BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara serta mempelajari Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klaten Nomor: 503/7345/17 tanggal 17 Oktober 2011 tentang Pencabutan Izin Pemakaian Tanah Pengairan a/n Erlina Sri Purwanti, maka penulis akan menguraikan hal-hal tentang: 1. Pelaksanaan pembongkaran bangunan berizin di atas saluran irigasi oleh Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Klaten dalam upaya mewujudkan perlindungan lingkungan. 2. Hambatan yang timbul dalam menangani kasus pendirian bangunan berizin di atas saluran irigasi. Sebelum dilakukan pembahasan mengenai penegakan hukum dan pemberian sanksi terhadap pendirian bangunan tanpa izin di atas saluran irigasi oleh Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Klaten, maka perlu dikemukakan terlebih dahulu data-data yang diperoleh sebagai hasil penelitian. Data-data tersebut adalah sebagai berikut: 1. Kronologi Kejadian a. Dasar Surat Sdr. Soetarmo, SE, Ketua RT 03/X Perak Gunungan, Kel. Barenglor, Kec. Klaten Utara tertanggal 06 Desember 2012 Nomor: Kla/03/X/040 tentang Pembongkaran Bangunan milik Sdri. Erlina Sri Purwanti yang berada di atas saluran Sikucing. b. Perkara Keberadaan bangunan milik Sdri. Erlina Sri Purwanti yang berada di atas tanah saluran Sikucing di Jalan Veteran, Perak Gunungan, Kel. Barenglor, Kec. Klaten Utara yang diduga melakukan tindak pidana pelanggaran: 1) Penggunaan tanah yang tidak sesuai peruntukkannya;

39


digilib.uns.ac.id 40

2) Membuat bangunan permanen di atas tanah saluran; Sehingga melanggar ketentuan: 1) Perda Nomor 11 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; 2) Surat Keputusan Kepala DPU Kabupaten Klaten tertanggal 5 Januari 2010 Nomor 503/020/17 tentang Izin Pemakaian Tanah Pengairan a/n. Sdr. Erlina Sri Purwanti. c. Fakta-fakta 1) Identifikasi dan Penyelidikan: a) Pada awalnya Sdri. Erlina Sri Purwanti yang beralamat di Perak Gunungan, Barenglor, Kec. Klaten Utara mengajukan permohonan Izin Penggunaan Tanah Pengairan kepada Kepala DPU Kab. Klaten dengan dilampiri surat pernyataan, antara lain sebagai berikut: (1)Mentaati dan mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; (2)Sanggup tidak mendirikan bangunan tetap/permanen dilokasi saluran; (3)Sanggup sewaktu-sewaktu membongkar bangunan kami yang terletak di atas tanah pengairan, apabila digunakan oleh Pemerintah/kepentingan umum dan tanpa menuntut ganti rugi; b) Oleh Kepala DPU Kab. Klaten permohonan tersebut dikabulkan dengan Surat Keputusan Ka. DPU Kab. Klaten tertanggal 5 Januari 2010 Nomor: 503/020/17 tentang Izin Pemakaian Tanah Pengairan a/n Sdri. Erlina Sri Purwanti. 2) Setelah mendapatkan izin, Sdri. Erlina Sri Purwanti membuat bangunan permanen di atas tanah pengairan saluran Sikucing dengan ukuran 3 x 10 meter yang dipergunakan untuk warung makan/tempat tinggal. Oleh warga masyarakat RT 03/X Perak Gunungan, Kel. Barenglor hal tersebut dilaporkan kepada Kepala DPU Kab. Klaten tertanggal 15 September 2011 No. KLA/03/X/020 tentang Penyalahgunaan Izin Pemakaian Saluran Sikucing an. Erlina Sri Purwanti, isi surat tersebut:



a) Pemegang Izin tidak diperkenankan menggunakan tanah di luar peruntukkannya dan mendirikan bangunan

permanen

di luar

peruntukkannya; b) Meminta kepada Ka. DPU Kab. Klaten untuk meninjau kembali Izin Pemakaian Tanah Pengairan an. Sdr. Erlina Sri Purwanti dan memohon tanah tersebut untuk dipergunakan kepentingan umum pembuatan jalan baru menuju Jalan Protokol/Veteran; c) Berdasarkan surat aduan warga tersebut DPU Kab. Klaten bersama SATPOL PP mengadakan pengecekan di lapangan dan benar didapati Sdri. Erlina Sri Purwanti telah membuat bangunan permanen di atas tanah saluran Sikucing dengan ukuran 3 m x 10 m yang digunakan untuk warung dan rumah tinggal. Atas hasil pengecekan tersebut Kepala DPU Kab. Klaten dengan surat tertanggal 17 Oktober 2011 Nomor 503/7345/17 tentang Pencabutan Izin Pemakaian Tanah Pengairan an. Sdr. Erlina Sri Purwanti tertanggal 5 Januari 2010 No. 503/020/17 dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Dalam penyampaian surat pencabutan tersebut, petugas DPU Kab. Klaten secara persuasif meminta kepada Sdr. Erlina Sri Purwanti agar membongkar bangunan permanen dimaksud secara sukarela. Demikian juga Satpol PP memberikan pembinaan agar Sdri. Erlina Sri Purwanti membongkar secara legowo. d) Menyikapi surat Pencabutan Izin Pemakaian Kekayaan Daerah oleh Kepala DPU Kab. Klaten tersebut, Sdri. Erlina Sri Purwanti bersama Pengurus LSM Paguyuban Kapal Wahyu Pelangi 159 Kab. Klaten mendatangi Kantor Satpol PP Kab. Klaten menyampaikan surat tertanggal 25 Januari 2012 No. 017/KWR159/KLT/12 tentang Surat Penangguhan Pembongkaran. Atas dasar kemanusiaan dan toleransi Sdr. Erlina diberikan arahan dan pembinaan agar membongkar secara sukarela dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan dan apabila ingin berusaha agar menggunakan sistem bongkar pasang layaknya PKL



yang lain. Pada saat itu yang bersangkutan menyatakan sanggup menindak lanjuti. e) Dalam kuruan waktu bulan Pebruari sampai 15 April 2012, berdasarkan hasil pengawasan di lapangan, Sdr. Erlina Sri Purwanti belum melaksanakan pembongkaran bangunan permanen tersebut tapi justru malah menambah kanopi pada bangunan depan di atas trotoar. Oleh petugas Satpol PP hal tersebut dilakukan penertiban dan kanopi dibongkar paksa, sedang bangunan permanen dilaporkan ke DPU Kab. Klaten untuk ditindaklanjuti. f) Menindaklanjuti laporan Satpol PP Kab. Klaten tersebut, DPU Kab. Klaten mengeluarkan surat: (1)Surat Ka.DPU Kab. Klaten tertanggal 19 April 2012 No. 503/946/17 perihal Peringatan I (Pertama); (2)Surat Ka.DPU Kab. Klaten tertanggal 28 Juni 2012 No. 503/1577/17 perihal Peringatan II (Kedua); (3)Surat Ka.DPU Kab. Klaten tertanggal 17 Oktober 2012 No. 503/2563/17 perihal Peringatan III (Ketiga); Namun Sdri. Erlina Sri Purwanti tidak mengindahkan peringatan tersebut dan membiarkan bangunan tersebut dikosongkan dan tidak digunakan untuk usaha. d. Penyelesaian Menindaklanjuti Surat Sdr. Soetarmo, SE, Ketua RT 03/X Perak Gunungan, Kel. Barenglor, Kec. Klaten Utara tertanggal 06 Desember 2012 Nomor: Kla/03/X/040 tentang Pembongkaran Bangunan milik Sdri. Erlina Sri Purwanti yang berada di atas saluran Sikucing, dilakukan langkah-langkah penyelesaian sebagai berikut: 1) Pada hari Senin, 17 Desember 2012 jam 09.00 wib bertempat di Ruang Kerja Ka. Satpol PP Kab. Klaten telah dilakukan Rapat Koordinasi Pembongkaran Bangunan yang berada di atas saluran Sikucing Kel. Barenglor, Kec. Klaten Utara;



2) Rapat dipimpin oleh Asisten Pemerintahan Sekda Kab. Klaten, dihadiri Ka. Satpol PP, Perwakilan DPU Kab. Klaten, Camat Klaten Utara, Ka. Polsek Ketandan, Ka. Kel. Barenglor, Sdr. Soetarmo, SE dan Pejabat Struktural/Fungsional

Satpol

PP.

