BAB II KAJIAN PUSTAKA, RERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS. yang membahas hubungan pemilik (principal) dengan manajer (agent)

BAB II KAJIAN PUSTAKA, RERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

A. Kajian Pustaka 1.

Teori Keagenan Teori keagenan dikemukakan oleh Michael C. Jensen dan William H.Meckling (1976). Teori keagenan merupakan sebuah teori yang membahas hubungan pemilik (principal) dengan manajer (agent). Teori keagenan ini menjelaskan hubungan kontraktual antara manajer (agent) dengan pemilik (principal). Pemilik perusahaan memberikan kewenangan pengambilan keputusan kepada manajer sesuai dengan kontrak kerja. Dalam menjalankan suatu perusahaan, pemilik (principal) memperkerjakan

orang

lain

(agent)

untuk

bertanggungjawab

menjalankan perusahaan sebaik mungkin dan meningkatkan laba perusahaan serta mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan tersebut pada agent. Teori keagenan dilandasi dengan tiga asumsi menurut Eisenhardt, (1989) dalam Erika (2013), yaitu: a. Asumsi sifat manusia (human assumptions) dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: 1. self-interest,

yaitu

sifat

manusia

kepentingan diri sendiri,

11

http://digilib.mercubuana.ac.id/

untuk

mengutamakan

12

2. bounded-rationality, yaitu sifat manusia yang memiliki keterbatasan rasionalitas, dan 3. risk aversion, yaitu sifat manusia yang lebih memilih mengelak dari risiko. b. Asumsi

keorganisasian

(organizational

assumptions),

dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: 1. konfik sebagian tujuan antar partisipan, 2. efisiensi sebagai suatu kriteria efektivitas, dan 3. asimetri informasi antara pemilik dan agen. c. Asumsi informasi (information assumptions) merupakan asumsi yang menyatakan bahwa informasi merupakan suatu komoditas yang dapat dibeli. Ketika pemilik mendelegasikan otorisasi pengambilan keputusan kepada pihak lain, seperti hubungan antara pemegang saham dengan manajer, akan efektif selama manajer mengambil keputusan investasi yang konsisten dengan kepentingan pemegang saham. Namun, ketika kepentingan manajer berbeda dengan kepentingan pemilik, keputusan yang diambil manajer kemungkinan besar hanya untuk kepentingannya sendiri. Biaya masalah keagenan dan biaya dari tindakan untuk meminimalkan masalah keagenan disebut biaya keagenan. Biaya keagenan terjadi ketika terdapat perbedaan kepentingan antara pemegang


13

saham dengan manajer yang saling bersaing (Pearce dan Robinson, 2014). Untuk mengurangi biaya keagenan diperlukan suatu mekanisme pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan melalui good corporate governance, yang berguna untuk menyelaraskan perbedaan kepentingan antara pemegang kepentingan dan manajemen perusahaan (Melia dan Yulius, 2015). Dengan meminimalkan konflik kepentingan yang terjadi, diharapkan agen dapat bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik yaitu meningkatkan return perusahaan sehingga kinerja perusahaan meningkat.

2.

Profitabilitas Profitabilitas merupakan hasil bersih dari sejumlah kebijakan dan keputusan yang dipilih oleh manajemen suatu organisasi. Rasio profitabilitas mengindikasi seberapa efektif keseluruhan perusahaan dikelola. Profitabilitas adalah kemampuan dari suatu perusahaan untuk beroperasi dalam jangka panjang bergantung pada perolehan tingkat laba yang memadai. Perusahaan yang dikelola secara strategis pada umumnya memiliki tujuan laba, yang biasanya dinyatakan dalam bentuk laba per saham atau imbal hasil atas ekuitas (Pearce dan Robinson, 2014). Rasio profitabilitas menggambarkan efektifitas manajemen dalam melaksanakan kegiatan operasinya dinilai dari besar laba yang


14

diperolehnya (Helfina, Rustam dan Dwiatmanto, 2016). Pada penelitian ini profitabilitas diukur dengan rasio return on asset (ROA). Return On Asset mengukur seberapa efektif perusahaan dapat mengubah pendapatan dari pengembalian investasinya menjadi asset. Semakin tinggi ROA perusahaan, semakin baik (Melia dan Yulius, 2015). Pengukuran variabel diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut: ROA = Laba Bersih Setelah Pajak Total Asset 3.

Good Corporate Governance a.

