BAB II TINJAUAN PUSTAKA, RERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS. Hubungan agensi terjadi ketika salah satu pihak (principal) menyewa

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, RERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS A. Tinjauan Pustaka 1. Kajian Teori a. Teori Keagenan (Agency Theory) Hubungan agensi terjadi ketika salah satu pihak (principal) menyewa pihak lain (agent) untuk melaksanakan suatu jasa dan mendelegasikan wewenang untuk membuat keputusan kepada agen tersebut. Elemen dari teori agensi adalah bahwa prinsipal adan agen memiliki preferensi atau tujuan berbeda. Manajer diberi kekuasaan oleh pemilik perusahaan yaitu pemegang saham untuk membuat keputusan, dimana hal ini menciptakan potensi konflik kepentingan antara manajer dan prinsipal yang dikenal sebagai teori keagenan (agency theory). Pada teori agensi yang disebut sebagai prinsipal adalah pemegang saham dan yang dimaksud dengan agen adalah manajemen yang mengelola perusahaan (Ratih, 2010). Dengan semakin besarnya suatu perusahaaan maka akan semakin membuat rumit pemilik perusahaan, sehingga pemilik perusahaan sulit mengelola atau tidak bisa mengontrol perusahaan dengan baik dengan demikian pemilik perusahaan meminta agar pihak manajemen yang ada dalam perusahaan dapat mengelola perusahaan demi kelangsungan hidup perusahaan dalam mendapatkan keuantungan. Pihak manajemen dalam perusahaan dapat dikatakan sebagai agen dan pemilik perusahaan dapat dikatakan sebagai principle.

18 http://digilib.mercubuana.ac.id/

19

Hubungan keagenan manajer dan prinsipal dapat memicu adanya asimetris informasi sebagai dimana manajemen sebagai pihak yang memiliki akses langsung terhadap informasi perusahaan, tidak mengungkapkan beberapa informasi oleh manajemen kepada pihak eksternal perusahaan termasuk investor sebagai prinsipal. Hubungan manajer dengan prinsipal secara teori keagenan juga menimbulkan konflik kepentingan (agency conflict) antar manajer dan prinsipal dimana masingmasing mementingkan dirinya sendiri. Persoalan tersebut menimbulkan biaya agensi (agency cost) antara manajer dan prinsipal, yang menurut teori ini harus dikeluarkan sehingga biaya untuk mengurangi kerugian yang timbul akibat ketidakpatuhan setara dengan peningkatan biaya enforcementnya. Agency cost ini mencakup biaya untuk pengawasan oleh pemegang saham, biaya yang dikeluarkan manajemen untuk menghasilkan laporan yang transparan, termasuk biaya audit yang independen dan pengendalian internal, serta biaya yang ditimbulkan karena menurunnya nilai kepemilikan pemegang saham yang diberikan kepada manajemen dalam bentuk opsi dan berbagai manfaat untuk tujuan menyelaraskan kepentingan manajemen dengan pemegang saham. Meminimalisir asimetri informasi, dan konflik kepentingan maka pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk

memastikan bahwa

pengendalian dilakukan dengan penuh tanggungjawab terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku.

http://digilib.mercubuana.ac.id/

20

Hubungan teori agensi dengan penelitian ini adalah praktik penghindaran pajak jika tidak dalam pengelolaan yang baik akan menimbulkan konflik kepentingan yang diawali dengan adanya asimetri informasi. Meminimalisir konflik tersebut maka diperlukan tata kelola perusahaan yang baik. Salah satu bentuk tata kelola perusahaan yang baik adalah dengan adanya transparansi informasi. Transparansi informasi dapat berkontribusi secara langsung terhadap kinerja ekonomi dengan mendisiplinkan karyawan dalam perusahaan dalam pemilihan investasi yang lebih baik, manajemen aset yang lebih efisien, dan mengurangi pengambil alihan kekayaan pemegang saham minoritas, sehingga dapat meminimalisir konflik kepentingan dan memberikan nilai yang baik untuk perusahaan. b. Teori Sinyal (Signaling Theory) Menurut Brigham dan Houston (2014) isyarat atau signal adalah suatu tindakan yang diambil perusahaan untuk memberi petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Sinyal ini berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik. Informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan merupakan hal yang penting, karena pengaruhnya terhadap keputusan investasi pihak diluar perusahaan. Informasi tersebut penting bagi investor dan pelaku bisnis karena informasi pada hakekatnya menyajikan keterangan, catatan atau gambaran, baik untuk keadaan masa lalu, saat ini maupun masa yang akan datang bagi kelangsungan hidup perusahaan dan bagaimana efeknya pada perusahaan.


21

Signalling theory menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan untuk memberikan informasi laporan keuangan pada pihak eksternal. Dorongan perusahaan untuk memberikan informasi karena terdapat asimetri informasi antara perusahaan dan pihak luar karena perusahaan mengetahui lebih banyak mengenai perusahaan dan prospek yang akan datang daripada pihak luar (investor dan kreditur).

Kurangnya

informasi bagi pihak

luar

mengenai perusahaan

menyebabkan mereka melindungi diri mereka dengan memberikan harga yang rendah untuk perusahaan. Perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan mengurangi informasi asimetri. Salah satu cara untuk mengurangi informasi asimetri adalah dengan memberikan sinyal kepada pihak luar. Teori sinyal membahas hubungan antara informasi yang diberikan oleh perusahaan dapat memberikan sinyal positif (good news) atau sinyal negatif (bad news) kepada investor. Sinyal tersebut menjadi dasar investor dapat mengetahui prospek masa depan perusahaan sehingga dalam pengambilan keputusan untuk berinvestasi, investor dapat membedakan perusahaan mana yang memiliki nilai perusahaan yang baik, sehingga dimasa mendatang dapat memberikan keuntungan bagi investor. Pihak manajer berpandangan praktik penghindaran pajak yang telah dilakukan yang menghasilkan informasi laba setelah pajak yang tinggi diharapkan dapat memberikan sinyal positif yang dapat meningkatkan nilai perusahaan yang ditunjukkan oleh peningkatan harga saham perusahaan dari waktu ke waktu.


22

2. Tax Avoidance (TA) Pada umumnya, ukuran kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan, biasanya diukur dan dibandingkan dengan besar kecilnya penghematan pajak (tax saving), penghindaran pajak (tax avoidance) dan penyelundupan pajak (tax evasion), yang kesemuanya itu bertujuan untuk meminimalkan beban pajak, melalui

beberapa

cara

antara

lain

melalui

pengecualian-pengecualian,

pengurangan-pengurangan, insentif pajak, penghasilan bukan objek pajak, penangguhan pengenaan pajak, pajak ditanggung negara sampai kepada kerja sama dengan para perpajakan, suap- menyuap dan pemalsuan. Pohan (2013)

menyatakan bahwa Tax

Avoidance adalah upaya

penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (grey area) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Penghindaran pajak merupakan salah satu upaya meminimalisasi beban pajak yang sering dilakukan oleh perusahaan, karena masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam Sumarsan (2012) yang dimaksud dengan penghindaran pajak (tax avoidance) adalah wajib pajak tidak secara jelas melanggar undang-undang sekalipun kadang-kadang dengan jelas menafsirkan undang-undang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pembuat undang-undang. Penghindaran pajak secara legal dapat dilakukan dengan cara :


