BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Penulis dalam pembahasan ini membahas mengenai hasil penelitian tentang prosedur eksekusi putusan serta merta dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan eksekusi putusan serta merta di Pengadian Negeri Purworejo. A. Hasil Penelitian Penulis sebelum melakukan pembahasan mengenai prosedur eksekusi putusan serta merta dan hambatan dalam menjalankan eksekusi putusan serta merta Nomor 08/Pdt.G/2011/PN.Pwr di Pengadilan Negeri Purworejo, perlu mengemukakan data yang didapatkan dari hasil wawancara dengan Nining Rochti, SH dan mempelajari berkas perkara perdata tentang putusan serta merta dan eksekusinya sebagai hasil penelitian. Data-data tersebut adalah sebagai berikut : 1. Nomor Sengketa Perdata Penelitian yang dilakukan penulis terhadap berkas perkara perdata di Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 08/Pdt.G/2011/PN.Pwr 2. Identitas Para Pihak a. Penggugat 1) Tn. GWH tempat tinggal di Jl. Jelambar Baru Raya No. 11 Jakarta pekerjaan swasta. 2) Ny. LH, tempat tinggal di Jl. A Yani No. 176 Purworejo, pekerjaan Swasta; 3) Tn. AH, tempat tinggal Jl. A Yani No. 150 Purworejo, pekerjaan Swasta; 4) Tn. Bambang Hartono, tempat tinggal Jl. A Yani No. 304 Purworejo, pekerjaan Swasta; 5) Tn. LH, tempat tinggal Jl. A Yani No. 304 Purworejo, pekerjaan Swasta; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama Sukriyasi, SH dan Ita Meigavitri, masing-masing advokad/ konsultan hukum, pada kantor hukum S & I, yang beralamat di Ruko Tegalrejo Rt 02, Jl. Ring Road Barat (Utara UMY), Taman Tirto, kasihan Bantul 29
30
Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 oktober 2011. b. Tergugat 1) Tn. KTB, tempat tinggal di Jl. A Yani No. 137 Purworejo, pekerjaan swasta. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukunya bernama: A. Budi Hartono, SH, Sinar Mahadini, SH dan CH. Doni Anggoro, SH. Masing- masing advokad & konsultan hukum, pada kantor advokad & konsultan hukum A. Rully W.B.U Budi Hartono, SH. MH, yang beralamat di Jl. Suryopranoto No. 21 Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 juli 2011. a) Turut Tergugat (1) Ny.Ch, tempat tinggal di Jl. A Yani No. 167 Purworejo, pekerjaan Swasta; (2) Tn.LAHa, tempat tinggal di Jl. Kemuning
No. 7
Purworejo, pekerjaan Swasta; (3) Tn.AH, tempat tinggal di Jl. Kemuning No. 7 Purworejo, pekerjaan Swasta; (4) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo, beralamat di Jl. Kesatrian No. 1 Purworejo; (5) Ny.ALH, tempat tinggal di Jl. Biak No. 52 Jakarta Pusat, pekerjaan Swasta; (6) Tn.TH, tempat tinggal di Jl. Biak No. 52 Jakarta Pusat, pekerjaan Swasta; (7) Tn.WH, tempat tinggal di Jl. Biak No. 52 Jakarta Pusat, pekerjaan Swasta; (8) Tn.RH, tempat tinggal di Jl. Biak No. 52 Jakarta Pusat, pekerjaan Swasta; (9) TnLH, tempat tinggal di Jl. Biak No. 52 Jakarta Pusat, pekerjaan Swasta; 3. Duduk Perkara 1) Para Penggugat adalah ahli waris dari alm. Tn.GAN;
31
2) Alm.Tn.GAN dalam perkawinananya dengan Ny.KPH melahirkan 6 orang anak yaitu: a) Ny.Ch sebagai Turut Tergugat I; b) Ny.LG meninggal dunia dengan meninggalkan keturunan: (1) Ny.ALH sebagai Penggugat VI (2) Tn.TH sebagai sebagai Penggugat VII (3) Tn.WH sebagai Penggugat VIII (4) Tn.RH sebagai Penggugat IX (5) Tn.LH sebagai Penggugat X c) Tn.KTB sebagai Tergugat d) Tn.GSH meninggal dunia dengan meninggalkan keturunan: (1) Tn.GWH sebagai Penggugat I (2) Ny.LH sebagai Penggugat II (3) Tn.AH sebagai Penggugat III (4) Tn.BH sebagai Penggugat IV (5) Tn.LH sebagai Penggugat V e) Ny.LAH sebagai Turut Tergugat II f) Ny.IH sebagai Turut Tergugat III; 3) Alm.Tn.GAN meninggalkan warisan berupa tanah dan bangunan yang berasal dari alm.Tn.GLG (kakek alm.Tn.GAN) yang terletak di Desa Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo atau yang dikenal dengan Jl. Kemuning bekas hak Eigendom Verponding No. 150 surat hak tanah tanggal 20 Desember 1902 No. 157 tercatat atas nama Tn. GLG luas 374 m2 gambar situasi tanggal 28 Januari 1980 No. 451/1980, dengan batas-batas: Sebelah utara
: Jl. Kemuning;
Sebelah Selatan
: B. No. 26;
Sebelah Barat
: B. No. 2;
Sebelah Timur
: B. No. 8;
4) Tanah dan bangunan peninggalan Tn.GLG tersebut sampai sekarang belum dibagi waris kepada ahli waris;
32
5) Tergugat pernah mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Purworejo
atas
Tanah
tersebut
dengan
nomor
perkara
07/Pdt.G/2000/Pn.Pwr, dan telah diputus tanggal 17 Juli 2000; 6) Atas putusan Pengadilan Negeri Purworejo tersebut Tergugat mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Semarang dengan Nomor perkara 467/Pdt/2000/Pt.Smg yang telah diputus pada tanggal 21 februari 2001; 7) Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut Tergugat mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung RI dengan nomor perkara No. 960 K/ Pdt/2002 dan telah diputus oleh Mahkamah Agung ; 8) Atas putusan Mahkamah Agung RI tersebut Tergugat mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI dengan perkara No. 309 Pk/Pdt/2009 yang diputus tanggal 11 maret 2010; 9) Berdasarkan proses tersebut membuktikan bahawa para Penggugat, Tergugat dan turut tergugat adalah ahli waris dari alm.Tn.GLG sehingga