BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN METODE PENGAMATAN I.
TINJAUAN PUSTAKA A. Prosedur 1. Pengertian Prosedur Kegiatan administrasi kantor harus mempunyai pola kerja yang baik yang menunjang tujuan organisasi, dengan didukung oleh pencatatan tertulis mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan dalam mencapai tujuan yang dibuat sebelumnya. (Ida Nuraida, 2014 :43) a) Menurut Ida Nuraida (2008:35) yaitu : “Prosedur adalah urutan langkah-langkah (atau pelaksanaanpelaksanaan pekerjaan), dimana pekerjaan tersebut dilakukan, berhubungan dengan apa yang dilakukan, bagaimana melakukannya, bilamana melakukannya, di mana melakukannya, dan siapa yang melakukannya”. (Ida Nuraida 2008:35) b) Menurut Moekijat dalam Ida Nuraida (2008:35) yaitu : “Prosedur atau sistem perkantoran adalah urutan langkah-langkah pekerjaan)
(atau
dimana
pelaksanaan-pelaksanaan
pekerjaan
tersebut
dikalukan,
berhubungan dengan apa yang dilakukan, bagaimana melakukannya, di mana yang melakukannya, dan siapa yang melakukannya.”
6
c) Menurut MC Maryati (2008:43) prosedur dapat di definisikan sebagai berikut : “Prosedur adalah serangkaian dari tahapantahapan atau urutan-urutan dari langkah-langkah yang saling terkait dalam menyelesaikan suatu pekerjaan.” d) Menurut Carl Heyel, (2015:49) suatu prosedur adalah serangkaian langkah-langkah logis dimana semua tindakan bisnis berulang dimulai, dilakukan, dikontrol dan diselesaikan. Dari beberapa pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa prosedur adalah serangkaian tahapan-tahapan dari sutu metode yang saling terkait dan membentuk pola yang tetap dalam rangka melakukan suatu pekerjaan, sehingga tujuan yang diinginkan dapat tercapai. 2. Manfaat Prosedur Prosedur merupakan serangkaian tahapan-tahapan atau urutan-urutan dari langkah-langkah yang saling berkaitan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Prosedur penting karena suatu prosedur dapat menjadi suatu alat pengendali pelaksanaan kerja agar pekerjaan yang dilakukan dapat mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Menurut MC. Maryati (2008:43) terdapat manfaat serta prinsip-prinsip dari prosedur perkantoran. Manfaat serta prinsip-prinsip itu antara lain: 1. Manfaat Prosedur Perkantoran a. Prosedur membuat pekerjaan kantor dilaksanakan lebih lancar. b. Waktu penyelesaian lebih cepat. c. Memberikan pengawasan yang lebih baik tentang apa dan bagaimana suatu pekerjaan dilakukan. 7
d. Prosedur kerja menjadikan setiap bagian berkoordinasi dengan bagian yang lain. 2. Prinsip-prinsip Prosedur Perkantoran a. Prosedur tersebut tidak terlalu rumit dan berbelit-belit. Prosedur kerja yang baik akan mengurangi beban pengawasan,
karena
penyelesaian
pekerjaan
telah
mengikuti langkah-langkah yang telah ditetapkan. b. Prosedur tersebut dapat menghemat gerakan atau tenaga. Pembuatan prosedur kerja harus memperhatikan pada arus pekerjaan. Prosedur kerja dibuat fleksibel, artinya bisa dilakukan perubahan jika terjadi hal-hal yang sifatnya mendesak. 3. Manfaat Prosedur Tertulis Prosedur tertulis sangat bermanfaat bagi tingkat manajerial maupun non manajerial
dalam
melaksanakan
fungsi
manajemen
pada
setiap
bagian/divisi. Manfaat prosedur tertulis dalam Ida Nuraida (2008:36) adalah: 1) Planning-controling a. Mempermudah dalam penjapaian tujuan. b. Merencanakan secara seksama mengenai besarnya beban kerja yang optimal bagi masing-masing pegawai. c. Menghindari memborosan atau memudahkan penghematan biaya. d. Mempermudah pengawasan yang berkaitan dengan hal-hal yang seharusnya dilakukan dan yang sudah dilakukan,
8
menilai apakah pelaksanaan pekerjaan sudah sesuai dengan prosedur atau tidak. Apabila pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan prosedur maka perlu diketahui penyebabnya. Hal ini dilakukan sebagai bahan masukan dalam tindakan koreksi terhadap pelaksanaan atau revisi terhadap prosedur. Dengan adanya prosedur yang telah dilakukan maka dapat disampaikan proses umpan balik yang konstruktif. 2) Organizing a. Mendapatkan instruksi kerja yang dapat dimengerti oleh bawahan mengenai : Bagaimana tanggung jawab setiap prosedur pada masing-masing
bagian/divisi,
terutama
pada
saat
pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan baiganbagian lain. Misalnya, bagian/divisi yang terlibat dalam inventarisasi barang-barang kantor suatu perusahaan adalah bagian sarana dan prasarana serta bagian keuangan. Bagaimana proses penyelesaian suatu pekerjaan. b. Dihubungkan dengan alat-alat yang mendukung pekerjaan kantor serta dokumen kantor yang diperlukan. c. Mengakibatkan arus pekerjaan kantor menjadi lebih baik dan lebih lancar serta menciptakan konsistensi kerja. 3) Staffing-leading a. Membantu atasan dalam memberikan training atau dasardasar instuksi kerja bagi pegawai baru dan pegawai lama. Prosedur mempermudah orientadi bagi pegawai baru. Sedangkan bagi pegawai lama, training juga diperlukan apabila pegawai lama harus menyesuaikan diri dengan metode dan teknologi yang baru, atau dengan prosedur9
prosedur yang baku dalam suatu pekerjaan rutin dikantor yang berisi tentang cara kerja dan kaitannya denga tugas lian. b. Atasan perlu mengadakan conselling bagi bawahan yang bekerja tidak sesuai prosedur. Penyebab ketidaksesuaian harus diketahui dan atasan dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi kantor. c. Mempermudah pemberian penilaian terhadap bawahan. 4) Coordination a. Menciptakan koordinasi yang harmonis bagi tiap departemen dan antar departemen. b. Menetapkan dan membedakan antara prosedur-prosedur rutin dan prosedur-prosedur independen. 4. Metode Penulisan Prosedur Penulisan prosedur perlu diketahui untuk mencari cara yang paling efektif dan efisien bagi setiap kantor dalam membuat pedoman kerja. Banyak cara atau metode yang dapat dipilih untuk menulis prosedur (Ida Nuraida, 2014:47), diantaranya adalah sebagai berikut: a. Deskriptif Ini adalah cara yang paling sederhana sehingga prosedur yang dituliskan juga merupakan prosedur yang sederhana yang tidak memerlukan simbol-simbol khusus. Kontrak kerja sama dengan supplier biasa menggunakan prosedur deskriptif. b. Chart Jika perusahaan semakin berkembang maka struktur organisasi perusahaan dan prosedur kerja pun semakin rumit dan kompleks. Oleh karena itu, jika semua prosedur dibuat dalam bentuk tertulis, akan sulit dimengerti oleh para pelaksana.
10
Prosedur kerja yang dibuat dalam bentuk gambar atau simbol bertujuan agar terlihat lebih sederhana bagi pelaksana sehingga lebih mudah dipahami dan diterapkan dalam pekerjaan seharihari. Untuk lebih mudah analisis terhadap prosedur atau metode kerja serta mempermudah komunikasi, sebaiknya informasi disajikan secara visual. Untuk keperluan tersebut disusun berbagai simbol (kode) bagi setiap kegiatan yang penting. Simbol dapat berupa gambar-gambar visual yang melukiskan instruksi-instruksi, macam kegiatan, perpindahan satu kegiatan ke kegiatan lain, dan sebagainya sehingga tampak jelas kaitan atau ketergantungan antara satu kegiatan dan kegiatan yang lain. 5. Karakteristik Prosedur Prosedur yang dirancang harus memiliki karakteristik (Rasto, 2015 : 53) adalah sebagai berikut : a. Efisien Prosedur dikatakan efisien jika mencapai hasil yang diinginkan dengan menggunakan waktu, upaya, dan peralatan yang minimum. b. Efektif Prosedur dikatakan efektif jika dapat mencapai tujuan pekerjaan yang telah ditetapkan. c. Sederhana Prosedur harus sederhana sehingga mudah dipahami dan diikuti. d. Konsisten Prosedur harus memiliki hasil yang konsisten untuk setiap waktu. Jika tidak, kehandalan prosedur dipertanyakan. Prosedur yang konsisten memiliki jumlah kesalahan yang minimum.
11
e. Fleksibel Peosedur harus didefinisikan dengan baik dan terstruktur. Prosedur seharusnya tidak begitu kaku sehingga tidak menerima ide-ide inovatif. Peosedur harus cukup fleksibel dengan perubahan organisasi. f. Diterima Prosedur harus dapat diterima oleh para pengguna. Oleh karena itu, prosedur harus dirancang dengan memperhatikan unsur sumber daya manusia. Prosedur yang baik akan mengurangi beban pengawasan karena penyelesaian pekerjaan telah mengikuti langkah-langkah yang ditetapkan. Prosesur yang ditetapkan haruslah prosedur yang menghemat gerakan atau tenaga kerja. Prosedur yang disusun hendaknya degunakan sebagai tolak ukur dalam mmelaksanakan suatu pekerjaan. Pembuatan prosedur harus memperhatikan pada arus pekerjaan dan dibuat fleksibel, artinya dapat dilakukan perubahan jika terjadi hal-hal yang sifatnya mendesak. Didalam menjalankan prosedur itu sendiri terdapat beberapa faktor pendukung yaitu adanya sarana dan prasarana. Penggunaan sarana prasarana dalam suatu prosedur kerja tetap diperhitungkan, karena dengan adanya sarana dan prasarana yang tersedia maka akan dicapai efisiensi kerja. B. PEGAWAI NEGERI SIPIL 1) Pengertian Pegawai Sipil Pegawai Negeri menurut Undang Undang Pokok Kepegawaian No 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan UU No. 8 Tahun 1974 (H. Nainggolan, 1984) yaitu : “Pegawai Negeri adalah unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat yang dengan kesetiaan dan ketaatan kepada pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah, menyelenggarakan tugas pemerintah dan pembangunan”. 12
2) Jenis Pegawai Pasal 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian yang menjelaskan pegawai negeri terdiri dari : 1. Pegawai Negeri Sipil 2. Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Pegawai Negeri Sipil menurut pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 8 tahun 1974 terdiri dari : 1.
Pegawai Negeri Sipil Pusat Menurut penjelasan dari Undang-Undang No. 8 tahun 1974 (TLN No. 3041) yang dimaksud Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah a) Pegawai Negeri Sipil Pusat yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Bekerja pada Departemen, Lembaga
Pemerintah
Kesekretariatan
Non
Lembaga
Departemen,
Tertinggi/Tinggi
Negara, Instansi Vertikal di Daerah-daerah dan Kepaniteraan Pengadilan. b) Pegawai Negeri Sipil Pusat yang bekerja pada Perusahaan Jawatan. c) Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan atau dipekerjakan pada Daerah Otonom. d) Pegawai Negeri Sipil Pusat yang berdasarkan sesuatu
peraturan
perundang-undangan
diperbantukan atau dipekerjakan pada badan lain, seperti Perusahaan Umum, Yayasan dan lain-lain.
