BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

32

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. GAMBARAN OBYEK LOKASI 1. Deskripsi Lokasi Penelitian Badan Lingkungan Hidup (BLH) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan Lembaga Teknis daerah yang bertugas membantu Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Bidang

Lingkungan Hidup. BLH Propinsi DIY beralamat di Jalan Tentara Rakyat

Mataram No. 53 Yogyakakarta. Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa

Yogyakarta mempunyai tugas :

a. Menyusun program di bidang pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan

rencana strategis pemerintah daerah.

b.Merumuskan

kebijaksanaan

teknis

di

bidang

pengendalian

dampak

lingkungan.

c. Melaksanakan

pengendalian

pencemaran

dan

kerusakan

lingkungan,

pemulihan kualitas lingkungan.

d.Melaksanakan

pelayanan

penunjangan

terhadap

penyelenggaraan

pengendalian lingkungan oleh instansi di lingkungan pemerintah daerah.

e. Memfasilitasi

penyelenggaran

pengendalian

lingkungan

pemerintah

kabupaten / kota.

f. Memberdayakan aparatur dan menjalin hubungan kerja dengan mitra kerja

dibidang pengendalian lingkungan.

g.Menyelenggarakan kegiatan ketata-usahaan

Dengan adanya lembaga teknis daerah ini dapat menangani masalah-

masalah kerusakan lingkungan yang terjadi Di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sehingga keberadaan institusi ini sangatlah penting demi terciptanya lingkungan

hidup yang sehat.

commit to user


digilib.uns.ac.id

33

2. Visi dan Misi Badan Lingkungan Hidup Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai ciri sangat khas karena keberadaan Kraton Yogyakarta yang tidak bisa dilepaskan dengan jalannya pengelolaan pemerintahan sekarang ini. Kraton merupakan warisan budaya berharga yang dapat dijadikan acuan dalam mengkaji konsep-konsep dasar pengelolaan lingkungan hidup. Kraton Yogyakarta merupakan salah satu pusat kebudayaan jawa, secara jelas merumuskan visi dan misi pengelolaan lingkungan hidup yang dirumuskan dengan kalimat Hamemayu Hayuning Bawana yang kemudian diadopsi oleh Pemerintah Propinsi DIY sebagai dasar filosofi pembangunan daerah Propinsi DIY yang berarti Hamemayu Hayuning Bawono yang berarti menjunjung tinggi kelestarian dunia. Merupakan cita-cita luhur untuk menyempurnakan tata nilai kehidupan masyarakat khususnya di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan nilai budaya daerah yang perlu dilestarikan dan

dikembangkan. Badan Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung tugas

gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang lingkungan

hidup, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan

bertanggungjawab kepada Gubernur

melalui Sekretaris Daerah. Dalam

operasionalnya BLH Propinsi DIY mempunyai Visi, Visi merupakan gambaran

masa depan mau jadi apa lembaga kedepan. Menentukan visi berarti menentukan

tujuan dan cita-cita yang ingin dicapai sedangkan Visi BLH Propinsi DIY adalah

Lestarinya fungsi lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan.

Maksudnya adalah pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan

mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan adalah pembangunan

berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Lestarinya fungsi lingkungan

hidup yang merupakan tujuan pengelolaan lingkungan hidup mendai tumpuan

terlaksananya pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, sejak awal

commit to user


digilib.uns.ac.id

34

perencanaan usaha dan/atau kegiatan sudah harus memperkirakan perubahan rona

lingkungan hidup akibat pembentukan suatu kondisi lingkungan hidup yang baru,

baik yang menguntungkan maupun yang merugikan, yang timbul sebagai akibat

diselenggarakannya usaha dan/atau kegiatan pembangunan.

Selain itu, BLH Propinsi DIY mempunyai Misi. Misi adalah apa yang bisa

dilakukan untuk mencapai gambaran masa depan (visi). Misi merupakan langkah-

langkah dan strategi apa untuk mencapai visi kita Sedangkan Misi BLH Propinsi

DIY adalah :

a. Mendorong peningkatan kualitas manajemen dan aparat badan.

b. Mewujudkan sinkronisasi program penyelenggaraan pengelolaan lingkungan

hidup antar kabupaten/kota dan pemangku kepentingan.

c. Meningkatkan kemampuan, kesadaran partisipasi dan kepedulian para

pemangku kepentingan dalam mendukung pelestarian fungsi lingkungan

hidup.

d. Memfasilitasi kegiatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

serta pelaksanaan penegakan hukum lingkungan hidup.

3. Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas dan fungsi yang berkaitan

dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan Lingkungan Hidup seperti yang

tertera pada peraturan daerah Propinsi daerah Istimewa yogyakarta Nomor 7 tahun 2008 Tentang Organisasi dan tata kerja inspektorat, badan perencanaan pembangunan Daerah, lembaga teknis daerah dan satuan polisi pamong praja. Sebagaimana yang tercantum pada Pasal 23 Badan Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah di bidang lingkungan hidup dan bertanggungjawab kepada gubernur melalui sekertaris daerah. Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup sesuai Pasal 24. Untuk melaksanakan tugas

commit to user


digilib.uns.ac.id

35

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Badan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi: a. penyusunan program di bidang lingkungan hidup; b. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup; c. pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pemulihan kualitas lingkungan hidup, konservasi lingkungan; d. pembinaan pengendalian lingkungan pada instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan swasta di Daerah; e. penyelenggaraan koordinasi perijinan bidang lingkungan hidup. f. penyelenggaraan kajian dan penataan lingkungan; g. pembinaan dan pengembangan laboratorium lingkungan hidup; h. pemberian fasilitasi penyelenggaraan pengendalian lingkungan hidup Pemerintah Kabupaten/Kota; i. pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang lingkungan hidup; j. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan. k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya Arah kebijakan Badan Lingkungan Hidup Propinsi DIY pada Tahun 2013 dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup diarahkan untuk : 1) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan 2) Meningkatkan efektifitas perlindungan sumber daya alam dan fungsi lingkungan 3) Mendorong pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana 4)

Mendorong pemanfaatan lingkungan hidup yang harmoni dengan daya dukung dan daya tampungnya

