6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN METODE PENGAMATAN A. Tinjauan Pustaka 1. Prosedur a. Definisi Prosedur Kegiatan administrasi kantor harus mempunyai pola kerja yang baik yang menunjang tujuan organisasi, dengan didukung oleh pencatatan tertulis mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan dalam mencapai tujuan yang dibuat sebelumnya. Adapun definisi prosedur menurut beberapa Ahli: 1) Moekijat, (1997:53) “Prosedur adalah urutan langkah-langkah (atau pelaksanaanpelaksanaan) melakukan suatu pekerjaan, berhubungan dengan apa yang dilakukan, bagaimana melakukannya, bilamana melakukannya, dimana melakukannya, dan siapa yang melakukannya”. 2) Rasto (2015 : 48) prosedur merupakan istilah yang berkonotasi dengan urutan kegiatan yang direncanakan untuk menangani pekerjaan yang berulang, seragam, dan tetap. 3) Carl Heyel (dalam Rasto, 2015 : 49) “Prosedur adalah serangkaian langkah – langkah logis dimana semua tindakan bisnis berulang dimulai, dilakukan, dikontrol, dan diselesaikan”. Dari pengertian Prosedur diatas bisa disimpulkan bahwa prosedur adalah “Tata cara untuk menyelesaikan suatu pekerjaan menurut urutan waktu, bagaimana, bilamana, dan oleh siapa pekerjaan itu harus diselesikan”.
6
7
b.
Jenis Prosedur Menurut Rasto (2015 : 50) berdasarkan tujuan yang dilayani, prosedur dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu prosedur primer dan prosedur sekunder. -
Prosedur primer merupakan suatu prosedur yang dimaksudkan untuk memperlancar penyelesaian pekerjaan sehari – hari. Contohnya adalah prosedur pesanan, penagihan, dan prosedur pembelian.
-
Prosedur sekunder merupakan suatu prosedur yang dimaksudkan untuk memfasilitasi pekerjaan yang dilakukan oleh prosedur primer. Contohnya adalah prosedur surat – menyurat, layanan telepon dan layanan arsip.
c.
Manfaat Prosedur menurut Ida Nuraida (2008:36-37) a. Planning - Controlling (a) Mempermudah pencapaian tujuan. (b) Merencanakan dengan seksama tentang besarnya beban kerja yang optimal bagi pegawai. (c) Menghindari pemborosan atau mempermudah penghematan biaya. (d) Mempermudah pengawasan mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang sudah dilakukan, apakah pelaksanaan pekerjaan sudah sesuai prosedur atau belum. Apabila belum, perlu diketahui penyebabnya sebagai bahan masukan untuk mempertimbangkan apakah perlu dilakukan tindakan koreksi terhadap pelaksanaan atau revisi terhadap prosedur. Dengan adanya
prosedur
yang
telah
dilakukan,
kita
menyampaikan proses umpan balik yang konstruktif.
dapat
8
b. Organizing (a) Mendapatkan instruksi kerja yang dapat dimengerti oleh bawahan. (b) Dihubungkan dengan alat-alat mendukung pekerjaan kantor, serta dokumen-dokumen kantor yang diperlukan. (c) Mengakibatkan arus pekerjaan kantor menjadi lebih lancar dan baik, serta menciptakan konsistensi kerja. c. Staffing-leading: Membantu atasan dalam memberikan pelatihan atau dasar-dasar instruksi kerja bagi pegawai baru dan pegawai lama. Prosedur mempermudah orientasi bagi pegawai baru. Sementara bagi pegawai lama, pelatihan juga diperluhkan apabila pegawai lama harus menyesuikan diri dengan metode dan teknologi baru sehingga dapat terbiasa dengan prosedur-prosedur yang baru. d. Coordination (a) Menciptakan koordinasi yang harmonis bagi tiap departemen dan antar departemen. (b) Menetapkan dan membedakan prosedur-prosedur yang rutin dan prosedur-prosedur yang independen.
d.
