BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN METODE PENGAMATAN
A. Tinjauan Pustaka 1. Prosedur a.
Pengertian Prosedur Prosedur dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002) adalah tahap-tahap untuk menyelesaikan suatu aktifitas. Menurut Mulyadi (2001:5) mengatakan bahwa “Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang”. Dalam A.S. Moenir (1983:110) terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya yaitu menurut Louis A. Allen mengatakan bahwa “Suatu prosedur ialah suatu metode yang dinormalisasikan untuk melakukan pekerjaan yang telah diperinci”. Sedangkan menurut Harold Koonts dan Cyril O’Donnel menyatakan “Prosedur adalah rencana yang menuju pada metoda penyelesaian kegiatan yang akan datang”. Prosedur
menurut
MC
Maryati
(2008:43)
adalah
“Serangkaian dari tahapan-tahapan atau urutan-urutan dari langkahlangkah yang saling terkait dalam menyelesaikan suatu pekerjaan”. Untuk mengendalikan pelaksanaan kerja agar efisiensi perusahaan tercapai dengan baik dibutuhkan sebuah petunjuk tentang prosedur kerja. Menurut MC Maryati (2008:44) ada tiga bagan dalam prosedur, yaitu: 1) Bagan aliran kerja atau bagan proses yang menunjukan secara rinci langkah-langkah dalam suatu proses pekerjaan.
5
6
2) Bagan gerak atau bagan layout kerja yang menggambarkan gerakan pekerjaan dalam suatu ruangan. 3) Bagan arus yang menggambarkan aliran atau arus kegiatan dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan. Dari beberapa pengertian diatas, prosedur merupakan urutan perbuatan atau langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tahap tertentu dalam usaha mencapai tujuan. Maka dari itu uruturutan tersebut harus dibuat sedemikian rupa sehingga tidak meninggalkan faktor efisiensi dan efektivitas Jadi dapat disimpulkan sehubungan dengan pengamatan ini bahwa prosedur adalah suatu tata urutan atau tahapan-tahapan yang telah menjadi pola tetap dalam melakukan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan tertentu.
b. Jenis-Jenis Prosedur A.S. Moenir (1982:116-119) mengemukakan jenis-jenis prosedur sebagai berikut : 1) Prosedur Umum Prosedur umum yaitu prosedur-prosedur yang menyangkut bidang pekerjaan yang bersifat umum (general) dan berlaku secara nasional yang menjadi tanggung jawab menejer atas, yaitu: a) Bidang keuangan:
prosedur
permintaan,
uang,
prosedur
pembayaran melalui beban tetap dan UUDP (APBN) prosedur transfer
uang,
prosedur
penggunaan
devisa,
prosedur
pembayaran luar negeri dan lain-lain; b) Bidang kepegawaian: baik Pegawai Negeri Sipil maupun Pegawai Negeri Angkatan Bersenjata; c) Bidang pengadaan barang pemerintah, pemborongan pekerjaan, pembelian barang (proyek atau rutin) melalui penawaran (tender);
7
d) Bidang pemeliharaan kesehatan Pegawai Negeri dan Anggota Angkatan Bersenjata; e) Bidang Export dan Import barang-barang berbagai Golongan; dan f) Bidang ke-imigrasian. Prosedur umum
ini
kadang-kadang demikian luas
berlakunya sehingga melampaui batas-batas nasional, misalnya prosedur penerbangan melalui wilayah udara suatu negara.
2) Prosedur khusus atau lokal Prosedur khusus atau lokal yaitu prosedur yang dibuat dan hanya berlaku secara lokal artinya untuk lingkungan tertentu, yang menjadi tanggung jawab menejer di tempat itu (atas, menengah atau bawah, tergantung luas lingkup prosedur itu). Sebagai contoh prosedur lokal atau khusus yaitu: a) Prosedur
pengadaan
(pembelian)
barang
inventaris
di
barang
inventaris
di
Departemen “Pertambangan”. b) Prosedur
pengadaan
(pembelian)
Departemen “keuangan”.
Dari teori jenis-jenis prosedur di atas, prosedur pembuatan Faktur Pajak dan Pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan
Nilai
pada
PT.