berhak atas tanah dan bangunan peninggalan alm.Tn.GG; namun sampai perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Purworejo tanah dan bangunan masih dikuasai oleh Tergugat; 10) Tergugat harus menyerahkan tanah dan bangunan tersebut atau setidak-tidaknya mengosongkannya dan segera diurus untuk dibagi kepada seluruh ahli waris; 11) Mengingat tanah dan bangunan tersebut merupakan bekas hak eigendom sehingga masih dikuasai oleh negara maka yang berhak mengurusnya sebagai isi putusan Pengadilan Negeri Purworejo nomor 07/Pdt.G/2000/Pn.Pwr jo putusan Pengadilan Tinggi Semarang nomor: 476/Pdt/2000/PT.Smg jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI nomor: 960K/Pdt/2002 jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI nomor: 309 PK/Pdt/2009 adalah seluruh ahli waris; 12) Turut Tergugat I, II, dan III berdasarkan akta notaris Subagyo Raharjo, SH No. 2 tanggal 7 oktober 2005 telah melepaskan haknya, maka
33
Turut Tergugat I, II, dan III dijadikan subyek Turut Tergugat dalam gugatan ini dan tidak berhak atas warisan; 13) Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Purworejo agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum biasa maupun luar biasa, karena merujuk pada putusan yag telah terlebih dahulu berkekuatan hukum tetap; Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Purworejo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: PRIMAIR: 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2) Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat dan Tergugat adalah sama-sama ahli waris sah dari alm.Tn.GLG; 3) Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum biasa maupun luar biasa, karena telah, karena merujuk pada putusan yag telah terlebih dahulu berkekuatan hukum tetap; 4) Menyatakan menurut hukum bahwa tanah dan bangunan peninggalan alm.Tn.GLG adalah milik para Penggugat dan Tergugat; 5) Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah dan bangunan peninggalan alm.Tn.GLG tersebut untuk selanjutnya dapat diurus secara bersama-sama oleh para ahli waris, kepada pihak turut Tergugat IV agar diproses dan diterbitkn sertifikat Ha katas Tanah dan Bangunann (HGB) atas nama Penggugat dan Tergugat yang kemudian dibagi waris menurut bagiannya masing-masing dan apabila tidak dapat dibagi secara in nature, maka agar di jual lelang dan hasilnya di bagi kepada ahli waris; 6) Menyatakan kepada Turut tergugat I, II dan III untuk tunduk dan patuh pada putusan yang telah ditetapkan oleh majelis dalam putusan ini;
34
7) Memerintahkan turut Tergugat IV untuk menerbitkan sertifikat Tanah dan Bangunan peninggalan alm.Tn.GLG menjadi atas nama para Penggugat dan Tergugat; 8) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini; SUBSIDAIR: Mohon Putusan yang seadil-adilnya 4. Proses Pemeriksaaan Perkara a. Usaha Perdamaian Majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui mediasi, dengan menunjuk hakim pengadilan Negeri Purworejo Alex T.M.H Pasaribu, SH, sebagai mediator, namun tidak behasil mendamaikan para pihak tanggal 22 Agustus 2011. b. Pembacaan Gugatan Upaya mediasi tidak berhasil, persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan tanggal 1 Juni 2011. c. Jawaban Tergugat Tergugat mengajukan jawaban gugatan atas gugatan Penggugat secara tertulis tertanggal 19 September 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. DALAM EKSEPSI 1. Tergugat menolak secara tegas seluruh isi gugatan kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat; 2. Gugatan para Penggugat cacat subyek hukumnya karena kekurangan pihak Tergugat dan pihak Penggugat, dimana pihak Penggugat VI, VII, VII,IX, dan X yang telah melepaskan haknya dalam surat pernyataan tidak dijadikan subyek hukum dalam gugatan; 3. Menurut hukum, identitas para pihak yang berperkara dalam gugatan harus ditulis lengkap, bahwa ketidak lengkapan dan
35
kurangnya
para
pihak
yang
berkepentingan
dapat
megakibatkan gugatan tidak dapat diterima, sebgaimana Yurisprudensi
Mahkamah
Agung Republik
Indonesia
tanggal 22 Maret 1982 No. 2438K/SIP/1980 menyatakan: Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara; 4. Bahwa dengan tidak digugatnya subyek hukum yang lain yag bersangkutan dalam sengketa perkara ini, dikhawatirka akan menimbulkan permasalahan dikemudian hari terhadap obyek sengketa yang sama; II. DALAM KONVENSI 1. Tergugat mohon kepada Pengadilan Negeri Purworejo agar dalil-dalil dalam eksepsi dimasukkan dalam konpensi ini dan dianggap termuat di sini; 2. Tanah yang disengketakan bukan tanah warisan melainkan tanah negara atau biasa disebut tanah yang langsung dikuasai negara. Tanah sengketa yang merupakan bekas tanah RVE No. 150 tetulis atas nama Tn.GG, surat hak tanah tanggal 20 Desember 1902 No. 157 luas 374 m2, GS tanggal 28 Januari 1980 No. 456/1980 yuridis telah berubah status hukumnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Dasar hukum penghapusan hak eigendom adalah bahwa pemegang hak eigendom sejak tanggal 24 september wajib mendaftarkan hak konversi menjadi tanah hak milik dengan memenuhi syarat administrasi, apabila persyaratan tidak terpenuhi maka hak eigendom demi hukum berubah menjadi hak guna bangunan yang berlangsung selama 20 tahun kemudian hak tersebut hapus menjadi tanah yang dikuasai negara; 3. Tergugat menolak dengan tegas gugatan para Penggugat yang menyatakan bahwa tanah sengketa adalah tanah
