BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi daerah penelitian 1) Kondisi Geografis Kota Surakarta Kota Surakarta terletak antara 110° 45’ 15”dan 110°45’ 35” Bujur Timur dan antara 7°36’ dan 7°56’ Lintang Selatan. Kota Surakarta merupakan salah satu kota besar di Jawa Tengah yang menunjang kotakota lainnya seperti Semarang maupun Yogyakarta.Wilayah Kota Surakarta atau lebih dikenal dengan Kota Solo. Secara geografis, wilayah Kota Surakarta terletak padacekungan diantara dua gunung berapi yaitu Lawu di sebelah timur dan gunung Merapi di sebelah barat,sehingga topografisnya relatif rendah dengan ketinggian 92 m di atas permukaan laut dan berada padapertemuan Sungai Pepe, Jenes dan Bengawan Solo. Luas wilayah administratif Kota Surakarta + 4.404,06 ha.
Batas
wilayah administrasi Kota Surakarta adalah : Sebelah Utara
: Kabupaten Boyolali dan Karanganyar
Sebelah Timur
: Kabupaten Karanganyar dan Sukoharjo
Sebelah Selatan
: Kabupaten Sukoharjo
Sebelah Barat
: Kabupaten Sukoharjo dan Karanganyar
2) STRUKTUR ORGANISASI BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA SURAKARTA Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008
47
88
(Sumber: BLH.Surakarta.go.id)
Memperhatikan struktur organisasi diatas, maka bidang-bidang yang mempunyai relevansi dengan kajian penulisan skripsi ini adalah : 1. Bidang Pengendalian Pencemran Lingkungan Hidup yang terdiri dari sub bidang pengendalian pencemaran lingkungan hidup dan sub bidang dokumen lingkungan hidup. Adapun tugas dari kepala bidang Pengendalian dan pencemaran lingkungan Hidup yaitu melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaandan pelaksanaan di bidang pengendalian pencemaran lingkungan hidupdan dokumen lingkungan hidup seperti : a. Menyusun rencana kerja Bidang berdasarkan rencana strategis dan rencana kerja Badan.
89
b. Memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan. c. Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan Badan sesuai dengan bidang tugas. d. Melaksanakan sistem pengendalian intern pelaksanaan kegiatan agar efektif dan efisien sesuai peraturan perundangan yang berlaku. e. Menerapkan standar pelayanan minimal sesuai bidang tugas. f. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pengendalian pencemaran lingkungan hidup. g. Merumuskan kebijakan teknis di bidang dokumen lingkungan hidup. h. Melaksanakan pendataan di bidang pengendalian pencemaran lingkungan hidup. i. Melaksanakan pemantauan di bidang pengendalian pencemaran lingkungan hidup. j. Melaksanakan koordinasi di bidang pengendalian pencemaran lingkungan hidup. k. Melaksanakan upaya pengendalian pencemaran lingkungan hidup. l. Melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja di bidang pengendalian pencemaran lingkungan hidup. m. Melaksanakan sosialisasi di bidang pengendalian pencemaran lingkungan hidup. n. Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik. o. Memberikan usul dan saran kepada atasan. p. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. Tugas subbidang pengendalian pencemaran lingkungan hidup adalah melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, di bidang
pengendalian
pencemaran
lingkungan
hidup,
meliputi
90
inventarisasi sumber-sumber pencemaran lingkungan hidup, upaya pencegahan danpenanggulangan pencemaran lingkungan, kebijakan standar
prosedur
penetapan
pencegahan
dan
penanggulangan
pencemaran lingkungan antara lain : a. Melakukan penyusunan rencana kerja Subbidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup berdasarkan rencana kerja Bidang. b. Memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan. c. Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan Badan sesuai dengan bidang tugas. d. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian pencemaran lingkungan hidup. e. Melakukan pendataan sumber – sumber pencemaran lingkungan hidup. f. Melakukan pemantauan pencemaran lingkungan hidup. g. Menyiapkan
bahan
koordinasi
pengendalian
pencemaran
lingkungan hidup. h. Menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). i. Memproses izin pengumpulan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) pada skala kota kecuali minyak pelumas/oli bekas. j. Melakukan
pengawasan
penanggulangan
kecelakaan
pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). k. Memproses izin lokasi pengolahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan izin penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di industri atau suatu kegiatan usaha. l. Melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
91
m. Melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup. n. Melakukan analisa
dan evaluasi
pengendalian pencemaran
lingkungan hidup. o. Melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap penerapan baku mutu lingkungan. p. Melakukan penyiapan bahan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja bidang pengendalian pencemaran lingkungan hidup. q. Melakukan penyiapkan bahan sosialisasi di bidang pengendalian pencemaran lingkungan hidup. r. Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara perodik. Kepala Subbidang Dokumen Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, di bidang dokumen lingkungan hidup, meliputi informasi tentang lingkungan hidup, neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup, penerapan kajian dampak lingkungan yang terkait dengan upaya pelaksanaan pelestarian fungsi lingkungan hidup diantaranya : a. Melakukan penyusunan rencana kerja Subbidang Dokumen Lingkungan Hidup berdasarkan rencana kerja Bidang. b. Memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan. c. Mempelajari,
menelaah
peraturan
perundang-undangan,
keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan Badan sesuai dengan bidang tugas. d. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Dokumen Lingkungan Hidup. e. Melakukan pendataan di bidang lingkungan hidup. f. Melakukan pengolahan data di bidang lingkungan hidup. g. Memberikan pelayanan informasi dan fasilitasi di bidang lingkungan hidup.
92
h. Melakukan penyusunan Neraca Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup. i.
Melakukan
penyiapan
bahan
penyusunan
indikator
dan
pengukuran kinerja bidang dokumen lingkungan hidup. j.
Melakukan penyiapan bahan sosialisasi di bidang dokumen lingkungan hidup.
k. Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik. l.
Memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 2. Bidang Kepatuhan Hukum dan Pengembangan Kapasitas yang terdiri dari sub bidang kepatuhan hukum dan sub bidang pengembanagan kapasitas. Adapun tugas Kepala Bidang Kepatuhan Hukum dan Pengembangan Kapasitas, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang kepatuhan hukum dan pengembangan kapasitas seperti : a. Menyusun rencana kerja Bidang berdasarkan rencana strategis dan rencana kerja Badan. b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Badan c. Memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan. d. Mempelajari,
menelaah
peraturan
perundang-undangan,
keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan Badan sesuai dengan bidang tugas. e. Melaksanakan sistem pengendalian intern pelaksanaan kegiatan agar efektif dan efisien sesuai peraturan perundangan yang berlaku. f. Merumuskan kebijakan teknis di bidang kepatuhan hukum.