Nasmoco
Bengawan
Motor
menggunakan prosedur umum, karena prosedur yang dijalankan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku secara nasional yang mengatur kegiatan tersebut.
c.
Manfaat Prosedur Prosedur kerja membuat pekerjaan kantor dapat dilaksanakan lebih lancar sehingga waktu penyelesaian lebih cepat. Prosedur kerja
8
juga memberikan pengawasan lebih baik tentang apa dan bagaimana suatu pekerjaan telah dilakukan. Prosedur kerja menjadikan setiap bagian berkoordinasi dengan bagian yang lain. Dengan adanya prosedur kerja maka pekerjaan dapat dikendalikan dengan baik, dan tentu saja hal tersebut akan membuat penghematan yang besar bagi perusahaan (MC Maryati 2008:43). Sedangkan menurut Ida Nuraida (2008:36-37) manfaat prosedur adalah : 1) Planning-controlling a) Mempermudah dalam pencapaian tujuan. b) Merencanakan secara seksama mengenai besarnya beban kerja yang optimal bagi masing-masing pegawai. c) Menghindari pemborosan atau memudahkan penghematan biaya. d) Mempermudah pengawasan yang berkaitan dengan hal-hal yang seharusnya dilakukan dan yang sudah dilakukan, menilai apakah pelaksanaan pekerjaan sudah sesuai dengan prosedur atau tidak. 2) Organizing a) Mendapatkan instruksi kerja yang dapat dimengerti oleh bawahan. b) Dihubungkan dengan alat-alat yang mendukung pekerjaan kantor serta dokumen kantor yang diperlukan. c) Mengakibatkan arus pekerjaan kantor menjadi lebih lancar dan lebih baik serta menciptakan konsistensi kerja. 3) Staffing-leading a) Membantu atasan dalam memberikan pelatihan atau dasar instruksi kerja bagi pegawai baru dan pegawai lama. b) Atasan perlu mengadakan penyuluhan bagi bawahan yang bekerja tidak sesuai dengan prosedur. c) Mempermudah pemberian penilaian terhadap bawahan.
9
4) Coordination a) Menciptakan koordinasi yang harmonis bagi tiap departemen dan antar departemen. b) Menetapkan dan membedakan prosedur-prosedur yang rutin dan prosedur yang independen. d. Prinsip-Prinsip Prosedur Menurut MC. Maryati (2008:44) prinsip-prinsip prosedur perkantoran yang baik adalah sebagai berikut: 1)
Prosedur yang sederhana, tidak terlalu rumit dan berbelitbelit;
2) Mengurangi beban pengawasan karena penyelesaikan pekerjaan telah mengikuti langkah-langkah yang ditetapkan; 3) Prosedur kerja yang ditetapkan haruslah prosedur yang telah teruji bahwa prosedur tersebut mencegah penulisan, gerakan, dan usaha yang tidak perlu. Artinya prosedur tersebut menghemat gerakan atau tenaga; 4) Pembuatan prosedur kerja harus memperhatikan pada arus pekerjaan; 5) Prosedur kerja dibuat fleksibel, artinya bisa dilakukan perubahan jika terjadi hal-hal yang bersifat mendesak; 6) Prosedur kerja ditetapkan dengan memperhatikan penggunaan alat misalnya mesin agar optimal; dan 7) Prosedur kerja harus menunjang pencapaian tujuan. e.
