BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Hasil Penelitian 1. Kasus Posisi Terdakwa Hendra Syamsudin Bin Syamsudin Kilo Alias Hendra seorang Wiraswasta, berumur 47 Tahun, yang bertempat tinggal di Makassar, Jalan Letjen Mappondang Nomor 62 D. Pada tanggal 8 (Delapan), bulan Oktober, Tahun 2011 , Hari Sabtu atau Sabtu, 8 Oktober 2011, sekitar Jam 19.15 WITA, bertempat di Dusun Mangkulade, Desa Kasi Tuwu , Kecamatan Mangkutan, Kabupaten Luwu Timur. Terdakwa Hendra, bersama temannya R. Ali Mujtahid dan Aji berangkat dari Makassar menuju ke Sulawesi Selatan dengan menggunakan Mobil Toyota Kijang, dengan Nomor Polisi DD 241 OB, yang dikemudikan oleh terdakwa Hendra, didaerah Kangkutan diberhentikan Petugas Kepolisian Polres Luwu Timur. Petugas kemudian menggeledah Terdakwa dan temannya, petugas menemukan 1 (Satu) Paket Shabu-shabu dari celana Hendra Syamsudin. Hendra Syamsudin kemudian dibawa ke Polres Luwu Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Hendra Syamsudin ditahan oleh penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2011 seampai dengan 29 Oktober 2011, dari hasil penyelidikan penyidik Polres Luwu Timur terhadap Hendra Syamsudin, lewat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Forensik Polri cabang Makassar Nomor Lab 1137/KNF/X/2011, tanggal 14 Oktober 2011, yang dibuat oleh Dra Sugiharti, Faizal Rachmad, ST, Hasura Mulyani, Amd dan Arianata Vira Testiani, S.si masing-masing sebagai pemeriksa terhadap barang bukti dari kepolisian Resor Luwu Timur berupa, 1 (satu) sachet Plastik bening berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1332 gram, 1 (satu) botol berisi urine dan 1(satu) botol berisi darah milik Hendra Syamsudin, 1 (satu) botol urine dan 1( satu ) botol berisi darah milik Ajis Bin Dg Massa, 1( satu ) botol berisi urine dan 1( satu ) botol darah milik R. Ali Mutjahid Bin Raden Suwanta Alias Mumu. Hasil dari pemeriksaan berupa Barang bukti Kristal bening milik Hendra Sayamsudin berteman melalui pemeriksaan Uji Marquis dengan hasil pemeriksaan Positif dan Melalui Pemeriksaan Khormatografi Lapis Tipis (KLT ) dengan hasil pemeriksaan positif Metamfetamina, Barang bukti urine dan darah Hendra Syamsudin melelui pemeriksaan Khormotografi Lapis Tipis (KLT) dengan hasil pemeriksaan Negatif, Barang bukti urine dan
darah Ajis Bin Dg. Massa melalui pemeriksaan Khormotografi Lapis Tipis (KLT) dengan hasil pemeriksaan Negatif, Barang bukti urine darah R. Ali Mutjahid Bin Raden Suwanta Alias Mumu melalui pemeriksaan Khormotografi Lpis Tipis ( KLT ) dengan hasil pemeriksaan Negatif Berdasarkan Hasil Pemriksaan dan berdasarkan Berita Acara Pemriksaan Laboratorium Kriminalistik dan Pusat Forensik Polri cabang Makssar nomor Lab 1137/KNF/X/2011, tanggal 14 Oktober 2011, Polres Luwu Timur melimpahkan Kasus tersebut kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Malili, kemudian dipersidangkan dan mengahsilkan Putusan dari Pengadilan Negeri Malili Nomor Perkara 225/Pid.b/ 2011/PN.MII yang amarnya menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah dan dihukum 1 (satu) tahun penjara. Penuntut Umum mengajukan Banding untuk perkara tersebut, di Pengadilan Tinggi Makassar, kemudian Pengadilan Tinggi Malili memtuskan banding Penutut Umum, dengan perkara nomor 179/Pid.Sus/2012/PT.MKS bahwa Pengadilan Tinggi Makassar menerima Banding Penuntut Umum dan Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malili. Pada tanggal 23 Oktober 2012, Penuntut Umum kejakasaan Begeri Malili mengajukan Permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung. Kasasi yang diajukan Kejaksaan Negeri Malili di kabulkan oleh Mahkmah Agung, yang dalam pertimbangannya terdapat Perbedaan Pendapat anatara Anggota Hakim, pada Putusannya Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 179/Pid.sus/2012/PT.MKS yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 225/ Pid.B/2011/PN.MII dan menyatakan bahwa Hendra Syamsudin telah terbukti memiliki, menyimpan, menguasai atau mneyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan menghukum Hendra Syamsudin dengan pidana Penjara 4 (empat) tahun dan pidan denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah. 2. Identitas Terdakwa Nama
: HENDRA SYAMSUDIN Bin SYAMSUDIN KILO Alias Hendra
Tempat Lahir
: Makassar
Umur/Tanggal Lahir
: 47 Tahun/ 30 April 1964
Jenis Kelamim
: Laki Laki
Kebangsaan
:Indonesia
Tempat tinggal
:Jalan Letjen Mappondang ( Aspol Mappondang ) no 62 D, Kota Makassar
Agama
:Islam
Pekerjaan
:Wiraswasta
1. Surat Dakwaaan 1) Pertama Bahwa Terdakwa Hendra Syamsuddin Bin Syamsuddin Kilo Alias Hendra pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2011 sekitar jam 19.15 WITA atau setidak- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2011, bertempat di Dusun Mangkulande, Desa Kasi Tuwu, Kec. Mangkutana, Kab. Luwu Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Malili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu sebanyak 1 paket dengan berat 0,4 (nol koma empat) gram, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut: a. Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa Hendra Syamsuddin Bin Syamsuddin Kilo Alias Hendra bersama dengan saksi R. Ali Mujtahid Bin Raden Suwanta Alias Mumu dan saksi Aji Bin Dg. Massa berangkat dari Makassar menuju Sulawesi Selatan dengan menggunakan sebuah mobil Toyota Kijang DD 241 OB yang dikemudikan oleh Terdakwa kemudian sesampainya di daerah Kangkutana Petugas Kepolisian Polres Luwu Timur memberhentikan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut kemudian petugas kepolisian memeriksa kelengkapan kendaraan Toyota Kijang tersebut lalu petugas menggeledah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket shabushabu dari saku celana Terdakwa kemudian Terdakwa di bawa ke kantor Polres Luwu Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut b. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Forensik Polri cabang Makassar Nomor Lab: 1137/KNF/X/2011, tanggal 14 Oktober 2011 yang dibuat oleh Dra. Sugiharti, Faizal Rachmad, ST, Hasura Mulyani, Amd dan Arianata Vira Testiani, S.Si, masing-masing sebagai pemeriksa terhadap barang bukti dari Kepolisian Resor Luwu Timur berupa:
1) 1 (satu) sachet Plastik bening berisikan kristal bening dengan berat
netto
seluruhnya 0,1332 gram (nol koma satu tiga tiga dua gram) milik tersangka Hendra Syamsuddin berteman; 2) 1 (satu) botol berisi urine dan 1 (satu) botol berisi darah milik Hendra Syamsuddin; 3) 1 (satu) botol berisi urine dan 1 (satu) botol berisi darah milik Ajis Bin Dg. Massa; 4) 1 (satu) botol berisi urine dan 1 (satu) botol berisi darah milik R. Ali Mujtahid Bin Raden Suwanta Alias Mumu
Dengan hasil pemeriksaan (1) Barang bukti kristal bening milik Hendra Syamsuddin berteman melalui pemeriksaan uji Marquis dengan hasil pemeriksaan positif dan melalui pemeriksaan Khromatografi Lapis Tipis (KLT) dengan hasil pemeriksaan positif Metamfetamina; (2) Barang bukti urine dan darah Hendra Syamsuddin melalui pemeriksaan Khromatografi Lapis Tipis (KLT) dengan hasil pemeriksaan negatif; (3) Barang bukti urine dan darah Ajis Bin Dg. Massa melalui pemeriksaan Khromatografi Lapis Tipis (KLT) dengan hasil pemeriksaan negatif; (4) Barang bukti urine dan darah R. Ali Mujtahid Bin Raden Suwanta Alias Mumu melalui pemeriksaan Khromatografi Lapis Tipis (KLT) dengan hasil pemeriksaan Positif Kesimpulan a) Barang bukti kristal bening milik Hendra Syamsuddin berteman, urine dan darah milik R. Ali Mujtahid Bin Raden Suwanta Alias Mumu tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
b)