5) Mengembangkan dan meningkatkan sistem hukum lingkungan untuk menjamin

commit to user


digilib.uns.ac.id

36

terlaksananya supremasi hukum. 6) Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan dalam pengelolaan lingkungan 7) Mengembangkan sistem dan aksesibilitas informasi lingkungan 8) Meningkatkan peranserta para pemangku kepentingan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup Struktur atau Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup menurut Pasal 26 peraturan daerah Propinsi daerah Istimewa yogyakarta Nomor 7 tahun 2008 Tentang Organisasi dan tata kerja inspektorat, badan perencanaan pembangunan Daerah, lembaga teknis daerah dan satuan polisi pamong praja Propinsi daerah Istimewa yogyakarta Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural pada Badan Lingkungan Hidup Propinsi DIY adalah : Unsur Organisasi Badan Lingkungan Hidup, terdiri dari : a) Pimpinan : Kepala Badan. b) Sekretariat, terdiri dari: (1) Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi; (2) Subbagian Keuangan; (3) Subbagian Umum. c)

Bidang Pengembangan Kapasitas, terdiri dari: (1) Subbidang

Pengembangan

Sumber

Daya

Manusia

dan

Kelembagaan Lingkungan; (2) Subbidang Pengembangan Laboratorium Lingkungan. d) Bidang Pengendalian Perusakan dan Konservasi Lingkungan, terdiri dari: (1) Subbidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan; (2) Subbidang Konservasi Lingkungan. e)

Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, terdiri dari:

commit to user


digilib.uns.ac.id

37

(1) Subbidang Pengendalian Pencemaran Udara; (2) Subbidang Pengendalian Pencemaran Air, Tanah, serta Bahan Berbahaya dan Beracun. f)

Bidang Penaatan dan Kajian Lingkungan, terdiri dari: (1) Subbidang Penaatan Lingkungan; (2) Subbidang Kajian Lingkungan.

g) Kelompok Jabatan Fungsional Masing-masing Sub Bagian dan Sub Bidang mempunyai tugas dan fungsinya sendiri, namun tetap secara bersinergi diarahkan untuk mencapai tujuan yang diharapkan bersama agar tetap efektif dan efisien. Tugas dan fungsi dari masing-masing Sub Bagian dan Sub Bidang secara garis besar adalah sebagai berikut: (1)

Kepala Sub bagian Program, Data dan Teknologi Informasi mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan dan evaluasi program, pengembangan data dan sistem teknologi informasi.

(2)

Kepala Sub bagian Keuangan mempunyai tugas mengelola keuangan Badan

(3)

Kepala Subbagian Umum mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, kerumah

tanggaan,

pengelolaan

barang,

kepegawaian,

kehumasan,

kepustakaan, efisiensi dan tatalaksana Badan. (4)

Kepala Bidang Pengendalian Perusakan dan Konservasi Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pengendalian perusakan dan konservasi lingkungan.

(5)

Kepala Subbidang Pengendalian Perusakan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pengendalian kerusakan lingkungan. Untuk melaksanakan tugas tersebut.

(6)

Kepala Sub bidang Konservasi Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan Konservasi Lingkungan. Untuk melaksanakan tugas tersebut.

commit to user


digilib.uns.ac.id

38

(7)

Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pengendalian pencemaran udara, air, tanah serta Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

(8)

Kepala Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Udara mempunyai tugas melaksanakan pengendalian pencemaran udara.

(9)

Kepala Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Air dan Tanah serta Bahan Berbahaya dan Beracun mempunyai tugas melaksanakan pengendalian pencemaran air, tanah serta Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

(10) Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas mempunyai tugas melaksanakan pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kelembagaan bidang lingkungan hidup serta pengembangan kapasitas laboratorium lingkungan. (11) Kepala Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumberdaya manusia di bidang lingkungan hidup serta pemberdayaan dan fasilitasi organisasi/lembaga masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan hidup. (12) Kepala Sub Bidang Pengembangan Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan laboratorium lingkungan hidup. Subbidang Pengembangan Laboratorium Lingkungan mempunyaitugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan laboratorium lingkungan hidup. (13) Kepala Bidang Penaatan dan Kajian Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penaatan hukum dan kajian lingkungan. (14) Kepala Subbidang Penaatan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan fasilitasi penaatan lingkungan. (15) Kepala Subbidang Kajian Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian lingkungan hidup.

commit to user


digilib.uns.ac.id

39

Kepala Ir. Joko Wuryantoro, M.SI. Sekertaris Maladi, MM

Kelompok jabatan fungsional

Sub Bagian Umum Dra. Sri Mulyani

Bidang pengembangan Kapasitas Ir. Kuncara, M.MA Sub Bidang pengembangan SDM dan Kelembagaan Ir. Antonius Haryono, MT Sub Bidang Pengembangan laboraturium Lingkungan Ir. Sri Lestari, M.Si

Bidang pengendalian dan perusakan dan konservasi lingkungan Drs. Bambang Wahyu Indriya Sub Bidang pengendalian perusakan lingkungan Heni Nursilawati

Sub Bagian Keuangan Dra. Siti Nurhayati

Bidang Pencemaran lingkungan Drs. Y Agus setianto, M.Si Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Udara Bledug Bernanti DS S.Si

Sub Bidang pengendalian konservasi Lingkungan Cahyo Widayat, SH, M.Si

Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Air dan Tanah serta Bahan Berbahaya dan Beracun : Ir.