93
g. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pengembangan kapasitas. h. Melaksanakan pembinaan di bidang kepatuhan hukum dan pengembangan kapasitas. i.
Melaksanakan koordinasi penilaian Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
j.
Melaksanakan koordinasi pemeriksaan dan pengarahan Upaya Pengelolaan Lingkungan – Upaya Pemantauan Lingkungan (UKLUPL).
k. Memberikan pertimbangan teknis persetujuan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). l.
Memberikan pertimbangan teknis penerbitan rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan – Upaya Pemantauan Lingkungan (UKLUPL).
m. Melaksanakan koordinasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. n. Melaksanakan
pengawasan
penerapan
sistem
manajemen
lingkungan, ekolabel, produksi bersih dan teknologi berwawasan lingkungan. o. Melaksanakan mediasi terhadap kasus lingkungan hidup. p. Melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja di bidang kepatuhan hukum dan pengembangan kapasitas. q. Melaksanakan sosialisasi di bidang kepatuhan hukum dan pengembangan kapasitas. r. Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik. s. Memberikan usul dan saran kepada atasan. t.
Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
u. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. Subbidang Kepatuhan Hukum, mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, di bidang kepatuhan hukum, meliputi inventarisasi produk perundang-undangan bidang
94
lingkungan hidup, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan, penyuluhan hukum lingkungan antara lain : a. Melakukan penyusunan rencana kerja Subbidang Kepatuhan Hukum berdasarkan rencana kerja Bidang. b. Memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan. c. Mempelajari,
menelaah
peraturan
perundang-undangan,
keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan Badan sesuai dengan bidang tugas. d. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Kepatuhan Hukum. e. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pentaatan kepatuhan hukum lingkungan. f. Menyiapkan bahan mediasi terhadap kasus lingkungan hidup. g. Melakukan penegakan hukum terhadap peraturan dibidang lingkungan hidup. h. Melakukan penerapan paksaan pemerintah terhadap pelaksanaan pengendalian lingkungan hidup. i.
Melakukan
penyiapan
bahan
penyusunan
indikator
dan
pengukuran kinerja bidang kepatuhan hukum. j.
Melakukan penyiapan bahan sosialisasi di bidang kepatuhan hukum.
k. Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara perodik. l.
Memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. n. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan. Subbidang Pengembangan Kapasitas, mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan
perumusan
kebijakan
teknis,
di
bidang
pengembangan kapasitas meliputi potensi sumberdaya lingkungan,
95
kebijakan kerjasama dan advokasi lingkungan seperti : a. Melakukan penyusunan rencana kerja Subbidang Pengembangan Kapasitas berdasarkan rencana kerja Bidang. b. Memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan. c. Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan Badan sesuai dengan bidang tugas. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Pengembangan Kapasitas. d. Melakukan
penyiapan
bahan
koordinasi
penilaian
Analisa
Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). e. Melakukan
penyiapan
bahan
koordinasi
pemeriksaan
dan
pengarahan Upaya Pengelolaan Lingkungan – Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL). f. Melakukan pembinaan, pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. g. Melakukan pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan, ekolabel, produksi bersih dan teknologi berwawasan lingkungan. h. Melakukan penyiapan bahan kerjasama dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
3) VISI& MISI BADAN LINGKUNGAN HIDUP SURAKARTA Dengan mengacu pada Visi Walikota dan Wakil Walikota Surakarta
Tahun
2010-2015
yaitu:
Meningkatkan
Kesejahteraan
Masyarakat dan Memajukan Kota Dilandasi Spirit Solo sebagai Kota Budaya. Maka visi Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta untuk tahun 2010-2015
adalah
berkelanjutan
yang
sebagai
berikut
berwawasan
:“Terwujudnya
lingkungan
untuk
pembangunan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dan memajukan kota dilandasi spirit Solo sebagai kota budaya “
96
Misi Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta dirumuskan sebagai berikut: 1. Meningkatkan upaya pengendalian pencemaran lingkungan hidup. 2. Melakukan usaha pengendalian kerusakan lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam. 3. Penaatan hukum dan pengembangan kapasitas pengelolaan SDA dan LH
A. IMPLEMENTASI
PEMBERIAN
IZIN
LINGKUNGAN
DAN
KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN LINGKUNGAN DI SURAKARTA Kota Surakarta sebagai kota besar yang mempunyai berbagai aktivitas seperti perdagangan, industri dan jasa dengan klasifikasi besar, sedang dan kecil yang masing-masing mempunyai karakteristik dan menghasilkan limbah dari kegiatan dan /atau usaha yang dilaksanakan. Memperhatikan hal tersebut maka kegitan dan /atau usaha dapat mengeluarkan dalam jumlah dan jenis yang berbeda dan berdampak pada lingkungan hidup disekitarnya, untuk itu bagi kegiatan dan /atau usaha yang limbahnya berdampak terhadap lingkungan hidup wajib mengelola agar limbah yang dihasilkan tidak mencemari dan merusak lingkungan hidup, demikian juga dalam perencanaan kegiatan dan atau/ usaha sebelum beroperasi harus menyusun dokumen lingkungan dan mengajukan izin lingkungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban penyusunan dokumen lingkungan didasarkan pada luas, besaran dan jenis kegiatan. Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan terhadap
setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting
lingkungan
hidup
wajib
memiliki
AMDAL.