Barang bukti urine dan darah milik Hendra Syamsuddin serta urine dan darah milik Ajis Bin Dg. Massa tersebut di atas benar tidak mengandung bahan Narkotika; (1)Bahwa narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Terdakwa memiliki narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan diperuntukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan tetapi disalahgunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang- Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 2) Kedua Bahwa Terdakwa Hendra Syamsuddin Bin Syamsuddin Kilo Alias Hendra pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2011 sekitar jam 19.15 WITA atau setidak- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2011, bertempat di Dusun Mangkulande, Desa Kasi Tuwu, Kec. Mangkutana, Kab. Luwu Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Malili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu sebanyak 1 paket dengan berat 0,4 (nol koma empat) gram, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut: a) Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa Hendra Syamsuddin Bin Syamsuddin Kilo Alias Hendra bersama dengan saksi R. Ali Mujtahid Bin Raden Suwanta Alias Mumu dan saksi Aji Bin Dg. Massa berangkat dari Makassar menuju Sulawesi Selatan dengan menggunakan sebuah mobil Toyota Kijang DD 241 OB yang dikemudikan oleh Terdakwa kemudian sesampainya di daerah Kangkutana Petugas Kepolisian Polres Luwu Timur memberhentikan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut kemudian petugas kepolisian memeriksa kelengkapan kendaraan Toyota Kijang tersebut lalu petugas menggeledah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket shabu-shabu dari saku celana Terdakwa kemudian
Terdakwa di bawa ke kantor Polres Luwu Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut b) Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Forensik Polri cabang Makassar Nomor Lab: 1137/KNF/X/2011, tanggal 14 Oktober 2011 yang dibuat oleh Dra. Sugiharti, Faizal Rachmad, ST, Hasura Mulyani, Amd dan Arianata Vira Testiani, S.Si, masing-masing sebagai pemeriksa terhadap barang bukti dari Kepolisian Resor Luwu Timur berupa: (1) 1 (satu) sachet Plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1332 gram (nol koma satu tiga tiga dua gram) milik tersangka Hendra Syamsuddin berteman; (2) 1 (satu) botol berisi urine dan 1 (satu) botol berisi darah milik Hendra Syamsuddin; (3) 1 (satu) botol berisi urine dan 1 (satu) botol berisi darah milik Ajis Bin Dg. Massa; (4) 1 (satu) botol berisi urine dan 1 (satu) botol berisi darah milik R. Ali Mujtahid Bin Raden Suwanta Alias Mumu Dengan hasil pemeriksaan (1) Barang bukti kristal bening milik Hendra Syamsuddin berteman melalui pemeriksaan uji Marquis dengan hasil pemeriksaan positif dan melalui pemeriksaan
Khromatografi
Lapis
Tipis
(KLT)
dengan
hasil
pemeriksaan positif Metamfetamina; (2) Barang bukti urine dan darah Hendra Syamsuddin melalui pemeriksaan Khromatografi Lapis Tipis (KLT) dengan hasil pemeriksaan negatif; (3) Barang bukti urine dan darah Ajis Bin Dg. Massa melalui pemeriksaan Khromatografi Lapis Tipis (KLT) dengan hasil pemeriksaan negatif; (4) Barang bukti urine dan darah R. Ali Mujtahid Bin Raden Suwanta Alias Mumu melalui pemeriksaan Khromatografi Lapis Tipis (KLT) dengan hasil pemeriksaan Positif Kesimpulan (1) Barang bukti kristal bening milik Hendra Syamsuddin berteman, urine dan darah milik R. Ali Mujtahid Bin Raden Suwanta Alias Mumu tersebut
adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; (2) Barang bukti urine dan darah milik Hendra Syamsuddin serta urine dan darah milik Ajis Bin Dg. Massa tersebut di atas benar tidak mengandung bahan Narkotika; a. Bahwa narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Terdakwa memiliki narkotika Golongan I jenis shubu-shabu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan diperuntukan untuk kepentingan
pengembangan
ilmu
pengetahuan
tetapi
disalahgunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang no 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 3). Ketiga Bahwa Terdakwa Hendra Syamsuddin Bin Syamsuddin Kilo Alias Hendra pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2011 sekitar jam 19.15 WITA atau setidak- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2011, bertempat di Dusun Mangkulande, Desa Kasi Tuwu, Kec. Mangkutana, Kab. Luwu Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Malili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu sebanyak 1 paket dengan berat 0,4 (nol koma empat) gram, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut: a)
Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa Hendra Syamsuddin Bin Syamsuddin Kilo Alias Hendra bersama dengan saksi R. Ali Mujtahid Bin Raden Suwanta Alias Mumu dan saksi Aji Bin Dg. Massa berangkat dari Makassar menuju Sulawesi Selatan dengan menggunakan sebuah mobil Toyota Kijang DD 241 OB yang dikemudikan oleh Terdakwa kemudian sesampainya di daerah Kangkutana Petugas Kepolisian Polres Luwu Timur memberhentikan mobil
yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut kemudian petugas kepolisian memeriksa kelengkapan kendaraan Toyota Kijang tersebut lalu petugas menggeledah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket shabu-shabu dari saku celana Terdakwa kemudian Terdakwa di bawa ke kantor Polres Luwu Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut b) Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Forensik Polri cabang Makassar Nomor Lab: 1137/KNF/X/2011, tanggal 14 Oktober 2011 yang dibuat oleh Dra. Sugiharti, Faizal Rachmad, ST, Hasura Mulyani, Amd dan Arianata Vira Testiani, S.Si, masing-masing sebagai pemeriksa terhadap barang bukti dari Kepolisian Resor Luwu Timur berupa: (1)1 (satu) sachet Plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1332 gram (nol koma satu tiga tiga dua gram) milik tersangka Hendra Syamsuddin berteman; (2)1 (satu) botol berisi urine dan 1 (satu) botol berisi darah milik Hendra Syamsuddin; (3)1 (satu) botol berisi urine dan 1 (satu) botol berisi darah milik Ajis Bin Dg. Massa; (4)1 (satu) botol berisi urine dan 1 (satu) botol berisi darah milik R. Ali Mujtahid Bin Raden Suwanta Alias Mumu Dengan hasil pemeriksaan (1) Barang bukti kristal bening milik Hendra Syamsuddin berteman melalui pemeriksaan uji Marquis dengan hasil pemeriksaan positif dan melalui pemeriksaan
Khromatografi
Lapis
Tipis
(KLT)
dengan
hasil
pemeriksaan positif Metamfetamina; (2) Barang bukti urine dan darah Hendra Syamsuddin melalui pemeriksaan Khromatografi Lapis Tipis (KLT) dengan hasil pemeriksaan negatif; (3) Barang bukti urine dan darah Ajis Bin Dg. Massa melalui pemeriksaan Khromatografi Lapis Tipis (KLT) dengan hasil pemeriksaan negatif; (4) Barang bukti urine dan darah R. Ali Mujtahid Bin Raden Suwanta Alias Mumu melalui pemeriksaan Khromatografi Lapis Tipis (KLT) dengan hasil pemeriksaan Positif
Kesimpulan a) Barang bukti kristal bening milik Hendra Syamsuddin berteman, urine dan darah milik R. Ali Mujtahid Bin Raden Suwanta Alias Mumu tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; b) Barang bukti urine dan darah milik Hendra Syamsuddin serta urine dan darah milik Ajis Bin Dg. Massa tersebut di atas benar tidak mengandung bahan Narkotika; (1) Bahwa narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Terdakwa memiliki narkotika Golongan I jenis shubu-shabu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan diperuntukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan tetapi disalahgunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 2. Tuntutan Penuntut Umum Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malili tanggal 29 Maret 2012 sebagai berikut : 1. Menyatakan Terdakwa HENDRA SYAMSUDDIN Bin SYAMSUDDIN KILO Alias HENDRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua kami; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3
(tiga) bulan penjara dikurangkan dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan, serta memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan; 3. Menyatakan barang bukti berupa: • 1 (satu) paket kecil shabu-shabu; • 3 (tiga) buah pipet plastik warna putih; Dirampas untuk dimusnahkan; 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah 3. Putusan Pengadilan Negeri Membaca putusan Pengadilan Negeri Malili No. 225/Pid.B/ 2011/PN.MII. tanggal 17 April 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut : 1.