Faktor-Faktor dalam Pembuatan Prosedur A.S. Moenir (1983:114-116) menerangkan adanya faktorfaktor
yang
perlu
diperhatikan
dalam
pembuatan
prosedur
diantaranya: 1) Urutan perbuatan atau langkah-langkah hendaknya sederhana tidak berbelit-belit
sehingga
memperpanjang “jarak”
ditempuh untuk mencapai tahap yang dimaksud;
yang harus
10
2) Urutan perbuatan atau langkah-langkah hendaknya berkaitan (relevant) dengan yang hendak dicapai; 3) Faktor waktu hendaknya dipertimbangkan secara masak sehingga tidak membuang-buang waktu yang justru sangat berharga; 4) Mudah dilakukan oleh orang yang berkepentingan dan hendaknya dengan cepat menjadi “kebiasaan” dalam tingkah laku; 5) Buatlah diagram, sketsa, atu bentuk lain dari prosedur itu sehingga mudah diikuti dan dipahami oleh orang yang berkepentingan; 6) Prosedur juga merupakan alat pengawasan dalam pekerjaan; 7) Agar prosedur dapat diawasi dan diikuti secara baik maka perlu adanya kelengkapan form yang sifatnya sama; dan 8) Prosedur yang dibuat hendaknya selalu berdasar atas aturan pokok yang ada dan merupakan kelengkapan yang mengikat. Dengan demikian prosedur kerja sebaiknya disusun baku agar dapat dilaksanakan secara konsekuen dan bersifat fleksibel (dapat dilaksanakan perubahan apabila sudah tidak lagi sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada). Perubahan dalam rangkaian prosedur kerja hendaknya tetap mengutamakan untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan para pelanggan.
2. Faktur Pajak a. Dasar Hukum Ketentuan tentang Faktur Pajak diatur dalam : 1) UU PPN 1984 Pasal-pasal dalam UU PPN 1984 yang mengatur tentang Faktur Pajak adalah : a) Pasal 1 angka 23 yang merumuskan pengertian Faktur Pajak; b) Pasal 13 yang mengatur tentang Faktur Pajak secara umum; c) Pasal 14 mengatur tentang larangan membuat Faktur Pajak bagi orang pribadi atau badan yang tidak dikukuhkan sebagai PKP.
11
2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 Sebagai peraturan pelaksanaan UU PPN 1984 setelah diubah dengan UU Nomor 42 Tahun 2009, ketentuan mengenai Faktur Pajak diatur dalam : a) Pasal 19 mengatur tentang implementasi kewajiban PKP membuat Faktur Pajak; b) Pasal 20 mengatur tentang Faktur Pajak yang dibuat oleh PKP pedagang eceran; c) Pasal 21 mengatur tentang saat mulai berlaku ketentuan Pasal 19 dan 20. 3) Peraturan Menteri Keuangan Peraturan Menteri Keuangan sebagai peraturan pelaksanaan yang diberi wewenang secara langsung oleh UU PPN 1984 adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.03/2012 tanggal 6 Juni 2012 yang mencabut dan menggantikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.03/2010 tanggal 22 Februari 2010. 4) Peraturan Direktur Jenderal Pajak a) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-08/PJ/2013. b) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-127/PJ/2011. c) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembutan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik. d) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka
12
Pembuatan, tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak.
b. Pengertian dan Fungsi Faktur Pajak Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak. Pemungutan PPN dilakukan dengan membuat Faktur Pajak merupakan konsekuensi dari pengguaan metode pengurangan secara tidak langsung (indirect subtraction method) ketika menghitung PPN terutang untuk disetor ke kas negara, yang diadopsi UU PPN 1984. Berdasarkan metode ini, PPN terutang yang wajib disetor ke kas negara diperoleh dari proses menghitung PPN yang dibayar atas perolehan BKP/JKP dengan PPN dipungut atas enyerahan BKP/JKP. Metode ini memerlukan dokumen yang dapat digunakan untuk mendeteksi kebenaran jumlah Pajak Masukan yang dibayar dan Pajak Keluaran yang dipungut. Dokumen itu disebut Faktur Pajak. Oleh karena itu, metode pengurangan secara tidak langsung, mutlak memerlukan Faktur Pajak. Menurut Untung Sukardji (2014:305) Faktur Pajak memiliki tiga macam fungsi, yaitu : 1) Ditinjau dari sisi PKP yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP, Faktur Pajak berfungsi sebagai bukti pemungutan pajak; 2) Ditinjau dari sisi pembeli BKP atau penerima JKP atau pemanfaat BKP Tidak Berwujud atau JKP, Faktur Pajak merupakan : a) Bukti pembayaran pajak, misalnya SSP yang digunakan untuk membayar PPN yang terutang atas pemanfaatan BKP Tidak
13
Berwujud atau JKP dari luar Daerah Pabean, di dalam Daerah Pabean yang diperlakukan sebagai Faktur Pajak; b) Bukti pembebanan pajak bagi pembeli BKP atau penerima JKP dalam hal pajak yang tercantum di dalamnya belum dibayar; c) Sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan sehingga tanpa kehadiran Faktur Pajak, maka proses pengkreditan Pajak Masukan tidak dapat dilaksanakan.