Setelah

mendengarkan paparan

kronologi dan kajian terhadap permasalahan saluran Sikucing oleh PPNS dan Staf Bid SDA DPU Kab. Klaten serta mendengarkan saran, masukan, dan arahan disimpulkan sebagai berikut: a) Bahwa Sdri. Erlina Sri Purwanti (Pemilik

Bangunan) telah

menyalahgunakan peruntukkan izin pemakaian Tanah Pengairan yang dikeluarkan Kepala DPU Kab. Klaten tertanggal 5 Januari 2010 No. 503/020/17, melanggar larangan membuat bangunan permanen di atas tanah saluran Sikucing sehingga melanggar Peraturan Daerah Kab. Klaten Nomor 11 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. b) Bahwa Izin Pemakaian Kekayaan Daerah yang diberikan kepada Sdri. Erlina Sri Purwanti tersebut telah dicabut dan dinayatakan tidak berlaku lagi oleh Kepala DPU Kab. Klaten tertanggal 17 Oktober 2011 No. 503/7345/17, sehingga keberadaan bangunan di atas saluran Sikucing telah diperintahkan untuk dibongkar namun pemilik bangunan tidak mentaati dan dibiarkan kosong/tidak dipergunakan lagi. c) Pembongkaran bangunan yang berada di atas saluran Sikucing milik Sdri. Erlina Sri Purwanti akan dilaksanakan secara terpadu pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2012 sekitar pukul 08.00 wib. 3) Kesepakatan hasil rapat koordinasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara Rapat dan ditandatangani peserta rapat yang hadir. 2. Berita Acara Penyerahan Barang Pada hari Rabu, tanggal 26 Desember 2012 sekitar pukul 10.30 wib, Bapak Sulamto, S.IP, MH selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Klaten telah menyerahkan barang/benda berupa: a. Almari dan isinya sejumlah 2 (dua) buah;



b. Tempat tidur dan kelengkapannya sejumlah 1 (satu) buah; c. Freezer warna putih sejumlah 1 (satu) buah; d. Peralatan jualan/dagang sejumlah 1 (satu) buah; e. Kayu kusen, blandar, rusuk, dll sejumlah 1 (satu) buah; f. Daun pintu sejumlah 5 (lima) buah; g. Daun jendela dan kusen sejumlah 1 (satu) buah; h. Besi kanopi sejumlah 1 (satu) buah; i. Meja kecil sejumlah 1 (satu) buah; j. Seng besi sejumlah 13 (tiga belas) lembar. Dan telah diterima oleh Ny. Erlina Sri Purwanti yang beralamat di Gunungan RT 02 RW 07, Kel.Barenglor, Kec. Klaten Utara, Kab. Klaten. Dalam perkara

tindak

pidana

pelanggaran

penyalahgunaan

perizinan

pemakaian kekayaan daerah, sebagaimana dimaksud dalam Perda Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, atas pembongkaran bangunan yang berada di atas saluran Sikucing Jl. Veteran, Perum Gunungan RT 03/X, Kel. Barenglor, Kec. Klaten Utara, Kabupaten Klaten. Selanjutnya Sdri. Erlina Sri Purwanti menyatakan menerima dengan baik dan legowo atas tindakan pembongkaran terhadap bangunan yang berada di atas saluran Sikucing tersebut serta tidak akan menuntut apapun.

B. Pembahasan 1. Penegakan Hukum Terhadap Pendirian Bangunan di Atas Saluran Irigasi Oleh DPU Kabupaten Klaten Hukum adalah suatu rangkaian peraturan, yang mengikat, memaksa dan mempunyai sanksi. Hukum adalah salah satu bentuk norma/kaidah dalam kehidupan. Norma yang mengatur dalam kehidupan di antaranya adalah norma agama, kesusilaan, kesopanan, adat istiadat, kebiasaan dan hukum. Hubungan antara kaidah hukum dan kaidah-kiadah sosial lainnya saling mengisi, artinya kaidah sosial mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat walaupun hukum tidak mengaturnya. Selain saling mengisi, juga saling memperkuat.



Bahkan sebelum kaidah hukum dikodifikasikan, kaidah-kaidah yang lain sudah mempunyai aturan sendiri yang jelas bahkan mempunyai sanksi. Sumber norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum berlainan. Norma agama sumbernya kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, norma kesusilaann sumbernya hati nurani, norma kesopanan sumbernya keyakinan masyarakat yang bersangkutan dan norma hukum sumbernya peraturan perundangundangan. Fungsi hukum dalam masyarakat adalah sebagai alat atau sarana yang mengontrol dan mengendalikan masyarakat dan melindungi dari ancaman atau perbuatan-perbuatan yang membahayakan jiwa maupun benda dalam hal ini hukum mempunyai sifat memaksa. Dalam kaitannya dengan perizinan, maka izin dapat diletakkan sebagai fungsi menertibkan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Prajudi Atmo Sudirjo (1989: 23), yang menyebutkan mengenai fungsi-fungsi hukum modern, izin dapat juga diletakkan pada fungsi menertibkan masyarakat. Ketetapan yang berupa izin diberikan kewajibankewajiban dan larangan-larangan bagi para warga. Tentu saja tidak ada gunanya apa yang telah tertuang dalam ketetapan tersebut, apabila tidak dipaksakan izin tersebut. Demikian halnya dengan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten dalam usaha memperlancar kegiatan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya, maka ditetapkan berbagai kebijakan-kebijakan, antara lain izin peruntukan penggunaan tanah dan mendirikan bangunan. Izin adalah bila pembuat peraturan tidak untuk melarang suatu perbuatan tertentu, tetapi masih memperkenalkannya, asalkan diadakan secara tidak ditentukan untuk masingmasing hal ini bersifat suatu izin (

) (Ridwan HR, 2002: 158).