Pengertian Good Corporate Governance Istilah “corporate governance” pertama kali diperkenalkan oleh Cadbury Commite, Inggris di tahun 1922 yang menggunakan istilah tersebut dalam laporannya yang kemudian dikenal sebagai Cadbury Report (dalam Agoes Sukrisno, 2014). Berikut ini beberapa definisi dari berbagai sumber yang dapat dijadikan acuan. 1)

Cadbury Commite of United Kingdom: “A set of rules that define the relationship between shareholders, managers, creditor, the government, employees, ang other internal and external stakeholders in respect to their right and responsibilities, or the sistem by which companies are directed and controlled”. [“Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus


15

(pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka; atau dengan kata lain suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.”] 2)

Organization for economic Cooperation and Development – OECD mendefinisikan corporate governance sebagai: “The structure through which shareholders, directors, managers, set of the board objectives of the company, the means of attaining those objectives and monitoring performance.” [“suatu struktur yang terdiri atas para pemegang saham, direktur, manager, seperangkat tujuan yang ingin dicapai perusahaan, dan alat-alat yang akan digunakan dalam mencapai tujuan dan memantau kinerja.”]

3)

Agoes Sukrisno, (2014) mendefinisikan tata kelola perusahaan yang baik sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan peran dewan komisaris, peran direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola perusahaan yang baik juga disebut sebagai suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaiannya dan penilaian kinerjanya.


16

1. Wadah

TABEL 2.1 KONSEP GOOD CORPORATE GOVERNANCE Organisasi (perusahaan, sosial, pemerintah)

2. Model

Suatu sistem, proses dan seperangkat peraturan, termasuk prinsip-prinsip, serta nilai-nilai yang melandasi praktik bisnis yang sehat.

3. Tujuan

 

Meningkatkan kinerja organisasi Menciptakan nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan Mencegah dan mengurangi manipulasi serta kesalahan yang signifikan dalam pengelolaan organisasi Meningkatkan upaya agar para pemangku kepentingan tidak dirugikan

 

4.Mekanisme Mengatur dan mempertegas kembali hubungan, peran, wewenang dan tanggung jawab:  Dalam arti sempit: antara pemilik/pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi  Dalam arti luas antara seluruh pemangku kepentingan Sumber : Agoes Sukrisno, 2014 b. Asas Good Corporate Governance Komite Nasional Kebijakan Governance, (2006) menjelaskan bahwa setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas Good Corporate Governance diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Asas Good Corporate Governance yaitu transparansi,

akuntabilitas,

responsibilitas,

independensi

serta

kewajaran dan kesetaraan diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (sustainability) perusahaan dengan memperhatikan pemangku


17

kepentingan (stakeholder). Lima asas utama tersebut dijabarkan sebagai berikut : 1)

Transparansi (Transparency), Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan, tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

2)

Akuntabilitas

(Accountability),

Perusahaan

harus

dapat

mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. 3)

Responsibilitas (Responsibility), Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen.


18

4)

Independensi (Independency), Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga

masing-masing

organ

perusahaan

tidak

saling

mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. 5)

Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness), Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

c.

Proksi Good Corporate Governance Penelitian ini menggunakan proksi Dewan direksi, komisaris independen dan komite audit yang memiliki peran dalam mengelola dan menjalankan kegiatan perusahaan untuk menciptakan laba perusahaan. 1. Dewan Direksi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menyatakan Dewan Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Komite Nasional Kebijakan Governance, (2006) menjelaskan fungsi


19

pengelolaan perusahaan oleh direksi mencakup 5 (lima) tugas utama yaitu kepengurusan, manajemen risiko, pengendalian internal, komunikasi, dan tanggung jawab sosial. a) Kepengurusan, meliputi; Direksi harus menyusun visi, misi, dan nilai-nilai serta program jangka panjang dan jangka pendek perusahaan untuk dibicarakan dan disetujui oleh dewan komisaris atau RUPS; Direksi harus dapat mengendalikan sumberdaya yang dimiliki oleh perusahaan secara efektif dan efisien; Direksi harus memperhatikan kepentingan yang wajar dari pemangku kepentingan; Direksi dapat memberikan kuasa kepada komite yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan tugasnya atau kepada karyawan perusahaan untuk melaksanakan tugas tertentu, namun tanggung jawab tetap berada pada direksi; Direksi harus memiliki tata tertib dan pedoman kerja (charter) sehingga pelaksanaan tugasnya dapat terarah dan efektif serta dapat digunakan sebagai salah satu alat penilaian kinerja. b) Manajemen Risiko, meliputi; Direksi harus menyusun dan melaksanakan sistem manajemen risiko perusahaan yang mencakup seluruh aspek kegiatan perusahaan; Untuk setiap pengambilan keputusan strategis, termasuk penciptaan


