BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN METODE PENGAMATAN A. TINJAUAN PUSTAKA 1. Pengertian Sistem Informasi Sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat hubungannya satu dengan yang lain, yang berfungsi bersama- sama untuk mencapai tujuan tertentu (Tata Sutabri, 2012:6). Pendekatan sistem yang menekankan pada komponen akan lebih mudah digunakan untuk mempelajari sistem dengan tujuan analisis dan perancangan. Suatu sistem memiliki maksud tertentu, ada yang menyebutkan maksud dari suatu sistem adalah untuk mencapai sebuah tujuan dan ada yang menyebutkan untuk mencapai suatu sasaran. Tujuan biasanya dihubungkan dengan ruang lingkup yang lebih luas sementara sasaran memiliki ruang lingkup yang lebih sempit. Setiap sistem terdiri dari berbagai unsur yang tak terpisahkan dari suatu sistem yang merupakan bagian dari sistem lain yang lebih besar. Model umum sebuah sistem terdiri dari input, proses, serta output. Hal ini merupakan konsep sebuah sistem yang sangat sederhana mengingat sebuah sistem dapat mempunyai beberapa masukan dan keluaran sekaligus. Selain itu sebuah sistem juga memiliki karakteristik atau sifat- sifat tertentu, yang mencirikan bahwa hal tersebut bisa dikatakan sebagai suatu sistem. Adapun karakteristik sistem adalah sebagai berikut : a. Komponen Sistem (Components) Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, yang bekerja sama membentuk satu kesatuan. Komponen- komponen sistem tersebut dapat berupa suatu bentuk subsistem. Setiap subsistem memiliki sifat- sifat sistem yang menjalankan suatu fungsi tertentu dan mempengaruhi proses sistem secara keseluruhan. Suatu sistem dapat mempunyai sistem yang lebih besar yang disebut dengan Supra sistem.
5
6
b. Batasan Sistem (Boundary) Ruang lingkup sistem merupakan daerah yang membatasi antara sistem dengan sistem lainnya atau sistem dengan lingkungan luarnya. Batasan sistem ini memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah- pisahkan. c. Lingkungan Luar Sistem (Environment) Bentuk apapun yang ada di luar ruang lingkup atau batasan sistem yang mempengaruhi operasi sistem tersebut disebut dengan lingkungan luar sistem. Lingkungan luar sistem ini dapat menguntungkan dan dapat juga merugikan sistem tersebut. Lingkungan luar yang menguntukan merupakan energi bagi sistem tersebut, yang dengan demikian lingkungan luar tersebut harus selalu dijaga dan dipelihara. Sedangkan lingkungan luar yang merugikan
harus
dikendalikan.
Kalau
tidak
maka
akan
mengganggu kelangsungan hidup sistem tersebut. d. Penghubung Sistem (Interface) Media yang menghubungkan sistem dengan subsistem yang lain
disebut
dengan
penghubung sistem.
Penghubung ini
memungkinkan sumber- sumber daya mengalir dari satu subsistem ke subsistem yang lain dengan melewati penghubung. Dengan demikian terjadi suatu integrasi sistem yang membentuk satu kesatuan. e. Masukan Sistem (Input) Energi yang dimasukkan ke dalam sistem disebut dengan masukan sistem, yang dapat berupa pemeliharaan dan sinyal. f. Keluaran Sistem (Output) Hasil dari energi yang diolah serta diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna. Keluaran ini merupakan masukan bagi subsistem yang lain. g. Pengolah Sistem (Procces) Suatu sistem dapat memiliki proses yang akan mengubah masukan menjadi keluaran.
7
h. Sasaran Sistem (Objective) Sistem memiliki tujuan dan sasaran yang pasti dan bersifat deterministik. Jika suatu sistem tidak memiliki sasaran, maka operasi sistem tidak ada gunanya. Suatu sistem dikatakan berhasil apabila mengenai sasaran atau tujuan yang telah direncanakan.
Sistem memiliki siklus hidup sistem (system life cycle) yang pengertiannya adalah proses evolusioner yang diikuti dalam penerapan sistem atau subsistem informasi berbasis komputer (Tata Sutabri, 14:2005). Siklus hidup sistem terdiri dari serangkaian tugas yang mengikuti langkah- langkah pendekatan sistem, karena tugas- tugas tersebut mengikuti pola yang teratur. Berikut ini adalah tahapan daur hidup sistem : a. Mengenali adanya kebutuhan Sebelum segala sesuatu terjadi, terlebih dahulu timbul suatu kebutuhan ataupun masalah yang harus dapat dikenali. Volume kebutuhan dapat meningkat melebihi kapasitas dari sistem yang telah ada. Segala kebutuhan tersebut harus dapat didefinisikan dengan jelas, tanpa adanya kejelasan mengenai kebutuhan maka pembangunan
sistem
akan
kehilangan
arah
serta
keefektivitasannya. b. Pembangunan Sistem Suatu proses yang harus diikuti untuk dapat menganalisis kebutuhan yang muncul serta membangun suatu sistem untuk memenuhi kebutuhan tersebut. c. Pemasangan Sistem Setelah tahap pembangunan sistem selesai, kemudian sistem akan dioperasikan. Pemasangan sistem merupakan tahap yang penting
dalam
daur
hidup
sistem,
peralihan
dari
tahap
pembangunan menuju tahap operasional adalah langkah akhir dari pemasangan dari suatu pembangunan sistem.