13
e) Pegawai
Negeri
Sipil
Pusat
yang
menyelenggarakan tugas Negara lainnya, seperti Hakim pada Pengadilan Negri dan Pengadilan Tinggi dan lain-lain. 2. Pegawai Negeri Sipil Daerah Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Otonom. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tettentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, berdasarkan ketentuanketentuan dalam Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (Undang-Undang No.5 tahun 1974, LN tahun 1974 No. 38). 3. Pegawai Negeri Sipil lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah Mengenai Pegawai Negeri Sipil ini hingga sekarang belum terdapat suatu penjelasan tentang siapa misalnya yang dimaksud termasuk didalamnya. Dan sampai sekarang pula tidak ada Peraturan Pemerintah mengenai hal ini sehingga untuk sementara belum dapat dikatakan apa-apa mengenai Pegawai Negeri Sipil ini. Pegawai seperti ini masih terdapat pada instansi-instansi Pemerintahmeskipun tidak dalam jumlah yang berarti, dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 8 tahun 1974. 3) Kewajiban dan Hak Pegawai Negeri Sipil 1. Kewajiban Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagai berikut : a) Menurut Pasal 4 dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, setiap Pegawai Negeri wajib setia dan taat
14
sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Pemerintah. b) Menurut Pasal 5 dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, setiap Pegawai Negeri Wajib mentaati segala peraturan
perundang-unndangan
melaksanakan
tugas
kedinasan
yang
berlaku
dan
yang
dipercayakan
kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab. c) Menurut Pasal 6 dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, setiap Pegawai Negeri wajib menyimpan rahasia jabatan. 2. Disamping
kewajiban-kewajiban,
ditentukan
juga
hak-hak
Pegawai Negeri yaitu: a) Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, setiap Pegawai Negeri berhak memperoleh gaji yang layak sesuai dengan pekerjaan dan tanggung jawabnya. b) Menurut Pasal 8 Undang-Undang Tahun 1974, setiap Pegawai Negeri berhak atas cuti. Cuti Pegawai Negri terdiri dari cuti tahunan, cuti sakit, cuti karena alasan penting, cuti besar, cuti bersalin, dan cuti diluar tangguang Negara. c) Menurut Pasal 9 Undang-Undang No.8 tahun 1974, setiap Pegawai Negeri yang ditimpa oleh suatu kecelakaan dalam dan karena menjalankan tugas dan kewajibannya, berhak memeperoleh perawatan. Apabila
seorang
Pegawai
Negeri
mengalami
kecelakaan dalam dan karena menjalankan tugas dan kewajibannya, maka ia berhak memeperoleh perawatan dan segala biaya perawatan itu ditangghung oleh negara. Setiap Pegawai Negeri yang menderita cacat jasmani atau rohani dalam dan karena menjalankan tugas dan
15
kewajibannya yang mengakibatkan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan tunjangan.
Setiap
apapun, berhak memperoleh Pegawai
Negeri
yang
tewas,
keluarganya berhak memperoleh uang duka. Yang dimaksud dengan tewas ia lah : a.
Meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya.
b.
Meninggal dunia dalam keadaan lain yang berhubungan dinasnya, sehingga kematian itu disamakan dengan meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya.
c.
Meninggal dunia yang langsung diakibatkan oleh luka atau cacat jasmani atau cacat rohani yang dapat
dan
karena
menjalnkan
tugas
dan
kewajibannya. d.
Meninggal dunia kerena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu.