36
warisan peninggalan alm.Tn.GLG. Degan adanya dasar pengaturan
dan
penghapusan
hak
eigendom
diatas
membuktikan bahwa tanah sengketa tidak dikonversi menjadi hak milik ataupun hak guna bangunan; 4. Tergugat adalah pemohon sah yang berhak mengajukan permohonan hak atas tanah negara atas dasar putusan berkekuatan hukum tetap No. 35/G/TUN/200/PTUN.Smg jo No. 35/B/TUN/2001/PT.TUN. Sby jo No. 334K/TUN/2001, terbukti bahwa tanah sengketa sejak tahun 1970 telah dalam penguasan Tergugat yang berdasarkan keputusan presiden nomor 32 tahun 1979 jo permendagri nomor 3 tahun 1979 pemberian hak atas tanah diprioritaskan kepada orang yang menguasai secara langsung/nyata dalam hal ini adalah Terguga jo. ketentuan menteri Agraria/Badan Pertanahan Nasional nomor 9 tahun 1999 khususnya pasal 4 ayat (1) dan putusan
No.
07/Pdt.G/2000/PN.Pwr,
jo.
No.
467/Pdt/2000/PT.Smg, Jo. No. 960 K/PD/2000, Jo. No. 309 PK/Pdt/2000 5. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah berkekuatan hukum tersebut, maka yang berhak mengajukan permohonan hak atas tanah tersebut adalah Tergugat. Oleh karena itu sudah
sepatutnya
sebaliknya
gugatan
mengabulkan
para
jawaban
Penggugat Tergugatan
ditolak, untuk
seluruhnya; III. DALAM REKONVENSI 1. Uraian dalam pokok perkara merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan gugatan rekonvensi 2. Penggugat Rekonvensi sejak tahun 1970 telah menguasai tanah dan bangunan serta merupakan pemohon yang sah untuk mengajukan permohonan hak atas tanah negara bekas tanah sengketa berdasarkan keputusan Presiden Nomor 32
37
tahun 1979 Jo. Permendagri Nomor 3 tahun 1979 Jo. Peraturan Menteri Agraria/ Badan Pertanahan Nasional nomor 9 tahun 1999 pasal 4 ayat (1) dan Putusan No. 35/G/TUN/2000/PTUN.Smg
Jo.
No.
35/B/TUN/2001/PT.TUN.SBY, Jo. No. 334 K/TUN/2001; 3. Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo wajib memproses sertifikat tanah negara yang dikuasi Penggugat Rekonvensi menjadi milik dan atas nama Penggugat Rekonvensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut; 4. Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian materiil dan immaterial. Kerugian maretil sebesar Rp. 3.859.500,00 ( tiga juta delapan ratus lima puluh Sembilan ribu limaratus rupiah).
Kerugian
immaterial
yang
dialami
berupa
menggnggu ketenangan jiwa, kesehatan dan emosi. Adaya ancaman yang tidak dapat dinilai dengan uang. Nmun apabila dirupiahkan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); 5. Penggugat Rekonvensi mengajukan uit voorbaar bij voorraad,
karena
gugatan
Rekonvensi
Penggugat
Rekonvensi telah memenuhi syarat Pasal 180 HIR ayat (1); Berdasarkan hal tersebut diatas Penggugat Rekonvnsi mohon kepada Pengadilan Negeri Purworejo untuk memberikan keputusan yang amarnya sebagai berikut: PRIMAIR: I. DALAM EKSEPSI 1. Menerima dan mengabulka Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan gugatan para Penggugat ditolak seluruhny; II. DALAM KONVENSI 1. Menerima dan mengbulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
38
2. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya; III. DALAM REKONVENSI 1. Menerima
dan
mengabulkan
gugatan
Rekonvensi
Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya; 2. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat Rekonvensi adalah pihak pemohon yang sah dan memenuhi syarat Perundang-undangan yang berhak atas tanah sengketa; 3. Menyatakan bahwa bangunan rumah yang berdiri diatas tanah negara adalah harta peninggalan alm.Tn.GLG; 4. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi, para Tergugat Rekonvensi, turut Tergugat Konvensi serta ahli waris lainnya sama-sama berhak atas bangunan rumahnya saja; 5. Memerintahkan turut Tergugat IV untuk memproses sertifikasi tanah negara yang dikuasi Penggugat Rekonvensi mejadi milik dan atas nama Penggugat Rekonvensi; 6. Menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 3.859.500,- ( tiga juta delapan ratus lima puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah) serta kerugian immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah); 7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi ataupun upaya hukum lainya; 8. Menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk membayar senua biaya yang timbul dalam perkara ini; SUBSIDAIR Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil; d. Jawaban Turut Tergugat IV I. DALAM EKSEPSI 1. Gugatan Penggugat tidak konsisten, dalam posita/dasar gugatan nomor 2 dinyatakan bahwa Ny.LG/ahli warisnya
39
(Penggugat VI-X) sebagai penggugat sedangkan dalam data turut Tergugat IV, Penggugat VI sd X
membuat akta
pelepasan hak warisnya atas rumah dan bangunan bersama degan turut Tergugat I, II dan III. Sesuai dengan akta notaris Subagio Rahardjo, SH No.2 tanggal 7 oktober 2005; 2. Gugatan tidak lengkap/ kurang subyek hukum, berdasarkan akta pelepasan hak waris tersebut beraarti kedudukan Penggugat VI sd X secara bersama-sama dan tidak terpisahkan dengan pihak lain yang melepaskan hak waris; II. DALAM POKOK PERKARA 1. Turut Tergugat