Penegakan hukum di bidang perizinan merupakan upaya mewujudkan ide-ide hukum menjadi kenyataan. Oleh karena itu, untuk dapat mewujudkan ide tersebut dibutuhkan peran serta dari berbagai pihak. Setiap komponen yang ada dalam masyarakat harus ikut serta sebagai pihak yang memiliki peran dalam mewujudkan ide-ide hukum menjadi kenyataan. Artinya, bahwa setiap



komponen dalam masyarakat harus ikut serta sebagai pemegang peran dalam pelaksanaan penegakan hukum tersebut. Pembagian kekuasaan di Indonesia terbagi dalam beberapa fungsi lembaga tinggi dan tertinggi negara. Dibidang eksekutif fungsinya dijalankan oleh lembaga kepresidenan, sedangkan ditingkat Daerah dijalankan oleh Gubernur/Bupati/Walikota yang mengepalai Pemerintah Daerah masingmasing dengan berdasarkan pada kewenangan yang diberikan kepada Daerah. Dasar kewenangan tersebut adalah dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten bertugas menyelenggarakan Pemerintahan dengan menjalankan urusan pemerintahan berdasarkan undangundang yang berlaku. Termasuk diantaranya adalah kewenangan memberikan izin pemakaian tanah pengairan dengan mendirikan bangunan untuk kegiatan usaha yang pelaksanaannya harus tunduk pada berbagai peraturan perundangan yang berlaku termasuk Peraturan Daerah Kabupaen Klaten Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Dengan demikian penyelenggaraan pelaksanaan izin pemakaian tanah pengairan dengan mendirikan bangunan di Kabupaten Klaten berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang terkait. Pengertian izin mendirikan bangunan dapat dibagi atas 3 komponen pengertian sebagai berikut: a. Izin adalah tindakan administrasi pemerintah yang menyatakan keabsahan atas peremohonan seseorang atau badan hukum karena telah terpenuhinya syarat yang telah ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku. b. Mendirikan adalah suatu tidakan yang dilakukan oeh seseorang atau badan hukum dalam melaksanakan pembangunan yang dapat meliputi mendirikan bangunan, mengubah, maupun membongkar terhadap bangunan yang telah ada sebelumnya dengan pekerjaan penganti bangunan lainnya. c. Bangunan adalah tindakan pengerjaan kontrukasi yang terletak di permukaan tanah atau dalam atas tanah atau di atas permukaan air dengan memperhatikan ruang tata letak bangunan, ruang tata lokasi dan ruang tata



kota/daerah yang berfungsi sebagai tempat tingggal atau usaha untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Dalam perizinan menurut perundang-undangan yang telah ditetapkan, selalu memuat ketentuan-ketentuan penting yang melarang terhadap warga masyarakat untuk bertindak tanpa izin. Sehubungan dengan ketentuan tersebut sebagai konsekuensinya, maka dalam rangka penegakan hukum dilengkapi pula dengan adanya ketentuan sanksi. Sanksi ini merupakan bagian penutup yang terpenting adil dalam hukum termasuk hukum administrasi, karena setiap peraturan perundang-undangan yang memuat perintah atau larangan, apabila tidak disertai sanksi, maka efektifitas dari peraturan tersebut tidak akan dapat diwujudkan, karena fungsi dari hukum tersebut tidak lagi mempunyai daya paksa. Sehubungan dengan hal tersebut sebagaimana ditegaskan oleh Sjachran Basah (1995: 5), bahwa sanksi merupakan bagian terpenting dalam setiap Undang-undang, adanya perintah dan larangan yang dimuat dalam setiap undang-undang, tidaklah mempunyai arti apabila tidak mempunyai suatu daya paksa untuk dilaksanakan. Hal ini lebih jelas mengatur jenis peraturan perundang-undangan yang dikategorikan memaksa. Kabupaten Klaten yang mengalami perkembangan pembangunan cukup pesat. Perkembangan kota ini yang kemudian memunculkan sektor usaha baru di lingkungan perkotaan Kabupaten Klaten. Usaha yang tumbuh menjamur adalah di sektor informal, yaitu munculnya pedagang kaki lima di lahan-lahan pertanahan yang kosong, baik yang memiliki maupun tidak memiliki izin pemakaian tanahnya. Keberadaan pedagang-pedagang ini tidak jarang menyalahi ketentuan peraturan sebagaimana yang telah ditetapkan. Salah satu pihak yang melakukan pelanggaran izin adalah Sdri. Erlina Sri Purwanti. Berdasaran Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klaten Nomor 503/020/17 tentang Izin Pemakaian Tanah Pengairan memberikan izin pemakaian tanah pengairan kepada Erlina Sri Purwanti dengan klasifikasi tanah daerah sepadan sungai yang dipergunakan untuk warung dengan izin berlaku selama 3 tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan



05 Januari 2010 s/d 05 Januari 2013. Dalam surat keputusan tersebut memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut: a. Pemegang izin diwajibkan: 1) Membayar administrasi perizinan setiap 3 tahun. 2) Membayar retribusi pemakaian tanah pengairan Luas: 39.00 M2 x Rp 3000,- Per M2/Tahun = Rp 117.000,- terbilang (Seratus tujuhbelas ribu rupiah) / Setiap tahun. 3) Menjaga kelestarian lingkungan hidup b. Pemegang izin tidak diperkenankan: 1) Menggunakan tanah di luar peruntukkannya. 2) Mendirikan bangunan permanen di luar peruntukkannya. 3) Memindah tangankan penguasaan kepada Pihak lain dan atau ahli warisnya dengan dalih apa pun juga. 4) Mengganggu lalu lintas jalan raya. c. Izin Pemakaian Tanah Pengairan tidak berlaku lagi apabila: 1) Jangka waktunya berakhir 2) Atas permohonan pemegang surat izin. 3) Badan Usaha bubar/dibubarkan. 4) Dicabut karena melanggar ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan. d. Apabila surat izin berakhir masa berlakunya dan pemegang izin akan menggunakan tanah tersebut, maka kepada yang bersangkutan wajib mengajukan izin pembaruan surat izin selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir. e. Bagi pemegang izin/wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terhutang. f. Bagi pemegang surat izin yang tidak mentaati ketentuan yang berlaku dapat dikenakan sanksi: 1) Dibongkar paksa bangunan dan sejenisnya atau sesuatu peralatan/barang yang dipasang.



2) Dicabut surat izinnya dengan SK Pencabutan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klaten. Dengan memperhatikan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klaten sebagaimana disebutkan di atas, maka dapat diketahui syarat-syarat dan ketentuan yang harus dipatuhi oleh pemegang surat izin. Namun dalam kenyataannya, pihak pemegang surat izin yaitu Sdri. Erlina Sri Purwanti tidak mematuhi ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Bambang Susilo, salah satu staf pada DPU Kabupaten Klaten sebagai berikut: “Klaten sekarang ini dapat dikatakan mengalami pertumbuhan kota yang cukup pesat, terutama di Klaten Kota. Melihat perkembangan ini, kemudian banyak masyarakat yang mendirikan usaha-usaha perdagangan kaki lima. Rata-rata masyarakat yang memiliki usaha ini mengajukan izin pemakaian tanah kepada kami tetapi tidak dapat dipungkiri kalau masyarakat ini kemudian ada yang melakukan pelanggaran ketentuan perizinan. Ya, seperti misalnya yang dilakukan oleh Ibu Erlina ini, yang setelah dilakukan penyelidikan melakukan pelanggaran izin pemakaian tanah pengairan yaitu denga mendirikan bangunan secara permanen” (Wawancara, tanggal 14 Mei 2013). Pelanggaran terhadap ketentuan izin pemakaian tanah pengairan di atas, merupakan izin perorangan yang dipergunakan untuk warung makan. Dalam melakukan kegiatan usahanya, meskipun sudah mendapatkan izin untuk menggunakan tanah di atas saluran pengairan tetapi dalam pelaksanaannya ada pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang izin tersebut. Adapun pelanggaran yang dilakukan adalah penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan membuat bangunan permanen di atas tanah saluran irigasi untuk tempat tinggal. Pelanggaran yang dilakukan inilah yang kemudian menimbulkan penolakan dari warga masyarakat setempat, karena mengganggu kepentingan umum. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Bapak Soetarmo, Ketua RT 03/X Perak Gunungan, Kel. Barenglor, Kec. Klaten Utara sebagai berikut: “Saya banyak menerima keluhan dari warga, khususnya warga RT 03/X yang merasa terganggu dengan adanya bangunan di atas saluran irigasi itu. Karena bangunan yang katanya untuk warung makan tetapi juga