Ketentuan
pelaksanaan dari Pasal 22 ayat (1) Undang- undang nomor 32 tahun 2009 tersebut lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang jenis rencana usaha dan/atau kegitan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup, sedangkan
97
rerncana dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 wajib memiliki UKL-UPL. Peraturan pelaksanaan dari dari ketentuan Pasal 34 dan Pasal 22 tersebut mengenai kewajiban penyusunan dokumen lingkungan hidup diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup dan untuk kota Surakarta hal tersebut diatur dalam keputusan Walikota Surakarta 660.1/81/1/2012 tentang jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi UKL-UPL dan SPPL. Memperhatikan Ketentuan diatas, mengenai kewajiban penyusunan dokumen lingkungan dibagi menjadi dua yaitu : 1. Dokumen Amdal untuk rencana kegiatan dan/atau usaha yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup 2. Dokumen UKL-UPL untuk rencana kegiatan dan/atau usaha yang tidak termasuk kriteria waji Amdal dan secara teknologi limbah yang dihasilkan mampu untuk dikelola Kedua dokumen lingkungan tersebut disusun untuk pengambilan keputusan oleh pejabat atau instansi yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup untuk memberikan keputusan kelayakan lingkungan yang dipergunakan sebagai dasar pemberian izin lingkungan dan izin PPLH yang diperlukan. Impementasi dari penyusunan dokumen lingkungan sampai dengan dikeluarkannya izin lingkungan dan izin PPLH Kota Surakarta oleh Badan Lingkungan Hidup Surakarta berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Bapak Ir. Sunarno (Wawancara tanggal 21 Desember 2015) menyatakan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.Penyusunan dokumen lingkungan hidup yang berupa AMDAL atau UKL-UPL tersebut disusun dengan cara sebagai berikut: 1. Proses penyusunan dokumen UKL-UPL
98
Untuk kegiatan dan/atau usaha yang wajib UKL-UPL disusun pada tahap perencanaan oleh pemrakarsa sebagai syarat memperoleh izin lingkungan yang dimana izin lingkungan tersebut sebagai dasar dari penerbitan izin usaha dengan cara mengisi formulir UKL-UPL yang memuat : a. identitas pemrakarsa; b. rencana usaha dan/atau kegiatan; c. dampak lingkungan yang akan terjadi, dan program pengelolaan serta pemantauan lingkungan; d. jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dibutuhkan; e. dan pernyataan komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam formulir UKL-UPL. f. Daftar Pustaka; g. Lampiran Isian dalam bentuk dokumen UKL-UPL tersebut kemudian diajukan
permohonan
pemeriksaan
UKL-UPL
pada
Badan
Lingkungan Hidup Kota Surakarta yang selanjutnya akan diperiksa oleh tim teknis. Setelah dilakukan pemeriksaan atas dokumen UKL-UPL yang diajukan, tim teknis memberikan masukan atau perbaikan yang diusulkan kepada pemrakarsa untuk menyempurnakan isi dokumen khususnya dalam upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagai bahan revisi untuk perbaikan dokumen. Apabila perbaikan dari masukan tim teknis sudah dilakukan, maka tim teknis memberikan rekomendasi UKL-UPL atas dasar dokumen UKL-UPL yang telah diperiksa dengan memuat : 1) Dasar pertimbangan diterbitkannya rekomendasi persetujuan UKL-UPL
99
2) Peraturan perundangan dan kronologi yang menjadi dasar pertimbangan diterbitkannya rekomendasi Persetujuan UKLUPL 3) Pernyataan penetapan persetujuan UKL-UPL 4) Pernyataan bahwa lingkup rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan adalah sesuai dengan yang dituangkan dalam deskripsi kegiatan pada formulir UKL-UPL 5) Kewajiban pemrakarsa 6) Kewajiban pihak lain 7) Jumlah dan jenis izin PPLHnya 8) Jumlah dan jenis perizinan lainnya(bila ada)\ 9) Masa berlakunya rekomendasi UKL-UPL yang menyatakan bahwa rekomendasi dimaksud berlaku sepanjang tidak ada perubahan
atas
rencana
usaha
dan/atau
kegiatan
yang
dideskripsikan dalam formulir UKL-UPL dan 10) Tanggal penetapan mulai berlakunya surat keputusan kelayakan lingkungan hidup Selanjutnya rekomendasi UKL-UPL tersebut diteruskan kepada pejabat yang berwenang sebagai dasar untuk penerbitan izin lingkungan maupun izin PPLH. 2. Proses penyusunan dokumen AMDAL Untuk usaha dan/atau kegiatanyang wajib AMDAL disusun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang. Penyusunan dokumen lingkungan yang berupa AMDAL tersebut pemrakarsa harus mengikutsertkan masyarakat yang terkena dampak melalui pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan atau konsultasi publik dengan jangka waktu 10 hari sejak pengumuman
masyarakat dapat melakukan pendapat dan
tanggapan secara tertulis kepada pemrakarsa atau walikota. Dalam hal penyusunan dokumen Amdal pemrakarsa boleh meminta bantuan dari pihak lain baik perorangan maupun lembaga yang berbadan hukum
100
yang memiliki lisensi yang tergabung dalam peyedia jasa penyusunan Amdal. Tim penyusun dokumen AMDAL terdiri dari satu ketua dan dua anggota yang memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL. Adapun peyusunan Dokumen AMDAL tersebut disusun melalui tahapan sebagai berikut : a. Kerangka Acuan Dokumen Kerangka acuan diajukan terlebih dahulu setelah konsultasi publik yang akan disidangkan oleh KPA (Komisi Penilai Amdal ) yang terdiri atas ketua, sekretaris dan anggota dari badan lingkungan hidup kota surakarta yang dibentuk atas SK Walikota, selanjutnya dalam jangka waktu 30 hari setelah surat persetujuan kerangka acuan dari KPA yang menyetujui Kerangka Acuan tersebut, pemrakarsa mengajukan Andal dan RKL-RPL b. Andal Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Andal adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang memuat: 1) Pendahuluan yang meliputi ringkasan deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan, ringkasan dampak penting yang ditelaah/dikaji serta batas wilayah studidan batas waktu kajian 2) Deskripsi rinci rona lingkungan hidup awal 3) Prakiraan dampak penting; 4) Evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan; 5) Daftar pustaka;dan 6) Lampiran
101
c. RKL-RPL Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RKL adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan, Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutny disingkat RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan. Selanjutnya, setelah tiga tahapan tersebut dinilai oleh KPA (Komisi Penilai Amdal) dan dari hasil penilaian dari rencana usaha dan/atau kegiatan itu dinyatakan layak lingkungan maka akan dikelurakan SKKLH (Surat keputusan kelayakan lingkungan Hidup) yang memuat 10 kriteria kelayakan lingkungan, disamping itu didalam SKKLH tersebut wajib mencantumkan : 1) Dasar pertimbangan kelayakan lingkungan 2) Peraturan perundangan dan kronologi penilaian yang menjadi dasar pertimbangan keputusan 3) Pernyataan penetapan kelayakan lingkungan 4) Lingkup rencana kegiatan 5) Kewajiban pemrakarsa 6) Kewajiban pihak lain 7) Jumlah dan jenis izin PPLHnya 8) Jumlah dan jenis perizinan lainnya(bila ada) 9) Masa berlakunya surat keputusan kelayakan lingkungan hidup yang menyatakan bahwa keputusan kelayakan lingkungan dimaksud berlaku sepanjang tidak ada perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang dideskripsikan dalam dokumen amdal dan 10) Tanggal
penetapan
mulai
berlakunya
kelayakan lingkungan masyarakat
surat
keputusan
102
