BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 3.1.1 Sejarah Singkat Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Gorontalo sebagai provinsi yang baru dibentuk tahun 2002 dengan jumlah pegawai sebanyak 156 orang yang berawal dari 1 kota dan 1 kabupaten sekarang menjadi 1 kota dan 5 kabupaten, terbatasnya sarana dan prasarana serta rendahnya pengetahuan dan disiplin merupakan kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapainya. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo berada di Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo, tepatnya di Jl. Brigjen Piola Isa No. 212 Kel. Dulomo Selatan. Dalam perkembangan usahanya Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo berkembang secara pesat, dimana dipimpin oleh Bapak Ir. Heru Susanto Wartiono dan dibantu oleh kuasa usaha. Bagian – bagian yang ada pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo yakni bagian Informasi, bagian Tata Usaha, bagian HTPT, bagian SPP, bagian P3, bagian SKP, bagian P3M. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini berisi Visi, Misi, Program dan kegiatan yangn akan dicapai dan telah dicapai serta memberi arah kepada setiap aparatur Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo. 16
17
3.1.2 Visi dan Misi a. Visi Visi kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo adalah “menjadi lembaga yang mampu mewujudkan kebijkan bidang pertanahan sesuai dengan kondisi dan potensi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan sebesar - besarnya kemakmuran rakyat”. b. Misi Secara operasional Misi ataupun tujuan Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo selama periode 2007 - 2009 adalah sebagai berikut: 1. Melaksanakan survei dan pemetaan tanah untuk seluruh wilayah Provinsi Gorontalo khususnya wilayah yang memiliki potensi ekonomi tinggi serta rawan masalah pertanahan. 2. Melaksanakan percepatan persertifikatan bidang - bidang tanah diseluruh Provinsi Gorontalo melalui program PRONA, PRODA, UKM, serta menyediakan fasilitas infrastuktur bagi inisiatif swadaya dan partisipasi masyarakat. 3. Mendorong adanya pemberian akses ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat pemilik tanah untuk meningkatkan kesejahteraan. 4. Melaksanakan pembaruan Agraria pada objek tanah bekas HGU dan tanah negara dalam rangka menata dan mengendalikan P4T, mengurangi kemiskinan dan membuka lapangan kerja.
18
5. Menyelesaikan masalah konflik, sengketa dan perkara pertanahan serta mencegah terciptanya konflik, sengketa dan perkara pertanahan yang baru melalui pembenahan kegiatan / pelayanan pertanahan pada unit - unit kerja Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo. 6. Menigkatkan mutu pelayanan publik di bidang pertanahan untuk lebih berkualitas, cepat, akurat, tepat, transparan, dan akuntabel dengan tetap menjaga kepastian hukum. 7. Menindak lanjuti hasil pemeriksaan internal auditor dan mengantisipasi adanya objek-objek kesalahan baru dengan cara mempedomani semua aturan pelaksanaan. 8. Mengembangkan infrastruktur pertanahan bagi seluruh Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota serta Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo.
3.1.3 Landasan Hukum Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan (SP & PP) yang bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum, keterbukaan dan akuntabilitas pelayanan publik yang tercantum : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 13 tahun 2010 tentang jenis Penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional.
19
2. Peraturan Mentri Keuangan No.132/PMK.02/2010 tentang indeks dalam ranka penghitungan, penetapan, pelayanan PNBP pada Badan Pertanahan Nasional 3. Surat edaran No.1367 / 15.1–100/IV/2012 tentang penyampaian peraturan menteri keuangan Republik Indonesia No. 15 / PMK.02/2012 Tgl. 13 April 2012.