20

produk atau jasa baru, harus diperhitungkan dengan seksama

dampak

risikonya,

dalam

arti

adanya

keseimbangan antara hasil dan beban risiko; Untuk memastikan dilaksanakannya manajemen risiko dengan baik,

perusahaan

perlu

memiliki

unit

kerja

atau

penanggungjawab terhadap pengendalian risiko. c) Pengendalian Internal, meliputi; Direksi harus menyusun dan melaksanakan sistem pengendalian internal perusahaan yang handal dalam rangka menjaga kekayaan dan kinerja perusahaan

serta

memenuhi

peraturan

perundang-

undangan; Perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa efek, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan, harus memiliki satuan kerja pengawasan internal; Satuan kerja atau fungsi pengawasan internal bertugas membantu direksi

dalam

memastikan

pencapaian

tujuan

dan

kelangsungan usaha dengan: (i) melakukan evaluasi terhadap

pelaksanaan

program

perusahaan;

memberikan saran dalam upaya memperbaiki efektifitas


(ii)

21

proses pengendalian risiko; (iii) melakukan evaluasi kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perusahaan, pelaksanaan

good

corporate

governance

dan

perundangundangan; dan (iv) memfasilitasi kelancaran pelaksanaan audit oleh auditor eksternal; Satuan kerja atau pemegang fungsi pengawasan internal bertanggung jawab kepada direktur utama atau direktur yang membawahi tugas pengawasan internal. Satuan kerja pengawasan internal mempunyai hubungan fungsional dengan dewan komisaris melalui komite audit. d) Komunikasi, kelancaran

meliputi;

Direksi

komunikasi

antara

harus

memastikan

perusahaan

dengan

pemangku kepentingan dengan memberdayakan fungsi Sekretaris

Perusahaan;

Fungsi

sekretaris perusahaan

adalah: (i) memastikan kelancaran komunikasi antara perusahaan dengan pemangku kepentingan; dan (ii) menjamin tersedianya informasi yang boleh diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan wajar dari pemangku

kepentingan;

Perusahaan

yang

sahamnya

tercatat di bursa efek, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, perusahaan yang produk atau jasanya


22

digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai pengaruh terhadap kelestarian lingkungan, harus memiliki sekretaris perusahaan yang fungsinya dapat mencakup pula hubungan dengan investor (investor relations); Dalam hal perusahaan tidak memiliki satuan kerja kepatuhan (compliance) tersendiri, fungsi untuk menjamin

kepatuhan

terhadap

peraturan

perundangundangan dilakukan oleh sekretaris perusahaan; Sekretaris perusahaan atau pelaksana fungsi sekretaris perusahaan bertanggung jawab kepada direksi. Laporan pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan disampaikan pula kepada dewan komisaris. e) Tanggung

Jawab

mempertahankan

Sosial,

meliputi;

kesinambungan

Dalam

usaha

rangka

perusahaan,

Direksi harus dapat memastikan dipenuhinya tanggung jawab sosial perusahaan; Direksi harus mempunyai perencanaan

tertulis

yang

jelas

dan

fokus

dalam

melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Peraturan Otorisasi Jasa Keuangan NO. 33 /POJK.04/2014 pasal 16 menyatakan Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan. Rapat Direksi dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari


23

seluruh anggota Direksi. mengadakan

rapat,

maka

Semakin sering dewan pengambilan

keputusan

direksi dalam

operasional perusahaan dapat tercapai dengan baik, Aras, G (2015). Pengukuran variabel menggunakan Indeks kehadiran anggota direksi yang diukur menggunakan ∑rasio kehadiran rapat setiap anggota direksi. Rasio kehadiran anggota direksi diukur dengan cara sebagai berikut : Kehadiran rapat dewan direksi =

∑Jumlah kehadiran anggota direksi dalam rapat satu periode Minimum rapat berdasarkan ketentuan OJK

2. Komisaris Independen Komite

Nasional

Kebijakan

Governance,

(2006)

menyatakan bahwa komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NO.33/POJK.04/2014 mewajibkan jumlah Komisaris Independen paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.


