BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.

Perbandingan Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Dengan Negara Bagian Illinois, Amerika Serikat 1. Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Penelitian ini menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan sebagai Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia yang mengatur tentang penganiayaan terhadap hewan. Sedangkan sebagai pembanding digunakan Illinois 1869: Cruelty to Animals Statute dan West's Smith-Hurd Illinois Compiled Statutes Annotated Chapter 510 Animals Act 70 Humane Care for Animals Act sebagai Undang-Undang di Negara Bagian Illinois, Amerika Serikat. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh

penulis

dalam

membandingkan

kedua

aturan

tersebut

penulis

mendapatkan perbedaan dalam jenis-jenis tindak pidana penganiayaan terhadap hewan. Sejauh ini Indonesia hanya mempunyai dua instrumen hukum yang memberi perlindungan terhadap hewan, yaitu KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan. Namun, kedua instrument hukum ini tidak mengatur secara spesifik mengenai penganiayaan terhadap hewan. Menurut penulis, para legislator di Indonesia merasa kedua instrumen hukum tersebut sudah mencukupi dalam melindungi kepentingan hewan. Hal ini dapat dilihat dari tidak ada peraturan perundangundangan yang secara khusus dan spesifik mengatur mengenai penganiayaan commit to user

42


digilib.uns.ac.id

terhadap hewan. Melihat lebih dalam KUHP hanya memiliki satu pasal yang mengatur mengenai penganiayaan terhadap hewan. Pasal 302 berbunyi: “(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan 1. barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya; 2. barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya. (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan. (3) Jika hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu dapat dirampas. (4) Percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana.” Ayat pertama dijelaskan mengenai apa yang dimaksudkan dengan penganiayaan ringan terhadap hewan. Dalam angka pertama dijelaskan tentang perbuatan yang dilarang adalah dengan sengaja menyakiti atau melukai atau merusak kesehatan hewan. Kemudian harus dibuktikan juga bahwa perbuatan itu dilakukan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan. Angka kedua dalam ayat tersebut berisi mengenai larangan perbuatan dengan sengaja tidak memberi makanan dan/atau minuman yang diperlukan untuk hewan. Pasal ini ditujukan untuk orang yang seluruh atau sebagian menjadi pemilik hewan tersebut dan ada di bawah pengawasannya atau kepada hewan yang wajib dipelihara orang tersebut. “Soesilo berpendapat bahwa perbuatan seperti memotong ekor dan kuping anjing supaya keliahatan bagus, mengebiri binatang dengan maksud commit to user

43


digilib.uns.ac.id

baik yang tertentu, mengajar binatang dengan memakai daya upaya sedikit menyakiti pada binatang untuk circus, mempergunakan macam-macam binatang untuk percobaan dalam ilmu kedokteran (vivisectie) dan sebagainya. itu pada umumnya diizinkan (tidak dikenakan pasal ini), asal saja dilakukan dengan maksud yang patut atau tidak melewati batas yang diizinkan” (Soesilo, 1991: 124). Tentang hal ini bagi tiap-tiap perkara harus ditinjau sendiri-sendiri dan keputusan terletak kepada hakim. Namun jika perbuatan tersebut mengakibatkan hal-hal yang tersebut dalam ayat (2), maka kejahatan itu disebut “penganiayaan binatang” dan diancam hukuman lebih berat. Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan juga hanya terdapat dua pasal yang mengatur mengenai penganiayaan terhadap hewan. Pasal 66 A berbunyi: “ (1) Setiap Orang dilarang menganiaya dan/atau menyalahgunakan Hewan yang mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif. (2) Setiap Orang yang mengetahui adanya perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang.” Pasal ini hanya mempunyai satu klausula yang berisi larangan mengenai penganiayaan terhadap hewan. Pasal 66A ayat (1) berisi larangan untuk menganiaya dan/atau menyalahgunakan hewan yang mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif. Pasal ini sedikit mirip dengan Pasal 302 KUHP. Dalam Penjelasan Pasal 66 ayat (2) huruf C Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan disebutkan: Yang dimaksud dengan “penganiayaan” adalah tindakan untuk memperoleh kepuasan dan/atau keuntungan dari hewan dengan memperlakukan hewan di luar batas kemampuan biologis dan fisiologis hewan, misalnya penggelonggongan sapi. commit to user

44


digilib.uns.ac.id

Yang dimaksud dengan “penyalahgunaan” adalah tindakan untuk memeroleh kepuasan dan/atau keuntungan dari hewan dengan memerlakukan hewan secara tidak wajar dan/atau tidak sesuai dengan peruntukan atau kegunaan hewan tersebut, misalnya pencabutan kuku kucing. Menurut penulis pasal ini kurang melindungi bagi kesejahteraan hewan. Klausula “dilarang menganiaya dan/atau menyalahgunakan hewan yang mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif” secara otomatis mempersempit ruang lingkup perlindungan bagi hewan itu sendiri. Namun demikian, Pasal 66 lebih jauh mengatur mengenai perlakuan yang manusiawi terhadap hewan. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan berisi: “ (1) Untuk kepentingan kesejahteraan hewan dilakukan tindakan yang berkaitan dengan penangkapan dan penanganan; penempatan dan pengandangan; pemeliharaan dan perawatan; pengangkutan; pemotongan dan pembunuhan; serta perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan. (2) Ketentuan mengenai kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manusiawi yang meliputi: a. penangkapan dan penanganan satwa dari habitatnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang konservasi; b. penempatan dan pengandangan dilakukan dengan sebaikbaiknya sehingga memungkinkan hewan dapat mengekspresikan perilaku alaminya; c. pemeliharaan, pengamanan, perawatan, dan pengayoman hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan, serta rasa takut dan tertekan; d. pengangkutan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa takut dan tertekan serta bebas dari penganiayaan; e. penggunaan dan pemanfaatan hewan dilakukan dengan sebaikbaiknya sehingga hewan bebas dari penganiayaan dan penyalahgunaan; f. pemotongan dan pembunuhan hewan dilakukan dengan sebaikbaiknya sehingga hewan bebas dari rasa sakit, rasa takut dan commit to user tertekan, penganiyaan, dan penyalahgunaan; dan 45


digilib.uns.ac.id

g. perlakuan terhadap hewan harus dihindari dari tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan. (3) Ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesejahteraan hewan diberlakukan bagi semua jenis hewan bertulang belakang dan sebagian dari hewan yang tidak bertulang belakang yang dapat merasa sakit. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.” Menurut penulis, Pasal 66 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan lebih unggul dalam perumusan isi pasal dan lebih melindungi kesejahteraan hewan daripada Pasal 66 A UndangUndang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan. Namun demikian, sangat disayangkan dalam Pasal 66 A UndangUndang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan pemberian sanksi pidana hanyalah mengenai penganiayaan dan/atau penyalahgunaan yang mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif. Alangkah baiknya jika semua rumusan dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan dicantumkan perbuatanperbuatan yang disebut sebagai tindak pidana penganiayaan terhadap hewan. Sehingga dengan demikian diatur pula sanksi pidana dari perbuatan tersebut. Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa substansi hukum dari Pasal 302 KUHP dan Pasal 66 A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan memiliki kemiripan, yaitu dalam hal pelarangan penganiayaan terhadap hewan. Dalam hal ini, menurut penulis berpendapat bahwa Pasal 302 KUHP lebih unggul dalam hal substansi hukum dalam pasalnya terlihat dari luasnya cakupan perlindungan hukum to user manusiawi terhadap hewan. terhadap kesejahteraan hewancommit dan perlakuan

46


digilib.uns.ac.id

2. Peraturan Perundang-Undangan di Negara Bagian Illinois, Amerika Serikat Negara Bagian Illinois telah terpilih sebagai negara bagian dengan peraturan perundang-undangan mengenai penganiayaan terhadap hewan terbaik di Amerika Serikat. Illinois yang sampai dengan saat ini mempunyai 28 (dua puluh delapan) undang – undang yang terkait mengenai penganiayaan terhadap hewan dengan perlindungan hukum yang lebih luas dan komprehensif dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan sejenis di negara-negara bagian lain di Amerika Serikat. Dua diantara peraturan perundang-undangan yang dipilih oleh penulis adalah West's Smith-Hurd Illinois Compiled Statutes Annotated Chapter 510 Animals Act 70 Humane Care for Animals Act dan Illinois 1869: Cruelty to Animals Statute. Humane Care for Animals Act mengatur mengenai perlakuan manusiawi terhadap hewan dan Cruelty to Animals Statute mengatur mengenai penganiayaan terhadap hewan. a. Illinois 1869: Cruelty to Animals Statute Undang – Undang ini mengandung 14 pasal yang mengatur mengenai penganiayaan terhadap hewan. Selanjutnya akan dipaparkan satu-persatu oleh penulis sebagai berikut: Section 1 Be it enacted by the People of the State of Illinois, represented in the General Assembly , That whoever shall overdrive, overload, overwork, torture, torment, deprive of necessary sustenance, cruelly beat, mutilate or kill, or cause or procure to be so overdriven, overloaded, overworked, tortured, tormented, deprived of necessary sustenance, cruelly beaten, mutilated or killed, any horse, ox or other animal, and whoever, having the charge or custody of any such animal, either as owner or otherwise, shall unnecessarily fail to provide such animal with proper food, drink and shelter or protection from the weather, shall, for each and every offense, be punished by a fine not less than fifty dollars and not exceeding one hundred dollars, to be recovered on complaint before any justice of the peace, or by indictment in the country where such offense shall be committed. commit to user

47


digilib.uns.ac.id

(Terjemahan bebas : Berlaku untuk Rakyat Negara Bagian Illinois , yang diwakili dalam Majelis Umum, barangsiapa memaksakan hewan menjadi hewan penarik (delman, dokar, dan lain – lain), memaksaan muatan, kerja paksa, menyiksa, memelantarkan, memukuli secara kejam, memutilasi atau membunuh, atau menyebabkan menjadi begitu memaksaan muatan, kerja paksa, menyiksa, memelantarkan, memukuli secara kejam, memutilasi atau membunuh, setiap kuda, sapi atau hewan lainnya, dan siapa pun yang memiliki atau yang berkewajiban untuk memelihara, baik sebagai pemilik atau bukan, apabila gagal untuk menyediakan hewan tersebut dengan makanan yang tepat, minuman dan tempat tinggal atau perlindungan dari cuaca, akan, untuk setiap pelanggaran, dihukum dengan denda tidak kurang dari lima puluh dolar dan tidak melebihi seratus dolar, untuk dibayarkan sebelum proses persidanan, atau dengan dakwaan di negara di mana pelanggaran tersebut dilakukan). Pasal ini secara lugas menjelaskan tindakan – tindakan apa yang termasuk perbuatan penyiksaan terhadap hewan. Macam – macam tindak pidana yang dimaksudkan dalam pasal ini adalah: 1) Memaksakan muatan yang diketahuinya melebihi batas yang dapat ditahan oleh hewan tersebut; 2) Mempekerjakan hewan melebihi batas biologis dan fisiologis; 3) Memaksa hewan menjadi hewan penarik, seperti delman atau dokar, yang melebihi batas biologis dan fisiologis; 4) Menyiksa hewan; 5) Menelantarkan hewan; 6) Memukuli hewan secara kejam; 7) Memutilasi hewan; 8) Membunuh hewan; 9) Gagal untuk menyediakan hewan tersebut dengan makanan yang tepat, minuman dan tempat tinggal atau perlindungan dari cuaca. Section 2 Every owner of, or person having the charge or custody of any horse, ox, or other animal, who shall knowingly and willfully commit to user authorize or permit the same to be subjected to or suffer any 48


digilib.uns.ac.id

unnecessary torture or cruelty, shall be punished for every such offence in the manner provided in section one. (Terjemahan bebas: Setiap pemilik, atau orang yang mempunyai kewenangan atau berkewajiban memelihara atas setiap kuda, sapi, atau hewan – hewan lainnya, dengan sadar dan dengan niatan mengizinkan atau membiarkan hewan untuk menderita akibat dari penganiayaan atau kekejaman yang tidak diperlukan, akan dihukum untuk setiap kejahatannya dengan cara yang sama dengan Pasal 1) Pasal 2 ini menjelaskan mengenai subjek yang dikenai ancaman pidana apabila dia melanggar ketentuan pidana yang tercantum dalam Undang – Undang ini. Dalam hal ini subjek – subjek tersebut adalah pemilik, orang yang berkewenangan atas hewan – hewan, dan orang yang berkewajiban memelihara hewan tersebut. Ketentuan pidana dalam pasal ini berlaku untuk setiap subjek yang mengetahui dan dengan niatan mengizinkan atau membiarkan hewan untuk menderita akibat dari penganiayaan atau kekejaman yang tidak diperlukan, akan dihukum untuk setiap kejahatannya dengan cara yang sama. Menurut penulis ada terdapat 2 kategori yang dimaksud dalam Pasal 2 ini, yaitu : subjek yang mengizinkan dan subjek yang membiarkan. Subjek yang mengizinkan mengacu pada orang

yang

mempunyai

memiliki,

mempunyai

kewenangan,

atau

berkewajiban memelihara atas hewan – hewan tersebut yang memberikan persetujuan dengan sadar dan dengan niat untuk dilakukannya penganiayaan atau kekejaman yang tidak diperlukan atas hewan – hewan yang dia miliki, punyai kewenangan, atau berkewajiban memelihara. Kemudian, kategori kedua adalah subjek yang membiarkan dengan sadar dan dengan niat terjadinya penganiayaan atau kekejaman terhadap hewan yang dia miliki, punyai kewenangan, atau berkewajiban untuk memelihara. Sanksi pidana yang diancam pada pasal ini sama dengan Pasal 1. Section 3 commit to user

49


digilib.uns.ac.id

Every owner, driver or possessor, or person having custody of an old, maimed, or disabled or diseased horse, mule or other animal, who shall cruelly work the same when unfit for work, or cruelly abandon the same, shall be punished, for every such offense, in the same manner provided in section one. (Terjemahan bebas: setiap pemilik, mandor, atau orang yang mempunyai kuasa atas hewan tersebut, atau orang yang berkewajiban memelihara atas kuda, keledai, atau hewan lainnya yang tua, terluka, atau cacat atau sakit, barangsiapa memaksa ketika tidak mampu untuk bekerja, atau dengan kejam menelantarkan, akan dihukum, untuk setiap kejahatan, dengan cara yang sama dengan Pasal 1) Subjek dari Pasal 3 ini adalah setiap pemilik, mandor, atau orang yang mempunyai kuasa atas hewan tersebut, atau orang yang berkewajiban memelihara. Ketentuan pidana dalam Pasal ini berlaku untuk setiap subjek yang menelantarkan dan memaksa memperkerjakan kuda, keledai atau hewan lainnya yang tua, terluka, atau cacat atau sakit. Sanksi pidana yang diancam pada pasal ini sama dengan Pasal 1.