Melihat penyusunan dokumen lingkungan hidup tersebut baik AMDAL maupun UKL-UPL, permohonan izin lingkungan yang dismpaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian Andal dan RKL-RPL untuk AMDAL dan permohohan pemeriksaan UKLUPL untuk kegiatan dan/atau usaha yang wajib UKL-UPL dengan persyaratan melampirkan dokumen AMDAL atau UKL-UPL, Dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan serta profil usaha dan/atau kegiatan. Permohonan izin lingkungan diajukan secara tertulis kepada walikota dan diumumkan oleh Badan Lingkungan Hidup Surakarta di lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan pada papan pengumuman selama 5 hari sejak dokumen Andal dan RKLRPL dinyatakan lengkp secara administrasi untuk usaha dan/atau kegiatan wajib AMDAL, dan 2 hari untuk usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib AMDAL dengan maksud untuk diketahui masyarakat yang selanjutnya masyarakat diberi kesempatan untuk menyampaikan respon atau tanggapan selam 10 hari untuk AMDAL dan 3 hari untuk UKL-UPL.Apibila jangka waktu pemasangan pengumuman sudah berakhir dan tidak ada keberatan dari masyarakat dapat diterbitkan izin lingkungan yang dikeluarkan oleh kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) atas nama Walikota Surakarta. Izin Lingkungan yang diterbitkan mencantumkan beberapa keawajiban pemegang izin yang dituangkan dalam beberapa diktum sebagai berikut contoh muatan dalam izin lingkungan salah satu usaha dan/atau kegiatan kesehatan atau laboratorium di Surakarta hasil wawancara dari Bapak Sultan Najamudin (Wawawncara tanggal 2 Januari 2016) 1. Identitas Pemrakarsa/ Pemegang Izin 2. Persyaratan sperti : a. Memenuhi Lingkungan
persyaratan
Standar
dan
Baku
Mutu
103
b. Memperhatikan
apabila
terjadi
pemindahan
lokasi
kegiatan, desain dan/atau kapasitas dan/atau jenis usaha dan/atau kegiatan, terjadi bencana alam dan/atau lainnya yang menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat mendasar baik sebelum maupun saat pelaksanaan kegiatan, maka penanggung jawab kegiatan wajib menyusun UKLUPL baru sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku c. Melakukan seluruh ketentuan yang termasuk dalam UKLUPL dan bertanggung jawab sepenuhnya atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan dari kegiatan pembangunan, mendukung pelaksanaan program Solo Kota Eko Budaya dan melaksanakan arahan dari instansi terkait dan tim teknis d. Memperhatikan kesesuaian tata ruang wilayah rencana usaha dan/atau kegiatan sesuai ketentuan peraturan lingkungan perundang-undangan e. Mendukung pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam serta tidak merusak ataupun menimbulkan gangguan lingkungan sesuai yang diatur dalam peraturan perundangundangan f. Menjaga lingkungan sekitar terhadap gangguan keamanan, gangguan ketertiban masyarakat sehingga tercipta suasana yang kondusif serta menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar, ikut berpartisipasi serta memberikan bantuan
tanggung
jawab
sosialnya
(CSR)
untuk
kepentingan masyarakat dan lingkungan sekitar. g. Tidak menggangu nilai-nilai sosial atau pandangan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut h. Bertanggung jawab daan mampu menanggulangi dampak negatif yang akan ditimbulkan dari usaha dan/atau kegiatan
104
i. Memahami bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut tidak akan mempengaruhi dan/atau mengganggu entinitas ekologis yang merupakan 1. entitas dan/atau spesies kunci 2. memiliki nilai penting secara ekologis 3. memiliki nilai penting secara ekonomi 4. memiliki nilai penting secara ilmiah 3. Menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam izin lingkungan 4. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam izin lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Walikota 5. Menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan lingkungan hidup 6. Masa berlakunya izin lingkungan Selanjutnya dalam izin lingkungan dicantumkan pula apakah pemrakarsa wajib memiliki izin PPLH atau tidak pada tahap operasional. Berikut salah satu contoh izin PPLH mengenai izin pembuangan air limbah di suatu usaha kesehatan di Kota Surakarta menurut hasil wawancara yang dimuat dalam diktum sebgai berikut: KESATU
: Identitas perusahaan atau pemrakarsa
KEDUA
: Pemegang izin pada diktum kesatu untuk
melaksanakan ketentuan yang terlampir sebagai berikut: I. Ketentuan Teknis 1. Pembuangan air limbah harus memenuhi baku mutu air limbah 2. Pembuangan air limbah dibuang ke saluran drainase kota 3. Melakukan pemantauan dan pencatatan debit harian air limbah yang dibuang ke saluran drainase 4. Melakukan pencatatan ph harian air limbah
105
5. Tidak menggabungkan saluran pembuangan air limbah dengan saluran limpahan air hujan atau saluran lainnya 6. Melakukan pemantauan pada titik penaatan yang telah ditetapkan Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta di outlet Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) dengan koordinat titik penaatan S: 07° 33′19.6″ dan E : 110° 51′ 51,2″ setiap satu bualan sekali dengan biaya ditanggung perusahaan 7. Tidak melakukan pengenceran air limbah dan apabila air limbah tersebut akan dimanfaatkan untuk kegiatan lain maka harus dilakukan penelitian terlebih dahulu sesuai ketentuan yang berlaku II. Kewajiban Pemegang izin 1. Melaporkan hasil analisa kualitas limbah di outlet IPAL setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Walikota Surakarta Cq. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Surakaratadengan tembusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah 2. Mengajukan permohonan perpanjangan izin secara tertulis kepada Walikota Surakarta dengan tembusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum mas berlakunya izin berakhir 3. Melaksanakan dan memenuhi semua ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam kaitannya dengan pembuangan air limbah 4. Semua ketentuan teknis dan kewajiban pemegang izin harus dipenuhi oleh perusahaan dan apabila terdapat pelanggaran dikemudian hari maka izin pembuangan air limbah dinyatakan tidak berlaku lagi. KETIGA :
Keputusan ini akan dicabut apabila ketentuanketentuan seperti diatur dalam diktum KEDUA
106
dalam keputusan ini
sebagian
atau
seluruhnya
tidak ditaati KEEMPAT:
Pemberian Izin Pembuangan Air limbah ke air atau Sumber air ini berlaku selam 5 (lima) tahun
KELIMA:
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
Mengkaji implementasi pemberian izin lingkungngan hingga diterbitannya izin lingkungan dan izin PPLH, jika dikaji dengan norma yang berlaku maka dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut: 1. Memperhatikan norma yang dipakai dasar penetapan kriteria rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib menyusun dokumen lingkungan baik AMDAL maupun UKL-UPL telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku : a. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan
Pengelolaan
Lingkungan
Hidup
menyatakan usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan wajib memiliki dokumen AMDAL
dimana
Dampak
penting
ditentukan
berdasarkan kriteria: 1) besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan; 2) luas wilayah penyebaran dampak; 3) intensitas dan lamanya dampak berlangsung; 4) banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak; 5) sifat kumulatif dampak; 6) berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau 7) kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketentuan dari Pasal 22 ini lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5
107
tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup dimana rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL apabila luas bangunan ≥ 10.000 meter persegi atau luas lahan lebih ≥ 5ha untuk bidang multisektoral dan kegiatan dan/atau usaha yang bergerak dalam bidang 1) Bidang Pertahanan 2) Bidang Pertanian 3) Bidang Perikanan dan Kelautan 4) Bidang Kehutanan 5) Bidang Technologi Satelit 6) Bidang Perindustrian 7) Bidang Pekerjaan Umum 8) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 9) Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 10) Bidang Pariwisata 11) Bidang Ketenaganukliran 12) Bidang Pengelolaan Limbah B3 b. Meninjau Pasal 34 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup wajib memiliki UKLUPL.
