apabila tindak pidana itu dilakukan oleh pengurus atau pegawai korporasi yang masih dalam ruang lingkup kewenangannya, dan intra vires, dalam artian masih dalam bagian maksud dan tujuan korporasi itu, serta perbuatan itu dilakukan untuk kepentingan korporasinya (Hasbullah F. Sjawie, 2015: 66). Terkait dengan alasan-alasan Kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum, Judex Juris dalam pertimbangannya membenarkan alasan-alasan tersebut karena Judex Factie (Pengadilan Tinggi) salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut: a.
Bahwa yang dapat dipidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah setiap orang yaitu orang pribadi dan/ atau korporasi, yang dimaksud korporasi adalah kumpulan orang dan/ atau kekayaan yang terorganisir baik berbadan hukum atau tidak, dengan demikian penekanan di dalam undang-undang ini adalah bukan tergantung siapa yang duduk sebagai pengurus korporasi itu, tetapi terletak kepada siapa yang mengendalikan
80
aktivitas dari korporasi tersebut sehingga mengakibatkan timbulnya kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup; b.
Bahwa peran Terdakwa menurut fakta dialah yang mengendalikan dan mengatur aktivitas PT Karawang Prima Sejahtera Steel karena baik Direktur Utama, Direktur, maupun Komisaris berada di Negara China, maka pengelolaan PT Karawang Prima Sejahtera Steel dikuasakan kepada Terdakwa. Terbukti dari Terdakwa yang telah membuat dan menandatangani perjanjian dengan UPTD Puskesmas untuk pengobatan gratis bagi masyarakat Desa Taman Mekar yang ada di sekitar lingkungan pabrik, kerjasama dengan PT Batu Bara Shin tentang pemanfaatan limbah B3, kerjasama dengan CV Chasanah Jaya Abadi tentang Pemanfaatan limbah B3. Sesuai pernyataan penyimpanan sementara, Terdakwa sebagai Wakil Direktur, dan banyak surat-surat ke luar dari PT Karawang Prima Sejahtera Steel ditandatangani Terdakwa;
c.
Bahwa berdasarkan uraian di atas telah terbukti Terdakwa sebagai pengendali dan pengatur aktivitas PT Karawang Prima Sejahtera Steel yang bertanggung jawab atas kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT Karawang Prima Sejahtera Steel; Berdasarkan alasan-alasan kasasi yang diajukan Penuntut Umum
memenuhi alasan kasasi yang terdapat dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP yaitu Judex Factie (Pengadilan Tinggi) tidak menerapkan peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Alasan kasasi Penuntut Umum juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 116 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu menjadikan badan usaha sebagai Terdakwa di dalam persidangan atas Tindak Pidana Lingkungan Hidup yang dilakukannya. Menurut penulis, alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang dalam memori kasasinya terdapat sinkronisasi atau
81
telah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP dan Pasal 116 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2.
Kesesuaian Pertimbangan Hukum Judex Juris Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara dan Denda terhadap Korporasi Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup dengan Pasal 256 KUHAP jo Pasal 104 jo Pasal 116 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Tujuan dari adanya Hukum Acara Pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil. Kebenaran materiil adalah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan Hukum Acara Pidana secara jujur dan tepat guna mencari siapakah pelaku yang dapat didakwa melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah suatu tindak pidana itu terbukti telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan (Andi Hamzah, 2011: 7-8). Putusan Hakim ditinjau dari optik Hakim yang mengadili perkara pidana merupakan mahkota sekaligus puncak pencerminan nilai-nilai kebenaran, kebanaran hakiki, hak asasi, penguasaan hukum atau fakta, secara mapan dan faktual serta visualisasi etika beserta moral dari Hakim yang bersangkutan (Lilik Mulyadi, 2007: 201). Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak terlepas dari pertimbangan-pertimbangan hukum yang sudah disusunnya berdasarkan fakta-fakta dipersidangan. Terkait dengan kasasi, Hakim-hakim Mahkamah Agung tidak lagi memeriksa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, oleh karena itu disebut dengan Judex Juris. Pengertian Judex Juris adalah Hakim yang berwenang memeriksa penerapan hukum (Saur Oloan Hamonangan Situngkir, 2014: 13).
