30
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Lokasi Penelitian 1. Kabupaten Klaten Kabupaten Klaten merupakan salah satu kabupaten yang terletak di provinsi Jawa Tengah. Secara geografis Kabupaten Klaten terletak antara 7⁰32’19” LS sampai 7⁰48’33” LS dan antara 110⁰26’14” BT sampai 110⁰47’51” BT. Menurut topografi kabupaten Klaten terletak di antara gunung Merapi dan pegunungan Seribu dengan ketinggian antara 75-160 meter di atas permukaan laut yang terbagi menjadi wilayah lereng Gunung Merapi di bagian utara areal miring, wilayah datar dan wilayah berbukit di bagian selatan. Ditinjau dari ketinggiannya, wilayah Kabupaten Klaten terdiri dari dataran dan pegunungan, dan berada dalam ketinggian yang bervariasi, yaitu 9,72% terletak di ketinggian 0-100 meter dari permukaan air laut. 77,52% terletak di ketinggian 100-500 meter dari permukaan air laut dan 12,76% terletak di ketinggian 500-1000 meter dari permukaan air laut. Secara administratif Kabupaten Klaten terbagi dalam 26 kecamatan, 391desa, dan 10 kelurahan, Adapun Batas Administrasi Kota Surakarta adalah sebagai berikut: a. Batas Utara
: Kabupaten Boyolali,
b. Batas Timur
: Kabupaten Sukoharjo
c. Batas Selatan : Kabupaten Gunung Kidul (DI Yogyakarta) d. Batas Barat
: Kabupaten Sleman (DI Yogyakarta).
Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisai dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Klaten susunan organisasi pemerintah kabupaten terdiri dari: a. Bupati/Wakil Bupati; b. Sekretariat Daerah;
31
c. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; d. Staf Ahli Bupati; e. Dinas Daerah; f. Lembaga Teknis Daerah; g. Satuan Polisi Pamong Praja; h. Lembaga Lain; i. Kecamatan; j. Kelurahan; k. Instansi Vertikal; l. Kelompok Jabatan Fungsional. Bagan Organiasi Pemerintah Kabupaten Klaten berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisai dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Klaten dapat digambarkan sebagai berikut:
Gambar 4. Bagan Organiasi Pemerintah Kabupaten Klaten
32
2. Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten. Pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten menyebutkan tentang Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten. Pasal 3 (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang bidang perhubungan, komunikasi dan informatika. (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 4 Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika. Dengan ketentuan diatas, maka Dinas Perhubungan adalah Dinas daerah Kabupaten Klaten yang merupakan unsur pelaksana di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam menjalankan fungsinya, Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten mempunyai Visi dan Misi sebagai berikut : a. Visi Dinas Peerhubungan Kabupaten Klaten : “Terwujudnya lalu lintas dan angkutan jalan yang tertib, lancar, nyaman, aman merata di Kabupaten Klaten dalam meningkatkan terwujudnya kinerja komunikasi dan informatika yang handal dalam mendukung pembangunan daerah yang toto, titi, tentrem, kerto raharjo”.
33
b. Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten : 1) Mewujudkan pola transportasi pedesaan yang merata dan seimbang; 2) Mewujudkan kelancaran, ketertiban dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; 3) Meningkatkan kesadaran masyarakat di bidang peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan umum; 4) Meningkatkan keselamatan dan sarana transportasi; 5) Membangun sistem komunikasi dan informatika di Kabupaten Klaten. Mengenai susunan organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten diatur dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten. Pasal 5 (1) Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari: a. Kepala; b. Sekretariat: 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Lalu-lintas: 1. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; 2. Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas. d. Bidang Angkutan: 1. Seksi Angkutan Orang; 2. Seksi Angkutan Barang. e. Bidang Teknis Sarana Prasarana Komunikasi dan Informatika: 1. Seksi Teknis Kelayakan Kendaraan; 2. Seksi Teknis Sarana Prasarana;
34
3. Seksi Komunikasi dan Informatika. f. UPTD; g. Kelompok Jabatan Fungsional. Bagan Organiasi Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten berdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten dapat digambarkan sebagai berikut:
Gambar 5. Bagan Organiasi Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten 3. Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten. Pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi
35
Pamong Praja Kabupaten Klaten menyebutkan tentang Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten. Pasal 3 Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan Perangkat Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 4 Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Dengan ketentuan diatas, maka Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan daerah Kabupaten Klaten yang merupakan unsur pelaksana di bidang memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam menjalankan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten mempunyai Visi dan Misi sebagai berikut : a. Visi
Satuan
Polisi
Pamong
Praja
Kabupaten
Klaten
:
“Terwujudnya Ketertiban Umum, Penegakan Peraturan Daerah dan Perlindungan Masyarakat secara Manusiawi di Kabupaten Klaten” b. Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten : 1) Menupayakan rasa aman lahir dan batin serta tercukupinya kebutuhan materiil dan spriritual dan meningkatkan keimanan ketaqwaan kepada Tuhan YME; 2) Meningkatkan kulitas anggota satuan polisi pamong praja kabupaten klaten; 3) Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap peraturan daerah;
36
4) Meningkatkan perlindungan terhadap masyarakat; dan 5) Menumbuhkan budaya tertib di masyarakat. Mengenai susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten diatur dalam Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten. Pasal 5 (2) Susunan Organisasi Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari: a. Kepala; b. Sekretariat: 1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan; 2. Subbagian Keuangan; 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati: 1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; 2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan. d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat: 1. Seksi
Pembinaan Ketertiban Umum dan Ketentraman
Masyarakat; 2. Seksi Operasi dan Pengendalian. e. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas: 1. Seksi Perlindungan Masyarakat; 2. Seksi Pengembangan Kapasitas. f. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja g. Kelompok Jabatan Fungsional.
37
Bagan
Organiasi
Polisi
Pamong Praja
Kabupaten Klaten
berdasarkan Pasal 5 Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten dapat digambarkan sebagai berikut:
Gambar 6. Bagan Organiasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten
B. Pembahasan 1. Pelaksanaan Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Klaten nomor 13 tahun 2011 tentang Penataan dan Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Klaten Dalam alenia keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan tujuan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (1) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan
38
bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik.