8
d. Pengoperasian Sistem Program- program komputer serta prosedur- prosedur pengoperasian yang membentuk suatu sistem informasi bersifat statis, sedangkan untuk mengatasinya sistem harus dilakukan perbaikan atau diperbaharui. e. Sistem menjadi usang Terkadang tiba wakunya secara ekonomis dan teknis, sistem yang ada sudah tidak layak lagi untuk dioperasikan dan sistem yang baru perlu untuk menggantikannya.
Sistem informasi kemudian akan melanjutkan daur hidupnya. Sistem dibangun untuk memenuhi kebutuhan yang muncul. Sistem beradaptasi terhadap perubahan- perubahan lingkungannya yang dinamis. Sampailah pada kondisi saat sistem tersebut tidak dapat lagi beradaptasi dengan perubahan- perubahan yang ada ataupun secara ekonomis tidak layak lagi untuk dioperasikan. Sistem yang baru kemudian dibangun untuk menggantikannya. Untuk dapat menggambarkan daur hidup sistem, di bawah ini terdapat gambar daur hidup sistem sebagai berikut : Gambar 2.1 Daur Hidup Sistem
Sumber : Sistem Informasi Manajemen (Tata Sutabri, 15:2005)
9
Informasi adalah data yang telah diklasifikasikan atau diolah atau diinterpretasikan untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan (Tata Sutabri, 23:2005). Sistem pengolahan informasi akan mengolah data menjadi informasi atau mengolah data dari bentuk tak berguna menjadi berguna bagi yang menerimanya. Nilai informasi berhubungan dengan keputusan. Bila tidak ada pilihan atau keputusan maka informasi tidak diperlukan. Keputusan dapat berkisar dari keputusan berulang sederhana sampai keputusan stategis jangka panjang. Fungsi utama dari informasi untuk menambah pengetahuan atau mengurangi ketidakpastian pemakai informasi. Informasi yang disampaikan kepada pemakai mungkin merupakan hasil dari data yang dimasukkan ke dalam pengolahan. Keuntungan
dari
sebagian
besar
nilai
informasi
biasanya
dihubungkan dengan analisis cost effectiveness atau cost benefit. Nilai informasi ini didasarkan atas 10 (sepuluh) sifat, yaitu sebagai berikut : a. Mudah diperoleh Sifat ini menunjukkan kemudahan dan kecepatan untuk memperoleh informasi. Kecepatannya dapat diukur, misalnya 1 menit versus 24 jam. Akan tetapi berapa nilai bagi pemakai informasi sulit untuk mengukurnnya. b. Luas dan lengkap Sifat ini menunjukkan kelengkapan isi informasi. Hal ini tidak hanya mengenai volumenya, akan tetapi juga mengenai keluaran informasinya. Sifat ini sangat kabur karena itu sulit untuk mengukurnya. c. Ketelitian Sifat ini berhubungan dengan tingkat kebebasan dari kesalahan keluaran informasi. Pada permintaan data yang besar biasanya terdapat dua jenis kesalahan, yakni kesalahan pencatatan dan kesalahan perhitungan. d. Kecocokan Sifat ini menunjukkan seberapa baik keluaran infromasi dalam hubungannya dengan permintaan para pemakai. Isi
10
informasi harus ada hubungannya dengan masalah yang sedang dihadapi, sedangkan semua keluaran yang lainnya tidak berguna. Sifat ini sulit untuk diukur. e. Ketepatan waktu Sifat ini berhubungan dengan waktu yang dilalui, yang lebih pendek dari siklus untuk mendapatkan informasi. Masukan, pengolahan, dan pelaporan keluaran kepada para pemakai, biasanya tepat waktu. Dalam beberapa hal, ketepatan waktu dapat diukur. f. Kejelasan Sifat ini menunjukkan tingkat kejelasan informasi. Informasi hendaknya terbebas dari istilah yang tidak jelas. g. Keluwesan Sifat ini berhubungan dengan informasi dapat digunakan untuk membuat lebih dari satu keputusan atau tidak dan dapat digunakan untuk lebih dari seorang pengambil keputusan atau tidak. Sifat ini sulit diukur, akan tetapi dalam beberapa hal dapat diukur dengan suatu nilai tertentu. h. Dapat dibuktikan Sifat ini menunjukkan sejauh mana informasi tersebut dapat diuji oleh beberapa pemakai hingga sampai didapatkan kesimpulan yang sama. i. Tidak ada prasangka Sifat ini berhubungan dengan ada tidaknya keinginan untuk mengubah informasi tersebut guna mendapatkan kesimpulan yang telah diarahkan sebelumnya. j. Dapat diukur Sifat ini menunjukkan hakikat informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi formal.
Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung
11
fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan laporan- laporan yang diperlukan oleh pihak luar tertentu. (Tata Sutabri, 38:2012) Sistem informasi terdiri dari komponen- komponen yang disebut dengan istilah blok bangunan (building block), yang terdiri dari blok masukan, blok model, blok keluaran, blok teknologi, blok basis data, dan blok kendali. Sebagai suatu sistem, semua blok saling berinteraksi membentuk satu kesatuan untuk mencapai sasaran. Penjelasan setiap blok adalah sebagai berikut : a. Blok masukan (input block) Input mewakili data yang masuk ke dalam sistem informasi, yang dimaksud dengan input termasuk metode dan media untuk menangkap data yang akan dimasukkan, dapat berupa dokumen- dokumen dasar. b. Blok model (model block) Blok ini terdiri dari kombinasi prosedur, logika, dan model matematik yang akan memanipulasi data input dan data yang tersimpan di basis data dengan cara tertentu untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. c. Blok keluaran (output block) Produk dari sistem informasi adalah keluaran yang merupakan informasi yang berkualitas dan dokumentasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen serta semua pemakai sistem. d. Blok teknologi (technology block) Teknologi merupakan tool box dalam sistem informasi. Teknologi digunakan untuk menerima input, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan mengirimkan keluaran serta membantu pengendalian sistem secara keseluruhan. Teknologi terdiri dari 3 (tiga) bagian utama, yaitu teknisi (brainware), perangkat lunak (software), dan perangkat keras (hardware).
12
e. Blok basis data (database block) Basis data merupakan kumpulan data yang saling berkaitan dan berhubungan, tersimpan di perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk memanipulasinya. Data perlu disimpan dalam basis data juga perlu diorganisasikan agar informasi yang dihasilkan berkualitas. Organisasi basis data yang
baik
juga
berguna
untuk
efisiensi
kapasitas
penyimpanannya. Basis data diakses dengan menggunakan perangkat lunak paket yang disebut dengan DBMS (data base management system). f. Blok kendali (control block) Banyak hal dapat merusak sistem informasi, seperti bencana alam, api, temperatur, air, debu, kecurangankecurangan, kegagalan pada sistem itu sendiri, ketidakefisienan, sabotase dan lain sebagainya. Beberapa pengendalian perlu dirancang dan diterapkan untuk meyakinkan bahwa halhal yang dapat merusak sistem dicegah dan apabila terlanjur terjadi maka kesalahan- kesalahan dapat dengan cepat diatasi.
Sistem informasi merupakan penerapan sistem di dalam organisasi untuk mendukung informasi yang dibutuhkan oleh semua tingkat manajemen atau suatu sistem dalam organisasi yang mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan laporan- laporan yang diperlukan oleh pihak luar tertentu. Perencanaan sistem informasi menjelaskan cara menerapkan pengetahuan tentang sistem informasi ke dalam organisasi agar dapat terus maju dan berkembang sesuai dengan teknologi dan teori organisasi modern. Sistem informasi dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan organisasi. Tujuan dari sistem yang efektif dan efesien untuk mendapatkan keunggulan dalam kompetisi.
13
2. Definisi Pemberkasan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berkas adalah kumpulan (gabungan) benda seperti bendel (surat-surat) diikat menjadi satu. Pemberkasan adalah proses, cara, perbuatan memberkas. Dalam hal melakukan pemberkasan tidak lepas dari berkas yang akan diproses. Berkas di klasifikasikan berdasarkan isinya, sebagai berikut : a. Berkas induk (master file) Merupakan jenis berkas yang paling penting, terdiri dari field yang isinya relatif tetap. Ada dua jenis berkas induk : 1.
Berkas induk penunjuk (reference master file) Berisi record yang tak berubah atau jarang berubah.
2.
Berkas induk dinamik (dynamic master file) Berisi record yang terus menerus berubah dalam kurun waktu tertentu (berubah secara berkala), atau berdasarkan suatu peristiwa transaksi.
b. Berkas transaksi (transaction file) Berisi record yang akan memperbaharui record yang ada pada berkas induk. c. Berkas laporan (report file) Berkas yang berisi record yang disusun sedemikian rupa, sehingga memudahkan pemakai mendapatkan informasi dari berkas tersebut. Berkas ini dapat dicetak ke kertas atau cukup ditampilkan di layar. d. Berkas kerja (work file) Berkas ini berisi record yang diperlukan sementara. Dari berkas ini dapat dibuat sebuah program dan dipakai oleh program lain sebagai input, biasanya berkas ini dibuat pada waktu proses sortir.
