BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN METODE PENGAMATAN
A. Tinjauan Pustaka 1. Prosedur a. Pengertian Prosedur Prosedur adalah rangkaian kegiatan yang dijalankan dengan cara yang sama, untuk memperoleh hasil yang sama, misal prosedur kesehatan dan prosedur keselamatan kerja. Prosedur bisa berarti rangkaian aktivitas, langkah-langkah, aturan-aturan, dan prosesproses yang dijalankan melalui rangkaian kegiatan kerja yang menghasilkan tujuan. Dalam bidang manajemen, prosedur dapat didefinisikan sebagai langkah-langkah pentahapan dan urutan-urutan pekerjaan dalam rangka mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Selain pengertian yang dilihat secara singkat dan umum di atas, masih ada lagi beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli. Berikut ini adalah pengertian prosedur menurut para ahli: 1. Menurut MC. Maryati (2008:43), prosedur adalah serangkaian dari tahapa-tahapan atau urutan-urutan dari lagkah-langkah yang saling terkait dalam menyelesaaikan suatu pekerjaan. 2. Menurut Moekijat dalam Maryati MC (2008), prosedur adalah metode yang menunjukkan cara pelaksanaan pekerjaan dari suatu tugas yang terdiri atas satu atau lebih kegiatan yang bersifat tulismenulis oleh seorang pegawai. 3. Menurut Muhammad Ali (2000:35), prosedur adalah tata cara dalam menjalankan suatu pekerjaan. 4. Menurut Ismail masya (1994:74), prosedur adalah suatu rangkaian tugas-tugas yang saling berhubungan yang merupakan urutan6
urutan menurut waktu dan tata cara tertentu untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang dilaksanakan berulang. 5. Menurut Amin Widjaja (1995:83), prosedur adalah sekumpulan bagian yang saling berkaitan misalnya : orang, jaringan gudang yang harus dilayani dengan cara yang tertentu oleh sejumlah pabrik dan pada gilirannya akan mengirim pelanggan menurut proses tertentu. 6. Menurut Mulyadi (2001:5), prosedur adalah urutan kegiatan klerikal yang biasanya melibatkan beberapa orang dalam sebuah organisasi, dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Berdasarkan pengertian prosedur menurut para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwasanya prosedur bisa diartikan sebagai suatu tata cara atau urutan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan urutan waktu dan pola kerja yang tetap dan telah ditentukan. Sebuah organisasi atau perusahaan yang bekerja dengan mengikuti prosedur yang berlaku akan mendapatkan hasil maksimal pada setiap pekerjaannya. Prosedur memang harus direncanakan agar dalam setiap langkahnya tidak mengalami kekeliruan.
b. Pentingnya Prosedur Pentingnya prosedur menurut MC. Maryati (2008) adalah sebagai berikut: 1. Prosedur membuat pekerjaan kantor dapat dilaksanakan lebih lancar, sehingga waktu penyelesaiannya lebih cepat. 2. Prosedur juga memberikan pengawasan lebih baik tentang apa dan bagaimana suatu pekerjaan telah dilakukan. 3. Prosedur menjadikan setiap bagian berkoordinasi dengan bagian yang lain. 4. Dengan adanya prosedur maka pekerjaan dapat dikendalikan dengan baik.
7
c. Ciri Ciri Prosedur Menurut Ida Nuraida (2008:35) prosedur kerja dalam setiap kantor hendaknya: 1. Bersifat
formal,
artinya
diakui
oleh
semua
orang
dalam organisasi. 2. Tertulis, dan 3. Prosedur hendaknya selalu diperbaharui, up to date dengan perkembangan organisasi yang aktif dan dinamis.