3.1.4 Struktur Organisasi Organisasi merupakan sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau dapat dikatakan sebagai kerangka struktur dimana mempekerjakan banyak orang untuk pencapaian tujuan bersama. Sedangkan struktur organisasi adalah sebagai susunan pegawai mulai dari pimpinan tertinggi sampai pada bawahan. Adapun untuk struktur organisasi yang ada di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo adalah berbentuk struktur organisasi fungsional, karena berdasarkan pengamatan peneliti bahwa susunan organisasi mempunyai hubungan langsung kepada masing – masing bagian dan seksi – seksi yang berada di bawah kepala – kepala bagian. Untuk lebih jelasnya susunan organisasi di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada Gambar 1 berikut ini :
20
STRUKTUR ORGANISASI KANWIL BPN PROVINSI GORONTALO KEPALA KANTOR WILAYAH
Ir. ARIEF SETIABUDI CANNY NIP. 195808151982031003/ IV d
Kepala Sub Bagian Kepegawaian
IRWAN M. PUTI Kepala Bidang Pengaturan & Penataan Pertanahan NIP. 196305141990031002/ III
Kepala Bidang Survey, Pengukuran & Pemetaan
Kepala Bidang Hak Tanah & Pendaftaran Tanah
Ir. ARIS SRI MULYANTO, MM Kepala Seksi
SULAM SAMSUL, A.Ptnh Kepala Seksi Penetapan
JOHANIS J. DORINGIN, SH Kepala Seksi
NIP. 195910231992031001/ Pengkuran Bidang IV b
NIP.Hak 196509231986031003/ Tanah PeroranganIV a
NIP. 196010171982041001/ Penatagunaan Tanah IV a
Kepala Seksi MOH. EKAFITRAWAN, ST Pengukuran & Pemetaan dasar NIP. 198108022006041005/ III b
RATNA B. KUMALASARI, SH Kepala Seksi NIP. 197806052005022001/ III b Pengaturan Tanah Pemerintah
Kepala Seksi Landreform LANCE MAKUTA NIP.196303231990032005/ III b
Kepala Seksi
Kepala Seksi ABDILLAH MALLO, SH
Kepala Seksi MULYADI DATAU
Survey Potensi Tanah
Penetapan Badan hukum NIP. 197006231993031001/ III b
Penataan Kawasan Tertentu NIP. 196009271986031002/ III d
Kepala Seksi LUKMAN SY. ADAM, S.SiT
Kasi Pendaftaran, Peralihan, RAMLAH RAZAK Pembebanan Hak, PPAT
Kepala Seksi RADEN RAHMAT SORANI, SP
Pemetaan Tematik NIP. 197512101997031003/ III d
NIP. 196211021986032003/ III c
Konsolidasi Tanah NIP. 198209172008041005/ III b
WULAN HINTA DICKY C. MUHARAWAN, GambarST.,MT 1 : Struktur
Nasional Provinsi Gorontalo.
MOHAMAD NUR ALIWU
Organisasi Kantor Wilayah Badan Pertanahan NIP. 196403161985082001/ III b
NIP.195903131980031003/ III c
NIP. 197812042002121005/ III c
Sumber Data Gorontalo.
:Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi
21
3.1.5 Keadaan Pegawai Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo Pegawai merupakan unsur yang penting dalam kegiatan kantor untuk menunjang pelaksanaan dan kelancaran jalannya suatu kegiatan. Dari hasil penelitian sesuai dengan kenyataan yang ada, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo telah menggunakan pegawai sebanyak 59 pegawai yang dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini : Tabel 1. Keadaan Pegawai Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo Menurut Golongan
1.
Nama Golongan IV/d
2.
IV/b
2
3
5,08
3.
IV/a
1
3
5,08
4.
III/d
2
5
8,47
5.
III/c
2
5
8,47
6.
III/b
2
7
11,86
7.
III/a
2
9
15,25
8.
II/d
1
1
1,70
9.
II/c
2
10
16,95
10.
II/b
2
6
10,17
11.
II/a
2
9
15,25
No.
Jenis Kelamin
Jumlah
1
1
Persentase (%) 1,70
Sumber Data : Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo.
Tabel 1. disusun berdasarkan golongan pegawai dari yang tertinggi sampai yang terendah. Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa pegawai yang bekerja di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo
22
didominasi oleh pegawai yang memiliki golongan II/c, II/a, III/a, III/b dan II/b. Kolom jenis kelamin ditentukan jumlahnya berdasarkan jenis kelamin pegawai yang memiliki golongan tersebut. Angka 1 menunjukkan bahwa pegawai yang memliki golongan tersebut homogen atau hanya terdiri dari 1 jenis kelamin (Pria/Wanita) sedangkan angka 2 menunjukkan bahwa pegawai yang memiliki golongan tersebut terdiri dari campuran pria dan wanita.
Golongan IV/d menunjukkan jenis kelamin 1 dengan jumlah 1 orang dipersentasekan 1,70 %. Golongan IV/b menunjukkan jenis kelamin 2 dengan jumlah 3 orang
dipersentasekan 5,08 %. Selanjutnya golongan IV/a
menunjukkan jenis kelamin 1 dengan jumlah 3 orang dipersentasekan 5,08 %. Begitu juga dengan golongan III/d dan golongan III/c dengan jenis kelamin 2 dan jumlah 5 orang dipersentasekan 8,47 %. Untuk golongan III/b menunjukkan jenis kelamin 2 dengan jumlah 7 orang dipersentasekan 11,86 %. Untuk Golongan III/a dan golongan II/a menunjukan jenis kelamin 2 dan jumlah 9 orang dipersentasekan 15,25 %. Golongan II/d dengan jenis kelamin 1 dan jumlah 1 orang dipersentasekan 1,70 %. Golongan II/c dengan jenis kelamin 2 dan jumlah 10 orang dipersentasekan 16,95 %. Dan untuk golongan II/b menunjukkan jenis kelamin 2 dengan jumlah 6 orang dipersentasekan 10,17%.