Section 4 Any person who shall carry or cause to be carried, in or upon any vehicle or otherwise, any animal in an unnecessarily cruel or inhuman manner, shall be punished, for every offence, in the same manner provided in section one. (Terjemahan bebas: Setiap orang yang membawa atau yang menyebabkan harus dibawanya, dalam atau di atas kendaraan atau bukan, setiap hewan dengan kekejaman yang tidak diperlukan dan tidak manusiawi, akan dihukum, untuk setiap kejahatan, dengan cara yang sama dengan Pasal 1). Subjek dalam Pasal ini orang yang membawa dan orang yang menyebabkan harus dibawanya hewan di dalam atau di atas kendaraan. Ketentuan pidana dalam pasal ini adalah jika subjek membawa hewan di kendaraan dengan tidak manusiawi dan dengan kekejaman yang tidak perlu maka akan dihukum dengan cara yang sama dengan Pasal 1, yaitu denda commit to user

tidak kurang dari 50 dolar dan tidak melebihi 100 dolar. 50


digilib.uns.ac.id

Section 5 No railroad company in this state, in the carrying and transportation of cattle, sheep, swine or other animals, shall confine the same in cars for a longer period than twenty-eight consecutive hours, unless delayed by storm or other accidental causes, without unloading for rest, water and feeding, for a period of at least five consecutive hours. In estimating such confinement, the time the animals have been confined, without such rest, on connecting roads from which they are received, shall be computed - it being the intention of this act to prevent their continuous confinement beyond twenty-eight hours, except upon contingencies hereinbefore stated. (Terjemahan bebas: Tidak ada perusahaan kereta api di negara Pasal ini, dalam membawa dan mengangkut sapi, domba, babi atau hewan – hewan lain, mengurung untuk jangka waktu lebih dari dua puluh delapan jam berturut-turut, kecuali tertunda oleh badai atau keadaan memaksa lainnya, tanpa dikeluarkan untuk beristirahat, diberi air dan makan, untuk jangka waktu setidaknya lima jam berturut-turut. Dalam memperkirakan kurungan tersebut, haruslah diperhatikan lamanya hewan – hewan itu telah dikurung, tanpa istirahat yang diperlukan, di jalan penghubung dari mana mereka diterima, tujuan dari Pasal ini adalah untuk mencegah pengurungan hewan secara terus menerus melampaui dua puluh delapan jam , kecuali untuk kemungkinan – kemungkinan yang sebelumnya telah dinyatakan.) Pasal ini ditujukan kepada perusahaan kereta api di Negara Pasal Illinois sebagai subjek. Perusahaan kereta api dalam membawa dan mengangkut hewan tidak boleh mengurung lebih dari 28 jam tanpa memberi istirahat dengan mengeluarkan hewan – hewan tersebut dan memberi air dan makan selama tidak boleh kurang dari 5 jam, kecuali ada kejadian – kejadian yang memaksa, seperti badai dan lainnya. Section 6 If the owner or person in charge of said animals refuses or neglects to pay for the care and feed of animals so rested, the railroad company may charge such expense to the owner or consignee, and retain a lien upon the animals until the same is paid, and no claim of damages for detention shall be recovered by the owner or shipper of commit to user

51


digilib.uns.ac.id

any animals for the time they are detained under the provisions of this act. (Terjemahan bebas: Jika pemilik atau penanggung jawab hewan mengatakan menolak atau lalai dalam membayar untuk perawatan dan pakan yang diperlukan hewan dalam beristirahat, perusahaan kereta api dapat mengenakan biaya tersebut kepada pemilik atau penerima, dan mempunyai hak gadai atas hewan sampai biaya tersebut dibayarkan, dan tidak ada klaim ganti rugi atas penahanan yang dapat diajukan oleh pemilik atau pengirim dari setiap hewan pada waktu mereka ditahan berdasarkan ketentuan undang-undang ini.) Pasal ini menjelaskan mengenai kewajiban pemilik atau penganggung jawab atas hewan hewan tersebut untuk merawat dan memberi makan dan minum. Apabila pemiliki dan penanggung jawab atas hewan – hewan tersebut lalai atau menelantarkan hewan – hewan tersebut, maka perusahaan kereta api akan merawat dan memberi makan hewan – hewan tersebut dan akan meminta ganti biaya atas perawatan hewan – hewan tersebut terhadap pemilik atau penerima hewan – hewan itu. Hewan – hewan itu akan ditahan sampai biaya tersebut dibayarkan dan pemilik atau pengirim tidak bias mengajukan klaim ganti rugi atas penahanan hewan – hewan tersebut. Section 7 Any railroad company, owner, consignee or person in charge of said cattle, sheep, swine or other animals, who this act shall, for each and every such violation, be liable for and forfeit and pay a penalty of one hundred dollars, to be recovered in the name of the people of the state of Illinois, before any justice of the peace of the proper county. (Terjemahan bebas: Setiap perusahaan kereta api, pemilik, penerima atau penanggung jawab atas sapi, domba, babi atau hewan lain, sesuai undang – undang ini, untuk setiap dan semua pelanggaran, bertanggung jawab untuk membayar denda seratus dolar, atas nama nama orang-orang dari negara Bagian Illinois, sebelum proses persidangan.) Section 8 It shall be the duty of all sheriffs, deputy sheriffs, police commissioners, and police officers and constables to prosecute all usercome to their notice or knowledge; violations of this actcommit which to shall

52


digilib.uns.ac.id

and it shall be the duty of all sheriffs and police commissioners to discharge all their subordinate officers who fail to perform their duty as prescribed in this act, and any officer neglecting or failing to perform the duties required under this act shall be liable to a fine not exceeding one hundred dollars, to be recovered before any justice of the peace of the proper county. (Terjemahan bebas: Menjadi tugas semua sheriff, wakil sheriff, komisaris polisi, dan petugas polisi untuk menuntut semua pelanggaran undang-undang; dan menjadi tugas semua sheriff dan komisaris polisi untuk memecat semua petugas bawahan mereka yang gagal untuk melakukan tugas mereka seperti yang ditentukan dalam undang-undang ini, dan setiap petugas yang mengabaikan dan gagal dalam melakukan tugas yang dipersyaratkan dalam undang-undang dikenai denda tidak melebihi seratus dolar, yang harus dibayarkan sebelum proses persidangan dimulai) Subjek dari Pasal ini adalah semua sheriff, wakil sheriff, komisaris polisi, dan petugas polisi. Peran subjek ini adalah untuk menyelidiki dan menuntut semua pelanggaran atas undang – undang ini, dan menjadi kewajiban bagi semua sheriff dan komisaris polisi untuk memecat semua petugas bawahan mereka yang gagal untuk melakukan tugas mereka seperti yang ditentukan dalam undang-undang ini. Ketentuan pidana dari Pasal ini adalah apabila ada setiap petugas yang mengabaikan dan gagal dalam melakukan tugas yang dipersyaratkan dalam undang-undang. Section 9 Any person who shall impound or cause to be impounded in any pound, any creature, shall supply the same, during such confinement, a sufficient quantity of good and wholesome food and water, and in default thereof shall, upon conviction, be punished, for every such offence, in the same manner provided in section one. (Terjemahan bebas: Setiap orang yang akan mengurung atau menyebabkan harus dikurungnya, makhluk apapun, haruslah menyediakan, selama kurungan tersebut, makanan dan air yang cukup dan dengan kualitas yang baik, dan apabila gagal menyediakan, atas keyakinan, dihukum, untuk setiap pelanggaran tersebut, dengan cara yang sama yang disediakan di Pasal satu.) commit to user

53


digilib.uns.ac.id

Subjek dari Pasal ini adalah semua orang yang mengurung dan orang yang menyebabkan harus dikurungnya semua makhluk. Subjek harus menyediakan makanan dan air yang cukup dan dengan kualitas layak. Ketentuan pidana dalam Pasal ini adalah apabila subjek gagal atau tidak mampu menyediakan makanan dan minuman yang cukup dan layak maka akan dikenai sanksi pidana seperti Pasal 1. Section 10 In case any creature shall be, at any time, impounded as aforesaid, and shall continue to be without necessary food and water for more than twelve successive hours, it shall be lawful for any person, from time to time, and as often as it shall be necessary, to enter into and upon any pound in which such creature shall be so confined and supply it with necessary food and water, so long as it shall remain so confined. Such person shall not be liable to any action for such entry, and the reasonable cost of such food and water may be collected by him of the owner of such creature, and the said creature shall not be exempt from levy and sale, upon execution issued upon a judgment therefor. (Terjemahan bebas: Di setiap kasus semua makhluk, setiap saat, dikurung seperti tersebut di atas, dan berlangsung terus – menerus tanpa makanan dan air yang diperlukan untuk lebih dari dua belas jam berturut-turut, akan diwajibkan bagi setiap orang, dari waktu ke waktu, dan sesering itu akan diperlukan, untuk masuk ke dalam setiap kurungan dimana hewan itu dimasukkan dan menyediakan pasokan makanan dan air yang diperlukan, selama makhluk itu dkurung. Orang tersebut tidak dapat dituntut hukum atas tindakan masuk ke kurungan tersebut, dan biaya atas makanan dan air tersebut dapat dimintakan ganti oleh pemilik makhluk tersebut , dan makhluk tersebut tidak akan dibebaskan dari retribusi dan penjualan , setelah eksekusi dikeluarkan pada keputusan untuk itu.) Subjek dalam Pasal ini adalah setiap orang (rakyat Illinois). Subjek berkewajiban memberi makan dan minum pada setiap makhluk yang dikurung selama lebih dari 12 jam. Setiap subjek yang melakukan seperti yang diatur diatas tidak dapat diancam pidana dan dapat meminta penggantian biaya dengan pemilik makhluk tersebut. commit to user

Section 11

54


digilib.uns.ac.id

It any maimed, sick, infirm or disabled animal shall be abandoned to die by any owner or person having charge of the same, such person shall, for every such offense, be punished in the same manner provided in section one. (Terjemahan bebas: Apabila ada hewan cacat, sakit, lemah atau cacat ditinggalkan sampai mati oleh setiap pemilik atau orang yang memiliki kewenangan yang sama, orang tersebut harus, untuk setiap pelanggaran tersebut, dihukum dengan cara yang sama yang disediakan di Pasal satu.) Subjek pada Pasal ini adalah setiap pemilik dan orang yang mempunyai kewenangan yang sama seperti pemilik. Ketentuan pidana dalam Pasal ini adalah apabila subjek menelantarkan hewan yang cacat, sakit, lemah, atau cacat hingga hewan tersebut meninggal, akan terkena terkena sanksi pidana sama dengan Pasal 1.

Section 12 Any person who shall keep or use, or in any way be connected with or interested in the management of, or shall receive money for the admission of any person to any place kept or used for the purpose of fighting or baiting any bull, bear, dog, cock or other creature, and every person who shall encourage, aid or assist therein, or who shall permit or suffer any place to be so kept or used, and every person who shall visit such place so kept or used, or who shall be found therein, shall, upon conviction thereof, be punished, for every such offense, in the same manner provided in section one. (Terjemahan bebas: Setiap orang yang menyimpan atau menggunakan, atau dengan cara apapun berhubungan dengan atau berkepentingan dalam pengelolaan, atau menerima uang untuk pendaftaran setiap orang untuk setiap tempat atau untuk tujuan pertempuran atau memancing emosi setiap banteng, beruang, anjing, ayam atau makhluk lain, dan setiap orang yang akan menganjurkan, membantu atau menolong, atau yang mengizinkan atau menyediakan setiap tempat yang akan disimpan atau digunakan, dan setiap orang yang mengunjungi tempat tersebut, atau yang akan ditemukan di dalamnya , akan, atas keyakinan padanya, dihukum, untuk setiap pelanggaran tersebut , dengan cara yang sama yang disediakan di Pasal 1.) commit to user