23

a. Menahan diri yaitu wajib pajak tidak melakukan sesuatu yang bisa dikenai pajak. Contoh : tidak menggunakan mobil mewah, untuk menghindari pengenaan pajak penjualan barang mewah. Tidak mengkonsumsi

minuman

keras

(alkohol)

untuk

menghindari

pengenaan cukai alkohol. b. Lokasi terpencil Memindahkan lokasi usaha atau domisili dari lokasi yang tarif pajaknya tinggi ke lokasi yang tarif pajaknya rendah. Contohnya : di Indonesia diberikan keringan bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia bagian timur. Oleh karena itu, pengusaha yang baru membuka usaha, atau perusahaan yang akan membuka cabang baru, mereka membuka cabang baru di tempat yang tarif pajaknya lebih rendah. Meski penghindaran pajak bersifat legal, dari pihak pemerintah tetap tidak menginginkan hal tersebut. Fenomena penghindaran pajak dapat di lihat dari rasio pajak (tax ratio) negara Indonesia. Rasio pajak menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan pajak atau menyerap kembali PDB dari masyarakat dalam bentuk pajak. Semakin tinggi rasio pajak suatu negara, maka semakin baik kinerja pemungutan pajak negara tersebut. Adapun cara untuk melakukan tax avoidance adalah sebagai berikut : 1. Memindahkan subjek pajak dan/atau objek pajak ke negara-negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak (tax


24

heaven country) atas suatu jenis penghasilan (substantive tax planning). 2. Usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi dan transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang paling rendah (formal tax planning). 3. Ketentuan anti avoindance atas transaksi transfer pricing, thin capitalization, treatyshopping dan controlled foreign corporation (spesific anti avoidance rule), serta transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis (general anti avoidance rule). 3. Corporate Gove rnance Governance yang terjemahannya adalah pengaturan yang dalam konteks good corporate governance ada yang menyebut tata pamong. Corporate Governance dapat didefinisikan sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (Pemegang saham/Pemilik Modal, Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika (Adrian, 2011). Sedangkan Wilson (2012) mendefinisikan Corporate Governance sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta pemegang saham internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak- hak


25

dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Prinsip-prinsip umum Corporate Governance yaitu : 1. Keterbukaan (transparency) Perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan yang mudah diakses dan dimengerti oleh stakeholder. Perusahaan harus berinisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang diperintahkan oleh hukum dan regulasi, tapi juga informasi lain yang dianggap diperlukan oleh pemegang saham, kreditur, dan stakeholder lain untuk pengambilan keputusan. 2. Akuntabilitas (accountability) Perusahaan harus bertanggungjawab terhadap transparansi dan kewajaran performanya. Jadi perusahaan harus diatur dalam cara yang pantas dan terukur, sehingga harus sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan juga mempertimbangkan kepentingan pemegang saham dan stakeholder lainnya. Akuntabilitas adalah prasyarat untuk mencapai kinerja yang berkelanjutan. 3. Pertanggungjawaban (responsibility) Perusahaan harus berada dalam hukum dan regulasi, dan memenuhi tanggungjawabnya terhadap

masyarakat dan lingkungan untuk

mencapai tujuan memelihara kelangsungan jangka panjang bisnis dan untuk diakui sebagai warga negara perusahaan yang baik.


26

4. Independensi (independency) Untuk mempercepat implementasi prinsip-prinsip GCG, perusahaan harus secara independen diatur dengan kekuatan seimbang yang tepat, dengan cara tidak ada satu pun organ dalam perusahaan yang mendominasi organ lainnya dan tidak ada campur tangan dari pihak lain. 5. Kewajaran (fairness) Dalam

melaksanakan

aktivitasnya,

perusahaan

harus

selalu

mempertimbangkan kepentingan pemegang saham dan stakeholder lainnya berdasarkan prinsip kejujuran. Dalam Adrian (2011) meringkas prinsip-prinsip corporate governance yang baik adalah sebagai berikut : 1. Kerangka corporate governance harus menggambarkan pasar yang transparan dan efisien, konsisten dengan aturan hukum dan dengan jelas menggambarkan pembagian tanggungjawab antara otoritas pengawas, pembuat peraturan dan penegak hukum. 2. Kerangka corporate governance harus melindungi dan memfasilitasi pelaksanaan hak-hak pemegang saham. 3. Kerangka corporate governance harus menjamin perlakuan yang sama dari semua pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan asing. Semua pemegang saham harus memiliki kesempatan untuk mendapatkan ganti rugi yang sesuai atas pelanggaran hak- hak mereka.


27

4. Kerangka

corporate

governance

harus

memastikan

bahwa

pengungkapan tepat waktu dan akurat dibuat tentang semua hal menyangkut

korporasi,

termasuk

situasi

keuangan,

kinerja,

kepemilikan dan tata kelola perusahaan. 5. Kerangka corporate governance harus mengakui hak-hak stockholder yang diterapkan oleh hukum atau melalui kesepakatan bersama dan mendorong kerja sama aktif antara perusahaan dan stakeholder dalam menciptakan kekayaan lapangan kerja dan kelanjutan keuangan perusahaan. 6. Kerangka corporate governance harus memastikan pedoman strategis perusahaan, pemantauan yang efektif terhadap manajemen oleh dewan dan akuntabilitas dewan terhadap perusahaan serta para pemegang saham. Dengan adanya penerapan corporate governance yang baik dalam suatu perusahaan menghasilkan suatu manfaat yang diperoleh, yaitu : 1. Meningkatkan kinerja perusahaan 2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan sehingga meningkatkan nilai perusahaan 3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia 4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan


28

Kehadiran suatu corporate governanceyang baik bagi perusahaan akan menunjang aktivitas operasional perusahaan, selain itu mekanisme pelaksanaan corporate governance suatu perusahaan harus menjadi perhatian utama perusahaan demi kelancaran kegiatan dalam perusahaan. Mekanisme corporate governance yang baik memiliki keterkaitan dengan kemakmuran perusahaan dan para pemegang saham, sehingga penerapannya diharapkan memberikan kontribusi positif bagi perusahaan secara keseluruhan. Mekanisme Corporate Governance adalah sebagai berikut : a. Kepemilikan Institusional Institusi sebagai pemilik saham dianggap lebih mampu dalam mendeteksi kesalahan yang terjadi. Hal ini dikarenakan investor institusi lebih berpengalaman dibandingkan dengan investor individual. Institusi sebagai investor yang sophisticatedkarena mempunyai kemampuan dalam memproses informasi dibandingkan dengan investor individual. Dengan demikian, akan semakin membatasi manajemen dalam memainkan angka-angka dalam laporan keuangan. Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengurangi insentif para manajer yang mementingkan diri sendiri melalui tingkat pengawasan yang intens. Kepemilikan institusional dapat menekan kecenderungan manajemen untuk memanfaatkan dicretionary dalam laporan keuangan sehingga memberikan kualitas laba yang dilaporkan. Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga

mengurangi tindakan manajemen melakukan manajemen laba.


29

Persentase saham tertentu yang dimiliki oleh institusi sapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan yang tidak menutup kemungkinan terdapat akrualisasi sesuai kepentingan pihak manajemen. Kepemilikan institusional (INST) adalah kepemilikan saham perusahaan oleh institusi. Kepemilikan saham institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak institusional sehingga dapat menghalangi perilaku oportunistik dari para manajer perusahaan. Kepemilikan institusional pada akhir tahun dibandingkan dengan jumlah saham yang beredar di perusahaan tersebut. INST = Jumlah kepemilikan saham oleh Institusional Jumlah saham yang beredar

b. Dewan Komisaris Independen Dewan Komisaris bertanggungjawab dan mempunyai kewenangan untuk mengawasi kebijakan dan kegiatan yang dilakukan direksi dan manajemen atas pengelolaan sumber daya perusahaan agar dapat berjalan secara efektif, efisien, dan ekonomis dalam rangka mencapai tujuan organisasi, serta memberikan nasihat bilamana diperlukan. Karena posisinya yang sangat penting dalam perusahaan, kemampuan dan pemahaman komisaris terhadap bidang usaha dan emiten akan sangat mempengaruhi persetujuan dan keputusan yang dibuat, sehingga komisaris harus memiliki dan menguasai latar belakang pendidikan di bidang ekonomi.


30

Di Indonesia, dewan manajemen disebut sebagai dewan direksi, dikepalai oleh direktur utama, dan dewan pengawas disebut sebagai dewan komisaris. Dewan komisaris sering dipakai untuk mewakili kepentingan dari berbagai kelompok stakeholder. Sistem dewan two-tier dipandang lebih baik untuk stakeholder daripada sistem unitary. Peran individu cukup signifikan sebagai pengambil keputusan dalam perusahaan. Peran dewan non-eksekutif yaitu : memberi saran dan arah kepada manajemen perusahaan dalam mengembangkan dan mengevaluasi strateginya, mengawasi manajemen perusahaan dalam menjalankan strategi dan kinerjanya, mengawasi kinerja legal dan etis perusahaan, mengawasi kejujuran dan kecukupan informasi keuangan perusahaan dan infoormasi

lainnya

yang disediakan

investor dan stakeholder

lainnya,

bertanggungjawab untuk menetapkan, mengevaluasi, dan jika dibutuhkan memindahkan senior manajer, merencanakan pergantian posisi manajemen puncak. Dewan komisaris memiliki peran yang penting dalam tata kelola perusahaan yang baik, dan bahwa tugas utama dewan komisaris adalah mengawasi kebijakan dan pelaksanaan kebijakan tersebut oleh direksi dalam menjalankan perusahaan dan memberi nasihat pada direksi. Tugas komisaris dilakukan melalui komite-komite seperti komite audit, komite remunerasi, dan komite lain. Semakin banyak komite yang ada dalam struktur tata kelola perusahaan, maka semakin banyak anggota komisaris yang dibutuhkan untuk mengisi keanggotaan komite-komite tersebut.


31

Dewan komisaris sebagai puncak dari sistem pengelolaan internal perusahaan, memiliki peranan dalm aktivitas pengawasan. Non-executive director (komisaris independen) dapat bertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi di antara para manajer internal dan mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan nasihat kepada manajemen. Komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi monitoring agar tercipta perusahaan yang good corporate governance. KDKI = Jumlah anggota dewan komisaris Total anggota dewan komisaris

c. Kepemilikan Manajerial Kepemilikan manajerial berhasil menjadi mekanisme untuk mengurangi masalah keagenan dari manajer dengan menyelaraskan kepentingan-kepentingan manajer dengan pemegang saham. Sehingga permasalahan keagenan dapat diasumsikan akan hilang apabila seorang manajer dianggap sebagai seorang pemilik. Semakin meningkat proporsi kepemilikan saham manajerial maka semakin baik kinerja perusahaan. Pemusatan kepentingan dapat dicapai dengan memberikan kepemilikan saham kepada manajer. Jika manajer memiliki saham perusahaan, mereka akan memiliki kepentingan yang sama dengan pemilik. Jika kepentingan manajer dengan pemilik sejajar (aligned) dapat mengurangi konflik keagenan. Jika konflik keagenan dapat dikurangi, manajer termotivasi untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Tetapi tingkat kepemilikan manajerial yang


32

tinggi dapat menimbulkan masalah pertahanan. Artinya jika kepemilikan manajerial tinggi, mereka mempunyai posisi yang kuat untuk mengendalikan perusahaan dan pihak eksternal akan mengalami kesulitan untuk mengendalikan tindakan manajer. Hal ini disebabkan karena manajer mempunyai hak voting yang besar atas kepemilikan manajerial. KPMJ = Jumlah kepemilikan saham oleh manajemen Jumlah saham yang beredar d. Komite Audit Komite audit adalah organ tambahan yang diperlukan dalam pelaksanaan prinsip good corporate governance. Komite audit merupakan suatu komite yang beranggotakan satu atau lebih anggota komisaris dan keberadaannya terbebas dari pengaruh direksi, eksternal auditor dan hanya bertanggungjawab kepada dewan komisaris. Pada umumnya komite audit mempunyai tanggungjawab pada tiga bidang, yaitu : 1. Laporan keuangan Tanggungjawab komite audit di bidang laporan keuangan adalah untuk memastikan bahwa laporan yang dibuat manajemen telah memberikan gambaran yang sebenarnya tentang kondisi keuangan, hasil usaha, rencana dan komitmen perusahaan. 2. Tata kelola perusahaan Tanggungjawab komite audit dalam bidang tata kelola perusahaan adalah untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai


33

dengan

undang-undang dan peraturan

yang

berlaku dan etika,

melaksanakan pengawasan secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. 3. Pengawasan perusahaan Komite audit bertanggungjawab untuk pengawasan perusahaan termasuk didalamnya hal-hal yang berpotensi mengandung resiko dan sistem pengendalian intern serta memonitor proses pengawasan yang dilakukan oleh auditor internal. Dalam penelitian ini yang akan dikaji terkait corporate governance adalahkepemilkan institusional, dimana akan dikaji sejauh mana keberadaannya berpengaruh terhadap kebijakan perpajakan yang dilakukan oleh perusahaan. 4. Return On Assets (ROA) Return On Asset (ROA) merupakan salah satu indikator keberhasilan perusahaan untuk menghasilkan laba, semakin tinggi profitabilitas maka semakin tinggi kemampuan untuk menghasilkan laba bagi perusahaan. Kemampuan untuk menghasilkan laba dalam kegiatan operasi merupakan fokus utama dalam penilaian prestasi perusahaan. Return on Assets (ROA) merupakan rasio yang menunjukkan hasil (return) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. ROA juga merupakan ukuran tentang efektifitas manajemen dalam mengelola investasinya (Kasmir, 2010).