Gambar 3 : Bagan Struktur Jabatan atau Organisasi Badan Lingkungan Hidup Sumber : BLH DIY

commit to user

Sub Bagian Program data dan TI Drs. Setiawan Rineksa, MM

Bidang Penataan dan kajian lingkungan Sarjuni, SH Sub Bidang Penaatan Lingkungan : Ag Ruruh H, SH, ST, M.Kes Sub Bidang Kajian Lingkungan : Ir. Didik Sulistyo Putro, M.Si


digilib.uns.ac.id

40

B. Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan oleh Badan Lingkungan Hidup di Daerah Istimewa Yogyakarta 1. Pengawasan pencemaran lingkungan oleh Badan Lingkungan Hidup di Daerah Istimewa Yogyakarta Pengawasan merupakan langkah pereventif dalam rangka penegakan hukum administrasi (handhaving van het bestuursrecht) merupakan bagian dari bestuuren. Menurut P. De Haan “penegakan hukum administrasi seringkali diartikan sebagai penerapan sanksi administrasi. Sanksi merupakan penerapan alat kekuasaan sebagai reaksi sebagai pelanggaran norma hukum administrasi. Ciri khas penegakan hukum administrasi adalah paksaan (dwang)”. Sedangkan J.B.J.M ten Berge menyatakan bahwa “instrumen penegakan hukum administrasi meliputi dua hal yaitu pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk melaksanakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan”. Berdasarkan Pasal 71 ayat 1 UUPPLH yang melakukan pengawasan adalah Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian, berturut-turut pada Pasal 71 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ayat 2 dan 3 menyatakan pengendalian dampak lingkungan hidup sebagai alat pengawasan dilakukan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.

commit to user


digilib.uns.ac.id

41

a. Tipe Pengawasan Tipe

pengawasan

berkaitan

erat

dengan

tujuan

pelaksanaan

pengawasan tersebut. Terdapat 2 (dua) tipe pengawasan terhadap suatu kegiatan dan/atau usaha, yaitu pengawasan yang bersifat rutin dan pengawasan mendadak atau sering dikenal dengan Sidak. Pengawasan rutin dilakukan secara kontinyu dengan interval waktu tertentu atau berkala (misal: dilakukan setiap satu bulan sekali pada akhir bulan), sedangkan pengawasan yang bersifat mendadak (incognito) dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Pengawasan yang bersifat rutin dilakukan pada kondisi kegiatan dan/atau usaha yang sudah stabil, sedangkan Sidak dilakukan pada kegiatan dan/atau usaha yang sedang bermasalah (ada kasus lingkungan). Sidak dapat dilakukan setiap saat tergantung kebutuhan, misalnya pada jam dini hari tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak penanggung jawab usaha atau kegiatan Pengawasan juga dapat digolongkan menjadi 2 (dua) tipe yang lain, yaitu pengawasan oleh pihak penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sendiri (self monitoring) dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak lain, misalnya oleh pemerintah atau Lembaga Sawadaya Masyarakat. Self monitoring bersifat rutin dan dilakukan untuk memenuhi persyaratan izin atau peraturan yang ada. Pengawasan jenis ini memerlukan kejujuran dari pihak penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. Pengawasan yang dilakukan pemerintah biasanya tidak dilakukan secara rutin atau berkala dan bersifat sesaat, karena terbatasnya dana dan tenaga. Tujuannya adalah sebagai cross check atas hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh pihak penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha. Dengan demikian, dapat diketahui kebenaran data self monitoring yang telah disampaikan kepada pemerintah. Pengawasan yang bersifat cross check ini lebih baik dilakukan

commit to user


digilib.uns.ac.id

42

secara

mendadak

tanpa

memberi

tahu

pihak

pengusaha

atau

penanggungjawab kegiatan. Pelaksanaan Pengawasan pencemaran lingkungan, Badan Lingkungan Hidup Propinsi DIY dilaksanakan oleh Subbidang Penaatan Lingkungan. Adapun fungsi dari sub bidang penataan lingkungan adalah : 1) Penyusunan program Subbidang Penaatan Lingkungan; 2) Penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pedoman teknis penaatan lingkungan; 3) Pelaksanaan

pengawasan

sistem

tanggap

darurat

pencemaran/kerusakan lingkungan; 4) Penyiapan bahan pembinaan dan pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup; 5) Penyiapan bahan pelaksanaan penyelesaian kasus lingkungan; 6) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Subbidang Penaatan Lingkungan. Jenis kegiatan yang dilakukan Subbidang Penaatan Lingkungan dibagi menjadi dua yaitu : 1) Proper Proper merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Kementrial Lingkungan Hidup (KLH) untuk mendorong penaatan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan melalui instrumen informasi. Dalam kegiatan penilaian Proper Perusahaan diarahkan untuk menaati peraturan perundang-undangan melalui insentif dan disinsentif reputasi. Menerapkan /melakukan produksi bersih (cleaner production) termasuk di dalamnya mengenai konservasi energi dan air. Degan adanya Proper diharapkan dapat untuk meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan perusahaan sesuai dengan yang telah

commit to user


digilib.uns.ac.id

43

ditetapkan dalam peraturan perundangan-undangan. Selanjutnya Proper juga merupakan perwujudan transparansi dan demokratisasi dalam pengelolaan

lingkungan

di

Indonesia.

Penerapan

instrumen

ini

merupakan upaya Kementerian Negara Lingkungan Hidup untuk menerapkan sebagian dari prinsip-prinsip good governance (transparansi, berkeadilan, akuntabel, dan pelibatan masyarakat) dalam pengelolaan lingkungan. Pelaksanaan program ini dilakukan secara terintegrasi dengan melibatkan berbagai stakeholder. Mulai dari tahapan penyusunan kriteria penilaian Proper, pemilihan perusahaan, penentuan peringkat, sampai pada pengumuman peringkat kinerja kepada publik. Dengan Proper diharapkan para stakeholder dapat menyikapi secara aktif informasi tingkat

penaatan

ini,

dan

mendorong

perusahaan

untuk

lebih

meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungannya. Dengan demikian, dampak lingkungan dari kegiatan perusahaan dapat diminimalisasi. Dengan kata lain, Proper merupakan Public Disclosure Program for Environmental Compliance. Sekarang ini Proper sudah berkembang sedemikian rupa baik materi pengawasan maupun jumlah sasarannya. Hasil penilaian Proper dibagi menjadi beberapa peringkat, yaitu peringkat emas, hijau, biru, merah dan peringkat hitam. Perusahaan mendapatkan peringkat hitam apabila dari hasil pengawasan Proper tingkat ketaatannya kurang dari 50% atau mereka sengaja melakukan perbuatan dan atau melakukan kelalaian yang mengakibatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta pelanggaran terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku atau tidak melaksanakan sanksi administrasi. Peringkat merah diberikan kepada perusahaan yang hasil pengawasan Proper tingkat