Penetapan
jenis
usaha
dan/atau
kegiatan
sebagaimana dimaksud dilakukan berdasarkan kriteria: 1) tidak termasuk dalam kategori berdampak penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
108
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan 2) kegiatan usaha mikro dan kecil. Ketentuan dari Pasal 34 ini di Kota Surakarta lebih lanjut diatur dalam keputusan Walikota Surakarta Nomor 660.1/81/1/2012 tentang jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi UKL-UPL dan SPPL 2. Mekanisme penyusunan dan penilaian dokumen lingkungan a. Penyususnn dan pemilaian dok AMDAL Pada
dasrnya
Tahapan
penyusunan
dokumen
lingkungan di Surakarta seperti sudah dijelaskan diatas dalam pelaksanaannya dilaksanakan pada waktu tahap perencanaan pemrakarsa
rencana dan
usaha
melibatkan
dan/atau
kegiatan
masyarakat
dalam
oleh hal
pemberitahuan informasi mengai rencana usaha/dan atau kegiatan dengan maksud masyrakat atau publik dapat memberikan tanggapan atau saran atas rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut. Hal tersebut telah sesuai dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan demikian. Mekanisme penyususnan dokumen lingkungan hidup tersebut lebih lanjut diatur
pada
peraturan pelaksana yakni Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup yang ditegaskan dalam Pasal 4 bahwa Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud terdiri atas dokumen: 1) Kerangka
Acuan
yang
tujuannya
adalah:
merumuskan lingkup dan kedalaman studi Andal; dan mengarahkan studi Andal agar berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan biaya, tenaga, dan
109
waktu yang tersedia dan berfungsi sebagai rujukan penting bagi pemrakarsa, penyusun dokumen Amdal, instansi yang membidangi rencana usaha dan/atau kegiatan, dan instansi lingkungan hidup, serta tim teknis Komisi Penilai Amdal tentang lingkup dan kedalaman studi Andal yang akan dilakukan; 2) ANDAL Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Yang dimaksud dampak penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan. Analisis Dampak Lingkungan Hidup selanjutnya disebut Andal, adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan Andal disusun dengan tujuan untuk menyampaikan telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan. Hasil kajian dalam Andal berfungsi untuk memberikan
pertimbangan
guna
pengambilan
keputusan kelayakan atau ketidaklayakan dari rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan. 3) RKL-RPL Rencana
Pemantauan
Lingkungan
Hidup
selanjutnya disebut RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan. RKL-RPL
110
harus memuat mengenai upaya untuk menangani dampak dan memantau komponen lingkungan hidup yang terkena dampak terhadap keseluruhan dampak, bukan hanya dampak yang disimpulkan sebagai dampak penting dari hasil proses evaluasi holistik dalam Andal.Sehingga untuk beberapa dampak yang disimpulkan sebagai bukan dampak penting, namun tetap memerlukan dan direncanakan untuk dikelola dan dipantau (dampak lingkungan hidup lainnya), maka tetap perlu disertakan rencana pengelolaan dan pemantauannya dalam RKL-RPL. b. Penyususnan dan pemeriksaan dokumen UKL-UPL Menindak lanjuti pasal 34 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penyusunan dokumen UKL-UPL di Surakarta telah memnuhi standar norma Pasal 8 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup yang memberi ruang lingkup terhadap penyusunan dokumen UKL-UPL melalui Formulir UKL-UPL memuat: 1) identitas pemrakarsa; 2) rencana usaha dan/atau kegiatan; 3) dampak lingkungan yang akan terjadi, dan program pengelolaan serta pemantauan lingkungan; 4) jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dibutuhkan; dan 5) pernyataan
komitmen
pemrakarsa
untuk
melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam formulir UKL-UPL. 6) Daftar Pustaka; dan 7) Lampiran.
111
3. Hasil penilaian dokumen amdal dan rekomendasi UKL-UPL a. Hasil penilaian dokumen amdal Landasan yuridis Pasal 29 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan Dokumen amdal dinilai oleh Komisi Penilai Amdal yang dibentuk oleh Menteri, gubernur,
atau
bupati/walikota
sesuai
dengan
kewenangannya. Bila dikaji dari penelitian diatas, penilaian dokumen AMDAL di Surakarta dinilai oleh KPA dengan diajukannya KA (kerangka acuan) terlebih dahulu dalam waktu 30 hari untuk mendapat persetujuan dari KPA, setelah KA disetujui baru mengajukan ANDAL dan RKLRPL.Hal ini telah sesuai dalam peraturan pelaksana dari pasal 29 yaitu pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan yang menyatakan Penilaian dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan: 1) penerimaan dan penilaian KA secara administratif; 2) penilaian KA secara teknis; 3) persetujuan KA; 4) penerimaan Lingkungan,
dan
penilaian
Andal,
dan
permohonan RKL-RPL
Izin secara
administratif; 5) penilaian Andal dan RKL-RPL secara teknis; Berdasarkan hasil penilaian Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya menerbitkan:
112
1) keputusan kelayakan lingkungan hidup dan Izin Lingkungan, jika rencana usaha dan/atau kegiatan dinyatakan layak lingkungan hidup; atau 2) keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup, jika rencana usaha dan/atau kegiatan dinyatakan tidak layak lingkungan hidup. Keputusan kelayakan lingkungan hidup atau keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditetapkan dengan kriteria, antara lain: 1) rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya alam yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; 3) kepentingan pertahanan keamanan; 4) prakiraan secara cermat mengenai besaran dan sifat penting dampak dari aspek biogeofisik kimia, sosialekonomi, budaya, tata ruang, dan kesehatan masyarakat pada tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi, dan pasca operasi usaha dan/atau kegiatan; 5) hasil evaluasi secara holistik terhadap seluruh dampak penting sebagai sebuah kesatuan yang saling terkait dan saling mempengaruhi sehingga diketahui
perimbangan
dampak
penting
yang
bersifat positif dengan yang bersifat negatif; 6) kemampuan pemrakarsa dan/atau pihak terkait yang bertanggung jawab dalam menanggulanggi dampak penting negatif yang akan ditimbulkan dari usaha dan/atau
kegiatan
yang
direncanakan
dengan
pendekatan teknologi, sosial, dan kelembagaan;
113
7) rencana usaha dan/atau kegiatan tidak menganggu nilai-nilai sosial atau pandangan masyarakat (emic view); 8) rencana
usaha
mempengaruhi
dan/atau
kegiatan
tidak
dan/atau
mengganggu
akan entitas
ekologis yang merupakan: a) entitas dan/atau spesies kunci (key species) b) memiliki nilai penting secara ekologis (ecologicalimportance) c) memiliki nilai penting secara ekonomi (economicimportance) dan/atau d) memiliki
nilai
penting
secara
ilmiah
(scientificimportance). 9) rencana usaha dan/atau kegiatan tidak menimbulkan gangguan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah berada di sekitar rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan; dan 10) tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dari lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan, dalam hal terdapat perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dimaksud. b. Hasil rekomendasi ukl-upl Ketentuan mengenai rekomendasi UKL-UPL ini lebih lanjut diatur dalam Pasal 24 sampai degan Pasal 27 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta penerbitan izin lingkungan yang menyatakan bahwa Pemeriksaan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan tahapan: 1) penerimaan dan pemeriksaan administrasi permohonan Izin Lingkungan dan UKL-UPL;
114
2) pemeriksaan substansi UKL-UPL Jangka
waktu
pemeriksaan
UKL-UPL
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap secara administrasi.Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana
dimaksud
Menteri,
gubernur,
atau
bupati/walikota sesuai kewenangannya menerbitkan 1) rekomendasi
persetujuan
UKL-UPL
dan
Izin
Lingkungan, jika rencana usaha dan/atau kegiatan dinyatakan disetujui; atau 2) rekomendasi penolakan UKL-UPL, jika rencana usaha dan/atau kegiatan dinyatakan tidak disetujui Rekomendasi
persetujuan
UKL-UPL
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a paling sedikit memuat: 1) lingkup rencana usaha dan/atau kegiatan; 2) ringkasan dampak yang diperkirakan timbul; 3) upaya pengelolaan dan pemantauan dampak yang akan dilakukan oleh pemrakarsa dan pihak lain; 4) pernyataan persetujuan UKL-UPL; 5) dasar pertimbangan persetujuan persetujuan UKL-UPL; 6) jumlah dan jenis izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diperlukan; dan 7) tanggal penetapan rekomendasi UKL-UPL. Melihat ketentuan tersebut jika dilihat dari ketentuan norma yang ada penilaian untuk UKL-UPL di Kota Surakarta telah sesuai dengan norma yang telah ditentukan dalam UndangUndang No 32 Tahun 2009 tentang Pelindungan dan Pengelolaan
Lingkungan
dan
Peraturan
Menteri
Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata
115
Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan 4. Mekanisme permohonan dan penerbitan izin lingkungan Landasan yuridis mengenai Permohonan dan penerbitan izin lingkungan diatur dalam pasal 36 Undang No 32 tahun 2009 Tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan yang menyatakan Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki
amdal
atau
UKL-UPL wajib
memiliki
izin
lingkungan yang dalam pelaksaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan yang menyatakan Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan. Untuk amadal dalam hal permohonan Izin lingkungan diajukan bersamaan dengan penilaian ANDAL dan RKL-RPL,setelah penilaian ANDAL dan RKL-RPL dinilai, Menteri, Gubernur/ Walikota
sesuai
kewenangannya
akan
menyampaikan
keputusan kelayakan lingkungan apabila dinyatakan layak dan diterbitkan izin lingkungan, sedangkan untuk UKL-UPL diajukan bersamaan dengan permohonan pemeriksaan UKLUPL untuk diperiksa dalam jangka waktu yang telah ditentukan,
Menteri,
Gubernur/Walikota
sesuai
kewenangannya akan menyampaikan rekomendasi UKL-UPL apabila rencana dan/atau kegiatan disetujui dan dikeluarkan izin lingkungan. Memperhatikan izin lingkungan di kota surakarta diatas telah sesuai dengan ketentuan pelasana Pasal 28 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan yang
116
menyatakan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat: a. Dasar
diterbitkannya
Izin
Lingkungan
berupa
rekomendasi persetujuan UKL-UPL; b. Identitas pemegang Izin Lingkungan sesuai dengan akta notaris, meliputi: 1) nama usaha dan/atau kegiatan; 2) jenis usaha dan/atau kegiatan; 3) nama penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dan jabatan; 4) alamat kantor; dan 5) lokasi kegiatan; c. Deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan; d. Persyaratan pemegang Izin Lingkungan, antara lain: 1) persyaratan sebagaimana tercantum dalam UKLUPL; 2) memperoleh Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diperlukan; dan 3) persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya
berdasarkan
kepentingan
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; e. kewajiban pemegang Izin Lingkungan antara lain: 1) memenuhi persyaratan, standar, dan baku mutu lingkungan
dan/atau
kriteria
baku
kerusakan
lingkungan sesuai dengan peraturan perundangundangan; 2) menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan selama 6 (enam) bulan sekali;
117
3) mengajukan
permohonan
perubahan
Izin
Lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan perubahan terhadap lingkup deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatannya; dan 4) kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya
berdasarkan
kepentingan
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; f. masa berlaku Izin Lingkungan, yang menjelaskan bahwa Izin Lingkungan ini berlaku selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan dimaksud; dan g. penetapan mulai berlakunya Izin Lingkungan. Untuk lebih jelasnya pemberian izin lingkungan dapat dijelaskan pada bagan di bawah ini
118
Pemohon Proposal Rencana Kegiatan Penapisan (Form lampiran V Permen LH No.5 Tahun 2012 Wajib AMDAL
Wajib UKL-UPL
Pengumuman dan Konsultasi publik Penyusunan KA ANDAL Pemeriksaan Administrasi
Tidak Lengkap
Penilaian KA ANDAL
Penyusunan ANDAL dan RKL RPL
Permohonan Penilaian ANDAL dan RKL RPL
Permohonan izin Lingkungan
Permohonan Pemeriksaan UKL-UPL
Pemeriksaan Administrasi Penilaian ANDAL dan RKL-RPL
Pengumuman
SK KLH
Pemeriksaan UKLUPL Rekomendasi UKLUPL
Izin Lingkungan
(Sumber : Kantor BLH Surakarta)
119
B. Pengawasan dan Penegakan Hukum terhadap pemenuhan kewajiban pemegang izin lingkungan dan izin PPLH oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta 1. Pelaksanaan pengawasan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta Mengenai definisi pengawasandari segi tata bahasa,istilah pengawasan dalam bahasa Indonesia asal katanya adalah awas sehingga
pengawasan
merupakan kegiatan
mengawasi