Menyatakan Terdakwa HENDRA SYAMSUDDIN BIN SYAMSUDDIN KILO ALIAS HENDRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun; 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan; 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 5.
Menetapkan barang bukti berupa: - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu; - 3 (tiga) buah pipet plastik warna putih; Dirampas untuk dimusnahkan; -
1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Nomor Polisi DD 241 OB; Dikembalikan kepada yang berhak melalui Albertus, SH;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah); 4. Putusan Pengadilan Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar No. 179/Pid.Sus/2012/ PT.MKS. tanggal 18 Juni 2012, yang amar lengkapnya sebagai berikut : 1.
Menerima Permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malili tanggal 17 ApriL 2012 Nomor: 225/Pid.B/2011/PN/Mli. Yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebani kepada Terdakwa HENDRA SYAMSUDDIN BIN SYAMSUDDIN KILO ALIAS HENDRA untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); 5.
Alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi Penuntut Umum Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut : A. Suatu Peraturan Hukum Tidak Diterapkan atau Diterapkan Tidak Sebagaimana mestinya: a.
Melanggar Pasal 187 KUHAP ; Bahwa Pasal 185 KUHAP berbunyi “Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 Ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah: 1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterengannya itu; 2) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundangan-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksanan yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan; 3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya; 4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubunganya dengan isi dari alat pembuktian yang lain; Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim pengadilan Tinggi telah mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili termasuk dalam pertimbangannya dalam halaman 16 Alenia kedua yang mengatakan bahwa “menimbang bahwa terhadap hasil pemeriksaan urine dan darah Terdakwa yang negatif pada hakikatnya tidak ada yang dapat menjadi apakah urine dan darah yang diperiksa tersebut adalah benar urine dan darah milik Terdakwa atau tertukar
dengan yang lain karena berdasarkan test urine dan darah tersebut yang hasilnya positif mengandung metamfetamina justru adalah saksi R. Ali Mujthid Bin Raden Suwanta Als Mumu yang tidak diproses hukum lebih lanjut telah keliru karena alat bukti surat yang dihadapkan oleh Penuntut Umum adalah Berita Acara Pemerikasaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Forensik Polri cabang Makassar Nomor Lab : 1137/KNF/X/2011, tanggal 14 Oktober 2011 yang dibuat oleh Dra. Sugiharti, Faizal Rachmad, ST, Hasura Mulyani, Amd dan Arianata Vira Testiani, S.Si, masing-masing sebagai pemeriksa yang dibuat dibawah sumpah jabatan, sehingga surat berita Acara tersebut sudah memenuhi Kriteria Pasal 187 KUHAP tersebut di atas, tapi Majelis Hakim dengan entengnya mengatakan bahwa hasil tes urine tersebut tidak ada yang dapat menjamin apakah urine dan darah tersebut adalah milik Terdakwa seakan-akan Majelis Hakim sudah meragukan suatu Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dibawah sumpah jabatan; Oleh karena Judex Facti tidak menerapkan peraturan hukum yakni melanggar Pasal 187 KUHAP, maka Pertimbangan Judex Facti adalah salah; b. Melanggar Pasal 185 Ayat (4) KUHAP ; Bahwa Pasal 185 Ayat (4) KUHAP berbunyi “Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu”; Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili yang telah diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah keliru karena tidak mempertimbangkan keterangan saksi Toufik, saksi Ardianto Saksi R. Ali Mujtahid Bin Raden Suwanta dan Saksi Ajis Dg. Massa Saksi Upendi kira dan Saksi Takdir A.N dibawah sumpah intinya para saksi menerangkan bahwa para saksi hanya mengetahui, dan melihat langsung pada saat kejadian yakni Terdakwa menyimpan, menguasai dan memiliki 1 (satu) paket shabu-shabu, tidak pernah ada seorang saksi pun yang mengatakan bahwa pernah melihat Terdakwa memakai shabu-shabu tersebut;
Dengan demikian Judex Facti telah nyata-nyata melanggar Pasal 185 ayat (4) KUHAP yang berbunyi “keterangan beberapa saksi yang berdiri sendirisendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian ataukeadaan tertentu”; Oleh karena Judex Facti tidak menerapkan peraturan hukum yakni melanggar Pasal 185 ayat (4) KUHAP, maka Pertimbangan Hukum yang dilakukan Judex Facti adalah salah c. Melanggar ketentuan Pasal 188 ayat (2) KUHAP Melanggar ketentuan Pasal 188 ayat (2) KUHAP; Bahwa menurut Pasal 188 ayat (2) KUHAP berbunyi “Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari : 1) Keterangan Saksi 2) Surat 3) Keterangan Terdakwa Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili yang telah diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah keliru karena dalam penilaian alat bukti petunjuk dimana keterangan saksi Toufik, saksi Ardianto Saksi R. Ali Mujtahid Bin Raden Suwanta dan Saksi Ajis Dg Massa Saksi Upendi kira dan Saksi Takdir A.N dibawah sumpah intinya para saksi menerangkan bahwa para saksi hanya mengetahui, dan melihat langsung pada saat kejadian yakni Terdakwa menyimpan, menguasai dan memiliki 1 (satu) paket shabu-shabu, tidak pernah ada seorang saksi pun yang mengatakan bahwa pernah melihat Terdakwa memakai shabu-shabu tersebut, dan adanya persesuaian dengan alat bukti Surat yakni Berita Acara pemeriksaan dari Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Forensik Polri cabang Makassar dan keterangan Terdakwa yang mengatakan bahwa benar barang bukti shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan pada saat ditangkap berada di dalam saku celana yang dikenakan oleh Terdakwa, tetapi Majelis hakim dalam membentuk suatu petunjuk mengatakan bahwa Terdakwa adalah pemakain tidak masuk diakal sementara dari keterangan saksi-saksi tidak ada yang memberikan
