BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Kewenangan BAPPEDA Kabupaten Sragen dalam Perencanaan Pembangunan Terkait Prinsip Good Governance 1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja BAPPEDA Kabupaten Sragen Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sragen, menyatakan bahwa dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah yang salah satunya adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Dalam melaksanakan

tugas,

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis perencanaan; b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari : a. Kepala; b. Sekretariat, terdiri dari : 1) Sub Bagian Penyusunan Rencana Program; 2) Sub Bagian Keuangan; 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. b. Bidang Ekonomi, terdiri dari : 1) Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha;


digilib.uns.ac.id

2) Sub Bidang Pertanian. c. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, terdiri dari : 1) Sub Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat; 2) Sub Bidang Sosial Budaya. d. Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah, terdiri dari : 1) Sub Bidang Prasarana Wilayah; 2) Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup. e. Bidang Statistik, Pengendalian dan Evaluasi, terdiri dari : 1) Sub Bidang Statistik dan Pelaporan; 2) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi. f. Kelompok Jabatan Fungsional. Uraian Tugas per unit kerja, meliputi : a. Sekretariat Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BAPPEDA

di

bidang

keuangan,

administrasi

ketatausahaan,

kepegawaian dan penyusunan rencana program, dengan rincian tugas sebagai berikut : 1) Mengumpulkan,

menganalisa

dan

menyajikan

dokumen

perencanaan pembangunan daerah tahunan, lima tahunan dan dua puluh tahunan; 2) Menghimpun data dan laporan dari bidang-bidang di lingkungan BAPPEDA agar diperoleh keterpaduan penyusunan kegiatan pembangunan; 3) Mengkoordinir pelaksanaan Musrenbang Kecamatan; 4) Menyelenggarakan forum-forum perencanaan daerah/Musrenbang Kabupaten; 5) Mengkoordinir, mengumpulkan, menganalisa dan menyajikan dokumen perencanaan ke forum perencanaan pembangunan jenjang Provinsi dan Pusat; 6) Menyiapkan data/bahan perencanaan pembangunan sebagai dasar penyusunan KUA;


digilib.uns.ac.id

7) Menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana program kerja di bidang kesekretariatan; 8) Mengevaluasi laporan kegiatan dari masing-masing bidang; 9) Mengkoordinir perencanaan dalam rangka menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA & DPA), belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan dan belanja lain-lain; 10) Meneliti dan menandatangani Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; 11) Meneliti SPP yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran maupun Bendahara Pembantu Pengeluaran, mengendalikan pengeluaran di bidang keuangan yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran berdasarkan SPP yang diajukan; 12) Melakukan

pemeriksaan

Pengeluaran,

Bendahara

administrasi Pembantu

kepada

Bendahara

Pengeluaran,

Penyimpan

Barang maupun Pengurus Barang; 13) Melakukan pengawasan melekat (waskat) terhadap Bendahara Pengeluaran dan staf Sekretariat; 14) Melakukan pembinaan terhadap Bendahara Pengeluaran maupun staf sekretariat secara periodik; 15) Mengkoordinir

perencanaan

pengadaan

dan

mengendalikan

pemakaian alat-alat tulis kantor dan perlengkapan kantor; 16) Mengkoordinir pengurusan barang-barang inventaris kantor; 17) Mengkoordinir pengurusan dibidang administrasi kepegawaian; 18) Melayani dan mempersiapkan penerimaan tamu-tamu, rapat dinas; 19) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. b. Bidang Ekonomi Bidang Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas

BAPPEDA

di

perencanaan

bidang

ekonomi.

Dalam


digilib.uns.ac.id

melaksanakan

tugas

sebagaimana

dimaksud,

Bidang

menyusun

dan

Ekonomi

menyelenggarakan fungsi : 1) Mengumpulkan,

menganalisa,

menyajikan

pembangunan Bidang Ekonomi tahunan, lima tahunan dan dua puluh tahunan untuk Urusan Wajib: Tenaga Kerja; Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; Penanaman Modal dan Urusan Pilihan: Pertanian; Kehutanan; Energi dan Sumberdaya Mineral; Kelautan dan Perikanan; Perdagangan; serta Perindustrian; 2) Melaksanakan survey, monitoring dan evaluasi serta analisa pelaksanaan kegiatan sebagai bahan perencanaan tahap berikutnya dalam Bidang Ekonomi; 3) Mensinergikan usulan kegiatan dari bawah (bottom up) dari atas (top down),

teknokratic dan political planning dalam Bidang

Ekonomi; 4) Menyiapkan data dan informasi pembangunan Bidang Ekonomi; 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BAPPEDA sesuai tugas dan fungsinya. c. Bidang Pemerintahan Dan Sosial Budaya Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BAPPEDA di bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya menyelenggarakan fungsi: 1) Mengumpulkan,

menganalisa,

menyusun

dan

menyajikan

pembangunan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya tahunan, lima tahunan dan dua puluh tahunan untuk Urusan Wajib: Pendidikan; Kesehatan; Perencanaan Pembangunan; Pertanahan; Kependudukan dan Catatan Sipil; Pemberdayaan Perempuan; Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; Sosial; Kebudayaan; Pemuda dan Olahraga; Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri; Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,

Perangkat

Daerah,

Kepegawaian

dan

Persandian;


digilib.uns.ac.id

Ketahanan Pangan; Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Urusan Pilihan: Transmigrasi; 2) Melaksanakan survey, monitoring dan evaluasi serta analisa pelaksanaan kegiatan tahunan, lima tahunan dan dua puluh tahunan sebagai bahan perencanaan tahap berikutnya dalam Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya; 3) Mensinergikan usulan kegiatan dari bawah (bottom up) dari atas (top down),

teknokratic dan political planning dalam Bidang

Pemerintahan dan Sosial Budaya; 4) Menyiapkan

data

dan

informasi

pembangunan

Bidang

Pemerintahan dan Sosial Budaya; 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BAPPEDA sesuai tugas dan fungsinya. d. Bidang Prasarana Dan Pengembangan Wilayah Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BAPPEDA di bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud,

Bidang

Prasarana

dan

Pengembangan

Wilayah

menyelenggarakan fungsi : 1) Mengumpulkan,

menganalisa,

menyusun

dan

menyajikan

pembangunan Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah tahunan, lima tahunan dan dua puluh tahunan untuk Urusan Wajib: Pekerjaan Umum; Perumahan; Penataan Ruang; Perhubungan; Lingkungan Hidup; Komunikasi dan Informatika, dan Urusan Pilihan: Pariwisata; 2) Melaksanakan survey, monitoring dan evaluasi serta analisa pelaksanaan kegiatan sebagai bahan perencanaan tahap berikutnya dalam Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah; 3) Mensinergikan usulan kegiatan dari bawah (bottom up) dari atas (top down), lingkup technokratic dan political planning dalam Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah;


digilib.uns.ac.id

4) Menyiapkan data dan informasi pembangunan Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah; 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BAPPEDA sesuai tugas dan fungsinya. e. Bidang Statistik, Pengendalian Dan Evaluasi Uraian Tugas Kepala Bidang Statistik, Pengendalian dan Evaluasi sebagai berikut : 1) Menyiapkan data dan informasi pendukung yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan; 2) Menginventarisasi laporan pelaksanaan pembangunan daerah baik bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan sebagai bahan evaluasi, analisa dan penilaian. 3) Melaksanakan koordinasi pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bahan perencanaan pembangunan pada tahun berikutnya. 4) Menyediakan dan melaksanakan peragaan data pembangunan bagi kepentingan pembangunan daerah. 5) Mengkonsultasikan

data-data

laporan

pada

atasan

tentang

pengalokasian kegiatan pembangunan yang berasal dari dana APBN, Provinsi dan Kabupaten. 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BAPPEDA sesuai tugas dan fungsinya.

