BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Sejarah dan Perkembangan BNI Securities PT BNI Securities (Perseroan) didirikan berdasarkan Akta No. 22 tanggal 12 April1995 yang diubah dengan Akta No. 39 tanggal 3 Mei 1995. Perseroan adalah Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai perdagangan efek, penjaminan emisi efek dan penasehat investasi, serta kegiatan lain yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal berdasarkan keputusan Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal) dan LK (Lembaga Keuangan).1 Perseroan merupakan anak perusahaan PT BNI (Persero) Tbk dengan komposisi kepemilikan saham per 31 Desember 2007 adalah sebesar 99.85%, sedangkan sisanya sebesar 0.15% dimiliki oleh Koperasi Karyawan PT BNI Securities. Pada awal didirikan, modal dasar Perseroan adalah sebesar Rp 30 miliar dengan modal disetor Rp 15 miliar. Guna mengantisipasi aktivitas pasar modal yang terus berkembang, modal dasar Perseroan ditingkatkan menjadi Rp 200 miliar dan modal disetor menjadi Rp 100 miliar. Dalam menjalankan kegiatanya perseroan mengelompokan ke dalam Divisi Utama Dan Penunjang, sedangkan Divisi Penunjang adalah unit yang bertugas mendukung kegiatan dari Perseroan maupun unit bisnis divisi utama dalam menjalankan kegiatannya.
1
www.bnisecurities.co.id
48
Divisi utama terdiri dari: 1. Equity Brokerage Menjalankan kegiatan sebagai perantara dan perdagangan efek. 2. Debt Capital Market, melayani transaksi perdagangan efek ekuitas dan surat utang. 3. Asset Management, menawarkan jasa manajemen investasi melalui reksa dana dan discretionary fund dan di dukung penuh oleh Teknologi Informatika (TI) terkini dan team risset yang erkualitas. 4. Invesmant Banking, Divisi ini menyediakan layanan penjaminan emisi saham dan obligasi Divisi penunjang terdiri dari: 1) Treasury Divisi ini berfungsi menjaga likuiditas dana atas surat berharga. 2) Riset Memberikan dukungan divisi lainnya dalam bentuk laporan analisa. 3) Akunting dan Keuangan Bertugas melakukan pembukuan atas setiap pendapatan maupun pengeluaran yang terjadi pada operasional perusahaan. 4) Teknologi Informasi (TI) Bagian ini melakukan pengembangan sistem informasi dan teknologi baik melalui pembaharuan aplikasi back office dan front office yang terintegrasi, penataan infrastruktur jaringan dan penataan ruang data center.
49
5) Sumber Daya Manusia Berfungsi mengembangkan manajemen sumber daya manusia secara optimal. 6) Internal Audit Berfungsi menjamin implementasi aktivitas kerja setiap unit agar sejalan dengan kebijakan, sistem, dan prosedur yang berlaku. 7) Risk Management Berfungsi
untuk menentukan kebijakan
dasar
manajemen resiko, baik resiko pasar, resiko kredit maupun resiko operasional. 8) Quallity Assurance dan KYC Berfungsi untuk melaksanakan kegiatan penyusunan SOP (Standart Operating Pocedure) dan pemantauan pelaksanaan SOP dan kebijakan perusahaan di setiap unit kerja. 9) Corporate Secretary dan Legal Sekretaris perusahaan bertanggung jawab memantau dan melaporkan perkembangan peraturan dalam pasar modal, sekaligus memberikan informasi yang relevan kepada Direksi sesuai dengan ketentuan hukum pasar modal dan prosedur pelaksanaan di Indonesia. 10) Settlement Bertugas menyelesaikan setiap transaksi yang dilakukan oleh Divisi Equity Brokerage maupun Divisi Debt Capital Market. Untuk item perekonomian di Indoneia berdaarkan UU Pasar Modal hanya meliputi beberapa hal, yaitu intrumen saham yang sudah mulai penawaran umum dan pengembangan dividen didasarkan, baik berupa obligasi. produk investasi yang ada di BNI Securities adalah reksa dana syariah, BNI Securities melakukan penawaran umum untuk memilih reksa dana melalui unit penyertaan BNI Dana Syariah dan BNI Dana Plus Syariah.
50
Kegiatan investasi yang beragam akan menurunkan risiko investasi dan meningkatkan hasil investasi. BNI Dana Syariah maupun BNI Dana Plus Syariah yang pada akhirnya akan memberikan kesempatan kepada para investor untuk dapat melakukan diverifikasi investasi dengan harga yang terjangkau tanpa harus mengelola investasi. Karaktristik investasi setiap pemodal di masing-masing BNI Dana Syariah dan BNI DanaPlus Syariah identik denagn investasi rekda dana itu sendiri yang bernilai lebih besar. Pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2010 merupakan langkah awal BNI Securities memisahkan diri dari BNI konvensional dan menjadi anak perusahaan. Pemisahan tersebut melewati UUS dan BUS (bank umum syariah) agar BNI melakukan kinerjanya sesuai dengan prinsip syariah. Untuk mencermati potensi yang ada di masyarakat Pekalongan yang didominasi kaum muslim, maka berdirinya BNI Securities diharapkan dapat menjawab spekulasi bahwa potensi nasabah dari kaum muslim Pekalongan yang belum terjaring cukup profitable (menguntungkan), disamping itu juga untuk memenuhi permintaan Bank Indonesia (BI) agar bank-bank yang telah mampu dapat mendirikan bank syariah.
B. Visi dan Misi BNI Syariah2 1. Visi -
2011 : Perusahaan dengan layanan ritel terbesar di Indonesia
-
2016 : Acuan bagi perusahaan-perusahaan sekuritas di ASEAN
2
Ibid.,
51
2. Misi Menyediakan solusi-solusi financial secara lengkap untuk menjaga dan meningkatkan kekayaan nasabah dengan prudent, inovatif dan responsif. Layanan kami disajikan oleh para profesional yang kompeten dan terpecaya yang mengutamakan kepentingan nasabah.
C. Tempat Kedudukan PT BNI Securities BNI Securities berkantor Pusat Sudirman Plaza Indofood Tower 16th floor Jl. Jend Sudirman Kav. 76-78 Jakarta 12910, Indonesia Tel. 62-21 25543946 Fax. 62-21 5793-5831 Homepage: www.bnisecurities.co.id E-mail:
[email protected]. Dan memiliki 14 kantor cabang di seluruh Indonesia, diantaranya: 3 Tabel 3.2 Tabel Kantor Cabang PT BNI Securities No
Kota
1.
Jakarta
2.
Yogyakarta
3.
Surabaya
4.
Bandung
3
Alamat Sudirman Plaza Indofood Tower 16th floor Jl. Jend Sudirman Kav. 76-78 Jakarta 12910, Indonesia Tel. 62-21 2554-3946 Fax. 62-21 5793-5831 Homepage: www.bnisecurities.co.id E-mail:
[email protected] Jl. Trikora No.1 Yogyakarta 55122, Indonesia Tel. (0274) 385-904 Fax. (0274) 385-901 Jl. Gubernudr Suryo No. 36 Surabaya 60271, Indonesia Tel. (031) 532-0912 Fax. (031) 531-8425 Jl. Perintis Kemerdekaan No. 3 Bandung 40117, Indonesia Tel. 022-4213375 Fax. 022-4213376
Ibid.,
52
5.
Medan
6.
Malang
7.
Palembang
8.
Jakarta
9.
Surakarta
10.
Bali
11.
Pekanbaru
12.
Semarang
13.
Jakarta
14.
Jakarta
15.