34

Dalam laporan keuangan terdapat beberapa ratio di antaranya adalah : 1. Rasio Likuiditas Rasio

ini

merupakan rasio

yang

menggambarkan kemapuan

perusahaan dalam memenuhi kewajiban (utang) jangka pendek.Dalam rasio-rasio likuiditas, analisa dapat dilakukan dengan menggunakan rasio sebagai berikut : a. Rasio lancar (current ratio) Current ratio = aktiva lancar x 100 % hutang lancar b. Rasio cepat (quick ratio) Quick ratio = aktiva lancar – persediaan hutang lancar

2. Rasio Aktivitas Rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efisiensi/efektifitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. Dalam analisa aktivitas rasio yang digunakan adalah : a. Rasio perputaran persediaan (inventory turnover ratio) Penjualan inventory Turn-over = harga pokok x 1 kali Persediaan b. Rasio perputaran total aktiva (total asset turn over ratio) Total asset Turn-over = penjualan x 1 kali modal aktiva 3. Rasio Solvabilitas Rasio solvabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauhmana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang dan mengukur


35

kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dilikuidasi. Rasio yang digunakan adalah : a. Rasio hutang terhadap aktiva (total debt to asset ratio) Debt to assets ratio = total hutang x 100% modal aktiva b. Rasio hutang terhadap ekuitas (total debt to equity ratio) Debt to equity ratio = total hutang x 100% modal sendiri 4. Rasio profitabilitas Rasio profitabilitas adalah kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan, dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang dan sebagainya. Rasio yang digunakan adalah : a. Margin laba kotor (gross profit margin) Gross profit margin = laba kotor x 100% Penjualan b. Operating profit margin = laba setelah pajak x 100% Penjualan c. Margin laba bersih (net profit margin) Net profit margin = laba setelah pajak x 100% penjualan ROA adalah salah satu bentuk dari rasio profitabilitas untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aktiva yang ada dan setelah biaya-biaya modal (biaya yang digunakan mendanai aktiva) dikeluarkan dari analisis. ROA merupakan persamaan dasar Du Pont


36

(basic Du Pont equation) yaitu : margin laba dikalikan perputaran total aset, dan angka ini menunjukkan tingkat pengembalian atas aset (return on assets – ROA, atau biasanya juga disebut ROI) (Brigham & Houston, 2010).Return On Asset(ROA) digunakan investor dalam memprediksi laba dan memprediksi risiko dalam investasi, sehingga memberikan dampak pada kepercayaan investor terhadap perusahaan. Sehubungan dengan itu, manajemen termotivasi untuk melakukan praktik perataan laba agar laba yang dilaporkan tidak berfluktuatif sehingga dapat meningkatkan kepercayaan investor. Hal ini sesuai dengan teori political cost hypotesis dalam positive accounting theory yang menyatakan bahwa manajemen perusahaan akan memilih prosedur-prosedur akuntansi yang dapat menunda pelaporan laba periode saat ini ke periode yang akan datang. Hal ini bertujuan untuk menghindari kewajiban pajak dan berbagai aturan yang tidak menguntungkan perusahaan. Beberapa ahli mendefenisikan Return On Asset sebagai berikut : Menurut Munawir (2010) Return On Asset adalah sama dengan Return On Investment , dalam analisa keuangan mempunyai arti yang sangat penting sebagai salah satu teknik analisa keuangan yang bersifat menyeluruh (komprehensif). Analisis ini sudah merupakan teknik analisa yang lazim digunakan oleh pimpinan perusahaan untuk mengukur efektivitas dari keseluruhan operasi perusahaan. Sedangkan menurut Sudana (2011) ROA menunjukkan kemampuan perusahaan dengan

menggunakan seluruh aktiva

yang

dimiliki

untuk

menghasilkan laba setelah pajak. Return on Assets menunjukkan kemapuan perusahaan menghasilkan laba dari asset yang dipergunakan (Sartono, 2010).


37

Return On Asset (ROA) menurut Kasmir (2012) adalah rasio yang menunjukkan haril (return) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. Selain itu, ROA memberikan ukuran yang lebih baik atas profitabilitas perusahaan karena menunjukkan efektivitas manajemen dalam menggunakan aktiva untuk memperoleh pendapatan. Rasio ROA ini sering dipakai manajemen untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan, dan menilai kinerja operasioanl dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki perusahaan, disamping perlu mempertimbangkan masalah pembiayaan terhadap aktiva tersebut. Nilai ROA yang semakin mendekati 1 (satu), berarti semakin baik profitabilitas perusahaan karena setiap aktiva yang ada dapat menghasilkan laba. Dengan kata lain, semakin tinggi nilai ROA maka semakin baik kinerja keuangan perusahaan tersebut. Pengukuran kinerja keuangan perusahaan dengan ROA menunjukkan kemampuan atas modal yang di investasikan dalam keseluruhan aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba. ROA (Return On Assets) adalah rasio keuntungan bersih setelah pajak untuk menilai seberapa besar tingkat pengembalian dari asset yang dimiliki perusahaan. Return On Asset (ROA) adalah rasio yang merupakan perbandingan antara pendapatan bersih (net income) dengan rata-rata aktiva (average asset). Persentase dalam rasio ini dinyatakan dalam rumus sebagai berikut : ROA = Net Profit After Tax x 100 % Total Asset


38

Keterangan : Net Profit After Tax

= Laba Bersih Setelah Pajak

Total Asset

= Total Aktiva

Keunggulan ROA (Return On Assets), menurut Munawir (2010), yaitu : a. Sebagai salah satu kegunaannya yang prinsipal adalah sifatnya yang menyeluruh. Apabila perusahan sudah menjalankan praktik akuntansi yang baik maka manajemen dengan menggunakan teknik analisa ROA dapat mengukur efisiensi penggunaan modal yang bekerja, efisiensi produksi dan efisiensi bagian penjualan. b. Apabila perusahaan dapat mempunyai data industri sehingga dapat diperoleh ratio industry, maka dengan analisa ROA ini dapat dibandingkan efisiensi penggunaan modal pada perusahaannya berada dibawah, sama atau di atas rata-rata. Dengan demikian dapat diketahui dimana kelemahannya dan apa yang sudah kuat pada perusahaan tersebut dibandingkan dengan perusahaan lain yang sejenis. c. Analisa ini pun dapat digunakan untuk mengukur efisiensi tindakantindakan yang dilakukan oleh divisi/bagian, yaitu dengan mengalokasikan semua biaya dan modal ke dalam bagian yang bersangkutan. d. Analisa ini juga dapat digunakan untuk mengukur profitabilitas dari masingmasing produk yang dihasilkan perusahaan. Dengan menggunakan product cost system yang baik, modal dan biaya dapat dialokasikan kepada berbagai produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang bersangkutan,


39

sehingga dengan demikian akan dapat dihitung profitabilitas dari masingmasing produk. e. ROA selain berguna untuk keperluan control, juga berguna untuk keperluan perencanaan. Misalnya ROA dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan kalau perusahaan mengadakan ekspansi. Sedangkan kelemahan Return On Asset (ROA) yaitu : a. Kesukarannya dalam membandingkan rate of return suatu perusahaan dengan perusahaan lain yang sejenis, mengingat bahwa kadang-kadang praktik akuntansi yang digunakan oleh masingmasing perusahaan tersebut adalah berbeda-beda. Perbedaan metode dalam penilaian berbagai aktiva antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain, perbandingan tersebut akan dapat memberikan gambaran yang salah. Ada berbagai metode penilaian inventory (FIFO, LIFO, Average, The Lower Cost Market Valuation) yang digunakan akan berpengaruh terhadap besarnya nilai inventory, dan yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap jumlah aktiva. Demikian pula adanya berbagai metode depresiasi akan berpengaruh terhadap jumah aktiva. b. Kelemahan lain dari teknik analisa ini adalah terletak pada adanya fluktuasi nilai dari uang (daya belinya). Suatu mesin atau perlengkapan tertentu yang dibeli dalam keadaan inflasi nilainya berbeda dengan kalau dibeli pada waktu tidak ada inflasi, dan hal ini akan berpengaruh dalam menghitung investment turnover dan profit margin.