82
Mahkamah
Agung
sendiri
merupakan
pemegang
kekuasaan
kehakiman yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Mahkamah Agung adalah peradilan tertinggi yang berarti segala putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh badan peradilan lain, dapat dimintakan kasasinya kepada Mahkamah Agung. Hal ini sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, adapun kewenangan Mahkamah Agung antara lain: a. mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain; b. menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; dan c. kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang. Sebelum masuk ke pemeriksaan pokok perkara, dalam hal ini memeriksa penerapan hukum, Judex Juris terlebih dahulu memeriksa syaratsyarat formil pengajuan kasasi. Syarat formil pengajukan kasasi oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang telah memenuhi syarat formil sebagaimana diuraikan pada pembahasan sebelumnya. Langkah selanjutnya atas permohonan kasasi yang secara formil dapat diterima adalah pemeriksaan pokok perkara atau mengenai hukum yang bersangkutan dengan perkara kasasi. Pasal 254 KUHAP menyatakan bahwa “dalam hal Mahkamah Agung memeriksa permohonan kasasi karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245, Pasal 246, dan Pasal 247, mengenai hukumnya Mahkamah Agung dapat memutus menolak atau mengabulkan permohonan kasasi”. Penolakan atau
83
pengabulan permohonan kasasi tersebut tidak terlepas dari syarat materiil pengajuan kasasi yang didasari oleh alasan pengajuan kasasi dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP, yangmana dalam perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup ini Penuntut Umum menjadikan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP sebagai alasan pengajuan kasasinya. Putusan kasasi yang berisi menolak atau mengabulkan permohonan kasasi mempunyai dampak yuridis, sebagaimana terdapat dalam Pasal 256 KUHAP dan Pasal 255 ayat (1) KUHAP. Pasal 256 KUHAP yang menyatakan bahwa “jika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254, Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan kasasi dan dalam hal itu berlaku ketentuan Pasal 255”. Pasal 255 ayat (1) KUHAP selanjutnya menyatakan bahwa “dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut”. Sebelum menjatuhkan putusan, Hakim harus mempertimbangkan apa yang menjadi putusannya nanti. Pertimbangan Hakim dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) macam, yaitu pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan Judex Juris yang bersifat
yuridis
dalam
putusan
Mahkamah
Agung
Nomor
1405
K/Pid.Sus/2013 sehingga menjatuhkan sanksi pidana penjara dan denda terhadap PT Karawang Prima Sejahtera Steel yang dalam hal ini diwakili oleh Wang Dong Bing adalah sebagai berikut: a.
Bahwa Judex Factie (Pengadilan Tinggi) telah salah dalam menerapkan hukum telah membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Penuntut Umum
padahal
jika
Judex
Factie
(Pengadilan
Tinggi)
mempertimbangkan dengan baik berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak akan bebas dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
84
b. Bahwa perkara a quo sebagai Terdakwa adalah PT Karawang Prima Sejahtera Steel yang diwakili oleh Wang Dong Bing salah seorang pegawainya yang didakwa melakukan tindak pidana menghasilkan limbah B3 yang tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dan/ atau melakukan dumping limbah ke media lingkungan tanpa ijin; c. Bahwa menurut fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa PT Karawang Prima Sejahtera Steel melakukan kegiatan yang bergerak dalam industri logam, baja, dan alumunium, dalam menghasilkan produknya menggunakan bahan bakar batu bara yang menghasilkan/ menyisakan limbah aero slag dan peleburan besi dan baja, limbah bottom ash dan fly ash yang didapat dari hasil pembakaran batu bara di power plan (pembangkit tenaga listrik). Limbah-limbah tersebut termasuk limbah B3 yang pengolahannya harus ditimbun di tempat penimbun khusus limbah B3 (secara land fill) sesuai ketentuan yang berlaku; d. Bahwa PT Karawang Prima Sejahtera Steel yang memproduksi peleburan besi baja dan alumunium telah membuang limbahnya ke Sungai Kretek dan juga dalam pembakaran telah mengeluarkan asap hitam hingga jatuh ke bawah karena cerobong yang kurang tinggi serta tidak efektif yang mengganggu masyarakat sekitarnya; e. Bahwa PT Karawang Prima Sejahtera Steel menaruh sisa pembakaran batu bara di alam atau ruang terbuka pada sekitar area pabrik, sehingga apabila turun hujan mengakibatkan pencemaran lingkungan; f. Bahwa dari hasil penelitian limbah di pabrik PT Karawang Prima Sejahtera Steel mengandung chrom yang tinggi yaitu diatas 2500 (dua ribu lima ratus) yang termasuk golongan I dan merupakan pelanggaran; g. Bahwa berdasarkan bukti Surat berupa Sertifikat Analisa No. A.11609 tanggal 16 Desember 2010 yang dibuat oleh PT Als Indonesia yang merupakan Analisis Laboratorium terhadap limbah aero slag, bottom ash,
85
dan fly ash (limbah abu batu bara) yang ditimbulkan oleh PT Karawang Prima Sejahtera Steel memiliki parameter cromium (Cr) 2900 mg/dry kg seharusnya ditimbun di tepat penimbunan khusus limbah B3, sehingga tidak dikelola sebagai mestinya dan tidak jarang dibuang langsung ke sungai; h.