d. Aturan Prosedur Menurut Zulkifi Amsyah (2005) aturan yang dipenuhi dalam penulisan prosedur meliputi: 1. Struktur, maksud, dan ruang lingkup suatu kegiatan. 2. Siapa yang bertanggung jawab menerakan prosedur. 3. Acuan atau dokumen terkait. 4. Proses atau tahapan kegiatan yang perlu dilakukan, bagaimana melakukan, dan di mana akan dilakukan. 5. Bahan, alat, dan dokumen yang digunakan. 6. Dokumentasi dan rekaman. 7. Lampiran. 8. Informasi pengendalian.
e. Manfaat Prosedur Manfaat prosedur tertulis menurut Ida Nuraida (2008:34) adalah: 1. Planning – Controlling a. Mempermudah dalam pencapaian tujuan. b. Merencanakan besarnya beban kerja yang optimal bagi masing-masing pegawai. c. Menghindari pemborosan atau memudahkan penghematan biaya.
8
d. Mempermudah pengawasan. 2. Organizing a. Mendapatkan instruksi kerja yang dapat dimengerti oleh bawahan. b. Dihubungkan dengan alat yang mendukung pekerjaan kantor dan dokumen. c. Menciptakan konsistensi kerja. 3. Staffing-leading a. Membantu atasan dalam memberikan instruksi kerja bagi pegawai. b. Konseling
untuk
bawahan
agar
memberikan kontribusi
maksimal . c. Mempermudah pemberian penilaian bagi bawahan. 4. Coordination a. Menciptakan koordinasi yang baik antar departemen. b. Untuk menetapkan dan membedakan prosedur rutin dan independen
f. Metode Penulisan Prosedur Menurut Ida Nuraida (2008:38) Metode penulisan prosedur diketahui guna mencari cara yang efektif dan efisien bagi setiap kantor dalam mendapat pedoman kerja. seperti cara dibawah ini, yaitu 1. Deskriptif Adalah prosedur yang sangat sederhana dan tidak memerlukan simbol-simbol khusus 2. Chart Jika perusahaan semakin berkembang maka prosedur kerja akan semakin rumit, penggunaan diagram dapat meminimalisasi tahap prosedur tertulis dan digantikan dengan simbol atau kode yang menunjukan seluruh aksi dalam bentuk yang lebih singkat.
9
g. Tahapan Penulisan Prosedur Prosedur kerja kantor harus mendukung pencapaian tujuan yang hendak diraih oleh setiap bagian, departemen, divisi dan organisasi secara keseluruhan. Prosedur kerja hendaknya mampu menciptakan arus kerja yang efisien sehingga mempermudah dalam pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang dan mempermudah pelaksanaan operasional kantor. Berdasarkan hal ini ada beberapa tahapan yang harus dilalui (Ida Nuraida, 2008:45), yaitu: 1. Identifikasi terhadap pekerjaan/operasi yang akan dikerjakan dan dianalisis dengan sistem yang ada. 2. Menyelaraskan logika prosedur yang akan dibuat dengan seluruh prosedur yang ada diperusahaan. 3. Membuat urutan langkah yang paling cocok dan logis
2. Pendaftaran Tanah a. Pengertian Tanah Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tanah adalah: 1. Permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali 2. Keadaan bumi dalam suatu tempat 3. Permukaan bumi yang diberi batas 4. Bahan bahan dari bumi, bumi sebagai bahan sesuatu (pasir,cadas,napal, dan sebagainya)
Sedang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 pasal1 ayat (1) yang berbunyi : “Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratu, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah
10
susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidangbidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah rusun serta hak-hak tertentu yang membebani. ” Pendaftaran tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997, adapun yang berhak mengelola dan menyelenggarakan pendaftaran peralihan hak atas tanah adalah Badan Pertanahan Nasional. b.
Tujuan Pendaftaran Tanah Menurut Peraturan Pemerintah Nomer 24 Tahun 1997 pasal 3 yaitu: 1. Memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hakhak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya
sebagai
pemegang
hak
yang
bersangkutan.
Untuk
memberikan kepastian dan perlindungan hukum, maka kepada pemegang hak atas tanah diberikan sertipikat hak atas tanah. 2. