BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah pada BUMN di PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. 1. Gambaran Umum Tentang PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. a) Profil Perusahaan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. merupakan salah satu BUMN yang bergerak dalam bidang industri semen. Sejarah berdirinya perusahaan bermula dari hasil survei seorang sarjana Belanda yang bekerja untuk Jawatan Geologi Bandung dan melaksanakan survey geologis di Gresik. Dalam laporan yang disusun pada tahun 1953 berjudul Hoofdegeologiesch Technische Ondezoekingen terdapat indikasi adanya kapur dan tanah liat yang merupakan bahan baku utama dalam pembuatan semen. Hal ini telah mendorong keinginan untuk mendirikan pabrik semen di lokasi tersebut, namun rencana tersebut terbengkalai karena terjadi Perang Dunia II. Atas prakarsa Dr. Mohammad Hatta, Wakil Presiden Republik Indonesia I, gagasan pendirian pabrik semen tersebut mendapat perhatian

dari

Pemerintah

Republik

Indonesia

untuk

diteruskan

pembangunannya. Pabrik Semen diresmikan oleh Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno pada tanggal 7 Agustus 1957, dengan nama Naamloze Vennootschap yang selanjutnya disebut dengan NV Pabrik Semen Gresik sebagai salah satu usaha dari Bank Industri Negara dengan kapasitas produksi mencapai 250.000 ton semen per tahun. Perseroan mulai memproduksi semen pada tahun 1957 di Pabrik Gresik I yang menggunakan proses basah. Pada 7 Januari 2013, nama PT. Semen Gresik (Persero) Tbk berubah menjadi PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. Pergantian nama itu juga diiringi pergantian logo. Perubahan nama ini diharapkan bisa menyatukan seluruh potensi grup. Di tahun 2013,

39

40

perusahaan ini memulai pembangunan dua pabrik baru berkapasitas masing-masing tiga juta ton, yakni di Padang, Sumatera Barat, dan Rembang, Jawa Tengah. Selain melakukan ekspansi dalam negeri, Semen ini akan melakukan ekspansi ke luar negeri terutama di kawasan Asia Tenggara (http://profil.merdeka.com/indonesia/s/ semen-gresik/, diakses tanggal 28 Februari 2016 Pukul 12:14). Seperti

yang

juga

dikutip

dari

website

resmi

(www.semenindonesia.com, diakses tanggal 28 Februari 2016 Pukul 11.:52), PT Semen Indonesia (Persero) Tbk yang merupakan holding company dari Semen Padang, Semen Gresik, Semen Tonasa serta Thang Long Cement Vietnam, perusahaan dengan kode SMGR ini telah menjadi BUMN pertama yang Go International dengan mengakuisisi Thang Long Cement Vietnam. Usaha untuk mendongkrak daya saing perseroan, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. juga telah meresmikan 5 (lima) proyek strategis. Kelima proyek yang diresmikan diantaranya pertama adalah Grinding Plant di Pabrik Tuban yang menggunakan teknologi Vertical Cement Mill. Proyek ini merupakan salah satu strategi dalam peningkatan kapasitas produksi perseroan dalam menjaga ketersediaan pasokan. Proyek

kedua

yang

diresmikan

adalah

Packing

Plant

Banjarmasin. Proyek ini merupakan salah satu inisiatif strategis dalam bidang pemasaran untuk mendekatkan produk kepada pelanggan (move closer to the customer). Packing Plant Banjarmasin memiliki 1 buah silo dengan kapasitas 600 ribu ton semen pertahun, dilengkapi 2 line semen bag dengan rotary packer berkapasitas 2200 bag/jam dan 1 line curah dengan kapasitas 120 ton/jam serta dilengkapi dermaga yang bisa disandari kapal dengan kapasitas sebesar 5.000 DWT. Silo tersebut berfungsi untuk menampung semen sebelum masuk ke unit pengemasan. Investasi yang dikucurkan perseroan untuk proyek ini mencapai Rp 120 miliar. Proyek ketiga yang diresmikan adalah Launching Center of engineering. Center of enginering merupakan fungsi strategic yang

41

bertujuan untuk mengembangkan rancang bangun dan rekayasa teknologi yang mampu menciptakan nilai inovasi guna mengantisipasi tantangan menjadi perusahaan engineering kelas dunia. Launching E-Procurement merupakan proyek ke empat yang diresmikan perseroan. Manfaat dari implementasi E-Procurement ini antara lain untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, bargaining power, kecepatan proses pengadaan, serta akses informasi yang real time. Sedangkan proyek kelima yang diresmikan adalah launching pedoman pelaksanaan komunikasi perusahaan. Pedoman komunikasi perusahaan merupakan kebijakan yang mengatur dan menetapkan kewenangan serta kelayakan penyampaian informasi kepada stakeholders baik internal maupun eksternal oleh PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. sebagai Strategic Holding dan PT Semen Padang, PT Semen Gresik, PT Semen Tonasa serta Thang Long Cement Company sebagai Operating Company. Hingga saat ini PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. telah memiliki 4 pabrik semen yaitu 3 lokasi pabrik di Indonesia yang letaknya secara geografis sangat strategis yaitu Semen Padang di Sumatera, Semen Gresik di Jawa serta Semen Tonasa di Sulawesi dan memiliki 1 lokasi pabrik di luar negeri yaitu Thang Long Cement di Vietnam, Perseroan memiliki Cement Mill sebanyak 22 unit, packing plant 21 unit serta sarana perluasan jangkauan pasar yang ditunjang dengan keberadaan pelabuhan khusus (special sea port). Pelabuhan itu untuk menjamin kecepatan waktu bongkar muat semen. Saat ini, ada 11 pelabuhan khusus yang dimiliki perseroan, yaitu di Padang, Tuban, Gresik, Biringkasi, Dumai, Ciwandan, Banyuwangi,

Sorong

dan

dua

pelabuhan

di

Vietnam

(www.semenindonesia.com, diakses tanggal 28 Februari 2016 Pukul 11.:52). b) Visi dan Misi Perusahaan Sebagai salah satu perusahan BUMN besar di Indonesia, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Mempunyai visi, misi sebagai berikut: 1) Visi

42

Menjadi Perusahaan Persemenan Internasional yang terkemuka di Asia Tenggara 2) Misi (1) Mengembangkan usaha persemenan dan industri terkait yang berorientasikan kepuasan konsumen. (2) Mewujudkan

perusahaan

berstandar internasional

dengan

keunggulan daya saing dan sinergi untuk meningkatkan nilai tambah secara berkesinambungan. (3) Mewujudkan tanggung jawab sosial serta ramah lingkungan. (4) Memberikan nilai terbaik kepada para pemangku kepentingan (stakeholders). (5) Membangun kompetensi melalui pengembangan sumber daya manusia. c) Produk Perusahaan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. memproduksi berbagai jenis semen. Semen utama yang diproduksi adalah semen Portland Tipe II-V (Non-OPC). Di samping itu, juga memproduksi berbagai tipe khusus dan semen campur (mixed cement), untuk penggunaan yang terbatas. Berikut ini

penjelasan

mengenai

jenis

semen

yang

diproduksi

serta

penggunaannya. Semen produksi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. ini memiliki kualitas yang tinggi dan telah memenuhi standar SNI, ini wujud komitmen perusahaan sebagai produsen semen berkualitas di Indonesia dan produsen semen terbesar di Asia Tenggara. Adapun jenis produk PT Semen

Indonesia

(Persero)

Tbk.

adalah

sebagai

berikut

(www.semenindonesia.com, diakses tanggal 28 Februari 2016 Pukul 11.:52): 1) Semen Portland Tipe I Dikenal pula sebagai Ordinary Portland Cement (OPC), merupakan semen hidrolis yang dipergunakan secara luas untuk konstruksi umum, seperti konstruksi bangunan yang tidak memerlukan

43

persyaratan khusus, antara lain bangunan perumahan, gedunggedung bertingkat, landasan pacu, dan jalan raya. 2) Semen Portland Tipe II Semen Portland Tipe II adalah semen yang mempunyai ketahanan terhadap sulfat dan panas hidrasi sedang. Misalnya untuk bangunan di pinggir laut, tanah rawa, dermaga, saluran irigasi, beton massa dan bendungan. 3) Semen Portland Tipe III Semen jenis ini merupakan semen yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan bangunan yang memerlukan kekuatan tekan awal yang tinggi setelah proses pengecoran dilakukan dan memerlukan penyelesaian secepat mungkin, seperti pembuatan jalan raya dan jalan bebas hambatan, bangunan tingkat tinggi dan bandar udara. 4) Semen Portland Tipe V Semen Portland Tipe V dipakai untuk konstruksi bangunanbangunan pada tanah/air yang mengandung sulfat tinggi dan sangat cocok untuk instalasi pengolahan limbah pabrik, konstruksi dalam air, jembatan, terowongan, pelabuhan dan pembangkit tenaga nuklir. 5) Special Blended Cement (SBC) Adalah semen khusus yang diciptakan untuk pembangunan mega proyek jembatan Surabaya- Madura (Suramadu) dan sesuai digunakan untuk bangunan di lingkungan air laut, dikemas dalam bentuk curah. 6) Portland Pozzolan Cement (PPC) Adalah semen Hidrolis yang dibuat dengan menggiling terak, gypsum dan bahan pozzolan. Digunakan untuk bangunan umum dan bangunan yang memerlukan ketahanan sulfat dan panas hidrasi sedang, seperti: jembatan, jalan raya, perumahan, dermaga, beton massa, bendungan, bangunan irigasi dan fondasi pelat penuh.

44

7) Portland Composite Cement Adalah bahan pengikat hidrolis hasil penggilingan bersama-sama terak, gypsum, dan satu atau lebih bahan anorganic. Kegunaan semen jenis ini sesuai untuk konstruksi beton umum, pasangan batu bata, plesteran, selokan, pembuatan elemen bangunan khusus seperti beton pra-cetak, beton pra-tekan dan paving block. 8) Super Masonry Cement (SMC) Adalah semen yang dapat digunakan untuk konstruksi perumahan dan irigasi yang struktur betonnya maksimal K225, dapat juga digunakan untuk bahan baku pembuatan genteng beton hollow brick, paving block dan tegel. 9) Oil Well Cement (OWC) Class G HRC Merupakan semen khusus yang digunakan untuk pembuatan sumur minyak bumi dan gas alam dengan konstruksi sumur minyak di bawah permukaan laut dan bumi. OWC yang telah diproduksi adalah Class G, High Sulfat Resistant (HSR) disebut juga sebagai “Basic OWC”. Aditif dapat ditambahkan untuk pemakaian pada berbagai kedalaman dan temperatur tertentu. Semen Portland Tipe I, PCC, dan PPC tersedia di pasar retail, sementara jenis lainnya hanya diproduksi berdasarkan pesanan dalam jumlah tertentu. Produk-produk tersebut dipasarkan terutama untuk kebutuhan pasar dalam negeri dan sebagian lainnya diekspor. Sebagian besar produk dipasarkan dalam bentuk kemasan zak, sedangkan selebihnya dalam bentuk curah.

2. Penyertaan Modal PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Penyertaan modal negara adalah pemisahan kekayaan negara dari APBN atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal BUMN dan/atau perseroan terbatas lainnya, dan dikelola secara korporasi (Pasal 1 angka 7 PP Nomor 44 Tahun 2005). Dalam keuangan negara, penyertaan modal negara teresbut menjadi kekayaan negara yang

45

berasal dari APBN untuk dijadikan penyertaan modal negara pada persero dan/atau perum serta perseroan terbatas lainnya. Dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menjelaskan bahwa pemerintah dapat memberikan pinjaman/hibah/penyertaan modal kepada dan menerima pinjaman/hibah dari perusahaan negara/daerah. Pengaturan BUMN sendiri telah diatur dalam UU BUMN. “Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Direksi adalah organ BUMN yang bertanggungjawab atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN, serta mewakili BUMN, baik di dalam maupun di luar pengadilan”. Pada Pasal 4 ayat (1) UU BUMN itu pun telah mepertegas bahwa modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Maksud dari dipisahkan adalah pemisahan kekayaan negara dari APBN untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem APBN, namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Tujuan dari dilakukan penyertaan modal negara dari pemerintah kepada BUMN khususnya kepada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. untuk mengoptimalisasi barang milik negara dan untuk mendirikan, mengembangkan atau meningkatkan kinerja BUMN dalam hal ini PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. Adapun tata cara penyertaan modal negara dengan pemisahan kekayaan negara berbentuk modal atau saham pada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. dilakukan melalui penyertaan penanaman modal oleh pemerintah dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Prp 1960 tentang Perusahaan Negara terdahulu maupun UU BUMN yang sekarang berlaku, pemisahan tersebut baik berupa setiap penambahan maupun pengurangan pada penyertaan modal negara harus ditetapkan dengan suatu peraturan pemerintah. Dalam hal ini peraturan pemerintah yang ditunjuk yaitu PP Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas. Karena pada masa itu PP Nomor 44 Tahun 2005 masih belum ada dan belum dapat diterapkan, maka penyertaan penanaman modal oleh pemerintah saat pendirian itu berdasarkan

46

pada Undang-Undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara. Yang kemudian adanya pengalihan bentuk perusahaan negara menjadi perusahaan perseroan yang selanjutnya tunduk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (yang sekarang menjadi UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan Terbatas). Peran penting dari BUMN ini diharapkan bukan hanya sebagai pengemban kepentingan dan pemenuhan kebutuhan rakyat banyak akan tetapi juga sebagai penyumbang terbesar dalam perekonomian nasional khususnya dalam pembangunan negara setiap tahunnya demi terciptanya kesejahteraan rakyat. Menurut Mulhadi (2010: 148), untuk kedepannya tantangan yang dihadapi oleh BUMN adalah memberikan sumbangan yang makin besar pada keuangan negara. Di samping itu masyarakat yang semakin membutuhkan pelayanan yang baik serta iklim persaingan dunia usaha yang semakin ketat menuntut terciptanya BUMN yang sehat, efisien, serta berdaya saing tinggi, baik dalam maupun luar negeri. PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. sebagai salah satu perusahaan BUMN dibidang industri, persemenan, pertambangan, produksi, perdagangan barang dan jasa, energi, pengelolaan limbah, investasi dan pemberian jasa yang terkait dengan industri semen dan/atau industri lainnya mempunyai komitmen untuk selalu meningkatkan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan. PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. merupakan perusahaan perseroan (persero) BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh pemerintah (atas nama negara) yang utamanya adalah untuk mengejar keuntungan. Menurut Prof. Dr. Rudhi Prasetya (2011: 75-77), persero sebagai akronim dari perusahaan perseroan, yaitu yang merupakan salah satu bentuk badan usaha negara, tetapi ditundukkan kepada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku untuk perseroan terbatas. Bentuk persero diciptakan bertalian dengan pemikiran bahwa bentuk Perusahaan Negara yang selanjutnya disebut PN itu tidaklah efisien sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960. Jika kita lihat, diantara PN yang ada yang ditundukkan di bawah

47

satu undang-undang yang diatur secara sama, yang padahal di antara PN yang ada itu mempunyai latar belakang dan bidang tugas yang saling beraneka ragam. Ada PN yang semula berasal dari perusahaan yang sudah ada sejak zaman Belanda yang tuduk pada ICW dan IBW. Sesungguhnya bentuk ini kurang tepat untuk dinamakan sebagai “perusahaan”: karena lebih banyak bersifat sebagai bagian dari badan pemerintah (dinas) yang mempunyai tugas sangat pokok dan penting untuk pelayanan umum (public service). Dengan kata lain, PN dituntut harus mampu menyelenggarakan fungsi pemupukan dana untuk sumber keuangan negara, sekaligus dituntut pula harus menjalankan fungsi public utilities dan public service. Keadaan inilah yang dianggap suatu kontradiksi yang menyulitkan PN dalam menjalankan kegiatannya. Sebalikya, makna dari persero (yang disebut pula Public Company) adalah untuk memupuk keuntungan. Keuntungan dalam arti, adanya pelayanan dan pembina organisasi yang baik, efektif, efisien, dan ekonomis secara business-zakelijk dan cost accounting principles, management effectiveness, dan memuaskan memperoleh surplus atau laba. Ditegaskan pula dalam lampiran instruksi dimaksud bahwa badan ini berstatus badan hukum perdata yang berbentuk perseroan terbatas yang modal seluruhnya atau sebagian milik negara, sehingga dimungkinkan diadakannya joint atau mixedenterprice dengan swasta (nasional atau asing) dan dapatnya dilakukan penjualan saham-saham perusahaan milik negara (Rudhi Prasetya, 2011: 79). Awalnya realisasi pembangunan pabrik semen oleh pemerintah diserahkan kepada Bank Industri Negara yang selanjutnya disebut BIN, sekarang menjadi Bank Mandiri. Langkah pertama yang dilakukan BIN menyediakan pembiayaan lokal berupa rupiah sedangkan untuk pembayaran valuta asing digunakan kredit dari Exim Bank Amerika. Pada tanggal 25 Maret 1953, didirikan badan hukum NV. Pabrik semen pada awalnya berkedudukan di Jakarta, dengan Akta Pendirian No. 41 tanggal 25 Maret 1953 yang dibuat di hadapan Raden Meester Soewandi, Notaris di Jakarta dan telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. J.A. 5/51/5, tanggal 8 Juni 1953, didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta pada

48

tanggal 22 Juni 1953 dibawah No. 748, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 61 tanggal 31 Juli 1953, tambahan No. 451. Sebagai Presiden Komisaris adalah BIN dan Direktur yang pertama adalah Ir. Ibrahim Bin Pangeran Mohammad Zabier, sebagai pegawai tinggi kementrian perekonomian Republik Indonesia. Pada tahun 1957, pembangunan awal pabrik selesai dilaksanakan, pembangunan tersebut diselesaikan 73 hari lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan dalam kontrak. Biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan pabrik semen ini adalah US$ 14,5 juta termasuk pengeluaran-pengeluaran lokal sebesar Rp 512 juta (uang lama). Dengan selesainya pembangunan tahap I tersebut, berarti secara teknis bagi pabrik PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. memasuki masa uji coba. Setelah masa uji coba berhasil dilakukan dengan baik pada bulan mei 1957, selanjutnya telah diresmikan oleh Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno pada tanggal 7 Agustus 1957 sebagai salah satu usaha dari BIN dengan kapasitas produksi mencapai 250.000 ton semen per tahun. Perseroan mulai memproduksi semen pada tahun 1957 di Pabrik Gresik I yang menggunakan proses basah. Pada tanggal 17 April 1961 dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah No. 132 tahun 1961, tentang pendirian Perusahaan Negara Semen Gresik (sekarang menjadi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.) yang diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 154/1961, sehingga status perusahaan diubah menjadi PN dengan nama PN Semen Gresik (pada saat itu) yang berkedudukan di Jakarta. Selanjutnya pada tahun 1969, berdasarkan Akta No. 81 tanggal 24 Oktober 1969 yang dibuat di hadapan Juliaan Nimrod Siregar Gelar Mangaradja Namora, SH., Notaris di Jakarta dan telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. J.A.5/129/5 tanggal 18 Nopember 1969, didaftarkan di Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 22 Nopember 1969 dibawah No. 887/1969 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 95 tanggal 28 Nopember 1969, tambahan No. 255, status dan kedudukan perseroan diubah lagi menjadi perusahaan perseroan yang berkedudukan di Surabaya.

49

Sesuai Peraturan Permerintah Nomor 19 Tahun 1969 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (PN) Semen Gresik Menjadi Perusahaan (Persero) pada tanggal 11

Juni 1969 yang dilakukan oleh

pemerintah dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitas dari PN, perlu diadakan tindakan yang memungkinkan PN tersebut mengadakan perluasan usahanya yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karenanya dengan dialihkan bentuk PN menjadi persero, maka PN Semen Gresik (sekarang menjadi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.) tersebut dinyatakan bubar pada saat pendirian persero tersebut. Termasuk Peraturan Pemerintah No 132 tahun 1961 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1961 No 156) tentang Pendirian PN dan semua peraturan pelaksanaannya dinyatakan tidak berlaku lagi. Pada beberapa persero, pemerintah telah melakukan perubahan mendasar pada kepemilikannya dengan membuat persero tersebut menjadi perusahaan terbuka yang sahamnya bisa dimiliki oleh publik. Salah satunya adalah PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, yang sesuai kebijakan pemerintah melakukan privatisasi. Privatisasi adalah penjualan saham persero, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat (Pasal 1 angka 12 UU BUMN). Selain itu berdasarkan Pasal 74 UU BUMN, privatisasi dilakukan dengan maksud untuk: a. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan; b. Menciptakan struktur keuangan dan manajemen keuangan yang baik/kuat; c. Menciptakan struktur industri yang sehat dan kompetitif; d. Menciptakan persero yang berdaya saing dan berorientasi global, dan menumbuhkan iklim usaha, ekonomi makro, dan kapasitas pasar. Hasil dari privatisasi dengan cara penjualan saham milik negara disetor langsung ke kas negara (Pasal 86 UU BUMN). Dengan dilakukannya privatisasi BUMN, bukan berarti kendali atau kedaulatan negara atas BUMN

50

yang bersangkutan menjadi berkurang atau hilang karena sebagaimana dinyatakan di atas, negara tetap menjalankan fungsi penguasaan melalui regulasi sektoral dimana BUMN yang diprivatisasi melaksanakan kegiatan usahanya (Mulhadi, 2010: 145). Oleh karena itu, privatisasi BUMN dipandang tidak hanya sebagai sarana untuk menghasilkan pendapatan bagi anggaran negara (seperti yang tampak menjadi tujuan utama dari pemerintah Indonesia), tetapi juga menempatkan BUMN dibawah disiplin pasar sebagai pengendali untuk efisiensi. Dalam banyak proses privatisasi di Indonesia, peran pihak asing telah cukup signifikan dalam mengakuisisi saham BUMN divestasi oleh pemerintah Indonesia (Agung Wicaksono, 2008: 146). PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. resmi menjadi perusahaan publik pada tanggal 8 Juli 1991 dengan kode perdagangan saham: SMGR. Perseroan tercatat di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya (kini menjadi Bursa Efek Indonesia yang selanjutnya disebut dengan BEI). Komposisi struktur modal pemerintah pada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. telah mengalami perubahan beberapa kali. Perubahan komposisi permodalan dan kepemilikan saham perseroan sejak pendirian sampai saat ini dapat dilihat pada annggaran dasar perseroan yang telah mengalami beberapa kali perubahan dan dalam rangka penawaran umum saham-saham perseroan kepada masyarakat, seluruh ketentuan anggaran dasar perseroan telah diubah kembali dengan Akta Keterangan Risalah Rapat No. 9 tanggal 3 Desember 1990 yang diubah dengan Akta Perubahan No. 89 tanggal 16 Januari 1991 dan Akta Keterangan Risalah Rapat No. 90 tanggal 16 Januari 1991, ketiga Akta tersebut dibuat di hadapan Nyonya Poerbaningsih Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta dan telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-322.HT.01.04-TH.91 tanggal 28 Januari 1991, didaftarkan di Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 1 Februari 1991, tambahan No. 617 yang isinya antara lain mengenai peningkatan modal dasar perseroan dari sebesar Rp 85.000.000.000