keterangan tersebut, apalagi Majelis Hakim tidak mempercayai keabsahan dari bukti surat Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Forensik oleh karena Judex Facti tidak menerapkan peraturan hukum yakni melanggar Pasal 188 Ayat (2) KUHAP, maka Pertimbangan Hukum yang dilakukan Judex Facti adalah salah; d. Melanggar ketentuan Pasal 189 ayat (4) KUHAP; Bahwa menurut Pasal 189 ayat (4) KUHAP berbunyi “Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain”; Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili yang telah diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah keliru karena dalam penilaian alat bukti petunjuk dimana keterangan saksi Toufik, saksi Ardianto Saksi R. Ali Mujtahid Bin Raden Suwanta dan Saksi Ajis Dg Massa Saksi Upendi kira dan Saksi Takdir A.N dibawah sumpah intinya para saksi menerangkan bahwa para saksi hanya mengetahui, dan melihat langsung pada saat kejadian yakni Terdakwa menyimpan, menguasai dan memiliki 1 (satu) paket shabu-shabu, tidak pernah ada seorang saksi pun yang mengatakan bahwa pernah melihat Terdakwa memakai shabu-shabu tersebut, dan adanya persesuaian dengan alat bukti Surat yakni Berita Acara pemeriksaan dari Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Forensik Polri cabang Makassar dan keterangan Terdakwa yang mengatakan bahwa benar barang bukti shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan pada saat ditangkap berada di dalam saku celana yang dikenakan oleh Terdakwa, tetapi Majelis hakim dalam hanya mempertimbangkan keterangan dari Terdakwa saja tidak disertai alat bukti lain sedangkan alat bukti lain selama persidangan tidak ada yang mendukung keterangan Terdakwa sebagai pemakai Narkotika, tetapi semua saksi, surat serta petunjuk jelas bahwa Terdakwa telah menyimpan, menguasai dan memiliki 1 (satu) paket shabushabu di dalam saku celananya pada saat ditangkap.; Oleh karena Judex Facti tidak menerapkan peraturan hukum yakni melanggar Pasal 189 ayat (4) KUHAP, maka Pertimbangan Hukum yang dilakukan Judex Facti adalah salah; e. Melanggar ketentuan Pasal 183 KUHAP
Bahwa menurut Pasal 183 KUHAP berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”; Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili yang telah diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah keliru dengan mengatakan bahwa Terdakwa sebagai pemakai Narkotika karena Hakim tidak didukung minimal dua alat bukti sedangkan alat bukti yang dihadirkan dipersidangan oleh Penuntut Umum adalah keterangan saksi Toufik, saksi Ardianto Saksi R. Ali Mujtahid Bin Raden Suwanta dan Saksi Ajis Dg. Massa Saksi Upendi kira dan Saksi Takdir A.N dibawah sumpah intinya para saksi menerangkan bahwa para saksi hanya mengetahui, dan melihat langsung pada saat kejadian yakni Terdakwa menyimpan, menguasai dan memiliki 1 (satu) paket shabu-shabu, tidak pernah ada seorang saksi pun yang mengatakan bahwa pernah Kriminalistik dari Pusat Forensik Polri cabang Makassar dan keterangan Terdakwa yang mengatakan bahwa benar barang bukti shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan pada saat ditangkap berada di dalam saku celana yang dikenakan oleh Terdakwa; Oleh karena Judex Facti tidak menerapkan peraturan hukum yakni melanggar Pasal 183 KUHAP, maka Pertimbangan Hukum yang dilakukap Judex Facti adalah salah 6. Pertimbangan Hakim Kasasi Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan, alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHAP. Putusan Pengadilan Negeri Malili tanggal 17 April 2012 yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 18 Juni 2012 telah salah menerapkan hukum yang menyatakan bahwa Terdakwa melanggar Pasal 127 Ayat (1) a UU No. 35 Tahun 2009, menyatakan pengguna shabu-shabu untuk diri sendiri; Bahwa Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi menyimpulkan demikian karena didapat pada diri Terdakwa 1 (satu) paket shabu-shabu netto 0,1332 gram, Terdakwa menceritakan shabu-shabu tersebut pemberian temannya di Makassar dan shabu-shabu tersebut sisa, telah dihisapnya sebelum ke daerah Kangkutana dan ternyata tidak ada fakta-
fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa bersama teman-temannya mengisap shabu-shabu tersebut untuk diri sendiri; Bahwa pernyataan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tersebut hanya rekarekaan saja karena kualitas dan kuantitas hanya 0,1332 gram, maka disimpulkan bahwa shabu-shabu tersebut adalah sisa di pakai sendiri, sehingga terbuktilah dakwaan Pasal 127 Ayat (1) a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tersebut; Bahwa Mahkamah Agung berpendapat, benar Terdakwa terkena dakwaan alternatif ke-II yang sesuai dengan Terdakwa dimana hasil pemeriksaan tes urin dan tes darah Terdakwa ternyata Terdakwa tidak mengandung metamfetamina, oleh karenannya paling sesuai adalah dakwaan alternatif II yaitu menguasai narkotika tanpa izin dari yang berwenang, apakah barang tersebut akan juga diedarkan oleh Terdakwa atau belum dapat diprediksi akan hal tersebut; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 179/Pid.Sus/2012/PT.MKS. tanggal 18
Juni
2012
yang
menguatkan
putusan
Pengadilan
Negeri
Malili
No.
225/
Pid.B/2011/PN.MII. tanggal 17 April 2012, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusannya sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini; Menimbang,
bahwa
sebelum
menjatuhkan
pidana
Mahkamah
Agung
mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ; Hal-hal yang memberatkan : • Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan peredaran gelap Narkotika; Hal-hal yang meringankan : • Terdakwa menyesali perbuatannya; • Terdakwa mengakui terus terang; • Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya; • Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan; • Terdakwa belum pernah dihukum; Menimbang, bahwa Hakim Anggota I berbeda pendapat yakni dengan alasan sebagai berikut :
akan
Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika Gol. I, melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dengan alasan : 1. Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, disebabkan karena tujuan Terdakwa memiliki, menguasai narkotika jenis shabu adalah semata-mata untuk digunakan Terdakwa secara melawan hak atau melawan hukum; 2.
Bahwa sebelum Terdakwa berangkat ke Sulawesi Tengah bersama dengan rekannya, untuk mengambil sampel tanah, Terdakwa telah menggunakan sendiri narkotika. Namun hasil pemeriksaan Laboratorium urin Terdakwa dinyatakan negatif; Sedangkan rekan yang ikut bersama Terdakwa yaitu saksi R. Ali Mujtahid bin Raden Suwanta dinyatakan positif, padahal dia sama sekali tidak menggunakan narkotika Namun hasil pemeriksaan Laboratorium urin Terdakwa dinyatakan negative
Sedangkan rekan yang ikut bersama Terdakwa yaitu saksi R. Ali Mujtahid bin Raden Suwanta dinyatakan positif, padahal dia sama sekali tidak menggunakan narkotika sebelum berangkat bersama Terdakwa. Demikian halnya dengan saksi Ajis bin Dg. Massa, tidak menggunakan narkotika, tentu telah sesuai dengan hasil pemeriksaan Lab. Yang menunjukkan negatif; 3.