dipakai untuk tempat tinggal belum lagi bangunannya dibuat permanen kan itu sudah menyalahi aturan. Makanya banyak warga yang meminta saya untuk melaporkan ke DPU supaya ada penertiban terhadap bangunan itu agar tidak merusak lingkungan di wilayah kami. Warga juga meminta supaya tanah di atas pengairan ini dipergunakan untuk kepentingan umum, yaitu dengan dibuat jalan baru menuju ke jalan protokol” (Wawancara, tanggal 15 Mei 2013). Berdasarkan hasil wawancara di atas, diketahui bahwa warga masyarakat menghendaki supaya ada penertiban terhadap penyimpangan perizinan pemakaian tanah pengairan yang dilakukan oleh pemegang izin. Hal ini dikarenakan selain menyalahi ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan, warga masyarakat khawatir apabila tidak ada penertiban akan dapat mengganggu ketertiban umum di lingkungan tempat tinggal mereka. Pada dasarnya, pendirian bangunan di atas tanah pengairan tersebut melanggar ketentuan yang telah ditetapkan. Pendapat yang hampir sama juga diungkapkan oleh Bapak Joko Witono, salah seorang warga RT 03/X Perak Gunungan, Kel. Barenglor, Kec. Klaten Utara sebagai berikut: “Iya mbak, kita-kita para warga di sini sangat keberatan dengan adanya bangunan yang dibuat permanen oleh Bu Lina karena kan itu dibangun di atas tanah saluran irigasi, kan itu bisa mengganggu ketertiban umum terutama untuk berlalu lintas. Apalagi kalau lama-lama dibiarkan kan bisa merusak lingkungan juga, mendingan kalau tanah itu dibuat jalan baru saja yang menuju ke jalan protokol. Menurut saya, ini jauh lebih bermanfaat bagi warga sekitar sini mbak” (Wawancara, tanggal 15 Mei 2013). Berdasarkan hasil wawancara sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa keberatan warga dengan adanya bangunan permanen di atas tanah saluran irigasi karena adanya penyalahgunaan izin yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Keberadaan bangunan permanen tersebut mengganggu lalu lintas jalan warga sekitar. Hal ini sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Timothy D. Stark (2010:208) yang menyebutkan “



. (Persoalan yang sulit adalah dalam merawat kerusakan yang bukan karena penyalahgunaan izin. Saat ini sebagian besar, yaitu 38 dari 50 pengadilan dan otoritas yang terkait tidak membedakan antara kerusakan yang dikarenakan penyalahgunaan izin dan bukan penyalahgunaan izin dan mengaplikasikan secara tegas pertanggung jawaban atas kerugian terhadap kerusakan karena keduanya. Sebagai contoh, pengadilan Iowa menyimpulkan bahwa fenomena penyalahgunaan izin dan bukan penyalahgunaan izin adalah keduanya merupakan pelanggaran fisik

dan

dengan demikian harus

diperlakukan sebagai penyalahgunaan izin). Dengan adanya penyimpangan izin pemakaian tanah pengairan yang tidak sesuai dengan peruntukkannya, maka perlu diberikan sanksi yang tegas kepada pihak pemegang surat izin tersebut. Berdasarkan surat aduan dari warga RT 03/X Perak Gunungan, Kel. Barenglor Kec. Klaten Utara, DPU Kabupaten Klaten bersama Satpol PP mengadakan pengecekan di lapangan. Dari hasil pengecekan memang benar diperoleh fakta bahwa Sdri. Erlina Sri Puwanti telah membuat bangunan permanen di atas tanah saluran Sikucing dengan ukuran 3 m x 10 m yang digunakan untuk warung dan rumah tinggal. Menunjuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klaten Nomor 503/020/17 tentang Izin Pemakaian Tanah Pengairan, bahwa izin ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagai warung, namun demikian kondisi di lapangan bangunan tersebut bukan lagi sebagai warung tetapi sudah berubah peruntukkannya sebagai tempat hunian permanen. Hal tersebut jelas telah melanggar keputusan sebagaimana yang dimaksud pada Diktum ketiga ketentuan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klaten Nomor 503/020/17 tentang Izin Pemakaian Tanah Pengairan yang antara lain berbunyi sebagai berikut: Pemegang Izin Tidak Diperkenankan: a. Menggunakan tanah di luar peruntukkannya.



b. Mendirikan bangunan permanen di luar peruntukkannya. Adapun dalam Diktum ketujuh berbunyi: Bagi Pemegang Surat Izin yang tidak mentaati ketentuan yang berlaku dapat diberikan sanksi sebagai berikut: a. Dibongkar paksa bangunan dan sejenisnya atau sesuatu peralatan/barang yang dipasang. b. Dicabut surat izinnya dengan SK Pencabutan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klaten. Atas hasil pengecekan tersebut, maka Kepala DPU Kabupaten Klaten mengeluarkan surat tertanggal 17 Oktober 2011 Nomor 503/7345/17 tentang Pencabutan Izin Pemakaian Tanah Pengairan an. Sdr. Erlina Sri Purwanti tertanggal 5 Januari 2010 Nomor 503/020/17 dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Hal ini dilakukan karena pemegang surat izin telah melakukan pelanggaran ketentuan yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Bambang Susilo, salah satu staf pada DPU Kabupaten Klaten sebagai berikut: “Setelah kita menerima pengaduan dari masyarakat, kemudian kita tindaklanjuti dengan pengecekan di lapangan dan pada kenyataannya memang didapati adanya bangunan permanen yang selain untuk warung makan juga digunakan untuk tempat tinggal. Ini jelas melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan, makanya kemudian Bapak Kepala Dinas mengambil keputusan untuk mencabut izin pemakaian tanah pengairan an. Sdri. Erlina Sri Purwanti. Selain itu, kita juga meminta kepada yang bersangkutan untuk membongkar bangunannya secara sukarela. Hal ini dilakukan untuk menegakkan peraturan agar masyarakat tertib dan mematuhi peraturan yang ada” (wawancara, tanggal 14 Mei 2013). Selanjutnya dalam penyampaian surat pencabutan tersebut, petugas DPU Kabupaten Klaten secara persuasif meminta kepada pemegang surat izin agar membongkar bangunan permanen tersebut secara sukarela. Demikian juga Satpol

PP

memberikan

pembinaan

supaya

yang

bersangkutan

mau

membongkar bangunan tersebut secara sukarela. Atas pencabutan izin pemakaian tanah pengairan oleh Kepala DPU Kabupaten Klaten tersebut, Sdri. Erlina Sri Purwanti bersama Pengurus LSM Paguyuban Kapal Wahyu Pelangi 159 Kabupaten Klaten mendatangi Kantor