commit to user


digilib.uns.ac.id

44

ketaatannya kurang dari 90 % atau mereka yang belum melakukan Upaya pengelolaan lingkungan sesuai dengan persyaratan sebagaiamana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan masih dalam tahapan melaksanakan sanksi administrasi. Untuk peringkat biru diberikan kepada perusahaan yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peringkat hijau hanya diberikan kepada perusahaan yang telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan (beyond compliance) melalui pelaksanaan sistem pengelolaan lingkungan, pemanfaatan sumber daya secara efisien melalui upaya 4R (Reduce, Reuse, Recycle, dan Recovery), dan melakukan upaya tanggung jawab sosial Corporate Social Responsibility (CSR) atau Community Development (Comdev) yang baik. Dan peringkat terbaik dari Proper adalah peringkat emas, peringkat ini dianugerahkan bagi perusahaan yang telah

secara

konsisten

menunjukkan

keunggulan

lingkungan

(environmental excellency) dalam proses produksi dan/atau jasa, melaksanakan bisnis yang beretika dan bertanggung jawab terhadap masyarakat. Hasil dari Proper tersebut adalah sebagai berikut :

NO HASIL PROPER 2013

KETERANGAN

1

Emas

1 Perusahaan (PT. Pertamina Depot Rewulu)

2

Hijau

2

Perusahaan

(PT.

Sarihusada,

Pertamina DPPU Adisucipto)

commit to user

PT.


digilib.uns.ac.id

45

3

Biru

8 Perusahaan (PT. GE. Lighting, PG. Madubaru, RSUP. Dr. Sarjito, RS. Panti Rapih, PT. Mirota KSM, Hotel Santika, Hotel Jogjakarta Plaza, PC GKBI)

4

Merah

16 Perusahaan

5

Hitam

Nol perusahan

Gambar 4 : data Proper 2013 Sumber : BLH DIY

2) Pengawasan Rutin Pengawasan

rutin

dilaksanakan

oleh

Subbidang

Penaatan

Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Propinsi DIY secara rutin dalam setahun dua kali, yaitu febuari hingga maret dan oktober november. Dalam penerapan pengawasan rutin ini Subbidang Penaatan Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Propinsi DIY menerapkan beberapa instrument yang menjadi pokok dalam pengawasan yaitu : a) Kepemilikan

dokumen

lingkungan

yaitu

AMDAL,UKL-

UPL,DPL,SPPL. b) Pelaksanakan ketentuan dalam Surat Keputusan kelayakan lingkungan sesuai Dokumen Lingkungan yang dimiliki. c) Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan lingkungan Sasaran dari pengawasan oleh BLH ini dilakukan terhadap 55 kegiatan / usaha yang berada di Propinsi yang meliputi : a) Pelayanan kesehatan terdiri dari 18 unit b) Industri 27 unit Termasuk percetakan, penggilingan batu, AMP, SPBE & peternakan

commit to user


digilib.uns.ac.id

46

c) Jasa pariwisata/hotel, 10 unit Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan tingkat ketaatan dari 55 kegiatan usaha yang diawasi diperoleh hasil: a) Taat Taat adalah apabila minimal 3 dari 4 aspek kewajiban dilaksanakan

yaitu

Dokumen

dan

Pelaporan,

sudah

Pengendalian

Pencemaran Udara, Pengendalian Pencemaran Air, Pengelolaan Limbah B3. Kegiatan usaha di Propinsi DIY yang dapat dikategorikan taat berjumlah 4 kegiatan atau usaha b) Kurang taat Suatu kegiatan atau usaha dapat dikategorikan kurang taat apabila hanya melaksanakan satu atau dua kewajiban pengelolaan lingkungan yang telah dilaksanakan. Wilayah DIY saat ini terdapat 46 kegiatan atau usaha c) Tidak taat: Kategori tidak taat apabila Semua Kewajiban belum dilaksanakan atau Belum memenuhi kewajibanya selama 3 kali pengawasan dalam periode satu tahun. Saat ini terdapat 5 kegiatan usaha 2. Pengendalian Pencemaran Lingkungan Oleh Badan Lingkungan Hidup Di Daerah Istimewa Yogyakarta Pengendalian pencemaran lingkungan oleh Kantor Badan Lingkungan Hidup Propinsi DIY meliputi 3 tahap, yaitu pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Berikut upaya yang telah dilakukan oleh Kantor Badan Lingkungan Hidup Propinsi DIY : a. Pencegahan

commit to user


digilib.uns.ac.id

47

Badan Lingkungan Hidup Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan pencegahan meliputi 3 cara, yaitu secara administratif, edukatif dan pengawasan dokumen. tiga cara dalam melakukan pencegahan, yaitu: 1) Secara Administratif (dalam hukum administrasi) Pada tahap upaya pencegahan secara administratif, Badan Lingkungan Hidup Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan peringatan atau teguran secara tertulis kepada kegiatan usaha. peringatan teguran tertulis tersebut dapat diterima dan direspon dengan baik oleh pemilik kegiatan usaha yang ada di wilayah DIY. Pengaturan mengenai teguran tertulis ini termuat dalam Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang berbunyi : “Teguran tertulis yang dilakukan Badan Lingkungan Hidup Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan penegakkan sanksi administratif yang dapat bersifat preventif yang bertujuan untuk menegakkan peraturan perundangundangan lingkungan. Teguran tertulis merupakan penegakan hukum yang dapat berisi penegakkan terhadap kegiatan yang menyangkut persyaratan perizinan, baku mutu lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan (RKL), dan sebagainya. Sanksi administratif terutama mempunyai fungsi instumental, yaitu pengendalian perbuatan terlarang. Di samping itu, sanksi administratif terutama ditujukan kepada perlindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan yang dilanggar tersebut”. Pemberian sanksi yang telah dilakukan Badan Lingkungan Hidup Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta kepada kegiatan industri di wilayah Daerah Istimewa yogyakarta seharusnya tidak hanya dengan teguran tertulis, tetapi bisa dilakukan dengan tindakan paksaan pemerintah. Karena limbah dari kegiatan industri telah mengancam dan merusak lingkungan hidup di kawasan sekitar industri tersebut. Pengaturan mengenai penegakkan sanksi ini termuat berdasarkan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi ;