Konsekuensi
logis
sebagai
negara
kesatuan
adalah
dibentuknya pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional dan kemudian membentuk daerah sesuai dengan ketentuan perundangundangan. Kemudian Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Menimbang bahwa dalam melakukan aktivitas sehari-hari perlu di dukung sarana komunikasi yang memadai karena komunikasi merupakan
sarana
publik
yang
dalam
penyelenggaraannya
membutuhkan infrastruktur berupa menara telekomunikasi dan kelengkapan lainnya. Dalam rangka keamanan dan keselamatan masyarakat serta menjaga keselamatan lingkungan, maka dalam mendorong peningkatan pembangunan menara telekomunikasi perlu dilakukan penataan dan pengendalian oleh Pemerintah Daerah. Penataan dan pengendalian menara telekomunikasi bertujuan untuk mengendalikan dan mensinergikan antara ketersediaan ruang kota kebutuhan menara telekomunikasi, keamanan serta meningkatkan kehandalan cakupan frekuensi telekomunikasi. Dengan tujuan tersebut penggunaaan menara dapat mencapai efesiensi dalam pemanfaatan ruang. Mendirikan menara telekomunikasi merupakan bagian dari ketentuan bangunan gedung yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Berdasarkan peraturan tersebut setiap pendirian bangunan, baik gedung maupun non gedung wajib memenui persyaratan administrasi dan persyaratan teknis. Persyaratan ini berlaku juga dalam kegiatan pendirian menara telekomunikasi, dimana dalam pendirian menara telekomunikasi juga wajib memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan administrasi.
39
Pendirian menara telekomunikasi merupakan suatu sarana yang menunjang kebutuhan masyarakat akan telekomunikasi, namun di sisi lain berdasarkan kondisi yang ada di lapangan bahwa di wilayah Kabupaten Klaten sudah banyak berdiri menara telekomunikasi yang dibangun dan dipakai hanya untuk satu provider. Hal ini dapat memberikan gangguan terhadap penataan tata ruang kota, keindahan dan keamanan masyarakat, sehingga pendirian menara telekomunikasi yang tidak ditata dengan baik akan mengurangi hak rakyat untuk dapat menikmati lingkungan yang baik sebagaimana diatur dalam pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pengaturan dan pengendalian menara telekomunikasi yang berfungsi sebagai sarana dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan sarana komunikasi maka dalam rangka mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, khususnya Kabupaten Klaten harus diatur penataan dan pengendaliannya. Dalam mengatur penataan dan pengendalian menara telekomunikasi di lingkup Kabupaten Klaten maka pengaturannya dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah harus diatur dalam produk hukum yang memuat keabsahan tindak pemerintahan berupa wewenang, prosedur dan subtansi pengaturan penataan dan pengendalian menara telekomunikasi. Selain itu untuk menciptakan keseimbangan antara pembangunan menara telekomunikasi dan kebutuhan masyarajat akan lingkungan yang baik maka pemerintah pusat telah menetapkan Peraturan Menteri Bersama Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembangunan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi yang juga digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam Penataan Menara Telekomunikasi dimana diharapkan dalam satu menara telekomunikasi digunakan minimal 3 Provider dengan tujuan estetika ruang kota. Pemerintah daerah khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten mempunyai kewajiban untuk menata dan mengendalikan pembangunan menara telekomunikasi. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten
40
Klaten mengambil kebijakan dengan membentuk Peraturan Daerah Penataan dan Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi. Dengan adanya Peraturan Daerah ini, menjadikan landasan hukum bagi seluruh pihak di Kabupaten Klaten. Baik itu Pemerintah maupun masyarakat dalam hal ini perorangan, badan usaha atau badan hukum lainnya
dalam
melaksanakan
kegiatan
di
bidang
Menara
Telekomunikasi. Pembentukan Peraturan Daerah dalam hal ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Klaten nomor 13 tahun 2011 tentang Penataan dan Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten maupun Bupati Kabupaten Klaten telah memperhatikan asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik seperti yang dijelaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dari sini terlihat peran institusi yaitu Bupati Kabupaten Klaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten telah ada suatu keharmonisasian diantara keduanya untuk bersama-sama memberikan kepastian hukum terhadap pelaku di bidang telekomunikasi khususnya menara telekomunikasi. Maka terkait dengan Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Klaten diperlukan sebuah Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi khususnya di Kabupaten Klaten yaitu dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten nomor 13 tahun 2011 tentang Penataan dan Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Klaten. a. Pelaksanaan Penataan Menara Telekomunikasi Penataan berarti proses, cara, perbuatan menata; pengaturan; penyusunan. Penataan merupakan suatu proses perencanaan dalam upaya meningkatkan keteraturan, ketertiban, dan keamanan. Penataan menjadi bagian dari suatu proses penyelenggaraan
41
pemerintah dimana dalam proses penataan tersebut dapat menjamin terwujudnya tujuan pembangunan nasional.
Penataan dapat
dirumuskan sebagai hal, cara, hasil atau proses menata. Penataan ini membutuhkan suatu proses yang panjang dimana dalam proses penataan ini perlu ada perencanaan dan pelaksanaan yang lebih teratur demi pencapaian tujuan. Dalam kamus Tata Ruang dikemukakan bahwa: Penataan merupakan suatu proses perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan untuk semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan serta keterbukaan , persamaan keadilan dan perlindungan hukum (Kamus Tata Ruang, Edisi
I
:1997) Permasalahan pembangunan ini tidak terlepas dari peran penataan ruang. Penataan ruang menjadi sangat penting karena dengan penataan ruang tersebut dapat menjamin terciptanya keadaan masyarakat yang tertib dan teratur. Keadaan masyarakat yang tertib dan teratur akan mampu mendukung terselenggaranya pembangunan. Pembangunan akan berjalan dengan lancar bila didukung oleh kondisi lingkungan yang aman dan teratur. Di samping itu juga peran partisipatif dari masyarakat akan dapat memberikan dukungan dalam menciptakan keadaan yang lebih terarah pada pencapaian tujuan pembangunan. Penataan ruang pembangunan pada suatu wilayah merupakan bagian dari peran pemerintah dalam rangka menjamin keamanan, kenyamanan, keserasian dan ketertiban dan juga dalam rangka mewujudkan tujuan negara. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 tahun 2011 tentang Penataan dan Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Klaten Ruang lingkup peraturan daerah ini diatur dalam Pasal 2 yang berbunyi “Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi pengaturan, penataan dan pengendalian penyelenggaraan menara telekomunikasi bersama di Daerah”.
42
Pembangunan menara bersama tersebut harus mengacu pada rencana induk pembangunan menara telekomunikasi bersama. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 tahun 2011 tentang Penataan dan Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi yang berbunyi : “Rencana Induk Menara Telekomunikasi Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengarahkan, menjaga dan menjamin
agar
pembangunan
dan
pengoprasian
menara
telekomunikasi di Daerah dapat terlaksana dan tertata dengan baik, berorientasi masa depan, terintegrasi dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak serta dalam rangka : a. menjaga estetika kawasan daerah tetap indah,bersih dan lestari; b. mendukung kehidupan sosial, budaya, politik, ekonomi dan kegiatan kepemerintahan; c. menghindari pembangunan menara telekomunikasi yang tidak terkendali; d. menentukan lokasi-lokasi menara telekomunikasi yang tertata; e. standarisasi
bentuk,
kualitas
dan
keamanan
menara
telekomunikasi; f. kepastian peruntukan dan efesiensi lahan; g. meminimalisir gejolak sosial; h. meningkatkan citra wilayah; i. keselarasan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten j. memudahkan pengawasan pengendalian; k. mengantisipasi menara telekomunikasi illegal sehingga menjamin legalitas setiap menara telekomunikasi (berizin) l. memenuhi kebutuhan lalu lintas telekomunikasi seluler secara optimal; m. menjangkau wilayah pelosok desa yang belum tersedia menara(blank spot area)
43
n. mendorong efesiensi dan elektifitas biaya telekomunikasi dan biaya investasi akibat adanya kerjasama antara operator; dan o. mendorong persaingan yang lebih sehat antar operator. Hal ini juga sesuai dengan Undang-Undang 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Undang-undang ini memberikan wewenang kepada
Pemerintah
Daerah
Kabupaten/Kota
untuk
menyelenggarakan penataan ruang, yang termuat dalam Pasal 11 Undang-Undang 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Hal ini sejalan dengan maksud Pemerintah Kabupaten yang kiranya perlu melakukan penataan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan dan pengoprasian menara telekomunikasi yang tidak sesuai dengan kaidah tata ruang, kelestarian lingkungan dan estetika serta untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan masyarakat. Terwujudnya tata kota yang indah dan estetika kota yang baik adalah dambaan dari setiap masyarakat. Mewujudkan Kabupaten Klaten yang memiliki tata kota dan estetika kota yang baik adalah tanggung jawab bersama antara Pemerintah kabupaten Klaten dengan seluruh warganya. Pemerintah Kabupaten Klaten berkewajiban untuk menata dibangunnya menara telekomunikasi. Proses
pembangunan
menara
telekomunikasi
tentunya
melewati berbagai tahapan. Tahap pertama yang di lalui adalah proses prosedur pendirian. Proses perijinan ini terdapat dalam Ayat 2 Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Klaten nomor 13 tahun 2011 yang berbunyi: “Ijin sebagimana yang dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. Persetujuan Bupati; b. Rekomendasi titik lokasi dan ketinggian; c. Izin Mendirikan Bangunan Menara; dan d. Izin Gangguan (HO).”
44
Perijinan menara telekomunikasi harus memenuhi syarat berupa persetujuan bupati, rekomendasi titik lokasi dan ketinggian, izin mendirikan bangunan menara dan ijin gangguan. Ditambah dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL), karena pendirian menara tersebut tidak butuh Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
maka
diberlakukan
UKL
dan
UPL
untuk
pembangunannya. Urutan dalam pendirian Menara Telekomunikasi adalah Izin dari Bupati setelah terbit lalu mengajukan Rekomendasi ke Titik Lokasi dan Ketinggian di Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten, lalu mengurus Izin Mendirikan Bangunan di Kantor Pelayanan Terpadu dan Izin Gangguan, UPL, UKL di Dinas Lingkungan Hidup. Setelah semuanya persyaratan selesai arsip diserahkan kepada Dinas Perhubungan barulah Pihak pemohon pendiri menara telekomunikasi dengan di damping oleh Dinas Perhubungan mengadakan Forum Grup Discussion atau pertemuan dengan warga sekitar jika akan di bangun menara telekomunikasi di daerah sekitar warga masyarakat bersangkutan. Apabila warga setempat setuju dan sepaham maka pelaksanaan pendirian menara telekomunikasi baru dilakukan sesuai dengan titik kordinat yang ditentukan. Selanjutnya akan diterbitkan kartu pengendalian operasional menara sebagai alat untuk melakukan monitoring dan evaluasi operasional menara. (wawancara Bp. Sri Dadi, S.Sos.,M.Si. Kepala Seksi Komunikasi dan Informatika Dinas Peerhubungan Kabupaten Klaten, 28 Maret 2016). Hal ini sudah sesiuai juga dengan Undang-Undang 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, undang-undang ini mengatur mengenai kegiatan pembangunan yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran bangunan gedung. Dalam hal ini menara telekomunikasi merupakan salah satu yang dapat di
45
klasifikasikan menjadi bangunan gedung. Dalam klasifikasi fungsinya menara telekomunikasi masuk ke dalam fungsi khusus yaitu bangunan gedung dengan fungsi perindustrian. Seperti dimuat dalam ayat (4) Pasal 5 Undang-Undang 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang berbunyi “Bangunan gedung fungsi usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi bangunan gedung untuk perkantoran, perdagangan,perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal, dan penyimpanan.”. dalam pelaksanaannya bangunan gedung harus sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam Peraturan Daerah tentng Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota. Dalam pasal 7 Undang-Undang 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung juga diatur mengenai persyaratan bangunan gedung, dimana setiap bangunan gedung harus smemenuhi syarat administratif dan syarat teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung tersebut. Persyaratan administratife antara lain status hak atas tanah, izin mendirikan bangunan, kepemilikan sementera syarat teknis yaitu syarat keandalan bangunan dan persyaratan tata bangunan. Penataan dalam pembangunan menara telekomunikasi salah satunya dengan mengatur penempatan titik lokasi pembangunan. Pada setiap pembangunan menara baru maka hanya diperbolehkan pada titik lokasi yang telah di tetapkan. Penetapan titik lokasi disini di lakukan oleh Dinas Perhubungan khususnya Bidang Teknis Sarana Prasarana
Komunikasi
terselenggaranya
dan
Informatika.