saja,
dalam arti melihat sesuatu dengan seksama. Dalam memberikan definisi atau batasan tentang pengawasan tidaklah mudah. MenurutS.P.Siagian, pengawasan merupakan proses pengamatan pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisas iuntuk menjamin aga rsemua pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan
sebelumnya
sedang
menurut
Sarwoto
definisi
pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan - pekerjaan sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki. Definisi pengawasan dari Soekarno K sebagai berikut pengawasan adalah suatu proses yang menentukan tentang apa yang harus dikerjakan, agar apa yang harus dikerjakan, agar apa yang harus diselenggarkan sejalan dengan rencana. Pasal 71 ayat (1) Undang- undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditegaskan: “Menteri, gubernur, atau
bupati/walikota sesuai
dengan kewenangannya wajib
melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang
perlindungan dan pengelolaan
lingkungan. Dari hal tersebut kewenangan pengawasan dalam tingkat kabupaten/kota menjadi kewenangan walikota yang didelegesikan kepada pejabat yang bertanggung jawab dalam lingkungan hidup yaitu kepala Badan Lingkungan Hidup yang dibantu oleh kepala bidang dan staf sebagai tenaga operasional dalam mengawasi pentaatan atas ketentuan perundang-undangan
120
termasuk pentaatan terhadap izin lingkungan oleh pelaku usha dan/atau kegiatan. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta terhadap penataatan pemegang izin lingkungan maupun PPLH berdasarkan hasil wawancara dengan Bp Ir. Sunarno selaku kepala bidang pengendalian dan pencemaran lingkungan hidup bahwa didalam
melaksanakan
pengawasan didasarkan pada beberapa kualifikasi : 1) Pengawasan terhadap laporan pemegang izin lingkungan dan izin PPLH yang melaporkan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan atas hasil usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kewajiban yaitu 6 (enam) bulan sekali dan dilampiri dengan hasil uji laboraturium. Berdasarkan laporan dan hasi hasil uji laboraturium yang dilaporkan, akan dikaji apakah ada limbah yang dibuang melibihi baku mutu untuk beberapa parameter, apabila hasilnya ada yang melebihi baku mutu akan menjadi tindak lanjut dari pengawasan . 2) Pengawasan bagi pelaku usaha dan/atau kegiatan pemegang izin lingkungan dan izin PPLH yang tidak memenuhi kewajiban melporkan hasil pengelolaan dan pemantauan lingkungannya sesuai dengan ketentuan yaitu 6 (enam) bulan sekali akan dilakukan spot chek (pemeriksaan lapangan) oleh Badan Lingkungan Hidup Surakarta secara acak untuk mengetahui tingkat pemenuhan terhadap standar baku mutu limbah yang dihasilkan, yang ditugaskan kepada PPLHD atas perintah kepala Badan Lingkungan Hidup dan dituangkan didalam berita acara. Fakta atau hasil pengawasan lapangan ini dipakai sebagai bahan pertimbangan dan ditindaklanjuti dalam bentuk pembinaan secara persuasif 3) Selain bentuk pengawasan pada huruf a dan b diatas, dilakukan kegiatan PROPER (Program Peringkat) untuk menilai usaha dan/atau kegiatan atas tingkat pentaatan terhadap pengelolaan
121
lingkungan yang berkaitan dengan pemenuhan standar baku mutu pembuangan atau kualitas limbah yang dihasilkan dengan kriteria sebagai berikut : 1.kuning = paling taat 2.hijau = taat 3.biru = kadang-kadang 4.merah= tidak taat 5.hitam= tutup Mengkaji
pengawasan
yang
dilaksanakan
oleh
Badan
Lingkungan Hidup Kota Surakarta, maka pengawasan yang dilakukan tersebut termasuk apabila dilihat dari teori pengawasan maka: a. Ditinjau
dari
segi
kedudukan
badan/organ
yang
melaksanakan kontrol itu terhadap badan organ yang dikontrol
termasuk
Kontrol
ekstern,
berarti
bahwa
pengawasan itu dilakukan oleh organ atau lembaga lembaga yang secara organisatoris/struktural berada diluar pemerintah b. Ditinjau dari waktu dilaksanakannya termasuk Kontrol aposteriori,
adalah
dilaksanakan
bilamana
sesudah
pengawasan
dikeluarkannya
itu
baru
keputusan
pemerintah. c. Ditinjau dari segi obyek yang diawasi, termasuk Kontrol dari segi hukum (rechtmatigheid) yaitu kontrol yang dimaksudkan untuk menilai segi-segi atau pertimbangan yang bersifat hukumnya saja(Ridwan HR, 2009:294-296) Pelaksanaan
Pengawasan
yang
dilakukan
oleh
Badan
Lingkungan Hidup dilaksanakan melalui tiga komponen yaitu Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah ( PPLHD ), Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup ( PPNS LH ) maupun Pejabat lain dalam hal ini bidang Pengendalian, Pengawasan dan Kepatuhan Hukum dan Pengembangan Kapasiatas, bisa dikatakan belum efektif karena masih adanya sebagaian besar pelaku usaha
122
yang belum mengelola limbahnya, belum memiliki IPAL dan belum memenuhi Baku Mutu Limbahnya, hal ini banyak tejadi pada industri menengah kecil seperti usaha batik di kampung batik misalnya yang belum mentaati standar peraturan perundangan dibidang lingkungan yang tidak mengintegrasikan pengelolaan lingkungan dengan ramah lingkungan. Pelanggaran ini dari hasil pengawasan belum dilanjutkan dengan pemberian sanksi yang semestinya dapat dijalankan, hal ini dikarenakan pertimbangan kemampuan ekonomi dari para pengusaha kecil dan kerajinan untuk memiliki IPAL sendiri misalnya, dengan pertimbangan tidak mematikan usaha kecil maka pengawasan dan penjatuhan sanksi belum optimal dan tegas. 2. Penegakan Hukum terhadap pemegang izin Lingkungan dan izin PPLH Penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris law enforcement. Istilah penegakan hukum dalam Bahasa Indonesia membawa kita kepada pemikiran bahwa penegakan hukum selalu dengan paksaan (force) sehingga ada yang berpendapat bahwa penegakan hukum hanya bersangkutan dengan hukum pidana saja (Andi Hamzah, 2005:48). Penegakan hukum memiliki arti yang sangat luas meliputi segi preventif dan represif, cocok dengan kondisi Indonesia yang unsur pemerintahnya turut aktif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (sebagaisocial engginerring),
memelihara
dan
mempertahankan
socialcontrol
kedamaian
pergaulan
hidup
sebagao (Soerjono
Soekanto,1983:3). Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut ditaati. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara dengan menetapkan hukum
123