(delapan

puluh

lima

500.000.000.000 (lima ratus milyar rupiah).

milyar

rupiah)

menjadi

Rp

51

Selama pendirian PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. tahun 1957 hingga sekarang (tahun 2016), pemerintah telah melakukan pengurangan penyertaan modal sebanyak 3 kali yaitu pada tahun 1991, 1995, dan 1998. Pengurangan penyertaan modal diusulkan oleh Menteri Keuangan kepada Presiden disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan Menteri. Rencana pengurangan penyertaan modal dapat dilakukan atas inisiatif Menteri Keuangan atau Menteri. Dalam hal inisiatif pengurangan penyertaan modal berasal dari Menteri Keuangan, maka inisiatif tersebut disampaikan kepada Menteri untuk dikoordinasikan pengkajiannya. Koordinasi pengkajian atas rencana pengurangan penyertaan modal dilakukan oleh Menteri didasarkan atas pertimbangan bahwa tindakan tersebut merupakan kegiatan restrukturisasi yang menjadi kewenangan Menteri selaku wakil pemerintah sebagai pemegang saham atau pemilik modal (Pasal 18 PP Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas). Pada tanggal 8 Juli 1991 saham PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. tercatat di BEI serta merupakan BUMN pertama yang go public dengan menjual 40 juta lembar saham kepada masyarakat. Oleh karena adanya penjualan saham kepada publik, pemerintah telah melepaskan sahamnya sebesar 27%. Privatisasi yang dilakukan oleh PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. dengan cara melakukan penawaran umum pada tahun 1991 atas 40.000.000 saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) setiap saham dengan harga penawaran Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah) setiap saham. Perseroan melakukan penjualan 444.864.000 saham bernilai nominal Rp 444.864.000 (empat ratus empat puluh empat juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) melalui penawaran umum terbatas kepada masyarakat dengan hak memesan efek terlebih dahulu. Hasil penjualan adalah sebesar Rp 1.456.929.600 (satu miliar empat ratus lima puluh enam juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus). Perseroan mencatat modal disetor Rp 444.864.000 dan Rp 1.012.065.600 sebagai agio saham. Dana hasil penawaran

52

umum, seluruhnya dipergunakan untuk membiayai sebagian kebutuhan dana pembangunan pabrik semen baru di Tuban, Jawa Timur, dengan kapasitas 2,3 juta ton semen per tahun, dan untuk proyek optimalisasi pabrik II Gresik untuk meningkatkan kapasitas dari 1 juta ton semen per tahun menjadi 1,3 juta ton semen per tahun serta meningkatkan efisiensi pemakaian tenaga listrik dan bahan bakar. Sehingga komposi pemegang saham pada saat itu menjadi Pemerintah 73% dan masyarakat 27%. Anggaran dasar perseroan diubah kembali dengan Akta Keterangan Risalah Rapat No. 65 tanggal 20 Maret 1995 yang dibuat di hadapan Nyonya Poerbaningsih Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta dan telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C24581.HT.01.04.TH.95 tanggal 18 April 1995, perubahan tersebut antara lain mengenai peningkatan modal dasar perseroan dari Rp 500.000.000.000 (lima ratus milyar rupiah) menjadi Rp 741.440.000.000 (tujuh ratus empat puluh satu milyar empat ratus empat puluh juta rupiah). Pada bulan September 1995, perseroan melakukan penawaran umum terbatas I (Right Issue I) kepada para pemegang saham. Dengan begitu telah terjadi pengurangan penyertaan modal pemerintah sebesar 8%. Sehingga mengubah komposisi kepemilikan saham menjadi Pemerintah 65% dan masyarakat 35%. Pengurangan penyertaan modal pemerintah pada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. dilakukan dalam rangka pengalihan asset BUMN untuk penyertaan modal pada BUMN lain/perseroan terbatas. Oleh karenanya, hasil penawaran umum terbatas I sekitar 74% dipergunakan untuk membiayai pengalihan 100% saham milik Pemerintah di PT Semen Padang dan PT Semen Tonasa, dengan total nilai transaksi sebesar Rp. 1.063.929.600.000 (satu triliun enam puluh tiga miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah). Sekitar 5% dipergunakan untuk menambah penyertaan modal perseroan di PT Semen Padang yang digunakan PT Semen Padang untuk membayar sebagian hutang modal kerjanya. Dan sisanya sekitar 21% dipergunakan untuk membiayai proyek perluasan yang dilakukan oleh perseroan (Tuban II dan Tuban III) dan PT Semen Padang (Indarung V).

53

Peningkatan kapasitas produksi pada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. juga diimbangi dengan adanya inovasi-inovasi baru dalam hal sisi bahan baku dan produk, teknologi dan proses produksi. Dengan persaingan di era global ini maka BUMN harus meningkatkan kualitas produknya serta jaringan pasar, bukan hanya pada tingkat nasional tetapi juga di pasar global, sehingga ada pembanding yang meningkatkan daya saing bagi BUMN. Adapun struktur modal PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. pada tahun 1995 adalah sebagai berikut: Tabel 3.1 Struktur modal PT Semen Indonesia (Persero) Tbk tahun 1995

Sumber : Laporan Tahunan Perusahaan Tahun 1995

Pada tahun 1995 tersebut, pemerintah masih memiliki saham mayoritas sebesar 108.288.000 yang mewakili 65% saham. Sedangkan masyarakat sebagai pemegang saham minoritas sebesar 6.2827.300 yang mewakili 35% saham PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Pada tanggal 17 September 1998, Pemerintah telah melepas kepemilikan sahamnya di perseroan sebesar 14% melalui penawaran terbuka yang dimenangkan oleh Cemex (Cement Mexico) S.A de C.V., perusahaan semen global yang berpusat di Meksiko.

Kompisisi kepemilikan saham

berubah menjadi Pemerintah sebesar 51%, masyarakat 35%, dan Cemex 14%. Dengan begitu telah terjadi pengurangan penyertaan modal. Karena PT Semen

54

Indonesia (Persero) Tbk. merupakan BUMN, maka dalam setiap penyertaan modal negara (penambahan ataupun pengurangan) ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Pada tanggal 20 Oktober 1998, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1998 Tentang Pengurangan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Semen Gresik (sekarang menjadi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.). Pengurangan penyertaan modal ini dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan nilai tambah BUMN dan meningkatkan penerimaan negara melalui privatisasi BUMN. Oleh karenanya dipandang perlu melakukan penjualan saham milik Pemerintah pada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Pengurangan penyertaan modal Pemerintah dilakukan melalui penjualan secara langsung saham milik Pemerintah kepada mitra strategis. Penyertaan modal negara yang dikurangan sebanyak 83.042.000 saham atau kurang lebih sebesar 14% (empat belas persen) dari keseluruhan jumlah saham perusahaan perseroan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. yang telah dikeluarkan dan disetor penuh (Pasal 3 PP Nomor 76 Tahun 1998). Pelaksanaan pengurangan penyertaan modal negara dilakukan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas (kini menjadi UUPT) dan peraturan pelaksanaanya. Pada tahun 1998 inilah pengurangan penyertaan modal terakhir yang dilakukan oleh pemerintah. Karena kini saham pemerintah pada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. sudah sampai pada batas minimal kepemilikan saham untuk disebut sebagai BUMN yaitu paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh negara. Tanggal 30 September 1999 komposisi kepemilikan saham PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. mengalami perubahan lagi namun pemerintah masih memegang saham mayoritas yaitu menjadi Pemerintah Republik Indonesia sebesar 51,01%, masyarakat 23,46%, dan Cemex 25,53%. Perusahaan Cemex (Cement Mexico) S.A de C.V menambah komposisi kepemilikan saham dengan membeli saham milik masyarakat sebesar 11,53%. Sehingga kini perusahaan Cemex memegang saham mayoritas selain pemerintah yaitu sebesar 25,53%. Bahkan perusahaan Cemex ingin menjadi pemegang saham

55

pengendali, namun pemerintah masih mempertahankan saham 51,01% nya sebagai BUMN di PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Pada tanggal 27 Juli 2006, terjadi transaksi penjualan saham Cemex Asia Holdings Pte. Ltd. kepada Blue Valley Holdings Pte. Ltd. sehingga komposisi kepemilikan saham berubah lagi menjadi Pemerintah sebesar 51,01%, Blue Valley Holdings Pte. Ltd. 24,90%, dan masyarakat 24,09%. Seiring dengan pelaksanaan program pembelian kembali saham perseroan, maka komposisi kepemilikan saham pada tanggal 31 Desember 2008 berubah kembali menjadi Pemerintah sebesar 51,59%, Blue Valley Holdings Pte. Ltd. 25,18%, dan masyarakat 23,23%. Saat itu kapasitas produksi riil sebesar 17,2 juta ton per tahun dan menguasai sekitar 43,7% pangsa pasar semen domestik. Pada tanggal 30 Januari 2009, perseroan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang selanjutnya disebut dengan RUPSLB untuk mengukuhkan pelaksanaan pembelian kembali saham perseroan tanggal 13 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 9 Januari 2009 sebanyak 68.032.000 lembar saham dengan nilai transaksi Rp 198.672.291 (seratus sembilan puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh satu). Pada tanggal 7 Oktober 2009 perseroan menjual saham yang dibeli kembali 68.032.000 lembar saham dengan harga Rp 6.075 (enam ribu tujuh puluh lima) (nilai penuh) per lembar saham yang senilai Rp 413.294.400 (empat ratus tiga belas juta dua ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah). Selisih antara nilai perolehan dengan hasil penjualan setelah dikurangi biaya jasa perantara dan kustodian sebesar Rp 210.902.460 (dua ratus sepuluh juta sembilan ratus dua ribu empat ratus enam puluh) diakui sebagai tambahan modal disetor. Pada akhir Maret 2010, Blue Valley Holdings PTE Ltd, menjual seluruh sahamnya melalui private placement, sehingga komposisi pemegang saham perseroan berubah menjadi pemerintah 51,01% dan publik 48,99%. Tanggal 18 Desember 2012 perseroan resmi mengambil alih 70% kepemilikan saham Thang Long Cement Joint Stock Company (TLCC) dari Hanoi General Export-Import Joint Stock Company (Geleximco) di Vietnam, berkapasitas 2,3