pembangunan
dan
Untuk
mendorong
pengendalian
menara
telekomunikasi yang efektif maka Pemerintah Kabupaten Klaten mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten 13 tahun 2011 tentang Penataan dan Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Klaten yaitu dengan cara : a. Membuat zonasi pendirian Menara Telekomunikasi sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Klaten;
46
b. Penetapat Titik Lokasi Pembangunan Menara Telekomunikasi; c. Menyediakan sarana pertemuan temu rembuk (Forum Group Dicusion) saat sebelum di bangun menara dengan masyarakat sekitar lokasi pembangunan; d. Mengawasi dalam pembangunan Menara Telekomunikasi harus sesuai dengan standar yang ditentukan; e. Membatasi perijinan jika zona yang akan dibangun telah berdiri 3 menara telekomunikasi dan harus dilaksanakan menara bersama; dan f. Menyediakan layanan izin menara telekomunikasi sesuai dengan peraturan daerah. Dalam penentuan lokasi pertimbangan yang dilakukan antara lain adalah a. Kualitas layanan telekomunikasi Lokasi menara menjamin fungsi kualitas layanan telekomunikasi. Sehingga jika menara telekomunikasi di bangun di tempat tersebut akan mencakup sinyal telekomunikasi di daerah tersebut sehingga tidak terjadinya blank spot pada lokasi yang akan di dirikan menara tersebut. b. Keamanan, keselamatan, dan kesehatan Lokasi menara tidak membahayakan keamanan, keselamatan, dan kesehatan penduduk di sekitarnya. Karena pada dasarnya pembangunan menara tersebut harus mempunyai ijin gangguan, maka pendirian menara harus memenuhi factor keamanan, keselamatan dan kesehatan pendududuk di sekelilingnya. c. Lingkungan Lokasi menara tidak memberikan dampak negatif terhadap lingkungan,
baik
disebabkan oleh keberadaan fisik menara
maupun prasarana pendukungnya.
47
d. Estetika
ruang
Lokasi menara tidak menimbulkan dampak penurunan kualitas visual ruang pada lokasi menara dan kawasan di sekitarnya. Dalam pelaksanaan pendirian menara telekomunikasi Pada dasarnya, untuk di Kabupaten Klaten sudah berdiri 198 Menara Telekomunikasi dan masih ada yang dalam proses perijinan untuk mendirikan. Menara telekomunikasi tersebut tersebar ke 26 Kecamatan seluruh Kabupaten Klaten. No
Nama Kecamatan
Jumlah
1.
KLATEN SELATAN
5
2.
KLATEN UTARA
12
3.
KLATEN TENGAH
8
4.
KALIKOTES
8
5.
KEBONARUM
4
6.
NGAWEN
6
7.
WEDI
5
8.
JOGONALAN
10
9.
PRAMBANAN
10
10. MANISRENGGO
5
11. KEMALANG
8
12. KARANGNONGKO
6
13. GANTIWARNO
6
14. JATINOM
8
15. KARANGANOM
6
16. TULUNG
8
17. POLANHARJO
6
18. DELANGGU
7
48
19. WONOSARI
9
20. CEPER
12
21. JUWIRING
8
22. PEDAN
9
23. KARANGDOWO
6
24. CAWAS
8
25. TRUCUK
6
26. BAYAT
12
JUMLAH
198
Tabel 1. Sebaran Jumlah Menara Telekomunikasi Sumber: Dishub Kabupaten Klaten Dinas Perhubungan selaku satuan kerja perangkat daerah yang ditugasi dalam penataan menara telekomunikasi telah melakukan pelaksanaan penataan menara telekomunikasi. Pelaksanaan penataan yang dimaksud adalah sebuah penuangan konsep yang sudah di desain dalam desain penataan ke dalam kenyataan atau di lapangan. Di lapangan perwujudan desain penataan menara telekomunikasi sudah
berjalan.
Penempatan
titik
pembangunan
menara
telekomunikasi telah sesuai dengan titik lokasi yang di tetapkan oleh dinas terkait dalam hal ini dinas perhubungan kabupaten klaten. Hal yang telah dilakukan dalam pelaksanaan penataan adalah a. Pembuatan Zonasi Pendirian Menara Pembuatan
Zonasi
menara
telekomunikasi
tentunya
mempertimbangkan berbagai hal seperti berikut, berdasarkan pada status administrasi wilayah, dengan dasar penentuan kelompok wilayah urban, sub urban, dan rural. Dimana penetapan wilayah tersebut mencerminkan segi ekonomi dan sosial masyarakat dengan memperhatikan pada:
49
1) Kepadatan penduduk, Merupakan hasil perhitungan jumlah penduduk terhadap wilayah permukiman, mengindikasikan banyaknya pengguna/pemanfaat telepon seluler 2) Jumlah fasilitas pendukung minimal tiap zona, Dihitung berdasarkan jumlah fasilitas pendukung tiap wilayah, yaitu: Jalan yang dilalui kendaraan, Gedung bioskop, sekolah (SD, SMP,
SMA),
Rumah
Sakit,
BKIA/Rumah
Bersalin,
Puskesmas/Klinik, Pesawat telpon dan kantor pos, Bank, Pabrik, Pasar dan Bangunan, Kelompok pertokoan yang terdiri lebih dari 10 toko, mengindikasikan aktifitas masyarakat pada umumnya dan berorientasi pada kegiatan perkotaan. 3) Keberadaan tower existing, dalam ketentuan yang berlaku dalam aspek teknis dan bangunan (sesuai permen) Dengan mempertimbangkan factor-faktor diatas maka dapat ditentukan 4 Zona Pendirian Menara yaitu: 1) Zonasi I (berorientasi urban) Kepadatan penduduk tinggi, masuk dalam klasifikasi urban, Jarak minimal antar menara 1000 meter (1 Km) dari menara existing. Yang termasuk dalam kategori ini adalah kecamatan: Klaten Utara, Klaten Tengah, Klaten Selatan, Jogonalan, Prambanan, Juwiring, Wonosari, Ceper dan Bayat 2) Zonasi II (berorientasi sub-urban) Kepadatan penduduk >= 5000/km2 Jarak minimal antar menara 2000 meter (2 Km) dari menara existing. Yang termasuk dalam kategori ini adalah kecamatan: Kalikotes, Kemalang, Jatinom, Tulung, Pedan, Cawas dan Delanggu 3) Zonasi III (berorientasi rural) Kepadatan penduduk sedang – rendah Jarak minimal antar menara 3000 meter (3 Km) dari menara existing. Yang termasuk dalam kategori ini adalah kecamatan: Kebonarum,
50
Ngawen,Wedi, Manisrenggo, Karanganom, Gantiwarno, Karangnongko, Polanharjo, Karangdowo dan Trucuk. 4) Zona Khusus/Tertentu Berhubungan dengan keberadaan wilayah khusus antara lain kawasan bandar udara/pelabuhan; kawasan pengawasan militer; kawasan cagar budaya; kawasan pariwisata; atau kawasan hutan lindung. Dalam hal ini Klaten tidak mempunyai kawasan Bandar udara/Pelabuham dan kawasan pengawasan militer. Hanya saja Kabupaten Klaten mempunyai kawasan cagar budaya yang letaknya di kecamatan Prambanan yaitu Candi Prambanan. Oleh karena itu di sekitar Candi Prambanan tidak diperbolehkan mendirikan menara telekomunikasi. Dalam pembagiannya juga meliputi bentuk menara, yaitu zona bebas menara dan zona menara. 1) Zona Bebas Menara 2) Zona
bebas
menara
merupakan
zona
dimana
tidak
diperbolehkan terdapat menara di atas tanah maupun menara di atas bangunan dengan ketinggian menara rooftop lebih dari 6 meter. Hal tersebut dikarenakan dapat mengakibatkan satu atau lebih dampak negatif terkait aspek lingkungan, sosialbudaya, keselamatan, dan estetika ruang terutama pada ruang dengan elemen-elemen kawasan yang menjadi focal point landmark kabupaten/kota atau mendukung penguatan citra kawasan tersebut. Pada zona ini, layanan telekomunikasi dapat dipenuhi dengan cara penempatan antena tersembunyi. Di Kabupaten Klaten terdapat di daerah Cagar Budaya yaitu di Kecamatan Prambanan khususnya di sekitar Candi Prambanan. Pada area ini menara telekomunikasi didirikan secara penempatan menara tersemunyi, di menara masjid
51
3) Zona Menara a) Sub Zona Menara Merupakan sub zona yang diperbolehkan terdapat menara tanpa rekayasa teknis. Menara Telekomunikasi pada umumnya. b) Sub Zona Menara bebas Visual Merupakan sub zona diperbolehkan terdapat menara dengan persyaratan rekayasa teknis dan desain tertentu sehingga menara tidak terlihat seperti menara. Sub zona ini bertujuan untuk menjaga estetika ruang, terutama pada ruang dengan elemen-elemen kawasan yang menjadi focal point kabupaten/kota atau
mendukung penguatan citra
kawasan tersebut. Di Kabupaten Klaten sendiri belum ada yang didirikan menara dengan rekayasa teknis ini atau menara kamuflase.