14
e. Berkas program (program file) Berisi perintah- perintah untuk memproses data. Perintah dapat ditulis dalam bahasa tingkat tinggi, bahasa rakitan atau bahasa mesin. f. Berkas tampung (dump file) Berkas ini dipakai untuk tujuan pengamanan, mencatat tentang kegiatan peng-update-an, sekumpulan transkasi yang telah
diproses
atau
sebuah
program
yang
mengalami
kekeliruan. g. Berkas pustaka (library file) Berkas ini dipakai untuk penyimpanan program aplikasi, atau program utilitas atau program lainnya. h. Berkas sejarah (history file) Berkas ini merupakan tempat akumulasi dari hasil pemrosesan berkas induk dan berkas transaksi. Berkas ini berisikan data yang selalu bertambah, sehingga berkas ini terus berkembang seiring dengan kegiatan yang terjadi.
3. Pengertian Data Pengertian Data menurut Drs. John J. Longkutoy yang dikutip oleh Tata Sutabri dalam bukunya Sistem Informasi Manajemen sebagai berikut: “Istilah data adalah suatu istilah majemuk yang berarti fakta atau bagian dari fakta yang mengandung arti yang dihubungkan dengan kenyataan, simbol- simbol, gambar- gambar, angka- angka, huruf- huruf, atau simbol- simbol yang menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi dan lain- lain. Jelasnya data itu dapat berupa apasaja dan dapat ditemui di mana saja. Kemudian kegunaan data adalah sebagai bahan dasar yang objektif (relatif) di dalam proses penyusunan kebijaksanaan dan keputusan oleh pimpinan organisasi. (Tata Sutabri, 2005) Data memiliki berbagai ketentuan untuk memenuhi syarat sebagai data yang bernilai. Terdapat 3 (tiga) ketentuan yang harus dipenuhi mulai dari penyimpanan data, penanganan data dan penggunaan data. Penjelasannya adalah sebagai berikut :
15
a. Penyimpanan data (data storage) Penyimpanan data meliputi pekerjaan pengumpulan (filing),
pencarian
(searching),
dan
pemeliharaan
(maintenance). Data disimpan dalam suatu tempat yang lazim dinamakan file. File ini dapat berbentuk map, ordner, disket, tape, hard disk, dan lain sebagainya. Sebelum disimpan, suatu data diberi kode menurut jenis kepentingannya. Pengaturan dilakukan sedemikian rupa sehingga mudah mencarinya. Pengkodean memegang peranan penting. Kode yang salah akan mengakibatkan data yang masuk ke dalam file juga salah, yang selanjutnya akan mengakibatkan kesulitan dalam mencari data tersebut apabila diperlukan. Jadi, file diartikan sebagai suatu susunan data yang terbentuk dari sejumlah catatan yang berhubungan satu sama lain mengenai suatu bidang dalam suatu unit usaha. Sistem yang umum dalam penyimpanan data ialah berdasarkan lembaga, perorangan, produksi, atau lain- lainnya, tergantung dari sifat organisasi yang bersangkutan. Untuk memperoleh kemudahan dalam pencarian data di dalam file, maka file dibagi menjjadi 2 (dua) jenis, yaitu: 1. File Induk (master file) File induk ini berisi data- data permanen yang biasanya hanya dibentuk satu kali saja dan kemudian digunakan untuk pengolahan data selanjutnya 2. File Transaksi (detail file) File transaksi ini berisi data- data temporer untuk suatu periode atau untuk suatu bidang kegiatan atau suatu periode yang dihubungkan dengan suatu bidang kegiatan. Pemeliharaan file juga meliputi peremajaan data, yaitu kegiatan menambah catatan baru pada suatu data, mengadakan perbaikan, dan lain sebagainya.
16
b. Penanganan data (data handling) Penanganan data meliputi berbagai kegiatan, seperti pemeriksaan, perbandingan, pemilihan, peringkasan, dan penggunaan. Pemeriksaan data mencakup pengecekan data yang muncul pada berbagai daftar yang berkaitan atau yang datang dari berbagai sumber, untuk mengetahui perbedaan atau ketidaksesuaian. Pemeriksaan ini dilakukan dengan kegiatan pemeliharaan
file.
Pemilihan
dalam
rangka
kegiatan
penanganan data mencakup pengaturan ke dalam suatu urutan yang teratur. c. Penggunaaan data (data manipulation) Merupakan kegiatan untuk menghasilkan informasi. Kegiatan ini meliputi kompilasi tabel- tabel, statistik, ramalan mengenai
perkembangan,
dan
lain
sebagainya.