56

juta ton. Aksi korporasi ini menjadikan perseroan tercatat sebagai BUMN Multinasional yang pertama di Indonesia. Dengan akuisisi TLCC tersebut, hingga akhir 2012, kapasitas desain perseroan menjadi sebesar 28,5 juta ton (26,2 juta ton di Indonesia dan 2,3 juta ton di Vietnam) semen per tahun. 3. Posisi Terakhir Modal Pemerintah Pada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Berdasarkan laporan tahunan 2014, pada tanggal 31 Desember 2014, jumlah saham yang diterbitkan dan disetor berjumlah Rp 593.152.000.000 (lima ratus sembilan puluh tiga miliar seratus lima puluh dua juta) yang terdiri atas 5.931.520.000 lembar saham, masing-masing bernilai Rp 100 (seratus rupiah) per lembar saham. Tahun 2014 tercatat ada 6.596 investor pemegang saham perseroan. Kepemilikan saham PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. masih mayoritas dipegang oleh pemeritah sebesar 51,01% dan masyarakat sebesar 48,99%. Berikut gambar grafik komposisi pemegang saham PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. per 31 Desember 2014:

Gambar 3.1 Grafik komposisi pemegang saham PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. per 31 Desember 2014 Sumber : Laporan Tahunan Perusahaan Tahun 2014

Sesuai dengan daftar pemegang saham yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek, PT Datindo Entrycom, susunan pemegang saham perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:

57

Tabel 3.2 Struktur modal PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. tahun 2014

Sumber : Laporan Tahunan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Tahun 2014

Berdasarkan tabel 3.2 di atas, pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, saham milik Pemerintah Republik Indonesia memegang saham mayoritas sebesar 3.025.406 saham atau mewakili 51,01% saham. Sedangkan masyarakat memegang saham minoritas sebesar 2.906.114 saham atau mewakili 48,99% saham. Selanjutnya, tabel berikut menjelaskan rincian informasi yang terkait dengan kepemilikan saham perseroan per 31 Desember 2014. Tabel 3.3 Daftar nama pemegang saham PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. tahun 2014

Sumber : Laporan Tahunan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Tahun 2014

58

Berdasarkan uraian singkat di atas, jelas bahwa PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. memenuhi syarat sebagai badan hukum berkonsep perseroan terbatas, dimana pada mulanya perseroan ini merupakan perusahaan negara yang seluruh sahamnya 100% dimiliki negara. Yang kemudian pemerintah melakukan pengurangan penyertaan modal negara sehingga pemegang saham dipegang oleh pemerintah dan masyarakat. Oleh karenanya, keuangan negara dalam hal ini kekayaan negara yang dipisahkan dalam penyertaan modal negara terhadap PT Semen Indonesia (Persero) Tbk., telah menjadi harta kekayaan perseroan. Yang termasuk lingkup keuangan negara hanya sebatas permodalan yang diberikan pemerintah dan eksistensi BUMN saja. Menurut pendapat Arifin P. Soeria Atmadja, pemisahan kekayaan negara mengandung makna pemerintah menyisihkan kekayaan negara untuk dijadikan modal penyertaan guna dijadikan modal pendirian perseroan atau untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan perseroan terbatas. Batasan atau kriteria suatu BUMN dapat diberikan penyertaan modal negara dilihat dari aspek manajemen dan prospek ekonomi yang lazim berlaku pada penyertaan modal. Pada umumnya batasan tersebut menyangkut laporan keuangan yang baik, kinerja yang baik, pelaksanaan good corporate governance yang intinya berorientasi pada pelayanan kepada stakeholder, bukan sekedar kepada pemegang saham dan pemenuhan kebutuhan jangka panjang di bidang sosial dan ekonomi, maksimal penciptaan nilai perusahaan sebagai entitas ekonomi dan entitas sosial dan prospek usaha yang cukup baik atau diperlukan karena penting bagi negara dan/atau memenuhi hajat hidup orang banyak (Arifin P. Soeria Atmadja, 2010:100). Penyertaan modal negara/daerah harus dilakukan dengan perencanaan dan pengkajian yang mendalam agar kekayaan negara/daerah yang dipisahkan tersebut memberikan manfaat sosial dan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteran umum (Yanuar Syaripulloh, 2012: 150).

59

B. Implikasi dari Pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah pada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. dengan Adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara awalnya didasarkan pada UUD NRI Tahun 1945 Pasal 23 yang berbunyi: APBN sebagai wujud pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya dalam Pasal 23 C Bab VIII UUD NRI Tahun 1945, “Keuangan negara harus diatur dalam undang-undang terkait dengan pengelolaan hak dan kewajiban negara”. Atas amanat ini kemudian dituangkan dalam bentuk Undang-Undang Keuangan Negara yang selanjutnya disebut dengan UUKN. Berangkat dari landasan konstitual itulah berbagai upaya dilakukan untuk dapat menghadirkan UUKN. Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dimana hak dan kewajiban yang dimiliki oleh negara nantinya akan digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat (Konsep Welfare State). Rezim keuangan negara sebelum tahun 2003 diatur dengan ICW yaitu merupakan instrumen hukum keuangan negara yang dibuat oleh dan diberlakukan sejak pemerintahan Hindia Belanda. ICW ini sendiri menjadi substance di dalam sistem hukum Indonesia berdasarkan Ketentuan Peralihan Pasal II UUD 1945 yang menentukan bahwa “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”. Keberlakuan ICW berakhir setelah UUKN diundangkan, yang selanjutnya diikuti dengan pengundangan UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UndangUndang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Namun jauh sebelum lahirnya UUKN, pemisahan kekayaan negara pada dasarnya telah dilaksanakan dalam

60

mekanisme pengelolaan keuangan negara (http://kppnjember.net/ambiguitaspembatasan-ruang-lingkup-keuangan-negara-dalam-penerapan-prinsip-hukum -dan akuntansi/, diakses tanggal 17 Maret 2016 Pukul 11:52). Mencermati sejarah pengaturan mengenai status hukum uang negara pada BUMN sebenarnya sejak berlakunya UUKN pada masa Hindia Belanda yang dikenal dengan ICW, yang kemudian diubah menjadi UU Perbendaharaan Indonesia, telah menganut definisi luas terhadap makna keuangan negara yang menempatkan uang di BUMN sebagai cakupan rezim hukum keuangan negara. Hal itu berarti apa yang diatur dalam UUKN saat ini sudah memiliki latar belakang historis yang sangat kuat. Jika ditinjau dari “teori sumber” uang negara yang dipisahkan dari APBN untuk diinvestasikan di BUMN, jelas bersumber dari uang rakyat di APBN. Hal itu berimplikasi harus tunduk pada mekanisme pengelolaan, pertanggungjawaban dan pemeriksaan yang sama dengan aliran uang negara lainnya. Asas kelengkapan yang dikenal dengan dalam hukum keuangan negara mengharuskan seluruh uang negara bersifat transparan dan tak ada yang boleh berlindung dibalik otonomi badan hukum privat untuk melucuti akses pengawasan rakyat terhadap uang negara yang dipisahkan (Riawan Tjandra, 2014: 5-6). Hal ini terkait dengan adanya BPK sebagai lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945. Adanya UUKN tersebut juga telah menimbulkan perspektif yang berbeda dalam memandang status keuangan negara. Salah satunya adalah dilatarbelakangi kontroversi undang-undang yang berkaitan dengan keuangan negara dan BUMN dalam mendefinisikan keuangan negara. Terutama yang tertuang pada Pasal 2 huruf g UUKN yang menyatakan bahwa yang termasuk ruang lingkup keuangan negara: “Kekayaan negara/daerah yang dikelola sendiri dan oleh atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah”.

61

Apabila kita mencermati penjelasan pasal di atas menunjukkan bahwa kekayaan negara yang sudah dipisahkan masih tetap dianggap sebagai keuangan negara. Sementara itu pada Pasal 4 ayat (1) UU BUMN menyatakan bahwa Modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan yang dipisahkan. Yang dimaksud dengan dipisahkan adalah pemisahan kekayaan negara dari APBN untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem APBN, namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Oleh karenanya, dalam rangka penguasaan cabangcabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak (seperti yang diamanatkan UUD NRI Tahun 1945) itu lah, negara memisahkan sebagian dari kekayaan negara dalam bentuk PN atau yang sekarang disebut dengan BUMN. Pengaturan status hukum keuangan negara pada Pasal 4 ayat (1) UU BUMN dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 huruf g UUKN, tampak terjadi perbenturan kepentingan, di satu pihak kekayaan BUMN sebagai kekayaan BUMN itu sendiri sedangkan di lain pihak kekayaan BUMN sebagai kekayaan negara. Adanya ketidaksinkronan pengaturan berkaitan dengan kelembagaan BUMN di dalam peraturan perundang-undangan telah mengakibatkan kekaburan hukum dalam tataran normatif. UU BUMN secara eksplisit telah menegaskan berlakunya segala ketentuan dan prinsip perseroan sebagaimana diatur dalam UUPT bagi kelembagaan BUMN. Melalui pengaturan yang demikian maka jelaslah bahwa segala prinsip kemandirian perseroan terbatas demi hukum berlaku bagi BUMN. Sebagaimana telah dikemukakan di atas, kekaburan hukum terjadi manakala ketentuan UUKN disandingkan dengan ketentuan UU BUMN. UUKN mengkategorikan “kekayaan perusahaan negara sebagai bagian dari keuangan negara”. Ketentuan ini seakan memberikan legitimasi bagi negara untuk melakukan campur tangan atas pengelolaan BUMN persero yang sejatinya merupakan badan hukum mandiri. Inilah yang kemudian menimbulkan begitu banyak implikasi baik dalam tataran normatif

62

maupun dalam tataran praktis. Salah satunya adalah mengenai campur tangan negara dalam pengelolaan BUMN yang terus-menerus dilakukan hingga menimbulkan berbagai persoalan bahkan tak jarang memunculkan indikasi monopoli. Namun jangan sampai intervensi negara dalam pengelolaan BUMN justru „menodai‟ prinsip kemandirian BUMN itu sendiri (Inda Rahadiyan, 2013: 625-626). Apabila dilihat dari frase “prinsip-prinsip perusahaan yang sehat‟, tentunya pengelolaan keuangan BUMN sudah ada di ranah pengelolaan keuangan mandiri oleh BUMN sebagai perusahaan. Namun hal demikian itu tentunya tidak mengurangi keberadaan keuangan BUMN sebagai unsur keuangan negara. Arifin P. Soeria Atmadja (2010:115-116) mengungkapkan konsekuensi logis dari penyertaan modal pemerintah kepada BUMN yang berbentuk perseroan adalah pemerintah ikut menanggung risiko dan tanggung jawab terhadap kerugian usaha yang dibiayainya. Selanjutnya, Arifin juga menegaskan bahwa dalam menanggung risiko dan bertanggung jawab dalam kerugian usaha yang demikian ini, pemerintah tidak dapat mengenakan baju badan hukum publik, karena dapat mengganggu penyelenggaraan fungsi layanan publik oleh pemerintah secara optimal dan maksimal, serta bertentangan dengan prinsip hukum dan logika hukum yang berlaku. BUMN merupakan badan hukum perseroan yang pengesahannya dilakukan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Ham. Dan di samping itu, memiliki kekayaan terpisah dengan kekayaan negara maupun pemegang saham (pemilik), direksi (pengurus), dan komisaris (pengawas). Meskipun negara memiliki saham paling sedikit 51% pengelolaannya dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Pendirian suatu BUMN melalui modal negara, baik modal seluruhnya atau modal sebagian, dan modal negara pada BUMN merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dari APBN. Sumber utama dari modal pada pendirian suatu BUMN dilakukan melalui penyertaan modal secara langsung dari kekayaan negara yang dipisahkan. Penyertaan secara langsung dari kekayaan negara yang dipisahkan dimaknai sebagai penyertaan modal negara dalam rangka pendirian atau penyertaan pada