Satpol PP Kabupaten Klaten menyampaikan surat tertanggal 25 Januari 2012 Nomor 017/KWR159/KLT/12 tentang Surat Penangguhan Pembongkaran. Atas dasar kemanusiaan dan toleransi kepada Sdri. Erlina Sri Purwanti diberikan arahan dan pembinaan agar membongkar secara sukarela dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan dan apabila ingin berusaha agar menggunakan system bongkar pasang layaknya PKL yang lain. Pada saat itu yang bersangkutan menyatakan kesanggupannya untuk menindaklanjuti. Selama dalam kurun waktu satu bulan tersebut, berdasarkan hasil pengawasan di lapangan, Sdri. Erlina Sri Purwanti belum melaksanakan pembongkaran bangunan permanen tersebut tetapi justru menambah kanopi pada bangunan depan di atas trotoar. Oleh petugas Satpol PP, kemudian dilakukan penertiban dan kanopi dibongkar paksa sedangkan untuk bangunan permanen dilaporkan kepada DPU Kabupaten Klaten untuk ditindaklanjuti. DPU Kabupaten Klaten kemudian menindaklanjuti laporan yang disampaikan oleh Satpol PP Kabupaten Klaten. Hasil dari tindaklanjut tersebut adalah DPU Kabupaten Klaten mengeluarkan surat Peringatan kepada Sdr. Erlina Sri Purwanti. Surat Peringatan tersebut dikeluarkan sebanyak 3 (tiga) kali. Berikut ini adalah Surat Peringatan yang dikeluarka oleh DPU Kabupaten Klaten: a. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klaten tertanggal 19 April 2012 Nomor 503/946/17 perihal Peringatan I (Pertama); b. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klaten tertanggal 28 Juni 2012 Nomor 503/1577/17 perihal Peringatan II (Kedua); c. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klaten tertanggal 17 Oktober 2012 Nomor 503/2563/17 perihal Peringatan III (Ketiga). Namun Surat Peringatan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klaten tersebut tidak diindahkan oleh Sdri. Erlina Sri Purwanti dan membiarkan bangunan tersebut kosong dan tidak digunakan untuk usaha. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Bapak Bambang Susilo, salah satu staf pada DPU Kabupaten Klaten sebagai berikut:



“Setelah batas waktu 1 (satu) bulan penangguhan pembongkaran habis, ya kita melakukan pembongkaran bangunan itu. Tapi sebelum melakukan pembongkaran bangunan milik Ibu Erlina, tentunya kita memberikan surat peringatan untuk memberitahukan bahwa bangunan tersebut akan dibongkar. Namun tetap saja tidak dilakukan, bahkan sampai kita beri surat peringatan sampai 3 (tiga) kali tetap saja tidak dilakukan pembongkaran malah bangunan tersebut dibiarkan kosong dan sudah tidak lagi digunakan sebagai tempat usaha” (wawancara, tanggal 14 Mei 2013). Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa pihak Dinas Pekerjaan Umum telah memberikan batas toleransi kepada pemegang surat izin untuk melakukan pembongkaran bangunan secara sukarela. Namun demikian, sampai batas waktu yang telah ditentukan tetap tidak dilakukan pembongkaran. Dinas Pekerjaan

Umum kemudian memberikan

surat

peringatan kepada pemegang surat izin untuk melakukan pembongkaran dan surat peringatan ini diberikan sebanyak 3 (tiga). Surat peringatan ini diberikan sebagai prosedur yang harus dilakukan sebelum dilakukan pembongkaran bangunan secara paksa oleh pemerintah daerah setelah tidak ada tanggapan sama sekali dari pihak pemegang surat izin. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa terdapat ketidaksesuaian penggunaan lahan yaitu pelanggaran yang dilakukan dengan mengubah fungsi yang diizinkan. Dari yang diizinkan untuk tempat usaha warung makan, kemudian diubah menjadi bangunan permanen, selain untuk warung makan juga digunakan sebagai tempat tinggal. Hal ini banyak ditemui izin perubahan penggunaan tanah yang berlokasi di pinggir-pinggir jalan yang secara ekonomi menguntungkan dilakukan kegiatan usaha. Dalam kasus ini seharusnya pemohon mengajukan izin pemanfaatan tanah, dengan persyaratan dan pertimbangan yang berbeda dalam menentukan izin diterima atau ditolak. Penegakan hukum merupakan sebuah upaya untuk mewujudkan citacita yang dikehendaki oleh hukum/pembuat undang-undang itu sendiri. Untuk mengetahui penerapan hukum dapat dilihat dari penegakan hukum itu sendiri. Adapun penegakan hukum itu efektifitasnya dipengaruhi oleh beberapa faktor yang oleh Soeryono soekanto disebutkan ada setidaknya empat faktor yaitu:



a. Faktor perundang-undangan Kebijakan

perundang-undangan

sebagai

salah

satu

faktor

keberhasilan pengendalian pemanfaatan tanah di daerah. Kebijakan yang secara hukum ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan daerah mempunyai daya mengikat bagi seluruh elemen masyarakat di daerah. Baik kegiatan yang dilakukan untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan masyarakat luas yang berdampak pada keseimbangan lingkungan. Kinerja yang kurang baik, akan perundangundangan ini tentunya akan memberikan celah bagi masyarakat untuk melakukan pelanggaran tanpa bisa dituntut secara hukum, demikian juga secara prosedur harus bisa memberikan arah dan alur izin yang bisa dipahami dan dimengerti masyarakat secara jelas, terutama dalam hal ini adalah pemberian izin penggunaan tanah untuk mendirikan bangunan untuk kegiatan usaha. Agar di dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan masalah atau hambatan perlu adanya sarana perangkat perizinan dan rencana tata ruang yang baik. Rencana tata ruang yang baik merupakan sarana pengendali perkembangan fisik di dalam pelaksanaan pembangunan, yang berarti bahwa rencana tersebut sudah diberikan landasan hukum pelaksanaannya berupa Peraturan Daerah. Sebagai syarat untuk menjamin berfungsinya rencana tata ruang wilayah tersebut maka di dalam proses penyiapan, penyusunan dan pelaksanaannya perlu dukungan dan peranan instansiinstansi vertikal atau dinas-dinas Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten maupun

partisipasi

masyarakat.

Sejalan

dengan

laju

pertumbuhan

Kabupaten Klaten yang menunjukkan adanya kemajuan yang sangat pesat di bidang pembangunan, maka secara langsung akan berpengaruh pula pada tatanan dan wajah kota mendatang, sehingga perlu adanya peningkatan kegiatan pemerintah untuk mengatur dan menata bangunan. Salah satu kegiatan yang sudah dilakukan pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut adalah mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Izin pemakaian



kekayaan daerah adalah izin yang digunakan untuk memanfaatkan pemakaian kekayaan daerah yang dikeluarkan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk dalam wilayah Kabupaten Klaten, dalam hal ini adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klaten. Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang perizinan pemanfaatan kekayaan daerah, dalam hal ini adalah izin pemakaian tanah pengairan di Kabupaten Klaten. Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. b. Faktor aparat penegak hukum Aparat sebagai pelaku penegak hukum apabila ada ketentuan hukum yang dilanggar menjadi penjaga bagaimana hukum tersebut ditaati oleh masyarakat. Kemampuan aparat hukum untuk menterjemahkan dalam menjalankan aturan hukum untuk menegakkan hukum harus dibarengi dengan kemampuan aparat hukum untuk mengawal tujuan hukum tersebut dibuat. Ini berarti aparat hukum tidak bisa menjalankan hukum sebagaimana aturan hukum tersebut tertulis dalam buku (undang-undang) tapi sejauh mana tujuan hukum tersebut dapat terpenuhi, ketika ada pelanggaran atas aturan hukum yang dibuat. Kondisi ini mewajibkan aparat hukum memahami betul hukum-hukum dan kebiasaan yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat meskipun aturan tersebut tidak tertulis dalam undangundang, dalam upaya memberikan keadilan dalam masyarakat. Dengan demikian, bagi masyarakat sendiri dalam bertindak dan menjalankan hukum harus memiliki cara pikir dan perilaku yang mendorong masyarakat untuk sepenuhnya sadar bahwa hukum dibuat bukan semata-mata mengatur mereka tetapi untuk mencapai keadilan dalam bermasyarakat sehingga tercapai keharmonisan yang dapat mendorong terciptanya kedamaian. Aparat penegak hukum, khususnya satpol PP belum sepenuhnya melakukan pengawasan dan tindakan terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap izin kegunaan di luar peruntukkannya di atas saluran



irigasi Sikucing. Aparat penegak hukum ini baru bertindak ketika ada laporan dari masyarakat. Pengawasan merupakan suatu hal yang tidak bisa dipisahkan dari semua

kegiatan.