24

Dalam keputusan BAPEPAM No. Kep-643/BL/2012, Komisaris independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a)

Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan emiten atau perusahaan publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;

b)

Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik tersebut;

c)

Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten atau perusahaan publik, anggota dewan komisaris, anggota direksi, atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik tersebut; dan

d)

Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut. Komite

Nasional

Kebijakan

Governance,

(2006)

menjelaskan Jumlah Komisaris Independen harus dapat menjamin agar mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu dari Komisaris Independen harus mempunyai latar belakang akuntansi atau


25

keuangan. Pemilihan Komisaris Independen harus memperhatikan pendapat pemegang saham minoritas yang dapat disalurkan melalui Komite Nominasi dan Remunerasi. Komisaris

Independen

bertanggung

jawab

untuk

mendorong secara proaktif agar komisaris dapat melaksanakan tugasnya sebagai pengawas dan penasihat direksi secara independen, Ulpah, (2016). Keberadaan dewan komisaris independen adalah sangat diperlukan karena di dalam praktek sering

ditemukan

transaksi

yang

mengandung

benturan

kepentingan yang mengabaikan kepentingan pemegang saham publik (pemegang saham minoritas) serta stakeholder lainnya, terutama pada perusahaan di Indonesia yang menggunakan dana masyarakat dalam pembiayaan usahanya, Tjandra, (2015) menjelaskan pengukuran variabel diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut : Komisaris Indepeden = Jumlah anggota komisaris independen Seluruh anggota dewan komisaris

3. Komite Audit Dalam peraturan BAPEPAM No. Kep-643/BL/2012 menjelaskan bahwa Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.


26

Komite Audit

bertindak secara independen

dalam

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris. Komite

Nasional

Kebijakan

Governance,

(2006)

menjelaskan Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa: (i) laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, (ii) struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik,

(iii)

pelaksanaan

audit

internal

maupun

eksternal

dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku, dan (iv) tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen. Dalam keputusan BAPEPAM No. Kep-643/BL/2012 menguraikan ketentuan rapat komite audit, sebagai berikut : a)

Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang satu kali dalam 3 (tiga) bulan.

b)

Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota.

c)

Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

d)

Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinions), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite


27

Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris. Semakin tingginya frekuensi rapat komite audit akan mempengaruhi tingginya tingkat profitabilitas, Ulpah (2016). Pengukuran variabel menggunakan Indeks kehadiran anggota komite audit yang diukur menggunakan ∑rasio kehadiran rapat setiap anggota komite audit. Rasio kehadiran anggota komite audit diukur dengan cara sebagai berikut : Kehadiran rapat komite audit =

4.

∑Jumlah kehadiran anggota komite audit dalam rapat satu periode Minimum rapat berdasarkan ketentuan OJK

Leverage Leverage keuangan adalah tingkat sampai sejauh mana efek dengan pendapatan tetap (utang dan saham preferen) digunakan dalam struktur modal suatu perusahaan. Jika perusahaan menggunkaan leverage keuangan, maka hal ini akan mengkonsentrasikan resiko usaha pada pemegang saham biasa (Brigham dan Huston, 2013). Rasio pengungkit (Leverage) mengidentifikasi sumber-sumber modal suatu perusahaan-pemilik atau kreditor luar. Istilah pengungkit (Leverage) mengacu pada fakta bahwa menggunakan modal dengan beban tetap akan “meningkatkan” laba atau rugi berkaitan dengan ekuitas para pemegang saham biasa. Pada penelitian ini leverage diukur dengan debt rasio (DR). Total utang mencangkup kewajiban jangka pendek dan


28

jangka panjang. Debt rasio merupakan ukuran atas persentase total dana yang diperoleh dari utang. Total rasio utang terhadap total aset di atas 0,5 biasanya dianggap aman untuk perusahaan pada industri yang stabil (Pearce dan Robinson, 2014). Pengukuran variabel diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut: Debt Ratio = Total Hutang Total Aktiva 5.

Penelitian Terdahulu Penelitian mengenai corporate governance terhadap profitabilitas berdasarkan penelitian Aras Guler, (2015) yang berjudul The Effect of Corporate governance Practices on Financial Structure in Emerging Markets: Evidence from BRICK Countries and Lessons for Turkey. Penelitian ini mengambil sampel pasar berkembang di kota Brazil, Russia, India, China, South Korea and Turkey. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah profitabilitas, dan leverage. Dan Board size (ukuran dewan komisaris), Percent independent directors (persentase komisaris independen), Percent women on board (persentase direksi wanita), Number of board meetings (jumlah rapat dewan direksi), Audit committee meetings frequency (jumlah rapat komite audit), CEO duality sebagai variabel independen. Hasil dari penelitian tersebut adalah Percent Independent Directors dan CEO Duality yang berpengaruh positif terhadap Profitabilitas. Percent women on board dan Number of


29

board meetings berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Sedangkan Board Size, Audit Committee Meetings Frequency, tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas. Board Size yang berpengaruh positif terhadap Leverage. Percent independent directors, dan Number of board meetings berpengaruh negatif terhadap Leverage. Sedangkan Percent Women On Board, Audit Committee Meetings Frequency, CEO Duality tidak berpengaruh terhadap Leverage. Penelitian selanjutnya dilakukan Iqbal, K. dan Kakakhel S. J., (2016) yang berjudul Corporate Governance and its Impact on Profitability of the Pharmaceutical Industry in Pakistan. Penelitian tersebut

mengambil

sampel

perusahaan

farmasi

nasional

dan

multinasional yang berada di Pakistan. Variabel-variabel yang digunakan pada penelitian tersbut adalah Board size (ukuran dewan komisaris), Independent director (komisaris independen), Board committees (komite audit), Board Remuneration (komite Remunerasi) dan Firm Size (ukuran perusahaan). Hasil dari penelitian tersebut yaitu Board size (ukuran dewan komisaris), Independent director (komisaris independen), Board committees (komite audit), Board Remuneration (komite Remunerasi) dan Firm Size (ukuran perusahaan) berpengaruh positif terhadap Profitabilitas. Penelitian berikutnya dilakukan oleh Dabor et al, (2015), dengan judul Impact of Corporate governance on Firms Performance. Penelitian


30

ini mengambil sampel dari perusahaan yang terdaftar di Nigerian stock exchange. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah Firms Performance yang diproksikan ROA dan ROE. Sedangkan board size, board independence, ownership structure, dan board gender diversity sebagai variabel independen. Hasil dari penelitian tersebut adalah board size yang berpengaruh terhadap ROA dan ROE. Board Independence, Ownership Structure, dan Board Gender Diversity tidak berpengaruh terhadap Firm ROA dan ROE. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Helfina, Rustam dan Dwiatmanto, (2016) yang berjudul Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Profitabilitas Perusahaan. Mekanisme Good

Corporate

Governance

diproksikan

dengan

kepemilikan

institusional, dewan komisaris independen, dewan direksi, dan komite audit. Profitabilitas perusahaan diukur dengan Return On Asset (ROA). Populasi dalam penelitian tersebut adalah perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dewan direksi, dan komite audit berpengaruh signifikan terhadap Return On Asset. Secara parsial, kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap Return On Asset. Dewan komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Return On Asset. Sedangkan proksi mekanisme Good Corporate Governance yang lain,


31

yaitu dewan direksi dan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap Return On Asset. Penelitian berikutnya dilakukan oleh Tjandra, Eric (2015) yang berjudul Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Leverage dan Profitabillitas. Sampel yang digunakan adalah perusahaan property dan real estate. Indikator penilaian Good Corporate Governance

yang

digunakan adalah ukuran komite audit, ukuran dewan direksi, dan ukuran dewan komisaris independen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Good Corporate Governance

berpengaruh negatif dan signifikan

terhadap profitabilitas, dan Good Corporate Governance

melalui

leverage memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap profitabilitas. Selain itu leverage berpengaruh positif dan sangat signifikan terhadap profitabilitas. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Ulpah Oktaviana (2016) yang berjudul Pengaruh Corporate Governance Terhadap Publikasi Sustainability Report dengan Kinerja Keuangan sebagai variabel intervening.

Sampel

yang

digunakan

sebanyak

11

perusahaan

nonkeuangan yang terdaftar di BEI. Variabel Kinerja Keuangan diproksikan dengan profitabilitas. Variabel Corporate Governance diproksikan dengan dewan direksi, dewan komisaris, komisaris independen dan komite audit. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dewan direksi, dan dewan komisaris memiliki pengaruh signifikan


32

negatif terhadap publikasi sustainability report, Profitabilitas memiliki pengaruh signifikan positif terhadap publikasi sustainability report, sedangkan komisaris independen dan komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap sustainability report. Dewan komisaris dan komite audit memiliki pengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas. Sedangkan dewan direksi dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Profitabilitas tidak memediasi hubungan antara dewan direksi dengan publikasi sustainability report dan hubungan antara komisaris independen dengan publikasi sustainability report, tetapi memediasi hubungan antara dewan komisaris komisaris dengan publikasi sustainability report dan komite audit dengan publikasi sustainability report. Penelitian berikutnya dilakukan oleh Melia Agustina Tertius dan Yulius Jogi Christiawan (2015) yang berjudul Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja Perusahaan pada Sektor Keuangan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor keuangan tahun 2011-2013. Variabel dependen dalam penelitian

ini

adalah

Return

On

Asset.