c. Bentuk Faktur Pajak Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2013 tanggal 11 November 2013 pengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.03/2012 yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2014, ada dua macam bentuk Faktur Pajak, yaitu : 1) Elektronik (e-Faktur); 2) Kertas (hardcopy) Faktur Pajak berbentuk elektronik adalah Faktur Pajak yang dibuat secara elektronik untuk penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 serta Pasal 16 D UU PPN 1984. Faktur Pajak berbentuk kertas (hardcopy) adalah Faktur Pajak yang dibuat tidak secara elektronik untuk setiap penyerahan dan/atau ekspor BKP dan/atau ekspor JKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UU PPN 1984. Faktur Pajak yang dibuat oleh PT. Nasmoco Bengawan Motor adalah Faktur Pajak Berbentuk Elektronik (e-Faktur) karena PT. Nasmoco Bengawan Motor termasuk PKP yang berada di Pulau Jawa dan Bali yang telah diwajibkan oleh Dirjen Pajak untuk menggunakan aplikasi e-Faktur pada Tahap ke-2 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2015.
14
d. Jenis-Jenis Faktur Pajak Adapun jenis Faktur Pajak adalah sebagai berikut : 1) Faktur Pajak yang bentuknya sudah dibakukan yang dapat berupa Faktur Penjualan; 2) Faktur Pajak Gabungan; 3) Faktur Pajak PKP Pedagang Eceran; 4) Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak; 5) Faktur Pajak Khusus. 3. Pembuatan Pembuatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002) berasal dari kata “buat” yang berarti kerjakan, lakukan, bikin. Sedangkan “Pembuatan” berarti proses, perbuatan, cara membuat. 4. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai a. Dasar Hukum 1) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan 2) Undang – Undang PPN Tahun 1984 3) Peraturan
Direktur
Jendral
Pajak
Nomor
PER-44/PJ/2010
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-11/PJ/2013 tanggal 12 April 2013 4) Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-45/PJ/2010 tanggal 6 Oktober 2010 b. Pengertian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) adalah surat yang digunakan sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN yang sebenarnya terutang dalam satu Masa Pajak (satu bulan) dan untuk melaporkan tentang :
15
1) Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran; 2) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui phak lain dalam satu Masa Pajak, yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; 3) Bagi Pemotong atau Pemungut Pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan.
c. Pengisian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Dalam memori penjelasan Pasal 3 UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, ditegaskan bahwa setiap Wajib Pajak (dengan sendirinya termasuk PKP) wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas serta menyampaikan ke Kantor Direktorat Jendral Pajak tempat PKP dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak. Adapun yang dimaksud dengan pengisian Surat Pemberitahuan adalah mengisi formulir SPT dalam bentuk kertas dan/atau dalam bentuk elektronik, dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan petunjuk pengisian yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sementara itu yang dimaksud dengan : 1) Benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya; 2) Lengkap adalah memuat semua unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur yang harus dilaporkan SPT; dan 3) Jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT.
16
5. Pelaporan Pelaporan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002) berasal dari kata “lapor” yang berarti memberitahu. Sedangkan “Pelaporan” berarti proses, cara, perbuatan melaporkan. 6. Aplikasi e-Faktur Aplikasi e-Faktur merupakan aplikasi yang disediakan oleh DJP sebagai perbaikan sistem administrasi perpajakan yang ada. Aplikasi eFaktur merupakan aplikasi untuk membuat Faktur Pajak berbentuk elektronik yang sekaligus satu kesatuan untuk membuat e-SPT Masa PPN 1111. Pengusaha Kena Pajak yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagai Pengusaha Kena Pajak yang diwajibkan membuat e-Faktur wajib membuat e-SPT Masa PPN 1111 dengan menggunakan aplikasi e-Faktur. Dalam penggunaannya aplikasi ini harus terkoneksi dengan jaringan internet. Aplikasi e-Faktur mulai dipergunakan untuk membuat e-Faktur mulai tanggal 1 Juli 2015 untuk Pengusaha Kena Pajak yang dikukuhkan pada Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah DJP di Pulau Jawa dan Bali, kecuali Pengusaha Kena Pajak yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagai Pengusaha Kena Pajak yang diwajibkan membuat e-Faktur selain tanggal tersebut. Salah satu syarat untuk menggunakan aplikasi e-Faktur adalah Pengusaha Kena Pajak harus memiliki sertifikat elektronik. Syarat dan ketentuan untuk memperoleh sertifikat elektronik telah diatur dalam Pasal 9A ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER-17/PJ/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak.
17
7. Prosedur
Pembuatan
Faktur
Pajak
dan
Pelaporan
Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Prosedur Pembuatan Faktur Pajak dan Pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai adalah tahapan-tahapan atau tata urutan pembuatan Faktur Pajak dan Pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai. Adapun Prosedur Pembuatan Faktur Pajak dan Pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai antara lain: a. Tahap Pertama, PKP melakukan penyerahan BKP/JKP kepada pembeli dan pembeli membayar BKP/JKP yang telah diterima dan ditambah PPN sebesar 10%. b. Tahap Kedua, PKP menginput data Faktur Pajak ke aplikasi e-Faktur. Input data dapat dilakukan secara manual atau dengan mengimport data ke aplikasi e-Faktur. c. Tahap Ketiga, PKP melaporkan Faktur Pajak ke DJP dengan cara mengupload Faktur Pajak via e-Faktur. Dalam hal ini komputer harus terkoneksi ke jaringan internet agar dapat melakukan upload. d. Tahap Keempat, DJP memberikan persetujuan/Approval Faktur Pajak. e. Tahap Kelima, setelah memperoleh persetujuan dari Direktorat Jendral Pajak, PKP bisa melakukan Create PDF (membuat Faktur Pajak berbentuk PDF/elektronik) dan mencetak Faktur Pajak. f. Tahap Keenam, PKP membuat Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) untuk satu Masa Pajak (satu bulan) melalui aplikasi e-Faktur. g. Tahap Ketujuh, PKP melaporkan SPT Masa PPN yang telah dibuat ke KPP atau via e-Filling h. Tahap Kedelapan, KPP membuat bukti terima SPT Masa PPN yang kemudian diserahkan ke PKP i. Tahap Kesembilan, atau tahap terakhir adalah DJP melakukan pengelolaan data e-Faktur untuk pelayanan dan pengawasan perpajakan.
18
Bagan II.1 Prosedur Pembuatan Faktur Pajak dan Pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai
PKP melakukan Penyerahan
PKP menginput data Faktur
Barang/Jasa Kena Pajak
Pajak ke aplikasi e-Faktur
DJP memberikan persetujuan /
PKP melaporkan Faktur Pajak
Approval Faktur Pajak
ke DJP via e-Faktur + Online
PKP dapat Create PDF dan cetak
PKP membuat SPT Masa PPN
e-Faktur
dalam aplikasi e-Faktur
KPP membuat bukti terima SPT
PKP melaporkan SPT Masa
Masa PPN
PPN ke KPP atau via e-Filling
DJP melakukan pengelolaan data e-Faktur untuk pelayanan dan pengawasan
Sumber : www.kompasiana.com
19
B. Metode Pengamatan 1. Lokasi Pengamatan Pengamatan dilakukan di PT. Nasmoco Bengawan Motor Slamet Riyadi yang beralamat di Jl. Slamet Riyadi Nomor 558 Surakarta. Pemilihan tersebut berdasarkan pertimbangan sebagai berikut : a. PT. Nasmoco Bengawan Motor Slamet Riyadi adalah salah satu perusahaan yang merupakan PKP yang memiliki kewajiban membuat Faktur Pajak dan melaporkan SPT Masa PPN. b. Penulis mendapatkan ijin untuk melaksanakan kegiatan magang sehingga sebisa mungkin penulis memperoleh data-data yang diperlukan untuk mengetahui Prosedur Pembuatan Faktur Pajak dan Pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Nasmoco Bengawan Motor Slamet Riyadi.