63

BUMN. Bukti konkrit dari adanya modal negara dan penyertaan modal negara pada suatu BUMN ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Adanya pengundangan peraturan pemerintah atas penyertaan modal negara pada suatu BUMN, diartikan sebagai dokumentasi formal hukum atas kegiatan modal negara dan penyertaan modal negara tersebut pada suatu BUMN Indonesia (Ronny Sautma Hotma Bako, 2013: 17). Penyertaan modal negara pada suatu BUMN terbatas dalam rangka pendirian atau penyertaan pada BUMN. Ada 2 kondisi dari penyertaan modal negara pada suatu BUMN, yaitu pada kondisi pendirian suatu BUMN atau pada kondisi penyertaan modal negara. Pada konteks pendirian suatu BUMN, penyertaan modal negara sifatnya terbatas pada kondisi pendirian suatu BUMN. Tetapi apabila ada suatu BUMN membutuhkan modal tambahan untuk kegiatan BUMN tersebut, maka diberikan penyertaan modal negara. Sampai pada level modal BUMN berasal dari negara atau adanya tambahan penyertaan modal pada suatu BUMN tidak banyak permasalahannya. Berdasarkan sudut administrasi hukum, maka sumber dari modal suatu BUMN berasal dari modal negara. Artinya, ada tanggungjawab negara atas suatu BUMN melalui pemberian modal atau penyertaan modal kepada suatu BUMN yang ditetapkan dengan suatu peraturan pemerintah (Ronny Sautma Hotma Bako, 2013: 18). Menurut Alfin Sulaiman (Alfin Sulaiman, 2011: 114), bahwa perlu dilakukan persamaan persepsi masyarakat menyangkut keuangan negara dan keuangan BUMN. Berdasarkan teori badan hukum, jelas menunjukkan bahwa uang negara yang telah disetorkan ke dalam BUMN sudah bukan menjadi uang negara lagi. Selanjutnya, menyangkut pengertian keuangan negara, apakah keuangan negara dalam arti luas, atau arti sempit, Alfin Sulaiman sependapat dengan pendapat Arifin P. Soeria Atmadja yang memberikan pendapatnya mengenai keuangan negara. Bahwa definisi keuangan negara dalam Pasal 23 UUD NRI Tahun 1945 dapat diinterpretasi, yaitu: 1. Pengertian keuangan negara diartikan secara sempit, yang meliputi keuangan negara yang bersumber pada APBN, didasarkan pada pertanggungjawaban keuangan negara oleh pemerintah yang telah

64

disetujui oleh DPR selaku pemegang hak begrooting, yaitu APBN. Karena tidak mungkin pemerintah mempertanggungjawabkan APBD yang seyogyanya dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah Daerah kepada DPRD, dan keuangan negara pada perusahaan negara, dimana perusahaan negara (BUMN) mempunyai tata cara pengelolaan dan pertanggungjawaban sendiri. 2. Pengertian keuangan negara diartikan secara luas, jika didasarkan pada objek pemeriksaan dan pengawasan keuangan negara, yakni APBN, APBD, BUMN/BUMD. Pasal 1 angka 10 UU BUMN mendefinisikan bahwa kekayaan negara yang dipisahan adalah kekayaan negara yang berasal dari APBN untuk dijadikan penyertaan modal negara pada persero/perum serta perseroan terbatas lainnya. Sumber kekayaan negara yang berasal dari APBN menunjukkan bahwa uang negara tersebut harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai uang negara yang bersumber dari APBN. BUMN hanya sebatas mengelolanya tetapi sifat kekayaan negara yang bersumber dari APBN kiranya tidak menghilangkan karakteristiknya sebagai uang negara, meskipun dikelola oleh BUMN persero. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Alfin Sulaiman mengenai pengertian keuangan negara secara luas didasarkan pada objek pemeriksaan dan pengawasan keuangan negara. Apabila Pasal 1 angka 10 UU BUMN tersebut dikaitkan degan Pasal 71 ayat (2)

Bab VII tentang

pemeriksaan eksternal UU BUMN yang menyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan

selanjutnya

disebut

dengan

BPK

berwenang

melakukan

pemeriksaan terhadap BUMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, timbul keyakinan kuat bahwa semangat pembentuk UU BUMN sejalan dengan UUKN untuk mengamankan uang negara yang dipisahkan agar dapat dipertanggungjawabkan pengelolaannya kepada rakyat. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuanga Negara menegaskan bahwa pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK

65

meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UUKN (Riawan Tjandra, 2014: 13). Hal ini artinya uang negara yang dipisahkan dan dikelola oleh BUMN termasuk dalam lingkup kewenangan pemeriksaan BPK dan merupakan bagian dari keuangan negara. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang BPK juga menyatakan bahwa BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja

maupun

lalai

yang

dilakukan

oleh

bendahara,

pengelola

BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara. Jadi, posisi BUMN dalam prespektif hukum positif adalah melakukan pengelolaan keuangan negara. Artinya pengelolaan keuangan negara oleh BUMN tidak menghilangkan sifat dari kekayaan negara yang dipisahkan sebagai uang negara, tidak berubah sifatnya menjadi uang privat. Uang negara yang dipisahkan dan dikelola BUMN tersebut termasuk klasifikasi

keuangan

negara

yang

harus

dipertanggungjawabkan

pengelolaannya kepada rakyat tata kelolanya di BUMN (Riawan Tjandra, 2014: 14). Oleh karenanya, eksistensi BUMN juga tak lepas dari campur tangan pemeritah. Artinya, dalam mepertanggungjawabkan itu, BUMN setiap tahunnya harus menyampaikan laporan tahunan perusahaan kepada pemerintah dan pemegang saham lainnya. Penyampaian laporan ini nantinya juga harus dipublikasikan kepada masyarakat. Harus terbuka dan transparan dalam penyampaian laporan tersebut. Namun Mahkamah Konstitusi, melalui Putusan MK Nomor 62/PUUXI/2013 yang dibacakan tanggal 18 September 2014, telah mengukuhkan status kekayaan negara yang bersumber dari keuangan negara dan dipisahkan dari APBN untuk disertakan menjadi penyertaan modal di BUMN tetap menjadi bagian dari rezim keuangan negara. Hal itu telah mengakhiri perdebatan mengenai frasa "kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah" dalam Pasal 2 Huruf g UUKN yang merupakan salah satu unsur dari keuangan negara. Meskipun UUKN dengan tegas telah menempatkan kekayaan yang dipisahkan pada BUMN merupakan bagian dari

66

keuangan negara, ketentuan tersebut sering dibenturkan dengan pandangan yang menganut prinsip otonomi badan hukum privat dan teori transformasi keuangan negara (http://www.bpk.go.id/news/pemisahan-kekayaan-negara-dibumn, diakses pada tanggal 28 Maret 2016 Pukul 21.52). BUMN berperan utama dalam kegiatan-kegiatan ekonomi yang strategis dan atau menguasai hajat hidup orang banyak, adalah merupakan amanat dari Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 yang menunjuk pemerintah untuk mendirikan perusahaan negara untuk dapat mengurus hak dan kekayaan negara yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. Hal ini untuk mencegah kekhawatiran terjadinya penguasaan ekonomi oleh orang atau lembaga ekonomi yang dapat menyengsarakan dan menindas rakyat. Dalam fungsi inilah BUMN seringkali mempunyai peran ganda, yaitu badan usaha yang bersifat profit oriented sekaligus juga berfungsi sebagai agent of development. Alasan inilah yang menguatkan filosofi BUMN sebagai bagian dari kekayaan negara yang dipisahkan adalah dalam rangka menjalankan amanat konstitusi Pasal 33 (Putusan Mahhkamah Konstitusi RI Nomor 62/PUU-XI/2013). Atas konsepsi itulah BUMN berlakulah dua rezim hukum yaitu rezim hukum publik dan rezim hukum privat. Rezim hukum publik/UU bidang keuangan negara hanya berlaku bagi BUMN hanya sebatas yang mengatur permodalan dan eksistensi BUMN. Oleh karenanya dalam setiap penyertaan modal negara atau penambahan penyertaan modal negara ke dalam BUMN dan Perseroan Terbatas yang dananya berasal dari APBN ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 44 Tahun 2005). Hal inilah yang membedakan BUMN dengan badan usaha swasta. Bahkan pendirian, perubahan modal, merger, akuisisi, konsolidasi, pembubaran BUMN harus dengan PP, bahkan privatisasi melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disebut DPR. Sedangkan yang berlaku bagi rezim hukum privat/UU bidang korporasi mengatur tindakan-tindakan operasional (di luar eksistensi

permodalan

dan

eksistensi

BUMN)

(http://bem.law.ui.ac.id/fhuiguide/ uploads/materi/hanggar-bumn-di-indonesia. pptx, diakses tanggal 18 Maret 2016 Pukul 09.25).

67

Berbicara sekilas mengenai eksistensi BUMN, penulis akan sedikit membahas tentang strategi dan kegiatan usaha PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. yang dikutip penulis dari Laporan Tahunan 2014, bahwa perseroan telah menyempurnakan board manual, Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran dan Pedoman IT Governance sebagai salah satu implementasi dari pelaksanaan Pedoman Good Corporate Governance yang selanjutnya disebut dengan GCG dan telah diberlakukan melalui surat keputusan Direksi. Board Manual tersebut disusun sesuai ketentuan pasal 2 Peraturan Menteri Negara BUMN No: Per01/MBU/2011, merupakan pedoman kerja Dewan Komisaris, Direksi, dan perangkatnya yang bertujuan untuk: 1. Mempermudah dewan komisaris dan direksi dalam memahami peraturanperaturan yang terkait dengan tata kerja dewan komisaris dan direksi; 2. Menjadi rujukan tentang tugas pokok, fungsi kerja dan meningkatkan kualitas serta efektivitas hubungan kerja antar kedua organ; 3. Menerapkan

asas-asas

GCG

yakni

transparansi,

akuntabilitas,

responsibilitas, independensi, dan fairness (kewajaran). Sebagai implementasi penerapan tata kelola, perseroan secara terusmenerus melakukan penyempurnaan atas Standard Operating Procedure (SOP) pada seluruh proses bisnis yang tertuang di dalam Sistem Manajemen Semen Indonesia yang selanjutnya disebut dengan SMSI. Sebagai kerangka pelaksanaan GCG yang diprakarsai oleh dewan komisaris dan direksi, perseroan melengkapi seluruh soft structure yang dibutuhkan dalam pengelolaan perusahaan sesuai dengan kaidah GCG. Kerangka kebijakan soft struktur tersebut meliputi pedoman pelaksanaan GCG, pedoman kode etik perusahaan, manual board, it governance, pedoman sistem pelaporan pelanggaran dan kebijakan-kebijakan lainnya, yang ditandatangani oleh dewan komisaris dan direksi (Laporan tahunan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. 2015: 239-240). Pedoman dan kebijakan tersebut secara jelas mengatur segala aspek pengelolaan perusahaan, termasuk di antaranya memberikan definisi visi, misi dan nilai-nilai perseroan; menjelaskan kebijakan penyusunan strategi,

68

penyusunan organisasi, kesekretariatan korporasi, manajemen risiko, sistem pengendalian intern dan pengawasan, standar etika, keuangan, akuntansi, pengelolaan SDM, dan sebagainya. Dengan kelengkapan kompetensi pemrakarsa praktik GCG dan kelengkapan soft structure penunjangnya, maka perseroan meyakini tata kelola perusahaan sebagaimana tergambar dalam struktur dibawah dapat berjalan dengan baik. Keseluruhan pedoman dan aturan tersebut telah memperhatikan butir-butir yang terkandung dalam “Pedoman Umum GCG Indonesia”, UUPT, dan praktik-praktik GCG yang lazim digunakan. Selain hal tersebut, konsistensi penerapan GCG diharapkan juga dapat meningkatkan kinerja usaha dan pertumbuhan berkelanjutan yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai perseroan bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya (www.semenindonesia.com, diakses tanggal 16 Maret 2016 Pukul 10:52). Pemerintah sebagai regulator bertanggung jawab untuk melindungi masyarakat dan bertanggungjawab untuk memastikan bahwa perusahaan melakukan GCG untuk melindungi para pemangku kepentingan mereka. Studi terbaru masih menemukan, hasil campuran mengenai perusahaan pemerintahan dan kepemilikan pemerintah menyatakan bahwa perusahaan negara yang dimiliki mungkin memiliki GCG yang lebih lemah dari perusahaan lain karena mereka memiliki tujuan yang berkaitan dengan kesejahteraan negara dan bukan hanya tujuan perusahaan saja yaitu mencari keuntungan. Perusahaan milik negara menerima dana dari pemerintah yang cenderung menggunakan investor jangka panjang dan tidak aktif memonitor investasinya. Namun, perusahaan negara yang dimiliki adalah tetap yang terbaik untuk menerapkan GCG. Karena bahwa dengan adanya kepemilikan pemerintah secara positif sangat berperan dalam pelaksanaan GCG (Ferdinand T. Siagian, 2011: 190). Berdasarkan data prospek usaha perseroan yang diperoleh penulis melalui Laporan Tahunan 2014, perseroan meyakini perekonomian Indonesia di tahun mendatang masih akan menghadapi tantangan di tingkat makro. Konsumsi domestik dan kegiatan investasi masih tetap menjadi kontributor utama dari pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tekanan inflasi dan stabilitas nilai

69

tukar belum ada titik terang yang membuat suku bunga rujukan masih akan tinggi. Sekalipun ada harapan dari realisasi proyek-proyek infrastruktur, dampaknya terhadap perbaikan ekonomi masih harus ditunggu. Proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut, sudah barang tentu memberi prospek yang masih menantang bagi industri persemenan, berupa terbatasnya peningkatan permintaan pasar yang diperkirakan mencapai 6-7%. Hal ini membuat perseroan harus tetap waspada untuk menjaga kinerjanya dalam mengelola biaya dan menjaga efisiensi operasional. Perseroan kini berada pada kondisi yang lebih siap untuk mengimbangi pertumbuhan permintaan pasar. Guna memastikan diperolehnya keunggulan bersaing sekaligus memberikan hasil kinerja yang optimal, perseroan akan konsisten menerapkan inisiatif strategis yang bersifat kritikal, yaitu: pertumbuhan kapasitas, pengamanan energi, penguatan citra korporasi, pemenuhan kebutuhan konsumen dan penguatan faktor penunjang dan pengendalian resiko (Laporan tahunan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. 2015: 43). Adanya penyelesaian pembangunan dua unit pabrik baru di tahun 2012 lalu dan realisasi tahap pembangunan pabrik baru di Padang dan di Rembang di tahun 2014, diikuti penyelesaian pembangunan beberapa fasilitas pendukung produksi maupun fasilitas pendukung distribusi membuat perseroan siap menyambut peluang pertumbuhan pasar semen di pasar domestik pada tahun tahun mendatang. Sementara itu realisasi akuisisi TLCC di Vietnam dan keberhasilan program restrukturisasi kewajiban dan berbagai perbaikan yang dilaksanakan, membuat perseroan juga semakin siap untuk berkiprah di kancah persemenan di pasar regional. Seluruh perkembangan tersebut menunjukkan kesiapan perseroan untuk meraih peluang pertumbuhan dari membaiknya kondisi pasar semen di kancah domestik maupun regional untuk menciptakan level kinerja baru di masa mendatang (Laporan tahunan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. 2015: 55-56). Pembahasan selanjutnya berdasarkan hasil wawancara penulis dengan unit kerja biro hukum dan administrasi&advisory mengenai implikasi dari pelaksanaan penyertaan modal pemerintah pada PT Semen Indonesia (Persero)

70

Tbk. pada saat saham Pemerintah masih 65% kemudian terjadi pengurangan penyertaan modal menjadi 51% yaitu mengenai pembagian dividen. Adanya perbedaan dividen yang diterima oleh negara terjadi mengingat pemerintah telah melakukan pengurangan penyertaan modal pada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Dengan kedudukannya sebagai pemegang saham, negara berhak memperoleh setiap pembagian keuntungan atau dividen dari BUMN setiap tahunnya. Oleh karenanya setiap tahunnya, perusahaan (persero) BUMN wajib melaporkan mengenai laporan tahunan kepada Menteri Keuangan melalui Menteri BUMN pada saat RUPS. Adanya laporan tahunan ini membuat para pemegang saham dan pemangku kepentingan mendapatkan dan memperoleh informasi tentang pencapaian kinerja, laporan posisi keuangan, laba rugi, dan arus kas dalam setahun. Selain itu, laporan ini memberikan gambaran lengkap tentang kinerja berkelanjutan perseroan yang berlandaskan triple bottom line yakni pencapaian kinerja keuangan unggul (Profit), komitmen pemberdayaan masyarakat (People) dan menjamin pelestarian lingkungan (Planet). Dengan adanya laporan tahunan ini diharapkan dapat membangun pemahaman dan kepercayaan terhadap perseroan, sehingga seluruh pemegang saham dan pemangku kepentingan memperoleh informasi yang memadai terkait langkah dan strategi perseroan atas pencapaian kinerja setiap tahunnya serta proyeksi pada masa mendatang. Berdasarkan data yang telah penulis peroleh dari dokumen perusahaan, apabila penulis bandingkan pembagian dividen pada buku tahun 1994 dengan buku tahun 2014 dimana pada tahun 1994 pemerintah masih memegang saham mayoritas sebesar 65% dan pada tahun 2014 pemerintah memegang saham sebesar 51%. Berdasarkan laporan tahunan 1994 diselenggarakan RUPST pada tanggal 12 Juni 1995. Dalam rapat tersebut turut hadir Dirjen pembinaan BUMN selaku perwakilan dari Pemerintah, direktur, komisaris, serta pemegang saham lainnya. Pada tahun 1995 tersebut komposisi saham, Pemerintah 65% sebagai saham mayoritas dan masyarakat 35%. Pada laporan tahunan tersebut menjelaskan mengenai laporan direksi perseroan

71

tentang keadaan perseroan dan keuangan untuk tahun buku 1994, pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi untuk tahun buku 1994, penentuan pembagian dividen final untuk tahun buku 1994, penunjukan akuntan publik untuk tahun buku 1995, dan hal-hal lain terkait dengan rapat. Dalam RUPST tersebut dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa mereka sebanyak 115.059.300 saham atau sejumlah 77,59 % dari 148.288.000 saham. Laba bersih untuk tahun buku 1994 adalah sebesar Rp 54.722.281.000 (lima puluh empat miliar tujuh ratus dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh satu ribu). Berdasarkan jumlah laba tersebut, maka untuk dividen sebesar 50 % atau Rp 27.361.140.000,50 (dua puluh tujuh miliar tiga ratus enam puluh satu juta seratus empat puluh ribu rupiah lima puluh sen) atau dividen setiap sahamnya sebesar Rp 184,51 (seratus delapan puluh empat rupiah lima puluh satu sen). Sedangkan 50% lagi masuk ke dalam dana cadangan. Karena Pemerintah pada tahun 1995 memegang saham PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. sebesar 65% atau 108.288.000 (seratus delapan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu) saham perseroan maka dividen yang diperoleh negara pada buku tahun 1994 sebesar Rp 19.980.218.880 (sembilan belas miliar sembilan ratus delapan puluh juta dua ratus delapan belas ribu delapan ratus delapan puluh). Berdasarkan data dari dokumen perusahaan, pada tanggal 16 April 2015 diselenggarakan RUPST. Dalam RUPST tersebut dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa mereka sebanyak 4.491.918.433 saham atau sejumlah 75,73% dari 5.931.520.000 saham. Pada tahun 2015, komposisi saham Pemerintah 51,01% sebagai saham mayoritas dan masyarakat 48,99%. RUPST yang diagendakan adalah perihal beikut ini: 1.

Persetujuan laporan tahunan mengenai keadaan dan jalannya perseroan selama tahun buku 2014 termasuk laporan pelaksanaan tugas pengawasan dewan komisaris selama tahun buku 2014 dan pengesahan laporan keuangan perseroan tahun buku 2014 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada direksi dan dewan komisaris

72

atas tindakan pengurusan dan pengawasan perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku 2014. 2.

Pengesahan laporan tahunan program kemitraan dan bina lingkungan tahun buku 2014, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada direksi dan dewan komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan program kemitraan dan bina lingkungan yang telah dijalankan selama tahun buku 2014.

3.

Penetapan penggunaan laba bersih perseroan tahun buku 2014 Perseroan senantiasa membagikan dividen dengan memperhatikan kondisi keuangan untuk pengembangan usaha dan imbal hasil bagi para

pemegang

saham.

Untuk

memastikan

keberlanjutan

perusahaan dan diperolehnya keunggulan bersaing sekaligus memberikan hasil kinerja yang optimal, perseroan menerapkan inisiatif strategi jangka panjang, meliputi pertumbuhan kapasitas produksi,

pengamanan

energi,

penguatan

citra

korporasi,

pemenuhan kebutuhan konsumen dan pengendalian resiko. Dengan inisiatif

strategi

memanfaatkan

tersebut,

peluang

perseroan

yang

dipastikan

terbuka

dan

mampu

mencatatkan

pertumbuhan kinerja yang berkesinambungan. Perseroan kini memasuki tahap implementasi strategi pengembangan usaha jangka panjang guna menjamin pertumbuhan menyeluruh yang sejalan dengan pembangunan komunitas dan pertumbuhan daya beli masyarakat. Dan untuk mengimplementasikan strategi tersebut perseroan berencana melakukan investasi proyek-proyek strategis sehingga diperlukan pendanaan yang cukup dengan senantiasa tetap

memperhatikan

pada

hak-hak

shareholders

untuk

mendapatkan hasil yang optimal. Oleh karena itu, perseroan masih mengkaji besaran dividen yang paling optimal bagi pertumbuhan perseroan dan kesejahteraan pemegang saham.

73

4.

Penetapan Tantiem Tahun Buku 2014, gaji untuk direksi dan honorarium untuk dewan komisaris berikut fasilitas dan tunjangan lainnya untuk tahun 2015.

5.

Persetujuan penunjukan kantor akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan perseroan termasuk audit laporan PKBL tahun buku 2015 dan periode lainnya dalam tahun buku 2015.

6.

Persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan

7.

Perubahan pengurus perseroan.