Gambar 7. Ilustrasi Skema Bentuk Menara Telekomunikasi Di kabupaten Klaten walaupun telah terdapat pembagian bentuk menara telekomunikasi tersebut pada nyatanya sampai saat ini menara telekomunikasi yang ada di kabupaten klaten sebagian besar masih berupa menara tanpa rekayasa teknis, karena memang tidak melanggar apa yang di atur dalam peraturan daerah.
52
Gambar 8. Bentuk Menara. Menara Tersembunyi (Kiri) dan Menara Konvensional (Kanan) Sumber: Hasil Pengamatan Penulis b. Penentuan Titik Lokasi Dalam pelaksanaannya penentuan titik lokasi Dinas Perhubungan tidak bekerja dan memutuskan sendiri, karena titik lokasi frekuensi ini di dapat penyelenggara komunikasi dari Kementrian Komunikasi di pemerintah pusat. Dinas Perhubungan lalu melihat dimana jatuhnya titik koordinat frekuensi tersebut jika memang titik tersebut masih kosong dan tidak menyalahi aturan yang telah di terbitkan oleh SKPD terkait yang merancang Rencana tata ruang wilayah Kabupaten Klaten, maka menara tersebut dapat di didirikan namun jika memang dalam aturan tidak memenuhi misalnya di titik tersebut telah berdiri 3 menara maka dinas perhubungan kabupaten klaten berhak untuk menolak ijin pendirian menara telekomunikasi tersebut. Selain faktor tata ruang dalam pelaksanaannya di lapangan juga dipilih Tanah Kering yaitu tanah yang dalam status nya tidak menjadi tanah lahan pertanian. Dalam
pelaksanaan
pembangunan
menara
telekomunikasi
pergeseran titik lokasi sangatlah sering terjadi dikarenakan berbagai faktor bisa kondisi alam ataupun bangunan atau sebab lainnya. Namun dalam pergeserannya dibatasi maksimum radius 1000 Meter atau 1KM dari titik koordinat yang telah di tentukan oleh Dinas Perhubungan.
53
Selain itu sebelum mendirikan harus lapor warga masyarakat sekitar yang akan didirikan menara telekomunikasi hal ini merupakan langkah pencegahan penolakan warga di kemudian hari. Jika terjadi permasalahan dengan warga masyarakat sekitar, maka dinas perhubungan juga ikut membantu dalam pelaksanaan mediasi, namun di sini dinas perhubungan hanya sebagai penyelenggara mediasi tersebut tidak ikut campur tanngan dalam pengambilan keputusan hal ini juga disebut langkah solusi dinas perhubungan klaten dalam meminimalisir gejolak sosial seperti yang telah diamanatkan di Peraturan Daerah Kabupaten Klaten nomor 13 tentang Penataan dan Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi. c. Pembatasan Menara Pembatasan Menara dilakukan apabila di satu Zona yang akan di dirikan menara telekomunikasi tersebut telah terdapat menara telekomunikasi existing, maka untuk efektifitas dan efesinsi wajib memanfaatkan dulu menara telekomunikasi yang sudah ada. Menara yang sudah ada tersebut bisa digunakan maksimal 3 penyelengara telekomunikasi. Apabila dalam hal ini di satu zona telah terbangun 3 menara telekomunikasi existing dan telah digunakan bersama-sama untuk 3 penyelenggara komunikasi dalam setiap satu menara, maka di zona tersebut tidak dapat di gunakan untuk dibangun menara telekomunikasi baru. Dalam hal ini biasanya penyelenggara telekomunikasi beralih mendirikan menara rooftop yang sampai dengan saat ini pendiriannya belum diatur oleh Kabupaten Klaten. Dalam waktu dekat pendirian menara rooftop ini akan diatur oleh kabupaten klaten. (Wawancara Bp. Totok Gantoro Arsip Peraturan Daerah Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Klaten, 14 April 2016). (Wawancara Bp. Totok Gantoro Kepala Bidang Sarana Prasarana Telekomunikasi
54
dan Informatika Dinas Perhubunggan Pemerintah Kabupaten Klaten, 20 April 2016). d. Menara Bersama Menara bersama adalah menara telekomunikasi yang dapat digunakan secara bersama-sama oleh para penyelenggara telekomunikasi. Satu menara telekomunikasi maksimal digukanan untuk 3 penyelenggara komunikasi. Sehingga dengan adanya aturan ini maka akan mengurangi jumlah pendirian menara telekomunikasi yang ada. Selain itu hal ini juga berguna agar semakin
meningkatkan
persaingan
usaha
di
bidang
telekomunikasi. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/Per/M.Kominfo/03/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi berisi mengenai Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi. Menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/Per/M.Kominfo/03/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi. Menara bersama menurut Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/Per/M.Kominfo/03/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh Penyelenggara Telekomunikasi. Pengaturan khusus mengenai syarat pembangunan menara terdapat dalam Pasal 2 s.d Pasal 7 Peraturan
Menteri
Komunikasi
dan
Informatika
Nomor
02/Per/M.Kominfo/03/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi, antara lain sebagai berikut : (1) Menara harus digunakan secara bersama dengan tetap memperhatikan
kesinambungan
pertumbuhan
industri
55
telekomunikasi demi efisiensi dan efektifitas penggunaan ruang (2) Pembangunan menara dilaksanakan oleh: penyelenggara komunikasi, penyedia menara dan kontraktor menara. (3) Pembangunan tersebut harus memiliki Izin Mendirikan Menara dari instansi yang berwenang. Yang dimaksud dengan Izin Mendirikan Menara menurut Pasal 1 angka 10 Permenkominfo Nomor 02 Tahun 2008adalah izin mendirikan bangunan sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku (4) Pembangunan menara harus sesuai dengan standar baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara (5) Menara harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas Pembangunan menara ini juga melibatkan pemerintah daerah, yakni misalnya pengaturan penempatan lokasi menara seperti yang dimuat dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi
dan
Informatika
Nomor
02/Per/M.Kominfo/03/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi atau keterlibatan dalam hal memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam pembangunan Menara pada wilayahnya yang termuat dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor
02/Per/M.Kominfo/03/2008
tentang
Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi.