2. Jenis Pengamatan Berdasarkan pada pokok permasalahan yaitu untuk mengetahui bagaimana Prosedur Pembuatan Faktur Pajak dan Pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Nasmoco Bengawan Motor Slamet Riyadi, maka jenis pengamatan yang digunakan adalah pengamatan “deskriptif kualitatif” yaitu jenis pengamatan yang mendeskripsikan, memaparkan, dan menganalisa sejumlah data yang ada. Dalam
melaksanakan
pengamatan,
penulis
menggunakan
pendekatan deskriptif dengan observasi berperan aktif. Jenis observasi berperan penuh diartikan bahwa pengamat memang memiliki peran dalam lokasi pengamatannya sehingga benar-benar terlibat dalam suatu kegiatan yang diamatinya (H.B. Sutopo 2002: 68-69 dalam Metodologi Penelitian Kualitatif). Dalam pengamatan ini, penulis mendiskripsikan tentang Prosedur Pembuatan Faktur Pajak dan Pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Nasmoco Bengawan Motor Slamet Riyadi
20
3. Sumber Data Menurut H.B Sutopo (2002:49-54) mengemukakan bahwa pemahaman mengenai berbagai macam sumber data merupakan bagian yang sangat penting bagi peneliti karena ketetapan memilih dan menentukan jenis sumber data akan menentukan ketepatan dan kekayaan data atau informasi yang diperoleh. Dalam pengamatan berlangsung data yang diperoleh dari beberapa sumber, yaitu : a. Narasumber (Informan) Informan menurut H.B. Sutopo (2002:50) adalah orang atau pihak yang memiliki dan memberikan informasi (sumber informasi). Manusia sebagai sumber data terdiri dari beragam individu dari pelaku aktivitas, pengamat, dan perencana. Hal ini dapat menyebabkan adanya perbedaan kelengkapan informasi yang dimilikinya. Oleh karena itu penulis harus dapat memilih informan yang tepat sesuai dengan pengamatan. Pemilihan informan dilakukan dengan “Purposive Sampling” dengan penelitian cenderung dianggap mengetahui informasi dan masalahnya secara mendalam dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang mantap” (H.B. Sutopo 2002:56). Data diperoleh dari hasil wawancara kepada pihak-pihak yang memahami hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan dan pengamatan. Dalam pengamatan ini penulis mendapatkan data dari staff administrasi PT. Nasmoco Bengawan Motor yaitu : 1) Admin Finance 2) Billing
b. Dokumen Dokumen
dan
arsip
merupakan
bahan
tertulis
yang
bersangkutan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu yang berupa rekaman tertulis dan catatan rekaman yang bersifat formal
21
berupa arsip yang keduanya dapat secara baik dimanfaatkan sebagai sumber data penelitian (H.B. Sutopo 2002:54) Dokumen yang mendukung dalam Tugas Akhir ini : 1) Fakur Pajak 2) SPT Masa PPN 3) Bukti Penerimaan SPT Masa PPN 4) Sevice Invoice
c. Peristiwa, Aktivitas, dan Perilaku Menurut H.B Sutopo (2002:51-52) mengemukakan bahwa dari pengamatan pada peristiwa atau aktivitas, Peneliti bisa mengetahui proses
bagaimana
sesuatu
terjadi
secara
lebih
pasti
karena
menyaksikan sendiri secara langsung. 1) Peristiwa yaitu sebagai sumber data memang sangat beragam, dari berbagai peristiwa, baik yang terjadi secara sengaja ataupun tidak 2) Aktivitas merupakan kegiatan yang formal dan bisa diamati oleh siapa saja tanpa persyaratan tertentu 3) Perilaku yaitu dengan berbagai permasalahan yang memerlukan pemahaman lewat kajian terhadap perilaku atau sikap dari para pelaku dalam aktivitas yang dilakukan atau yang terjadi sebenarnya secara langsung.