commit to user


digilib.uns.ac.id

48

Pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan: a) ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup; b) dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau c) kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya. 2) Secara Edukatif Badan Lingkungan Hidup Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan upaya pencegahan secara edukatif telah melakukan penyuluhan kepada masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah kegiatan industri. Penyuluhan yang dilakukan Badan Lingkungan Hidup Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu mengenai bahaya dan dampak dari limbah industri. Penyuluhan tidak secara rutin dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Propinsi Daerah Istimewan Yogyakarta, karena masyarakat setempat tidak menanggapi dengan baik penyuluhan tersebut. bahwa penyuluhan mengenai bahaya dan dampak limbah industri masih dapat disampaikan namun tidak dapat dipahami oleh masyarakat

setempat.

Upaya

edukatif

yang

dilakukan

terkait

pengelolaan lingkungan hidup tidak hanya ditekankan pada penyuluhan saja, namun juga upaya-upaya lain yang dapat diterima masyarakat dan direspon dengan baik oleh masyarakat setempat. Upaya-upaya lain yang dilakukan Badan Lingkungan Hidup Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah : a) Membantu individu dan masyarakat mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan dalam pengelolaan, menjaga kelestarian fungsifungsi lingkungan dan memecahkan permasalahan lingkungan

commit to user


digilib.uns.ac.id

49

b) Memupuk kesadaran dan kepekaan terhadap lingkungan dan permasalahannya, melalui penyuluhan terhadap individu atau masyarakat tentang sistem nilai yang sesuai, kepekaan yang kuat atas kepedulian tentang lingkungan dan motivasi untuk secara aktif berpartisipasi terhadap pelestarian fungsi-fungsi lingkungan dan pencegahan kerusakan lingkungan. 3) Pengawasan Dokumen Pengawasan dokumen melalui UKL-UPL dan AMDAL dilakukan untuk mengendalikan kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan. Kegiatan ini ditempuh dengan diwajibkannya pemrakarsa untuk menyusun dokumen AMDAL terlebih dahulu sebelum usaha dan/atau kegiatan dilaksanakan. Sedangkan bagi rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting diwajibkan menyusun dokumen UKL-UPL dan bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah jalan tetapi belum memiliki dokumen lingkungan wajib menyusun DPL. Dalam perkembangannya banyak sekali penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan beranggapan bahwa dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL atau DPL) hanya merupakan syarat untuk mendapatkan ijin–ijin yang mendukung keberlangsungan kegiatan perusahaan bukan merupakan dokumen yang dijadikan pegangan untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan selanjutnya. Oleh karena itu perlu dilakukan langkah pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan (AMDAL, UKLUPL dan DPL) yang dimiliki. Dari hasil pemantauan di lapangan, terdapat sebanyak 6 usaha dan/atau kegiatan (42,86%) yang telah melakukan pelaporan secara rutin, sedangkan 6 usaha dan/atau kegiatan (42,86%) belum melakukan pelaporan secara rutin dan 2 usaha dan/atau kegiatan (14,28%) tidak melakukan pelaporan selama dua tahun terakhir.

commit to user


digilib.uns.ac.id

50

Dari hasil evaluasi yang telah dilakukan kunjungan lapangan seluruhnya telah mempunyai dokumen lingkungan, baik itu dokumen UKL-UPL, DPL maupun DPPL, selanjutnya dari 44 usaha dan/atau kegiatan jika diklasifikasi menurut jenis usaha/kegiatannya dapat dirinci menjadi 4 klasifikasi sebagai berikut: sejumlah 12 usaha/kegiatan adalah Rumah sakit, sejumlah 3 usaha/kegiatan adalah Hotel atau Resto, sejumlah 27 usaha/kegiatan adalah Industri dan sejumlah 3 usaha/kegiatan adalah Perikanan dan Peternakan. Evaluasi yang dilakukan terhadap 44 usaha dan/atau kegiatan, dinilai dari tingkat ketaatan terhadap kepemilikan dokumen lingkungan, ketaatan dalam pengelolaan lingkungan hidup ketaatan terhadap pemantauan lingkungan hidup dan ketaatan terhadap kontinuitas pelaporan. Dari 4 hal tersebut hasil evaluasi dapat dirangkum sebagai berikut : a) Tingkat ketaatan dalam kepemilikan dokumen adalah: - Rumah sakit : dari 12 rumah sakit yang dikunjungi, maka yang telah memiliki dokumen lingkungan sejumlah 12 sehingga ketaatan 100%. - Hotel/Resto: dari 3 Hotel/Resto yang yang dikunjungi, maka yang telah memiliki dokumen sejumlah 3 sehingga ketaatan 100%. - Industri : dari 27 Industri yang dikunjungi, maka yang telah memiliki dokumen sejumlah 27 sehingga ketaatan 100%. - Perikanan dan Peternakan : dari 3 Hotel/Resto yang yang dikunjungi, maka yang telah memiliki dokumen adalah 3 sehingga ketaatan 100%. b) Tingkat ketaatan dalam pengelolaan Lingkungan Hidup adalah: - Rumah sakit:

commit to user


digilib.uns.ac.id

51

dari 12 rumah sakit yang dikunjungi, maka yang telah melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan yang tertuang dalam dokumen sejumlah 12 sehingga ketaatan 100%. - Hotel/Resto: dari 3 Hotel/Resto yang dikunjungi, maka yang telah melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan yang tertuang dalam dokumen sejumlah 2 sehingga ketaatan 66 %. - Industri : dari 27 Industri yang dikunjungi, maka yang telah melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan yang tertuang dalam dokumen sejumlah 27 sehingga ketaatan 100%. - Perikanan dan Peternakan : dari 3 Hotel/Resto yang dikunjungi, maka yang telah melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan yang tertuang dalam dokumen sejumlah 3 sehingga ketaatan 100%. c) Tingkat ketaatan dalam pemantauan Lingkungan Hidup adalah: - Rumah sakit: dari 12 rumah sakit yang dikunjungi, maka yang telah melaksanakan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan yang tertuang dalam dokumen sejumlah 12 sehingga ketaatan 100%. - Hotel/Resto: dari 3 Hotel/Resto yang dikunjungi, maka yang telah melaksanakan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan yang tertuang dalam dokumen sejumlah 2 sehingga ketaatan 66 %. - Industri :