Banda Aceh
Jl. Pemuda No. 12 Medan 20151, Indonesia Tel. (061) 457-9616 Fax. (061) 457-9656 Jl. Buring No. 58 Malang 65119, Indonesia Tel. (0241) 321-213,321-430 Fax. (0241)356876 Jl. Jend. Sudirman No. 132, Kotak Pos 165 Palembang 30126, Indonesia Tel. (0711) 361-969 Fax. (0711) 319-663 PT BNI, Kantor Mangga Dua, Pertokoan Mangga Dua Blok E4 No. 7 Lantai 2, Jl. Mangga Dua Jakarta 14440, Indonesia Tel. 612-3804 Fax. 612-3806 Jl. Slamet Riyadi No. 332 Surakarta, Indonesia Tel. 0271-729667 Fax. 0271-729668 Komplek Ruko Agung Raya No. 12, Jl. Teuku Umar No. 200, Bali, Indonesia Tel. 0361-254985 Fax. 0361-254985 BNI cabang Pasar Pusat Jl. Jend. Sudirman 365 Pekanbaru, Indonesia Tel. (0761) 467-57, 839-698 Fax. (0761) 856-279 Cabang Semarang Thamrin Square Blok No. 5 Semarang, Indonesia Tel. (024) 3566-414/5, 6412-6413/ Fax. (024) 358-1713 Puri Niaga III Blok M 8 No.1B, Puri Kembangan Jakarta Barat, Indonesia Tel. 021-583-57464 Fax. 021-583-57465 Wisma 46 Lt. 31 Kota BNI Jln. Jend. Sudirman Kav. 1 Jakarta 10220, Indonesia Tel. 021-251-5266 Fax. 021-574-9837 Kantor Cabang BNI Banda Aceh lt. 2 Dibawah kordinasi Cabang Medan Kantor Cabang BNI Band, Indonesia Tel. +62 651 31109 Fax. +62 651 31107
53
D. Tata kelola Perusahaan BNI Securitas menyadari bahwa menjaga kualitas keterbukaan informasi dan kepatuhan sesuai ketentuan yang berlaku, BNI berupaya memberi nilai lebih bagi kepentingan stakeholder dalam tiap aktivitas yang dilakukan. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik secara luas dan menyeluruh di BNI akan berkontribusi pada profitabilitas, nilai tambah bagi stakeholder,dan kelanjutan pertumbuhan bisnis jangka panjang. untuk memenuhi ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Penerapan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum yang telah diubah denganPeraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006). Kunci terciptanya Good Corporate Governance (GCG) dalam suatu perusahaan adalah berfungsinya secara efektif organ-organ perusahaan yaitu Direksi, Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham, yang terjamin kualitas dan integritasnya sehingga dapat
mencapai tujuan perusahaan sekaligus
memenuhi kepentingan stakeholders. Lemahnya implementasi GCG akan menyebabkan perusahaan tidak dapat mencapai tujuan berupa laba perusahaan yang maksimal, tidak mampu mengembangkan perusahaan, tidak mampu memenangkan persaingan serta tidak dapat memenuhi berbagai kepentingan stakeholders. GCG di BNI, sangat luas dan menyeluruh sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan usaha, profitabilitas, nilai tambah untuk seluruh stakeholders, sertameningkatkan kemampuan agar keberlangsungan usaha jangka panjang dapat dicapai. Oleh sebab itu prinsip-prinsip GCG harus diimplementasikan dalam koridor pelaksanaan. GCG merupakan upaya 54
membangun budaya suatu perusahaan menjadi budaya baru yaitu budaya yang menerapkan Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan Fairness. Dalam hal ini, pembaharuan atau penyempurnaan terus menerus implementasi GCG pada suatu perusahaan merupakan suatu keharusan. BNI yang sudah membangun sistem GCG kurang lebih sejak tahun 2001, mau tidak mau harus menyesuaikan sistem yang ada dengan kondisi eksternal dan internal yang selalu berubah. Secara terus menerus kebijakan GCG di BNI ditinjau dan disesuaikan agar materi kebijakan tetap sejalan dengan perkembangan kebijakan, peraturan dan kondisi saat ini. Penyempurnaan GCG tidak dapat dikatakan sebagai sesuatu tindakan yang mudah karena terkait dengan penyempurnaan kultur suatu perusahaan yang tentu saja berkaitan erat dengan perubahan perilaku personal-personal yang menjalankan perusahaan tersebut. Namun jika semua pihak menyadari bahwa penyempurnaan GCG akan membawa dampak positif, maka upaya penyempurnaan tidak akan berhenti. Upaya penyempurnaan GCG yang dilakukan oleh BNI antara lain adalah Dewan Komisaris BNI telah merumuskan sistem dan prosedur nominasi Direksi dan Dewan Komisaris serta sistem penilaian kinerja Direksi/Dewan Komisaris. Disamping itu divisi/unterkait di BNI sedang merumuskan sistem pelaporan pelanggaran (whistle blowing system) yang sampai saat ini masih dalam proses pembahasan.Tantangan dan kendala dalam penerapan GCG di BNI terutama dalam menghadapi masa krisis global saat ini, memerlukan kesungguhan dan tekad yang kuat terutama dari Direksi,
55
Dewan Komisaris, Pemegang Saham, pegawai serta semua pihak yang terkait agar GCG tetap dapat diterapkan dan ditegakkan di lingkungan BNI. Wujud dari kesungguhan dan tekad yang kuat dari Direksi, Dewan Komisaris dan pegawai BNI, antara lain adalah dengan ditandatanganinya Komitmen Pelaksanaan GCG secara berkala setiap tahun yang pada intinya menyatakan untuk melaksanakan GCG dalam seluruh kegiatan operasionalnya. Sebagai institusi yang bergerak di bidang perbankan, BNI dalam melaksanakan implementasi GCG, berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum. Dalam Peraturan Bank Indonesia tersebut ditegaskan bahwa
pelaksanaan prinsip-prinsip
GCG
minimal
harus
diwujudkan dalam: a) Efektivitas tugas dan tanggung jawab Dewan Komisarisdan Direksi b) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite c) Penanganan benturan kepentingan d) Penerapan fungsi kepatuhan bank e) Pelaksanaan tugas fungsi Audit Interen f) Penerapan manejemen risiko termasuk system pengendalian interen g) Penyediaan dana pada pihak terikat dan penyediaan dana besar h) Transparasi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan
56
pelaksanaan Good Corporate Gavernance serta pelaporan internal i) Rencana strategis Bank. Secara beurutan tata kelola PT. BNI Securitas adalah : 4 1. Rapat Umum Pemegang Saham Pada tahun 2008, BNI Securitas adalah : a. Menyetijui dan menegaskan laporan tahunan BNI, tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007. b. Menyetujui dan menegaskan laporan tahunan program kemitraan dan bina lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 yang diaudit oleh kantor akuntan sebagaimana dalam laporan Nomor :RPC – 8993 taggal 18 Mei 2008. c. Memberikan pelunasan dan pembahasan sepenuhnya dari tanggung jawab yang mereka lakukan pada tahun buku berakhir tanggal 31 Desember 2007 d. Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku berakhir tanggal 31 Desember 2007. e. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Komisaris Perseroan untuk menetapkan kantor akuntan public. f. Menyetujui kenaikan gaji Direktur Utama sebesar 13.04% dari gaji berlaku saat ini terhitung sejak tanggal 1 Januari 2008. g. Menyetujui pemberian Tantiem sebesar 2,98% gross yang dihitung dari laba bersih Perseroaan periode 1 januari 2007 yag telah
4
Ibid.,
57
dianggarkan. h. Berdasarkan Surat Mentri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor SR–450/MBU/2008 tanggal 27 Mei 2008. i.
Menyetujui perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroaan antra lain disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan BAPEPAM – Lembaga Keuangan Nomor IX.J.1 tentang popkok anggaran dasar perseroan yang melakukan penawaran umum Efek Ekuitas dan perusahaan public. RUPS diselenggarakan sesuai dengan kepentingan perusahaan
dengan memperhatikan Anggaran Dasar dan peraturan perundangundangan yang berlaku, serta dengan persiapan yang baik. 2. Dewan Komisaris Dewan
Komisaris
bertanggung
jawab
dan
berwenang
mengawasi tindakan Direksi serta memantau efektifitas pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik. Pada tahun 2008, BNI Securitas mengalami perubahan susunan Dewan Komisaris, sebagaimana diagendakan dalam RUPS Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 6 Februari 2008. Perubahan dewan Komisaris tersebut yaitu: a. Erry Riyana Hardjapamekas sebagai Komisaris Utama b. Suwarsono sebagai Wakil Komisaris Utama c. Achjar Iljas sebagai Komisaris Independen Commissioner
58
d. Achil Ridwan Djayadiningrat sebagai Komisaris Independen Commissione e. Fero Poerbonegoro sebagai Komisaris Commissioner f. H.M.S. Latif sebagai Komisaris Commissioner g. Parikesit Suprapto sebagai Komisaris Commissioner 3. Komisaris Independen Rapat
Umum
Pemegang
Saham
Luar
Biasa
yang
diselenggarakan pada tanggal 6 Februari 2008 telah melakukan pengangkatan 2 (dua) Komisaris Independen sehingga jumlah Komisaris Independen Perseroan telah berjumlah 4 (empat) orang atau equivalent
57,14%
dari
Komisaris.Penambahan
total
jumlah
jumlah
anggota
anggota
Komisaris
Dewan
Independen
tersebut untuk memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (2) PBI Nomor 8/14/PBI/2006 bahwa paling kurang 50% dari jumlah anggota dewan Komisaris
adalah
Komisaris
Independen.Seluruh
Komisaris
Independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Adapun tugas-tugas Dewan Komisaris sebagai berikut: a. Terus
berupaya
untuk
memastikan
terselenggaranya
pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dengan dibantu unit-unit
59
terkait. b. Melaksanakan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain melalui. c. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank, antara lain penyusunan dan evaluasi terhadap Corporate Plan dan Rencana Bisnis Bank. d. Tidak
melakukan
pengambilan
keputusan
kegiatan
operasional, kecuali yang diwajibkan menurut peraturan perundangan dan ketentuan Anggaran Dasar. e. Selalu meminta perhatian Direksi agar menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari auditor internal (SPI) serta auditor eksternal (Bank Indonesia dan/atau otoritas lainnya) dengan sarana tertulis maupun secara lisan. Dalam hal ini Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit. f. Memberitahukan kepada Bank Indonesia paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundangundangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau
perkiraan
keadaan
yang
dapat
membahayakan
kelangsungan usaha Bank. g. Melaksanakan
tugas
dan
tanggung
jawabnya
secara
independen. h. Telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja dalam bentuk Buku Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komisaris dan Direksi
60
yang antara lain mengatur mengenai etika kerja, waktu kerja dan pelaksanaan rapat. 4. Dewan Direksi Dewan direksi pada dasarnya bertugas untuk mengelola perusahaan. Dewan Direksi juga bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik. Adapun tugas-tugas Dewan Direksi adalah : a. Direksi telah membentuk Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), Satuan Kerja Manajemen Risiko, Komite Manajemen Risiko dan Divisi Kepatuhan (Satuan Kerja Kepatuhan). b. Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal, dan hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain. c. Direksi
mempertanggungjawabkan
pelaksanaan
tugasnya
kepada pemegang saham melalui RUPS. d. Direksi
mengungkapkan
kebijakan-kebijakan
BNI
yang
bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai dengan media yang mudah diakses pegawai antara lain melalui News Letter, SMS, intranet, majalah internal. e. Direksi berusaha untuk menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini dan tepat waktu kepada Komisaris. f. Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang mengatur etika kerja, waktu kerja, dan rapat Direksi
61
sebagaimana tertuang dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komisaris dan Direksi. g. Direksi terus berupaya melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 5. Komite Audit Sebagai panduan Komite Audit untuk melaksanakan tugas maka Dewan Komisaris telah menetapkan Piagam Komite Audit (Audit Committee Charter) yang dituangkan dalam Keputusan Dewan Komisaris No. Kep/015/DK/2008 tanggal 15 Desember 2008. Adapun tugas dan tanggung jawab Komite Audit sebagaimana tertuang dalam Piagam Komite Audit (Audit Committee Charter) adalah sebagai berikut: a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya. b. Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan audit dari auditor ekstern termasuk menelaah independensi dan objektivitas auditor ekstern serta menelaah kecukupan pemeriksaan yang dilakukannya untuk memastikan semua risiko yang penting telah dipertimbangkan. c. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan paket kompensasi Direksi dan Komisaris.
62
d. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan. e. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. f. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan pada Rapat Umum Pemegang Saham. g. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisaris. Komite Audit juga berwenang untuk mengakses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan, karyawan, dana, aset serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
E. Struktur Organisasi 5 Struktur organisasi di BNI Securities menggambarkan suatu hubungan antar individu atau departemen yang menunjukkan hierarki dan pola hubungan komando. Struktur organisasi ini menunjukkan adanya garis wewenang dan tanggung jawab, garis komando serta cakupan bidang
5
Dokumentasi BNI Securities
63
pekerjaan masing-masing jabatan dalam kepengurusan organisasi di BNI Securities. Struktur organisasi menjadi sangat penting supaya tidak terjadi benturan pekerjaan antar tiap kepengurusan serta memperjelas fungsi dan peran masing-masing bagian dalam organisasi. Untuk menunjang kinerja tersebut, berikut ini merupakan gambaran struktur organisasi dari BNI Securities : Gambar 3.2 Struktur Organisasi BNI Securities CHIEF EXECUTIVE OFFICER
CEO Office and Corsec
Risk Management
Human Resource
Internal Control
Corporate Secretary and Legal
Research
General Service
Quality Assurance
Sharia Bisnis
Customer Service
Information Technology
Investment Banking
Investment Management
CHIEF FINANCIAL OFFICER
CHIEF OPERATING OFFICER Equity
Finance and Accounting
Outlet
Treasury
Debt Capital Market
Settlement
Penyelia Pelayanan Nasabah Orang yang bertanggungjawab kepada manajer opersional dalam mengelola dan mengkoordinasikan secara 64
efektif dan efisien, proses pelayanan uang tunai, pembukaan rekening dan jasa kepada nasabah termasuk membantu menyelesaikan masalah-masalah mereka dan meningkatkan mutu pelayanan. Serta mengkoordinir kegiatan reksa dana, agar reksa dana berjalan sesuai keinginan nasabah dan pihak bank agar tidak terjadi hal yang diinginkan.
F. Produk dan Layanan Seperti diterangkan dalam uraian diatas bahwa PT BNI Securities mempunyai dua divisi utama dan divisi penunjang yaitu: -
Equity Brokerage Menjalankan kegiatan sebagai perantara dan perdagangan efek dengan terus berupaya meningkatkan peran pemodal ritel lokal dan kelembagaan (institusi) baik dalam negeri maupun luar negeri.
-
Debt Capital Market Memberikan
perhatian
penuh
terhadap
aktivitas
pengelolaan
perdagangan surat utang baik yang difokuskan untuk kepentinagn nasabah (brokerage) maupun kepentingan sendiri (proprietary trading), sehingga pada akhirnya mampu memberikan kontribusi yang baik terhadap kinerja Perseroan secara keseluruhan. Selain itu, Divisi Debt Capital Market juga melakukan sinergi terbatas dengan profit center yang lain dalam lingkup Perseroan sebagai upaya memberikan layanan terpadu (one stop service) kepada nasabah tertentu. Sebagai unit bisnis, Divisi Debt Capital Market dituntut untuk mampu menjaga
65
pertumbuhan yang berkelanjutan sehinga tetap mampu memberikan kontribusi bagi pencapaian laba perusahaan. -
Asset Management Melakukan pengelolaan dana pihak ketiga terutama dalam pengelolaan reksa dana, baik itu reksa dana berbasis efek saham, efek pendapatan tetap dan efek campuran, baik yang konvensional maupun syariah. Untuk memasarkan reksa dana, Perseroan telah menjalin kejasama dengan lembaga keuangan, perbankan dan non perbankan. Divisi ini beroperasi guna memanfaatkan peluang yang masih besar bagi reksa dana untuk tumbuh dan berkembang di Indonesia, hal ini terjadi didukung oleh perkembangan produk-produk unik dan dengan strategi pemasaran yang efektif. Selain dari reksa dana, Perseroan juga berusaha meningkatkan peran discretionary funds, suatu bentuk manajemen dana yang didasarkan pada kontrak antara Perseroan sebagai manajer investasi dengan investor dalam jangka waktu tertentu.