Bahwa PT Karawang Prima Sejahtera Steel telah mendapat ijin mengelola limbah tetapi mempunyai daya tampung berukuran kecil tidak sesuai dengan produk limbah yang dihasilkan, sehingga limba B3 tersebut ke Sungai Kretek. Akibatnya air Sungai Kretek menjadi tercemar warnanya berubah, apabila digunakan untuk mandi pemakainya akan gatal-gatal. Menurut ahli, limbah air sungai Kretek meskipun tidak berdampak langsung kepada masyarat akan tetapi dalam waktu lama akan menimbulkan penyakit bagi masyarakat yang menggunakan air sungai tersebut; dan
i.
Bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut, PT Karawang Prima Sejahtera Steel yang diwakili oleh Wang Dong Bing melakukan tindak pidana melanggar Pasal 104 jo 116 ayat (1) UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pertimbangan Hakim selanjutnya adalah pertimbangan yang bersifat
non yuridis yang berupa hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Pertimbangan non yuridis Judex Juris pada putusan Mahkamah Agung Nomor 1405 K/Pid.Sus/2013, antara lain: a. Hal-hal yang memberatkan: 1) Perbuatan PT Karawang Prima Sejahtera Steel mengakibatkan pencemaran lingkungan; b. Hal-hal yang meringankan: 1) PT Karawang Prima Sejahtera Steel telah mengurus ijin tempat penyimpanan sementara dan surat ijin penyimpanan sementara tersebut sudah keluar pada saat proses penyidikan dilakukan;
86
2) PT Karawang Prima Sejahtera Steel telah melakukan clean up (pengangkutan limbah) oleh pihak ketiga yang mempunyai ijin; 3) PT Karawang Prima Sejahtera Steel secara berkala telah membantu masyarakat sekitar pabrik untuk melakukan cek kesehatan; 4) PT Karawang Prima Sejahtera Steel membantu masyarakat sekitarnya berupa sembako dan memberikan bantuan qurban setiap hari raya qurban; 5) Perbuatan Terdakwa PT Karawang Prima Sejahtera Steel tidak terlepas dari kurangnya pengawasan dan pembinaan dari pihak yang berwenang. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Mahkamah Agung berpendapat permohonan kasasi dari Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP. Selanjutnya berdasarkan Pasal 254 KUHAP terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 170/Pid.Sus/2012/PT.Bdg tanggal 28 Mei 2012 yang telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 434/Pid.B/2011/PN.Krw tanggal 9 Februari 2012, sebagaimana terdapat dalam amar putusan Mahkamah Agung Nomor 1405 K/Pid.Sus/2013 sebagai berikut: a.
Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang tersebut; dan
b.
Membatalkan
putusan
Pengadilan
Tinggi
Bandung
Nomor
170/Pid.Sus/2012/PT.Bdg tanggal 28 Mei 2012 yang telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 434/Pid.B/2011/PN.Krw tanggal 9 Februari 2012; Atas dikabulkannya permohonan kasasi Penuntut Umum dan dibatalkannya putusan Pengadilan Negeri Bandung berarti perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Tanpa Ijin Melakukan Dumping Limbah ke Media Lingkungan sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum Pasal 104 jo Pasal 116 ayat (1) huruf
87
a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, oleh sebab itu Terdakwa harus dijatuhi pidana. Selanjutnya berlaku pula ketentuan Pasal 255 ayat (1) KUHAP karena putusan dibatalkan dengan alasan peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, sehingga Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut sebagai berikut: a.