commit to user


digilib.uns.ac.id

52

dari 27 Industri yang dikunjungi, maka yang telah melaksanakan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan yang tertuang dalam dokumen sejumlah 20 sehingga ketaatan 74 %. - Perikanan dan Peternakan : dari 3 Hotel/Resto yang dikunjungi, maka yang telah melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan yang tertuang dalam dokumen sejumlah 3 sehingga ketaatan 100%. d) Tingkat ketaatan dalam pelaporan adalah: - Rumah sakit: dari 12 rumah sakit yang dikunjungi, maka yang telah melaksanakan pelaporan sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan sejumlah 3 sehingga ketaatan 25%. - Hotel/Resto: dari 3 Hotel/Resto yang dikunjungi, maka yang telah melaksanakan pelaporan sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan sejumlah 0 sehingga ketaatan 0 %. - Industri : dari 27 Industri yang dikunjungi, maka yang telah melaksanakan pelaporan sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan sejumlah 14 sehingga ketaatan 52 %. - Perikanan dan Peternakan : dari 3 Hotel/Resto yang dikunjungi, maka yang telah melaksanakan pelaporan sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor

commit to user


digilib.uns.ac.id

53

45 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan sejumlah 3 sehingga ketaatan 100%. Pelestarian fungsi lingkungan hidup yang merupakan tujuan pengelolaan lingkungan

hidup

menjadi

tumpuan

keberlangsungan

pembangunan

berkelanjutan. Oleh karena itu sejak awal perencanaan usaha dan/atau kegiatan sudah harus melakukan prakiraan dampak dengan melakukan kajian pada perubahan rona lingkungan hidup akibat pembentukan suatu kondisi lingkungan yang baru, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan. Menyadari hal tersebut, maka sebagai upaya preventif dalam rangka pengendalian

dampak

lingkungan

hidup

terhadap

konsekuensi

dari

dilaksanakannya pembangunan perlu dilakukan suatu kajian/studi Anaisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal. Amdal adalah merupakan salah satu instrumen pengendali, yaitu sebagai perangkat preventif dalam pencegahan pencemaran lingkungan hidup, karena Amdal adalah merupakan kajian mengenai dampak penting terhadap suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan. Penilaian dokumen Amdal dilakukan oleh Komisi penilai Amdal yang sudah berlisensi. Untuk penilaian dokumen Amdal yang kegiatannya berada di wilayah kabupaten/kota, maka kewenangan penilaian ada di Komisi Penilai Amdal kabupaten/kota yang berlisensi. Sedangkan apabila kabupaten/kota belum memiliki Komisi Penilai Amdal yang berlisensi, maka penilaiannya dilimpahkan kepada Komisi Penilai Amdal Propinsi (sesuai Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010 tentang Persyaratan dan

commit to user


digilib.uns.ac.id

54

Tata Laksana Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota). b. Penanggulangan 1) Penanggulangan secara administratif Penanggulangan

secara

administratif

terhadap

pencemaran

lingkungan merupakan tugas pemerintah, yaitu dengan membuat peraturan-peraturan atau undang-undang. Beberapa peraturan yang telah dikeluarkan, antara lain sebagai berikut : a) Pabrik tidak boleh menghasilkan produk barang yang dapat mencemari lingkungan. Misalnya, pabrik pembuat lemari es, AC dan sprayer tidak boleh menghasilkan produk yang menggunakan gas CFC sehingga dapat menyebabkan penipisan dan berlubangnya lapisan ozon di stratofer. b) Industri harus memiliki unit-unit pengolahan limbah (padat, cair, dan gas) sehingga limbah yang dibuang ke lingkungan sudah terbebas dari zat-zat yang membahayakan lingkungan. c) Pembuangan sampah dari pabrik harus dilakukan ke tempat-tempat tertentu yang jauh dari pemukiman. d) Sebelum dilakukan pembangunan pabrik atau proyek-proyek industri harus dilakukan analisis mengenai dampak lingkungan amdal. e) Pemerintah mengeluarkan buku mutu lingkungan, artinya standar untuk menentukan mutu suatu lingkungan. Untuk lingkungan air ditentukan baku mutu air, sedangkan untuk lingkungan udara ditentukan baku mutu udara. Dalam buku mutua air, antara lain tercantum batasan kadar bahan pencemar logam berat, misalnya fosfor dan merkuri. Didalam buku mutu udara, antara lain tercantum batasan kadar bahan pencemar, misalnya gas CO2 dan CO.

commit to user


digilib.uns.ac.id

55

Pemerintah

akan

memberikan

sanksi

kepada

pabrik

yang

menghasilkan limbah dengan bahan pencemar yang melebihi standar baku mutu. c. Pemulihan Kegiatan pemulihan yang dilakukan adalah dengan cara rehabilitasi lahan yang dilaksanakan dengan menggunakan dana APBD DIY tahun 2012 meliputi kegiatan sebagai berikut : 1)

Reklamasi Lahan Bekas Penambangan Kegiatan reklamasi lahan bekas penambangan ini difokuskan di lahan bekas penambangan mineral nonbatuan. Kegiatan reklamasi ini diharapkan mampu memulihkan kembali fungsi lahan yang telah rusak aktifitas penambangan rakyat, disamping itu juga dimaksudkan memotifasi warga untuk lebih peduli menjaga pelestarian lingkungan. Adapun Lokasi Pelaksnaaannya antara lain: (a) Dusun Ngangring, Desa Girikerto, Kecamatan Turi Kabupaten Sleman dengan luas lahan 6 Hektar danditanamai berbagai jenis bibit tanaman seperti : Sengon 800 bibit; Jati 400 bibit; Sukun 300 bibit; Mahoni 400 bibit dan Mangga 500 bibit. Dilaksanakan dengan melibatkan kelompok tani setempat.. (b) Dusun Balong, Desa Umbulharjo, Kec. Cangkringan, Kab. Sleman dengan lua slahan 1 hektar dengan ditanma brbagai jenis tanaman seperti : mangga 150 batang; Rambutan 50 batang; Kelengkeng 50 batang; Sengon 250 batang; Mahoni 150 batang; Jabon 150 batang; Bambu 200 batang dan Glirisidae 200 bibit