Bahwa permasalahan yang terjadi dalam perkara a quo adalah Terdakwa menggunakan namun hasil pemeriksaan urine negatif sebaliknya saksi R. Ali tidak memakai narkotika hasil pemeriksaan urine positif. Hal ini bisa disebabkan karena alat yang digunakan tidak akurat/tidak canggih, bisa juga Terdakwa memakai penawar untuk mempercepat narkotika keluar dalam urine, bisa juga karena urine Terdakwa bisa bertukar dengan urine saksi R. Ali. Bisa juga disebabkan karena jangka waktu masa pengendapan narkotika dalam tubuh Terdakwa sudah melewati batas waktu 3 kali 24 jam untuk urine sedangkan untuk darah 4 kali 24 jam. Apabila batas waktu tersebut lewat maka Terdakwa meskipun menggunakan sebelum berangkat hasilnya pasti negatif;
4. Narkotika sebanyak 0,1332 gram yang ditangkap petugas pada tanggal 08 Oktober 2011 bertempat di Dusun Mangkulende, Kec. Mangkutana, Kab. Luwu Timur adalah merupakan sisa shabu yang sudah dipakai Terdakwa danjumlahnya sangat sedikit 5. Berdasarkan fakta hukum persidangan tersebut, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa melanggar Pasal 127Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan maupun ditingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa; Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan; 7.
AMAR PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG Putusan Mahkamah Agung Nomor 161K/Pid.sus/2014 MENGADILI Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/ PENUNTUT UMUM
pada KEJAKSAAN NEGERI MALILI tersebut; Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 179/Pid.Sus/ 2012/ PT.MKS. tanggal 18 Juni 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malili No. 225/Pid.B/2011/PN.MII. tanggal 17 April 2012; MENGADILI SENDIRI 1. Menyatakan Terdakwa HENDRA SYAMSUDDIN Bin SYAMSUDDIN KILO Als HENDRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”; 2.
Menjatuhkan
pidana
terhadap
Terdakwa
HENDRA
SYAMSUDDIN
Bin
SYAMSUDDIN KILO Als HENDRA tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun ; 3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ; 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ; 5. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; 6.
Menetapkan barang bukti berupa : a. 1 (satu) paket kecil shabu-shabu; b. 3 (tiga) buah pipet plastic warna putih; Dirampas untuk dimusnahkan; c. 1 (satu) unit mobil kijang warna hitam No. Polisi DD 241 OB; Dikembalikan kepada yang berhak melalui Albertus, S.H.; Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;
B. Pembahasan 1) Kesesuaian Alasan Permohonan Kasasi Penuntut Umum atas Dasar Kesalahan Pertimbangan Hakim dalam penentuan Tindak Pidana Narkotika terhadap Terdakwa dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP Kasasi merupakan hak yang diberikan kepada terdakwa maupun kepada penuntut umum. Tergantung padamereka unruk mempergunakan hak tersebut. Seandainya mereka dapat menerima putusan yang dijatuhkan , dapat mengesampingkan hak itu, tetapi apabila keberatan atas putusan yang diambil, dapat mempergunakan hak untuk mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung ( Yahya Harahap, 2008: 537 ).
Pasal 244 KUHAP menegaskan “Terhadap putusan perkara Pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan Kasasi kepada Mahkamah Agung”. Jadi, pasal tersebut menyatakan bahwa semua putusan perkara Pidana yang telah diputus oleh pengadilan tingkat akhir selain Mahkamah Agung dapat dimintakan permohonan Kasasi oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa di Mahkamah Agung, dengan syarat dan ketentuan yang sudah diatur dalam Undang-undang. Pihak yang berhak mengajukan Permohonan Kasasi adalah Terdakwa dan Penuntut Umum, mereka berhak mengajukan Kasasi baik “sendiri-sendiri” maupun secara bersamaan ( Yahya Harahap,2008: 548 ). Permohonan pemeriksaan Kasasi diajukan kepada Panitera pengadilan yang memetus perkaranya pada tingkat pertama. Upaya Kasasi sebagai langkah terahkir para pencari keadilan setelah melalui proses peradilan di tingkat Pengdilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Upaya Kasasi bertujuan untuk ( Yahya Harahap. 2008: 539 ) 1. Koreksi terhadap kesalah Putusan Pengadilan Bawahan Berarti tujuan Kasasi untuk memperbaiki dan meluruskan kesalahan penerapan hukum, agar hukum benar-benar diterapkan sebagaimana mestinya serta apakah cara mengadili perkara benar-benar dilakukan meneurut ketentuan Undangundang 2. Menciptakan dan membentuk Hukum Baru Selain koreksi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, Kasasi juga bertujuan untuk menciptakan “Hukum baru” dalam bentuk yurisprudensi 3. Pengawasan terciptanya keseragamna penerapan Hukum Kasasi bertujuan untuk mewujudkan kesadaran “keseragaman” penerapan hukum atau unified legal frame work dan unified legal opinion . dengan adanya putusan kasasi yang mencipta yurisprudensi, akan mengarahkan keseragaman pandangan dan titk tolak penerapan hukum, serta dapat menghindari kesewenang dan penyalahgunaan jabatan oleh para hakim yang tergoda dalam memanfaatkan kebebasan kedudukan yang dimilikinya.
Sejalan dengan tujuan Kasasi, KUHAP mengatur secara tegas mengenai alasan-alasan yang dapat digunakan pemohon Kasasi untuk mengajukan Kasasi, dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP mengatur alasan Kasasi yang dapat diperiksa oleh Mahkamah Agung : a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undangundang c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya Ketiga alasan yang diatur di KUHAP tersebut, membatasi wewenang Mahkamah Agung untuk memeriksa Permohonan Kasasi yang tidak sesuai dengan tiga Alasan Kasasi yang tidak sesuai dengan Undang-undang. Dalam Kasus yang diteliti oleh Penulis,
putusan Mahkamah Agung Nomor 161
K/Pid.Sus/2014, permohonan Kasasi diajukan oleh Penuntut Umum, dengan alasan bahwa Hakim Pengadilan Negeri Malili dengan Nomor perkara 225/Pid.B/2011/Pn. Mli salah menerapkan hukum atau hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya.Hakim dianggap oleh penuntut umum tidak mematuhi ketentuan KUHAP yaitu Pasal 187 KUHAP, Pasal 185 ayat (4) KUHAP, Pasal 188 ayat( 2) KUHAP, Pasal 188 ayat (4) KUHAP serta Pasal 183 KUHAP Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Malili, dianggap keliru oleh Penuntut Umum,Sehingga Penuntut Umum mengajukan Permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung, Alasan yang digunakan untuk menguatkan Hakim salah menerapkan Hukum atau hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya sebagai berikut : 1) Melanggar Pasal 187 KUHAP, Bukti Surat Nomor Lab 1137/KNF/X/2011 tanggal 14 Oktober 2011, yang dibuat oleh Dra. Sugiharti, Faizal Racmad, ST, Hasura Mulyani, Amd dan Arianata Vira Testiani, S.Si masing-masing berperan sebagai pemeriksa dan dibuat dibawah sumpah jabatan. Alat Bukti tersebut digunakan untuk menguatkan dakwaan, tapi hakim malah menganggap bahwa alat bukti surat yang dihadirkan dipersidangan tidak dapat menjamin apakah benar urine dan darah tersebut adalah milik terdakwa, sehingga dalam pertimbangannya Hakim tidak tidak menerapkan pasal 187 KUHAP.