55


digilib.uns.ac.id

Ada empat subjek dan jenis tindak pidana dalam Pasal ini. Subjek pertama adalah setiap orang yang menyimpan atau menggunakan, atau dengan cara apapun berhubungan dengan atau berkepentingan dalam pengelolaan, atau menerima uang untuk pendaftaran setiap orang untuk setiap tempat atau untuk tujuan pertempuran atau memancing emosi setiap banteng, beruang, anjing, ayam atau makhluk lain. Subjek kedua adalah setiap orang yang akan menganjurkan, membantu atau menolong pertempuran atau memancing emosi setiap banteng, beruang, anjing, ayam atau makhluk lain. Subjek ketiga adalah orang yang mengizinkan atau menyediakan setiap tempat yang akan disimpan atau digunakan sebagai tempat pertempuran atau memancing emosi setiap banteng, beruang, anjing, ayam atau makhluk lain. Subjek keempat adalah orang yang mengunjungi tempat, atau yang akan ditemukan di dalamnya, yang digunakan sebagai pertempuran atau memancing emosi setiap banteng, beruang, anjing, ayam atau makhluk lain. Setiap pelanggaran atas setiap ketentuan pidana di atas akan dikenai sanksi pidana yang sama dengan Pasal 1. Section 13 The provisions of section five (5) of this act, requiring animals to be unloaded, shall not apply when they are properly fed and watered on the cars in which they are transported. (Terjemahan bebas: Ketentuan-ketentuan bagian lima (5) dari Undang – Undang ini , yang mensyaratkan hewan untuk dikeluarkan, tidak berlaku ketika mereka diberimakan dan minum di kendaraan di mana mereka diangkut.) Section 14 This act shall take effect on and after its passage. (Terjemahan bebas: Undang – Undang ini berlaku pada dan setelah disahkan) Kemudian, Undang – Undang lain yang penulis gunakan sebagai bahan pembanding dengan peraturan perundang – undangan di Indonesia commit to user

adalah West's Smith-Hurd Illinois Compiled Statutes Annotated Chapter 510 56


digilib.uns.ac.id

Animals Act 70 Humane Care for Animals Act (Humane Care for Animals Act). Undang – Undang ini berisi mengenai perlakuan manusiawi terhadap hewan. Humane Care for Animals Act mengandung 18 Pasal. Dalam undang-undang ini tidak semua pasal dipaparkan oleh penulis. Penulis hanya membahas beberapa pasal yang memuat ketentuan pidana. Section 3 Owner's duties (a) Each owner shall provide for each of his or her animals: (1)a sufficient quantity of good quality, wholesome food and water; (2)adequate shelter and protection from the weather; (3)veterinary care when needed to prevent suffering; and (4)humane care and treatment. (b) To lawfully tether a dog outdoors, an owner must ensure that the dog: (1)does not suffer from a condition that is known, by that person, to be exacerbated by tethering; (2)is tethered in a manner that will prevent it from becoming entangled with other tethered dogs; (3)is not tethered with a lead that (i) exceeds one-eighth of the dog's body weight or (ii) is a tow chain or a log chain; (4)is tethered with a lead that measures, when rounded to the nearest whole foot, at least 10 feet in length; (5)is tethered with a properly fitting harness or collar other than the lead or a pinch, prong, or choke-type collar; and (6)is not tethered in a manner that will allow it to reach within the property of another person, a public walkway, or a road. (c) Subsection (b) of this Section shall not be construed to prohibit: (1)a person from walking a dog with a hand-held leash; (2)conduct that is directly related to the cultivating of agricultural products, including shepherding or herding cattle or livestock, if the restraint is reasonably necessary for the safety of the dog; (3)the tethering of a dog while at an organized and lawful animal function, such as hunting, obedience training, performance and conformance events, or law enforcement training, or while in the pursuit of working or competing in those endeavors; or commit to user

57


digilib.uns.ac.id

(4)a dog restrained in compliance with the requirements of a camping or recreational area as defined by a federal, State, or local authority or jurisdiction. (d)A person convicted of violating subsection (a) of this Section is guilty of a Class B misdemeanor. A second or subsequent violation of subsection (a) of this Section is a Class 4 felony with every day that a violation continues constituting a separate offense. In addition to any other penalty provided by law, upon conviction for violating subsection (a) of this Section, the court may order the convicted person to undergo a psychological or psychiatric evaluation and to undergo any treatment at the convicted person's expense that the court determines to be appropriate after due consideration of the evaluation. If the convicted person is a juvenile or a companion animal hoarder, the court must order the convicted person to undergo a psychological or psychiatric evaluation and to undergo treatment that the court determines to be appropriate after due consideration of the evaluation. (e) A person convicted of violating subsection (b) of this Section is guilty of a Class B misdemeanor. (f) As used in this Section, "tether" means to restrain by tying to an object or structure, including, without limitation, a house, tree, fence, post, garage, shed, or clothes line at a person's residence or business, by any means, including, without limitation, a chain, rope, cord, leash, or running line. (Terjemahan bebas: (a) Setiap pemilik harus menyediakan untuk masing-masing binatangnya: (1)makanan dan minuman yang cukup dan berkualitas; (2)tempat tinggal yang memadai dan perlindungan dari cuaca; (3)penanganan oleh dokter hewan bila diperlukan untuk mencegah penderitaan hewan; dan (4)perawatan dan pengobatan yang manusiawi. (b)Untuk menambatkan seekor anjing di luar ruangan, pemilik harus memastikan bahwa anjing: (1)tidak menderita dari kondisi yang dikenal, oleh pemilik, diperburuk oleh penambakan; (2)ditambatkan dengan cara yang akan mencegah menjadi menjadi terjerat dengan anjing yang ditambatkan lainnya; (3)tidak ditambatkan dengan tali yang (i) melebihi seperdelapan dari berat badan anjing atau (ii) sebuah rantai derek atau rantai log; (4)ditambatkan dengan tali yang panjangnya setidaknya 10 kaki; commit to user

58


digilib.uns.ac.id

(5)ditambatkan dengan pengekang atau ikat leher yang pas selain tali, pengepit, atau ikat leher lainnya; dan (6)tidak ditambatkan dengan cara yang akan memungkinkan untuk mencapai tanah milik orang lain, trotoar, atau jalan. (c) Ayat (b) dari Bagian ini tidak akan ditafsirkan untuk melarang: (1)orang membawa anjing berjalan – jalan dengan tali genggam; (2)tindakan yang secara langsung berkaitan dengan budidaya produk pertanian, termasuk penggembalaan domba atau menggembala sapi atau ternak lain, jika pengekangan itu diperlukan untuk keselamatan anjing; (3)penambatan anjing spada acara hewan yang terorganisir dan sah, seperti berburu, pelatihan ketaatan, acara pertunjukan dan kepatuhan, atau pelatihan penegakan hukum, atau pada bekerja atau berkompetisi dalam kegiatan – kegiatan tersebut; atau (4)anjing yang sesuai dengan persyaratan dari tempat berkemah atau tempat rekreasi seperti yang didefinisikan oleh suatu federal, negara bagian, atau otoritas lokal atau yurisdiksi. (d)Seseorang yang melanggar ayat (a) dari Pasal ini bersalah atas pelanggaran Kelas B. Pelanggaran kedua atau berikutnya dari ayat (a) dari Pasal ini adalah termasuk Kejahatan Kelas 4. Selain sanksi yang disediakan oleh hukum, ketika terbukti melanggar ayat (a) dari Pasal ini, pengadilan dapat memerintahkan terpidana untuk menjalani evaluasi psikologis atau kejiwaan dan menjalani pengobatan dengan biaya dari terpidana itu sendiri apabila pengadilan menentukan itu harus dilakukan. Jika terpidana adalah remaja atau penimbun hewan, pengadilan harus memerintahkan terpidana untuk menjalani evaluasi psikologis atau kejiwaan dan menjalani perawatan yang pengadilan rasa patut setelah mengambil pertimbangan berdasarkan bukti – bukti. (e) Seseorang dihukum karena melanggar ayat (b) dari Pasal ini bersalah atas pelanggaran Kelas B. (f) Sebagaimana dipaparkan dalam Pasal ini, "menambatkan" berarti menahan dengan mengikat suatu benda atau struktur, termasuk, namun tidak terbatas pada rumah, pohon, pagar, pos, garasi, gudang, atau jemuran di kediaman atau perusahaan seseorang , dengan cara apapun, termasuk, namun tidak terbatas rantai, tali, kabel, tali.) Subjek dari Pasal ini adalah pemilik atau orang bertanggung jawab atas binatang itu sendiri. Ketentuan pidana dari Pasal ini adalah apabila pemilik atau orang yang bertanggung jawab atas binatang itu gagal commit to user

59


digilib.uns.ac.id

memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (a) maka dia termasuk dalam pelanggaran Kelas B dan apabila diulangi untuk kedua kali dan berikutnya maka termasuk dalam Kejahatan Kelas 4. Apabila pemilik atau orang yang bertanggung jawab atas anjing yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (b) maka dia melanggar Undang – Undang ini dan termasuk dalam pelanggaran Kelas B. Sec. 3.01. Cruel treatment. No person or owner may beat, cruelly treat, torment, starve, overwork or otherwise abuse any animal. No owner may abandon any animal where it may become a public charge or may suffer injury, hunger or exposure. A person convicted of violating this Section is guilty of a Class A misdemeanor. A second or subsequent conviction for a violation of this Section is a Class 4 felony. In addition to any other penalty provided by law, upon conviction for violating this Section, the court may order the convicted person to undergo a psychological or psychiatric evaluation and to undergo any treatment at the convicted person's expense that the court determines to be appropriate after due consideration of the evidence. If the convicted person is a juvenile or a companion animal hoarder, the court must order the convicted person to undergo a psychological or psychiatric evaluation and to undergo treatment that the court determines to be appropriate after due consideration of the evaluation. (Terjemahan bebas: Setiap orang atau pemilik dilarang memukuli, memperlakukan dengan kejam, menyiksa, menelantarkan, mempekerjakan paksa atau perlakuan tidak pantas terhadap binatang lainnya. Pemilik dilarang menelantarkan hewan di mana ia dapat menjadi tanggung jawab negara atau mungkin menderita cedera, kelaparan atau sengatan matahari. Seseorang yang terbukti melanggar Pasal ini bersalah atas Pelanggaran Kelas A. Apabila diulangi untuk kedua kalinya atau berikutnya untuk pelanggaran Pasal ini adalah termasuk dalam Kejahatan Kelas 4. Selain sanksi yang disediakan oleh hukum,apabila terbukti melanggar Pasal ini, pengadilan dapat memerintahkan terpidana untuk menjalani evaluasi psikologis atau kejiwaan dan menjalani perawatan dengan biaya terpidana itu sendiri ketika commit to user pengadilan menentukan bahwa itu diperlukan setelah mengambil 60


digilib.uns.ac.id

pertimbangan berdasarkan bukti – bukti. Jika terpidana adalah remaja atau penimbun hewan, pengadilan harus memerintahkan terpidana untuk menjalani evaluasi psikologis atau kejiwaan dan menjalani perawatan sesuai yang ditentukan oleh pengadilan setelah mengambil pertimbangan berdasarkan bukti – bukti.) Subjek dari Pasal ini adalah setiap orang, baik orang itu merupakan pemiliki hewan atau bukan. Ada dua ketentuan pidana dalam Pasal ini. Ketentuan pertama adalah larangan bagi semua orang atau pemilik untuk memukuli, memperlakukan dengan kejam, menyiksa, menelantarkan, mempekerjakan paksa atau perlakuan tidak pantas terhadap binatang lainnya.

Ketentuan kedua

adalah

larangan

setiap pemiliki

untuk

menelantarkan hewan di mana ia dapat menjadi tanggung jawab negara atau mungkin menderita cedera, kelaparan atau sengatan matahari. Apbila ada seseorang ada yang menyalahi aturan ini maka dia bersalah atas Pelanggaran Kelas A, dan apabila diulangi untuk kedua kalinya dan berikutnya maka orang tersebut termasuk melakukan Kejahatan Kelas 4. Section 3.02 Aggravated cruelty. (a)No person may intentionally commit an act that causes a companion animal to suffer serious injury or death. Aggravated cruelty does not include euthanasia of a companion animal through recognized methods approved by the Department of Agriculture unless prohibited under subsection (b). (b)No individual, except a licensed veterinarian as exempted under Section 3.09, may knowingly or intentionally euthanize or authorize the euthanasia of a companion animal by use of carbon monoxide. (c) A person convicted of violating Section 3.02 is guilty of a Class 4 felony. A second or subsequent violation is a Class 3 felony. In addition to any other penalty provided by law, upon conviction for violating this Section, the court may order the convicted person to undergo a psychological or psychiatric evaluation and to undergo any treatment at the convicted person's expense that the court determines to be appropriate after due consideration of the evaluation. If the convicted person is a juvenile or a companion to user animal hoarder, commit the court must order the convicted person to

61


digilib.uns.ac.id

undergo a psychological or psychiatric evaluation and to undergo treatment that the court determines to be appropriate after due consideration of the evaluation. (Terjemahan bebas: (a) Setiap orang dilarang dengan sengaja melakukan tindakan yang menyebabkan hewan peliharaan menderita cedera serius atau kematian. kekejaman ini tidak termasuk euthanasia hewan pendamping melalui metode yang diakui dan disetujui oleh Departemen Pertanian kecuali dilarang dalam ayat (b). (b)Setiap orang, kecuali dokter hewan berlisensi sebagaimana dikecualikan dalam Pasal 3.09, dengan sengaja menggunakan euthanasia atau mengizinkan penggunaan euthanasia untuk hewan pendamping dengan menggunakan karbon monoksida. (c) Seseorang yang terbukti menyalahi Pasal 3.02 bersalah atas Kejahatan Kelas 4. Pelanggaran pasal ini untuk kedua kali atau berikutnya adalah Kejahatan Kelas 3. Selain sanksi yang disediakan oleh hukum, apabila terbukti melanggar Pasal ini, pengadilan dapat memerintahkan terpidana untuk menjalani evaluasi psikologis atau kejiwaan dan menjalani perawatan dengan biaya terpidana itu sendiri yang pengadilan sesuai yang ditentukan oleh pengadilan setelah mengambil pertimbangan berdasarkan evaluasi. Jika terpidana adalah remaja atau penimbun hewan, pengadilan harus memerintahkan terpidana untuk menjalani evaluasi psikologis atau kejiwaan dan menjalani perawatan sesuai yang ditentukan oleh pengadilan setelah mengambil pertimbangan berdasarkan evaluasi.) Subjek pada Pasal ini adalah semua individu. Ketentuan pidana dalam Pasal ini dibagi menjadi 2 kategori. Kategori pertama adalah larangan bagi semua orang

dengan sengaja melakukan tindakan yang menyebabkan

hewan peliharaan menderita cedera serius atau kematian. Kategori kedua adalah larangan bagi semua orang, kecuali dokter hewan yang terlisensi menggunakan euthanasia atau mengizinkan penggunaan euthanasia untuk hewan pendamping dengan menggunakan karbon monoksida. Bahwa pelanggaran atas aturan sebagaimana dipaparkan dalam Pasal 3.02 adalah termasuk dalam Kejahatan Kelas 4, dan apabila diulangi untuk kedua kalinya maka akan ditingkatkan menjadi Kejahatan Kelas 3. commit to user