4. Teknik Pengumpulan Data Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan selama melakukan pengamatan adalah sebagai berikut : a. Wawancara Wawancara secara lain bisa disebut dengan interview. Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan berita, data atau fakta di lapangan. Prosesnya dapat dilakukan secara langsung dengan bertatap muka langsung (face to face) dengan narasumber. Namun,
22
bisa juga dilakukan dengan tidak langsung seperti melalui telepon, internet, atau surat (wawancara tertulis). Tujuan utama melakukan wawancara menurut H.B Sutopo (2002:56) adalah untuk menyajikan konstruksi saat sekarang dalam suatu konteks mengenai para pribadi, peristiwa, aktivitas, organisasi, perasaan, motivasi, tanggapan atau persepsi, tingkat dan bentuk keterlibatan, dan sebagainya, ntuk merekonstruksi beragam hal seperti itu
sebagai
bagian
dari
pengalaman
masa
lampau,
dan
memproyeksikan hal-hal yang yang berkaitan dengan harapan yang bisa terjadi di masa yang akan datang. Wawancara dilakukan penulis dengan : 1) Admin Finance 2) Billing
b. Observasi Menurut H.B. Sutopo (2002:64) Teknik observasi digunakan untuk menggali data yang berupa peristiwa, tempat atau lokasi, benda serta rekaman gambar. Observasi dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Teknik yang dilakukan penulis dengan cara observasi langsung melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap aktivitas-aktivitas yang terjadi pada bagian Administrasi Finance dan Billing dan penulis dalam melakukan pengamatan menggunakan observasi berperan aktif, maksudnya yaitu penulis tidak bersikap pasif sebagai pengamat saja tetapi memainkan berbagai peran. Dalam hal ini peneliti melakukan observasi langsung melalui magang atau praktek kerja nyata lapangan di PT. Nasmoco Bengawan Motor Slamet Riyadi yang berlangsung pada 25 Januari 2016 sampai dengan 27 Februari 2016.
23
c. Dokumentasi Dokumentasi adalah suatu usaha yang dilakukan dalam kajian untuk mengumpulkan data dengan cara menggunakan dokumen yang tersedia sebagai narasumber informasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan.
Metode
dokumentasi
ini
digunakan
untuk
mengumpulkan data-data mengenai tentang Prosedur Pembuatan Faktur Pajak dan Pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Nasmoco Bengawan Motor Slamet Riyadi.
5. Teknik Analis Data Dengan proses analisis data dalam penelitian kualitatif dan penulis menggunakan teknik deskriptif, maka menurut Miles Uberman dalam (H.B Sutopo, 2002:91-94) ada tiga jalur kegiatan yaitu sebagai berikut:
Gambar II.1 Teknik Analisa Data
Sumber : H.B. Sutopo: Tahun 2002, hlm 96
24
1) Reduksi Data Reduksi data merupakan komponen pertama dalam analis yang merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi data dari catatan lapangan. Bahkan prosesnya diawali sebelum pelaksanaan pengumpulan data. Pada waktu pengumpulan data berlangsung, reduksi data dilakukan dengan membuat ringkasan dari catatan data yang diperoleh di lapangan. Reduksi data adalah bagian dari proses analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga simpulan penelitian dapat dilakukan. 2) Sajian Data Sajian data merupakan suatu rakitan organisasi informasi, deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan simpulan penelitian dapat dilakukan. Sajian ini merupakan rakitan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis, sehingga bila dibaca, akan bisa mudah dipahami berbagai hal yang terjadi dan memungkinkan peneliti untuk berbuat sesuatu pada analis ataupun tindakan lain berdasarkan pemahaman tersebut. Sajian data ini harus mengacu pada rumusan masalah yang telah dirumuskan sehingga narasi yang tersaji merupakan deskripsi mengenai kondisi yang rinci untuk menceritakan dan menjawab semua permasalahan yang ada. 3) Penarikan Simpulan dan Verifikasi Merupakan upaya yang diperoleh selama pengumpulan data berlangsung. Penulis melakukan kesimpulan sejak awal pengumpulan data. Untuk kesimpulan final penulis terus mengadakan pengujian (verivikasi) selama penelitian berlangsung dengan berbagai cara antara lain meninjau ulang catatan di PT. Nasmoco Bengawan Motor Slamet Riyadi