56
Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini adalah didapatinya lebih dari Tiga Menara di satu Zonasi menara, dalam peraturan daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 tahun 2011 tentang Penataan dan Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Klaten. Hal ini terdapat dalam Ayat (4) Pasal 6 yang berbunyi “Apabila pada titik lokasi telah terbangun 3 (tiga) menara existing dan telah digunakan bersama oleh maksimal 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi maka tidak dapat dibangun menara telekomunikasi baru”. Di lapangan ditemuni dalam satu zonasi terdapat 4 menara teleokomunikasi tepatnya di Desa Gatak Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten. Salah satu menara tersebut merupakan menara illegal yang belum ada izin dari dinas perhubungan kabupaten klaten namun telah berdiri. Hal ini telah dilakukan pemanggilan dan peringatan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten. Namun sampai saat ini belum dibongkar. (Wawancara Bp. Totok Gantoro Kepala Bidang Sarana Prasarana Telekomunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Klaten, 14 April 2016)
Gambar 9. Terdapat 4 Menara Telekomunikasi dalam satu Zonasi (Kiri) dan Menara Tak Berijin (Kanan) Sumber: Hasil Pengamatan Penulis
57
b. Pelaksanaan Pengendalian Menara Telekomunikasi Pengendalian artinya proses, cara, perbuatan mengendalikan; pengekangan;
pengawasan
atas
kemajuan
(tugas)
dengan
membandingkan hasil dan sasaran secara teratur serta menyesuaikan usaha (kegiatan) dengan hasil pengawasan. Pengendalian merupakan suatu proses dalam mengarahkan sekumpulan variabel untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Dasar dari semua Proses pengendalian adalah pemikiran untuk mengarahkan suatu variabel atau sekumpulan variable guna mencapai tujuan tertentu. Variabel yang dimaksud berupa manusia, mesin dan organisasi. Suatu sistem pengendalian mempunyai 3 komponen yaitu: a. Standar atau tujuan. b. Cara untuk mengukur keberhasilan. c. Perbandingan antara hasil sebenarnya dengan Standar,serta umpan balik guna membentuk dasar untuk tindakan korektif. Dalam melakukan pengendalian ada 4 langkah yang digunakan yaitu: a. Menentukan standar (Setting Standard) Menentukan
standar mutu kerja (peformance quality) yang
diperlukan untuk suatu permasalahan yang ada. b. Menilai kesesuaian (Appraising Conformance) Membandingkan kesesuaian dari apa yang di lapangan dengan standar yang telah ditetapkan dalam peraturan. c. Bertindak bila perlu (Acting When Necessary) Mengoreksi masalah dan melalui faktor-faktor yang mencangkup permasalahan yang muncul. d. Merencanakan perbaikan (Planning for Improvement) Merencanakan suatu upaya yang berlanjut untuk memperbaiki standar Kinerja. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten nomor 13 tahun 2011 tentang Penataan dan Pengendalian Pembangunan Menara
58
Telekomunikasi
di
Kabupaten
Klaten
mengatur
mengenai
Pengendalian Menara Telekomunikasi telah menrapkan beberapa aspek yang menjadi standar. Aspek yang dipertimbangkan dalam pembinaan, pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi diatur dalam Pasal 35 a. Kelengkapan perizinan Menara b. Identitas Menara c. Kelaikan Kontruksi Menara d. Kelengkapan fasilitas pendukung menara telekomunikasi e. Perkembangan jumlah penggunaan menara (co-operator) f. Sosial kemsyarakatan setempat g. Keamanan dan kenyamanan masyarakat sekitar menara h. Laporan dan masukan dari pengguna komunikasi Proses
pengendalian
terhadap
pembangunan
menara
telekomunikasi oleh Pemerintah Kabupaten Klaten diwujudkan dengan membentuk Tim Penataan dan Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi Kabupaten Klaten yang selanjutnya disingkat TP3MT yaitu tim yang dibentuk dalam rangka untuk melakukan kajian teknis berkaitan dengan pembangunan, operasional dan pengawasan dan pengendalian menara bersama telekomunikasi. Seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten nomor 13 tahun 2011 tentang Penataan dan Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Klaten, dalam pasal 21 disebutkan : Pasal 21 (1) Dalam rangka kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan program pembangunan menara bersama, bupati membentuk Tim Penataan dan Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi (TP3MT).
59
(2) Tugas TP3MT sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk : a. melakukan
kajian
teknis
terhadap
desain,
penataan,
pembangunan; b. meneliti kelayakan konstruksi dan rencana anggaran Biaya (RAB); c. melakukan perhitungan besarnya retribusi; d. melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan; e. memberikan rekomendasi pemberian izin; f. memberikan rekomendasi pencabutan izin; g. memberikan rekomendasi pembongkaran bangunan menara; dan h. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan pemberian izin menara bersama telekomunikasi. (3) TP3MT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur instansi terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Dalam
pengendalian
terhadap
pembangunan
menara
telekomunikasi ini apabila ditemukan pelanggaran dilapangan, maka Tim
Penataan
dan
Pengawasan
Pembangunan
Menara
Telekomunikasi atau TP3MT Pemerintah Kabupaten Klaten akan memberikan sanksi peringatan tertulis. Peringatan tertulis ini dituangakan dalam Surat Peringatan yang akan dilayangkan tiga kali. Apabila peringatan tersebut tidak dilaksanakan oleh pemilik bangunan menara telekomunikasi maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Klaten nomor 13 tahun 2011 tentang Penataan dan Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Klaten. Sanksi yang dimaksud adalah pembekuan izin yang telah diberikan oleh menara telekomunikasi bersangkutan.