Menyatakan Terdakwa PT Karawang Prima Sejahtera Steel yang dalam hal ini diwakili oleh Wang Dong Bing tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primair;
b.
Membebaskan Terdakwa PT Karawang Prima Sejahtera Steel yang dalam hal ini diwakili oleh Wang Dong Bing oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
c.
Menyatakan Terdakwa PT Karawang Prima Sejahtera Steel yang dalam hal ini diwakili oleh Wang Dong Bing terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Ijin Melakukan Dumping Limbah ke Media Lingkungan”;
d.
Menghukum Terdakwa Wang Dong Bing PT Karawang Prima Sejahtera Steel oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
e.
Menghukum Terdakwa PT Karawang Prima Sejahtera Steel tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
f.
Memerintahkan agar Terdakwa Wang Dong Bing ditahan;
g.
Menetapkan barang bukti berupa: 1) 5 (lima) jerigen air buangan pendingin volume masing- masing ± 5 (lima) liter; 2) 4 (empat) jerigen air rembesan timbunan B3 volume masing-masing ± 4 (empat) liter; 3) Air sungai sebelum industri (up stream) ± 5 (lima) liter;
88
4) Air sungai sesudah industri (down stream) ± 5 (lima) liter; 5) Fly ash dan bottom ash sebanyak 3 (tiga) kantong plastik masingmasing volume ± 4 (empat) kg; 6) Limbah slag dari produksi industri baja sebanyak 3 (tiga) kantong plastik masing-masing volume ± 4 (empat) kg; (Dirampas untuk dimusnahkan) 7) 4 (empat) bandel photocopy Surat No. 503/05/Tamben, tanggal 23 Agustus 2010; 8) 4
(empat)
Pemanfaatan
bandel
photocopy
Limbah
B3,
Surat No.
Perjanjian
Kerjasama
001/05/BKS/ENVT-
DEPT/KJS/VIII/2010, tanggal 8 Mei 2010; 9) 2 (dua) lembar photocopy Surat No. 01/KPSS/VIII/2010 bulan Agustus 2010 tentang Permohonan Surat Keterangan TPS; 10) 1 (satu) bendel photocopy Sertifikat Pengolahan Limbah; 11) 3 (tiga) lembar photocopy Keputusan Bupati Karawang No. 503/Kep.105-BPLH/2010; 12) 2 (dua) lembar photocopy Report of Analysis; 13) 1 (satu) bendel photocopy Sertifikat Hasil Uji Udara Bebas PT KPSS; 14) 1 (satu) bendel photocopy Sertifikat Hasil Uji Limbah Cair PT KPSS; 15) 1 (satu) bendel photocopy Surat Keterangan No. 141/59/Ds; 16) 1 (satu) bendel photocopy foto penghisap asap PT KPSS. (Tetap terlampir dalam berkas) h.
Menghukum Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah). Berdasarkan pertimbangan hukum Judex Juris tersebut penjatuhan
sanksi pidana penjara dan denda terhadap korporasi dalam hal ini PT Karawang Prima Sejahtera Steel sebagai pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup sudah sesuai
89
dengan Pasal 256 KUHAP, yang berbunyi “jika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254, Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan Kasasi dan dalam hal ini berlaku ketentuan Pasal 255”. Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa “putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1405 K/Pid.Sus/2013 telah memuat alasan dan dasar putusan, selain itu juga telah memuat peraturan hukum tertentu dalam hal ini Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai lex specialis karena dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri tidak mengatur mengenai jenis-jenis Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Tindak Pidana Lingkungan Hidup dilakukan oleh Badan Usaha atau Korporasi. Perkara ini berlaku asas hukum pidana yaitu lex specialis derogat legi generali, yaitu ketentuan hukum yang bersifat khusus (UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) mengenyampingkan ketentuan hukum yang bersifat umum (KUHP). Tindak Pidana Lingkungan Hidup memang sebagai lex specialis, namun proses beracaranya tetap mengacu pada ketentuan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurut penulis, putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung dalam perkara lingkungan hidup dengan Terdakwa PT Karawang Prima Sejahtera Steel ini telah memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum tepat dan benar sebagaimana terdapat dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
90
Tindak Pidana Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh PT Karawang Prima Sejahtera Steel adalah Tanpa Ijin Melakukan Dumping Limbah ke Media Lingkungan, sedangkan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa “setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/ atau bahan ke media lingkungan tanpa ijin”. Berdasarkan ketentuan tersebut dan pertimbangan-pertimbangan hukum yang bersifat yuridis dan non yuridis, maka sudah sewajarnya Judex Juris dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1405 K/Pid.Sus/2013 menyatakan PT Karawang Prima Sejahtera Steel memenuhi ketentuan pidana Pasal 104 jo Pasal 116 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Judex Juris menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan kepada Wang Dong Bing selaku Kepala Bagian Umum yang mengendalikan aktivitas
PT Karawang Prima Sejahtera Steel
dan
menjatuhkan sanksi pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) terhadap PT Karawang Prima Sejahtera Steel sebagai korporasi yang melakukan tindak pidana. Penjatuhan pidana penjara dan denda terhadap korporasi pelaku Tindak Pidana “Tanpa Ijin Melakukan Dumping Limbah ke Media Lingkungan” ini sesuai dengan ketentuan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa “setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/ atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah)”. Menurut penulis, telah terdapat kesesuaian pertimbangan hukum Judex Juris menjatuhkan sanksi pidana penjara dan denda terhadap korporasi pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup dengan ketentuan Pasal 104 jo Pasal 116 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
91
Atas Pertimbangan Judex Juris, menurut pendapat penulis telah tercapainya tujuan kasasi itu sendiri, yaitu (M. Yahya Harahap, 2012: 539542): a.
Koreksi terhadap Kesalahan Putusan Pengadilan Bawahan Salah satu tujuan kasasi adalah memperbaiki dan meluruskan kesalahan penerapan hukum, agar hukum benar-benar diterapkan sebagaimana mestinya serta apakah cara mengadili perkara benar-benar dilakukan menurut ketentuan undang-undang.
b.
Menciptakan dan Membentuk Hukum Baru Selain tindakan koreksi yang dilakukan Mahkamah Agung dalam tingkat
kasasi,
adakalanya
tindakan
koreksi
tersebut
sekaligus
menciptakan hukum baru dalam bentuk yurisprudensi. Berdasarkan jabatan dan wewenang yang ada padanya bentuk judge making law, sering Mahkamah Agung menciptakan hukum baru yang disebut hukum kasus atau case law, guna mengisi kekosongan hukum, maupun dalam rangka menyejajarkan makna dan jiwa ketentuan undang-undang sesuai dengan elastisitas pertumbuhan kebutuhan lajunya perkembangan nilai dan kesadaran masyarakat. Putusan Kasasi baik yang berupa koreksi atas kesalahan penerapan hukum maupun yang bersifat penciptaan hukum baru telah mantap dan dijadikan pedoman bagi pengadilan dalam mengambil keputusan, maka putusan Mahkamah Agung akan menjadi yurisprudensi tetap. c.
Pengawasan Terciptanya Keseragaman Penerapan Hukum Tujuan lain pemeriksaan kasasi adalah mewujudkan kesadaran keseragaman penerapan hukum atau unified legal frame work dan unified legal opinion. Adanya putusan kasasi yang menciptakan yurisprudensi akan mengarahkan keseragaman pandangan dan titik tolak penerapan hukum, serta dapat terhindar dari kesewenangan dan penyalahgunaan jabatan oleh para hakim dalam memanfaatkan kebebasan kedudukan yang dimilikinya.
92
Salah satu tujuan kasasi yang tercapai dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1405 K/Pid.Sus/2013 adalah tercapainya koreksi terhadap kesalahan putusan pengadilan bawahan. Putusan Mahkamah Agung yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 170/Pid.Sus/2013 berarti putusan tersebut mengandung pelanggaran ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP yakni suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Koreksi Mahkamah Agung terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung terdapat pada amar mengadilinya tersebut. Atas segala pertimbangan hukum, maka Judex Juris menjatuhkan sanksi pidana penjara dan denda terhadap PT Karawang Prima Sejahtera Steel yang dalam hal ini diwakili oleh Wang Dong Bing sebagai pelaku Tindak Pidana Tanpa Ijin Melakukan Dumping Limbah ke Media Lingkungan.