Tujuan
manipulasi ini adalah menyajikan informasi yang memadai mengenai apa yang terjadi pada waktu yang lampau. Jadi, hasil pengolahan data itu merupakan data untuk disimpan bagi penggunaan di waktu yang akan datang, yakni informasi yang akan disampaikan kepada yang memerlukan atau mengambil keputusan mengenai suatu hal. Gambar 2.2 Pemrosesan Data
Sumber : Sistem Informasi Manajemen (Tata Sutabri, 16:2005)
17
4. Pengertian Pajak Pajak mempunyai kontribusi cukup tinggi dalam penerimaan negara nonmigas. Pada beberapa tahun terakhir, penerimaan dari sektor fiskal mencapai lebih dari 70% dari total penerimaan dalam APBN. Berbagai kebijakan dalam bentuk ekstensifikasi dan intensifikasi telah dibuat oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor fiskal. Kebijakan tersebut berdampak pada masyarakat, dunia usaha dan pihak- pihak lain sebagai pembayar/ pemotong/ pemungut pajak. Self assessment system yang mengharuskan Wajib Pajak untuk secara proaktif menghitung, menyetor,dan melaporkan pajak sendiri, menuntut pihakpihak tersebut mampu memahami dan menerapkan setiap peraturan perpajakan. Menurut Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang- undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.” (Safri Nurmantu:2005) Peraturan
perundang-
undangan
perpajakan
tentang
Pajak
Penghasilan yang berlaku sejak 1 Januari 1984 adalah Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983. Sebelum tahun 1983, pengenaan pajak yang berhubungan dengan penghasilan diistilahkan dengan nama : Pajak Perseroan (Ors. PPs 1925), Pajak Kekayaan (Stb. 1932), Pajak Pendapatan (Ord. PPd 1944), Pajak Penjualan (UU No.19 Drt. Th. 1951). Pokok- pokok perubahan dari Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan menjadi Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2000 adalah sebagai berikut : a. Dalam rangka meningkatkan keadilan pengenaan pajak maka dilakukan perluasan subjek dan Objek Pajak dalam hal- hal tertentu dan pembatasan pengecualian atau pembebasan pajak dalam hal lainnya b. Dalam rangka meningkatkan daya saing dengan negara- negara lain, mengedepankan prinsip keadilan dan netralitas dalam
18
penetapan tarif, dan memberikan dorongan bagi berkembangnya usaha- usaha kecil, struktur tarif yang berlaku juga perlu diubah dan disederhanakan yang meliputi penurunan tarif secara bertahap, terencana, pembedaan tarif, serta penyederhanaan lapisan yang dimaksudkan untuk memberikan beban pajak yang lebih proporsional bagi tiap- tiap golongan Wajib Pajak tersebut Menurut fungsinya pajak dibagi menjadi 2 (dua) yaitu sebagai berikut : a. Fungsi Budgetair (sumber keuangan negara) Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan
negara,
pemerintah
berupaya
memasukkan
uang
sebanyak- banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain lain. b. Fungsi Regularend (Pengatur) Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan- tujuan tertentu di luar bidang keuangan.
Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan. (Safri Nurmantu, 2005)
19
Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap (Safri Nurmantu, 2005). Dalam rangka untuk lebih memberikan keadilan di bidang perpajakan yaitu antara keseimbangan hak negara dan hak warga Negara pembayar pajak, maka Undang-Undang Perpajakan yaitu Undang- Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengakomodir mengenai hak dan kewajiban Wajib Pajak. Berikut ini merupakan beberapa kewajiban sebagai Wajib Pajak : a. Kewajiban Mendaftarkan Diri Sesuai dengan sistem self assessment maka Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke KPP atau KP2KP yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan Wajib Pajak untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). ; Disamping melalui KPP atau KP2KP, pendaftaran NPWP juga dapat dilakukan melalui e-register, yaitu suatu cara pendaftaran NPWP melalui media elektronik on-line (internet). Bagi UMKM baik perseorangan maupun badan (PT, CV, BUMD, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik) yang memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak, wajib mendaftarkan sendiri ke KPP atau K2KP untuk memperoleh NPWP. UMKM milik perseorangan yang wajib memiliki NPWP adalah yang telah memenuhi persyarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektifnya adalah orang pribadi, sedangkan syarat objektifnya adalah memiliki penghasilan yang akan dikenakan pajak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
20
b. Kewajiban
Pembayaran,
Pemotongan/
Pemungutan,
dan
Pelaporan Pajak Wajib Pajak UMKM (orang pribadi atau badan) dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya harus sesuai dengan sistem self assessment, yaitu wajib melakukan sendiri penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak terutang. c. Kewajiban dalam Hal Diperiksa Untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak. Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap Wajib Pajak yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa adalah : 1. Memenuhi
panggilan
untuk
datang
menghadiri
Pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan khususnya untuk jenis Pemeriksaan Kantor; 2. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak. Khusus untuk Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak wajib memberikan kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelolah secara elektronik; 3. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan lainnya guna kelancaran pemeriksaan; 4. Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
21
5. Meminjamkan kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh
Akuntan
Publik
khususnya
untuk
jenis
Pemeriksaan Kantor; 6. Memberikan keterangan lain baik lisan maupun tulisan yang diperlukan. d. Kewajiban Memberi Data Setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur pada Pasal 35A UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan
Umum
dan
Tata
Cara
Perpajakan
Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU Nomor 16 Tahun 2009. Dalam rangka pengawasan kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan sebagai konsekuensi penerapan sistem self assessment, data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan yang bersumber dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain sangat diperlukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Data dan informasi dimaksud adalah data dan informasi orang pribadi atau badan yang dapat menggambarkan kegiatan atau usaha, peredaran usaha, penghasilan dan/atau kekayaan yang bersangkutan, termasuk informasi mengenai nasabah debitur, data transaksi keuangan dan lalu lintas devisa, kartu kredit, serta laporan keuangan dan/atau laporan kegiatan usaha yang disampaikan kepada instansi lain di luar Direktorat Jenderal Pajak. Setiap orang yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan dipidana dengan pidana kurungan paling lama
1
(satu)
tahun
atau
denda
paling
banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sedangkan untuk setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan tidak
22
terpenuhinya kewajiban pejabat dan pihak lain (kewajiban memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) bulan atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
Tidak hanya kewajiban saja yang dipenuhi oleh Wajib Pajak, namun juga memiliki hak bagi Wajib Pajak yaitu sebagai berikut : a. Hak Atas Kelebihan Pembayaran Pajak Dalam hal pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih kecil dari jumlah kredit pajak, atau dengan kata lain pembayaran pajak yang dibayar atau dipotong atau dipungut lebih besar dari yang seharusnya terutang, maka Wajib Pajak mempunyai hak untuk mendapatkan kembali kelebihan tersebut. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat diberikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap. Untuk Wajib Pajak masuk kriteria Wajib Pajak Patuh, pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat dilakukan paling lambat 3 bulan untuk PPh dan 1 bulan untuk PPN sejak permohonan diterima. Perlu diketahui pengembalian ini dilakukan tanpa pemeriksaan. Wajib Pajak dapat melakukan permohonan
pengembalian
kelebihan
pembayaran
pajak
melalui dua cara : 1. Melalui Surat Pemberitahuan (SPT), 2. Dengan mengirimkan surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala KPP. Apabila mengembalikan
Direktorat
Jenderal
Pajak
terlambat
kelebihan
pembayaran
yang
semestinya
dilakukan, maka Wajib Pajak berhak menerima bunga 2% per bulan maksimum 24 bulan
23
b. Hak dalam Hal Wajib Pajak Dilakukan Pemeriksaan Pemeriksaan Kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang menjadi 6 (enam) bulan yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor sampai
dengan
tanggal
Laporan
Hasil
Pemeriksaan.
Pemeriksaan Lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 8 (delapan) bulan yang dihitung sejak tanggal Surat perintah Pemeriksaan sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan. c. Hak untuk Mengajukan Keberatan, Banding, dan Peninjauan Kembali Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, maka akan diterbitkan suatu surat ketetapan pajak, yang dapat mengakibatkan pajak terutang menjadi kurang bayar, lebih bayar, atau nihil. Jika Wajib Pajak tidak sependapat maka dapat mengajukan keberatan atas surat ketetapan tersebut. Selanjutnya apabila belum puas dengan keputusan keberatan tersebut maka Wajib Pajak dapat mengajukan banding. Langkah terakhir yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak dalam sengketa pajak adalah peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Penetapan pajak dapat dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak. Jenis-jenis ketetapan yag dikeluarkan adalah : Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN). Disamping itu dapat diterbitkan pula Surat Tagihan Pajak (STP) dalam hal dikenakannya sanksi administrasi dapat berupa denda, bungan, dan kenaikan.
24
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya (Safri Nurmantu, 2005). Oleh karena itu, kepada setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu Nomor Pokok Wajib Pajak. Selain itu, Nomor Pokok Wajib Pajak juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan, Wajib Pajak diwajibkan mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimilikinya. Terhadap Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan. Nomor Pokok Wajib Pajak terdiri atas 15 digit, 9 digit pertama merupakan kode Wajib Pajak dan digit berikutnya merupakan kode administrasi. Fungsi NPWP adalah : a. Sebagai sarana dalam administrasi perpajakan; b. Sebagai identitas Wajib Pajak; c. Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasirasi perpajakan; d. Menjadi persyaratan dalam pelayanan umum, misalnya passpor, kredit bank dan lelang.
Dengan memiliki NPWP, Wajib Pajak memperoleh beberapa manfaat langsung lainnya, seperti : memenuhi salah satu persyaratan ketika melakukan pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan salah satu syarat pembuatan Rekening Koran di bank-bank, dan memenuhi persyaratan untuk bisa mengikuti tender-tender yang dilakukan oleh Pemerintah.