IV menolak dengan tegas dalil-dalil
Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh turut Tergugat IV; 2. Turut Tergugat IV menolak posita Penggugat nomor 13 dan petitum nomor 7. Karena berdasarkan akta Notaris pihak Penggugat IV sd X telah melepaskan hak warisnya dengan turut Tergugat I, II dan III. Sehingga hak waris atas harta peninggalan alm.Tn.GLG menjadi hak dari Penggugat dan Tergugat; 3. Turut Tergugat IV sebagai instansi yang bertugas melayani kepentingn publik yang berkaitan dengan pendaftaran hak-hak atas tanah yang diajukan berkewajiban untuk memproses permohonan tersebut sepajang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam perundang-undagan yang berlaku dibidang pertanahan. Akan melaksanakan isi putusan setelah dipenuhi persyaratan yang ditentukan dari Pemohon; Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas mohon kepada majelis hakim berkenan untuk menerima dan jawaban turut Tergugat IV dan memberikan putusan sebagai berikut: DALAM EKSEPSI: 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Turut Tergugat IV;
40
2. Menyatakan
menolak
gugatan
para
Penggugat
untuk
seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima; 3. Menghukum para Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara gugatan ini; DALAM POKOK PERKARA 1. Menerima dan mengabulkan jawaban turut Tergugat IV; 2. Menyatakan
menolak
gugatan
para
Penggugat
untuk
seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima; 3. Menghukum para Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara gugatan ini; e. Pembuktian 1) Pembuktian Penggugat Setelah proses jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat selesai,
hakim
melanjutkan
dengan
pembuktian.
Untuk
membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat menyerahkan bukti-bukti surat dipersidangan berupa foto copy surat-surat yang telah dilegalisir dan diberi meterai, yaitu sebagai berikut: a) Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor: 07/Pdt.G/2000/PN.Pwr tanggal 17 Juli 2000 yang amarnya menolak gugatan Penggugat (Tn.KTB) (P1); b) Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 467/Pdt/2000/PT.Smg tanggal 21 Februari 2001 yang amarnya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor: 07/Pdt.G/2000/PN.Pwr tanggal 17 Juli 2000 (P2); c) Foto copy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 960 K/PDT/2002 tanggal 18 September 2006 yang amarnya menyatakan tanah sengketa adalah tanah Negara, rumah dan bangunan diatasnya adalah harta peninggalan alm GLG (P3);
41
d) Foto copy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 307 PK/Pdt/2009 tanggal 11 Maret 2010 yang amarnya menolak permohonan peninjauan kembali dari pemohon (P4); e) Foto copy Akta Notaris Subagio Raharjo, SH tentang akta pelepasan hak tertanggal 7 Oktober 2005 No. 2 (P5) f) Foto copy Akta Notaris Subagio Raharjo, SH tentang akta kuasa untuk memisah bagikan tanggal 7 Oktober 2005 No. 3 (P6); 2) Pembuktian Tergugat a) Foto copy Putusan Pengadilan Tatat Usaha Negara No. 35/G/TUN/2000/PT.TUN.Smg tanggal 14 Desember 2000 (T1); b) Foto copy Putusan Pengadilan Tatat Usaha Negara No. 35/B/TUN/2001/PT.TUN.Smg tanggal 23 April 2001 (T2); c) Foto copy Putusan Kasasi Tata Usaha Negara No. 334 K/TUN/2001 tanggal 29 Mei 2002 (T3); d) Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor: 07/Pdt.G/2000/PN.Pwr tanggal 17 Juli 2000 yang amarnya menolak gugatan Penggugat (Khoe Tiauw Bing) (T4); e) Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 467/Pdt/2000/PT.Smg tanggal 21 Februari 2001 yang amarnya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor: 07/Pdt.G/2000/PN.Pwr tanggal 17 Juli 2000 (T5); f) Foto copy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 960 K/PDT/2002 tanggal 18 September 2006 yang amarnya menyatakan tanah sengketa adalah tanah Negara, rumah dan bangunan diatasnya adalah harta peninggalan alm.Tn.GLG (T6); g) Foto copy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 307 PK/Pdt/2009 tanggal 11 Maret 2010 yang amarnya menolak permohonan peninjauan kembali dari pemohon (T7);
42
h) Foto copy sertifikat Hak Guna Bangunan No. 776 atas nama pemegag hak Ny.Ch dkk (T8); i) Foto copy surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional
Propinsi
Jawa
Tengah
nomor:
SK.10/Pbt/BPN.33/2011 tanggal 25 April 2011 (T9); j) Foto Copy dari foto copy Surat No.594/2.3-26-630.1/X/2011 tertanggal 11 oktober 2011 dari kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo (T10) k) Foto copy dari foto copy dokumen keluarga silsilah marga GOketurunan alm.Tn.GLG (T11); l) Foto copy dari foto copy surat pernyataan Tn.TH tertanggal 12 September 2011 dan surat pernyataan Tn.WH tertanggal 14 September 2011 (T12); m) Foto copy Duplik Turut Tergugat IV dan jawaban atas gugatan Penggugat Rekonvensi perkara nomor: 08/Pdt.G/2011/PN.Pwr tanggal 26 oktober 2011 (T13); n) Foto copy Peraturan Undang-Undang Pokok Agraria No.5 Tahun1960 Pasal 1 ketentuan konvensi dn Pasal 21 (T14); o) Foto Copy dari foto copy Keputusan Presiden No. 32 tahun 1979 (T15); p) Foto Copy dari foto copy Permendagri No. 3 tahun 1979 (T16); q) Foto Copy dari foto copy Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 khususnya Pasal 4 ayat (1) ( T17); r) Foto Copy dari foto copy surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 66/I/SKPT/1980 tertanggal 3 Maret 1980 dari Kepala Kantor Agraria Purworejo (T18); Tergugat dalam memperkuat dan mempertahankan dalildalilnya mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, yaitu :