60
Pengendalian Menara Telekomunikasi yang dimaksud tersebut dapat dilakukan secara bertahap dan menjamin tercapainya tujuan yang tertera pada Peraturan daerah yang bersangkutan. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 tahun 2011 tentang Penataan dan Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Klaten, kegiatan pengendalian menara telekomunikasi disini meliputi bergai hal seusia dengan aspek yang di amahnahkan di Peraturan Daerah yaitu: a. Penertipan pembangunan Pemeriksaan kelengkapan perizinan menara telekomunikasi dan identitas menara, dalam hal ini dilakukan operasi oleh Tim Penataan dan Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi atau TP3MT Pemerintah Kabupaten Klaten. Untuk mengecek ke lapangan apakah ada dalam pelaksanaannya pemerintah daerah kabupaten
klaten
kecolongan
dan
mendapati
menara
telekomunikasi tak berijin. b. Operasional menara telekomunikasi Kelengkapan fasilitas pendukung menara telekomunikasi sesuai dengan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Klaten nomor 13 tahun 2011 tentang Penataan dan Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Klaten, yaitu sarana pendukung berupa pentanahan yang berupa pondasi untuk menahan beban menara telekomunikasi, penangkal petir seperti diketahui bahwa pasti tinggi menara telekomunikasi lebih tinggi daripada bangunan di sekitarnya sehingga akan rawan terkena petir, catu daya yaitu powersupply, lampu halangan penerbangam digunakan sebagai rambu pesawat pada malam hari, marka halangan penerbangan digunakan sebagai rambu pesawat pada siang hari dan pagar pengaman Pembangunan pagar di sekeliling menara berfungsi untuk keamanan dengan desain tinggi pagar 2,4 s.d. 3 meter. Jenis bahan pagar yang digunakan harus mampu
61
mengamankan area menara dan dirancang tembus pandang untuk memudahkan pengawasan. Selain itu juga apakah dalam pengoprasian menara telekomunikasi tersebut menimbulkan efek sosial kemsyarakatan setempat. Jika terjadi penolakan di kemudian hari atau yang lainnya yang merupakan sosial kemsyarakatan di sekitar berdirinya menara telekomunikasi. c. Pemerliharaan menara telekomunikasi Pengawasan dalam pelaksanaan pembangunannya apakah sudah memenuhi kelaikan kontruksi menara dan bagaimana keadaan menara telekkomunikasi. d. Penyelenggaraan menara telekomunikasi yang tidak sesuai dengan peraturan daerah terkait.
Gambar 10. Operasi Menara Telekomunikasi (sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten) Kenyataan yang terdjadi di lapangan, Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 tahun 2011 tentang Penataan dan Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Klaten tidak dilengkapi dengan dasar hukum yang kuat dan mengikat mengenai pengaturan teknis yang mengatur secara lebih rinci. Peraturan teknis ini seharusnya dimuat dalam Peraturan Bupati. Seperti apa yang telah tertuang dalam Ayat 2 Pasal 5 Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 tahun 2011 tentang
62
Penataan dan Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi yang berbunyi “Titik Lokasi Menara Telekomunikasi Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati” Di sini jelas bahwa seharusnya ada Peraturan Bupati yang mengatur secara lebih rinci. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 tahun 2011 tentang Penataan dan Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi ini tidak terdapat Peraturan di Bawahnya Selama ini penegakan dan pelaksanaan mengacu kepada Peraturan Daerah ini saja (Wawancara Bp. Totok Gantoro Kepala Bidang Sarana
Prasarana
Telekomunikasi
dan
Informatika
Dinas
Perhubunggan Pemerintah Kabupaten Klaten, 14 April 2016). Setelah penulis menelusuri antar satuan kerja pemerintah daerah Kabupaten Klaten, di Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Klaten terdapat Peraturan Bupati yang menyangkut hal ini yaitu Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2013 namun dokumen yang seharusnya ada tersebut belum sampai pada Bagian Hukum sampai hari itu.. (Wawancara Bp. Sunan Kepala Bidang Arsip Peraturan Daerah Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Klaten, 30 Maret 2016). Dalam Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 tahun 2011 tentang Penataan dan Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi misalnya Ayat 2 Pasal 35 yang berbunyi “Bupati dapat mendelegasikan pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi bersama kepada TP3MT dikordinir oleh dinas teknis yang berwenang menangani bidang Telekomunikasi” hal ini terdadat suatu celah dimana tidak ada suatu aturan teknis yang jelas siapa saja anggota TP3MT dan wewenangnya. Dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dipegang oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Saat ini belum ada peraturan bupati yang mengatur secara detail mengenai penegakan Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 tahun 2011
63
tentang
Penataan
dan
Pengendalian
Pembangunan
Menara
Telekomunikasi. Satuan Polisi Pamong Praja belum merasa diajak duduk bersama dalam membahas Peraturan Bupati. (Wawancara Bp. Poniman,S.H. Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Klaten, 30 Maret 2016) Untuk
saat
ini
pelaksanaan
pengendalian
menara
telekomunikasi ini dilakukan oleh SKPD terkait yaitu dinas perhubungan dan satuan polisi pamong praja sementara untuk sector retribusi dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Terpadu. Belum banyak yang dapat dilakukan mengenai pengendalian ini dikarenakan tidak jelasnya mekanisme pengendalian menara telekomunikasi. Selama ini jika terdapat menara yang menyalahi aturan peraturan daerah maka akan di berikan surat peringatan sebanyak 3 kali jika surat tersebut telah dilayangkan dan tidak ada respon dari penyelenggara
menara
telekomunikasi
maka
menara
yang
bersangkutan akan di segel untuk selanjutnya di robohkan secara mandiri, jika tidak juga dirobohkan maka menara telekomunikasi tersebut akan menjadi milik pemerintah daerah. 2. Hambatan yang Terjadi dalam Pelaksanaan Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Klaten nomor 13 tahun 2011 tentang Penataan
dan
Pengendalian
Pembangunan
Menara
Telekomunikasi di Kabupaten Klaten Pelaksanaan
Penataan
dan
Pengendalian
Menara
Telekomunikasi seperti yang telah dijelaskan dalam pembahasan pertama, tentulah terdapat hambatan-hambatan yang terjadi. Berberapa hambatan yang harus dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut: a. Kurang Optimalnya Tim Penataan dan Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi (TP3MT)
64
Pengawasan Menara Telekomunikasi dilakukan dengan cara Patroli Pengawasan. Leading sector di bidang ini adalah Dinas Perhubungan
melalui
Tim
Penataan
dan
Pengendalian
Pembangunan Menara Telekomunikasi (TP3MT) Kabupaten Klaten namun dalam pelaksanaannya hal itu belum berjalan optimal karena masih menunggu payung hukum yang jelas mengenai pembentukan Tim TP3MT Kabupaten Klaten sebagai amanat dari Peraturan Daerah Kabupaten Klaten nomor 13 tahun 2011 tentang Penataan dan Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Klaten. Hal ini berarti belum ada dasar hukum yang mengatur teknis Penindakan secara jelas. Belum adanya manual yang jelas membuat Tim TP3MT Kabupaten Klaten hanya menjalankan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing dan belum ada kewenangan yang jelas dalm menangani menara telekomunikasi. Dinas Perhubungan yang menjadi Leading sector di bidang menara telekomunikasi harus memaksimalkan Tim Penataan dan Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi (TP3MT) untuk melakukan pengawasan. Salah satu solusinya adalah dengan membentuk payung hukum yang jelas yang mengatur secara detail siapa saja yang masuk menjadi TP3MT tersebut. Sehingga dapat secara jelas memberi wewenang apa yang harus dilakukan dengan dasar hukum yang jelas. b. Tidak dilakukannya pembongkaran Menara Pembongkaran menara yang seharusnya dilakukan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Klaten nomor 13 tahun 2011 tentang Penataan dan Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Klaten, belum pernah dilakukan. Padahal pada kenyataannya telah ada yang memenuhi syarat untuk di bongkar karena tidak mempunyai izin pembangunan.