2)

Penanaman Pohon sekitar telaga Penanaman pohon di sekitar telaga dimaksudkan untuk menjaga kwantitas sumber air telaga dan supaya air hujan dapat tersimpan ke

commit to user


digilib.uns.ac.id

56

dalam tanah yang nantinya akan berfungsi sebagai mata air bagi air telaga. Kabupaten Gunungkidul sebagian besar daerahnya merupakan batuan karst, akibatnya Kabupaten ini memiliki banyak telaga. Pada saat musim kemarau sering mengalami kekeringan, dan tidak punya banyak air permukaan, maka telaga merupakan salah satu sumber air yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Pelaksanaan penanaman pohon ada di 3 lokasi yaitu: Telaga Poko di Kecamatan Ponjong, Telaga Jambe Anom di Kecamatan Paliyan, dan Telaga Ledok di Kecamatan Semanu. Dalam pelaksanaaanya bekerjasma dengan kelompok tani di desa sekitar telaga tersebut. Bibit tanaman yang ditanam di tiga lokasi telaga tersebut adalah jati 400 batang, nangka 200 batang, mangga 600 batang, sukun 500 batang, sirsat 300 batang. Pada penaman trsbut digunakan 20 ton pupuk organik 3)

Penanaman Pohon di Daerah Rawan Longsor Kegiatan penanaman di daerah rawan longsor merupakan salah satu usaha untuk pencegahan bencana alam., karena Salah satu penyebab terjadinya longsor adalah kurangnya penutupan lahan di dataran tinggi sehingga laju larinya tanah semakin tinggi karena tidak adanya pengikat tanah. Kegiatan ini dilaksanakan di Dusun Nglambur, Desa Sidorejo, Kec. Samigaluh, Kab. Kulonprogo, dengan ketinggian mencapai 900 mdpl. Luas lahan yang ditanmami 5 ha dengan berbagai jenis bibit tanaman seperti : sengon 1200 batang, Sonokeling 600 batang, Mahoni 600 batang, Mangga 600 batang , Petai : 600 batang

4)

Pembangunan Sumur Perespan Air Hujan (SPAH) Pembangunan Sumur Peresapan Air Hujan pada tahun 2012 sejumlah 360 (tiga ratus enam puluh) unit yang dibagikan secara langsung kepada masyarakat dengan cara swakelola terutama di daerah resapan air hujan dan daerah

commit to user


digilib.uns.ac.id

57

yang rawan dengan genangan air. Adapun prioritas lokasi pembuatan SPAH adalah di Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul. Kegiatan ini telah dilakukan secara berturutturut sejak tahun 2008. C. Hambatan dalam Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan oleh Badan Lingkungan Hidup di Daerah Istimewa Yogyakarta Serta solusinya 1. Hambatan Badan Lingkungan Hidup Propinsi DIY dalam rangka melaksankan pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan adalah sebagai berikut : a. Hambatan Badan Lingkungan Hidup Propinsi DIY dalam rangka melaksankan pengawasan pencemaran lingkungan dibagi menjadi dua yaitu 1) Internal Salah satu kendala internal dari BLH DIY adalah keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur professional untuk melakukan pengawasan. Menurut Pasal 71 ayat 2 dan 3 Undang-undang 32 tahun 2009 tentang PPLH dalam melakukan pengawasan Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis dan menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional. Namun Badan Lingkungan Hidup (BLH) Propinsi DIY dalam melakukan pengawasan

terhadap

pencemaran

lingkungan

dilaksanakan

oleh

Subbidang Penaatan Lingkungan. Hal ini terjadi karena di Lingkungan Badan lingkungan hidup Propinsi DIY saat ini belum ada pejabat pengawas lingkungan hidup.Tetapi sudah terdapat dua orang yang mengikuti pelatihan pengawasan lingkungan namun belum dilantik. Selain itu belum terpenuhinya Sumber daya manusia yang memadai

commit to user


digilib.uns.ac.id

58

karena dalam jangka setahun BLH Propinsi DIY hanya mampu melakukan pengawasan terhadap 80 perusahan sedangkan di wilayah DIY terdapat ratusan perusahan atau kegiatan industri yang menghasilkan limbah. Dengan demikian, kapasitas maupun profesionalisme mereka sebagai pengawas lingkungan hidup masih sangat terbatas 2) Eksternal a) Kurangnya kesadaran para pelaku usaha dalam hal ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selama ini para pelaku usaha kebanyakan hanya berorientasi pada keuntungan perusahaan (profit-oriented), dengan demikian anggaran yang digunakan untuk mengelola lingkungan hidup dalam perusahaan tersebut (internal-cost) menjadi terabaikan atau ditekan seminimal mungkin, walaupun sebenarnya para pelaku usaha tersebut tahu tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan. Akibatnya beban pengelolaan lingkungan harus ditanggung oleh masyarakat yang terkena dampak. b) Kurangnya partisipasi atau kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam penanganan masalah-masalah lingkungan hidup terutama dalam rangka penegakan Hukum Lingkungan. Masyarakat yang terkena dampak negatif dari kegiatan usaha biasanya enggan untuk melaporkan kepada Institusi yang berwenang. Hal ini disebabkan karena disamping ketidaktahuan tentang prosedur dan mekanisme pelaporan, juga disebabkan karena tidak mau terbebani (tidak mau dipusingkan) dengan

urusan-urusan

yang

tidak

langsung

menyentuh

kepentingannya. b. Hambatan Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Oleh Badan Lingkungan Hidup Di Daerah Istimewa Yogyakarta