Prinsip-prinsip prosedur menurut Hadari Nawawi (1989:51), yaitu: a.
Prosedur kerja harus dinyatakan secara jelas dalam bentuk tertulis yang menggambarkan arus jalannya pekerjaan secara bertahap dan sistematis, agar mudah dilaksanakan dan mudah diawasi.
b.
Prosedur kerja harus dikomunikasikan secara sistematis kepada semua personil, agar dalam pelaksanaan pekerjaan rutin berlangsung secara mekanis dan lancar.
c.
Prosedur kerja ditetapkan dan dikembangkan sedapat mungkin diselaraskan dengan prosedur kerja yang digunakan oleh satuan organisasi, unit kerja yang lebih tinggi dalam lingkungan yang bersifat vertikal.
9
d.
Prosedur kerja harus disusun secara baik dengan garis komando yang menggambarkan arus perintah dan pertanggungjawaban yang jelas dan garis hubung kerja konsultatif yang jelas pula.
e.
Prosedur kerja harus selalu dievaluasi atau memuat program pemeriksaan intern, agar selalu dapat dilaksanakan tindakan perbaikan secara periodik dan berkesinambungan.
f.
Untuk mengurangi atau mencegah terjadinya kecurangan atau kekeliruan, prosedur kerja harus dikoordinasikan secara baik agar pekerjaan seorang pegawai secara otomatis dicek oleh pegawai lain, terutama dalam melaksanakan pekerjaan yang berproses secara bertahap.
g.
Dalam mewujudkan pekerjaan secara operasional yang sifatnya tidak mekanis, prosedur kerja tidak boleh terlalu terinci sehingga menghasilkan birokrasi yang terlalu ketat. Untuk itu prosedur kerja harus luwes dan memungkinkan para pelaksana mengambil keputusan secara tepat bilamana situasi menuntutnya, sehingga keputusan harus dilaksanakan diluar kebiasaan.
h.
Prosedur kerja tidak boleh tumpang tindih, bertentangan dan berduplikasi antara yang satu dengan yang lain, karena dapat membingungkan dalam melaksanakan arus pekerjaan.
i.
Prosedur
kerja
harus
bernilai
ekonomis
sehingga
tidak
memerlukan banyak biaya, waktu, dan tenaga secara berlebihan.
e.
Tujuan prosedur menurut Rasto (2015 : 50), yaitu: -
Menjamin kelancaran arus informasi dalam urutan yang benar.
-
Menghindari kemungkinan kecurangan.
-
Menyediakan batas pengendalian yang tepat.
-
Memungkinkan penyisipan informasi yang hilang sesuai dengan persyaratan sistem.
10
2. Asuransi a. Definisi Asuransi Asuransi adalah serapan dari kata “assurance/insurance” (Inggris). Insurance mengandung arti menanggung sesuatu yang mungkin atau tidak mungkin terjadi. Sementara assurance berarti menanggung yang pasti terjadi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata asuransi dipadankan dengan kata pertanggungan. Sedangan pengertian asuransi menurut beberapa ahli antara lain : 1) Menurut Prof. Mark R. Green (dalam M. Nur Rianto Al Arif, 2015 : 2) “Asuransi merupakan suatu lembaga ekonomi yang bertujan mengurang resiko, dengan jalan mengkombinasikan dalam suatu pengelolaan sejumlah objek yang cukup besar jumlahnya, sehingga kerugian tersebut secara menyeluruh dapat diramalkan dalam batas – batas tertentu,” 2) Menurut C. Arthur William Jr. Dan Richard M. Heins (dalam M. Nur Rianto Al Arif, 2015 : 2) Mendefinisikan asuransi berdasarkan dua sudut pandang, definisi tersebut adalah sebagai berikut: - Asuransi adalah suatu pengaman terhadap kerugian finansial yang dilakukan oleh seorang penanggung. - Auransi adalah suatu persetujuan dengan mana dua atau lebih orang atau badan pengumpulan dana untuk menanggulangi kerugian finansial. 3) Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Dagang Pasal 246 Asuransi adalah suatu perjanjian, dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin terjadi karena suatu peristiwa tak tertentu.