Section 3.03

62


digilib.uns.ac.id

Animal torture (a) A person commits animal torture when that person without legal justification knowingly or intentionally tortures an animal. For purposes of this Section, and subject to subsection (b), "torture" means infliction of or subjection to extreme physical pain, motivated by an intent to increase or prolong the pain, suffering, or agony of the animal. (b) For the purposes of this Section, "animal torture" does not include any death, harm, or injury caused to any animal by any of the following activities: (1)any hunting, fishing, trapping, or other activity allowed under the Wildlife Code, the Wildlife Habitat Management Areas Act, or the Fish and Aquatic Life Code; (2)any alteration or destruction of any animal done by any person or unit of government pursuant to statute, ordinance, court order, or the direction of a licensed veterinarian; (3)any alteration or destruction of any animal by any person for any legitimate purpose, including, but not limited to: castration, culling, declawing, defanging, ear cropping, euthanasia, gelding, grooming, neutering, polling, shearing, shoeing, slaughtering, spaying, tail docking, and vivisection; and (4)any other activity that may be lawfully done to an animal. (c) A person convicted of violating this Section is guilty of a Class 3 felony. As a condition of the sentence imposed under this Section, the court shall order the offender to undergo a psychological or psychiatric evaluation and to undergo treatment that the court determines to be appropriate after due consideration of the evaluation. (Terjemahan bebas: (a) Seseorang dianggap melakukan penyiksaan hewan ketika orang itu, tanpa pembenaran hukum, secara sadar atau sengaja menyiksa binatang. Untuk keperluan Pasal ini, dan tunduk pada ayat (b), "penyiksaan" berarti penderitaan atau penindasan yang berakibat sakit fisik yang ekstrim, termotivasi oleh niat pelaku untuk meningkatkan atau memperpanjang rasa sakit, penderitaan, atau kesakitan hewan. (b) Untuk keperluan Pasal ini, "penyiksaan hewan" tidak termasuk kematian, kerugian, atau cedera yang disebabkan oleh salah satu kegiatan sebagai berikut: (1) setiap kegiatan berburu, memancing, memerangkap, atau kegiatan lainnya yang diperbolehkan berdasarkan Wildlife commit to user

63


digilib.uns.ac.id

Code, the Wildlife Habitat Management Areas Act, atau Fish and Aquatic Life Code; (2) setiap pengubahan atau perusakan hewan yang dilakukan oleh orang atau unit pemerintah sesuai dengan undangundang, peraturan, perintah pengadilan, atau arahan dokter hewan berlisensi; (3) setiap pengubahan atau perusakan hewan apapun oleh setiap orang untuk tujuan yang sah, termasuk, namun tidak terbatas pada: pengebirian, pemusnahan, pencabutan kuku, pencabutan taring, pemotongan telinga, euthanasia, , grooming, tubektomi, pemotongan tanduk, pemasangan sepatu, pemotongan, vasektomi, pemotongan ekor, dan pembedahan makhluk hidup; dan (4) kegiatan lain yang dapat secara sah dilakukan untuk hewan. (c) Seseorang yang terbukti melanggar Pasal ini bersalah atas Kejahatan Kelas 3. Selain sanksi dijatuhkan berdasarkan Pasal ini, pengadilan akan memerintahkan pelaku untuk menjalani evaluasi psikologis atau kejiwaan dan menjalani perawatan berdasarkan perintah pengadilan setelah mengambil pertimbangan berdasarkan evaluasi.) Pasal ini berisi tentang larangan melakukan penyiksaan terhadap hewan. kata “penyiksaan” yang dimaksudkan dalam pasal ini adalah penderitaan atau penindasan yang berakibat sakit fisik yang ekstrim, termotivasi oleh niat pelaku untuk meningkatkan atau memperpanjang rasa sakit, penderitaan, atau kesakitan hewan. ada beberapa perkecualian dalam pasal ini sebagaimana dipaparkan dalam ayat (b). apabila seseorang terbukti melanggar ketentuan pasal ini maka dia bersalah atas Kejahatan Kelas 3. Sec. 3.03-1. Depiction of animal cruelty. (a) “Depiction of animal cruelty” means any visual or auditory depiction, including any photograph, motion-picture film, video recording, electronic image, or sound recording, that would constitute a violation of Section 3.01, 3.02, 3.03, or 4.01 of the Humane Care for Animals Act[FN1] or Section 26-5 or 48-1 of the Criminal Code of 1961 or the Criminal Code of 2012.[FN2] (b) No person may knowingly create, sell, market, offer to market or to userof animal cruelty. No person may sell, or possess commit a depiction

64


digilib.uns.ac.id

place that depiction in commerce for commercial gain or entertainment. This Section does not apply when the depiction has religious, political, scientific, educational, law enforcement or humane investigator training, journalistic, artistic, or historical value; or involves rodeos, sanctioned livestock events, or normal husbandry practices. The creation, sale, marketing, offering to sell or market, or possession of the depiction of animal cruelty is illegal regardless of whether the maiming, mutilation, torture, wounding, abuse, killing, or any other conduct took place in this State. (c) Any person convicted of violating this Section is guilty of a Class A misdemeanor. A second or subsequent violation is a Class 4 felony. In addition to any other penalty provided by law, upon conviction for violating this Section, the court may order the convicted person to undergo a psychological or psychiatric evaluation and to undergo any treatment at the convicted person's expense that the court determines to be appropriate after due consideration of the evaluation. If the convicted person is a juvenile, the court shall order the convicted person to undergo a psychological or psychiatric evaluation and to undergo treatment that the court determines to be appropriate after due consideration of the evaluation. (Terjemahan bebas: (a) "Gambaran kekejaman terhadap hewan" berarti setiap penggambaran visual atau suara, termasuk foto, film, rekaman video, gambar elektronik, atau rekaman suara, yang termasuk dalam pelanggaran Pasal 3.01, 3.02, 3.03, atau 4.01 dari Humane Care for Animals Act atau Pasal 26-5 atau 48-1 KUHP tahun 1961 atau KUHP tahun 2012. [FN2] (b) Setiap orang dilarang dengan sengaja membuat, menjual, pasar, menawarkan untuk memasarkan atau menjual, atau memiliki gambaran kekejaman terhadap hewan. Tidak ada orang yang boleh menempatkan gambaran tersebut dalam perdagangan untuk keuntungan komersial atau hiburan. Pasal ini tidak berlaku ketika penggambaran memiliki makna agama, politik, ilmu pengetahuan, pendidikan, penegakan hukum atau pelatihan penyidikan, jurnalistik, seni, atau nilai sejarah; atau melibatkan rodeo, acara yang berkaitan dengan ternak yang sah, atau praktik peternakan biasa. Penciptaan, penjualan, pemasaran, menawarkan untuk menjual atau memasarkan, atau kepemilikan gambaran kekejaman terhadap hewan adalah ilegal terlepas dari mutilasi, penyiksaan, melukai, penyalahgunaan, membunuh, atau perilaku lainnya itu commit to user terjadi di negara bagian ini. 65


digilib.uns.ac.id

(c) Setiap orang yang terbukti melanggar Pasal ini bersalah atas Pelanggaran Kelas A. Pengulangan untuk kedua kalinya atau berikutnya adalah Kejahatan Kelas 4. Selain sanksi yang disediakan oleh hukum, apabila terbukti melanggar Pasal ini, pengadilan dapat memerintahkan terpidana untuk menjalani evaluasi psikologis atau kejiwaan dan menjalani perawatan dengan biaya terpidana itu sendiri yang pengadilan sesuai yang ditentukan oleh pengadilan setelah mengambil pertimbangan berdasarkan evaluasi. Jika terpidana adalah remaja, pengadilan harus memerintahkan terpidana untuk menjalani evaluasi psikologis atau kejiwaan dan menjalani perawatan sesuai yang ditentukan oleh pengadilan setelah mengambil pertimbangan berdasarkan evaluasi.) Subjek dari ketentuan pidana dalam pasal ini adalah semua individu. Ketentuan pidana dalam pasal ini adalah larangan pada semua orang untuk sengaja membuat, menjual, pasar, menawarkan untuk memasarkan atau menjual, atau memiliki gambaran kekejaman terhadap hewan. setiap orang tidak boleh menempatkan gambaran tersebut dalam perdagangan untuk keuntungan komersial atau hiburan. Disini “gambaran kekejaman terhadap hewan” diartikan sebagai setiap penggambaran visual atau suara, termasuk foto, film, rekaman video, gambar elektronik, atau rekaman suara, yang termasuk dalam pelanggaran Pasal 3.01, 3.02, 3.03, atau 4.01 dari Humane Care for Animals Act atau Pasal 26-5 atau 48-1 KUHP tahun 1961 atau KUHP tahun 2012. Apabila ada seseorang ada yang menyalahi aturan ini maka dia bersalah atas Pelanggaran Kelas A, dan apabila diulangi untuk kedua kalinya dan berikutnya maka orang tersebut termasuk melakukan Kejahatan Kelas 4. Section 4. Prohibited acts. No person may sell, offer for sale, barter, or give away as a pet or a novelty any rabbit or any baby chick, duckling or other fowl which has been dyed, colored, or otherwise treated to impart an artificial color thereto. Baby chicks or ducklings shall not be sold, offered for sale, bartered, or given away as pets or novelties. Rabbits, commit to user ducklings or baby chicks shall not be awarded as prizes. 66


digilib.uns.ac.id

A person convicted of violating this Section is guilty of a Class B misdemeanor. A second or subsequent violation is a Class 4 felony, with every day that a violation continues constituting a separate offense. (Terjemahan bebas: Setiap orang dilarang menjual, menawarkan untuk dijual, barter, atau memberikan sebagai hewan peliharaan atau barang dagangan, kelinci atau ayam, itik atau unggas lain yang telah mengecat, mewarnai, atau atau tindakan lain yang bertujuan untuk memberikan warna buatan pada hewan. Anak ayam atau bebek tidak boleh dijual, ditawarkan untuk dijual, ditukar, atau diberikan sebagai hewan peliharaan atau barang dagangan. Kelinci, bebek atau anak ayam tidak boleh diberikan sebagai hadiah. Seseorang yang terbukti melanggar Pasal ini bersalah atas Pelanggaran Kelas B. Pengulangan untuk kedua kalinya atau berikutnya adalah Kejahatan Kelas 4.) Subjek dalam pasal ini adalah setiap individual atau orang. Ketentuan yang diatur dalam pasal ini adalah setiap orang dilarang menjual, menawarkan untuk dijual, barter, atau memberikan sebagai hewan peliharaan atau barang dagangan, kelinci atau ayam, itik atau unggas lain yang telah mengecat, mewarnai, atau atau tindakan lain yang bertujuan untuk memberikan warna buatan pada hewan. bagi siapapun yang melanggar pasal ini termasuk dalam Pelanggaran Kelas B, dan apabila diulangi untuk kedua kalinya atau berikutnya maka termasuk dalam Kejahatan Kelas 4. 4.01. Animals in entertainment. This Section does not apply when the only animals involved are dogs. (a) No person may own, capture, breed, train, or lease any animal which he or she knows or should know is intended for use in any show, exhibition, program, or other activity featuring or otherwise involving a fight between such animal and any other animal or human, or the intentional killing of any animal for the purpose of sport, wagering, or entertainment. (b) No person shall promote, conduct, carry on, advertise, collect commit to user money for or in any other manner assist or aid in the presentation 67


(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h) (i)

(j)

digilib.uns.ac.id

for purposes of sport, wagering, or entertainment, any show, exhibition, program, or other activity involving a fight between 2 or more animals or any animal and human, or the intentional killing of any animal. No person shall sell or offer for sale, ship, transport, or otherwise move, or deliver or receive any animal which he or she knows or should know has been captured, bred, or trained, or will be used, to fight another animal or human or be intentionally killed, for the purpose of sport, wagering, or entertainment. No person shall manufacture for sale, shipment, transportation or delivery any device or equipment which that person knows or should know is intended for use in any show, exhibition, program, or other activity featuring or otherwise involving a fight between 2 or more animals, or any human and animal, or the intentional killing of any animal for purposes of sport, wagering or entertainment. No person shall own, possess, sell or offer for sale, ship, transport, or otherwise move any equipment or device which such person knows or should know is intended for use in connection with any show, exhibition, program, or activity featuring or otherwise involving a fight between 2 or more animals, or any animal and human, or the intentional killing of any animal for purposes of sport, wagering or entertainment. No person shall make available any site, structure, or facility, whether enclosed or not, which he or she knows or should know is intended to be used for the purpose of conducting any show, exhibition, program, or other activity involving a fight between 2 or more animals, or any animal and human, or the intentional killing of any animal. No person shall knowingly attend or otherwise patronize any show, exhibition, program, or other activity featuring or otherwise involving a fight between 2 or more animals, or any animal and human, or the intentional killing of any animal for the purposes of sport, wagering or entertainment. (Blank). Any animals or equipment involved in a violation of this Section shall be immediately seized and impounded under Section 12 by the Department when located at any show, exhibition, program, or other activity featuring or otherwise involving an animal fight for the purposes of sport, wagering, or entertainment. Any vehicle or conveyance other than a common carrier that is used in violation of this Section shall be seized, held, and offered commit to user for sale at public auction by the sheriff's department of the proper 68