Pengawasan

dilaksanakan,

salah

satunya,

guna

meminimalkan pelanggaran atau penyimpangan yang terjadi dari sebuah pekerjaan. Demikian juga pengawasan dalam penggunaan lahan di atas saluran irigasi sebagai tempat usaha. Hal ini perlu untuk mengetahui sejauhmana

kebijakan

ditaati

dan

dilaksanakan

oleh

masyarakat.

Pengawasan dilakukan agar tujuan perizinan berguna dan adil bagi seluruh masyarakat. Pengawasan ini dapat dilakukan secara bersama-sama dengan instansi lain, dalam hal ini adalah dengan Satpol PP Kabupaten Klaten. Satpol PP bersama Dinas terkait yaitu DPU Sub Dinas SDA melakukan teguran kepada pemilik bangunan permanen yang berdiri di atas tanah pengairan saluran Srikucing. Hal tersebut merupakan pelanggaran Diktum ketiga ketentuan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klaten Nomor 503/020/17 tentang Izin Pemakaian Tanah Pengairan yang antara lain berbunyi sebagai berikut: Pemegang Izin Tidak Diperkenankan: 1) Menggunakan tanah di luar peruntukkannya. 2) Mendirikan bangunan permanen di luar peruntukkannya. Adapun dalam Diktum ketujuh berbunyi: Bagi Pemegang Surat Izin yang tidak mentaati ketentuan yang berlaku dapat diberikan sanksi sebagai berikut: 1) Dibongkar paksa bangunan dan sejenisnya atau sesuatu peralatan/barang yang dipasang. 2) Dicabut surat izinnya dengan SK Pencabutan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klaten. Dalam pelaksanaan pembongkaran tersebut dilakukan secara terpadu antara Dinas Pekerjaan Umum dan Satpol PP Kabupaten Klaten.



c. Faktor sarana dan prasarana penegakan hukum Dalam melaksanakan penegakan hukum juga tidak terlepas dari sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung atau menunjang pelaksanaan penegakan hukum tersebut. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka penegakan hukum tidak mungkin akan dapat berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, peralatan yang memadai, maupun dari segi keuangan yang cukup. Apabila hal-hal tersebut tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Dalam rangka penegakan hukum untuk melakukan pengawasan dan penertiban terhadap pendirian bangunan di atas saluran irigasi yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan, maka instansi terkait dalam hal ini adalah Satpol PP dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klaten harus memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang harus dimiliki adalah mobil patroli Satpol PP dalam menjalankan tugasnya untuk melakukan pengawasan terhadap ketertiban para pedagang yang mendirikan usahanya di tempat-tempat di luar peruntukkannya. Dengan adanya mobil patroli dengan jumlah yang mencukupi, maka diharapkan Satpol PP dapat menjalankan tugasnya dalam melakukan pengawasan dan penertiban terhadap pelanggaran permohonan izin maupun bangunanbangunan liar yang ada di atas saluran irigasi. Demikian halnya dengan Dinas Pekerjaan Umum juga harus dilengkapi sarana dan prasarana yang memadai, seperti buldozer atau alat berat yang digunakan untuk melakukan pembongkaran terhadap bangunan-bangunan liar maupun bangunanbangunan yang melanggar ketentuan perijinan. Sarana atau fasilitas dalam rangka menegakkan hukum terhadap pendirian bangunan di atas saluran irigasi Sikucing, dapat dikatakan masih terbatas. Hal ini dikarenakan, masih terbatasnya sumber daya manusia dari aparat penegak hukum, khususnya pihak Satpol PP yang jumlah personilnya masih sangat terbatas. Selain itu, juga adanya keterbatasan anggaran guna menambah fasilitas berupa mobil patroli maupun pengadaan alat berat



sehingga berakibat pada kurang maksimalnya pelaksanaan pengawasan dan penertibannya. d. Faktor masyarakat Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat saat ini banyak mendirikan usaha-usaha kecil, seperti pedagang kaki lima sehingga sudah seperti menjadi kebiasaan dalam masyarakat untuk mendirikan usaha bahkan ada yang tanpa izin. Masyarakat seolah-olah dapat mendirikan usaha tanpa harus mengajukan permohonan izin kepada pemerintah Kabupaten Klaten. Padahal pemerintah Kabupaten Klaten telah memiliki peraturan daerah yang mengatur tentang perijinan pendirian bangunan. Cara berpikir masyarakat yang masih bersikap seenaknya dalam mendirikan usaha inilah yang masih perlu untuk terus dibina dan dilakukan sosialisasi sehingga tidak sembarangan dalam mendirikan usaha. e. Faktor kebudayaan Kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu bagian dari budaya hukum. Kesadaran hukum masyarakat menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum diketahui, dimengerti, ditaati dan dihargai. Dalam hal ini berkaitan dengan nilai-nilai yang ada dalam benak masyarakat tentang kegiatan ekonomi yang saat ini sedang mengalami perkembangan yang cukup pesat di Kabupaten Klaten. Namum demikian, masih banyak masyarakat yang menggunakan tanah di luar peruntukkannya seperti misalnya, mendirikan bangunan di atas saluran irigasi Sikucing untuk kegiatan usaha (PKL) tanpa memiliki izin disebabkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum belum begitu tinggi. Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan, karena merupakan esensi dari penegakan hukum serta juga menjadi tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum.



Dengan berdasarkan sistem hukum di atas, maka dapat mengungkap efektivitas pelaksanaan penegakan hukum terhadap pendirian bangunan di atas saluran irigasi Sikucing di Kabupaten Klaten yang telah ada peraturan daerahnya guna menciptakan ketertiban umum dan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan di sekitar saluran irigasi Sikucing. Meskipun sudah termuat dan tercantum dalam ketentuan hukum yang berlaku, namun hal ini tidak akan dapat dijalankan dan diterapkan dengan baik apabila tidak adanya kerjasama antara aparat penegak hukum dengan masyarakat luas pada umumnya untuk menjalankan dan mematuhi peraturan tersebut. Hal ini dikarenakan pada kenyataannya, di kehidupan sosial masyarakat, peraturan tersebut hanya sebagai wacana belaka atau bahkan ketidaktahuan masyarakat mengenai aturan untuk mengajukan permohonan izin kepada pemerintah daerah apabila akan memanfaatkan tanah negara untuk kegiatan usaha, utamanya bagi pedagang kaki lima. Dengan demikian, faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka ataupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut. Kelima macam faktor tersebut di atas, juga berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan penegakan hukum terhadap pendirian bangunan di atas saluran irigasi Sikucing Kabupaten Klaten. Efektivitas yang dimaksud adalah dipatuhi atau kepatuhan terhadapnya dipaksakan dengan bantuan sanksi-sanksi. Berbagai unsur efektivitas memainkan suatu peranan, perilaku dari orangorang, pandangan-pandangan yang dianut dalam suatu masyarakat, bentukbentuk dari tindakan pemerintah, dan sebagainya. Artinya adalah adanya suatu momen aktual dari keberlakuan normatif, bahwa untuk keberlakuan (normatif) dari hukum, maka secara aktual juga dipatuhi dan diterapkan (B. Arief Sidharta (2007:46). Hukum