43
a) Komarudin Saksi menyatakan bahwa: (1) Tanah yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah tanah di Jl. Kemuning No. 9 Purworejo; (2) Tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat dan yang membayar pajak adalah Tergugat, saksi mengetahui karena saksi pernah disuruh untuk membayar pajak tanah sengketa; (3) Tidak mengetahui luas tanah sengketa tetapi mengetahui batas-batas tanah sengket, yaitu: Utara: dengan jalan, Timur: Handoyo, Barat: dahulu TK Penabur, Selatan: Handoyo; (4) Tidak mengetahui asal usul tanah sengketa; (5) Tidak mengetahui silsilah keluarga Tergugat, namun mengetahui bapak dari Tergugat yaitu alm.Tn.KPH tetapi tidak mengetahui istri alm.Tn.KPH dan juga anak-anaknya; (6) Diatas tanah sengketa ada sebuah rumah dan kebun pisang; b) Amat Badrin Saksi menyatakan bahwa: (1) Tanah yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah tanah di Jl. Kemuning No. 9 Purworejo; (2) Luas tanah sengketa sekitar 300 m2, namun tidak mengetahui batas-batas tanah sengeta dengan jelas; (3) Di dalam tanah sengketa terdapat gudang, garasi, alat-alat rumah dan berdiri sebuah bangunan rumah; (4) Saksi tidak mengetahui asal usul tanah dan saudarasaudara Tergugat; (5) Rumah di atas tanah sengketa ditempati oleh anak Tergugat; 3) Pembuktian Turut Tergugat IV
44
a) Foto copy Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pokok-pokok Kebijakan dalam rangka pemberian hak baru atas tana asal konversi hak-hak Barat (TT.IV1); b) Foto copy Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 3 tahun 1979 tentang
Ketentuan-ketentua
mengenai
permohonan
dan
pemberian hak baru atas tanah asal konversi hak-hak barat (TT.IV2); c) Foto copy surat Direktur Jenderal Agraria a.n Menteri Dalam Negeri tanggal 30 Agustus 1979 nomor: Btu.8/356/8/1979 perihal Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1979 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1979 (TT.IV3); d) Foto copy dari Foto copy salinan akta pelepasan hak, tanggal 7 Oktober 2005 No.2, Notaris Subagio Rahardjo, SH (TT.IV4); e) Foto copy dari Foto copy salinan akta kuasa untuk memisah bagikan, tanggal 7 Oktober 2005 No.3, Notaris Subagio Rahardjo, SH (TT.IV5); f. Kesimpulan Para Penggugat, Tergugat dan turut Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 7 Desember 2011. g. Pertimbangan Hukum 1) Perubahan posisi Penggugat VI, VII, VIII, IX dan X menjadi turut Tergugat dalam replik Penggugat dikabulkan dengan pertimbangan hukum pasal 127 Rv dan panduan teknis peradilan MA (buku II); 2) Eksepsi yang menyatakan bahwa subyek hukum Tergugat tidak jelas dan kurang. Majelis hakim berpendapat jika konsistensi subyek hukum dalam suatu perkara bukanlah materi dari suatu eksepsi. Mengenai pelepasan hak waris sudah memasuki pokok perkara; 3) Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor: 07/Pdt.G/2000/PN, Putusan
Pengadilan
Tinggi
Semarang
Nomor:
467/Pdt/2000/PT.Smg, Putusan Mahkamah Agung Republik
45
Indonesia Nomor: 960 K/PDT/2000, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 307 PK/Pdt/2009
yang telah
berkekuatan hukum tetap dapat dilakukan eksekusi mengingat dalam amarnya terdapat urgensi eksekusinya, yaitu melindungi kepentingan para Penggugat dan juga kepentingan para Tergugat untuk mendapatkan hak atas tanah dan bangunan obyek sengketa dan merupakan suatu rangkaian yang erat hubungannya dengan gugatan Nomor 08/Pdt.G/2000/PN.Pwr; 4) Putusan
Nomor:
08/Pdt.G/2000/PN.Pwr
dapat
dilaksanakan
terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum biasa maupun luar biasa berdasarkan pada ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR huruf b yaitu ada keputusan yang sudah mempunyai kekuatan pasti sebelumnya yang menguntungkan pihak Penggugat dan ada hubungannya dengan gugatan yng bersankutan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor: 3 tahun 2000 huruf f yaitu gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan mempuyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan; 5) Mengenai status obyek sengketa dan ahli warisnya sudah ditetapkan statusnya dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Majelis hakim tidak berwenang untuk menilai dan memeriksa materi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. h. Amar Putusan Pengadilan Negeri 1) Menolak eksepsi Tergugat dan turut Tergugat IV; 2) Mengabukan gugatan Penggugat untuk sebagaian; 3) Menyatakan bahwa tanah sengketa adalah hak yang dikuasai langsung oleh Negara; 4) Menyatakan bahwa rumah dan bangunan yang berdiri di atas tanah sengketa tersebut adalah harta peninggalan almarhum Tn.GLG; 5) Menyatakan bahwa para Penggugat, Tergugat, para Tergugat I, II, III, V, VI. VII, VIII, IX adalah ahli waris dari alm. Tn.GLG, yang
46