40

c. Dengan menggunakan analisa rate of return atau return on investment saja tidak akan dapat digunakan untuk mengadakan perbandingan antara dua perusahaan atau lebih dengan mendapatkan kesimpulan yang memuaskan. 5. Leve rage Menurut Ahmad dan Herni (2010) definisi tentang leverage adalah penggunaan modal pinjaman disamping modal sendiri dan hak untuk itu perusahaan harus membayar beban tetap berupa bunga. Salah satu factor penting dalam unsur pendanaan adalah hutang (leverage). Leverage digambarkan untuk melihat sejauh mana asset perusahaan dibiayai oleh hutang dibandingkan dengan modal sendiri. Leverage menggambarkan kemampuan perusahaan untuk membayar hutangnya dengan menggunakan ekuitas yang dimilikinya. Leverage merupakan salah satu bentuk dari rasio solvabilitas dimana digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang dan mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dilikuidasi. Rasio yang digunakan adalah dalam rasio solvabilitas ini adalah : a. Rasio hutang terhadap aktiva (total debt to asset ratio) Debt to assets ratio = total hutang x 100% modal aktiva b. Rasio hutang terhadap ekuitas (total debt to equity ratio) Debt to equity ratio = total hutang x 100% modal sendiri


41

Leverage perusahaan adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauhmana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang (Kasmir, 2010). Karena leverage merupakan rasio menghitung seberapa jauh dana yang disediakan oleh kreditur juga sebagai rasio yang membandingkan total hutang terhadap keseluruhan asset suatu perusahaan, maka apabila investor melihat sebuah perusahaan dengan asset yang tinggi namun resiko leverage nya juga tinggi, maka investor tersebut akan berpikir dua kali untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut. Rasio ini menujukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya seandainya perusahaan tersebut pada saat itu dilikuidasi. Dengan demikian solvabilitas berarti kemampuan suatu perusahaan untuk membayar semua utang - utangnya, baik jangka panjang maupun jangka pendek.

Jadi

leverage dapat dipahami sebagai penaksir dari resiko yang melekat pada suatu perusahaan. Artinya, leverage yang semakin besar menunjukan resiko investasi yang semakin besar pula. Perusahaan dengan rasio leverage yang rendah memiliki resiko leverage yang kecil. a. Pengukuran Leverage Rumusan dalam penghitungan rasio leverage adalah sebagai berikut : 1. Debt to asset Ratio (DAR) Rasio ini menekankan pentingnya pendanaan hutang dengan jalan menunjukan persentase asset perusahaan yang didukung oleh hutang. N ilai


42

rasio yang tinggi menunjukan peningkatan risiko pada kreditur. DAR dapat dihitung dengan rumus : DAR =

Total liabilities Total asset

2. Debt to Equity Ratio (DER) Rasio ini menggambarkan perbandingan utang dan ekuitas dalam pendanaan perusahaan dan menujukan kemampuan modal sendiri perusahaan tersebut untuk memenuhi seluruh kewajibannya. DER merupakan persentase penyediaan dana oleh para pemegang saham terhadap pemberi pinjaman. Semakin tinggi rasio menunjukan semakin rendah pendanaan perusahaan yang disediakan oleh para pemegang saham. Debt to Equity Ratio (DER) adalah rasio yang membandingkan jumlah hutang terhadap ekuitas. Rasio ini digunkan para analisis dan para investor untuk melihat seberapa besar hutang perusahaan jika dibandingkan dengan ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan atau para pemegang saham. Semakin tinggi angka DER maka diasumsikan perusahaan memiliki resiko yang semakin tinggi terhadap likuiditas perusahaannya. DER dapat dihitung dengan rumus : DER =

Total Liabilities Total Ekuitas


43

3. Longterm Debt to Equity Ratio (LDR) Rasio ini

menunjukan perbandingan antara klaim

keuangan jangka

panjang yang digunakan untuk mendanai kesempatan investasi jangka panjang dengan pengembalian jangka panjang pula. Rasio dapat dihitung dengan : LDR =

Total kewajiban jangka panjang Ekuitas

Penilaian leverage yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Debt to Equity Ratio(DER) karena DER menunjukan bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan untuk keseluruhan utang. 6. Konservatisme Akuntansi Dalam penyajian laporan keuangan, akuntan dapat memilih metode akuntansi apa yang akan diterapkan. Dalam konservatisme, akuntan dihadapkan dalam dua pilihan atau lebih teknik akuntansi. Menurut SFAC No. 2. Para. 95 yang menyatakan sebagai berikut : “Conversatism is a prudent reaction to uncertainty to try to ensure that uncertainties and risk inherent in business situation are adequately considered”. Definisi tersebut tidak memberikan batasan yang jelas tentang jenis-jenis prudent reaction. Menurut Suwardjono (2010) mengatakan definisi konservatisme adalah suatu sikap atau aliran (mazhab) dalam menghadapi ketidakpastian untuk mengambil tindakan atau keputusan atas dasar munculan (outcome) yang terjelek


44

dari ketidakpastian tersebut.Konservatisme merupakan suatu prinsip pengecualian atau modifikasi dalam hal bahwa prinsip tersebut bertindak sebagai batasan terhadap penyajian data akuntansi yang relevan dan handal. Prinsip ini menganggap ketika memilih antara dua atau lebih teknik akuntansi yang berlaku umum, suatu preferensi ditujukan untuk opsi yang memiliki dampak paling tidak menguntungkan terhadap ekuitas pemegang saham. Prinsip ini mengimplikasikan bahwa nilai terendah dari aktiva dan pendapatan serta nilai tertinggi dari kewajiban dan beban sebaiknya dipilih untuk dilaporkan. Konservatisme dalam pelaporan keuangan dibedakan menjadi dua bagian yaitu konservatisme dari prinsip akunatansi berterima umum (conversatism of GAAP) dan konservatisme diskresioner. Konservatisme dari PABU adalah konservatisme yang ditentukan oleh standar para manajer, contohnya manajer diwajibkan menggunakan nilai terendah dari cost atau pasar (lower of cost or market) untuk menilai persediaan, mencatat kerugian dan biaya dengan segera tetapi tidak

untuk

laba.