11
4) Menurut Undang – Undang No. 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian, definisi asuransi atau pertanggungan. perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan
diri
kepada tertanggung,
dengan
menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung
karena
kerugian,
kerusakan,
atau
kehilangan
keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. 5) Menurut Prof. Willet (dalam Soeisno Djojosoedarso, 1999 : 71) Auransi adalah alat sosial untuk mengumpulkan dana guna mengatasi kerugian modal yang tak tentu, yang dilakukan melalui pemindahan risiko dari banyak individu kepada seseorang atau sekelompok orang. 6) Menurut A. hasyim Ali (1993 : 30) Dari sudut pandang orang yang ditanggung, asuransi adalah alat yang memungkinkannya menukar biaya kecil tertentu (premi) dengan kerugian besar yang belum tentu di bawah suatu perjanjian di mana mereka yang beruntung lolos dari kerugian akan membantu mereka yang tidak beruntung dengan mengganti kerugian yang mereka derita.
b. Macam – Macam Usaha Asuransi Menurut Soeisno Djojosoedarso, (1999 : 72) usaha asuransi dapat dibagi menjadi beberapa macam berdasarkan beberapa macam segi, diantaranya: 1. Usaha asuransi dari segi sifatnya -
Asuransi Sosial atau Asuransi Wajib dimana untuk ikut serta dalam asuransi tersebut terdapat unsur paksaan atau wajib bagi
12
setiap warga negara. Asuransi ini biasanya diusahakan oleh pemerintah atau BUMN. Contoh : BPJS Ketenagakerjaan, TASPEN ( Tabungan Asuransi Pegawai Negeri ) -
Asuransi Sukarela, dalam asuransi ini tidak ada unsur paksaan untuk
menjadi
anggota.
Jenis
asuransi
ini
biasanya
diselenggarakan oleh pihak swasta, tetapi ada juga yang diselenggarakan oleh pemerintah. Contoh : PT Jiwasraya (BUMN), PT Asuransi Bintang, dan sebagainya. 2. Usaha asuransi dari segi obyeknya -
Asuransi Orang, dimana obyek pertanggungannya manusia. Contoh: asuransi jiwa, asuransi kecelakaan, asuransi kesehatan, asuransi bea siswa, asuransi hari tua, dan lain – lain.
-
Asuransi Umum atau
Asuransi Kerugian,
dimana obyek
pertanggungannya adalah hak/harta atau milik kepentingan seseorang. Contoh: asuransi kebakaran, asuransi pengangkutan barang, asuransi penerbangan, asuransi kendaraan bermotor, dan lain – lain.
c. Prinsip – Prinsip Asuransi Menurut Undang – undang RI No. 24 Tahun 2011, menjelaskan prinsip – prinsip Sistem Jaminan Sosial Nasional yang dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, prinsip – prinsip tersebut diantaranya sebagai berikut : - Prinsip Kegotongroyongan Prinsip kebersamaan antar peserta dalam menanggung beban biaya jaminan sosial, yang diwujudkan dengan kewajiban setiap peserta membayar
iuran
penghasilannya.
sesuai
dengan
tingkat
gaji,
upah
atau
13
- Prinsip Nirlaba Prinsip yang pengelolaan usaha mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat sebesar – besarnya bagi seluruh peserta. - Prinsip Keterbukaan Prinsip yang mempermudah akses informasi yang lengkap, benar dan jelas bagi setiap pesertanya. - Prinsip Kehati – hatian Dimana dalam pengelolaan dana dilakukan secara cermat, teliti, aman, dan tertib. - Prinsip Akuntabilitas Prinsip pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan. - Prinsip Portabilitas Prinsip memberikan jaminan yang berkelanjutan meskipun peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Kesatuan Republik Indonesia. - Prinsip Kepesertaan Bersifat Wajib Prinsip yang mengharuskan seluruh penduduk menjadi peserta Jaminan Sosial, yang dilaksanakan secara bertahap. - Prinsip Dana Amanat Bahwa iuran dan hasil pengembangannya merupakan dana titipan dari peserta untuk digunakan sebesar – besarnya bagi kepentingan Peserta Jaminan Sosial. - Prinsip Hasil Pengelolaan Dana Jaminan Sosial Dana Jaminan Sosial digunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar – besar kepentingan peserta.
3. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) merupakan salah satu program pemerintah yang terdapat di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
14
Ketenagakerjaan. Program JKK ini diatur dalam PP No.44 Tahun 2015 tentang Program JKK dan JKM yang berlaku mulai 1 Juli 2015. Program JKK memberikan perlindungan atas risiko-risiko kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja. Jaminan kecelakaan Kerja (JKK) membagi bentuk kecelakaan menjadi beberapa kategori, antara lain sebagai berikut : a. kecelakaan kerja di tempat kerja. b. kecelakaan di luar tempat kerja : kecelakaan terjadi pada saat dinas ke luar kota dan perjalanan pergi atau pulang kerja dengan melalui jalan yang biasa dilalui. c. Penyakit akibat kerja : penyakit yang timbul karena adanya hubungan kerja. Banyak manfaat yang bisa didapat oleh para tenaga kerja diprogram JKK ini apabila terjadi hal – hal yang tidak diinginkan pada waktu berkerja. Manfaat - manfaat yang bisa di dapat diantaranya : Tabel 2.1 Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) No. Manfaat 1.
Keterangan
Pelayanan kesehatan (perawatan dan
•
pengobatan), antara lain: pemeriksaan dasar dan penunjang;
•
perawatan tingkat pertama dan
plafon sepanjang sesuai kebutuhan
rawat inap dengan kelas ruang
•
Pelayanan
kesehatan
kelas I rumah sakit pemerintah;
BPJS
ICU);
(trauma
penunjang diagnostic;
•
pengobatan dengan obat generik dan/atau
obat
yang
bekerjasama
perawatan intensif (HCU, ICCU,
•
kesehatan
diberikan melalui fasilitas
perawatan yang setara dengan
(diutamakan)
medis
(medical need).
lanjutan;
•
kesehatan
diberikan tanpa batasan
•
•
Pelayanan
telah dengan
Ketenagakerjaan center
BPJS
Ketenagakerjaan). •
Penggantian
biaya
15
bermerk (paten)
(reimbursement)
atas
•
pelayanan khusus;
perawatan
dan
•
alat kesehatan dan implant;
pengobatan,
hanya
•
jasa dokter/medis;
berlaku
untuk
daerah
•
operasi;
remote
area
atau
•
transfusi darah (pelayanan darah);
didaerah yang tidak ada
dan
trauma
rehabilitasi medik.
Ketenagakerjaan.
•
center
BPJS
Penggantian
biaya
diberikan
sesuai
ketentuan yang berlaku. 2.
Santunan berbentuk uang, antara lain: a) Penggantian biaya pengangkutan peserta
yang
mengalami
kecelakaan
kerja/penyakit akibat kerja, ke rumah sakit dan/atau kerumahnya, termasuk Perhitungan biaya transportasi biaya pertolongan pertama pada untuk kasus kecelakaan kerja kecelakaan;. yang menggunakan lebih dari •
Angkutan
darat/sungai/danau
diganti maksimal Rp1.000.000,(satu juta rupiah). •
Angkutan laut diganti maksimal Rp1.500.000 (satu setengah juta rupiah).
•
Angkutan udara diganti maksimal
satu jenis transportasi berhak atas biaya maksimal dari masingmasing angkutan yang digunakan dan diganti sesuai bukti/kuitansi dengan
penjumlahan
maksimal
dari
batasan
semua
jenis
transportasi yang digunakan.