-
Invesmant Banking Divisi ini menyediakan layanan penjaminan emisi saham dan obligasi yaitu membantu calon emiten dalam persiapan dan pelaksanaan penawaran umum perdana saham maupun penerbitan obligasi dan efek hutang lainnya. Selain itu, juga menyediakn jasa sebagai penasehat keuangan (financial advisory), private placement dan merge-akuisi.
Divisi penunjang terdiri dari:
66
-
Treasury Divisi ini berfungsi menjaga likuiditas dana atas transaksi keuangan perusahaan, investasi, trading pada surat-surat berharga pasar modal (capital market), dan pasar uang (money market).
-
Riset Memberikan dukungan divisi lainnya dalam bentuk laporan analisa ekonomi, analisa fundamental dan analisa teknik, baik untuk saham maupun instrumen pendapatan tetap beserta turunannya. Laporan dikeluarkan secara rutin maupun secara berkala.
-
Akunting dan Keuangan Bertugas melakukan pembukuan atas setiap pendapatan maupun pengeluaran yang terjadi pada operasional perusahaan. Divisi ini juga membuat laporan setiap hari kepada otoritas pasar modal mengenai modal kerja bersih disesuaikan Perseroan.
-
Teknologi Informasi (TI) Bagian ini melakukan pengembangan sistem informasi dan teknologi baik melalui pembaharuan aplikasi back office dan front office yang terintegrasi, penataan infrastruktur jaringan dan penataan ruang data center. Pengembangan teknologi informasi yang memadai, akan sangat mendukung strategi bisnis Perseroan, baik sebagai broker perdagangan efek maupun manajer investasi. Dengan teknologi informasi Perseroan
67
memberikan dalam layanan transaksi bagi para nasabah melalui penyediaan aplikasi online trading ”esmart”. -
Sumber Daya Manusia Berfungsi mengembangkan manajemen sumber daya manusia secara optimal dalam upaya meningkatkan kapabilitas dan profesionalisme karyawan Perseroan melalui personal development, implementasi budaya kerja BNI Securities, sehingga pegawai dapat bekerja lebih efisien dan optimal.
-
Internal Audit Berfungsi menjamin implementasi aktivitas kerja setiap unit agar sejalan dengan kebijakan, sistem, dan prosedur yang berlaku. Hal ini juga berarti bahwa banyak peraturan dan garis besar yang ditentukan Bapepam-LK, Bursa Efek Indonesia dan pasar modal yang harus ditaati
-
Risk Management Berfungsi untuk menentukan kebijakan dasar manajemen resiko, baik resiko pasar, resiko kredit maupun resiko operasional. Pelaksanaan kebijakan manajemen resiko tersebut dipantau oleh Unit Kontrol Internal dan Kepatuhan, dan hasilnya dilaporkan kepada Direktur dan Komite Manajemen Resiko. Selain itu, Perseroan juga melaporkan profil resikonya kepada para pemegang saham setiap triwulan.
-
Quallity Assurance dan KYC
68
Berfungsi untuk melaksanakan kegiatan penyusunan SOP (Standart Operating Pocedure) dan pemantauan pelaksanaan SOP dan kebijakan perusahaan di setiap unit kerja. Melakukan quality assurance atas aktivitas operasional untuk memastikan aktivitas tersebut sesuai dengan kebijakan dan prosedur berlaku. -
Corporate Secretary dan Legal Sekretaris perusahaan bertanggung jawab memantau dan melaporkan perkembangan peraturan dalam pasar modal, sekaligus memberikan informasi yang relevan kepada Direksi sesuai dengan ketentuan hukum pasar modal dan prosedur pelaksanaan di Indonesia. Sekretaris Perusahaan juga bertanggung jawab sebagai penghubung antara Perseroan dengan Bapepam-LK, Bursa Efek, analisis dan antara Perseroan dengan masyarakat umum, baik pemegang obligasi, nasabah maupun pihak lainnya
-
Settlement Bertugas menyelesaikan setiap transaksi yang dilakukan oleh Divisi Equity Brokerage maupun Divisi Debt Capital Market.
69