2. Upaya Perencanaan Pembangunan Daerah Menuju Terwujudnya Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance) Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik di Kabupaten Sragen, masyarakat merupakan pelaku utama dalam pembangunan sedangkan pemerintah daerah sebagai fasilitator. Untuk mendorong partisipasi masyarakat, maka pemerintah daerah mempunyai komitmen terhadap transparansi dan akses masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan dan kebijakan daerah, termasuk juga pelaksanaannya.


digilib.uns.ac.id

a. Pengembangan perangkat komunikasi daerah Dalam beberapa tahun ini pemerintah daerah telah melakukan upaya-upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui komunikasi,

hal

ini

sangat

diperlukan

mengingat

masyarakat

merupakan pilar utama dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, karena

masyarakat

menganggap

bahwa

pembangunan

yang

dilaksanakan sekarang ini kurang tepat guna dan sasaran, anggapan ini dikarenakan kurangnya jaringan komunikasi antara masyarakat. Menyadari hal tersebut, kemudian dalam beberapa tahun ini melakukan pendekatan dengan cara membuka akses informasi publik melalui dua arah. Hal ini dilakukan mengingat kemampuan dan keinginan masyarakat yang beragam, sedangkan tujuan utama dari membuka akses ini adalah : 1) Memperhatikan dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang selama ini terhambat karena faktor birokrasi, waktu, dan tidak ada kepastian. 2) Program-program pemerintah baik yang sudah dijalankan maupun yang belum atau yang sedang dilakukan secara kontinyu, murah, dan mudah

dijangkau

atau

ditangkap

masyarakat

akan

selalu

disampaikan melalui : a) Radio publik lokal yang dimiliki oleh pemerintah daerah, melalui siaran langsung agenda rapat paripurna, sehingga media ini dianggap efektif untuk menyebarluaskan kebijakan publik. Hal ini akan mewujudkan good governance di pemerintah daerah. b) Website www.sragenkab.go.id., dengan adanya situs ini cukup diharapkan

dapat

memangkas

birokrasi

internal

maupun

eksternal. b. Perumusan

Kebijakan

Publik

melalui

Peraturan

Daerah

yang

Partisipatif Untuk mewujudkan pemerintah yang baik, aspiratif, demokratis, dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, maka perlu


digilib.uns.ac.id

landasan peraturan yang dapat memberikan perlindungan dan kekuatan kepada masyarakat untuk dapat menyampaikan aspirasinya. Peraturan hukum yang dapat menjadi pijakan yang jelas bagi terciptanya akses masyarakat dalam proses kebijakan publik. Mengingat adanya kebutuhan tersebut, maka pemerintah daerah membuat regulasi hukum dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Sragen. Peraturan Daerah tersebut mendudukan partisipasi masyarakat sebagai bagian penting dalam setiap proses kebijakan publik sehingga akan terbentuk good governance. Berlakunya Peraturan Daerah tersebut, maka akan memberikan kejelasan dan kepastian termasuk kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah daerah. Sebagai konsekuensi berlakunya Peraturan Daerah tersebut, apabila suatu lembaga publik tidak melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah tersebut, maka dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, hal tersebut berkaitan tugas pemerintah sebagai instansi yang dipercaya oleh masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di segala bidang untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia sesuai yang diamanatkan pada Pasal 150 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

penyelenggaraan pemerintah daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan

Ketentuan Pasal 150 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang

Pemerintahan

Daerah

yang

menyatakan

bahwa

Perencanaan pembangunan daerah disusun oleh pemerintah daerah Provinsi,

Kabupaten/Kota

sesuai

dengan

kewenangannya

dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

yang ebagai


digilib.uns.ac.id

unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, dan pemberdayaan peran serta masyarakat demi terselenggaranya kepemerintahan yang baik (good governance) yang merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta citacita bangsa. Suatu good governance hanya dapat tercipta apabila dua kekuatan saling mendukung, yaitu masyarakat mempunyai tanggung jawab, aktif, dan memiliki kesadaran, bersama dengan pemerintah yang terbuka, mau mendengar, dan mau melibatkan. Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan, peran pemerintah hanya sebagai fasilitator, regulator,

dan

motivator

dalam

penyediaan

prasarana

publik.

Masyarakatlah sebagai pelaku utama pembangunan. Maka untuk kegiatan perencanaan, masyarakat sendirilah yang selayaknya mampu untuk merumuskan perencanaan pembangunan yang cocok dengan daerahnya. Hal ini merupakan suatu perencanaan yang partisipatif sesuai dengan Pasal 6 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang nakan

3. Kewenangan BAPPEDA Kabupaten Sragen dalam Perencanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Sragen sebagai lembaga perencanaan daerah yang mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan


digilib.uns.ac.id

pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan mempunyai fungsi memberikan pelayanan di bidang perencanaan pembangunan daerah. Salah satu kewenangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) adalah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Selain itu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Sragen juga mempunyai kewenangan untuk menyusun annual planning. Adapun mekanisme perencanaan pembangunan tahunan (annual planning) BAPPEDA Kabupaten Sragen adalah sebagai berikut : a.

Pada bulan Januari, kegiatan BAPPEDA Kabupaten Sragen meliputi : 1) Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan

(Musrenbang)

Desa/Kelurahan. 2) Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati. 3) Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Bupati. 4) Penyusunan Laporan Akuntabiltas Kinerja Pemerintah (LAKIP) BAPPEDA Kabupaten Sragen. 5) Penyampaian Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran


digilib.uns.ac.id

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Gubernur. 6) Verifikasi dan pengesahan rancangan DPA SKPD dan rancangan anggaran kas. b.

Pada bulan Februari, kegiatan BAPPEDA Kabupaten Sragen meliputi: 1) Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan

(Musrenbang)

Kecamatan. 2) Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati (lanjutan tahun sebelumnya). 3) Penyusunan usulan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). c.

Pada bulan Maret, kegiatan BAPPEDA Kabupaten Sragen meliputi : 1) Penyusunan rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). 2) Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). 3) Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kabupaten. 4) Penyampaian

Laporan

Penyelenggaraan

Pemerintah

Daerah

(LPPD) ke Provinsi. 5) Penyampaian LKPJ ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). d.

Pada bulan April, kegiatan BAPPEDA Kabupaten Sragen meliputi : 1) Penelitian usulan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). 2) Penyusunan rancangan RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) tahun sesudah. 3) Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi.

e.

Pada bulan Mei, kegiatan BAPPEDA Kabupaten Sragen meliputi : 1) Survei kegiatan usulan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tahun sesudah. 2) Penetapan RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) tahun sesudah.


digilib.uns.ac.id

3) Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Nasional. 4) Usulan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) perubahan. f.