d) Menurut Pasal 10 Undang-Undang No.8 Tahun 1974, setiap Pegawai Negeri yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, berhak atas pensiun. Pensiun adalah jaminan hari tua dan sebagai balas jasa terhadap Pegawai Negeri yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada negara C. PROGAM PENSIUN 1. Pengertian Progam Pensiun Program Pensiun adalah sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintahan. (www.taspen.com)
16
2. Peserta Peserta Program Pensiun yaitu Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pusat/Daerah. 3. Kewajiban Peserta 1. Setiap peserta wajib membayar iuran/premi sebesar 4,75% dari penghasilannya perbulan (gaji pokok + tunjangan istri + tunjangan anak) 2. Menyampaikan perubahan data diri dan keluarga (alamat, no. telepon, Surat Keterangan Sekolah Anak, perubahan status tunjangan). 3. Menyampaikan Surat Pengesahan Tanda Bukti Diri (SPTB) pada setiap tahun ganjil. 4. Hak-Hak Peserta 1. Hak memperoleh informasi, menyampaikan kritik dan saran. 2. Hak memperoleh manfaat a) Manfaat pensiun, apabila peserta berhenti mencapai usia pensiun. b) Uang Duka Wafat, apabila penerima pensiun meninggal dunia, (ahli waris yang mene-rima). c) Pensiun Terusan, apabila pene-rima pensiun meninggal dunia (diberikan kepada istri/suami) D. UANG DUKA WAFAT 1. Pengertian Uang Duka Wafat Uang Duka Wafat (UDW) adalah jaminan sosial dari pemerintah untuk keluarga atau ahli waris peserta pensiun atau peserta taspen 17
yang meninggal dunia sebesar tiga kali gaji penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun pada bulan terakhir sebelum wafat tanpa potongan (berdasarkan PP Nomor 4 tahun 1982). Selain uang duka wafat sebagai mana tersebut diatas diberikan pula asuransi kematian (Askem) yang besarnya ditetapkan dalam surat keputusan Direksi PT TASPEN (Persero) Nomor SK 44/DIR/2004. Pegawai Negeri Sipil yang wafat (meninggal dunia) artinya bahwa pegawai negeri sipil tersebut meninggal dunia bukan karena kecelakaan atau sakit karena dinas, maka kepada istri atau suami pegawai negeri sipil yang wafat diberikan uang duka wafat sebesar 3 (tiga) kali penghasilan sebulan dengan ketentuan serendah-rendahnya Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah). Drs. Soenardi Dwidjosoesastro (1987 : 18) 2. Jenis-Jenis Uang Duka Wafat a) Uang Duka Wafat dengan Hak Pensiun Terusan Uang duka wafat dengan hak pensiun terusan adalah seorang yang ditinggalkan baik suami/istri maka otomatis mendapatkan hak pensiun terusan selama 4 (empat) bulan berturut-turut dan pada bulan ke 5 (lima) baru mendapatkan pensiun janda/duda setelah pemohon mengajukan pensiun janda/duda. Begitu juga dengan anak yang ditinggalkan oleh pensiunan meninggal, dimana pensiunan meninggal tidak meninggalkan istri/suami melainkan meningglkan anak kandung. Ketika pensiunan meninggal dunia hanya meninggalkan anak, maka anak yang berhak mendapatkan uang duka wafat tersebut berusia maksimal 25 tahun dan masih sekolah
18
b) Uang Duka Wafat Punah Uang duka wafat yang diberikan kepada ahli waris ketika pensiunan meninggal dunia dan tidak meninggalkan isteri/suami dan jika meninggalkan anak, anak tersebut telah berusia lebih dari 25 tahun. Uang duka wafat punah dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu: a. Uang duka wafat punah untuk anak kandung yang usianya sudah melebihi 25 tahun berhak mendapatkan uang duka wafat + gaji pensiunan yang telah meninggal belum sempat diambil b. Uang duka wafat punah untuk bukan anak kandung hak yang didapatkan hanya uang duka wafat oleh pihak PT. TASPEN (Persero) Cabang Surakarta.
3. Persyaratan Pengajuan Hak Uang Duka Wafat (Dibuat Rangkap Dua) apabila : 1.
Penerima Pensiun/Tunjangan Sendiri meninggal dunia.
2.
Mengisi formulir Surat Permohonan Pembayaran (SPP) Klaim;
3.
Foto copy Kartu Identitas Pensiun (KARIP);
4.
Foto copy Surat Kematian yang dilegalisir Lurah/Kepala Desa;
5.
Foto copy Surat Nikah yang dilegalisir Lurah/ Kepala KUA;
6.
Foto copy identitas diri (KTP/ SIM/Paspor) pemohon yang masih berlaku;
19
7.
Pas foto ukuran 3 x 4, sebanyak 1 (satu) lembar;
8.