Rp2.500.000 (dua setengah juta rupiah). b) Sementara Tidak Mampu Bekerja Dibayarkan
kepada
pemberi
16
(STMB), dengan perincian penggantian, kerja (sebagai pengganti upah sebagai berikut:
yang diberikan kepada tenaga kerja)
•
6 (enam) bulan pertama diberikan sebesar 100% dari upah.
•
6
(enam)
bulan
ketiga
peserta
tidak
mampu bekerja sampai peserta dinyatakan sembuh atau cacat
6 (enam) bulan kedua diberikan sebesar 75% dari upah.
•
selama
sebagian anatomis atau cacat sebagian fungsi atau cacat total
dan
seterusnya diberikan sebesar 50% dari upah.
tetap
atau
berdasarkan
meninggal surat
dunia
keterangan
dokter yang merawat dan/atau dokter penasehat. •
Jenis
dan
persentase
besar kecacatan
dinyatakan oleh dokter yang merawat atau dokter c) Santunan Kecacatan •
penasehat yang ditunjuk oleh
Cacat Sebagian Anatomis sebesar
Ketenagakerjaan
= % sesuai tabel x 80 x upah
setelah
sebulan. •
Cacat Total Tetap = 70% x 80 x upah sebulan.
peserta
selesai
pengobatan.
berkurangnya fungsi x % sesuai •
RI,
menjalani perawatan dan
Cacat Sebagian Fungsi = %
tabel x 80 x upah sebulan.
Kementerian
•
Tabel kecacatan diatur dalam
Lampiran
III
Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Kecelakaan
Jaminan Kerja
Jaminan Kematian.
dan
17
d) Santunan kematian dan biaya pemakaman •
Santunan Kematian sebesar = 60 % x 80 x upah sebulan, sekurang kurangnya
sebesar
Jaminan
Kematian. •
Biaya Pemakaman Rp3.000.000,-.
•
Santunan berkala selama 24 bulan yang dapat dibayar sekaligus= 24 x Rp200.000,- = Rp4.800.000,-.
3.
Program Kembali Bekerja (Return to Work) berupa pendampingan kepada peserta yang mengalami kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang berpotensi mengalami kecacatan, mulai dari peserta masuk perawatan di rumah sakit sampai peserta tersebut dapat kembali bekerja.
4.
Kegiatan Promotif dan Preventif untuk mendukung terwujudnya keselamatan dan kesehatan
kerja
sehingga
dapat
menurunkan angka kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. 5.
Rehabilitasi berupa alat bantu (orthese) dan/atau alat ganti (prothese) bagi Peserta yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat Kecelakaan Kerja untuk
18
setiap kasus dengan patokan harga yang ditetapkan oleh Pusat Rehabilitasi Rumah Sakit Umum Pemerintah ditambah 40% (empat puluh persen) dari harga tersebut serta biaya rehabilitasi medik. 6.
Beasiswa pendidikan anak bagi setiap peserta
yang meninggal
mengalami
cacat
total
dunia atau tetap
akibat
kecelakaan kerja sebesar Rp12.000.000,(dua belas juta rupiah) untuk setiap peserta. 7.
Terdapat masa kadaluarsa klaim 2 tahun sejak
kecelakaan
terjadi
dan
tidak
dilaporkan oleh perusahaan. Sumber : www.bpjsketenagakerjaan.go.id Program ini dimaksudkan untuk menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilan yang diakibatkan oleh adanya risiko-risiko sosial seperti kematian atau cacat karena kecelakaan kerja baik fisik maupun mental. Oleh karena itu, menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian ditegaskan setiap Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjanya sebagai Peserta dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut PP ini, peserta program JKK dan JKM terdiri dari: a. Peserta penerima Upah yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara (meliputi: a. Pekerja pada perusahaan; b. Pekerja
19
pada orang perseorangan; dan c. Orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan); b. Peserta bukan penerima upah (meliputi: a. Pemberi Kerja; b. Pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri; dan c. Pekerja yang tidak termasuk huruf b yang bukan menerima upah). Program JKK untuk iuran dibayarkan oleh pemberi kerja yang dibayarkan (bagi peserta penerima upah), tergantung pada tingkat risiko lingkungan kerja, yang besarannya dievaluasi paling lama 2 (tahun) sekali, dan mengacu pada table sebagai berikut: Tabel 2.2 Jumlah Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) No.