berama-sama berhak atas tanah dan bangunan yang berdiri di atas tanah sengketa; 6) Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah dan bagunan obyek sengketa, untuk selanjutya dilakukan pengurusan secara bersama-sama oleh ahli waris alm. Tn.GLG guna diproses dan diterbitkan sertifikat hak atas tanah sengketa tersebut, yang kemudian dibagi waris menurut bagian maing-masing, dan bila tidak bisa dibagi secara in natura, maka agar dijual lelang dan hasilnya dibagi kepada para ahli waris; 7) Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun ada upaya hukum biasa maupun luar biasa; 8) Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan sebagainya; 9) Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya; 10) Menghukum Tergugat konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membyar biaya perkara sebesar Rp. 1.151.000,- ( Seratus juta seratus lima puluh atu ribu rupiah); Putusan hakim dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2011 oleh Estafana Purwanto, SH, sebagai hakim ketua, Ernila Widikartikawati, SH dan Mardiana Sari, SH. MH masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 januari 2012 oleh hakim ketua tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota yang dibantu oleh Purnomo, SH sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh kuasa para Penggugat, kuasa Tergugat dan turu Tergugat IV. 5. Permohonan Eksekusi Putusan Serta merta Permohonan eksekusi putusan serta merta dalam perkara ini dilakukan oleh Sukriyadi, SH dan Ita Meigavitri, SH. MH sebagai kuasa hukum Pemohon eksekusi tertanggal 5 Februari 2012 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 8 Februari 2012. Permohonan eksekusi ini diajukan agar putsan dapat dilaksanakan terlebih
47
dahulu meskipun pihak tereksekusi mengajukan upaya hukum, karena pihak tereksekusi tidak mau menyerahkan objek sengketa secara sukarela. Sebelum mengabulkan permohonan eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Purworejo
terlebih
dahulu
mempelajari
berkas
perkara
sebelum
mengabulkan atau menolak permohonan eksekusi putusan serta merta tersebut. B. Pembahasan Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis di Pengadilan Negeri Purworejo melalui wawancara dengan jurusita pengadilan Negeri Purworejo dan setelah mempelajari berkas perkara perdata Nomor 08/Pdt.G/2011/PN. Pwr, dan kemudian dihubungkan dengan peraturan yang mengatur tentang putusan serta merta yaitu Pasal 180 HIR, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2000, bahan pustaka, beserta literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, maka penulis akan mengemukakan tentang pembahasan hasil penelitian sebagai berikut : 1. Prosedur eksekusi putusan serta merta a. Ijin Eksekusi Putusan Serta Merta kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sebelum menjalankan eksekusi putusan serta merta Pengadilan Negeri meminta ijin kepada Ketua Pengadilan Tinggi. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2000 yang menyatakan bahwa “Setelah putusan serta merta dijatuhkan oleh hakim pengadilan negeri atau hakim pengadilan agama, maka selambat-lambatnya 30 hari setelah diucapkan, turunan putusan yang sah dikirimkan ke Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama.” Ketua Pengadilan Negeri Purworejo meminta ijin kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah disertai dengan berkas perkara Nomor:
08/Pdt.G/2011/PN.Pwr,
Putusan
Pengadilan
Negeri
Purworejo Nomor: 08/Pdt.G/2011//PN.Pwr tanggal 4 Januari 2012, Permohonan Eksekusi yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 5 Februari 2012, serta pendapat Ketua
48
Pengadilan Negeri Purworejo mengenai permohonan eksekusi Putusan Serta Merta dalam perkara Nomor 08/Pdt.G/2011/PN.Pwr. Ketua Pegadilan Tinggi Jawa Tengah mengeluarkan surat ijin pelaksanaan eksekusi putusan serta merta tanggal 21 Februari 2012 dengan nomor: W12-U/116/PDT.00/II/2012 yang isinya mengijinkan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo menjalankan eksekusi putusan serta merta b. Penetapan Ketua Pegadilan Negeri Penetapan dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Purworejo setelah mendapatkan ijin dari Ketua Pegadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 21 Februari 2012 dengan nomor: W12-U/116/PDT.00/II/2012. Ketua
Pengadilan
Negeri
purworejo
dalam
penetapannya
memerinthkan kepada juru sita atau digantikan wakilnya untuk memanggil Tergugat, agar datang menghadap Ketua Pengadilan Negeri Purworejo untuk diberikan teguran/aanmaning. Aanmaning dilakukan agar pihak Tergugat/Termohon eksekusi menjalankan putusan pengadilan Negeri Purworejo Nomor 08/Pdt.G/2011/PN.Pwr tanggal 4 Januari 2012 dalam tempo 8 hari. c. Teguran/Aanmaning Aanmaning ditunjukkan kepada pihak Termohon eksekusi agar melaksanakan amar putusan pengadilan Negeri Purworejo Nomor 08/Pdt.G/2011/PN.Pwr tanggal 4 Januari 2012 dalam tempo 8 hari setelah diberitahukan aanmaning ini. Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Sebelum melakukan aanmaning
megeluarkan
01/Pen/Pdt/Aan/VI/2012/PN.Pwr
penetapan untuk
melakukan
nomor: aanmaning
terhadap Termohon eksekusi putusan serta merta. Aanmaning dalam perkara ini di lalukan 2 (dua) kali, yaitu: 1) Aanmaning yang pertama tanggal 25 Juni 2012. Termohon Eksekusi diberi peringatan oleh Ketua Pengadilan Negeri Purworejo agar pada hari kamis, tanggal 12 Juli 2012, pukul