Sedangkan konservatisme diskresioner

adalah

konservatisme yang dihasilkan dari keleluasaan manajer dalam pelaporan, contohnya dalam mengestimasi tingkat keusangan persediaan. Jadi konservatisme akuntansi itu mengukur aktiva dan laba dengan kehatihatian oleh karena aktivitas ekonomi dan bisnis yang dilingkupi suatu ketidakpastian yang tercermin dalam laporan keuangan perusahaan untuk memberikan manfaat bagi pengguna laporan keuangan. Implikasi dari prinsip ini yaitu pilihan metode akuntansi pada metode yang mengarahkan pada metode yang melaporkan laba dan aktiva yang lebih rendah atau melaporkan biaya dan utang


45

yang lebih tinggi. Meski diyakini sebagai prinsip akuntansi yang memiliki peran dominan dalam teori maupun praktik akuntansi akan tetapi tidak banyak definisi normal mengenai konservatisme. Berdasarkan definisi-definisi yang ada, maka praktik konservatisme akuntansi sering memperlambat atau menunda pengakuan pendapatan yang mungkin terjadi. Sementara itu, dalam penilaian asset dan utang, utang dinilai pada nilai yang paling tinggi. Hal inilah yang menjadi dasar mengapa konservatisme merupakan salah satu kendala pengukuran. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) tahun 2012 menyebutkan ada beberapa metode yang menerapkan prinsip konservatisme. O leh karen itu konservatif merupakan salah satu metode yang dapat digunakan perusahaan dalam melaporkan keuangannya. Hal tersebut akan mengakibatkan angka-angka yang berbeda dalam laporan keuangan yang pada akhirnya akan menyebabkan laba yang cenderung konservatif. Terdapat beberapa metode dalam Penyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) terhadap penerapan prinsip konservatisme : 1. PSAK No. 14 tentang persediaan yang menyatakan bahwa perusahaan dapat mencatat biaya persediaan dengan menggunakan salah satu dari metode FIFO (first in first out), LIFO (last in first out), rata-rata tertimbang (weighted average). Dimana LIFO dianggap menghasilkan nilai laba yang lebih konservatif dibandingkan dengan metode lainnya. 2. PSAK No.16 tentang asset tetap yang menyatakan bahwa berbagai metode penyusutan dapat digunakan untuk mengalokasikan jumlah yang disusutkan secara sistematis dari suatu asset selama umur manfaatnya. Metode tersebut antara lain metode garis lurus (straight


46

line method), metode saldo menurun (diminishing balancing method), dan metode jumlah unit (sum of the unit method). Estimasi suatu aset didasarkan pada pertimbangan manajemen yang berasal dari pengalaman perusahaan saat menggunakan aset yang serupa. 3. PSAK No. 17 tentang akumulasi penyusutan yang menyatakan bahwa perusahaan dapat memilih untuk menggunakan salah satu dari metode penyusutan yang ditetapkan untuk mengalokasikan aset yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaatnya. a. Pengukuran Konservatisme Pengukuran konservatisme sangat banyak dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Peneliti biasanya menggunakan 3 tipe dari pengukuran konservatisme : 1. Earnings/stock return relation 2. Net assets measures 3. Earnings/accrual measures Earnings/stock

return

relation

berpendapat

bahwa

pengukuran

konservatisme bisa dikaitkan dengan estimasi positif/negatif return disaham. Kaitannya dengan konservatisme adalah acuan untuk untuk memverifikasi apakah gain/loss dapat diakui. Jika laba diakui maka akan meningkatkan net asset perusahaan, sebaliknya jika rugi diakui maka akan menurunkan net asset perusahaan. Jadi return yang positif dalam hal ini menandakan adanya kenaikan


47

net asset perusahaan sedangkan return yang negatif menandakan adanya penurunan aset perusahaan. Net assets measures merupakan model dengan menggunakan Feltham Ohlson valuation model atau menggunakan ratio of book value of equity to market value of equity (book to market ratio). The Feltham-Ohlson Model menunjukkan parameter dari tingkat understatement dari sebuah aset operasi. Model valuasi tersebut didapat dari hasil regresi cross-sectional dari nilai abnormal earning, aset dan investasi. Pengukuran konservatisme dapat menggunakan Book to Market Ratio yang mengukur selisih antara book value dengan market value. Dengan menggunakan pooled time series dan cross sectional data, mereka meregresikan fungsi dari MTB dan dummy perusahaan kedalam return saham sekarang dan 5 tahun sebelumnya. Dengan melihat selisih dari nilai buku dengan nilai wajarnya akan menunjukkan adanya cadangan didalam akun-akun laporan posisi keuangan. Semakin kecil koefisien yang dihasilkan, maka akan semakin konservatis perusahaan tersebut. Earning/accruals measure menunjukkan bahwa laba yang negatif akan cenderung berubah menjadi sebaliknya di periode berikutnya. Alasannya adalah laba negatif cenderung sebagai akibat dari write off aset dan menaikkan kewajiban sehingga tahun depan akan berbalik menjadi positif (dalam hal ini contohnya penggunaan estimasi dalam kewajiban diest imasi).


48

7. Penelitian Terdahulu Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan praktik tax avoidance telah dilakukan oleh beberapa peneliti, seperti yang ditunjukkan berikut ini : Kurniasih dan Sari (2013) tentang Pengaruh Return on Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, dan Kompensasi Rugi Fiskal pada Tax Avoidance. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independennya adalah ROA, Leverage, Komisaris Independen, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dengan mengambil sampel Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2007-2010. Hasil penelitian Return on Assets (ROA), Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh signifikan secara simultan. Sedangkan Return on Assets (ROA), Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Tax Avoidance, sedangkan Leverage dan Corporate Governance tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Tax Avoidance. Penelitian yang dilakukan oleh Annisa dan Kurniasih (2012) yang berjudul Corporate Governance terhadap Tax Avoidance. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independennya adalah Kepemilikan Kontitusional, Dewan Komisaris Independen, Dewan Komisaris, Kualitas Audit, dan Komite Audit dengan mengambil sampel seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2008. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Kepemilikan Intitusional, Dewan Komisaris Independen, Dewan Ko misaris secara statistik tidak terdapat


49

pengaruh signifikan, sedangkan Komite Audit dan Kualitas Audit terbukti secara statistik terdapat pengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance. Darmawan dan Sukharta (2014) yang berjudul Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, Return on Assets, dan Ukuran Perusahaan pada Penghindaran Pajak. Hasil penelitian berdasarkan analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa faktor Corporate Governance, Return on Assets, dan Ukuran Perusahaan signifikan mempengaruhi Penghindaran Pajak. Sedangkan faktor Leverage tidak signifikan mempengaruhi Penghindaran Pajak tersebut. Dalam penelitian ini mengambil sampel Perusahaan yang terdaftar di BEI dan masuk dalam peringkat CPGI pada tahun 2010-2012. Penelitian yang dilakukan oleh Swingly dan Sukharta (2015) yang berjudul Pengaruh Karakteristik Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage dan Sales Growth pada Tax Avoidance. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Karakter Eksekutif berpengaruh positif terhadap Tax Avoidance sedangkan variabel Leverage berpengaruh negatif terhadap Tax Avoidance. Variabel Komite Audit dan Sales Growth tidak berpengaruh pada Tax Avoidance. Sari (2014) tentang Pengaruh Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Struktur Kepemilikan terhadap Tax Avoidance. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Komisaris Independen dan Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap Tax Avoidance. Sedangkan Komite Audit, Kompensasi Rugi Fiskal dan Struktur