Tingkat Risiko Lingkungan Kerja
Besaran Persentase
1.
tingkat risiko sangat rendah
0,24 % dari upah sebulan
2.
tingkat risiko rendah
0,54 % dari upah sebulan
3.
tingkat risiko sedang
0,89 % dari upah sebulan
4.
tingkat risiko tinggi
1,27 % dari upah sebulan
Sumber : www.bpjsketenagakerjaan.go.id 4. Prosedur Pengajuan Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Dari penjelasan teori yang diberikan diatas dapat disimpulkan bahwa Prosedur Pengajuan Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) merupakan serangkaian langkah – langkah yang menjadi sebuah tata cara dalam pengajuan ganti rugi atau suatu santunan kecelakaan kerja demi mendapatkan perlindungan atas risiko-risiko kecelakaan yang dialami oleh tenaga kerja tersebut. Proses pengajuan ini dilakukan oleh perusahaan mewakili tenaga kerja bersangkutan kepada pihak penjamin. Pihak penjamin yang dimaksud di sini yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Banyak manfaat yang bisa
20
diambil dari adanya prosedur dalam pengajuan klaim ini, diantaranya memberikan kemudahan kepada perusahaan dan tenaga kerja yang akan mengajukan klaim serta meminimalisir terjadinya sebuah kecurangan. Prosedur Pengajuan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) di BPJS Ketenagakerjaan dalam pelaksanaannya melalui beberapa proses dan tahapan. Proses dan tahapan dalam prosedur pengajuan klaim diantaranya sebagai berikut: a. Apabila terjadi suatu kecelakaan kerja pengusaha/perusahaan wajib mengisi formulir F3 (laporan kecelakaan tahap I) dan mengirimkan kepada BPJS Ketenagakerjaan dan kantor Disnakertrans dengan tempo waktu tidak lebih dari 2 x 24 Jam terhitung sejak terjadinya kecelakaan. b. Setelah tenaga kerja dinyatakan sembuh/meninggal dunia oleh dokter yang merawat, pengusaha wajib mengisi formulir F3a (laporan kecelakaan tahap II) dan dikirim kepada BPJS Ketenagakerjaan tidak lebih dari 2 x 24 jam sejak tenaga kerja dinyatakan sembuh/meninggal. Selanjutnya BPJS Ketenagakerjaan akan menghitung dan membayar santunan dan ganti rugi kecelakaan kerja yang menjadi hak tenaga kerja/ahli waris. Formulir 3a berfungsi sebagai pengajuan permintaan pembayaran jaminan disertai bukti-bukti: - Fotokopi kartu peserta (KPJ) - Surat keterangan dokter yang merawat - Kwitansi biaya pengobatan dan perawatan serta kwitansi pengangkutan c. Setelah semua berkas sudah terpenuhi, perlu dilakukanya verifikasi data. Dalam proses verifikasi ini, dari pihak BPJS Ketenagakerjaan melakukan pengecekan pada berkas – berkas yang telah diserahkan. Apabila berkas yang diberikan sudah sesuai ketentuan,
21
setelah itu melakukan penetapan jaminan kecelakaan kerja dan besarnya santunan yang diberikan sesuai dengan keadaan tenaga kerja setelah melakukan perawatan. d. Dari
hasil
penetapan
tersebut,
BPJS
Ketenagakerjaan
membayarkan jaminan kecelakaan kerja yang menjadi hak tenaga kerja yang bersangkutan. B. Metode Pengamatan 1. Lokasi Pengamatan Menurut H. B Sutopo, tempat atau lokasi yang berkaitan dengan sasaran atau permasalahan penelitian juga merupakan salah satu jenis sumber data yang bisa dimanfaatkan oleh peneliti. Dari pengamatan pada tempat dengan keragaman benda yang berada dilokasi, peneliti sering bisa memperoleh informasi yang berkaitan dengan perilaku atau peristiwa yang terjadi. Penelitian ini dilakukan di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Surakarta Jalan Bhayangkara No. 42 Surakarta. 2. Jenis Pengamatan Menurut Goetz & LeCompte, 1984 (dalam H. B Sutopo 2002 : 58 ) Adapun strategi pengumpulan data dalam penelitian kualitatif secara umum dapat dikelompokkan ke dalam dua cara, yaitu metode atau teknik pengumpulan data yang bersifat interaktif dan noninteraktif. Metode interaktif meliputi interview dan observasi berperan serta, sedangkan metode non iteraktif meliputi observasi tak berperan, teknik kuesioner, mencatat dokumen, dan partisipasi tak berperan. Dalam pengamatan ini penulis menggunakan jenis penelitian observasi berperan aktif.