Berdasarkan hasil RUPST, laba bersih untuk tahun buku 2014 adalah sebesar Rp 5.565.857.595.000 (lima triliun lima ratus enam puluh lima miliar delapan ratus lima puluh lima tujuh juta lima ratus sembilan puluh lima ribu). Berdasarkan jumlah laba tersebut, maka untuk dividen sebesar 40 % atau Rp 2.226.343.038.000 (dua triliun dua ratus dua puluh enam miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tiga puluh depalan ribu) atau dividen setiap sahamnya sebesar Rp 375,34 (tiga ratus tujuh puluh lima tiga puluh empat sen). Sedangkan 60% lagi masuk ke dalam dana cadangan. Karena Pemerintah memegang saham PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. sebesar 51,01% atau 3.025.406 saham perseroan maka dividen yang diperoleh negara pada buku tahun 2014 sebesar Rp 1.135.559.112.204,3 (satu triliun seratus tiga puluh lima miliar lima ratus lima puluh sembilan juta seratus dua belas ribu dua ratus empat tiga sen). Apabila dicermati, memang secara keseluruhan laba yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk mencatat kenaikan sebesar 3,6% menjadi Rp 5,6 triliun di tahun 2014 dari Rp 5,4 triliun di tahun 2013. Dengan demikian laba bersih per saham yang dapat di distribusikan kepada pemilik entitas induk meningkat 3,6%. Setiap tahunnya, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. membagikan dividen itu dengan memperhatikan kondisi keuangan untuk pengembangan usaha dan imbal hasil bagi para pemegang saham, namun demikian, sesuai kebijakan manajemen, rasio pembagian dividen berkisar 4055% dari laba bersih. Direksi perseroan, dengan persetujuan dewan komisaris dapat membagikan dividen interim, sepanjang kondisi keuangan perusahaan

74

memungkinkan, dan dividen interim yang dibagikan ini adalah bagian dari dividen final yang jumlahnya diputuskan dalam RUPS. Pembagian dividen kepada pemegang saham perseroan diakui sebagai liabilitas dalam laporan keuangan konsolidasian pada periode saat dividen tersebut disetujui oleh para pemegang saham perseroan. Pembagian dividen interim kepada pemegang saham perseroan diakui sebagai liabilitas berdasarkan keputusan direksi dengan persetujuan dewan komisaris. Berikut tabel tingkat pertumbuhan rata-rata tahunan (CAGR) dividen yang dibagikan dalam enam tahun terakhir: Tabel 3.4 Tingkat pertumbuhan dividen yang dibagikan dalam enam tahun terakhir

Sumber : Laporan Tahunan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Tahun 2014

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. dalam menjalankan perusahaan tidak lepas dari adanya organ pereseroan yang sangat penting dan berpengaruh dalam menjalankan suatu perusahaan. Sesuai dengan UUPT, organ perusahaan terdiri dari RUPS, dewan komisaris dan direksi. Kepengurusan perseroan menganut system dua badan (two boards system), yaitu dewan komisaris dan direksi, yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai fungsinya masing-masing sebagaimana diamanatkan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang- undangan. Dalam forum RUPS, para pemegang saham dapat melakukan pengambilan keputusan penting berkaitan dengan investasi yang telah ditanamkan di perseroan. Keputusan yang diambil dalam RUPS didasarkan pada kepentingan perseroan. RUPS atau pemegang saham tidak

75

dapat melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi dan wewenang dewan komisaris dan direksi dengan tidak mengurangi wewenang RUPS untuk menjalankan haknya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundangundangan. Dengan kedudukan yang setara, para pemegang saham akan mempertimbangkan dengan seksama keputusannya demi kepentingan jangka panjang perseroan. Setelah keputusan diambil, maka RUPS kemudian akan menyerahkan segala kewenangan pengawasan dan pelaksanaan keputusan tersebut kepada dewan komisaris dan direksi. Hal ini sesuai dengan anggaran dasar

perseroan

dan

peraturan

perundangan

yang

berlaku.

Berikut

penjelasannya mengenai organ perusahaan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Board Manual perusahaan: 1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) RUPS

merupakan

lembaga

tertinggi

perseroan.

RUPS

merupakan wadah para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting yang kewenangannya tidak diberikan kepada direksi dan dewan komisaris sesuai yang ditentukan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wewenang tersebut antara lain adalah meminta pertanggungjawaban dewan komisaris dan direksi terkait dengan pengelolaan perseroan, mengubah anggaran dasar, mengangkat dan memberhentikan direktur dan anggota dewan komisaris, memutuskan pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara direktur dan lainlain. Perseroan menjamin untuk memberikan segala keterangan yang berkaitan dengan perseroan kepada RUPS, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan perseroan dan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 14 UU BUMN, Menteri dalam hal ini bertindak selaku pemegang saham pada persero dan perseroan terbatas dalam hal tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh negara. Sebagaimana pemegang saham lainnya pada perseroan, Menteri BUMN juga dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada perorangan atau badan hukum untuk mewakilinya dalam menghadiri dan memberikan suara di RUPS. Hanya saja, direksi perlu memperhatian bahwa tidak setiap agenda

76

RUPS dapat diputuskan dengan hak suara yang diberikan oleh penerima kuasa Menteri BUMN tersebut. Selanjutnya berdasarkan pasal 14 ayat (3) UU BUMN, agenda-agenda RUPS tertentu yang mewajibkan penerima kuasa tersebut untuk memperoleh persetujuan sebelumnya dari Menteri BUMN adalah sebagai berikut: a. Perubahan jumlah modal; b. Perubahan anggara dasar perseroan; c. Rencana penggunaan laba; d. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, serta pembubaran; e. Investasi dari pembiayaan jangka panjang dengan nilai lebih dari 50% kekayaan bersih perseroan; f. Pengalihan aktiva Walaupun Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara merupakan

wakil

pemerintah

dalam

kepemilikan

saham,

namun

kewenangan RUPS tersebut didelegasikan kepada Menteri BUMN. Dengan pendelegasian ini, maka dalam pengelolaan penyertaan modal negara dilakukan dalam mekanisme korporasi, kewenangan Menteri BUMN lebih kepada pengusulan kebijakan perusahaan yang dapat berdampak pada penyediaann anggaran dalam APBN, sedangkan posisi Menteri Keuangan lebih kepada pemberi usul dalam pengajuan penyertaan modal negara kepada Presiden. Dalam RUPS seluruh pemegang saham, baik pemegang saham mayoritas maupun minoritas memiliki hak yang sama untuk memberikan suaranya dalam pengambilan keputusan atas setiap rencana investasi maupun rencana korporasi lainnya. Guna menjamin terlindunginya kepentingan pemilik saham minoritas, perseroan menugaskan komisaris independen untuk memastikan seluruh mekanisme pengambilan keputusan dan pelaksanaan rapat mampu mengakomodir suara

pemegang

saham

minoritas

tersebut.

Sesuai

dengan

penyelenggaraannya, RUPS terbagi atas: RUPST (merupakan agenda rutin

77

setiap tahun dan diselenggarakan minimal satu kali) dan RUPSLB (yang waktu penyelenggaraannya bisa terjadi di luar waktu RUPST). Pelaksanaan RUPST diselenggarakan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan, yakni: a. Didahului dengan pemasangan iklan pemeritahuan mengenai rencana RUPS melalui iklan di surat kabar terkemuka satu bulan sebelum pelaksanaan. b. Pemasangan iklan panggilan pelaksanaan pemanggilan pemegang saham disertai dengan agenda-agenda yang akan dibahas 2 minggu (kini 3 minggu) sebelum pelaksanaan. c. Pemasangan iklan pemberitahuan pelaksanaan RUPS, beserta hasilhasil RUPS satu hari setelah pelaksanaan. d. Dihadiri

secara

kuorum

oleh

para

pemegang

saham

atau

perwakilannya. 2. Dewan Komisaris UUPT mewajibkan semua perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia mempunyai dewan komisaris yang bertugas untuk melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada direksi. Pengawasan dan pemberian nasihat dilakukan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Dewan komisaris yang terdiri lebih dari satu orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota dewan komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan dewan komisaris. Berdasarkan Board Manual PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. yang dikutip oleh penulis, setiap anggota dewan komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Dewan komisaris melakukan pengawasan dan rekomendasi dari Rencana Kerja

78

dan Anggaran Perusahaan (RKAP), termasuk dari sisi manajemen risiko. Peranan dewan komisaris dalam manajemen risiko lebih dititikberatkan pada proses persetujuan (baik yang diajukan direksi dalam RKAP maupun yang diajukan secara terpisah di tengah tahun buku) dan melakukan evaluasi atas kebijakan manajemen risiko. Artinya, Dewan komisaris tidak mencampuri wewenang direksi untuk melakukan pengurusan, tapi lebih pada evaluasi pelaksanaan pengurusan perseroan serta melakukan analisa atas transaksi yang membutuhkan persetujuan dewan komisaris. Dalam melaksanakan tugas pengawasan, dewan komisaris berhak untuk meminta segala keterangan yang diperlukan dari direksi dan wajib untuk memberikannya. Dewan komisaris juga diberi kewenangan untuk memberhentikan sementara anggota direksi yang melanggar anggaran dasar perseroan, ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris a. Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap direksi, atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, serta memberi nasehat kepada direksi. Pengawasan dan pemberian nasihat dilakukan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan (Pasal 108 UUPT). b. Dewan komisaris wajib dengan iktikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi, untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Setiap anggota dewan komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya. Dalam hal dewan komisaris terdiri dari atas 2 (dua) anggota dewan komisaris atau lebih, tanggung jawab tersebut berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota dewan komisaris (pasal 114 uupt).

79

c. Anggota komisaris tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian tersebut apabila dapat membuktikan bahwa (a) telah melakukan tugas pengawasan dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan; (b) tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian perseroan; dan (c) telah memberi nasehat kepada direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut (Pasal 114 UUPT). d. Dalam melaksanakan tugas pengawasan, dewan komisaris berhak untuk meminta segala keterangan yang diperlukan dari direksi dan wajib

untuk

memberikannya.

Dewan

Komisaris

juga

diberi

kewenangan untuk memberhentikan sementara anggota direksi yang melanggar anggaran dasar perseroan, ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku. Mekanisme Kerja Dewan Komisaris Dewan komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan tersebut diatas, dewan komisaris dibantu oleh komite-komite, dan seorang sekretaris dewan komisaris. Dalam melakukan tugas pengawasan yang efektif, dewan komisaris membentuk 3 (tiga) komite yang saling berhubungan, yaitu Komite Audit; dan Komite Strategi, Manajemen Risiko dan Investasi (KSMRI), serta Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR). Keanggotaan komite dibagi menjadi dua jenis, yaitu ketua dan anggota yang merupakan anggota dewan komisaris dan anggota non dewan komisaris (profesional). Anggota komite non komisaris terdiri dari 2 orang untuk masing-masing komite, yang berasal dari profesional yang berpengalaman. Sekretaris dewan komisaris bekerja secara full time, dan berasal dari professional yang berpengalaman. Adanya posisi komite sebagai pembantu dewan komisaris, maka dapat dipahami bahwa program kerja dewan komisaris merupakan “payung” bagi program kerja komite-komite dimana tugas dan tanggung