2) Melanggar Pasal 185 ayat 4 KUHAP Hakim Pengadilan Negeri Malili dianggap melanggar pasal 185 KUHAP karena dalam pertimbangannya Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi Toufik, Saksi Ardianto, Saksi R . Ali Mutjahid Bin Raden Suwanta dan Saksi Ajis Dg. Massa, Saksi Upendi Kira dan Saksi Takdir A.N, yang sudah disumpah dan menerangkan bahwa saksi hanya mengetahui, dan melihat langsung pada saat kejadian, Terdakwa Hendra Syamsudin menympan, menguasai dan memeliki 1 (Satu) peket Shabu-shabu, dan tidak pernah melihat terdakwa memakai Shabushabu. Tapi majelis Hakimpengadilan Negeri tidak mempertimbangkan kesaksian para saksi, padahal para saksi merupakan alat bukti yang sah 3) Melanggar Pasal 188 ayat 2 KUHAP Hakim Pengadilan Negeri Malili dianggap melamggar Pasal 188 KUHAP karena dalam pertimbangannya, hakim telah keliru menilai sebuah alat bukti petunjuk. Dimana kesaksian yang tidak dipertimbangkan oleh Hakim menyatakan bahwa Terdakwa Hendra Syamsudin tidak pernah memakai Shabu-shabu dan hanya menguasai, serta Bukti surat
Berita Acara Pemeriksaan dari Laboratorium
Forensik menyatakan bahwa Shabu shabu ditemukan disaku celana Terdakwa dan benar shabu-shabu tersebut milik terdakwa, tapi Majelis Hakim membentuk Petunjuk, dan menyatakan bahwa Terdakwa adalah pemakai, hal itu tidak sesuai dengan fakta fakta yang dihadirkan dipersidangan 4) Melanggar ketentuan Pasal 189 ayat (4 ) KUHAP Hakim dianggap melanggar ketentuan pasal 189 ayat (4) KUHAP tersbeut karena dalam pertimbangannya Hakim hanya mempertimbangkan kesaksian dari Terdakwa saja, dan tidak memperhitungkan alat bukti lain yang dihadirkan dipersidangan, padahal secara jelas pasal 189 ayat (4) KUHAP tersebut menyatakan bahwa keterangan saja tidak cukup untuk membuktikkan bahwa ia benar – benar bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan.. 5) Melanggar ketentuan Pasal 183 KUHAP Hakim dianggap salah melanggar Pasal 183 KUHAP , karena dalam pertimbangannya hakim memutus Terdakwa sebagai pemakai Narkotika, padahal secara jelas tidak ada alat bukti yang mendukung bahwa Terdakwa adalah
pemakai Shabu-shabu, karena bukti surat membuktikan negative sebagai pengguna, dan para saksi menyatakan Terdakwa tidak memakai Shabu-shabu. Jika melihat alasan Kasasi yang diberikan oleh Penuntut Umum, maka alasan Kasasi Penuntut Umum tersebut, mempunyai dasar yang kuat untuk dikabulkan oleh Hakim Mahkamah Agung dengan alasan : a) Dalam Alasan Kasasi Penutut Umum, menyatakan bahwa Hakim dengan entengnya meragukan surat Berita acara yang dibuat dibawah sumpah jabatan. Pasal 187 KUHAP , surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut Undang-Undang ialah surat yang dikuatkan dengan sumpah. Meskipun KUHAP tidak menagtur ketentuan yang khusus mengenai alat bukti surat. Menilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti surat dapat ditinjau segi teori dan menghubungkanya dengan teori Pembuktian yang diatur dalam KUHAP. Disini jelas meskipun Kekuatan Alat Bukti Surat tidak diatu dalam KUHAP, tapi jika ditinjau dari Segi Formal, surat yang digunakan Penuntut Umum dalam Kasus Terdakwa Hendra Syamsudin adalah bernilai “sempurna” karena sudah sesuai dengan pasal 187 KUHAP. Ditinjau dari Segi Materill menggunakan Asas Minimum Pembuktian, Surat yang dihadirkan oleh Penuntut Umum tidak berdiri sendiri, Alat Bukti Surat tersebut, didukung oleh alat bukti lain yang pada dasaranya “berbicara” sama, yaitu menerangkan Bahwa Terdakwa Hendra Syamsudin tidak menggunakan Shabu-shabu. b) Alasan Kedua Penuntut Umum menyatakan hakim melanggar Pasal 185 ayat (4) KUHAP. Dalam pertimbanganya Hakim Pengadilan Negeri Malili tidak mempertimbangkan keterangan saksi Toufik, saksi R Ali Mutjahid, saksi Ajis, Saksi Upendi dan Saksi Takdir, yang sudah memberikan keterangan dibawah sumpah, dan berdasarkan alasan Kasasi Penuntut umum, para saksi tersebut menerangkan bahwa Terdakwa tidak memakai Shabu-shabu. Seharusnya hakim mempertimbangkan kesaksian dari para saksi tersebut, karena kesaksian mereka saling berhubungan. Keterangan beberapa orang saksi baru dapat dinilai sebagai alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian apabila keterangan beberapa saksi tersebut saling serta
saling menguatkan tentang kebenaran terhadap suatu keadaan ( Yahya Harahap, 2008: 290 ) c) Penuntut Umum menganggap Hakim Pengadilan Negeri Malili yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar, melanggar Pasal 188 ayat (2) KUHAP karena Hakim membentuk suatu petunjuka yang mengatakan bahwa Terdakwa adalah pemakai Shabu-shabu, padahal secara jelas dari keterangan saksi-saksi menyatakan bahwa Terdakwa bukan pemakai dan dari Hasil pemeriksaan Laboratorium yang keabsahannya tidak dipercaya oleh hakim juga mengatakan demikian. Pasal tersebut menyatakan bahwa Petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan
keterangan Terdakwa. Nilai bukti Petunjuk dalam penerapan
dipengadilan memang sulit untuk menerapkannya, kekurang hati-hatian mempergunakannya
menyebabkan
putusan
yang
bersangkutan
bisa
mengambang pertimbangannya, akibatnya putusan tersebut lebih dekat dengan sifat penerapan hukum secara sewenang-wenang, malah cenderung subyektif dan berlebihan. Untuk menghidari hal tersebut, sebaiknya hakim lebih arif dan bijaksana serta harus lebih dulu mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesakmaan berdasarkan hati nuraninya.( Yahya Harahap, 2008: 312) . Alat bukti petunjuk tidak dapat berdiri sendiri membuktikan kesalah terdakwa, dia tetap terikat kepada prinsip batas minimum pembuktian . Oleh karena itu agar petunjuk mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup, harus didukung sekurang kurangnya satu alat bukti lain.Petunjuk bukanlah alat bukti mandiri, namun merupakan alat bukti sekunder yang diperoleh dari alat bukti primer, dalam hal ini adalah keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa( Eddy O.S , Hiariej, 2012;109 ). Hakim Pengadilan Negeri Malili sudah salah menyatakan Terdakwa bersalah mengkonsumsi Shabu-shabu, karena tidak ada satu alat bukti apapun yang menyatakan terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu. Hal tersebut menunjukan kesewenang-wenangan Hakim dalam meberikan Putusan dan terlalu subyektif.