3. Penentuan Sampel dan Sumber Data a. Penentuan sampel Dalam penentuan sampel, penulis menggunakan teknik purposive sampling. Sumber data digunakan di sini tidak sebagai yang mewakili
22
populasinya tetapi lebih cenderung mewakili informasinya. Karena pengambilan sampel didasarkan atas berbagai pertimbangan tertentu. Purposive sampling ini dilakukan dengan kecenderungan peneliti untuk memilih
informan
yang
dianggap
mengetahui
informasi
dan
masalahnya secara mendalam dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang mantap. b. Sumber Data 1) Informan Merupakan orang yang memberikan informasi yang biasa disebut sebagai narasumber. Dalam penelitian ini narasumber yang diwawancarai
penulis
merupakan
Kepala
dan
staff
Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, sehingga dapat dijadikan sumber data yang relevan. 2) Dokumen Merupakan sumber tertulis atau data-data yang relevan dan terpercaya. Dokumen yang berbentuk catatan rekaman yang lebih bersifat formal dan terencana dalam organisasi sering disebut dengan arsip. Dalam penelitian ini informan mengambil data dari dokumen yang berada di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Surakarta. 3) Peristiwa atau aktivitas Merupakan
kejadian-kejadian
yang
dialami
penulis
selama
melakukan observasi di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Surakarta. Data atau informasi dikumpulkan dari aktivitas, atau perilaku sebagai sumber data yang berkaitan dengan sasaran penelitiannya.
4. Teknik Pengumpulan Data a. Observasi Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung pada obyek yang diteliti. Teknik ini digunakan untuk
23
memperoleh gambaran nyata yang ada pada lokasi pengamatan. Teknik observasi digunakan untuk menggali data dari sumber data yang berupa peristiwa, tempat atau lokasi, dan benda serta rekaman gambar. b. Wawancara Teknik pengumpulan data melalui wawancara secara langsung dengan responden untuk memperoleh data penunjang yang relevan. Wawancara dilakukan dengan tidak menggunakan struktur yang ketat atau formal sehingga informasi yang diperoleh dirasa cukup mendalam (H.B Sutopo, 2002 : 58). Wawancara bersifat “open-ended”, dan mengarah pada kedalaman informasi, serta dilakukan dengan cara yang tidak secara formal terstruktur, guna menggali pandangan subjek yang diteliti tentang banyak hal yang sangat bermanfaat untuk menjadi dasar bagi penggalian informasinya secara lebih jauh dan mendalam. c. Mengkaji Dokumen dan Arsip (content analysis) Dokumen tertulis dan arsip merupakan sumber data yang memiliki posisi penting dalam penelitian kualitatif. Sumber data yang berupa arsip dan dokumen biasanya merupakan sumber data pokok untuk mendukung proses interpretasi dari setiap peristiwa yang diteliti. Pengkajian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang ada kaitannya dengan Prosedur Pengajuan Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Surakarta. 5. Teknik Analisis Data Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif terdapat dua model, yaitu model analisis jalinan dan model analisis interaktif. Dalam teknik analisis data ini penulis menggunakan model analisis Interaktif. Menurut H.B Sutopo, dalam analisis data dengan model interaktif, setelah data terkumpul kemudian dilakukan analisis 3 (tiga) komponen yaitu, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Ketiga komponen tersebut
24
saling berinteraksi sehingga terjadilah siklus. Bagian-bagian tersebut akan dijelaskan sebagai berikut: a. Pengumpulan Data Langkah pengumpulan data ini sesuai dengan metode pengumpulan data yang telah diuraikan sebelumnya, yang tediri dari observasi, wawancara, dan analisa dokumen.