sebagai

pengaturan

perbuatan-perbuatan

manusia

oleh

kekuasaan dikatakan sah bukan hanya dalam keputusan melainkan juga dalam pelaksanaannya sesuai dengan hukum kodrati. Dengan kata lain, hukum harus



sesuai dengan ideologi bangsa sekaligus sebagai pengayom masyarakat. Dalam pelaksanaannya, hukum dapat dipaksakan daya berlakunya oleh aparatur negara untuk menciptakan masyarakat yang damai, tertib, dan adil. Terhadap perilaku manusia, hukum menuntut manusia terikat pada norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat (Dahlan Thaib, dkk, 2008:76). Pembuatan dan penerbitan ketetapan izin merupakan tindakan hukum pemerintahan. Sebagai tindakan hukum, maka harus ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau harus berdasarkan pada asas legalitas. Tanpa dasar wewenang, tindakan hukum itu menjadi tidak sah. Oleh karena itu, dalam hal membuat dan menerbitkan izin harus didasarkan pada wewenang tersebut ketetapan izin menjadi tidak sah. Pada umumnya wewenang pemerintah untuk mengeluarkan izin itu ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari perizinan tersebut. Akan tetapi, dalam penerapannya kewenangan pemerintah dalam bidang izin bersifat

atau berupa

kewenangan bebas, dalam arti kepada pemerintah diberi kewenangan untuk mempertimbangkan atas dasar inisiatif sendiri dalam hal-hal yang berkaitan dengan izin, biasanya mempertimbangkan tentang: a. Kondisi-kondisi apa yang memungkinkan suatu izin dapat diberikan kepada pemohon; b. Bagaimana mempertimbangkan kondisi-kondisi tersebut; c. Konsekuensi yuridis yang mungkin timbul akibat pemberian atau penolakan izin dikaitkan dengan pembatasan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. Prosedur apa yang harus diikuti atau dipersiapkan pada saat dan sesudah keputusan diberikan baik penerimaan maupun penolakan pemberian izin (Ridwan, HR, 2006 : 213). Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Di samping harus menempuh prosedur tertentu, pemohon izin juga harus memenuhi persyaratanpersyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau



pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin. Syarat-syarat dalam izin tersebut bersifat

dan

. Bersifat

f, karena

ditentukan suatu perbuatan atau tingkah laku tertentu yang harus dipenuhi, artinya dalam hal pemberian izin itu ditentukan suatu perbuatan konkret, dan bila tidak dipenuhi dapat dikenai sanksi. Bersifat

, karena penilaian

tersebut baru ada dan dapat dilihat serta dapat dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang disyaratkan itu terjadi. Penentuan prosedur dan persyaratan perizinan ini dilakukan secara sepihak oleh pemerintah. Meskipun demikian, pemerintah tidak boleh membuat atau menentukan prosedur dan persyaratan menurut kehendaknya sendiri secara

(sewenang-wenang), tetapi harus

sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari perizinan tersebut. Dengan kata lain, pemerintah tidak boleh menentukan syarat yang melampaui batas tujuan yang hendak dicapai oleh peraturan hukum yang menjadi dasar perizinan bersangkutan. Izin merupakan instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkannya guna mencapai suatu tujuan konkret. Sebagai suatu instrumen, izin berfungsi selaku ujung tombak instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat adil dan makmur dijelmakan. Hal itu berarti lewat izin dapat diketahui bagaimana gambaran masyarakat adil dan makmur itu terwujud. Ini berarti persyaratan-persyaratan yang terkandung dalam izin merupakan pengendali dalam memfungsikan izin itu sendiri. Izin dapat difungsikan sebagai instrumen pengendali dan instrumen untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, sebagaimana yang diamanatkan dalam alenia keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga penataan dan pengaturan izin ini sudah semestinya dilakukan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, dengan adanya pengaturan perizinan yang ditetapkan pada setiap daerah dalam mendirikan bangunan untuk kegiatan usaha merupakan sebuah sarana untuk menegakkan hukum, terutama hukum lingkungan apabila perizinan tersebut terkait dengan penggunaan tanah di atas



saluran irigasi. Kegiatan pembangunan yang semakin meningkat mengandung resiko pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan dapat rusak. Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup ini merupakan beban sosial, yang pada akhirnya pemerintah dan masyaraka yang harus menanggung biaya pemulihannya. Pembangunan yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya alam, menjadi sarana untuk mencapai keberlanjutan pembangunan dan menjadi jaminan bagi kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa sekarang dan masa yang akan datang. Dengan demikian, lingkungan hidup harus dikelola dengan prinsip melestarikan fungsi lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang. Hal ini sejalan dengan pendapat Muhammed Tawfiq Ladan (2012) yang menyebutkan bahwa:

. (Hal ini terbukti bahwa perlindungan lingkungan dan pengelolaan sumber

daya

alam

merupakan

prioritas

utama

untuk

pembangunan

berkelanjutan di Nigeria. Pelaksanaan yang efektif dari kedua UU NESREA dan peraturan memerlukan peningkatan kapasitas yang diperlukan dari lembaga dalam hal manusia, teknis, material dan kapasitas keuangan. Lebih lanjut membutuhkan kerjasama yang efektif dan kolaborasi dari berbagai pemangku kepentingan dalam perlindungan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam di Nigeria).



2. Hambatan

DPU

Kabupaten

Klaten

Menangani

Kasus

Pendirian

Bangunan di Atas Saluran Irigasi Perizinan merupakan dasar dalam kegiatan pengawasan dan penertiban. Suatu izin diberikan kepada pemohon dengan dasar rencana tata ruang. Mekanisme perizinan ini pada dasarnya merupakan upaya pengendalian melalui penetapan prosedur dan ketentuan yang ketat, yang harus dipenuhi untuk menyelenggarakan suatu jenis kegiatan/pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Dalam pemanfaatan lahan, kegiatan perizinan diperlukan untuk menjamin kesesuaian antara pelaksanaan pembangunan (atau kegiatan pemanfaatan lahan) oleh masyarakat, dunia usaha atau swasta, dan pemerintah dengan arahan pengembangan/pemanfaatan lahan menurut rencana tata ruang. Jaminan ini penting untuk menjaga ketercapaian tujuan pemanfaatan pada suatu lokasi, dengan mempertimbangkan kualitas ruang yang ada. Kemudian melalui perijinan, kegiatan pelaksanaan pembangunan oleh ketiga pihak tadi memperoleh kepastian hukum. Dalam kegiatan pengendalian, perizinan terkait pada kegiatan pemantauan terhadap berbagai macam kegiatan pelaksanaan pembangunan yang merupakan maksud dari pemberian izin. Departemen Pekerjaan Umum sebagai salah satu instansi pemerintah Kabupaten Klaten yang memiliki wewenang dalam pemberian izin mendirikan bangunan serta melakukan pengawasan terhadap pendirian bangunan tersebut, namun pada kenyataannya masih saja terjadi pelanggaran izin yang telah diterbitkan. Kegiatan pegawasan dan penertiban yang dilakukan sering menjumpai pelanggaran, sehingga surat-surat teguran bagi pelanggaran perizinan masih dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen perizinan yang dibuat oleh pemerintah daerah belum sepenuhnya dapat mengendalikan pemanfaatan ruang. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, bahwa penggunaan ruang kota oleh masyarakat sering menimbulkan masalah karena setiap pihak berusaha mengutamakan kepentingan masing-masing. Rencana tata ruang kota diharapkan dapat mencegah gejala tersebut, sehingga ruang yang digunakan