d) Hakim melanggar ketentuan pasal 189 ayat (4) KUHAP, karena memutus bersalah Terdakwa hanya mendengar Keteranga dari Terdakwa saja. Secara jelas Pasal 189 ayat (4) KUHAP, menyatakan bahwa keterangan terdakwa saja tidak cukup menyatakan terdakwa bersalah atas perbuatannya.Hal ini menunjukanbahwa Hakim sudah melanggar ketentuan pasal 189 ayat (4) KUHAP. Menurut Yahya Harahap dalam bukunya menyatakan bahwa, jika keterangan Terdakwa dijadikan alat bukti yang mengkikat dan menentukan maka akan banyak penyelewengan hukum dalam bentuk menjatuhkan pidana kepada orang yang bukan pelaku tindak Pidana ( 2008: 322). Oleh sebab itu KUHAP mengatur keterangan terdakwa saja tidak bisa membuat orang tersebut dinyatakan bersalah, dan harus menggunakan bukti lain. e) Hakim melanggar pasal 183 KUHAP karena hakim menyatakan terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tidak didukung
2 alat bukti yang kuat,
berdasarkan
bukti
alasan
Penuntut
Umum,
alat
yang dihadirkan
dipersidangan tidak ada yang menyatakan bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu, dan hanya menguasai, memiliki dan menyimpan.Jika hakim memutus Terdakwa tidak berdasarkan 2 alat bukti yang kuat, berati hakim sudah salah melanggar ketentuan pasal 183 KUHAP. Indonesia yang menganut sistem pembuktian Negatif, yang berarti hakim dalam menyatakan salah tidaknya terdakwa harus terikat pada alat bukti yang sudah dicantumkan dalam Undang-undang dan keyakinan hakim itu sendiri. Berdasarkan hal yang sudah diuraikan penulis terhadap, alasan Kasasi Penuntut Umum, yang dikaitkan dengan teori hukum yang ada di Indonesia, Jelas bahwa alasan Kasasi yang digunakan Penuntut Umum untuk mengajukan Kasasi sudah memenuhi syarat Materill Pasal 253 ayat (1) KUHAP, khususnya pada huruf pertama ayat (1), yaitu apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau hukum tidak diterapkan sebagaimanana mestinya, hal tersebut terbukti dari uraian alasan Penuntut Umum secara Argumentatif-Yuridis, guna dapat membuktikan adanya kesalahan penerapan Hukum, yang menjadi dasar putusan tersebut. Hal tersebut sesuai dengan Tujuan Utama dari Kasasi untuk Koreksi terhadap putusan pengadilan yang berarti Kasasi untuk memperbaiki dan meluruskan kesalahan penerapan hukum, agar hukum benar-benar
diterapkan sebagaimana mestinya serta apakah cara mengadili perkara benar-benar dilakukan menurut ketentuan Undang-undang. 2. Kesesuaian Alasan Perbedaan Pendapat Penilaian Majelis
Hakim atas dasar
permohonan Kasasi Penuntut Umum dengan KUHAP Perkara Pidana yang sudah diproses di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung, akan berahkir ketika Hakim sudah membacakan Putusan terhadap Perkara Pidana tersebut. Putusan Pengadilan merupakan Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal yang diatur dalam Undang-undang. Pasal 182 ayat (6) KUHAP, mengatur mengenai musyawarah antar majelis hakim sebelum menentukan suatu putusan terhadap perkara yang ditangani.Musyawarah didasarkan pada surat dakwaan dari penuntut Umum dan semua fakta yang ada di Persidangan. Pasal 182 ayat (5) KUHAP mengatur mengenai tata urutan pemeberian pendapat disertai alasan, Hakim anggota diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya,kemudian disusul pendapat Hakim Ketua. Musyawarah dilakukan majelis Hakim, bertujuan untuk mencari keselarasan antar Majelis Hakim dalam memberikan Putusan Terhadap perkara yang sudah sampai proses Putusan. Tidak selalu Musyawarah antar Majelis Hakim berjalan mulus, tidak semua Hakim mempunyai pendapat yang sama atas perkara yang akan diputus, Perbedaan Pendapat menjadi hal yang lumrah ketika musyawarah antar Majelis Hakim. Esensi Perbedaan Pendapat Hakim atau dissenting opinion adalah penolakan anggota majelis ( Minoritas) terhadap putusan ( yang disepakati ) ( Bagir Manan, 2006: 14 ), Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 14 menyatakan bahwa: 1). Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wahib dimuat dalam putusan 2).
Dalam
sidang
permusyawaratan,
setiap
hakim
wajib
menyampaikan
pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan 3). Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan
4). Ketentuan lebih lanjut mengenai sidang permusyawaratn sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Jelas bahwa, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, mengatur secara jelas mengenai jika tidak terjadi Mufakat bulat ketika dalam Permusyawarahan Majelis Hakim, dan jika terjadi Perebedaan Pendapat anatar Majelis Hakim maka Perbedaan Pendapat tersebut harus dimuat dalam putusan. Namun secara lebih jelas, pada ayat (4) Pasal 14 Undang-undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menjelasakan bahwa ketentuan mengenai ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung.Berarti, terdapat peraturan khusus mengenai Mufakat yang tidak mencapai kesepakatan dan terjadi perbedaan Pendapat. Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung menjelaskan bahwa dalam sidang permusyawaratan hakim agung wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan
dari
putusan,
kemudian
dijelaskan
kembali
bahwa
dalam
sidang
permusyawaratan jika tidak dicapai mufakat bulat dan terjadi perbedaan pendapat hakim agung maka perbedaan pendapat tersebut harus dicantumkan kedalam putusan. Mahkamah Agung kemudian mengeluarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 213/KMA/VII/2014 Romawi VI angka 8 yang berbunyi “Kesepakatan Rapat Pleno Kamar yang membahas substansi suatu perkara tidak mengikat. Majelis Hakim dalam memutus Perkara. Apabila tetap terdapat perbeaan pendapat setelah Rapat Pleno Kamar, maka perkara diputus dengan mencantumkan Dissenting Opinion”. Penerapan Sistem Kamar di Mahkamah Agung dilaksanakan sejak 19 September 2011 berdasarkan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 142/KMA/SK/IX/2011 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar di Mahkamah Agung. Sistem kamar ini bertujuan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan Mahkamah Agung, Meningkatkan Profesionalitas Hakim Agung, Mempercepat penyelesaian Proses berpekara. Dalam Draft Pidato Ketua Mahkamah Agung, pada pembukaan Rapat Kerja Nasional tahun 2012 menyinggung mengenai Hasil Rapat Pleno Hakim ,menyatakan bahwa
Masalah Kemandirian Hakim tidak bisa dikesampingkan,
sehingga sifat kepatuhan majelis Hakim terhadap hasil keptusan Pleno adalah bersifat selektif,
dlam aturan sistem kamar ini disebutkan bahwa Putusan Rapat Pleno Perkara sedapatdapatnya ditaati oleh majelis hakim. Tentunya jalan seperti dissenting Opinion sesuai pasal 30 ayat (2) Undang-undang Mahkamah Agung masih bisa ditempuh oleh salah seorang hakim yang tidak setuju terhadap hasil putusan Rapat Pleno Perkara. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 161 K/Pid.Sus/ 2014, putusan diberikan dengan pencantuman Perbedaan Pendapat pada pertimbangannya, dan Kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Dalam Pertimbangannya seperti berikut: Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan, alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHAP. Putusan Pengadilan Negeri Malili tanggal 17 April 2012 yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 18 Juni 2012 telah salah menerapkan hukum yang menyatakan bahwa Terdakwa melanggar Pasal 127 Ayat (1) a UU No. 35 Tahun 2009, menyatakan pengguna shabu-shabu untuk diri sendiri; Bahwa Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi menyimpulkan demikian karena didapat pada diri Terdakwa 1 (satu) paket shabu-shabu netto 0,1332 gram, Terdakwa menceritakan shabu-shabu tersebut pemberian temannya di Makassar dan shabu-shabu tersebut sisa, telah dihisapnya sebelum ke daerah Kangkutana dan ternyata tidak ada fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa bersama teman-temannya mengisap shabu-shabu tersebut untuk diri sendiri; Bahwa pernyataan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tersebut hanya reka-rekaan saja karena kualitas dan kuantitas hanya 0,1332 gram, maka disimpulkan bahwa shabu-shabu tersebut adalah sisa di pakai sendiri, sehingga terbuktilah dakwaan Pasal 127 Ayat (1) a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tersebut; Bahwa Mahkamah Agung berpendapat, benar Terdakwa terkena dakwaan alternatif ke-II yang sesuai dengan Terdakwa dimana hasil pemeriksaan tes urin dan tes darah Terdakwa ternyata Terdakwa tidak mengandung metamfetamina, oleh karenannya paling sesuai adalah dakwaan alternatif II yaitu menguasai narkotika tanpa izin dari yang berwenang, apakah
barang tersebut akan juga diedarkan oleh Terdakwa atau belum dapat diprediksi akan hal tersebut; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 179/Pid.Sus/2012/PT.MKS. tanggal 18 Juni 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malili No. 225/ Pid.B/2011/PN.MII. tanggal 17 April 2012, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusannya sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini; Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ; Hal-hal yang memberatkan : • Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan peredaran gelap Narkotika; Hal-hal yang meringankan : • Terdakwa menyesali perbuatannya; • Terdakwa mengakui terus terang; • Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya; • Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan; • Terdakwa belum pernah dihukum; Menimbang, bahwa Hakim Anggota I berbeda pendapat yakni dengan alasan sebagai berikut : Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika Gol. I, melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dengan alasan : 1. Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, disebabkan karena tujuan Terdakwa memiliki, menguasai narkotika jenis shabu adalah semata-mata untuk digunakan Terdakwa secara melawan hak atau melawan hukum;
2.