Pada bulan Juni, kegiatan BAPPEDA Kabupaten Sragen meliputi : 1) Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran/Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) Perubahan. 2) Penyusunan rancangan KUA tahun sesudah. 3) Pembahasan KUA/PPAS tahun sesudah. 4) Penyampaian rancangan KUA tahun sesudah ke DPRD.

g.

Pada bulan Juli, kegiatan BAPPEDA Kabupaten Sragen meliputi : 1) Monitoring dan Evaluasi Smt. I. 2) Laporan monitoring dan Evaluasi Smt. I. 3) Pembahasan KUA perubahan. 4) Pembahasan Laporan Keuangan Daerah (LKD) tahun sebelum. 5) KUA disepakati antara kepala daerah dan DPRD. 6) Penyusunan rancangan PPAS. 7) PPAS disepakati antara Bupati dan DPRD.

h.

Pada bulan Agustus, kegiatan BAPPEDA Kabupaten Sragen meliputi: 1) Pembahasan kegiatan APBD Perubahan. 2) Pengesahan LKD tahun sebelum.

i.

Pada bulan September, kegiatan BAPPEDA Kabupaten Sragen meliputi : 1) Penetapan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA SKPD). 2) Penetapan perubahan APBD tahun sesudah. 3) Penyampaian APBD Perubahan ke Gubernur untuk dievaluasi.

j.

Pada bulan Oktober, kegiatan BAPPEDA Kabupaten Sragen meliputi: 1) Pembahasan PPAS RAPB tahun sesudah. 2) Penyampaian Raperda APBD ke DPRD. 3) Keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi Raperda. 4) Pengesahan Peraturan Daerah perubahan yang telah dievaluasi.


k.

digilib.uns.ac.id

Pada bulan November, kegiatan BAPPEDA Kabupaten Sragen meliputi : 1) Monitoring dan Evaluasi Smt. II. 2) Laporan Monitoring dan Evaluasi Smt. II. 3) Pembahasan Penetapan RAPBD tahun sesudah.

l.

Pada bulan Desember, kegiatan BAPPEDA Kabupaten Sragen meliputi : 1) Pembahasan lanjutan penetapan APBD tahun sesudah. 2) Evaluasi Gubernur tentang Penetapan APBD tahun sesudah. 3) Penetapan APBD tahun sesudah. 4) Penetapan Peraturan Daerah APBD tahun sesudah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sesuai evaluasi. 5) Penyusunan DPA. 6) Laporan realisasi kegiatan dan keuangan.

4. Analisis

Kewenangan

BAPPEDA

Kabupaten

Sragen

dalam

Perencanaan Pembangunan Terkait Prinsip Good Governance Perencanaan pembangunan daerah yang dilakukan oleh BAPPEDA Kabupaten Sragen tersebut harus diarahkan pada penciptaan good governance dengan kebijakan yang mengarah kepada penerapan prinsipprinsip good governance. Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 32

Tahun

2004

tentang

Pemerintahan

Daerah,

penyelenggaraan

pemerintahan berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara yang terdiri atas asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi, dan asas efektivitas serta mengacu pada UNDP (United Nation Development Programme) Tahn 1997, prinsip good governance meliputi participation (partisipasi), rule of law (kepastian hukum), transparency (transparansi), responsiveness (tanggung jawab), consensus orientation (berorientasi pada kesepakatan), efficiency and effectiveness (efektivitas dan efisiensi), equity (keadilan),


digilib.uns.ac.id

accountability (akuntabilitas), dan strategic vision (visi strategik). Namun, dalam pembahasan ini penulis hanya menerapkan 4 asas dalam prinsip good governance yang digunakan untuk menganalisis pelaksanaan kewenangan BAPPEDA Kabupaten Sragen adalah sebagai berikut : a. Asas Partisipasi Salah satu prinsip good governance adalah asas partisipasi. Indikator minimal menurut Tim Pengembangan Kebijakan Nasional Tata

Kepemerintahan

yang

Baik,

Kementerian

Perencanaan

Pembangunan Nasional (Bappenas), Tahun 2005 (Hasil Revisi) adalah : 1) Adanya pemahaman penyelenggara negara tentang proses atau metode partisipatif. 2) Adanya pengambilan keputusan yang didasarkan atas konsensus bersama. Berdasarkan indikator minimal tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Sragen melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) telah mengadakan suatu forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah yang dinamakan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Dengan adanya musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang dimulai dari tingkat desa yang dilanjutkan ke tingkat desa, kemudian ditingkat kabupaten, diharapkan akan lebih meningkatkan partisipasi masyarakat untuk dapat ikut berperan aktif dalam perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Sragen, hal ini sejalan dengan pemberian kepercayaan penuh kepada daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah untuk merencanakan pembangunan di daerahnya masing-masing. Dalam suatu perencanaan pembangunan harus melibatkan masyarakat, karena pada dasarnya pelaku utama pembangunan sejak berlakunya otonomi daerah adalah masyarakat dan masyarakat dijadikan sebagai subyek pembangunan. Sehingga, untuk mewujudkan suatu perencanaan pembangunan daerah dalam kerangka good


digilib.uns.ac.id

governance yang berasas transparansi, maka digunakan juga suatu pendekatan perencanaan dari bawah ke atas (bottom up) dan perencanaan dari atas ke bawah (top down) yang hasilnya diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan mulai dari tahap : 1) Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa Musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) pada tingkat desa bertujuan untuk mencapai kesepakatan tentang prioritas program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang akan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), serta memilih wakil-wakil dari pemerintah dan masyarakat yang akan mengikuti Musrenbang tingkat kecamatan. 2) Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Berdasarkan Pasal 122 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang pada intinya menyatakan bahwa musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan, yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah di wilayah kecamatan,

yaitu

mencakup : a) usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang tertuang dalam berita acara musrenbang desa/kelurahan yang akan menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan; b) kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa; dan c) pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD kabupaten/kota.


digilib.uns.ac.id

Sehingga,

musyawarah

perencanaan

pembangunan

(musrenbang) pada tingkat kecamatan diselenggarakan di 20 kecamatan yang ada di Kabupaten Sragen mempunyai peran dan fungsi untuk mencapai konsensus dan kesepakatan mengenai : a) Prioritas program dan kegiatan SKPD untuk dibahas dalam Forum SKPD. b) Penentuan perwakilan yang akan menghadirkan Musrenbang kabupaten. 3) Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan

(Musrenbang)

Kabupaten/Kota Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana

Pembangunan

Jangka

Panjang

Daerah,

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sragen menyatakan bahwa tata cara pelaksanaan Musrenbangda bertujuan untuk : a. tercapainya kondisi antar pelaku pembangunan di Daerah; b. terciptanya integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan di daerah dan dapat terciptanya perencanaan pembangunan daerah yang berdaya guna dan berhasil guna; c. terciptanya rencana pembangunan Daerah yang berdaya guna dan berhasil guna. Sedangkan, berdasarkan Pasal 120 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan

Daerah

yang

menyatakan

bahwa

musrenbang RKPD kabupaten/kota dilaksanakan untuk penajaman,


digilib.uns.ac.id

penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD kabupaten/kota, mencakup : a) prioritas dan sasaran pembangunan daerah kabupaten/kota dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah provinsi; b) usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah kabupaten/kota pada musrenbang RKPD

kabupaten/kota

di

kecamatan

dan/atau

sebelum

musrenbang RKPD kabupaten/kota dilaksanakan; c) indikator

kinerja

program

dan

kegiatan

prioritas

daerah

kabupaten/kota; d) prioritas pembangunan daerah serta program dan kegiatan prioritas daerah; dan e) sinergi dengan RKP dan RKPD provinsi. Sehingga,

musyawarah

perencanaan

pembangunan

(musrenbang) pada tingkat kabupaten/kota, khususnya di Kabupaten Sragen bertujuan untuk mencapai konsensus dan kesepakatan tentang draft final Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dokumen ini berisikan : a) Arah kebijakan pembangunan daerah. b) Arah program dan kegiatan prioritas SKPD berikut perkiraan anggarannya atau Rencana Kerja (Renja) SKPD. c) Kerangka ekonomi makro dan keuangan. d) Prioritas program dan kegiatan yang akan dibiayai oleh APBD, APBD Provinsi, dan sumber-sumber biaya lainnya. e) Rekomendasi dukungan peraturan dari Pemerintah Provinsi dan Pusat. f) Alokasi anggaran untuk Anggaran Dana Desa (ADD). Dengan melalui tahap musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) pada tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten/kota tersebut, maka terbentuklah RKPD (Rencana Kerja Pembangunan


digilib.uns.ac.id

Daerah) yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah untuk jangka waktu satu tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada rencana kerja Pemerintah, hal ini tercantum di dalam Pasal 150 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014, RKPD memuat : 1) rancangan kerangka ekonomi daerah; 2) program prioritas pembangunan daerah; dan 3) rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju. Pendekatan perencanaan dari bawah ke atas (bottom up) ini dimulai dari mengenali kebutuhan ditingkat masyarakat yang secara langsung terkait dengan pelaksanaan dan mendapat dampak dari kegiatan pembangunan yang direncanakan. Sehingga, pendekatan perencanaan dari bawah ke atas (bottom up) lebih menekankan peran masyarakat bawah dalm menentukan keputusan dan menyelesaikan permasalahannya sendiri. Sehingga, diperlukan keterlibatan masyarakat secara langsung dalam pembangunan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi pembangunan. Musrenbang tingkat kecamatan yang merupakan lanjutan dari musrenbangdes hanya diikuti oleh aparat pemerintah desa, tidak ada lagi keterlibatan masyarakat awam, sehingga bentuk partisipasi masyarakat

hanya

ada

pada

tingkat

musrenbangdes

saja.

Penyelenggaraan Musrenbangdes diharapkan dapat melaksanakan pembangunan di daerah dengan dilandasi oleh perencanaan yang terpadu, dimana mampu mengintegrasi antara pendekatan perencanaan pembangunan daerah top-down dan bottom-up. Namun, forum Musrenbangda lebih bersifat pemangkasan usulan atau keinginan


digilib.uns.ac.id

masyarakat oleh instansi pemerintah di atasnya, dengan alasan prioritas dan keterbatasan dana sehingga berdampak pada aspirasi dan kebutuhan riil masyarakat yang hanya menjadi referensi bagi para pengambil keputusan. Hal ini dapat dilihat di dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2013 yang menyatakan prioritas pembangunan daerah di Kabupaten Sragen meliputi : 1) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, terutama dalam hal: a) Peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit, puskesmas, pustu, PKD dan posyandu. b) Pemberian jaminan kesehatan daerah (jamkesda) sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat miskin yang belum mendapatkan jaminan

kesehatan

masyarakat

(jamkesmas)

dari

APBN.

Pelayanan ini meliputi pengobatan gratis di Puskesmas, rawat inap kelas 3 serta bantuan perawatan tertentu di RSUD. 2) Peningkatan pendidikan terjangkau sampai tingkat SLTA, terutama dalam hal : a) Pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi dari keluarga yang kurang mampu untuk bisa menamatkan sekolahnya dari tingkat SD, SLTP , SLTA, dan bahkan Perguruan Tinggi Negeri. b) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan PAUD, SD, SLTP dan SLTA. 3) Peningkatan pemanfaatan potensi ekonomi lokal, terutama dalam hal: a) Penciptaan iklim yang kondusif bagi UMKM untuk berkembang. b) Peningkatan sarana dan prasarana irigasi pertanian termasuk pemberdayaan lembaga pengelolanya. 4) Peningkatan reformasi birokrasi dan mutasi serta promosi pegawai, terutama dalam hal : a) Penataan formasi pegawai. b) Penyusunan Analisis Jabatan (Anjab).


digilib.uns.ac.id

c) Peningkatan kedisiplinan kerja. d) Penyusunan

Standar

penyelenggaraan

Operasional

pemerintahan

di

Prosedur

lingkungan

(SOP)

Pemerintah

Kabupaten Sragen. e) Penataan aset pemerintah daerah. 5) Pemantapan jalan potensial ekonomi (infrastruktur), terutama dalam hal : a) Rehabilitasi dan pembangunan jalan dan jembatan yang rusak. b) Pemeliharaan jalan dan jembatan. c) Pemberian stimulan pembangunan jalan-jalan desa, kampung dan jalan usaha tani. 6) Pemantapan kualitas pelayanan publik, terutama dalam hal: a) Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN). b) Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana operasional Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPTPK). c) Pemantapan fungsi UPTPK. 7) Peningkatan penyediaan tempat distribusi barang dan jasa terutama dalam hal : a) Pemberian

dukungan

iklim

usaha

yang

kondusif

dalam

pembangunan tempat perdagangan. b) Pemberian fasilitasi tempat usaha kepada UMKM atau pun pedagang kaki lima untuk memasarkan dagangannya kepada masyarakat. 8) Pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam terutama dalam hal: a) Peningkatan kualitas dan kuantitas produk-produk pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan. b) Peningkatan sarana dan prasarana pertanian berupa pengadaan alsintan dan saprodi lainnya. c) Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan, terutama di desa-desa yang sulit mendapatkan air bersih/air minum. 9) Pemantapan pembangunan ke arah pro rakyat, terutama dalam hal:


digilib.uns.ac.id

a) Pemberian bantuan sosial atau pun hibah kepada masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan wujud kepedulian kepada masyarakat terutama masyarakat kurang mampu. b)

srawung warga membuka ruang dialog secara langsung Pemerintah Daerah dengan masyarakat.