50

Kepemilikan tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance. Penelitian ini diuji dengan menggunakan Uji Analisis Regresi Linear Berganda. Maria dan Kurniasih (2014) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Return on Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal pada Tax Avoidance. Penelitian ini menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda Melalui Model Ordinary Least Square (OLS). Berdasarkan penelitian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Return on Assets, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh signifikan secara simultan, namun secara parsial Leverage dan Corporate Governance tidak berpengaruh signifikan. Penelitian yang dilakukan oleh Fadhilah (2014) mengenai Pengaruh Good Corporate Governance (diproksikan dengan kepemilikan institusional, presentase dewan komisaris independen, jumlah komite audit, dan kualitas audit) terhadap Tax Avoidance. Hasil penelitiannya menemukan bahwa Kepemilikan Institusional dan Proporsi Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance. Komite Audit berpengaruh positif terhadap Tax Avoidance dan Kualitas Audit berpengaruh negatif terhadap Tax Avoidance. Marfu’ah (2015) meneliti tentang Pengaruh Return On Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Koneksi Politik terhadap Tax Avoidance. Hasil penelitiannya menemukan bahwa Return On Asset, Kompensasi Rugi

Fiskal

dan

Koneksi

Politik

tidak

berpengaruh


terhadap

Tax

51

Avoidancesedangkan Leverage dan Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Tax Avoidance. Lodovicus (2010) meneliti tentang Determinan Konservatisme Akuntansi. Konservatisme akuntansi diproksikan dengan kontrak hutang, biaya litigasi dan biaya politik. Hasil penelitiannya menemukan bahwa konservatisme akuntansi tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Omolbanin

Zamani

and

Ghodratollah

Barzegar

(2015)dalam

penelitiannya yang berjudul The study of the Impact Corporate Governance toRelationship Between Tax Avoidance and Timeliness of Financial Reporting of Listed Companies in Tehran Stock Exchange. Berdasarkan penelitian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Corporate Governance tidak memiliki hubungan dan tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance. I Gusti Ayu Cahya Maharani dan Ketut Alit Suardana (2014) menelit i tentang Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas dan Karakteristik Eksekutif. Pada Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur. Hasil penelitiannya adalah Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap Tax Avoidance, sedangkan Corporate Governance dan Karakter Eksekutif berpengaruh positif terhadap Tax Avoidance. Batara Wiryo Pramudito dan Maria M. Ratna Sari (2015) dengan judul penelitian Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Kepemilikan Managerial dan Ukuran Dewan Komisaris terhadap Tax Avoidance. Hasil penelitiannya adalah Konservatisme Akuntansi dan Ukuran Dewan Komisaris tidak berpengaruh


52

terhadap Tax Avoidance, sedangkan Kepemilikan Managerial berpengaruh negatif terhadap Tax Avoidance. Cahyaning dan Muhammad (2015) dengan judul penelitian Pengaruh Return On Asset, Karakter Eksekutif dan Dimensi Tata Kelola Perusahan yang baik terhadap Tax Avoidance. Hasil penelitiannya adalah Return On Asset berpengaruh negatif terhadap Tax Avoidance, sedangkan Karakter Eksekutif berpengaruh positif terhadap Tax Avoidance. Dimensi Tata Kelola Perusahaan yang baiik tidak berpengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance. Hasan Iftekhar, Kim Incheol (2016) dengan judul penelitian The effect of institutional ownership on corporate Tax avoidance. Hasil penelitiannya adalah Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap Tax Avoidance. Merslythalia Retta dan Lasmana (2016) dengan judul penelitian Pengaruh kompetensi eksekutif, ukuran perusahaan, komisaris independen dan kepemilikan institusional terhadap tax avoidance. Hasil penelitiannya adalah kompetensi eksekutif, ukuran perusahaan dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap tax avoidance, sedangkan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap tax avoidance.


53

Tabel 2.1 Ringkasan Hasil Penelitian Te rdahulu N

Nama

O

Peneliti dan

Teknik Judul

Analisis Data

Hasil Penelitian

Tahun 1

Lodovicus (2010)

2

Tresno Eka, (2012)

3

4

Analisis Pengaruh Konservatisme Akuntansi Konservatisme Regresi Linier tidak berpengaruh terhadap Akuntansi (diproksikan Berganda tax avoidance. dengan kontrak hutang, biaya litigasi) terhadap penghindaran pajak

Jaya Corporate Governance, Analisis Kepemilikan Institusional, dkk Konservatisme Regresi Linier Ukuran Dewan Direksi, Kualitas Audit dan Akuntansi dan Tax Berganda Konservatisme Akuntansi Avoidance tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance. Annisa dan Pengaruh Corporate Analisis Kepemilikan Intitusional, Kurniasih Governance terhadap Regresi Linear Dewan Komisaris (2012) Tax Avoidance Berganda Independen, Dewan Komisaris secara statistik tidak terdapat pengaruh signifikan, sedangkan Komite Audit dan Kualitas Audit terbukti secara statistik terdapat pengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance. Kurniasih Pengaruh Retur on Analisis Return on Assets (ROA), dan Sari Assets, Leverage, Regresi Linear Leverage,Corporate (2013) Corporate Governance, Berganda Governance, Ukuran Ukuran Perusahaan, Perusahaan dan Kompensasi dan Kompensasi Rugi Rugi Fiskal berpengaruh Fiskal pada Tax signifikan secara simultan. Avoidance Sedangkan Return on Assets (ROA), Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Tax Avoidance, sedangkan Leverage dan


54

5

Maria dan Pengaruh Return on Kurniasih Assets, Leverage, (2013) Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal pada Tax Avoidance.

5

Sari (2014)

6

Fadhilah (2014)

7

Analisis Regresi Linear Berganda Melalui Model Ordinary Least Square (OLS)

Pengaruh Corporate Analisis Governance, Ukuran Regresi Linear Berganda Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Struktur Kepemilikan terhadap Tax Avoidance

Pengaruh Good Corporate Governance (diproksikan dengan kepemilikan institusional, presentase dewan komisaris independen, jumlah komite audit, dan kualitas audit) terhadap Tax Avoidance Pranata, Febri Pengaruh Karakter M, Dwi Fitri Eksekutif dan Puspa dan Corporate Governance Herawati terhadap Tax (2014) Avoidance

Analisis Regresi Linear Berganda

Corporate Governance tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Tax Avoidance. Return on Assets, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh signifikan secara simultan, namun secara parsial Leverage dan Corporate Governance tidak berpengaruh signifikan. Komisaris Independen dan Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap Tax Avoidance. Sedangkan Komite Audit, Kompensasi Rugi Fiskal dan Struktur Kepemilikan tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance Kepemilikan Institusional dan Proporsi Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance. Komite Audit berpengaruh positif terhadap Tax Avoidance dan Kualitas Audit berpengaruh negatif terhadap Tax Avoidance.

Karakter Eksekutif Analisis negatif Regresi Linier berpengaruh Berganda terhadap Tax Avoidance, sedangkan Corporate Governance (yang diproksikan oleh Kepemilikan Institusional dan Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance), sedangkan Komisaris Independen dan Kualitas Audit tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance.