80

jawab yang bersifat strategis tetap menjadi program kerja dewan komisaris, dan yang bersifat teknis operasional diturunkan menjadi program kerja komite, namun tetap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari program kerja dewan komisaris. Dewan komisaris dalam memberikan nasihat dan rekomendasi kepada direksi dan perlakuan kepada para stakeholders berpedoman kepada prinsip-prinsip sebagai berikut: a. Dewan komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan pengurusan perseroan. b. Kebijakan dilandasi oleh itikad baik, kehati-hatian dan rasa tanggung jawab dan ditujukan pada kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. c. Kebijakan diambil secara terbuka (transparent) kepada direksi maupun para stakeholders. d. Kebijakan dilandasi oleh obyektivitas (objectivity) serta perlakuan yang adil dan konsisten (fair and consistent treatment) pada data dan informasi yang disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris. 3. Direksi Dalam menjalankan perseroan direksi mempunyai visi untuk menjadi organ perseroan yang memiliki kompetensi tinggi dan bekerja secara profesional serta independen dalam melaksanakan tugasnya. Sedangkan untuk penerapannya direksi memiliki misi yang dijalankan untuk mendukung pencapaian visi tersebut yaitu melaksanakan fungsi pengelolaan perusahaan berstandar internasional sesuai dengan kaidah GCG dalam rangka mencapai visi korporasi, dan selalu mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar perusahaan. Itikad baik dan penuh tanggung jawab direksi sebagai organ perusahaan

melaksanakan

tugasnya

mengurus

perseroan

untuk

kepentingan perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan

81

serta mewakili perusahaan baik didalam maupun diluar pengadilan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, anggaran dasar dan

keputusan

RUPS. Direksi

bertanggungjawab terhadap

pengelolaan perusahaan dan memastikan terjadinya kesinambungan perusahaan serta mempertanggungjawabkan kepengurusannya kepada RUPS. Direksi bertanggungjawab terhadap pengelolaan perusahaan dan memastikan

terjadinya

kesinambungan

perusahaan

serta

mempertanggungjawabkan kepengurusannya kepada RUPS. Ruang Lingkup Pekerjaan dan Fungsi Pengurusan Direksi Direksi merupakan organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan. Sesuai anggaran dasar, direksi melaksanakan fungsi pengurusan untuk memimpin dan mengurus perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan yang telah ditetapkan, yaitu: a. Memelihara dan mengurus kekayaan perseroan; b. Melakukan pengurusan dengan itikad baik dan prinsip kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan; c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut; e. Tidak boleh mewakili perseroan jika mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; f. Pada dasarnya direksi bekerja secara kolegial, putusan tiap anggota direksi merupakan putusan organ direksi. Direksi bertugas dan bertanggung jawab secara kolegial dalam mengelola perseroan agar value driver berfungsi maksimal sehingga mampu meningkatkan profitabilitas operasional dengan hasil akhir meningkatnya nilai perseroan. Masing-masing anggota direksi dapat melaksanakan dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya, namun demikian tanggung jawab kolegial tetap

82

berlaku. Adapun fungsi pengelolaan perseroan oleh direksi mencakup 5 tugas utama, yakni: a. Kepengurusan Direksi menyusun visi, misi dan nilai-nilai perusahaan, program jangka pendek maupun panjang, mengendalikan sumber daya secara efektif dan efisien, memperhatikan kepentingan minority shareholder secara wajar dan memiliki tata kerja dan pedoman kerja (charter) yang jelas. b. Manajemen risiko Direksi menyusun dan melaksanakan manajemen risiko yang mencakup seluruh aspek operasional perseroan. c. Pengendalian internal Direksi menyusun satuan pengendalian internal untuk mengawasi dan mencegah terjadinya fraud maupun kegagalan penerapan strategi perseroan. d. Komunikasi Direksi memastikan kelancaran komunikasi internal atau antar bagian dan eksternal dengan pemangku kepentingan. e. Tanggung jawab sosial. Direksi juga menyusun dan memastikan melaksanakan kegiatan tanggung

jawab

sosial

perusahaan,

sesuai

dengan

peraturan

perundangan yang belaku. Disamping fungsi di atas, direksi juga bertugas memastikan informasi yang terkait dengan tanggung jawab direktorat dari masingmasing bidang selalu tersedia untuk dewan komisaris. Direksi wajib menyusun laporan tahunan yang memuat antara lain laporan keuangan, laporan kinerja perusahaan, laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang bersangkutan. Laporan tahunan dimintakan persetujuan dari RUPS dan laporan

keuangan

dimintakan

pengesahan

dari

RUPS.

Dengan

diberikannya persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan atas laporan keuangan, berarti RUPS telah memberikan pembebasan dan

83

pelunasan tanggung jawab atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan perseroan selama tahun buku yang bersangkutan sepanjang tindakan tersebut tercatat pada buku perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Tugas dan Wewenang Direksi a. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugas untuk kepentingan perusahaan. Tugas pokok direksi adalah memimpin dan mengurus perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan serta memelihara dan mengurus kekayaan perusahaan. b. Direksi bertanggungjawab untuk merumuskan dan menetapkan visi, misi, dan nilai-nilai perusahaan serta Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) setelah melalui pembahasan dan persetujuan dewan komisaris dan RUPS. c. Setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dan bertindak sesuai dengan ketentuanketentuan dalam anggaran dasar, keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPS, Rencana Jangka Panjang (RJP), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta peraturan perundang-undangan yang berlaku berlandaskan prinsip-prinsip GCG. Rincian tugas masing-masing anggota direksi diantaranya adalah sebagai berikut: a. Direktur Utama bertugas untuk mengkoordinir anggota direksi lainnya, agar seluruh kegiatan berjalan sesuai visi, misi, sasaran usaha, strategi, kebijakan dan program kerja yang ditetapkan. Secara spesifik, direktur utama bertanggung jawab untuk menyelaraskan seluruh inisiatif strategi perseroan, mengkoordinasikan tugas operasional di bidang audit internal, sumber daya manusia, komunikasi, memastikan kepatuhan terhadap hukum dan regulasi serta mengkoordinir manajemen risiko dan pengembangan perusahaan. Di samping itu juga

84

mengendalikan dan mengevaluasi penerapan prinsip-prinsip GCG dan standar etika secara konsisten dalam perseroan. b. Direktur Keuangan bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi tugas operasional di bidang keuangan, anggaran, akuntansi, memastikan penyediaan pendanaan bagi pengembangan perseroan dan sistim teknologi informasi. c. Direktur Komersial bertanggung jawab atas bidang, penjualan, distribusi, transportasi serta pengembangan pemasaran dan juga pelaksanaan tugas operasional atas bidang pengadaan dan pengelolaan persediaan. d. Direktur

Produksi

&

Litbang

bertanggung

jawab

untuk

mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas operasional bidang produksi, teknik, keselamatan kerja, lingkungan, mengembangkan program efisiensi proses produksi serta mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan rancang bangun, penelitian & pengembangan dan menjaga jaminan mutu produk serta bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas operasional atas bidang pengadaan dan pengelolaan persediaan, serta penelitian & pengembangan produk. e. Direktur

Sumber

Daya

Manusia

bertanggung

jawab

untuk

mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas operasional atas bidang sumber daya manusia, pengelolaan aset perusahaan

dan

kepatuhan

perusahaan

terhadap

peraturan

&

perundangan-undangan yang berlaku serta penerapan manajemen risiko di perusahaan. f. Direktur Pengembangan Usaha dan Strategi Bisnis bertanggung jawab untuk

mengkoordinasikan,

mengendalikan

dan

mengevaluasi

pelaksanaan tugas operasional atas bidang strategi dan pengembangan bisnis perusahaan, pengelolaan strategi investasi capex, pengembangan energi group dan pengamanan bahan baku.

85

g. Direktur

Engineering

&

Proyek

bertanggung

jawab

untuk

mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan rancang bangun dan realisasi pembangunan proyek baik dalam bidang engineering maupun pembangunan fisik. Perseroan telah menetapkan tata laksana hubungan dewan komisaris dan direksi sesuai dengan butir-butir aturan dalam board manual tersebut. Dewan komisaris dan direksi adalah organ perusahaan yang berkedudukan setara di hadapan hukum. Hubungan kerja yang baik antara dewan komisaris dengan direksi merupakan salah satu hal yang sangat penting agar masing-masing organ tersebut dapat bekerja sesuai fungsinya masing-masing dengan efektif dan efisien. Kedudukan masing-masing anggota direksi termasuk direktur utama setara, dengan tugas direktur utama adalah mengkoordinasikan kegiatan direksi. Direksi dapat mengambil keputusan, termasuk dalam rapat direksi, dan melaksanakan keputusan tersebut sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya, namun demikian tanggung jawab kolegial tetap berlaku. Adapun struktur organisasi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. dapat dilihat pada gambar 3.2. Adapun hubungan perseroan dengan Kementerian BUMN sebagai regulator adalah Kementerian BUMN merupakan lembaga pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan kepengurusan dan pengelolaan BUMN dalam rangka mencapai

peningkatan

pendapatan

negara

dan

kesejahteraan

rakyat

berdasarkan mekanisme korporasi. Oleh karena itu sebagai suatu BUMN, kepengurusan perseroan terikat pada setiap peraturan, keputusan maupun kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri BUMN dan/atau pejabat negara di bawahnya pada hierarki Kementerian BUMN. Peraturan atau keputusan yang diterbitkan oleh Kementerian BUMN pada dasarnya bersifat memberikan standarisasi kualitas pengeloalan dan kepengurusan BUMN oleh organ-organ perseroan di dalam BUMN terkait. Sedangkan hubungan perseroan dengan Kementerian Keuangan sebagai regulator adalah Kementerian Keuangan

86

merupakan lembaga pemerintah yang bertugas melaksanakan administrasi yang baik atas pengelolaan keuangan dan kekayaan negara dalam rangka memastikan tercapainya pembangunan perekonomian negara. Sebagaimana diatur di dalam UU BUMN, kekayaan BUMN merupakan kekayaan negara yang telah dipisahkan dari APBN untuk dijadikan penyertaan modal negara di BUMN terkait. Oleh karena itu, di dalam fungsinya sebagai regulator, dalam hal tindakan kepengurusan dan pengelolaan, Kementerian Keuangan memiliki hubungan yang terbatas dengan perseroan. Terlepas dari penjelasan di atas, dalam fungsinya sebaagai regulator untuk hal-hal yang berkaitan dengan arus masuk dari keluarnya devisa yang akan menentukan kondisi keuangan negara, kementerian keuangan berwenang untuk mengatur secara langsung perseroan terkait adanya pinjaman luar negeri yang diperoleh oleh perseroan. (http://repository.unhas.ac.id/, diakses tanggal 06 Januari 2016 Pukul 12:14). Penyertaan modal pemerintah pada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. sebesar 51,01% saham perseroan. Sebagai saham pengendali, pemerintah mengendalikan secara efektif hal-hal yang membutuhkan keputusan pemegang saham, termasuk komposisi direksi dan dewan komisaris serta menentukan waktu pembayaran dividen yang ditentukan dalam RUPS. Dalam hal ini, perseroan harus melaporkan laporan tahunan dan jumlah perolehan dividen juga harus dipublikasikan secara umum termasuk kepada pemegang saham lain. Karena saham yang dimiliki oleh negara lebih besar dan sebagai saham pengendali, otomatis jumlah dividen yang diberikan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. kepada negara sangat besar jumlahnya sebagai sumber pendapatan negara. Berdasarkan putusan MK RI Nomor 62/PUU-XI/2013, dengan melihat perolehan laba/dividen yang diperoleh oleh BUMN dan besarnya nilai penyertaan modal negara kepada BUMN, menunjukkan bahwa perlunya pengawasan dari pemerintah untuk memastikan bahwa pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan melalui BUMN/BUMD yang dilakukan secara korporasi harus membawa manfaat sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

87

Gambar 2 Struktur Organisasi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Sumber : Laporan Tahunan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Tahun 2014