(k)

(l) (m)

(n)

(a)

digilib.uns.ac.id

jurisdiction, and the proceeds from the sale shall be remitted to the general fund of the county where the violation took place. Any veterinarian in this State who is presented with an animal for treatment of injuries or wounds resulting from fighting where there is a reasonable possibility that the animal was engaged in or utilized for a fighting event for the purposes of sport, wagering, or entertainment shall file a report with the Department and cooperate by furnishing the owners' names, dates, and descriptions of the animal or animals involved. Any veterinarian who in good faith complies with the requirements of this subsection has immunity from any liability, civil, criminal, or otherwise, that may result from his or her actions. For the purposes of any proceedings, civil or criminal, the good faith of the veterinarian shall be rebuttably presumed. No person shall solicit a minor to violate this Section. The penalties for violations of this Section shall be as follows: (1) A person convicted of violating subsection (a), (b), or (c) of this Section or any rule, regulation, or order of the Department pursuant thereto is guilty of a Class 4 felony for the first offense. A second or subsequent offense involving the violation of subsection (a), (b), or (c) of this Section or any rule, regulation, or order of the Department pursuant thereto is a Class 3 felony. (2) A person convicted of violating subsection (d), (e), or (f) of this Section or any rule, regulation, or order of the Department pursuant thereto is guilty of a Class 4 felony for the first offense. A second or subsequent violation is a Class 3 felony. (3) A person convicted of violating subsection (g) of this Section or any rule, regulation, or order of the Department pursuant thereto is guilty of a Class 4 felony for the first offense. A second or subsequent violation is a Class 3 felony. (4) A person convicted of violating subsection (l) of this Section is guilty of a Class 4 felony for the first offense. A second or subsequent violation is a Class 3 felony. A person who commits a felony violation of this Section is subject to the property forfeiture provisions set forth in Article 124B of the Code of Criminal Procedure of 1963. (Terjemahan bebas: Bagian ini tidak berlaku ketika satu-satunya hewan yang terlibat adalah anjing. Setiap orang dilarang memiliki, menangkap, mengembang commit to user biakkan, melatih, atau menyewakan hewan yang ia tahu atau 69


(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

digilib.uns.ac.id

seharusnya tahu dimaksudkan untuk digunakan dalam pertunjukan, pameran, program, atau kegiatan lain yang menampilkan atau melibatkan pertarungan atau melibatkan pertarungan antar hewan dan hewan lain atau manusia, atau pembunuhan binatang untuk tujuan olahraga, taruhan, atau hiburan. Setiap orang dilarang mempromosikan, menyelenggarakan, melakukan, mengiklankan, mengumpulkan uang untuk atau dengan cara lain membantu atau menolong dalam pertunjukan untuk keperluan olahraga, taruhan, atau hiburan, acara apapun, pameran, program, atau kegiatan lainnya yang melibatkan pertarungan antara 2 atau lebih hewan atau hewan dan manusia, atau pembunuhan hewan apapun. Setiap orang dilarang akan menjual atau menawarkan untuk menjual, mengirim, mengangkut, atau memindahkan, atau menyerahkan atau menerima hewan yang ia tahu atau seharusnya tahu telah ditangkap, dibesarkan, atau dilatih, atau akan digunakan, untuk melawan hewan lain atau manusia atau akan sengaja dibunuh, untuk tujuan olahraga, taruhan, atau hiburan. Setiap orang dilarang memproduksi untuk dijual, mengangkut, mengirim atau pengiriman perangkat atau peralatan yang dia tahu atau seharusnya tahu ini dimaksudkan untuk digunakan dalam setiap pertunjukan, pameran, program, atau kegiatan lain yang menampilkan atau melibatkan perkelahian antara 2 atau lebih banyak hewan, atau manusia dan hewan, atau pembunuhan binatang untuk tujuan olahraga, taruhan atau hiburan. Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, menjual atau menawarkan untuk dijual, dikirim, diangkut, atau dipindahkan peralatan atau perangkat orang tersebut tahu atau seharusnya tahu ditujukan untuk penggunaan yang terkait dengan pertunjukan, pameran, program, atau kegiatan lain yang menampilkan atau melibatkan pertarungan antara 2 atau lebih hewan, atau hewan dan manusia, atau pembunuhan binatang untuk tujuan olahraga, taruhan atau hiburan. Setiap orang dilarang membuat situs, bangunan, atau fasilitas, apakah tertutup atau tidak, yang dia tahu atau seharusnya tahu ini dimaksudkan untuk digunakan untuk tujuan menyelenggarakan pertunjukan, pameran, program, atau kegiatan lainnya yang melibatkan pertarungan antara 2 atau lebih hewan, atau hewan dan manusia, atau pembunuhan hewan apapun. Setiap orang dilarang dengan sadar menghadiri atau mendatangi setiap pertunjukan, pameran, program, atau kegiatan lain commit to user menampilkan atau melibatkan pertarungan antara 2 atau lebih 70


(h) (i)

(j)

(k)

(l) (m)

digilib.uns.ac.id

hewan, atau hewan dan manusia, atau pembunuhan binatang untuk keperluan olahraga, taruhan atau hiburan. (Kosong). Setiap hewan atau peralatan yang terlibat dalam pelanggaran Pasal ini harus segera dirampas atau disita dalam Pasal 12 oleh Departemen ketika berada di setiap pertunjukan, pameran, program, atau kegiatan lain yang menampilkan atau melibatkan sabung hewan untuk tujuan olahraga, taruhan, atau hiburan. Setiap kendaraan atau alat angkut selain kendaraan umum yang digunakan dalam pelanggaran Pasal ini akan disita, dan ditawarkan untuk dijual di lelang publik oleh departemen sheriff dari yurisdiksi yang tepat, dan hasil penjualan akan disetorkan ke dana umum daerah di mana pelanggaran itu terjadi. Setiap dokter hewan di Negara ini yang diserahi dengan binatang untuk pengobatan cedera atau luka akibat sabung di mana ada kemungkinan wajar bahwa hewan itu terlibat dalam atau dimanfaatkan untuk acara sabung untuk keperluan olahraga, taruhan, atau hiburan harus melapor kepada Departemen dan bekerja sama dengan menjelaskan nama pemilik, tanggal, dan deskripsi dari hewan atau binatang yang terlibat. Setiap dokter hewan yang dengan itikad baik memenuhi persyaratan ayat ini memiliki kekebalan dari segala kewajiban, perdata, pidana, atau lainnya, yang mungkin timbul dari tindakannya. Untuk keperluan setiap proses, perdata atau pidana, itikad baik dari dokter hewan harus dianggap absolut. Setiap orang dilarang mengajak anak di bawah umur untuk melanggar Pasal ini. Hukuman untuk pelanggaran Pasal ini adalah sebagai berikut: (1) Seseorang yang terbukti melanggar ayat (a), (b), atau (c) dari Pasal ini atau aturan, peraturan, atau perintah dari Departemen bersalah atas Kejahatan Kelas 4 untuk pelanggaran pertama. Pelanggaran kedua atau berikutnya yang melibatkan pelanggaran ayat (a), (b), atau (c) dari Pasal ini atau aturan, peraturan, atau perintah dari Departemen adalah Kejahatan Kelas 3. (2) Seseorang yang terbukti melanggar ayat (d), (e), atau (f) dari Bagian ini atau aturan, peraturan, atau perintah dari Departemen bersalah atas Kejahatan Kelas 4 untuk pelanggaran pertama. Pelanggaran kedua atau berikutnya adalah Kejahatan Kelas 3. (3) Seseorang yang terbukti melanggar ayat (g) dari Bagian ini atau aturan, peraturan, atau perintah dari Departemen commit to user

71


digilib.uns.ac.id

bersalah dari Kejahatan Kelas 4 untuk pelanggaran pertama. Pelanggaran kedua atau berikutnya adalah Kejahatan Kelas 3. (4) Seseorang yang terbukti melanggar ayat (l) Bagian ini bersalah atas Kejahatan Kelas 4 untuk pelanggaran pertama. Pelanggaran kedua atau berikutnya adalah Kejahatan Kelas 3. (n) Seseorang yang melakukan pelanggaran kejahatan dari Bagian ini tunduk pada ketentuan penyitaan properti diatur dalam Pasal 124B dari Hukum Acara Pidana 1963.) Subjek dalam bagian adalah semua orang/individu. Terdapat 8 ketentuan pidana yang termasuk dalam Kejahatan Kelas 4 pada pelanggaran pertama. Section 4.03. Teasing, striking or tampering with police animals, service animals, accelerant detection dogs, or search and rescue dogs prohibited. It shall be unlawful for any person to willfully and maliciously taunt, torment, tease, beat, strike, or administer or subject any desensitizing drugs, chemicals, or substance to (i) any animal used by a law enforcement officer in the performance of his or her functions or duties, or when placed in confinement off duty, (ii) any service animal, (iii) any search and rescue dog, (iv) any police, service, or search and rescue animal in training, or (v) any accelerant detection canine used by a fire officer for arson investigations in the performance of his or her functions or while off duty. It is unlawful for any person to interfere or meddle with (i) any animal used by a law enforcement department or agency or any handler thereof in the performance of the functions or duties of the department or agency, (ii) any service animal, (iii) any search and rescue dog, (iv) any law enforcement, service, or search and rescue animal in training, or (v) any accelerant detection canine used by a fire officer for arson investigations in the performance of his or her functions or while off duty. Any person convicted of violating this Section is guilty of a Class A misdemeanor. A second or subsequent violation is a Class 4 felony. (Terjemahan bebas: Setiap orang dilarang dengan sengaja dan dengan niat buruk memancing emosi, menyiksa, menggoda, menyerang, memukuli, atau memberi atau menggunakan obat-obatan pelumpuh, bahan kimia, atau zat – zat lainnya kepada (i) setiap hewan yang digunakan oleh petugas commit to user penegak hukum dalam kinerja nya atau dalam fungsi atau dalam

72


digilib.uns.ac.id

tugasnya, atau ketika ditempatkan di kurungan, (ii) hewan pemandu, (iii) anjing pencari dan anjing penyelamat, (iv) anjing polisi, anjing pemandu, atau anjing pencari dan hewan penyelamatan yang sedang dalam pelatihan, atau (v) setiap anjing pendeteksi accelerant (zat atau campuran yang " mempercepat " pengembangan api) yang digunakan oleh petugas pemadam kebakaran untuk penyelidikan pembakaran dalam pelaksanaan tugasnya atau saat tidak bertugas. Setiap orang dilarang mengganggu atau ikut campur dengan (i) setiap hewan yang digunakan oleh departemen penegakan hukum atau lembaga atau pawang daripadanya dalam kinerja fungsi atau tugas dari departemen atau lembaga, (ii) hewan pemandu, (iii) anjing pencari dan anjing penyelamat, (iv) anjing polisi, anjing pemandu, atau anjing pencari dan hewan penyelamatan yang sedang dalam pelatihan, atau (v) setiap anjing pendeteksi accelerant (zat atau campuran yang " mempercepat " pengembangan api) yang digunakan oleh petugas pemadam kebakaran untuk penyelidikan pembakaran dalam pelaksanaan tugasnya atau saat tidak bertugas. Setiap orang yang terbukti melanggar Pasal ini bersalah atas Pelanggaran Kelas A. Pelanggaran kedua atau berikutnya adalah Kejahatan Kelas 4.) Bagian ini mempunyai dua ketentuan pidana. Ketentuan pertama adalah setiap orang dilarang dengan sengaja dan dengan niat buruk memancing emosi, menyiksa, menggoda, menyerang, memukuli, atau memberi atau menggunakan obat-obatan pelumpuh, bahan kimia, atau zat – zat lainnya. Ketentuan pidana kedua adalah setiap orang dilarang mengganggu atau ikut campur. Objek dalam pasal ini ada lima, yaitu (i) setiap hewan yang digunakan oleh petugas penegak hukum dalam kinerja nya atau dalam fungsi atau dalam tugasnya, atau ketika ditempatkan di kurungan, (ii) hewan pemandu, (iii) anjing pencari dan anjing penyelamat, (iv) anjing polisi, anjing pemandu, atau anjing pencari dan hewan penyelamatan yang sedang dalam pelatihan, atau (v) setiap anjing pendeteksi accelerant (zat atau campuran yang " mempercepat " pengembangan api) yang digunakan oleh petugas pemadam kebakaran untuk penyelidikan pembakaran dalam pelaksanaan tugasnya atau saat tidak commit to user

bertugas. Setiap pelanggaran pasal ini merupakan Pelanggaran Kelas A dan 73


digilib.uns.ac.id

apabila diulangi untuk kedua kalinya dan berikutnya termasuk dalam Kejahatan Kelas 4. Section 4.04 Injuring or killing police animals, service animals, accelerant detection dogs, or search and rescue dogs prohibited. It shall be unlawful for any person to willfully or maliciously torture, mutilate, injure, disable, poison, or kill (i) any animal used by a law enforcement department or agency in the performance of the functions or duties of the department or agency or when placed in confinement off duty, (ii) any service animal, (iii) any search and rescue dog, (iv) any law enforcement, service, or search and rescue animal in training, or (v) any accelerant detection canine used by a fire officer for arson investigations in the performance of his or her functions or while off duty. However, a police officer or veterinarian may perform euthanasia in emergency situations when delay would cause the animal undue suffering and pain. A person convicted of violating this Section is guilty of a Class 4 felony if the animal is not killed or totally disabled; if the animal is killed or totally disabled, the person is guilty of a Class 3 felony. (Terjemahan bebas: Setiap orang dilarang dengan sengaja atau dengan niat buruk menyiksa, memutilasi, melukai, melumpuhkan, meracuni, atau membunuh (i) setiap hewan yang digunakan oleh departemen penegakan hukum atau lembaga dalam pelaksanaan fungsi atau tugas dari departemen atau lembaga atau ketika ditempatkan dalam kurungan , (ii) hewan pemandu, (iii) anjing pencari dan anjing penyelamat, (iv) anjing polisi, anjing pemandu, atau anjing pencari dan hewan penyelamatan yang sedang dalam pelatihan, atau (v) setiap anjing pendeteksi accelerant (zat atau campuran yang " mempercepat " pengembangan api) yang digunakan oleh petugas pemadam kebakaran untuk penyelidikan pembakaran dalam pelaksanaan tugasnya atau saat tidak bertugas. Namun, seorang polisi atau dokter hewan dapat melakukan euthanasia dalam situasi darurat yang apabila ditunda akan menyebabkan penderitaan yang tidak perlu kepada hewan tersebut . Seseorang yang terbukti melanggar Pasal ini bersalah atas Kejahatan Kelas 4 jika hewan tidak dibunuh atau benar-benar cacat; jika hewan tersebut dibunuh atau benar-benar cacat, orang tersebut bersalah dari Kelas 3 kejahatan. commit to user