dan menemukan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkanoleh hukum formal pemerintahnya turut aktif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Penegakan Hukum yang dilakukan oleh Badan Lingkungan hidup Kota Surakarta terhadap pemegang izin lingkungan dan izin PPLH menurut hasil wawancara pada Bp Vitriaman selaku Kabid kepautuhan hukum adalah sebagai berikut a. Penegakan Hukum yang didasarkan pada hasil pengawasan yang dilakukan oleh bidang pengendalian terhadap ketaatan pelaku usaha atas pemenuhan standar norma/kewajiban yang tersurat dalam izin lingkungan dan izin PPLH dalam laporan yang diserahkan ke Badan Lingkungan Hidup atau hasil spot chek. Dari hasil pengawasan dan berita acara pengawasan dapat dilihat tingkat kepatuhan dari pemegang izin atas kewajiban yang dilanggar atau belum dipenuhi termasuk belum memenuhi standar norma yang diwajibkan misalnya pemenuhan baku mutu limbah cair, baku mutu emisi. Selanjutnya temuan dari hasil ini dipakai sebagai pertimbangan dalam penjatuhan saknsi sesuai ketentuan perundang-undangan. Penjatuhan sanksi yang dijatuhkan Badan Lingkungan Hidup terhadap pemegang izin yang belum taat diberi sanksi administrasi berupa peringatan untuk segera memperbaiki dan memenuhi kualitas limbah sesuai dengan baku mutu yang ditentukan, selanjutnya juga dilakukan pembinaan agar pemegang izin mampu untuk memenuhi standar norma yang berlaku. Memperhatikan tindaklanjut pengawasan yang diikuti dengan penjatuhansanksi maka jika dilihat kewenangan pejabat yang menjatuhkan sanksi, sesuai yang diatur dalam ketentuan Pasal
UUPPLH , bahwa pejabat yang diberi wewenang
mengawasi adalah Menteri Lingkungan Hidup, Gubernur atau Bupati/ Walikota, dan Pejabat ini dapat mendelegasikan kewenangannya pada Pejabat/ Instasi teknis , maka dalam
124
praktek untuk kota Surakarta didelegasikan pada Kepala Badan Lingkungan Hidup, dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD ), sedangkan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi diberikan juga kepada Pejabat yang berwenang mengawasi ketaatan Penanggung jawab usaha. Sanksi yang dijatuhkan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta terhadap ketidaktaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tersebut adalah jenis sanksi administrasi sebagaimana tertuang pada Pasal 76 UUPPLH jo Pasal 71 PP No 27 tentang Izin Lingkungan yang meliputi Teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan atau pencabutan izin lingkungan. Dalam hal memberikan teguran tertulis sebagai langkah awal penjatuhan sanksi, Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta memberikan teguran tertulis sebanyak tiga kali, namun apabila tidak ada itikad baik dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas teguran tersebut, barulah dilakukan penyidikan lebih lanjut,
yang mungkin dapat
dijatuhkannya pecabutan izin ataupun melakukan penegakan hukum secara perdata dan pidana jika ditemukan indikasi lain oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Lingkungan Hidup Surakarta. b. Penegakan Hukun terhadap aduan masyarakat atau sengketa antara masyarakat dengan pemilik usaha atas dugaan adanya pencemaran dan atau perusakan lingkungan yang dilakukan oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan. Langkah yang diambil oleh Badan Lingkungan Hidup Surakarta yang merespon pengaduan ini dilakukan dengan cara : 1) Melakukan
tinjauan
lapangan
untuk
melihat
dan
memastikan kebenaran laporan atau aduan masyarakat jika diperlukan dengan pengambilan sampel limbah atau meminta dokumen pemantauan lingkungan yang dimiliki oleh perusahaan 2) Memfasilitasi pertemuan antara pengadu (masyarakat)
125
dengan pelaku usaha yang diduga mencemari lingkungan untuk dilakukan mediasi guna mencari penyelesaian sengketa antaa para pihak, apabila penyelesaian secara mediasi oleh BLH tidak membawa hasil atau ditolak maka para pihak dipersilahkan untuk menyelesaikan sengketa mealalui jalur pengadilan, jika dalam sengketa tersebut terdapat indikasi tindak pidana lingkngan maka Badan Lingkungan Hidup melalui penyidik PPLH bekerja sama dengan penyidik kepolisian untuk menindaklanjuti pada penyelesain secara pidana, meskipun sampai saat ini belum ada yang dituntut secara pidana atas dugaan tindak pidana lingkungan. Memperhatikan penyelesaian aduan masyarakat atas dugaan pencemaran yang dilakukan oleh pelaku usaha secara mediasi ini jika dilihat dari ketentuan Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dengan pasal Pasal 84 UUPPLH yang menyatakan: (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan. (2) Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara suka rela oleh para pihak yang bersengketa. (3) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa. Mengkaji sistem pengawasan dan penegakan hukum apabila dilihat dari teori bekerjanya hukum menurut Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (struktur of law), substansi hukum (substance of the law) dan budaya hukum (legal culture). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan
126
hukum yang hidup (living law) yang dianut dalam suatu masyarakat. Ketiga faktor tersebut dilihat dari implementasinya sebagai berikut : a. Substansi hukum telah tersedia Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaanya seperti Peraturan Pemerintah No 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Perda PPLH surakarta b. Dari struktur hukumnya telah ada organisasi yang diberi kewenangan dalam pengawasan dan penegakan hukum yaitu Badan Lingkungan Hidup Surakarta dan dilaksanakan oleh bidang Pengendalian Pencemran Lingkungan Hidup yang terdiri dari sub bidang pengendalian pencemaran lingkungan hidup dan sub bidang dokumen lingkungan hidup dan Bidang Kepatuhan Hukum dan Pengembangan Kapasitas yang terdiri dari
sub
bidang
kepatuhan
hukum
dan
sub
bidang
pengembanagan kapasitas. c. Dari budaya hukum menunjukkan masih lemahnya kesadaran pelaku usaha untuk memenuhi standar norma yang ada di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau kurangnya kepatuhan pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan izin lingkungan maupun izin PPLH seperti kewajiban untuk memantau kualitas limbahnya melalui pemeriksaan menyampaikan
laboratorium laporan
maupun
secara
kepatuhan
berkala
kepada
untuk Badan
Lingkungan Hidup Surakarta atas pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Budaya hukum birokrasi dalam pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum ini aparat birokrasi cenderung pasif dan kurang tegas dalam penjatuhan sanksi atas pelanggaran atau ketidakpatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban sesuai dengan izin lingkungan dan izin PPLH.