25
B. METODE PENGAMATAN 1. Lokasi Pengamatan Lokasi pengamatan dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo di Jalan Jaksa Agung R Suprapto no 07 Sukoharjo. Lokasi ini menjadi tempat pelaksanaan Kuliah Kerja Magang yang dilakukan oleh penulis. Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo memungkinkan tersedianya data yang dibutuhkan serta penulis mendapatkan ijin untuk melaksanakan pengamatan. 2. Jenis Pengamatan Bentuk pengamatan yang dilakukan adalah pengamatan deskriptif kualitatif. Pengamatan ini menggunakan metode deskriptif dengan data yang dikumpulkan terutama berupa kata- kata, kalimat atau gambar yang memiliki arti lebih daripada sekedar angka atau frekuensi. Peneliti menekankan catatan yang menggambarkan situasi sebenarnya guna mendukung penyajian data serta keterangan yang dibutuhkan. Menurut H.B Sutopo (2002:111), penelitian deskriptif kualitatif studi kasusnya mengarah pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya di lapangan studinya. 3. Penentuan Sample dan Sumber Data a. Teknik Penentuan Sample Teknik penentuan sample yang digunakan dalam laporan tugas akhir ini adalah Purposive Sampling, dengan kecenderungan peneliti untuk memilih informan yang dianggap mengetahui imformasi dan masalah secara mendalam serta dapat dipercaya untuk menjadi sumber data (dalam H.B Sutopo, 2002:56). Penulis memilih informan yang dapat dipercaya serta tahu untuk menjadi sumber data serta mengetahui masalah secara mendalam untuk dilakukan dalam pengamatan. Dalam pengamatan ini, informan yang dipilih dapat menunjuk informan lain yang lebih memahami sehingga informan dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan penulis dalam pengamatan serta untuk memperoleh data. Informan
26
yang dipilih yaitu Kepala Seksi Pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo. b. Sumber Data Menurut H.B Sutopo (2002:49) mengemukakan bahwa pemahaman mengenai berbagai macam sumber data merupakan bagian yang sangat penting bagi peneliti karena ketepatan memilih dan menentukan ketepatan dan kekayaan data atau informasi yang diperoleh. Data tidak akan bisa diperoleh tanpa adanya sumber data. Betapapun menariknya suatu permasalahan atau topik penelitian, bila sumber datanya tidak tersedia, maka ia tidak akan punya arti karena tidak akan bisa diteliti dan dipahami. Dari jenis data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dengan baik selanjutnya peneliti berpikir mengenai peta sumber data, serta menentukan sumber yang paling diperlukan dan tepat untuk dimanfaatkan bagi penelitiannya. Beragam sumber data bisa dikelompokkan jenis dan posisinya, mulai dari yang paling nyata sampai dengan yang paling samarsamar, dan mulai dari yang paling terlibat sampai dengan yang bersifat sekunder. Oleh karena itu dalam memilih sumber data peneliti harus benar- benar berpikir mengenai kemungkinan kelengkapan informasi
yang akan dikumpulkan dan juga
validitasnya. Karena kedekatan posisi pada suatu sasaran studi dan juga perspektif tafsir individual maka data yang diperoleh dari beragam jenis sumber data tersebut validitasnya juga bisa sangat beragam. Adapun jenis sumber data secara menyeluruh dapat dikelompokkan sebagai berikut : a. Narasumber (informan) Dalam penelitian kualitatif posisi sumber data manusia (narasumber) sangat penting perannya sebagai individu yang memiliki informasinya. Peneliti dan narasumber memiliki posisi yang sama, dan narasumber bukan sekedar memberikan tanggapan pada yang diminta peneliti, tetapi bisa lebih
27
memilih arah serta selera dalam menyajikan informasi yang dimiliki. Karena posisi ini, sumber data yang berupa manusia di dalam penelitian kualitatif lebih tepat disebut sebagai informan daripada sebagai responden. b. Dokumen dan Arsip Dokumen dan arsip merupakan bahan tertulis yang berhubungan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu. Dokumen dan arsip merupakan rekaman tertulis, apabila merupakan catatan rekaman yang lebih bersifat formal dan terencana dalam organisasi cenderung disebut arsip. Namun keduanya dapat dinyatakan sebagai rekaman atau sesuatu yang berkaitan dengan peristiwa tertentu dan dapat secara baik dimanfaatkan sebagai sumber data dalam penelitian. 4. Teknik Pengumpulan Data Dalam penulisan laporan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut : a. Wawancara Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara secara langsung untuk memperoleh data penunjang yang sesuai. Wawancara dilakukan secara terstruktur memberikan pertanyaan langsung secara lisan
kepada Kepala Seksi Pelayanan serta