oleh masyarakat dapat lebih efisien dan sesuai dengan kepentingan bersama secara menyeluruh. Dengan masih adanya alih fungsi peruntukkan perizinan yang melanggar, maka masyarakat dapat dikatakan belum sepenuhnya mentaati aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum. Meskipun sebagian sudah secara sadar mengurus perizinan guna menempati lahan sebagai tempat usaha. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Harjaka, selaku Kepala Bagian SDA Dinas Pekerjaan Umum yang menyebutkan sebagai berikut: “Memang tidak dapat dipungkiri bahwa ada hambatan-hambatan yang kita hadapi dalam hal menegakkan hukum terhadap bangunanbangunan yang berdiri di atas saluran irigasi Sikucing ini. Biasanya kendala ini bersifat teknis maupun yuridis. Kalau kendala teknisnya biasanya masalah koordinasi dengan instansi lain dalam melakukan pengawasan dan penertiban terhadap keberadaan bangunan-bangunan itu. Ya, tidak dapat dipungkiri mbak, kalau masih ada saling lempar tanggung jawab dalam pengawasan maupun penertiban itu. Sedangkan dari segi kendala yuridisnya, mungkin dalam hal penggunaan perizinan penggunaan tanah yang belum diatur secara komprehensif. Jadi, kalau misalnya perdanya sudah ada mungkin akan menjadi lebih jelas untuk pengaturan kewenangan dalam hal pengawasan dan penertibannya jika ada pelanggaran yang dilakukan oleh para pemohon perizinan”. Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa yang menjadi penghambat adalah: a. Kendala Teknis Kendala yang bersifat teknis atau kenala non yuridis ini terjadi dikarenakan oleh : 1)

Aparat penegak hukum Belum adanya koordinasi yang baik antara Dinas Pekerjaan Umum dengan Satpol PP Kabupaten Klaten dalam melakukan pengawasan dan penertiban terhadap pendirian pembangunan di atas saluran irigasi Sikucing sehingga terkesan adanya pembiaran terhadap bangunan-bangunan yang tidak memiliki izin maupun berizin yang telah menyalahi ketentuan yang berlaku. Hal ini apabila tidak ada



tindakan tegas yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk melakukan penertiban, dikhawatirkan semakin lama akan dapat merusak lingkungan di sekitar saluran irigasi tersebut.Dengan demikian, perlu adanya koordinasi yang lebih baik antara dinas atau lembaga terkait

guna

menegakkan

hukum, terutama dalam

melakukan pengawasan dan penertiban terhadap bangunan yang digunakan sebagai tempat usaha di atas saluran irigasi Sikucing. Oleh karena itu, diperlukan adanya partisipasi dan dukungan baik dari pemerintah daerah Kabupaten Klaten maupun dari pihak masyarakat itu sendiri untuk patuh dan disiplin terhadap aturan dan persyaratan terkait dengan izin penggunaan tanah sesuai dengan peruntukkannya. 2)

Sarana dan prasarana penegakan hukum Dalam rangka menegakkan hukum terhadap pendirian bangunan di atas saluran irigasi Sikucing masih terbatas. Hal ini dikarenakan, masih terbatasnya sumber daya manusia dari aparat penegak hukum, khususnya pihak Satpol PP yang jumlah personilnya masih sangat terbatas.

3)

Masyarakat Cara berpikir masyarakat yang masih bersikap seenaknya dalam mendirikan usaha inilah yang masih perlu untuk terus dibina dan dilakukan sosialisasi sehingga tidak sembarangan dalam mendirikan usaha.

4)

Kebudayaan Pada kenyataannya, di kehidupan sosial masyarakat, peraturan yang ditetapkan hanya sebagai wacana belaka atau bahkan ketidaktahuan masyarakat mengenai aturan untuk mengajukan permohonan izin kepada pemerintah daerah apabila akan memanfaatkan tanah negara untuk kegiatan usaha, utamanya bagi pedagang kaki lima.



b. Kendala Yuridis Aturan hukum merupakan bentuk hukum yang dirumuskan secara eksplisit. Di dalam aturan hukum tersebut terkandung tindakan-tindakan yang harus dilaksanakan yang berupa penegakan hukum itu sendiri. Penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo (Tanpa tahun: 6) merupakan suatu proses untuk keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Adapun yang disebut keinginan hukum itu sendiri adalah pikiran-pikiran dari badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Adanya aturan hukum yang jelas menjadi dasar hukum berpijak dalam pelaksanaan penegakan hukum, termasuk dalam hal ini adalah penegakan hukum terhadap pendirian bangunan di atas saluran irigasi yang menyalahi ketentuan yang berlaku. Pola kerja dalam pelaksanaan penegakan hukum dapat berjalan optimal apabila ada ketentuan hukum yang memberiakan landasan secara jelas dalam penentuan tugas, fungsi dan kewenangannya. Dengan dasar ini, maka akan bisa dilakukan hubungan koordinasi secara fungsional antara bagian-bagian yang terlibat dalam pola kerja tersebut. Maksud dari koordinasi ini adalah menunaikan fungsi dan kewenangan yang ditentukan oleh undang-undang antar instansi (bagianbagian yang terlibat dalam koordinasi) demi terwujudnya tujuan yang akan dicapai. Kendala dalam peraturan perundang-undangan

ini adalah masih

lemahnya ketentuan hukum yang mengatur tentang izin penggunaan tanah, karena pengaturan tentang izin ini masih tersebar dalam berbagai peraturan daerah, sehingga perlu adanya peraturan daerah yang mengatur tentang izin penggunaan tanah ini secara komprehensif. Hal ini perlu dilakukan mengingat saat ini perkembangan Kabupaten Klaten yang cukup pesat sehingga banyak masyarakat, terutama pedagang kaki lima mendirikan bangunan di lahan-lahan kosong untuk berdagang. Oleh karena itu, dengan adanya peraturan tentang izin penggunaan tanah merupakan bentuk jaminan terhadap kesesuaian antara pelaksanaan pembangunan dengan arahan



pengembangan dalam rencana tata ruang. Perizinan dapat pula digunakan sebagai bentuk pencegahan terhadap kegiatan yang dapat merubah pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan, terutama izin mendirikan bangunan untuk kegiatan usaha. Izin mendirikan bangunan penting artinya sebagai pengawasan dan pengendalian bagi pemerintah dalam hal pendirian bangunan. Mendirikan bangunan dapat menjadi acuan atau titik tolak dalam pengaturan pendirian bangunan selanjutnya. Bagi masyarakat pentingnya izin mendirikan bangunan ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap penggunaan tanah dan bangunan di atasnya yang dilakukan sehingga tidak akan menimbulkan gangguan atau hal-hal yang merugikan pihak lain dan akan memungkinkan untuk mendapatkan keamanan dan ketentraman dalam pelaksanaan usaha atau pekerjaan.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Recommend Documents