23
3.1.6 Deskripsi Hasil Penelitian Berdasarkan hasil penelitian, bahwa masih ditemukan sedikit kendala yang mempengaruhi efektifitas kerja pegawai, seperti kurangnya sarana dan prasarana, disiplin kerja,yang menghambat aktivitas pada kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo. Adapun upaya mengatasi kendala yang dimaksud telah dilakukan langkah – langkah sebagai berikut: 1. Pencepatan pembentukan Kelembagaan Kantor Pertanahan di Provinsi Gorontalo. 2. Penataan pegawai dan pengoptimalan pendistribusian sarana prasarana pada Kantor Pertanahan Provinsi Gorontalo yang baru di bentuk. 3. Pembinaan administrasi dan teknis operasional untuk pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. 4. Peningkatan disiplin pegawai dilingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo. 3.2 Pembahasan 3.2.1 Kepemimpinan Kepala Kantor Pemimpin merupakan salah satu unsur potensial dalam pengoperasian setiap aktivitas yang dilakukan oleh bawahan pada kantor. Pemimpin dengan gaya kepemimpinannya menentukan strategi organisasi baik jangka panjang maupun jangka pendek. Kepemimpinan ini berpengaruh langsung terhadap strategi organisasi yaitu pada saat membuat perencanaan, implementasi, dan
24
evaluasi. Setiap pemimpin pada masing - masing organisasi mempunyai gaya kepemimpinan yang berbeda satu sama lain. Gaya kepemimpinan yang diterapkan dalam suatu organisasi dapat mempengaruhi kinerja pegawai. Pada dasarnya, kepemimpinan merupakan gaya seorang pemimpin mempengaruhi bawahannya agar mau bekerja sama dan bekerja efektif sesuai dengan perintahnya. Apabila kepemimpinan yang diterapkan dalam organisasi tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi organisasi maka pegawai akan lebih bersemangat dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Dari hasil penelitian gaya kepemimpinan di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo cenderung tergolong ke dalam gaya kepemimpinan yang tegas. Gaya kepemimpinan yang tegas ini adalah jika kekuasaan atau wewenang, sebagian besar mutlak tetap berada pada pimpinan atau pimpinan itu menganut sistem sentralisasi wewenang. Orientasi kepemimpinannya difokuskan hanya untuk efektifitas kerja pegawai. Namun ada juga hal positif yang dapat diambil dari sikap kepemimpinan ini, yakni memegang penuh prinsip dan aturan yang dibuatnya sendiri untuk mengefektifkan kinerja dari para pegawainya. Perubahan yang diharapkan saat ini dengan cara merancang kembali hubungan otoritas dengan hubungan kriteria dan prosedur untuk evaluasi pekerjaan dan mengubah sistem penghargaan. Asumsinya adalah bahwa saat peran meminta orang untuk bertindak dalam cara yang berbeda, mereka akan
25
mengubah sikap mereka agar konsisten dengan perilaku yang baru. Kepemimpinan berkaitan dengan proses yang disengaja dari seseorang untuk menekankan pengaruhnya yang kuat terhadap orang lain, dalam arti pimpinan berhak untuk bertindak tegas terhadap bawahannya. Demikian halnya dengan gaya kepemimpin pada
Kantor
Wilayah ini,
meski memiliki gaya
kepemimpinan yang otoriter, tetapi perubahan yang konsisten yang akan membawa suatu kinerja menjadi lebih baik. Dalam peran kepemimpinan memiliki tanggung jawab yang dapat menaikan level dari kinerja suatu kantor, jika pengaruh dari kepemimpinan terhadap bawahannya dijalani dengan baik, maka proses kerja dari bawahan akan lebih efisien. Hasil dari pengaruh yang konsisten akan membawa dampak baik terhadap pengelolaan sistem kerja, pemimpin juga dapat memberikan apresiasi yang dapat
menambah
semangat
para
pegawai,
sehingga
pegawai
dapat
menunjukkan prestasi yang cukup untuk membawa citra baik terhadap kantor, dorongan yang tinggi atau memberikan sedikit penghargaan terhadap pegawai yang berprestasi. Sebagai orang yang berwewenang pemimpin harus menjadi sumber kegiatan dan tanggung jawab dari hasil yang dicapai dalam proses aktivitas kinerja itu sendiri. Dengan pemimpin yang inovatif, kreatif, cakap, dan berani mengambil keputusan maka aktivitas – aktivitas kantor yang dipimpinnya akan semakin dinamis. Dalam mengambil keputusan seorang pemimpin harus meliputi suatu proses penentuan keputusan yang terbaik dari sejumlah alternatif untuk melakukan aktivitas yang direncanakan kedepannya.