b. Reduksi Data Merupakan
proses
seleksi,
pemfokusan,
penyerdehanaan
dan
pengabstrakan, data kasar yang muncul dari catatan kasar dan yang muncul dari catatan tertulis dilapangan. Proses ini dilakukan terus menerus oleh penulis dari awal sampai akhir akhirnya penulisan laporan Tugas Akhir ini. Reduksi data merupakan bagian dari proses analisis yang mempertegas, memperpendek, membuang fokus, membuang hal – hal yang tidak penting, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga simpulan penelitian dapat dilakukan.
c. Sajian Data Sajian data adalah suatu rakitan organisasi informasi, deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan simpulan peneliti dapat dilakukan. Sajian data ini merupakan rakitan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis sehingga apabila dibaca mudah dipahami. Dengan melihat suatu penyajian data, penulis akan mengerti apa yang akan terjadi dan memungkinkan untuk mengerjakan sesuatu pada analisa atau tindakan lain.
d. Penarikan Kesimpulan Setiap peneliti berusaha menemukan makna berdasarkan data yang telah digali dan dikumpulkan secara teliti, lengkap, dan mendalam. Dari awal pengumpulan data, peneliti harus sudah memahami apa arti dari berbagai hal yang ditemukan dengan
25
melakukan peraturan – peraturan, pola – pola, pertanyaan – pertanyaan, konfigurasi yang mungkin, arahan sebab akibat, dan berbagai proporsi. Setiap simpulan memerlukan verifikasi agar cukup mantab dan benar – benar bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu perlu dilakukan aktivitas pengulangan untuk tujuan pemantapan, penelusuran data kembali dengan cepat, mungkin sebagai akibat kedua yang timbul pada peneliti pada waktu menulis sajian data dengan melihat kembali sebentar pada catatan lapangan. Verifikasi juga dapat berupa kegiatan yang dilakukan dengan lebih mengembangkan apa yang disebut konsensus antar subjektif. Verifikasi bahkan juga dapat dilakukan dengan usaha yang lebih luas yaitu dengan melakukan replikasi dalam aturan data yang lain. Pada dasarnya makna data harus diuji validitasnya supaya simpulan penelitian menjadi lebih kokoh dan lebih bisa dipercaya. Untuk lebih jelas, proses analisa data dengan model interaktif dapat dilihat pada gambar siklus dibawah ini : Bagan 2.1 Model Analisis Interaktif
Dari gambar tersebut dijelaskan, model analisis interaktif aktivitasnya dapat dilakukan dengan cara interaksi, baik antar komponennya, maupun dengan proses pengumpulan data, dalam proses yang berbentuk siklus. Peneliti tetap
26
bergerak diantara tiga komponen (reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan) dengan proses pengumpulan data selama berlangsung. Sesudah pengumpulan data, peneliti bergerak diantara tiga komponen analisisnya dengan menggunakan waktu yang masih tesisa bagi penelitiannya. Dengam memperhatikan gambar tersebut, maka prosesnya dapat dilihat pada waktu pengumpulan data, peneliti membuat reduksi data dan sajian data. Data yang berupa catatan selama dilapangan yang terdiri dari deskripsi dan refleksinya. Peneliti menyusun rumusan pengertian secara singkat, berupa pokok – pokok penting dalam inti pemahaman peristiwa yang dikaji yang disebut reduksi data. Kemudian diikuti sajian data yang berupa cerita sistemais dan logis dengan suntingan penelitian supaya makna peristiwa menjadi jelas.