commit to user


digilib.uns.ac.id

59

Dalam melaksanakan pengendalian pencemaran di wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Badan Lingkungan Hidup Propinsi DIY menemui kendala yang dapat dibedakan menjadi 2 jenis yaitu : a) Internal Hambatan Internal Badan Lingkungan Hidup DIY dalam melaksanakan tugasnya adalah keterbatasan Sumber Daya Manusia. Sumber Daya manusia didalam Badan Lingkungan Hidup Propinsi DIY untuk saat ini sangat terbatas. Sehingga dalam melakukan pengendalian pencemaran lingkungan untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta masih belum maksimal. Padahal unit kegiatan industri maupun bukan industri yang memproduksi limbah, baik limbah cair, limbah padat, maupun Limbah Bahan berbaha dan Beracun sangat banyak. Selain itu, terdapat hambatan yang lain yaitu keterbatasan anggaran. Anggaran yang dialokasikan dirasa belum mencukupi oleh karena itu masih banyak unit kegiatan industri dan non industri yang belum terjangkau untuk dilakukan pembinaan sehingga belum tercipta pengelolaan lingkungan hidup yang baik b) Eksternal (1) Pengendalian pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh Badan lingkungan

Hidup

Propinsi

Daerah

Istimewa

Yogyakarta

mengalami kendala ekternal yaitu kegiatan industri dan non industri yang berada di wilayah Propinsi DIY mengalamai dilema biaya untuk pengelolaan limbah, khususnya limbah B3. Karena di Wilayah Propinsi DIY untuk saat ini masih belum memiliki unit pengolahan limbah terpadu. Sehingga kegiatan industi kecil atau non industri contohnya puskesmas di daerah pelosok mengalami kendala untuk pengelolaan limbah medis yang bersifat infectious

commit to user


digilib.uns.ac.id

60

yang tergolong limbah B3. Sehingga limbah tersebut harus diangkut untuk dikelola di tempat pengelolaan limbah yang berada di luar wilayah DIY. (2) Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki ribuan unit

kegiatan

industri

dan

non

industri

yang

berpotensi

menghasilkan limbah yang besar khususnya limbah B3. Sedangkan Pengelolaan dari limbah tersebut salah satunya dengan diangkut ke tempat pengelolan limbah terpadu yang ada diluar Wilayah DIY. Untuk saat ini ada 2 Transporter limbah B3 yaitu PT Arah Environmental Indonesia dan Jogja prima perkasa. Dengan keadaan seperti ini maka di wilayah DIY transporter limbah sangat kurang, akibatnya banyak limbah B3 yang menumpuk menunggu untuk diangkut. (3) Tidak ada petugas khusus yang menangani pengelolaan lingkungan di perusahaan, kalaupun ada petugas sering ganti yang baru yang belum memliki pengalaman sama sekali terhadap pekerjaan tersebut (4) Limbah yang dihasilkan oleh kegiatan industri dan non industri pada akhirnya akan dimusnakan dengan alat bernama insenerator. Insenerator

adalah

alat

penghancur

sampah

atau

limbah

menggunakan pembakaran nyala api dalam suatu sistem yang terkontrol dan terisolir dari lingkungan sekitarnya. Insinerator ini merubah bentuk sampah menjadi abu, partikulat, gas, dan panas, pada suhu tinggi (100° F – 1800°F). Di wilayah Propinsi DIY saat ini tidak memiliki insenerator. Sehingga pengelolaan limbah kurang berjalan baik.

commit to user


digilib.uns.ac.id

61

2. Solusi dalam mengatasi hambatan pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan di BLH Propinsi DIY lain dengan : a. Memberi

kesempatan

pada

para

pegawai

yang

berprestasi

dan

berpengalaman untuk mengikuti Diklat Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup sebagai Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) dan mengukuhkan atau melantik para pegawai yang telah menjalani Diklat sehingga

kapasitas

dan

profesionalitas

mereka

dalam

melakukan

pengawasan akan lebih maksimal. Memperbanyak sosialisasi kepada para pelaku usaha yang berkaitan dengan pentingnya pengelolaan lingkungan hidup yang baik, khususnya pengelolaan limbah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga para pelaku usaha tidak merugikan masyarakat sekitar kegiatan usaha berlangsung. Selain itu Sosialisasi terhadap masyarakat umum untuk berperan aktif menjaga lingkungan perlu dilaksanakan. Karena masyarakatlah yang merasakan kerugian bila lingkungannya tercemar. b. Peningkatan kuantitas SDM perlu dilakukan mengingat jumlah SDM yang ada di BLH DIY dirasa belum mencukupi. Oleh karena itu kinerja dalam pengendalian pencemaran lingkungan belum optimal. Sehingga masih banyak kegiatan usaha yang berada diwilayah DIY belum terjamah dengan baik. Selain itu Anggaran dana juga perlu diperhitungkan dengan baik. Apabila anggaran yang diberikan itu tidak sesuai dengan SDM yang ada di lapangan maka pengendalian pencemaran tidak berjalan efektif. Oleh karena itu keseimbangan anggaran perlu diperhitungkan dengan matang. Kegiatan industri dan non industri yang berada di pelosok DIY yang menghasilkan limbah B3 mengalami kendala dalam pengelolaan limbah karena jauhnya tempat pembuangan limbah yang berada di luar DIY. Namun kegiatan sosialisasi dan pembinaan yang dilakukan oleh BLH DIY bertujuan untuk

commit to user


digilib.uns.ac.id

62

menyadarkan pelaku kegiatan industri yang menghasilkan limbah B3 betapa pentingnya pengelolaan limbah medis yang dihasilkan demi kelestarian dan keseimbangan alam. Untuk mengatasi kendala transporter limbah B3 upaya yang dapat dilakukan oleh BLH Propinsi DIY adalah dengan menarik pelaku usaha transporter limbah yang ada di luar DIY untuk mau membuka cabang usaha transporter limbahnya. Sehingga penumpukan limbah B3 dapat dihindari serta pencemaran lingkungan dapat diminimalkan. Di wilayah DIY perlu adanya tempat pengelolaan limbah terpadu. Karena dengan adanya pengelolaan limbah terpadu para pelaku usaha dapat menghemat dana dalam pengelolaan limbah.

commit to user

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Recommend Documents