74


digilib.uns.ac.id

Ketentuan dalam pasal ini adalah setiap orang dilarang dengan sengaja atau dengan niat buruk menyiksa, memutilasi, melukai, melumpuhkan, meracuni, atau membunuh. Sedangkan objeknya sama dengan pasal sebelumnya. Apabila tersangka atau terpidana tersebut tidak membunuh hewan tersebut atau hewan itu tidak benar – benar cacat maka termasuk dalam Kejahatan Kelas 4. Apabila hewan tersebut dibunuh atau benar – benar cacat maka termasuk dalam Kejahatan Kelas 3. Section 5 Lame or disabled horses No person shall sell, offer to sell, lead, ride, transport, or drive on any public way any equidae which, because of debility, disease, lameness or any other cause, could not be worked in this State without violating this Act. Such equidae may be conveyed to a proper place for medical or surgical treatment or for humane keeping or euthanasia . A person convicted of violating this Section or any rule, regulation, or order of the Department pursuant thereto is guilty of a Class A misdemeanor. A second or subsequent violation is a Class 4 felony. (Terjemahan bebas: Setiap orang dilarang menjual, menawarkan untuk menjual, menggiring, naik, mengangkut, atau berkendara di jalan umum setiap kuda (atau sebangsanya) yang, karena kekurangan tenanga, penyakit ketimpangan atau penyebab lainnya, tidak bisa bekerja di negara ini tanpa melanggar Undang-Undang ini. Kuda (atau sebangsanya) tersebut dapat diserahkan ke tempat yang tepat untuk perawatan medis atau bedah atau untuk diperlihara secara manusiawi atau disuntik euthanasia. Seseorang yang terbukti melanggar Pasal ini atau aturan, peraturan, atau perintah dari Departemen dalamnya sesuai bersalah atas Pelanggaran Kelas A. Pelanggaran kedua atau berikutnya adalah Kejahatan Kelas 4.) Ketentuan pidana dalam pasal ini menjelaskan mengenai larangan bagi setiap orang menjual, menawarkan untuk menjual, menggiring, naik, mengangkut, atau berkendara di jalan umum setiap kuda (atau sebangsanya) yang, karena kekurangan tenaga, penyakit ketimpangan commit to user

75


digilib.uns.ac.id

atau penyebab lainnya, tidak bisa bekerja di negara ini tanpa melanggar Undang-Undang ini. Pelanggaran atas pasal ini termasuk dalam Pelanggaran Kelas A, dan apabila diulangi untuk kedua kalinya dan berikutnya maka termasuk Kejahatan Kelas 4. Sec. 5.01 Horse poling or tripping. (a) As used in this Section: "Pole" means to use a method of training a horse that consists of (i) forcing, persuading, or enticing a horse to jump so that one or more of its legs contacts an obstruction consisting of any kind of wire, or a pole, stick, rope, or other object in which is embedded brads, nails, tacks, or other sharp points or (ii) raising, throwing, or moving a pole, stick, wire, rope, or other object against one or more legs of a horse while it is jumping an obstruction so that the horse, in either case, is induced to raise its leg or legs higher in order to clear the obstruction. "Trip" means to use a wire, rope, pole, stick, or other object or apparatus to cause a horse to fall or lose its balance. (b) No person may knowingly pole or trip a horse by any means for entertainment or sport purposes. (c) This Section does not prohibit the lawful laying down of a horse for medical or identification purposes. (d) A person convicted of violating this Section is guilty of a Class A misdemeanor. A second or subsequent violation of this Section is a Class 4 felony.

(Terjemahan bebas: (A) Sebagaimana yang dalam Bagian ini: "Pole" berarti menggunakan metode pelatihan kuda yang terdiri dari (i) memaksa, membujuk, atau menarik kuda untuk melompat sehingga satu atau lebih dari kakinya mengenai halangan yang terdiri dari setiap jenis kawat, atau tiang, tongkat, tali, atau benda lain yang ditanami paku, paku payung, atau benda – benda yang tajam atau (ii) mengangkat, melempar, atau memindahkan tiang, tongkat, kawat, tali, atau objek lainnya melewati satu atau lebih kaki kuda ketika sedang melompat halangan sehingga kuda, dalam kedua kasus, ddipaksiiinduksi untuk mengangkat kaki atau kaki – kakinya lebih tinggi dalam rangka untuk melompati halangan. "Trip" berarti menggunakan kawat, tali, tiang, tongkat, atau benda atau alat lain untuk menyebabkan kuda jatuh atau commit to user kehilangan keseimbangan. 76


digilib.uns.ac.id

(B) Setiap orang dilarang dengan sadar melakukan pole atau trip kuda dengan cara apapun untuk tujuan hiburan atau olahraga. (C) Pasal ini tidak melarang merebahkan kuda untuk tujuan medis atau identifikasi. (D) Seseorang yang terbukti melanggar Pasal ini bersalah atas Pelanggaran Kelas A. Pelanggaran kedua atau berikutnya dari Pasal ini termasuk dalam Kejahatan Kelas 4.) Ketentuan dalam Pasal ini adalah larangan bagi setiap orang melakukan pole atau trip kepada kuda. Setiap orang yang terbukti melakukan ketentuan pidana yang ada dalam pasal ini termasuk dalam Pelanggaran Kelas A. Apabila diulangi untuk kedua kalinya dan berikutnya termasuk dalam Kejahatan Kelas 4. Section 6 Poisoning prohibited. No person may knowingly poison or cause to be poisoned any dog or other domestic animal. The only exception will be by written permit from the Department for the purpose of controlling diseases transmissible to humans or other animals and only when all other methods and means have been exhausted. Such a written permit shall name the person or persons conducting the poisoning, specify the products to be used, give the boundaries of the area involved, and specify the precautionary measures to be employed to insure the safety of humans and other animals. This Section does not prohibit the use of a euthanasia drug by a euthanasia agency for the purpose of animal euthanasia, provided that the euthanasia drug is used by or under the direction of a licensed veterinarian or certified euthanasia technician, all as defined in and subject to the Humane Euthanasia in Animal Shelters Act. A person convicted of violating this Section or any rule, regulation, or order of the Department pursuant thereto is guilty of a Class A misdemeanor. A second or subsequent violation is a Class 4 felony. (Terjemahan Bebas: Setiap orang dilarang dengan sengaja dengan meracuni atau menyebabkan teracuninya semua anjing atau hewan domestik lainnya. Satu-satunya pengecualian adalah dengan izin tertulis dari Departemen untuk tujuan pengendalian penyakit menular ke manusia user atau hewan lain dancommit hanya to jika semua metode dan sarana lain telah

77


digilib.uns.ac.id

digunakan. Izin tertulis harus menyebutkan nama orang atau orang yang melakukan peracunan, menentukan produk yang akan digunakan, memberikan batas-batas wilayah yang digunakan, dan menentukan langkah-langkah pencegahan yang dilakukan untuk memastikan keselamatan manusia dan hewan lainnya. Pasal ini tidak melarang penggunaan obat euthanasia oleh lembaga euthanasia untuk tujuan membunuh hewan, asalkan obat eutanasia digunakan oleh atau di bawah arahan dokter hewan berlisensi atau bersertifikat teknisi euthanasia, semua seperti yang didefinisikan dalam dan tunduk Humane Euthanasia in Animal Shelters Act. Seseorang yang terbukti melanggar Pasal ini atau aturan, peraturan, atau perintah dari Departemen dalamnya sesuai bersalah atas Pelanggaran Kelas A. Pelanggaran kedua atau berikutnya adalah Kejahatan Kelas 4.) Ketentuan pidana dalam pasal ini menunjuk pada larangan bagi setiap orang untuk dengan sengaja meracuni atau menyebabkan teracuninya semua anjing atau hewan domestik lainnya. Terdapat pengecualian dalam pasal ini, yaitu dengan izin tertulis dari Departemen untuk tujuan pengendalian penyakit menular ke manusia atau hewan lain dan ini pun hanya dilakukan jika semua metode atau cara lain sudah dilakukan. Seseorang yang melanggar pasal ini maka termasuk dalam Pelanggaran Kelas A, dan dapabila diulangi untuk kedua kalinya atau berikutnya maka termasuk dalam Kejahatan Kelas 4. Section 7 Confinement or detention during transportation. No owner, railroad or other common carrier may, when transporting any animal, allow that animal to be confined in any type of conveyance more than 28 consecutive hours without being exercised as necessary for that particular type of animal and without being properly rested, fed and watered; except that a reasonable extension of this time limit shall be granted when a storm or accident causes a delay. In the case of default of the owner or consignee, the company transporting the animal shall exercise the animal, when necessary for the particular type of animal and for the proper resting, commit to user

78


digilib.uns.ac.id

feeding, watering and sheltering of such animal, and shall have a lien upon the animal until all expenses resulting therefrom have been paid. Any person who intentionally or negligently without jurisdiction of law detains a shipment of livestock long enough to endanger the health or safety of the livestock is liable to the owner for any diminution in the value or death of the livestock. Authorities detaining a livestock shipment shall give priority to the health and safety of the animals and shall expeditiously handle any legal violation so that the intact shipment may safely reach its designated destination. A person convicted of violating this Section or any rule, regulation, or order of the Department pursuant thereto, is guilty of a Class B misdemeanor. A second or subsequent violation is a Class 4 felony, with every day that a violation continues constituting a separate offense. (Terjemahan bebas: Setiap pemilik, kereta api atau angkutan umum lainnya, ketika mengangkut hewan apapun, mengizinkan untuk mengurung hewan tersebut lebih dari 28 jam berturut-turut tanpa dilatih sebelumnya berdasarkan jenis hewan tersebut dan tanpa istirahat cukup, diberi makan dan diberi minum; kecuali bahwa perpanjangan wajar dari batas waktu ini diberikan ketika badai atau kecelakaan lain yang menyebabkan penundaan. Dalam kasus ini pemilik atau penerima, perusahaan pengangkutan hewan harus melatih hewan dan tanpa istirahat yang tepat, diberi makan, diberi minum dan melindungi hewan tersebut, dan harus memiliki hak gadai atas hewan sampai semua biaya yang ditimbulkannya telah dibayar. Setiap orang yang dengan sengaja atau lalai tanpa yurisdiksi kewenangan hukum menahan pengiriman ternak cukup lama untuk membahayakan kesehatan atau keselamatan ternak bertanggung jawab kepada pemilik untuk setiap penurunan nilai atau kematian ternak. Pihak berwenang yang menahan pengiriman ternak harus mengutamakan kesehatan dan keselamatan hewan dan dengan cepat menangani setiap pelanggaran hukum sehingga pengiriman utuh dapat dengan aman mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Seseorang yang terbukti melanggar Pasal ini atau aturan, peraturan, atau perintah dari Departemen dalamnya sesuai, bersalah atas Pelanggaran Kelas B. Pelanggaran kedua atau berikutnya adalah Kejahatan Kelas 4.) Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal ini terdapat 3 kategori. to user Kategori pertama adalah commit larangan bagi Setiap pemilik, kereta api atau

79


digilib.uns.ac.id

angkutan umum lainnya, ketika mengangkut hewan apapun, mengizinkan untuk mengurung hewan tersebut lebih dari 28 jam berturut-turut tanpa dilatih sebelumnya berdasarkan jenis hewan tersebut dan tanpa istirahat cukup, diberi makan dan diberi minum. Kategori kedua adalah larangan bagi setiap orang yang dengan sengaja atau lalai tanpa yurisdiksi kewenangan hukum menahan pengiriman ternak cukup lama untuk membahayakan kesehatan atau keselamatan ternak bertanggung jawab kepada pemilik untuk setiap penurunan nilai atau kematian ternak. Kategori ketiga adalah kewajiban Pihak berwenang yang menahan pengiriman ternak untuk mengutamakan kesehatan dan keselamatan hewan dan dengan cepat menangani setiap pelanggaran hukum sehingga pengiriman utuh dapat dengan aman mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pelanggaran atas ketentuan pidana ini termasuk dalam Pelanggaran Kelas B, dan apabila diulangi untuk kedua kalinya atau berikutnya termasuk dalam Kejahatan Kelas 4. Section 7.1 Confinement in motor vehicle. No owner or person shall confine any animal in a motor vehicle in such a manner that places it in a life or health threatening situation by exposure to a prolonged period of extreme heat or cold, without proper ventilation or other protection from such heat or cold. In order to protect the health and safety of an animal, an animal control officer, law enforcement officer, or Department investigator who has probable cause to believe that this Section is being violated shall have authority to enter such motor vehicle by any reasonable means under the circumstances after making a reasonable effort to locate the owner or other person responsible. A person convicted of violating this Section is guilty of a Class C misdemeanor. A second or subsequent violation is a Class B misdemeanor. (Terjemahan bebas: Setiap pemilik atau orang yang akan mengurung binatang dalam kendaraan bermotor dilarang menempatkan hewan itu dalam situasi to useratau kesehatan sampai paparan yang mengancam commit kehidupan