Sedangkan

variabel

independennya terdiri dari dewan komisaris, komisaris independen, kepemilikan manajerial dan ukuran perusahaan

sebagai

variabel

kontrol. Hasil penelitian ini menunjukan secara simultan, dewan komisaris, komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan ukuran


33

perusahaan mempengaruhi Return On Asset. Secara parsial, dewan komisaris dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap Return On Asset. Sedangkan, komisaris independen dan ukuran perusahaan berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap Return On Asset. Penelitian mengenai Leverage terhadap Profitabilitas berdasarkan penelitian Dwi Kartikasari dan Merisa Merianti, (2016) yang berjudul The Effect of Leverage and Firm Size to Profitability of Public Manufacturing Companies in Indonesia. Penelitian tersebut mengambil sampel 100 perusahaan manufaktur di Indonesia yang terdaftar di BEI. Variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah Leverage yang diukur dengan rasio utang, sementara ukuran perusahaan diukur dengan total aset dan total penjualan, dan profitabilitas diukur dengan pengembalian aset. Hasil penelitian tersebut menemukan bahwa rasio utang memiliki dampak positif yang signifikan terhadap profitabilitas sementara total aset memiliki dampak negatif yang signifikan. Sebaliknya, total penjualan berpengaruh secara statistik tidak signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Dwi Hari Prayitno (2016) yang berjudul Pengaruh Likuiditas, Efektivitas Modal Kerja, Leverage Terhadap Return On Asset dan Return On Equity pada KPRI di Kabupaten Lamongan. Sampel pada penelitian adalah KPRI di


34

Kabupaten Lamongan. Variabel dependen yang digunakan adalah Return On Asset dan Return On Equity. Sedangkan variabel independen penelitian ini yaitu Likuiditas, Efektivitas Modal Kerja dan Leverage. Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel likuiditas, efektivitas modal kerja, leverage secara bersama berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Return On Asset dan Return On Equity dan variabel likuiditas, efektivitas modal kerja, leverage secara bersama tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Return On Equity, namun secara individu variabel likuiditas, efektivitas modal kerja berpengaruh secara negatif dan tidak signifikan terhadap Return On Asset. variabel leverage berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap Return On Asset. Variabel likuiditas, efektivitas modal kerja berpengaruh secara positif dan tidak signifikan terhadap Return On Equity. Variabel leverage berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap Return On Equity. Penelitian berikutnya dilakukan oleh Elif Akben, Selcuk (2016) yang berjudul Factors Affecting Firm Competitiveness: Evidence from an Emerging Market. Sampel dalam penelitian adalah perusahaanperusahaan yang terdaftar di Borsa Istanbul Turki tahun 2005-2014. Variabel Dependen dalam penelitian ini terdiri dari Return On Asset, Gross Margin dan Torbin’s Q. Untuk variabel independen menggunakan Leverage, Likuiditas, Size, Penjualan Internasional, R & D dan Growth. Dalam hasil penelitian ini hanya Size, export, likuiditas dan


35

pertumbuhan, berpengaruh positif terhadap Return On Asset. Hanya size dan export yang berpengaruh terhadap Gross Margin. Hanya leverage dan likuiditas berpengaruh terhadap torbin’s Q.

No

TABEL 2.2 PENELITIAN TERDAHULU Judul Variabel

Nama Peneliti 1 Eric Tjandra Pengaruh Good (2015) corporate governance terhadap Leverage dan Profitabillitas

Hasil Penelitian

Variabel Dependen : - Leverage - Profitabilitas Varibel Independen : - Komite Audit - Dewan Direksi - Komisaris Independen.

Komite Audit, Dewan Direksi dan Komisaris Independen memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap leverage. Komite Audit, Dewan Direksi dan Komisaris Independen memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas.

2 Helfina Rimardhani, R. Rustam Hidayat, Dwiatmanto (2016)

Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Profitabilitas Perusahaan

Variabel Dependen : - Profitabilitas Variabel Independen : - Kepemilikan Institusional - Dewan Komisaris Independen, - Dewan Direksi - Komite Audit

Kepemilikan Institusional, Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif signifikan terhadap Profitabilitas. Komite Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas.

3 Melia Agustina Tertius dan Yulius Jogi Christiawan (2015)

Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja Perusahaan pada Sektor Keuangan

Varibel Dependen : - Return On Asset Varibel Independen : - dewan komisaris - komisaris independen - kepemilikan manajerial - ukuran perusahaan

dewan komisaris dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap ROA. Sedangkan, komisaris independen dan ukuran perusahaan berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap ROA.