c) Penyelenggaraan paguyuban kesejahteraan rakyat (pakesra) berupa pemberian bantuan ternak kecil untuk masyarakat kurang mampu. d) Pemberian Bantuan swadaya dari para pejabat yang tergabung dalam Matra (mitra kesejahterahan rakyat) yang berupa perbaikan Rumah tidak layak huni (RTLH). Namun, di dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2013 tidak tampak adanya program penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) perangkat desa, padahal SDM perangkat desa sangat penting guna mendukung perencanaan program pembangunan desa. Sehingga, pemahaman perangkat desa dalam memberikan sosialisasi tentang perencanaan pembangunan daerah masih kurang. Untuk itu, dalam pelaksanaan Musrenbangdes sudah diarahkan tentang prioritas program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan di tahun depan terdapat sisi positif dan sisi negatifnya, yaitu : 1) Sisi positifnya, meliputi : a) Pemerataan anggaran yang lebih terfokus pada hal-hal penting. b) Lebih mudah dikoordinasikan dan pemanfaatan anggaran. 2) Sisi negatifnya, meliputi : a) Masyarakat tidak diberi kebebasan dalam menentukan program di wilayah desanya. b) Pembangunan desa yang bersifat besar tidak dapat masuk dalam usulan Musrenbangdes.


digilib.uns.ac.id

c) Program penciptaan iklim usaha untuk membuka lapangan pekerjaan

sulit

untuk

dimunculkan

dalam

perencanaan

pembangunan desa. b. Asas Transparansi Salah satu prinsip good governance lainnya adalah asas transparansi. Asas transparansi adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara yang tercantum di dalam Penjelasan Pasal 3 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Indikator minimal menurut Tim Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Kepemerintahan yang Baik, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Tahun 2005 (Hasil Revisi) adalah : 1) Tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik. 2) Adanya akses pada informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas diperoleh, dan tepat waktu. Berdasarkan indikator minimal tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Sragen melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) telah menyusun pertanggungjawaban pemerintah daerah, yang meliputi : 1) Laporan

Keterangan

Pertanggungjawaban

(LKPJ)

Kepala

Daerah/Bupati kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah/Bupati kepada DPRD adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh kepala daerah/Bupati

kepada

DPRD.

Laporan

Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah/Bupati kepada DPRD


digilib.uns.ac.id

yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2013 kepada DPRD Kabupaten Sragen meliputi : a) Penyelenggaraan Urusan Desentralisasi Penyelenggaraan

urusan

desentralisasi

adalah

penyelenggaraan urusan pemerintahah yang wewenangnya telah diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur

dan mengurus

urusan

pemerintahannya

sendiri.

Penyelenggaraab urusan desentralisasi dibagi menjadi 2 urusan, yaitu : (1) Urusan Wajib, yang terdiri dari : (a) Urusan Pendidikan; (b) Urusan Kesehatan; (c) Urusan Pekerjaan Umum; (d) Urusan Perumahan Rakyat; (e) Urusan Penataan Ruang; (f) Urusan Perencanaan Pembangunan; (g) Urusan Perhubungan; (h) Urusan Lingkungan Hidup; (i) Urusan Pertanahan; (j) Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil; (k) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; (l) Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; (m) Urusan Sosial; (n) Urusan Ketenagakerjaan; (o) Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; (p) Urusan Penanaman Modal; (q) Urusan Kebudayaan; (r) Urusan Kepemudaan dan Olah Raga; (s) Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;


digilib.uns.ac.id

(t) Urusan

Otonomi

Daerah,

Pemerintahan

Umum,

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian; (u) Urusan Ketahanan Pangan; (v) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; (w) Urusan Statistik; (x) Urusan Kearsipan; (y) Urusan Komunikasi dan Informatika; (z) Urusan Perpustakaan. (2) Urusan Pilihan, yang terdiri dari : (a) Urusan Pertanian; (b) Urusan Kehutanan; (c) Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral; (d) Urusan Pariwisata; (e) Urusan Kelautan dan Perikanan; (f) Urusan Perdagangan; (g) Urusan Industri; (h) Urusan Ketransmigrasian. b) Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Tugas pembantuan dalam pemerintahan di daerah adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari propinsi kepada kabauapaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Tugas pembantuan di Kabupaten Sragen, meliputi : (1) Urusan Pendidikan; (2) Urusan Kesehatan; (3) Urusan Pekerjaan Umum; (4) Urusan Lingkungan Hidup; (5) Urusan Sosial; (6) Urusan Tenaga Kerja; (7) Urusan Ketahanan Pangan;


digilib.uns.ac.id

(8) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; (9) Urusan Pertanian. c) Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Tugas

umum

pemerintahan

di

Kabupaten

Sragen,

meliputi: (1) Kerjasama Antar Daerah; (2) Pembinaan Batas Wilayah; (3) Pencegahan dan Penanggulangan Bencana; (4) Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum. 2) Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada Pemerintah Laporan Penyelenggaraan Peemrintahan Daerah (LPPD) kepada

Pemerintah

adalah

laporan

atas

penyelenggaraan

pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah. Di Kabupaten Sragen, penyampaian

Laporan

Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah

(LPPD) ke Provinsi dijadwalkan akan terselenggara pada bulan Maret. Sebagaimana (LKPJ)

Kepala

Laporan

Keterangan

Daerah/Bupati

Pertanggungjawaban

kepada

DPRD,

Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Sragen kepada Pemerintah Provinsi, meliputi : a) Penyelenggaraan Urusan Desentralisasi; b) Penyelenggaraan Tugas Pembantuan; dan c) Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan. 3) Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD) kepada Masyarakat Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) adalah informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah


digilib.uns.ac.id

kepada masyarakat melalui media yang tersedia di daerah, seperti media cetak dan/atau media elektronik. ILPPD yang disusun Pemerintah Kabupaten Sragen disampaikan kepada masyarakat. Untuk

mewujudkan

transparansi

dalam

pertanggungjawaban pemerintah daerah di Kabupaten Sragen, maka Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD) disampaikan Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen melalui : a) Radio publik lokal yang dimiliki oleh pemerintah daerah, melalui siaran langsung agenda rapat paripurna. b) Website www.sragenkab.go.id. Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD) Kabupaten Sragen telah disampaikan kepada masayarakat Kabupaten Sragen melalui media cetak dan elektronik. Dengan penyampaian tersebut memungkinkan masyarakat mengetahui pelaksanaan perencanaan pembanguan daerah di Kabupaten Sragen selama

1

(satu)

tahun.

Transparansi

dalam

pelaksanaan

perencanaan pembangunan daerah mensyaratkan keterbukaan pihak pemerintah daerah dalam proses pembuatan keputusan atau kebijakan dan pelaporan atas kinerjanya sehingga masyarakat dapat mengetahui, mengkaji, dan memberikan masukan serta mengawasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, sehingga dapat mewujudkan good governance yang berasas transparansi. Selain itu, untuk mewujudkan transparansi maka dalam pembahasan LKPJ Kepala Daerah/Bupati yang disampaikan kepada DPRD dilakukan publik hearing (dengar pendapat) dengan berbagai unsur masyarakat yang ada di Kabupaten Sragen, seperti para tokoh masyarakat, unsur LSM, unsur Organisasi Masyarakat, unsur Kepala Desa dan BPD, pemuda, dan unsur perguruan tinggi untuk diminta tanggapan, saran, dan responnya terhadap LKPJ Kepala Daerah/Bupati, baik terhadap perencanaan dan pelaksanaan


digilib.uns.ac.id

pembanguan daerah maupun terhadap implementasi APBD selama satu tahun anggaran yaitu pada tahun anggaran 2013. Sehingga, prinsip good governance yang berasas transparansi telah terpenuhi, walaupun belum seluruh masyarakat Kabupaten Sragen mengetahui sebagaimana maksud tersebut diatas. c. Asas Akuntabilitas Selain, asas partisipasi dan asas transparansi, asas akuntabilitas juga merupakan salah satu prinsip good governance. Berdasarkan Penjelasan Pasal 3 angka 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, asas

akuntabililtas adalah asas

yang

menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Indikator

minimal

asas

akuntabilitas

menurut

Tim

Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Kepemerintahan yang Baik, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Tahun 2005 (Hasil Revisi) adalah : 1) Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan. 2) Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan. Untuk tercapainya good governance yang salah satunya adalah dapat memenuhi asas akuntabilitas, maka diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan

legitimate,

sehingga

penyelenggaraan

penerintahan

dan

pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.