Foto copy Bintang Jasa ( Bila ada, khusus bagi penerima pensiun TNI/POLRI). Catatan : UDW dibayar sebesar 3X penghasilan tanpa potongan, khusus penerima Tunjangann Veteran ditetapkan sebesar Rp. 300.000,-
4. Rumus Perhitungan Uang Duka Wafat 3xPenghasilan (Pensiun Pokok + Tunjangan Istri +Tunjangan Anak +Tunjangan Beras)
Sumber : Brosur Pensiun Bahagia Bersama PT. TASPEN (Persero)
II. METODE PENGAMATAN A. Jenis Pengamatan Pengamatan ini menggunakan jenis atau metode deskriptif kualitatif yang dapat memberikan gambaran atau memaparkan suatu peristiwa. Penulis melakukan observasi berperan aktif yaitu merupakan cara khusus dan penulis tidak bersikap pasif sebagai pengamat tetapi memainkan peran yang dimungkinkan dalam suatu situasi yang berkaitan dengan pengamatannya, dengan mempertimbangkan akses yang diperolehnya yang bisa dimanfaatkan bagi pengumpulan data. (H. B. Sutopo, 2002:67). Jenis pengamatan dengan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan mengumpulkan informasi yang menghasilkan data. Data tersebut
20
terdapat dalam bentuk kata-kata dan gambar, kata-kata disusun menjadi kalimat. Misalnya, wawancara antara pengamat dengan informan mengenai pengamatan yang dilakukan yang dapat berupa kalimat-kalimat. Kalimat tersebut dipaparkan dan dianalisa menjadi sebuah data. Data yang diperoleh tersebut dipaparkan dan dianalisa sesuai obyek penelitian dengan fakta-fakta yang terdapat di tempat penelitian. B. Lokasi Pengamatan Untuk melaksanakan pengamatan diperlukan lokasi yang berfungsi sebagai objek untuk memperoleh dan mengumpulkan data sehubungan dengan masalah yang dijadikan pengamatan (Sutopo, 2002 : 52). Hal ini dilakukan untuk memperoleh informasi didalam usaha untuk menyatakan suatu kebenaran data. Adapun lokasi yang dipilih sebagai tempat pengamatan adalah PT. TASPEN (Persero) Cabang Surakarta jalan Veteran No. 305 Surakarta, dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut : a. Di lokasi pengamatan terdapat masalah yang ingin dikaji dalam pengamatan ini. b. Di lokasi pengamatan, penulis mendapatkan izin untuk melakukann pengamatan dan memperoleh data pendukung untuk pengamatan. c. Di lokasi pengamatan, penulis dapat melaksanakan magang.
C. Sumber Data Sumber data yang diperlukan untuk digali dan dikaji berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Pemahaman peta sumber data dalam pengamatan sangat penting untuk menghasilkan data yang lengkap, benar dan akurat sehingga pengamatan akan menghasilkan pemahaman dengan simpulan yang tepat.
21
1. Narasumber Narasumber
merupakan
informasi
yang
penting
guna
mempermudah penulis dalam membuat tugas akhir ini dan juga merupakan sumber informasi yang dapat dimanfaatkan pendapatnya. Dalam pengamatan posisi sumber data manusia (narasumber) sangat penting perannya sebagai individu yang memiliki informasi. Dalam hal ini penulis mendapatkan informasi dari kepala bagian Manfaat dan Pelayanan, staf, dan peserta PT. TASPEN (Persero) Cabang Surakarta. H.B. Sutopo (2002:50) 2. Dokumen dan Arsip Dokumen dan arsip merupakan bahan tertulis yang berkaitan dengan suatun peristiwa atau aktifitas tertentu yaitu merupakan rekaman tertulis dengan membaca, mempelajari buku-buku, peraturan-peraturan, arsip-arsip dan dokumen yang ada di PT. TASPEN (Persero) Cabang Surakarta yang berhubungan dengan masalah yang diamati. H.B Sutopo (2002:54) D. Teknik Pengumpulan Data Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan selama melakukan pengamatan adalah sebagai berikut : 1. Wawancara Menurut H.B Sutopo (2006:68) pengumpulan data melalui wawancara yang digunakan penulis guna mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui komunikasi langsung atau tanya jawab dengan sumber informan yang dapat memberikan keterangan yang menunjang. Dalam pengamatan ini penulis secara langsung mewawancarai staff, dan peserta PT. TASPEN
22
(Persero) Cabang Surakarta sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti guna memperoleh hasil data dan informasi yang lengkap. 2. Observasi Menurut H.B. Sutopo (2002:64) teknik observasi digunakan untuk menggali data dari sumber data dari sumber data yang berupa peristiwa, tempat atau lokasi dan benda dengan melakukan
pengamatan
secara
langsung.