36

4 Ulpah Oktaviana (2016)

Pengaruh Corporate Governance Terhadap Publikasi Sustainability Report dengan Kinerja Keuangan sebagai variabel intervening

Variabel Dependen : - Sustainability Report Variabel Intervening: - Profitabilitas Variabel Independen : - Dewan Direksi - Dewan Komisaris - Dewan Komisaris Independen, - Komite Audit

dewan direksi, komisaris dan profitabilitas berpengaruh terhadap SR, sedangkan komisaris independen dan komite audit tidak berpengaruh terhadap SR. komisaris dan komite audit berpengaruh terhadap profitabilitas, Sedangkan dewan direksi dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Profitabilitas tidak memediasi hubungan antara dewan direksi dengan SR dan hubungan antara komisaris independen dengan SR, tetapi memediasi hubungan antara dewan komisaris komisaris dengan SR dan komite audit dengan SR.

5 Dwi Hari Prayitno (2016)

Pengaruh Likuiditas, Efektivitas Modal Kerja, Leverage Terhadap ROA dan ROE pada KPRI di Kabupaten Lamongan

Varibel Dependen : - ROA - ROE Variabel Independen : - Likuiditas - Perputaran Modal Kerja - Leverage

Likuiditas berpengaruh negatif dan tidak signifikan pada ROA. Leverage berpengaruh negatif dan signifikan pada ROA. Perputaran modal kerja berpengaruh positif dan tidak signifikan pada ROA. Likuiditas dan Perputaran modal kerja berpengaruh positif dan tidak signifikan pada ROE. Leverage berpengaruh negatif dan signifikan pada ROE.


37

6 Alexander Impact of Olawumi Corporate Dabor, governance on David T. Firms Isiavwe, Performance Musibau Akintunde Ajagbe, Adunola Oluremi Oke (2015)

Variabel Dependen : - Firm Financial Performance (ROA, ROE) Variabel Independen : - Board Size - Board Independence - Ownership Structure - Board Gender Diversity

Board Size berpengaruh terhadap Firm Financial Performance (ROA, ROE). Board Independence, Ownership Structure, dan Board Gender Diversity tidak berpengaruh terhadap Firm Financial Performance (ROA, ROE.

7 Guler Aras The Effect of (2015) Corporate governance Practices on Financial Structure in Emerging Markets: Evidence from BRICK Countries and Lessons for Turkey

Variabel Dependen : - Profitabilitas - Leverage Variabel Independen : - Board size - Percent independent directors - Percent women on board - Number of board meetings - Audit committee meetings frequency - CEO duality

Percent Independent Directors, CEO Duality, berpengaruh positif terhadap Profitabilitas. Percent Women On Board, Number Of Board Meetings, berpengaruh negatif terhadap Profitabilitas. Board Size, Audit Committee Meetings Frequency, tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas. Board Size, berpengaruh positif terhadap Leverage. Percent Independent Directors, dan Number of Board Meetings berpengaruh negatif terhadap Leverage. Percent Women On Board, Audit Committee Meetings Frequency, CEO Duality tidak berpengaruh terhadap Leverage.


38

8 Khurshed Iqbal, Shahid Jan Kakakhel (2016)

Corporate Governance and its Impact on Profitability of the Pharmaceutical Industry in Pakistan

Variabel Dependen : - Profitabilitas Variabel Independen : - Board Size - Independent Director - Board Committees - Board Remuneration - Firm Size

Board size, Independent director, Board committees, Board Remuneration dan Firm Size berpengaruh positif terhadap Profitabilitas.

9 Dwi Kartikasari, Marisa Merianti (2016)

The Effect of Leverage and Firm Size to Profitability of Public Manufacturing Companies in Indonesia

Variabel Dependen : - Profitabilitas Variabel Independen : - Leverage - Firm Size

Leverage berpengaruh terhadap Profitabilitas. Firm Size tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas.

10 Elif Akben, Factors Selcuk Affecting Firm (2016) Competitivenes s: Evidence from an Emerging Market

Variabel Dependen : - ROA - Gross Margin - Torbin’s Q Variabel Independen : - Leverage - Likuiditas - Size - Export - R&D - Growth

Hanya Size, export, likuiditas dan Growth, berpengaruh positif terhadap ROA. Hanya size dan export yang berpengaruh terhadap Gross Margin. Hanya leverage dan likuiditas berpengaruh terhadap torbin’s Q.

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2016 B. Rerangka Pemikiran 1.