digilib.uns.ac.id

Sehubungan

dengan

hal

tersebut,

sebagai

perwujudan

pertanggungjawaban keberhasilan dan/ atau kegagalan pelaksanaan kewenangan BAPPEDA Kabupaten Sragen, maka terdapat Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013. Di dalam Tahun Anggaran 2013, BAPPEDA Kabupaten Sragen melaksanakan 14 program yang terperinci dalam 52 kegiatan sebagai berikut :

Tabel III.1 Pengukuran Kinerja BAPPEDA Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2013

Program Kegiatan 1) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan lainnya. Pemberdayaan Petani Pemakai Air 2) Progam Pengembangan Perumahan Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu 3) Program Lingkungan Sehat Penyusunan dokumen BPS, EHRA, SSK dan operasional POKJA AMPL 4) Program Perencanaan Tata Ruang Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (Gondang) 5) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang 6) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat

Pagu

Anggaran Realisasi

%

324.000.000 182.745.270

56,40

295.000.000 222.100.690

75,29

50.000.000

40.369.000

80,74

300.000.000 276.800.000

92,27

125.000.000 119.423.800

95,54

2.500.00

2.499.500

99,98


digilib.uns.ac.id

Penyediaan jasa komunikasi, 14.000.000 7.238.207 sumber daya air, dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan 7.000.000 2.759.500 dan perizinan kendaraan dinas Penyediaan jasa kebersihan 8.000.000 8.000.000 kantor Penyediaan jasa perbaikan 17.500.000 17.500.000 peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor 45.000.000 45.000.000 Penyediaan barang cetakan dan 18.000.000 18.000.000 penggandaan Penyediaan komponen instalasi 3.000.000 3.000.000 listrik/penerangan bangunan Penyediaan peralatan dan 22.400.000 22.400.000 perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan 1.500.000 1.500.000 peraturan perundang-undangan Penyediaan penyediaan 17.500.000 17.500.000 makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan 150.000.000 150.000.000 konsultasi ke luar daerah 7) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan 275.000.000 257.210.000 dinas/operasional Pengadaan perlengkapan 10.000.000 10.000.000 gedung kantor Pengadaan peralatan gedung 12.500.000 12.500.000 kantor Pengadaan mebeleur 14.100.000 14.100.000 Pemeliharaan rutin/berkala 70.000.000 70.000.000 gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala 145.000.000 144.856.000 kendaraan dinas operasional Pemeliharaan rutin/berkala 7.500.000 7.500.000 mebeleur 8) Program Pengembangan Data/Informasi Penyusunan profil daerah 65.000.000 64.076.000 Penyusunan data-data 75.000.000 74.712.000 pembangunan Pemantapan pembuatan peta 50.000.000 47.467.000 rupa bumi 9) Program Kerjasama Pembangunan

51,70 39,42 100 100 100 100 100 100 100 100 100

93,53 100 100 100 100 99,90 100

98,58 99,62 94,93


Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga 10) Program Perencanaan Pembangunan Daerah Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik (Pendampingan Musrenbang Kecamatan) Penyusunan Rancangan RKPD Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Penetapan RKPD Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah Penyusunan KUA 11) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat (Penyusunan Buku PDRB Kabupaten dan Kecamatan) Penyusunan Tabel Input Output Daerah Penyusunan Profil Produk Unggulan Daerah Kajian Pemberdayaan masyarakat di Kawasan Industri Tembakau Penyusunan Roadmap Pembangunan Ekonomi Makro Daerah 12) Program Perencanaan Sosial Budaya

digilib.uns.ac.id

25.000.000

23.620.000

94,48

130.000.000 120.232.901

92,49

15.000.000

15.000.000

100

25.000.000 30.000.000

25.000.000 30.000.000

100 100

15.000.000 15.000.000 168.000.000 164.129.000

100 97,70

65.000.000

64.652.000

99,46

75.000.000

73.120.000

97,49

38.000.000

37.504.000

98,69

145.000.000 144.930.000

99,95

135.000.000 134.672.000

99,76

28.000.000

27.860.000

99,50

0

0

0

160.000.000 148.900.000

93,06


digilib.uns.ac.id

Koordinasi Perencanaan 70.000.000 63.572.000 Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya Tahun Anggaran 2013 Survey, Sosialisasi dan 83.150.000 79.060.000 Pembinaan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (PAMSIMAS) Penyusunan Buku Indeks 50.000.000 49.720.000 Pembangunan Manusia (IPM) Fasilitasi Pengembagan 60.000.000 55.100.000 Pendidikan Untuk Semua (PUS) Peningkatan Pelayanan 210.00.000 209.308.000 Penanganan Kemiskinan Pengembangan Kabupaten 60.000.000 47.785.000 Sehat 13) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Konservasi Sumber Daya Air 24.500.000 24.500.000 dan Pengendalian Kerusakan Sumber-sumber Air Koordinasi Pengelolaan 70.00.000 67.850.000 Konservasi SDA 14) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Pemberdayaan Lembaga dan 135.000.000 131.513.000 Organisasi Masyarakat Perdesaan Pengembangan Lingkungan 52.500.000 45.420.000 Pemukiman Berbasis Komunitas

90.82

95,08

99,44 91,83 99,67 79,64

100

96,93

97,42

86,51

Sumber Tabel : Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) BAPPEDA Kabupaten Sragen Tahun 2013

Berdasarkan 14 program dalam 52 kegiatan tersebut, dapat disimpulkan bahwa BAPEDA Kabupaten Sragen telah mencapai sasaran strategisnya yang meliputi : 1) Terciptanya proses koordinasi perencanaan pembangunan dan mekanisme sistem perencanaan pembangunan di Kabupaten Sragen yang terpadu, aspiratif, dan proporsional.


digilib.uns.ac.id

2) Meningkatnya proses koordinasi perencanaan pembangunan dan mekanisme sistem perencanaan pembangunan. Hal ini merupakan tugas dan fungsi utama kinerja BAPPEDA sebagai koordinator perencanaan pembangunan. 3) Tersedianya

dokumen

perencanaan

pembangunan.