Pengamatan
dilakukan pada waktu pelaksanaan kuliah kerja magang di PT. TASPEN (Persero) Cabang Surakarta guna memperoleh gambaran nyata tentang kondisi yang ada pada kondisi pengamatan. 3. Mengkaji Dokumen dan Arsip Menurut H.B. Sutopo (2002:54) pengumpulan data yang digunakan dengan mengambil referensi dokumen, catatan, dan arsip yang digunakan dan kemudian memilih dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diamati oleh penulis. Mengfambil data dari dokumen dan arsip tentang pengadaan bahan baku yang terdapat pada PT. TASPEN (Persero) Cabang Surakarta, penulis akan lebih mudah dalam melakukan proses pengamatan. E. Analisis Data Teknik analisis data yang dipakai dalam pengamatan ini adalah analisa data kualitatif, dimana analisis data merupakan pengelolaan data
berupa
pengumpulan
data.
Penguraiannya
kemudian
membandingkan dengan teori yang berhubungan dengan masalahnya
23
dan akhirnya menarik kesimpulan. Analisis data kualitatif menurut H.B Sutopo (2002 :91-93) terdiri dari tiga komponen utama yaitu : 1. Reduksi Data Reduksi data merupakan komponen pertama dalam analisis yang merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi data dan catatan data yang diperoleh dilapangan sehingga kesimpulan penelitian ini dapat disimpulkan. Dari keseluruhan aktifitas di PT. TASPEN (Persero) Cabang Surakarta penulis mengambil reduksi data mengenai prosedur pembayaran uang duka wafat yang ada di kantor tersebut. . (H.B Sutopo, 2002:91). 2. Sajian Data Sajian data merupakan suatu rakitan organisasi informasi, deskriptif dalam bentuk narasi yang memungkinkan simpulan pengamatan dapat dilakukan. Sajian data
ini disesuaikan
secara logis dan sistematis sehingga mudah dibaca dan dipahami. Sajian data ini mengacu pada rumusan masalah yang telah dirumuskan sebagai pernyataan pengamatan. Dengan melihat penyajian data, penulis akan mengerti apa yang terjadi dan memungkinkan untuk mengerjakan sesuatu pada analisa data. Sajian data disajikan dalam bentuk gambar/bagan dan bentuk narasi kalimat mengenai prosedur pembayaran uang duka wafat yang didapatkan di PT. TASPEN (Persero) Cabang Surakarta. (H.B Sutopo, 2002:92) 3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Penarikan
Kesimpulan
dan
Verifikasi
yaitu
kegiatan
merumuskan kesimpulan dengan mengorganisasikan data-data
24
yang terkumpul yang dapat diverifikasikan selama penelitian berlangsung,
sehingga
data
diuji
validitasnya
dan
kesimpulanyang diambil kokoh. Kegiatan ini merupakan akhir dari pengumpulan data. Simpulan perlu diverifikasi agar dapat dipercaya serta dipertanggungjawabkan. Verifikasi dapat berupa kegiatan yang dilakukan dengan lebih mengembangkan penelitian atau dapat dilakukan dengan usaha yang lebih luas yaitu dengan melakukan replikasi dalam satuan data yang lain mengenai prosedur pembayaran uang duka wafat di PT. TASPEN (Persero) Cabang Surakarta supaya simpulan penelitian menjadi lebih kuat dan dapat dipercaya. Simpulan dapat dilakukan dengan berdiskusi, penelusuran data kembali dengan cepat dan replikasi dalam satuan data yang lain.
25