80


digilib.uns.ac.id

berkepanjangan panas yang ekstrim atau dingin , tanpa ventilasi yang tepat atau perlindungan lainnya dari panas atau dingin tersebut. Dalam rangka melindungi kesehatan dan keselamatan hewan , petugas kontrol hewan, petugas penegak hukum, atau penyidik dari Departemen yang mempunyai kecurigaan pasal ini dilanggar memiliki kewenangan untuk memasuki kendaraan bermotor tersebut dengan cara yang masuk akal di bawah keadaan setelah melakukan usaha yang wajar untuk menemukan pemilik atau orang lain yang bertanggung jawab . Seseorang yang terbukti melanggar Pasal ini bersalah atas Pelanggaran Kelas C. Pelanggaran kedua atau berikutnya adalah Pelanggaran Kelas B.) Ketentuan pidana dalam pasal ini adalah larangan Setiap pemilik atau orang yang akan mengurung binatang dalam kendaraan bermotor dilarang menempatkan hewan itu dalam situasi yang mengancam kehidupan atau kesehatan sampai paparan berkepanjangan panas yang ekstrim atau dingin , tanpa ventilasi yang tepat atau perlindungan lainnya dari panas atau dingin tersebut. Seseorang yang terbukti melanggar Pasal ini termasuk dalam Pelanggaran Kelas C dan apabila diulangi kedua kalinya dan berikutnya termasuk dalam Pelanggaran Kelas B. Section 7.5 Downed animals. (a) For the purpose of this Section a downed animal is one incapable of walking without assistance. (b) No downed animal shall be sent to a stockyard, auction, or other facility where its impaired mobility may result in suffering. An injured animal other than those of the equine genus may be sent directly to a slaughter facility. (c) A downed animal sent to a stockyard, auction, or other facility in violation of this Section shall be humanely euthanized, the disposition of such animal shall be the responsibility of the owner, and the owner shall be liable for any expense incurred. If an animal becomes downed in transit it shall be the responsibility of the carrier. (d) A downed animal shall not be transported unless individually segregated. commit to user

81


digilib.uns.ac.id

(e) A person convicted of violating this Section or any rule, regulation, or order of the Department pursuant thereto is guilty of a Class B misdemeanor. A second or subsequent violation is a Class 4 felony, with every day that a violation continues constituting a separate offense. (Terjemahan bebas: (a) Untuk tujuan Pasal ini hewan lumpuh adalah adalah hewan yang tidak mampu berjalan tanpa bantuan. (b) Dilarang untuk mengirim hewan lumpuh ke tempat peternakan, lelang, atau fasilitas lain di mana gangguan mobilitas itu yang dapat mengakibatkan penderitaan bagi hewan tersebut. Hewan terluka selain yang dari jenis kuda dapat dikirim langsung ke tempat penjagalan. (c) Hewan lumpuh yang dikirim ke peternakan, lelang, atau fasilitas lain yang melanggar Pasal ini akan disuntik mati, penanganan hewan tersebut harus menjadi tanggung jawab pemilik, dan pemilik bertanggung jawab atas biaya apapun yang terjadi. Jika hewan menjadi lumpuh dalam perjalanan itu menjadi tanggung jawab dari pengirim. (d) Hewan lumpuh tidak boleh diangkut kecuali sudah dipisahkan dari yang lain. (e) Seseorang yang terbukti melanggar Pasal ini atau aturan, peraturan, atau perintah dari Departemen dalamnya sesuai bersalah atas Pelanggaran Kelas B. Pelanggaran kedua atau berikutnya adalah Kejahatan Kelas 4.) Ketentuan pidana dalam pasal ini adalah larangan bagi setiap orang untuk untuk mengirim hewan lumpuh ke tempat peternakan, lelang, atau fasilitas lain di mana gangguan mobilitas itu yang dapat mengakibatkan penderitaan bagi hewan tersebut. Pelanggaran atas pasal ini termasuk dalam Pelanggaran Kelas B, dan apabila diulangi untuk kedua kalinya atau berikutnya termasuk dalam Kejahatan Kelas 4.

Section 7.15 Guide, hearing, and support dogs. (a) A person may not willfully and maliciously annoy, taunt, tease, harass, torment, beat, or strike a guide, hearing, or support dog commitinto any user conduct directed toward a guide, or otherwise engage

82


digilib.uns.ac.id

hearing, or support dog that is likely to impede or interfere with the dog's performance of its duties or that places the blind, hearing impaired, or physically handicapped person being served or assisted by the dog in danger of injury. (b) A person may not willfully and maliciously torture, injure, or kill a guide, hearing, or support dog. (c) A person may not willfully and maliciously permit a dog that is owned, harbored, or controlled by the person to cause injury to or the death of a guide, hearing, or support dog while the guide, hearing, or support dog is in discharge of its duties. (d) A person convicted of violating this Section is guilty of a Class A misdemeanor. A second or subsequent violation is a Class 4 felony. A person convicted of violating subsection (b) or (c) of this Section is guilty of a Class 4 felony if the dog is killed or totally disabled, and may be ordered by the court to make restitution to the disabled person having custody or ownership of the dog for veterinary bills and replacement costs of the dog. (Terjemahan bebas: (a) Setiap orang dilarang dengan sengaja dan dengan niat buruk memancing emosi, menyiksa, menggoda, menyerang, memukuli, hewan pemandu, hewan pembantu penyandang tuna rungu atau hewan penolong atau terlibat dalam tindakan yang ditujukan kepada hewan pemandu, hewan pembantu penyandang tuna rungu atau hewan penolong yang cenderung menghambat atau mengganggu kinerja anjing tugasnya atau yang menempatkan orang buta, tuna rungu, atau orang cacat fisik yang dilayani atau dibantu oleh anjing untuk mencegah orang tersebut terluka. (b) Setiap orang dilarang dengan sengaja dan dengan niat buruk menyiksa, melukai, atau membunuh hewan pemandu, hewan pembantu penyandang tuna rungu atau hewan penolong. (c) Setiap orang dilarang dengan sengaja dan dengan niat buruk mengizinkan anjing yang dimilikinya, kuasanya, atau dikendalikan oleh orang tersebut untuk menyebabkan cedera atau kematian hewan pemandu, hewan pembantu penyandang tuna rungu atau hewan penolong saat pada saat hewan pemandu, hewan pembantu penyandang tuna rungu atau hewan penolong dibebastugaskan. (d) Seseorang yang terbukti melanggar Pasal ini bersalah atas Pelanggaran Kelas A. Pelanggaran kedua atau berikutnya adalah Kejahatan Kelas 4. Seseorang yang terbukti melanggar ayat (b) atau (c) Pasal ini bersalah atas Kejahatan Kelas 4 jika anjing itu dibunuh atau benar-benar cacat, dan dapat diperintahkan oleh commit to user pengadilan untuk membayar ganti kerugian kepada orang cacat 83


digilib.uns.ac.id

yang memiliki kewenangan atau kepemilikan anjing tagihan dokter hewan dan biaya penggantian anjing.) Ketentuan pidana dalam pasal ini ada 3 kategori. Kategori pertama adalah larangan untuk dengan sengaja dan dengan niat buruk memancing emosi, menyiksa, menggoda, menyerang, memukuli, hewan pemandu, hewan pembantu penyandang tuna rungu atau hewan penolong atau terlibat dalam tindakan yang ditujukan kepada hewan pemandu, hewan pembantu penyandang tuna rungu atau hewan penolong yang cenderung menghambat atau mengganggu kinerja anjing tugasnya atau yang menempatkan orang buta, tuna rungu, atau orang cacat fisik yang dilayani atau dibantu oleh anjing untuk mencegah orang tersebut terluka. Kategori kedua adalah laranganuntuk dengan sengaja dan dengan niat buruk menyiksa, melukai, atau membunuh hewan pemandu, hewan pembantu penyandang tuna rungu atau hewan penolong. Kategori ketiga adalah larangan untuk dengan sengaja dan dengan niat buruk mengizinkan anjing yang dimilikinya, kuasanya, atau dikendalikan oleh orang tersebut untuk menyebabkan cedera atau kematian hewan pemandu, hewan pembantu penyandang tuna rungu atau hewan penolong saat pada saat hewan pemandu, hewan pembantu penyandang tuna rungu atau hewan penolong dibebastugaskan. Pelanggaran atas pasal ini termasuk dalam Pelanggaran Kelas A, dan apabila diulangi maka termasuk dalam Kejahatan Kelas 4. Apabila anjing tersebut dibunuh atau benar – benar cacat maka termasuk dalam Kejahatan Kelas 4. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa kedua peraturan perundang – undangan dari Negara Bagian Illinois, Amerika Serikat tersebut mengatur mengatur mengenai substansi hukum yang berbeda. Illinois 1869: Cruelty to Animals Statute mengatur mengenai penyiksaan terhadap hewan. Sedangkan West's Smith-Hurd Illinois Compiled Statutes Annotated Chapter 510 Animals Act 70 Humane Care for Animals Act mengatur mengenai commit to user

perlakuan manusiawi terhadap hewan. Menurut penulis, Humane Care for 84


digilib.uns.ac.id

Animals Act lebih unggul karena sudah mencakup substansi hukum yang diatur pula di Cruelty to Animals Statute. Untuk mempermudah pemahaman terhadap substansi hukum dari masing masing peraturan – perundangan di Indonesia maupun di Illinois, Amerika Serikat, penulis membuat sebuah bagan sebagai alat pembanding, sebagai berikut: Peraturan Indonesia Pasal 302

Tindak Pidana

KUHP / Pasal 66 A UU

Cruelty to Animals Statute

Humane Care for Animals Act

Veteriner Penganiayaan hewan

√

√

√

Penelantaran hewan

√

-

√

-

√

-

-

√

-

-

√

√

-

√

√

-

√

-

√

√

-

-

√

Pemaksaan menjadi hewan penarik Memaksakan muatan kepada hewan Perlindungan terhadap hewan tua, cacat, sakit, terluka Perlakuan dalam mengangkut hewan Perlakuan terhadap hewan yang dikurung Kewajiban penegak hukum Larangan mengenai hewan yang diwarnai

commit to user

85

√


digilib.uns.ac.id

Aturan mengenai gambaran kekejaman terhadap hewan Aturan tentang meracuni hewan

-

-

√

-

-

√

-

-

√

-

-

√

-

-

√

-

-

√

Perlindungan terhadap anjing polisi, anjing pemandu, anjing pendekteksi accelerat, anjing penyelamat, anjing pembantu bagi kaum tuna rungu “Polling” dan “Tripping” terhadap kuda Perlindungan terhadap hewan pertunjukan Kewajiban pemilik

Bagan 2

B. Perbandingan Jenis-Jenis Ketentuan Pidana dan Sanksi Pidana Tindak Pidana Penganiayaan Hewan dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia dengan Negara Bagian Illinois, Amerika Serikat Di Indonesia, secara umum, dikenal sekurang-kurangnya tiga jenis sanksi hukum yaitu: 1) sanksi hukum pidana 2) sanksi hukum perdata 3) sanksi administrasi Dalam hukum pidana, sanksi hukum disebut hukuman. Menurut R. Soesilo, hukuman adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim commit to user

86


digilib.uns.ac.id

dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana. Hukuman sendiri diatur dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu: Hukuman pokok, yang terbagi menjadi: 1)

pidana mati

2)

pidana penjara

3)

pidana kurungan

4)

pidana denda

5)

pidana tutupan

Hukuman-hukuman tambahan, yang terbagi menjadi: 1) pencabutan beberapa hak yang tertentu 2) perampasan barang yang tertentu 3) pengumuman keputusan hakim Ketentuan pidana dalam Pasal 302 KUHP menyebutkan bahwa perbuatan penganiayaan ringan terhadap hewan diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 87iding87l bulan, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan. Sedangkan pada Pasal 66 A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan tidak mencantumkan sanksi pidana apapun, hanya mewajibkan seseorang untuk melapor pada pihak yang berwenang. Salah satu kasus di Indonesia yang menggunakan Pasal 302 KUHP sebagai sanksi pidananya adalah kasus Pengadilan Tinggi Medan dengan Nomor Putusan: 467/PID/2013/PT-MDN dengan kasus posisi sebagai berikut: Terdakwa Pahala Tampubolon pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2012 commit to user