wawancara tak terstruktur dengan menyerahkan pertanyaan kepada Pelaksana pada Seksi Pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo. b. Observasi Dalam pengamatan penyusunan laporan, penulis melakukan observasi berperan aktif di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo tidak hanya sebagai pengamat tetapi penulis memainkan berbagai peran yang dimungkinkan dalam suatu situasi yang berkaitan dengan pengamatan. Penulis melakukan interaksi dengan beragam sumber data atau informan, serta pekerjaan menginput
28
data menggunakan aplikasi pemberkasan yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo. c. Mengkaji Dokumen dan Arsip Dokumen serta arsip memiliki posisi yang penting dalam pengamatan, dokumen dan arsip yang digunakan adalah : 1. Gambar struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo. 2. Dokumen dan arsip yang terkait dengan gambaran umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo. 3. Dokumen mengenai data wajib pajak dalam melakukan input ke dalam aplikasi pemberkasan. 4. Gambar wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo. 5. Dokumen panduan manual arsip Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo. d. Perekaman Perekaman ini merupakan teknik untuk mendukung penulis dalam melakukan pengumpulan data sebagai penguat catatan dalam melakukan wawancara dengan informan. Agar dalam pelaksanaan wawancara, informan tidak terganggu dengan kegiatan menulis yang penulis lakukan, sehingga data yang pokok yang ditulis dapat didukung dengan perekaman pada saat dilakukan wawancara. 5. Teknik Analisis Data Analisis data dalam suatu pengamatan yaitu dengan memecahkan atau menguraikan permasalahan yang menjadi pembahasan berdasar pada perolehan data yang kemudian diolah pokok permasalahan kemudian diajukan terhadap pembahasan/ penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, pada dasarnya kegiatan yang dilakukan bersamaan dengan proses pelaksanaan pengumpulan data. Analisis dalam penelitian kualitatif yang dilakukan penulis terdiri dari 3 (tiga) komponen, proses tersebut saling menjalin dan dilakukan secara
29
terus menerus dalam proses pelaksanaan pengumpulan data. Ketiga komponen tersebut menurut H.B Sutopo (2002) penjelasannya sebagai berikut : a. Reduksi Data Merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi data dari fieldnote. Proses ini berlangsung terus sepanjang pelaksanaan penelitian. Bahkan prosesnya diawali sebelum pelaksanaan pengumpulan data, artinya reduksi data sudah berlangsung sejak peneliti mengambil keputusan tentang kerangka kerja konseptual, melakukan pemilihan masalah, menyusun pertanyaan
penelitian,
dan
juga
waktu
menentukan
cara
pengumpulan data yang akan digunakan. Maka bisa dinyatakan bahwa reduksi data adalah bagian dari proses analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal- hal yang tidak penting, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga simpulan penelitian dapat dilakukan. b. Sajian Data Sajian Data merupakan suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan simpulan penelitian dapat dilakukan. Sajian ini merupakan rakitan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis, sehingga bila dibaca, akan bisa mudah dipahami berbagai hal yang terjadi dan memungkinkan penliti untuk berbuat sesuatu
pada
analisis
ataupun
tindakan
lain
berdasarkan
pemahamannya tersebut. Sajian data ini merupakan komponen analisis kedua yang penting, serta kedalaman dan kemantapan dalam hasil analisis sangat ditentukan oleh sajian datanya. c. Penarikan Simpulan dan Verifikasi Dari awal pengumpulan data, peneliti harus memahami arti berbagai hal yang ditemui dengan melakukan pencatatan peraturanperaturan, pola- pola, penyataan- pernyataan, konfigurasi yang mungkin, arahan sebab- akibat, dan berbagai proporsi. Simpulan yang perlu diverifikasi, dilakukan gerak pengulangan, penelusuran
30
data kembali dengan cepat, sebagai akibat pikiran kedua yang timbul melintas pada peneliti pada waktu menulis dengan melihat kembali pada catatan hasil penelitian. Verifikasi juga dapat berupa kegiatan yang dilakukan dengan lebih teliti. Misalnya dengan berdiskusi
atau
saling
memeriksa
antar
teman
untuk
mengembangkan yang disebut dengan konsensus antar subjektif. Verifikasi bahkan juga dapat dilakukan dengan usaha yang lebih luas yaitu dengan melakukan replikasi dalam satuan data yang lain. Pada dasarnya makna data harus dapat diuji validitasnya supaya kesimpulan penelitian menjadi lebih kokoh. Proses analisa interaksi dimulai pada waktu
pengumpulan
data penelitian. Penelitian selalu memuat reduksi data serta sajian data. Setelah data terkumpul tahap selanjutnya adalah peneliti mulai untuk melakukan usaha penarikan kesimpulan berdasarkan apa yang terdapat dalam reduksi data dan sajian data. Apabila data yang terdapat dalam reduki dan sajian data kurang lengkap, maka kembalikan ke tahap pengumpulan data, jadi antara tahapan yang satu dengan membuat suatu siklus.