Bahwa sebelum Terdakwa berangkat ke Sulawesi Tengah bersama dengan rekannya, untuk mengambil sampel tanah, Terdakwa telah menggunakan sendiri narkotika. Namun hasil pemeriksaan Laboratorium urin Terdakwa dinyatakan negatif; Sedangkan rekan yang ikut bersama Terdakwa yaitu saksi R. Ali Mujtahid bin Raden Suwanta dinyatakan positif, padahal dia sama sekali tidak menggunakan narkotika Namun hasil pemeriksaan Laboratorium urin Terdakwa dinyatakan negative Sedangkan rekan yang ikut bersama Terdakwa yaitu saksi R. Ali Mujtahid bin Raden Suwanta dinyatakan positif, padahal dia sama sekali tidak menggunakan narkotika sebelum berangkat bersama Terdakwa. Demikian halnya dengan saksi Ajis bin Dg. Massa, tidak menggunakan narkotika, tentu telah sesuai dengan hasil pemeriksaan Lab. Yang menunjukkan negatif;
3. Bahwa permasalahan yang terjadi dalam perkara a quo adalah Terdakwa menggunakan namun hasil pemeriksaan urine negatif sebaliknya saksi R. Ali tidak memakai narkotika hasil pemeriksaan urine positif. Hal ini bisa disebabkan karena alat yang digunakan tidak akurat/tidak canggih, bisa juga Terdakwa memakai penawar untuk mempercepat narkotika keluar dalam urine, bisa juga karena urine Terdakwa bisa bertukar dengan urine saksi R. Ali. Bisa juga disebabkan karena jangka waktu masa pengendapan narkotika dalam tubuh Terdakwa sudah melewati batas waktu 3 kali 24 jam untuk urine sedangkan untuk darah 4 kali 24 jam. Apabila batas waktu tersebut lewat maka Terdakwa meskipun menggunakan sebelum berangkat hasilnya pasti negatif; 4. Narkotika sebanyak 0,1332 gram yang ditangkap petugas pada tanggal 08 Oktober 2011 bertempat di Dusun Mangkulende, Kec. Mangkutana, Kab. Luwu Timur adalah merupakan sisa shabu yang sudah dipakai Terdakwa danjumlahnya sangat sedikit 5. Berdasarkan fakta hukum persidangan tersebut, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa melanggar Pasal 127Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009
Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah
mengambil
keputusan
dengan
suara
terbanyak
yaitu
mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Oleh karena itu, jika terjadi Perbedaan Pendapat merupakakan hal yang wajar, Perbedaan Pendapat Hakim Anggota satu dengan Hakim Ketua dan Hakim Anggota dua, merupak bentuk penolakan terhdap sebuah Pendapat Mayoritas terhadap sebuah Putusan. Perbedaan Pendapat antar Majelis Hakim adalah bentuk Keyakinan Hakim dalam menilai dan memahami sebuah Perkara yang sedang ditanganinya. Perbedaan Pendapat tersebut merupakan perwujudan nyata kebebasan individual hakim, terhadap kebebasan terhadap sesame anggota majelis Hakim atau sesama hakim. Hal tersebut sesuai dengan esensi kekuasaan kehakiman yang merdeka.Perbedaan Pendapat juga mencerminkan demokrasi dalam memeriksa dan memutus perkara, perbedaan pendapat dapat meningkatkan tanggung jawab individual hakim, meningkatkan kualitas dan wawasan hakim, meningkatkan mutu putusan . Merujuk pada Pasal 182 ayat (6) KUHAP, yang pada asasnya musyawarah majelis merupakan hasil permufakatan bulat kecuali jika telah diusahakan sungguh sungguh tidak dapat dicapai, maka berlaku putusan diambil suara terbanyak, putusan dipilih pendapat hakim yang paling menguntungkan terdakwa. Putusan Mahkamah Agung Nomor 161 k/Pid.Sus.2014
yang
Kasasinya
dikabulkan
dengan
Perbedaan
Pendapat
pada
pertimbangannya dan pendapatnya dicantumkan dalam putusan, jika melihat ketentuan KUHAP pasal 182 ayat (6) KUHAP, putusan dengan perbedaan pendapat tersbebut dapat dibenarkan, karena sesuai dengan ketentuan ayat (6), yang menyatakan jika musyawarah tidak terjadi mufakat bulat maka suara terbanyak yang digunakan, putusan tersebut sudah sesuai dengan pasal 182 ayat (6),karena Hakim Ketua dan Hakim Anggota dua mempunyai pendapat yang sama, sedangkan hanya Hakim Anggota satu yang mempunyai pendapat berbeda, jadi jika suara terbanyak yang digunakan dalam putusan maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP. Tetapi jika melihat ketentuan Pasal 182 ayat (7) yang menyatakan bahwa
pengambilan keputusan sebagaimana diatur dalam ayat (6) dicatat dalam buku himpunan putusan yang disediakan dan bersifat rahasia, yang berarti jika menyesuaikan pada ayat (7) ini, Putusan Mahkamah Agung Nomor 161 K/Pid.Sus/2014 sudah keliru karena sudah mencantumkan pendapat yang bersifat rahasia dalam putusan tersebut, seharusnya jika mematuhi ayat (7) tersebut, pendapat yang berbeda tersebut tidak dicantumkan dalam putusan. Putusan Mahakamah Agung Nomor 161 K/Pid.Sus/2014, mencantumkan Perbedaan Pendapat dalam pertimbangannya, Karena Indonesia sendiri menganut asas lex posteriori derogate legi priori, yang artinya bahwa Peraturan Perundang-undangan baru mengalahkan peraturan Perundang-undangan yang lama, berarti Pencantuman Perbedaan Pendapat dalam putusan tersebut berdasarkan Undang-undang baru yang mengatur mengenai pencantuman Perbedaan Pendapat dalam Putusan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman dan merujuk
Pasal 30 ayat (3)
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dan ditambah dengan Undangundnag Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomoe 213/KMA/SK/VII/2014 romawi VI angka 8. Peraturan-peraturan tersebut mengalahkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