Dokumen

perencanaan pembangunan daerah merupakan pedoman induk dalam pelaksanaan

segala

kegiatan

pembangunan

di

daerah,

baik

pembangunan fisik maupun non fisik. Dokumen tersebut menjadi sangat strategis dalam rangka mengarahkan dan membentuk daerah secara komprehensif menuju pada tujuan pembangunan daerah, demikian pula kegiatan pengendaliannya. Pencapaian target kinerja yang baik sangat diperlukan mulai dari proses penjaringan aspirasi masyarakat sebagai wujud perencanaan bottom up hingga dalam proses sinergisitas dengan kebijakan dari instansi vertikal sebagai wujud perencanaan top down serta dalam pendampingan prosesproses perencanaan oleh masyarakat sendiri dalam

lingkup

pembangunan sektoral. 4) Tersedianya data dan informasi pembangunan yang akurat yang dapat dipakai sebagai acuan setiap SKPD untuk melaksanakan kegiatannya. Pertanggungjawaban sebagai akuntabilitas merupakan istilah yang awalnya diterapkan untuk mengukur apakah dana publik telah digunakan secara tepat untuk tujuan dimana dana publik tersebut ditetapkan dan tidak digunakan secara ilegal. Dalam perkembanganya akuntabilitas digunakan juga untuk melihat akuntabilitas efisiensi suatu program yang dilaksanakan dan untuk menemukan apakah ada penyimpangan. Sehingga, berdasarkan data Pengukuran Kinerja BAPPEDA Kab. Sragen Tahun Anggaran 2013, maka prinsip good governance yang berasas akuntabilitas telah terpenuhi dan di dalam melaksanakan

tugas

dan

mengkoordinasikan

penyusunan,

pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah


digilib.uns.ac.id

juga sudah dilaksanakan oleh BAPPEDA Kabupaten Sragen sebagai lembaga perencana pembangunan daerah melalui keempat belas program diatas. Walaupun hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) masih berstatus wajar dengan pengecualian. d. Asas Legalitas Prinsip good governance terakhir yang akan penulis kaji adalah asas legalitas. Asas legalitas merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Terkait dengan pendapat Lon L. Fuller mengenai prinsip kelima yang menyatakan boleh mengandung peraturan-peraturan yang

Sinkronisasi peraturan adalah mengkaji sampai sejauhmana suatu peraturan hukum positif tertulis telah sinkron atau serasi dengan peraturan lain. Terkait

perencanaan

pembangunan

daerah,

terdapat

ketidaksinkronan peraturan perundang-undangan, yaitu antara UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Ketidaksinkronan ini terletak pada perbedaan dasar hukum dalam penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yaitu di dalam Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang meny

RPJMD ditetapkan

dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah di dalam Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada intinya menyatakan bahwa RJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Hal ini tidak sesuai dengan teori yang dikemukan J.B.J.M. Ten Berger pada angka 1 yang


digilib.uns.ac.id

membiarkan ruang bagi perbedaan int

, sehingga perbedaan ini

menimbulkan multitafsir dan tidak adanya kepastian hukum mengenai pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah. Apabila dikaitkan dengan asas lex specialis derogat legi generali, yaitu undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, maka perbedaan dasar hukum dalam penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) antara Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka yang diberlakukan adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan

Nasional

yang

menekankan

bahwa

pengaturan RPJMD cukup ditetapkan dengan Peraturan Kepala daerah. Akan tetapi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang hanya cukup ditetapkan dengan Peraturan Kepala daerah akan berdampak pada lemahnya kekuatan hukum dan kurangnya komitmen bersama dalam menentukan perencanaan pembangunan daerah. Untuk itu, agar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, maka lebih tepat ditetapkan dengan Peraturan Daerah, yang berpedoman pada asas lex posterior derogat legi priori, yaitu undang-undang yang berlaku belakangan, mengalahkan undang-undang yang terdahulu. Sehingga, yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku belakangan, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang pada intinya menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditetapkan dengan Peraturan Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Hal ini dikarenakan Peraturan Daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Di


digilib.uns.ac.id

Kabupaten Sragen sendiri, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sudah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2016.

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Prinsip Good Governance dalam Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Sragen. Agar penerapan prinsip good governance dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Sragen dapat berjalan dengan baik, maka harus ada faktor pendukungnya, yang meliputi : 1. Sumber Daya Manusia BAPPEDA yang relatif tinggi Badan merupakan

Perencanaan

salah

satu

Pembangunan

Lembaga

Teknis

Daerah Daerah

(BAPPEDA) (LTD)

yang

menyelenggarakan fungsi pelaksanaan sebagian fungsi Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah serta pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaannya. Sehingga, agar terselenggara prinsip good governance dalam perencanaan pembangunan harus didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tinggi dan ahli dibidang perencanaan, hal ini dikarenakan BAPPEDA sebagai lembaga perencana pembangunan daerah. Sumber Daya Manusia BAPPEDA Kabupaten Sragen yang relatif tinggi ini dapat dibuktikan dengan data yang penulis peroleh sebagai berikut :


digilib.uns.ac.id

Tabel III.2 Sumber Daya Manusia BAPPEDA Berdasarkan Pendidikan Tahun 2012

Sumber Tabel :

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) BAPPEDA Kabupaten Sragen Tahun 2013

Tabel III.3 Sumber Daya Manusia BAPPEDA Berdasarkan Golongan Golongan

Jumlah

IV/d IV/c IV/b IV/a Total Gol IV III/d III/c III/b III/a Total Gol III II/d II/c II/b II/a Total Gol II I/d I/c I/b I/a Total Gol I TOTAL

0 0 2 5 7 4 8 8 10 30 0 1 4 4 9 0 0 0 0 0 46

Sumber Tabel : LAKIP BAPPEDA Kab. Sragen Th 2013

Prosentase

15,2%

65,2%

19,6%

0% 100%


digilib.uns.ac.id

Dari Sumber Daya Manusia BAPPEDA berdasarkan pendidikan dan golongan pegawainya, maka dapat dilihat 48% berpendidikan S1 dan hanya

2%

saja

yang

berpendidikan

SMA.

Sehingga,

penulis

menyimpulkan Sumber Daya Manusia (SDM) BAPPEDA Kabupaten Sragen sebagai lembaga perencana pembangunan daerah relatif tinggi. Perencanaan pengembangan Sumber Daya Manusia BAPPEDA terarah dengan baik yang ditunjukkan dengan jelasnya startegi pengembangan dan pelatihan (training & development), jenjang karir (career path), penilaian kinerja (performance management), serta sistem remunerasi dan kompensasi pegawai (compensation and benefit). Integrasi aspek-aspek tersebut merupakan kunci keberhasilan terciptanya sumber daya aparatur BAPPEDA yang mampu menjawab kompleksitas permasalahan pembagunan dan dinamika perubahan yang terjadi dalam lima tahun kedepan. Walaupun belum ada jabatan fungsional perencana di BAPPEDA Kabupaten Sragen, hal ini dikarenakan belum adanya aturan mengenai pelaksanaan jabatan fungsional perencana tersebut. 2.

Sarana dan prasarana yang memadai. Untuk meningkatkan pengelolaan perencanaan pembangunan di Kabupaten Sragen dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai. Dalam menjalankan tugasnya, pegawai BAPPEDA didukung dengan sarana dan prasarana operasional yang meliputi Wireless, Kamera digital (5 unit), Komputer/CPU dan printer (10 unit), LCD proyektor dan layar, Mesin Riso (1 unit), Mesin fax, Laptop (6 unit), Telepon, telepon fleksi, telecall, Sound system dan microphone. Sedangkan, peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dilaksanakan melalui kegiatan: a. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional b. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair. Selain adanya faktor pendukung tersebut, dalam suatu perencanaan

pembangunan daerah wajar apabila timbul suatu permasalahan yang menjadi faktor penghambat dalam penerapan prinsip good governance. Permasalahan


digilib.uns.ac.id

pembangunan

daerah

merupakan

gap

expectation

antara

kinerja

pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan sedang dibuat. Adapun faktor yang menjadi penghambat penerapan prinsip good governance dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Sragen terkait asas : 1.

Asas Partisipasi Dalam pemenuhan asas partisipasi ini masih terdapat hambatan, yang antara lain masih rendahnya tingkat kehadiran masyarakat pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Desa (Musrenbangdes). Hal ini dikarenakan masyarakat cenderung memilih bekerja untuk mencari nafkah daripada menghadiri Musrenbangdes. Kemudian, Musrenbang

tingkat

kecamatan

yang

merupakan

lanjutan

dari

musrenbangdes hanya diikuti oleh aparat pemerintah desa, tidak ada lagi keterlibatan masyarakat awam, sehingga bentuk partisipasi masyarakat hanya ada pada tingkat musrenbangdes saja. Ketidakhadiran dalam proses Musrenbang di tingkat kecamatan dimungkinkan adanya perbedaan persepsi mengenai tingkat urgensi dari setiap bahasan yang dilakukan. Penyelenggaraan Musrenbangdes diharapkan dapat melaksanakan pembangunan di daerah dengan dilandasi oleh perencanaan yang terpadu, dimana

mampu

mengintegrasi

antara

pendekatan

perencanaan

pembangunan daerah top-down dan bottom-up. Perpaduan sistem perencanaan

pembangunan

daerah

yang

mensinkronkan

antara

perencanaan top-down dan bottom-up merupakan saluran yang resmi untuk menghasilkan dokumen perencanaan. Namun pada kenyataannya, masih belum terdapat kejelasan mengenai bagaimana dan kapan perencanaan

top-down

dan

bottom-up

terintegrasi.

Serta forum

Musrenbangda lebih bersifat pemangkasan usulan atau keinginan masyarakat oleh instansi pemerintah di atasnya, dengan alasan prioritas dan keterbatasan dana sehingga berdampak pada aspirasi dan kebutuhan


digilib.uns.ac.id

riil masyarakat yang hanya menjadi referensi bagi para pengambil keputusan. Egosektoral masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang lebih menonjol. Hal ini dikarenakan lebih mengutamakan kebijakan bupati yang bersifat spontanitas, sehingga skala prioritas yang seharusnya dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

dalam

pelaksanaan

pembangunan

di

daerah

mengesampingkan pembangunan yang nyata-nyata dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga, belum sepenuhnya mengakomodasi aspirasi masyarakat, karena sebagian besar proposal proyek yang diajukan berdasarkan aspirasi masyarakat telah tersingkir dalam rapat koordinasi atau kebijakan bupati, sehingga proposal proyek yang diajukan berdasarkan aspirasi masyarakat bukan merupakan skala prioritas yang utama. Alasan keterbatasan anggaran menjadi hal utama yang diutarakan untuk menjelaskan mengapa skala prioritas itu tidak dilaksanakan. Hal ini berakibat dokumen perencanaan pembangunan di Kabupaten Sragen seringkali kurang mengakomodir potensi daerah yang lebih mendalam karena tidak disertai dengan analisa yang sesuai. Selain itu, masyarakat belum mempunyai ketertarikan pada proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Sragen, hal ini dikarenakan sumber daya manusia yang cenderung masih lemah, sehingga akan berakibat rendahnya masyarakat yang mengerti tentang prosedur perencanaan pembangunan. Dalam hal ini penulis mengambil contoh keadaan sumber daya manusia di Desa Patihan, yaitu salah satu desa yang berada di Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen terlihat data sebagai berikut :


digilib.uns.ac.id

Tabel III.4 Data Penduduk Desa Patihan berdasarkan Tingkat Pendidikan No.

Tingkat Pendidikan

Jumlah

1.

Tidak tamat SD

553 orang

2.

Tamat SD-SLTP

1.082 orang

3.

Tamat SLTA

328 orang

4.

Perguruan Tinggi

122 orang

Sumber Tabel : Data Demografi Desa Patihan Dari data diatas menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusianya masih tergolong rendah dilihat dari tingkat pendidikan. Pendidikan terbesarnya terletak pada tingkat tamat SD-SLTA, yaitu sebanyak 1.082 orang. Sedangkan yang menempati urutan kedua adalah tidak tamat SD, artinya masyarakat sudah pernah sekolah namun tidak lulus atau bahkan tidak sekolah sama sekali, yaitu sebanyak 553 orang. Untuk tingkat SLTA ada 328 orang. Dan hanya 122 orang yang dapat menempuh pendidikan pada tingkat Perguruan Tinggi. Untuk itu, keberadaan

sumber

mempengaruhi

daya

tingkat

manusia

partisipasi

yang

masih

masyarakat,

rendah

maka

dapat

diperlukan

komunikasi secara intensif agar perencanaan pembangunan di Kabupaten Sragen dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. 2.

Asas Transparansi Dalam pemenuhan asas transparansi ini juga masih terdapat hambatan yang antara lain tidak adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah dilaksanakan. Selain itu, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah/Bupati sudah disampaikan kepada Dewan Perwakilan

Rakyat

Daerah

(DPRD),

Laporan

Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah (LPPD) juga diserahkan kepada Pemerintah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD) sudah disampaikan kepada masyarakat melalui media massa atau website


digilib.uns.ac.id

www.sragenkab.go.id, namun hanya sebagian masyarakat yang dapat mengerti tentang pertanggungjawaban pemerintah daerah tersebut. Selain itu, pemerintah yang berada di kecamatan maupun di desa/kelurahan belum secara optimal mampu memberikan penjelasan secara

detail

kepada

masyarakat mengenai

pertamggungjawaban

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan perencanaan pembangunan di Kabupaten Sragen yang berkelanjutan. 3.

Asas Akuntabilitas Dalam pemenuhan asas akuntabilitas ini juga masih terdapat hambatan yang antara lain belum ada indikator mengenai program yang dicapai masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) secara berkelanjutan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) yang dibuat hanya melaporkan capaian dalam satu tahun dan tidak ada laporan tentang keberhasilan dari tahun ke tahun dalam program yang sama dan berkelanjutan dalam masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Selain itu, hasil-hasil monitoring tidak semuanya dipakai dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di Kabupaten Sragen untuk periode selanjutnya. Hambatan lainnya adalah laporan triwulanan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) seringkali terlambat disampaikan. Dan tidak semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melaporkan atau menginformasikan kegiatan di lokasi pelaksanaan kegiatan (desa dan kecamatan), khususnya dana dari Pemerintah Pusat.

4.

Asas Legalitas Dalam pemenuhan asas legalitas ini juga terdapat hambatan yaitu terletak pada ketidaksinkronan antar peraturan perundang-undangan, sehingga menimbulkan keragu-raguan bagi Pemerintah Daerah dalam menentukan peraturan yang nantinya digunakan sebagai acuan hukum dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Recommend Documents