49
09.00 WIB menghadap Ketua Pengadilan Negeri Purworejo, untuk diberi teguran agar Termohon eksekusi melaksanakan isi putusan
Pengadilan
Negeri
Purworejo
nomor
08/Pdt.G/2011/PN.Pwr tanggal 4 Januari 2012 secara sukarela dalam tempo 8 hari sejak adanya teguran ini. 2) Aanmaning yang kedua tanggal 12 Juli Termohon Eksekusi diberi peringatan oleh Ketua Pengadilan Negeri Purworejo agar pada hari kamis, tanggal 2 Agustus 2012, pukul 09.00 WIB menghadap Ketua Pengadilan Negeri Purworejo, untuk diberi teguran agar Termohon eksekusi melaksanakan isi putusan Pengadilan Negeri Purworejo nomor 08/Pdt.G/2011/PN.Pwr tanggal 4 Januari 2012 secara sukarela dalam tempo 8 hari sejak adanya teguran ini. Aanmaning yang pertama hanya dihadiri oleh Turut Termohon IV (Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo) dan pada aanmaning yang kedua dihadiri oleh Iwan Hartono dengan menunjukkan surat kuasa insidentil dari Termohon eksekusi, dan untuk Termohon dan turut Termohon yang lain walaupun telah dipanggil secara patut dan sah untuk menghadap Ketua Pengadilan Negeri Purworejo, akan tetapi tidak hadir dan tidak melaksanakan amar putusan tersebut. d. Pernyataan Kesanggupan Reeksekusi dari Kuasa Hukum Pemohon Eksekusi Pemohon eksekusi sebelum menyerahkan barang jaminan membuat surat pernyataan yang isinya kesangupan Pemohon eksekusi untuk mengembalikan objek eksekusi kepada Termohon eksekusi apabila putusan hakim pada tingkat pertama dibatalkan oleh putusan hakim
yang
lebih
tinggi.
Namun
dalam
perkara
nomor:
08/Pdt.G/2011/PN.Pwr di Pengadilan Negeri Purworejo tidak menggunakan surat pernyataan kesanggupan Reeksekusi. e. Penyerahan Barang Jaminan Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2000 dimana dalam SEMA ini
50
ditegaskan bahwa dalam pelaksanakan putusan serta merta disertai pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai objek eksekusi, Sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari putusan pengadilan Negeri dibatalkan oleh putusan pengadilan tinggi. Tanpa adanya jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta. Hal ini sesuai dengan butir 7 SEMA nomor 3 tahun 2000 yang menyebutkan Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama. Pemohon eksekusi dalam perkara nomor: 08/Pdt.G/PN.Pwr menyerahkan barang jaminan berupa satu buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil Toyota Furtuner f. nomor 5724843 nomor polisi AA 7001 AC, atas nama Agus Hartono kepada Ketua Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 4 Juni 2012. f. Penetapan Eksekusi Putusan Serta merta Ketua Pengadilan Negeri Pelaksanaan eksekusi putusan serta merta mendapat Penetapan terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri. Ketua Pengadilan Negeri Purworejo sebelum melaksanakan eksekusi putusan serta merta
mengeluarkan
penetapan
eksekusi
Nomor:
01/pen/Pdt/Eks/2012/PN.Pwr pada tanggal 11 September 2012 yang isinya menetapkan: 1) Mengabulkan permohonan Pemohon Eksekusi 2) Memeritahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Purworejo atau Jurusita/Jurusita Pnegganti dengan didampingi dua (2) orang saksi untuk melakukan eksekusi sebagaimana isi dari Putusan Pegadilan Negeri Purworejo nomor: 08/Pdt.G/2011/PN.Pwr tanggal 4 Januari terhadap sebidang anah bekas hak Eigendom Verponding nomor 150, surat hak tanah tanggal 20 Desember 1902 nomor 157 tercatat atas nama Tn.GLG, luas kurang lebih
51
374 m2, gambar situs tanggal 28 Januari 1980 nomor 451/1980 dengan batas-batas sebagai berikut: -
Sebelah Utara
: Jalan Kemuning;
-
Sebelah Selatan : B. No. 26;
-
Sebelah barat
-
Sebelah Timur : B. No. 8;
: B. No.2;
Beserta bangunan yang berdiri diatas tanah tersebut dalam keadaan kosong. Ketua Pengadilan Negeri Purworejo dalam mengeluarkan Penetapan eksekusi putusan serta merta ini telah mempelajari berkasberkas permohonan eksekusi dari pemohon eksekusi, putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 08/Pdt.G/2011/PN.Pwr tanggal 4 Januari 2012, ijin dari Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor W12U/116/PDT.00/II/2012
tertanggal
21
Februari
2012
perihal
permohonan eksekusi putusan serta merta. g. Pelaksanaan Eksekusi Putusan Serta Merta Eksekusi putusan serta merta dilaksanakan setelah adanya penetapan pelaksanaan eksekusi putusan serta merta dari Ketua Pengadilan Negeri Purworejo. Eksekusi Putusan serta merta nomor 08/Pdt.G/2011/PN.Pwr dilaksanakan pada tanggal 18 September 2012 dilakukan oleh Nining Rochati, SH Panitera Pengadilan Negeri Purworejo dengan disertai dengan 2 orang saksi yang keduanya adalah Pegawai Pengadilan Negeri Purworejo. Eksekusi juga melibatkan pihak-pihak lain di luar Pengadilan Negeri Purworejo, yaitu aparat keamanan dari Polres dan polsek Purworejo selain itu juga petugas dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Purworejo. Eksekutor
sebelum
menuju
lokasi
eksekusi
Panitera
Pengadilan Negeri Purworejo bersama Kuasa Pemohon eksekusi dengan didampingi oleh aparat kepolisian dan petugas Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Purworejo melapor secara lisan ke Balai Kelurahan Purworejo bahwa akan melaksanakan eksekusi.
52
Selanjutnya secara bersama-sama dengan dua (2) orang staf kelurahan menuju lokasi obyek eksekusi. Setelah berada dilokasi membaca penetapan
Ketua
Pengdilan
Negeri
Purworejo
nomor
01/Pen/Pdt/Eks/2012/PN.Pwr tanggal 11 sempetmber 2012 yang disaksikan oleh khalayak ramai. Eksekusi juga dihadiri oleh Termohon eksekusi yang diwakilkan oleh kuasa insidensil beserta beberapa kerabatnya. Eksekusi dilakukan dengan cara membongkar paksa gembok pintu dan mengekuarkan barang-barang milik Termohon, selanjutnya barang-barang terebut diangkut ke tempat sesuai permintaan Termohon. Kemudian petugas dari Kantor Pertanahan kabupaten Perworejo melakukan pengukuran batas-batas obyek sengketa dan menutupnya dengan triplek. Selanjutnya gerbang ditutup kembali dan diberi segel oleh Pengadilan Negeri Purworejo. Kemudian panitera Pengadilan Negeri Purworejo membuat berita acara eksekusi yang ditandatangani oleh dua orang saksi. 2. Hambatan Menjalankan Eksekusi Putusan Serta Merta Nomor: 08/Pdt.G/2011/PN.Pwr Pelaksanaan 08/Pdt.G/2011/PN.Pwr
eksekusi tidak
putusan ditemukan
serta
merta
Nomor:
hambatan
yang
menunda
pelaksanaan eksekusi putusan serta merta tersebut. Namun, dari hasil wawancara terdapat hambatan dalam melaksanaan putusan serta merta ini yaitu: a) Pihak Termohon keberatan dengan adanya pelaksanaan eksekusi terhadap obyek sengketa yang dikuasai oleh Termohon. Keberatan ini dituangkan dalam surat keberatan atas eksekusi perkara Nomor 08/Pdt.G/2011/PN.Pwr yang ditandatangani oleh Tergugat dan Iwan Hartono selaku penerima kuasa dari Tergugat tanggal 1 Agustus 2012. Pengadilan Negeri Purworejo mengatasi hambatan ini dengan meminta bantuan kepada Aparat keamanan dari Polres dan Polsek
53
Purworjo untuk mengamankan situasi dilokasi eksekusi. Hal ini dilakukan oleh Pengadilan Negeri Purworejo apabila terjadi perlawanan dari pihak Tereksekusi yang mengakibatkan kekacauan. Mengingat pihak Tereksekusi sejak awal sudah menyatakan keberatannya
atas
pelaksanaan
eksekusi
perkara
nomor
08/Pdt.G/2011/PN.Pwr. b) Terjadi ketegangan antara Panitera dan aparat keamanan dengan Termohon Eksekusi. Pihak
Termohon
Eksekusi
menghalangi
eksekutor
mengeksekusi obyek sengketa degan cara mengunci rumah obyek sengketa dengan gembok, sehingga eksekutor tidak bisa memasuki tanag beserta rumah sengketa. Masalah ini diatasi oleh panitera dengan berbicara secara baik-baik terlebih dahulu kepada Termohon Eksekusi, namun pihak Termohon eksekusi tetap tidak mau menyerahkan kunci gembok rumah tersebut. Akhirnya dengan terpaksa pihak Aparat Keamanan turun tangan dengan membongkar paksa gembok rumah tersebut dan mengeluarkan barang-barang milik Termohon eksekusi hingga menimbulkan kericuhan. c) Termohon ekekusi tidak bersedia meninggalkan tanah beserta rumah sengketa. Pihak Tereksekusi masih tetap tidak mau meninggalkan tanah beserta rumah sengketa, tereksekusi tetap bertahan di depan obyek sengketa bersama dengan barang-barang milik Termohon eksekusi yang sudah dikeluarkan. Hambatan ini diatasi dengan cara Pengadilan Negeri Purworejo menjadi perantara antara Pemohon eksekusi dengan Termohon eksekusi. Pemohon eksekusi menawarkan bantuan dengan menyediakan kendaraan untuk mengangkut barang-barang ketempat yang ditunjuk oleh Termohon eksekusi. Akhirnya Termohon eksekusi menerima bantuan dari Pemohon eksekusi dan bersedia meninggalkan tanah beserta rumah sengketa. Kemudin barang-barang Termohon
54
diangkut dengan kendaraan yang telah disediakan Pemohon ke alamat yang telah ditunjuk oleh Termohon.