55

8

I Gusti Ayu Cahya Maharani dan Ketut Alit Suardana (2014)

9

Darmawan Pengaruh Penerapan Analisis dan Sukharta Corporate Gavernance, Regresi Linier (2014) Leverage, Return On Berganda Asset dan Ukuran Perusahaan pada Tax Avoidance

10

Marfu’ah (2015)

11

Cahyaning dan Muhammad (2015)

12

13

Pengaruh Corporate Analisis Profitabilitas berpengaruh Governance, regresi Linier negatif terhadap Tax Profitabilitas dan Berganda Avoidance, sedangkan Karakteristik Eksekutif Corporate Governance dan Pada Tax Avoidance Karakter Eksekutif Perusahaan Manufaktur berpengaruh positif terhadap Tax Avoidance Corporate Governance, Return On Asset dan Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance sedangkan Leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance Pengaruh Return On Multiple Linier Return On Asset, Asset, Leverage, Regression Kompensasi Rugi Fiskal Ukuran Perusahaan, Analysis dan Koneksi Politik tidak Kompensasi Rugi berpengaruh terhadap Tax Fiskal dan Koneksi Avoidance sedangkan Politik terhadap Tax Leverage dan Ukuran Avoidance. Perusahaan berpengaruh terhadap Tax Avoidance.

Pengaruh Return On Analisis On Asset Return Asset, Karakter Regresi Linier berpengaruh negatif Eksekutif, dan Dimensi Berganda terhadap tax avoidance dan Tata Kelola Perusahaan karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap yang baik terhadap Tax tax avoidance, sedangkan Avoidance tata kelola perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Omolbanin The study of the Impact Multiple Linier Corporate Governance tidak Zamani and Corporate Governance Regression berpengaruh terhadap Tax Ghodratollah toRelationship Between Analysis Avoidance Barzegar Tax Avoidance and (2015) Timeliness of Financial Reporting of Listed Companies in Tehran Stock Exchange Swingly dan Pengaruh Karakteristik Analisis Karakter Eksekutif Eksekutif, Sukharta Komite Regresi Linear berpengaruh positif terhadap (2015) Audit, Ukuran Berganda Tax Avoidance sedangkan Perusahaan, variabel Leverage


56

Leveragedan Sales Growth pada Tax Avoidance.

14

15

16

berpengaruh negatif terhadap Tax Avoidance. Variabel Komite Audit danSales Growth tidak berpengaruh pada Tax Avoidance. Batara Wiryo Pengaruh Analisis Konservatisme Akuntansi Pramudito Konservatisme Regresi Linier dan ukuran dewan komisaris dan Maria M. Akuntansi, Berganda tidak berpengaruh terhadap Ratna Sari Kepemilikan tax avoidance, sedangkan (2015) Managerial dan Ukuran Kepemilikan Managerial berpengaruh negatif Dewan Komisaris terhadap Tax terhadap tax avoidance. Avoidance Hasan The effect of Analisis Kepemilikan Intitusional Iftekhar, Kim institutional ownership Regresi Linier berpengaruh negatif tax Berganda Incheol on corporate terhadap Tax Avoidance avoidance (2016) Merslythalia Pengaruh kompetensi Analisis Kompetensi eksekutif, dan Lasmana eksekutif, ukuran regresi linier ukuran perusahaan dan (2016) perusahaan, komisaris berganda komisaris independen tidak independen dan berpengaruh terhadap tax kepemilikan avoidance, sedangkan institusional terhadap kepemilikan institusional tax avoidance. berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Sumber : Jurnal penelitian-penelitian terdahulu B. RERANGKA PEMIKIRAN 1. Pengaruh Corporate Governance (yang diproksikan dengan Kepemilikan Institusional) terhadap Tax Avoidance Kepemilikan Institusional merupakan proporsi kepemilikan saham oleh institusi diluar kepemilikan saham dewan komisaris perusahaan, dimana pemilik institusional ikut serta dalam pengawasan dan pengelolaan perusahaan (Adrian, 2011). Besar atau kecil persentase kepemilikan saham dapat mempengaruhi kebijakan yang diambil. Kepemilikan institusional memainkan peran penting dalam memantau,


57

mendisiplinkan dan mempengaruhi keputusan manajemen. Semakin tinggi kepemilikan institusional, maka semakin kecil kemungkinan praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Pemilik institusional berdasarkan hak dan suara yang dimiliki, dapat memaksa manajer untuk berfokus pada kinerja ekonomi dan menghindari peluang untuk perilaku mementingkan diri sendiri. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Darmawan dan Sukharta (2014), menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. 2. Pengaruh Return On Asset terhadap Tax Avoidance Return On Assets (ROA) dapat berpengaruh terhadap tax avoidance. Diasumsikan apabila performa keuangan perusahaan semakin baik, maka laba perusahaan akan semakin meningkat. Laba perusahaan yang meningkat berdampak pada tingginya beban pajak yang harus dibayar. Kondisi seperti inilah yang memungkinkan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Darmawan dan Sukharta (2014),

menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh

signifikan terhadap tax avoidance. 3. Pengaruh Leverage terhadap Tax Avoidance Rasio ini dapat melihat sejauh mana perusahaan dibiayai oleh hutang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh


58

modal. Semakin tinggi nilai dari rasio leverage, sehingga semakin tinggi jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut. Bunga pinjaman merupakan biaya yang dapat dikurangkan (deductible expense). Beban bunga yang bersifat deductible akan menyebabkan laba kena pajak perusahaan menjadi berkurang. Laba kena pajak yang berkurang pada akhirnya akan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan sehingga dindikasikan adanya praktik penghindaran pajak secara legal (tax avoidance) (Annisa, 2015). 4. Pengaruh Konservatisme Akuntansi terhadap Tax Avoidance Konservatisme akuntansi adalah praktik menurunkan laba dan aset bersih dalam merespon kabar buruk, namun tidak menaikkan laba dan menaikkan aset bersih dalam merespon kabar baik. Prinsip konservatisme yang diterapkan perusahaan secara tidak langsung akan mempengaruhi laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan, dimana laporan keuangan yang disusun tersebut nantinya akan dijadikan dasar pengambilan keputusan bagi manajemen dalam mengambil kebijakan terkait dengan perusahaan. Kebijakan terkait perusahaan dalam hal ini tentunya termasuk juga dalam hal perpajakan, khususnya terkait dengan tax avoidance karena tax avoidance yang dilakukan perusahaan biasanya dilakukan melalui kebijakan yang diambil oleh pemimpin perusahaan dan bukanlah tanpa


59

sengaja. Dengan adanya Peraturan Pemerintah maka kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak akan semakin sempit meskipun perusahaan memilih metode akuntansi yang konservatif. Sehingga diduga, perusahaan yang menerapkan konservatisme akuntansi akan mendapatkan tingkat keagresifitasan pajak yang rendah.Penelitian yang dilakukan oleh Tresno, dkk (2012) menemukan bahwa konservatisme akuntansi tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Penggunaan konservatisme akuntansi digunakan oleh pemerintah untuk memaksimalkan pendapatan pajak.

Corporate Governance

H1 H2

Return On Asset

Tax Avoidance

H3 H4

Leverage

Konservatisme Akuntansi

Gambar 2.1 Model Konseptual Penelitian


60

C. HIPOTESIS Berdasarkan uraian pengembangan kerangka pemikiran diatas maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut : H1 : Corporate Governance berpengaruh siginifikan terhadap Tax Avoidance H2 : Return on Asset berpengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance H3 : Leverage berpengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance H4 : Konservatisme Akuntansi berpengaruh signifikan terhadapTax Avoidance


BAB II TINJAUAN PUSTAKA, RERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS. Hubungan agensi terjadi ketika salah satu pihak (principal) menyewa

Recommend Documents