65
Jika terjadi pelanggaran maka setelah dilauangkan surat peringatan sebanyak 3 kali, pihak penyelenggara menara telekomunikasi dilakukam pemanggilan supaya merobohkan secara mandiri agar dapat dimanfaatkan di lokasi yang lain. Apabila tidak mengindahkan dan tidak membongkat mebara telekomunikasi tersebut secara mandiri maka Pemerintah Kabupatenn dalam hal melakukan
permbongkaran
dan
barang-barang
terkait
pembongkaran akan menjadi milik Pemerintah Kabupaten. Walaupun sudah ada yang memenuhi syarat pembongkaran namun Pemerintah Kabupaten Klaten belum melakukan pembongkatan terhadap menara telekomunikasi hal ini terjadi dikarenakan tidak adanya sarana dan prasarana yang memadai dalam melakukan pembongkaran, selain itu sumber daya manusia yang ada juga tidak dapat melakukan pembongkaran. Jika harus menggunakan pihak ke tiga, kendala yang terjadi adala tidak adanya anggaran yang di anggarkan khusus untuk pembongkaran menara telekomunikasi. Pembongkaran menara yang seharusnya dilakukan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Klaten nomor 13 tahun 2011 tentang Penataan dan Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Klaten, belum pernah dilakukan. Padahal pada kenyataannya telah ada yang memenuhi syarat untuk di bongkar karena tidak mempunyai izin pembangunan. Pemerintah Kabupaten Klaten sebagai bentuk penegakan peraturan daerah harus pula dianggarkan dana untuk membongkar menara telekomunikasi. Dalam jangka pendek Pemerinttah Kabupaten cukup menganggarkan dana dan pembongkaran akan dilakukan oleh pihak ke Tiga dengan pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja atau jangka panjang dengan pengadaan sarana prasarana pembongkaran dan pelatihan sumber daya manausia yang ada untuk proses pembongkaran. Hal ini perlulah dilakukan untuk penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun
66
2011 tentang Penataan dan Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Klaten. c. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang menangani mengenai Pengendalian Menara Telekomunikasi Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang menangani pengendalian
menara
telekomunikasi
kisisnya
dalam
hal
penindakan. Dilihat dari segi kuantitas hanya ada 2 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten. Melihat hal tersebut maka perlu dilakukan penambahan agar pelaksanaannya dapat lebih efektif sehingga dapat melaksanakan penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten nomor 13 tahun 2011 tentang Penataan dan Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Klaten secara optimal d. Penyelenggara Menara Telekomunikasi yang tidak mempunyai itikad baik Adanya menara telekomunikasi yang berdiri tanpa ijin di daerah Desa Gatak, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten selain kurangnya perhatian pemerintah juga karena kurangnya itikad baik penyelenggara
menara
telekomunikasi.
Dimana
pihak
penyelenggara tidak melewati prosedur tertentu yang telah ditetapkan, namun asal membangun yang kemudian ijin nya di laksanakan belakangan. Padahal pada titik koordinat tersebut telah terdiri dari 3 menara telekomunikasi sehingga sudah tidak boleh didirikan menara telekomunikasi baru. Hal ini terjadi karena di lapangan dimana pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebelum adanya Ijin Mendirikan Bangunan keluar, dari pemyelenggara menara telekomunikasi telah mendirikan bangunan menara telekomunikasi terlebih dahulu entah mendirikan pondasi menara telekomunikasi terlebih
dahulu
ataupun
langsung
mendirikan
menara
67
telekomunikasi sampai berdiri baru melakukan pengurusan ijin mendirikan bangunan kepada pihak-pihak yang terkait. Jadi banyak pemohon ijin mendirikan menara yang curi-curi start terlebih dahulu sebelum
mengurus
ijin
mendirikan
bangunan
terlebih.
Penyelenggara menara telekomunikasi berdalih melakukan hal tersebut dengan alasan agar ketika mengurus ijin mendirikan bangunan menara telekomunikasi dapat dengan mudah dan lekas dikeluarkan ijinnya oleh dinas terkait dikarenakan sudah ada bangunan menara yang terlebih dahulu berdiri. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan prosedur yang ada dan bisa menyalahi aturan koordinat yang telah di tentukan. e. Kurangnya kordinasi antar satuan kerja peragkat daerah pengampu Peraturan Daerah Menara Telekomunikasi Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan pengendalian menara telekomunikasi menemui suatu kendala yaitu para SKPD yang memberikan ijin mendirikan bangunan kepada pihak penyelenggara menara telekomunikasi tidak memberikan data menara telekomunikasi yang baru memperoleh Ijin Mendirikan Bangunan atau tidak melakukan koordinasi kepada Satuan Polisi Pamong Praja, hal inilah yang menjadi hambatan di dalam pengawasan menara telekomunikasi sehingga pihak Satuan Polisi Pamong Praja tidak bisa melakukan tugasnya dengan baik. Dengan adanya kendala di dalam komunikasi antara pihak pemberi ijin kepada Satuan Polisi Pamong Praja maka hal inilah yang menyebabkan
masih
adanya
beberapa
bangunan
menara
telekomunikasi yang masih belum terjangkau oleh pihak Satuan Polisi Pamong.