Pengaruh Dewan Direksi terhadap Profitabilitas Dewan Direksi bertugas mengelola dan mewakili perusahaan di bawah pengarahan dan pengawasan Dewan Komisaris. Komite Nasional


39

Kebijakan Governance, (2006) menjelaskan Komposisi Direksi harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen. Direksi harus profesional yaitu berintegritas dan memiliki pengalaman serta kecakapan yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya. Direksi bertanggung jawab terhadap pengelolaan perusahaan agar dapat menghasilkan keuntungan (profitability)

dan

memastikan

kesinambungan

usaha

perusahaan.

Peraturan Otorisasi Jasa Keuangan NO. 33 /POJK.04/2014

pasal 16

menyatakan Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan. Rapat Direksi dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Direksi. Penelitian dilakukan oleh Ulpah, (2016) menemukan bahwa dewan direksi tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, akan tetapi hal ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan juga oleh Aras Guler (2015)

menemukan

bahwa

dewan

direksi

berpengaruh

terhadap

profitabilitas. Berdasarkan asumsi tersebut dapat ditarik hipotesis sebagai berikut: H1 : Dewan direksi berpengaruh terhadap profitabilitas

2. Pengaruh Komisaris Independen terhadap Profitabilitas Dewan komisaris independen merupakan pihak yang tidak diperkenankan memiliki hubungan apapun yang berkaitan dengan


40

pengelolaan perusahaan (Helfina, Rustam dan Dwiatmanto, 2016). Dalam Peraturan Otorisasi Jasa Keuangan NO. 33 /POJK.04/2014 perihal Dewan Komisaris, terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris. Jumlah Komisaris Independen harus dapat menjamin agar mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu dari Komisaris Independen harus mempunyai latar belakang akuntansi atau keuangan (KNKG, 2006). Penelitian dilakukan oleh Ulpah (2016) menemukan bahwa dewan komisaris

independen

tidak

berpengaruh

terhadap

profitabilitas

perusahaan, akan tetapi hal ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan juga oleh Iqbal, Khurshed dan Kakakhel, S. J. (2016) menemukan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh terhadap profitabilitas. Berdasarkan asumsi tersebut dapat ditarik hipotesis sebagai berikut: H2 : Komisaris Independen berpengaruh terhadap profitabilitas

3. Pengaruh Komite Audit terhadap Profitabilitas Dalam keputusan BAPEPAM No. Kep-643/BL/2012, Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi


41

Dewan Komisaris. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang satu kali dalam 3 (tiga) bulan. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota. Penelitian dilakukan oleh Aras Guler, (2015) menemukan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, akan tetapi hal ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan juga oleh Ulpah (2016) bahwa komite audit berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. Berdasarkan asumsi tersebut dapat ditarik hipotesis sebagai berikut: H3 : Komite Audit berpengaruh terhadap profitabilitas

4. Pengaruh Leverage terhadap Profitabilitas Leverage adalah istilah keuangan yang dimaksudkan sebagai dana pinjaman yang bisa digunakan untuk meningkatkan profit. Kebijakan hutang/leverage dilakukan oleh manajer untuk menambah dana perusahaan untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan (Tjandra, 2015). Leverage yang semakin besar menunjukkan risiko investasi yang semakin besar pula. Perusahaan dengan rasio leverage yang rendah memiliki risiko leverage yang lebih kecil. Dengan tingginya rasio leverage menunjukkan bahwa perusahaan tidak solvable, artinya total hutangnya lebih besar dibandingakan dengan total asetnya (Sylvia, 2015).


42

Penelitian dilakukan oleh oleh Selcuk, Elif (2016) menemukan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, akan tetapi hal ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan juga oleh Dwi dan Marisa (2016) menemukan leverage berpengaruh terhadap profitabilitas. Berdasarkan asumsi tersebut dapat ditarik hipotesis sebagai berikut: H4 : Leverage berpengaruh terhadap profitabilitas Dari penjelasan di atas maka dapat dikaitkan antara dewan direksi, komisaris independen, komite audit serta leverage terhadap profitabilitas. Penelitian ini menggunakan model kerangka pemikiran sebagai berikut:

GAMBAR 2.1 RERANGKA PEMIKIRAN


43

C. Hipotesis Berdasarkan teori, bukti empiris dan permasalahan yang terjadi, maka dapat dikemukakan suatu jawaban yang bersifat sementara yaitu, sebagai berikut: H1: Dewan direksi berpengaruh terhadap profitabilitas H2: Komisaris independen berpengaruh terhadap profitabilitas H3: Komite audit berpengaruh terhadap profitabilitas H4: Leverage berpengaruh terhadap profitabilitas


BAB II KAJIAN PUSTAKA, RERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS. yang membahas hubungan pemilik (principal) dengan manajer (agent)

Recommend Documents