sekira pukul 09.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober 87


digilib.uns.ac.id

tahun 2012 atau setidak-tidaknya pada tahun 2012 bertempat di perladangan kelapa sawit milik terdakwa di Huta Somba Huta Nagori Tanjung Maraja Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi Kabupaten Simalungun, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Simalungun. Telah melakukan penganiayaan terhadap hewan yakni seekor lembu betina milik saksi Sopar Nainggolan yang mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya atau mati. Berawal pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa pergi ke ladangnya untuk memanen kelapa sawit, lalu terdakwa melihat 3 (tiga) ekor lembu berada di areal kebun kelapa sawit milik terdakwa dengan posisi 2 (dua) ekor sedang berdiri dan 1 (satu) ekor betina sedang tidur, sedang memakan jagung. Tanaman terdakwa sering dimakan oleh lembu tersebut lalu terdakwa menanyakan kepada saksi Elman Rajagukguk yang saat itu bekerja di diladang sawit milik Pak Rensus Simanjuntak yang bersebelahan dengan ladang milik terdakwa mengenai apakah lembu tersebut miliknya yang dijawab saksi Elman Rajaguguk bukan, lalu terdakwa dengan memegang 1 (satu) bilah dodos bergagang besi dengan mata dodos sekitar 8 cm mendekati lembu yang sedang tidur, dengan jalan mengendap-endap dan berjalan pelan-pelan, dimana terdakwa mendekati lembu tersebut sambil mengacungkan dodosnya yang dipegang dengan kedua tangan di samping kiri lembu selanjutnya dan jarak sekira 1 (satu) meter terdakwa menusukkan dodos sebanyak 1 (satu) kali di sisi perut sebelah kiti tepatnya dekat paha belakang lembu tersebut sehingga mata dodos menancap di perut sebelah kiti, kemudian dodos dicabut oleh terdakwa dan lembu seketika berdiri sambil melenguh sambil berlari sekuatnya ke arah jalan Raya Balimbingan namun sekira 500 meter berlari lembu tersebut jatuh dan tidak dapat bangkit lagi dengan nafas tersengal-sengal akhirnya lembu tersebut mati, dimana akhirnya lembu betina tersebut dijual oleh saksi korban kepada agen lembu yang bernama Muji dengan cara barter dengan anak lembu, atau setidak-tidaknya perbuatan itu dilakukan terdakwa seperti semacam itu dan sebagai akibat dan commit to user

perbuatan terdakwa tersebut lembu betina milik saksi korban Sopar Nainggolan 88


digilib.uns.ac.id

mengalami luka koyak pada perut belakang kiri dekat paha hingga tembus ke usus dan keluar darah serta kotoran lembu tersebut dan luka yang kena mata dodos tersebut, adapun akibat perbuatan terdakwa terhadap lembu milik saksi korban Sopar Nainggolan tersebut, saksi korban Sopar Namggolan mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah). Pengadilan Negeri Simalungun menyatakan Terdakwa Pahala Tampubolon terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan

tindak

pidana

“penganiayaan

terhadap

hewan

yang

menyebabkan kematian” dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama 4 (empat) dan memerintahkan kepada Terdakwa, bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim oleh karena sebelum berakhir masa percobaan selama 8 (delapan) bulan Terdakwa melakukan tindak pidana. Sedangkan di Negara Bagian Illinois perbuatan yang dilarang dibagi menjadi dua kelompok, Pelanggaran dan Kejahatan. Sebuah pelanggaran di Illinois adalah setiap tindak pidana yang diancam dengan hukuman jangka kurang dari satu tahun di penjara lokal atau daerah. Para legislator Illinois telah membagi pelanggaran menjadi tiga kelas yaitu Kelas A , B , dan (720 Ill. Comp. Stat. § 5/2-11; 730 Ill. Comp. Stat. §§ 5-1-14, 5/5-4.5-10).

1. Pelanggaran Kelas A Pelanggaran Kelas A di Illinois dihukum dengan: (a) sampai dengan satu tahun penjara (b) sampai dua tahun masa percobaan ( pengawasan formal) , dan (c) denda sampai $ 2.500. (730 Ill. Comp. Stat. § 5 / 5-4.5-55.) Misalnya, prostitusi merupakan Pelanggaran Kelas A. (720 Ill. Comp. Stat. §5/11-14.) 2. Pelanggaran Kelas B Apabila terbukti melakukan tindak pidana yang termasuk pelanggaran kelas commit to user B dapat mengakibatkan hukuman:

89


digilib.uns.ac.id

(a) hingga enam bulan penjara (b) sampai dua tahun masa percobaan , dan (c) denda sampai $ 1.500. (730 Ill. Comp. Stat. § 5/5-4.5-60.) Misalnya, kepemilikan dua setengah sampai sepuluh gram ganja adalah pelanggaran kelas B. ( 720 Ill . Comp . Stat . Ann . § 550/4 ). 3. Pelanggaran Kelas C Sebuah pelanggaran kelas C dihukum oleh : (a) sampai 30 hari di penjara (b) sampai dua tahun masa percobaan, dan (c) denda sampai $ 1.500. (730 Ill. Comp. Stat. § 5/5-4.5-65 . ) Misalnya , kepemilikan kurang dari dua setengah ganja adalah pelanggaran kelas C. (720 Ill. Comp. Stat. Ann. § 550/4). Di Illinois, kejahatan adalah tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati atau jangka waktu satu tahun atau lebih di penjara negara. (720 Ill. Comp. Stat. § 5/ 2-7). Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang lebih berat terdakwa (disebutdengan istilah diperpanjang) jika terdapat faktor-faktor yang memberatkan. Ada banyak faktor yang memberatkan yang dapat mengakibatkan hukumannya lebih berat. Beberapa contoh faktor yang memberatkan antara lain: 1) Residivis 2) Kejahatan itu adalah kejahatan kebencian, atau 3) Jika korban di atas usia 60 tahun . Kejahatan di Negara Bagian Illinois dibagi menjadi 5 kategori yaitu: 1) Kejahatan Kelas X Kelas X adalah kelas yang paling serius dari kejahatan dan kejahatan kelas X dihukum enam sampai 30 tahun penjara dan denda hingga $25,000. Perpanjangan masa hukuman bisa mencapai 30 sampai 60 tahun penjara . (730 Ill. Comp. Stat. §5/5-4.5-25.) Konflik bersenjata api adalah kejahatan kelas X . 2) Kejahatan Kelas 1 Kejahatan Kelas 1 dihukum empat sampai 15 tahun penjara dan denda commit to user

hingga $25,000. Perpanjangan masa hukuman bisa mencapai 15 sampai 30 90


digilib.uns.ac.id

tahun . (730 Ill. Comp. Stat. § 5/5-4.5-30.) Sebagai contoh, kekerasan seksual adalah Kejahatan Kelas 1. 3) Kejahatan Kelas 2 Di Illinois, apabila terbukti melakukan Kejahatan Kelas 2 dihukum penjara tiga sampai tujuh tahun dan denda hingga $25.000. Perpanjangan masa hukuman bisa mencapai tujuh sampai 14 tahun untuk jangka panjang . ( 730 Ill . Comp . Stat . § 5 / 5-4.5-35 . ) Sebagai contoh, penularan HIV secara paksa adalah Kejahatan Kelas 2. 4) Kejahatan Kelas 3 Di bawah hukum Illinois Kejahatan Kelas 3 dihukum dua sampai lima tahun penjara dan denda hingga $25.000. Perpanjangan masa hukuman bisa mencapai lima sampai sepuluh tahun penjara. (730 Ill. Comp. Stat. §5/ 54.5-40). Tawuran dan kekerasan adalah termasuk Kejahatan Kelas 3. 5) Kejahatan Kelas 4 Akhirnya , Kejahatan Kelas 4 dihukum 1-3 tahun penjara dan denda hingga $25.000. Perpanjangan masa hukuman bisa mencapai dihukum 3 sampai 6 tahun penjara . (730 Ill. Comp. Stat. § 5/5-4.5-45.) Misalnya, pencurian properti pemerintah senilai kurang dari $ 500 adalah Kejahatan Kelas 4. Contoh kasus yang terjadi di Illinois, Amerika Serikat adalah kasus penganiayaan hewan yang dilakukan oleh pemiliknya sendiri. Di persidangan, terdakwa mengaku bahwa dia dan pacarnya membeli rantai derek berat untuk digunakan sebagai rantai pengekang untuk anjing pitbull mereka. Terdakwa mengaku bahwa mereka melakukan ini, karena rantai lain tidak cukup kuat menahan anjing itu, dan mereka ingin anjing itu tidak melarikan diri. Pada tanggal 28 Juli 2008, setelah menerima keluhan warga tentang seekor anjing yang ditinggalkan di luar dalam cuaca panas tanpa air atau tempat tinggal, petugas menyelidiki rantai melilit leher anjing dan menginstruksikan terdakwa bahwa rantai derek tidak pantas untuk anjing dan bahwa ia harus menggantinya. Pada tanggal 30 November 2008, commit to user

seorang dokter hewan menyuntik mati anjing tersebut, setelah mengamati lubang 91


digilib.uns.ac.id

besar menganga di leher anjing dan rantai yang melilit leher anjing tertanam . Di di daging anjing itu. Dalam pernyataan awal terdakwa di pengadilan, pembelaan satu – satunya terdakwa adalah bahwa dia bertindak bodoh tapi tidak kriminal. Fakta penting di persidangan adalah terkait lamanya waktu telah dipasang pada anjing tersebut. Dokter hewan bersaksi bahwa itu butuh waktu sekitar seminggu untuk rantai untuk menerobos kulit sehngga mengekspos otot dan kemudian setelah lima sampai tujuh minggu rantai tersebut menjadi seperti tertanam di leher seperti itu. Sebaliknya, terdakwa memberikan keterangan bahwa, seminggu sebelum tanggal 30 November, rantai itu sudah dilepaskan dari anjing itu dan lehernya tidak memiliki cedera yang terlihat. Terdakwa Jenell Land dinyatakan bersalah oleh juri atas dakwaan kekejaman terhadap hewan pendamping. Perbuatan yang dilakukan terdakwa termasuk dalam Kejahatan Kelas 4 dalam Humane Care for Animals Act. Setelah sidang pengadilan menolak usahanya untuk sidang baru, terdakwa dijatuhi hukuman 30 bulan masa percobaan dan denda $610. Dengan dipaparkannya dua contoh kasus di atas, dapat disimpulkan bahwa sanksi pidana mengenai perlindungan terhadap hewan di Negara Bagian Illinois, Amerika Serikat lebih berat daripada sanksi pidana di Indonesia. Walaupun sama – sama memberi hukuman percobaan, Pengadilan Illinois yang memberi sanksi 30 bulan masa percobaan dan disertai sanksi denda $610 lebih berat dari sanksi dari Pengadilan Indonesia yang memberikan sanksi pidana penjara 4 bulan dengan masa percobaan 8 bulan. Agar lebih mudah memahami perbedaan sanksi pidana dalam peraturan perundang – undangan di Indonesia dan di Negara Bagian Illinois, Amerika Serikat penulis membuat bagan mengenai sanksi yang diberikan atas tindak pidana terhadap terdakwa. Adapun bagan tersebut adalah sebagai berikut:

Tindak Pidana

Peraturan Indonesia

Cruelty to

Pasal 302 KUHP /

Animals

Pasal 66 A UU

Statute

commit to user

92

Humane Care for Animals Act


digilib.uns.ac.id

Veteriner

Penganiayaan hewan

3 bulan penjara; dan

Denda tidak

denda Rp 4.500,-

kurang dari

dihukum dua sampai

Jika luka serius /

50 dolar dan

lima tahun penjara

mati : 9 bulan

tidak

dan denda hingga

penjara denda Rp

melebihi

$25.000.

300,-

100 dolar

3 bulan penjara;

sampai dengan satu

dan denda Rp

tahun penjara,

4.500,Penelantaran hewan

Jika luka serius /

-

mati : 9 bulan

sampai dua tahun masa percobaan, dan denda sampai

penjara denda Rp

$2.500.

300,Denda tidak Pemaksaan menjadi hewan penarik

kurang dari -

50 dolar

-

dan tidak melebihi 100 dolar Denda tidak

Memaksakan muatan kepada

kurang dari -

50 dolar

hewan

-

dan tidak melebihi 100 dolar

Perlindungan

-

commit to user Denda

93

hingga enam bulan


digilib.uns.ac.id

terhadap hewan tua,

tidak

penjara, sampai dua

cacat, sakit, terluka

kurang dari

tahun masa

50 dolar

percobaan , dan

dan tidak

denda sampai $

melebihi

1.500.

100 dolar Denda tidak Perlakuan dalam mengangkut hewan

kurang dari -

50 dolar dan tidak melebihi 100 dolar Denda tidak

Perlakuan terhadap hewan yang

kurang dari -

50 dolar

dikurung

dan tidak melebihi 100 dolar

Larangan mengenai hewan yang

-

-

tahun masa percobaan , dan denda sampai $ 1.500.

hingga enam bulan penjara, sampai dua tahun masa percobaan , dan denda sampai $ 1.500.

penjara dan denda hingga $25.000. sampai dengan satu

Aturan mengenai

kekejaman terhadap

penjara, sampai dua

dihukum 1-3 tahun

diwarnai

gambaran

hingga enam bulan

tahun penjara, -

-

sampai dua tahun masa percobaan, dan

hewan commit to user

94

denda sampai


digilib.uns.ac.id

$2.500. sampai dengan satu tahun penjara, Aturan tentang meracuni hewan

-

-

sampai dua tahun masa percobaan, dan denda sampai $2.500.

Perlindungan terhadap anjing

sampai dengan satu

polisi, anjing

tahun penjara,

pemandu, anjing pendekteksi

-

-

accelerat, anjing

sampai dua tahun masa percobaan, dan denda sampai

penyelamat, anjing

$2.500.

pembantu bagi kaum tuna rungu

sampai dengan satu tahun penjara,

“Polling” dan “Tripping” terhadap

-

-

kuda

sampai dua tahun masa percobaan, dan denda sampai $2.500.

Perlindungan terhadap hewan

dihukum 1-3 tahun -

-

pertunjukan

penjara dan denda hingga $25.000. hingga enam bulan

Kewajiban pemilik

-

commit to user

95

penjara, sampai dua tahun masa


digilib.uns.ac.id

percobaan , dan denda sampai $ 1.500. Bagan 3 Seperti yang sudah dibahas diatas, peraturan perundang – undangan di Indonesia hanya memberi sanksi pada dua kategori tindak pidana, yaitu penganiayaan hewan dan penelantaran hewan. sedangkan Cruelty to Animals Statute memberi sanksi denda terhadap enam kategori tindak pidana. Humane Care for Animals Act memberi sanksi yang bervariatif dari sanksi penjara, sanksi denda, hingga masa percobaan bagi dua belas kategori tindak pidana.

commit to user

96

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Recommend Documents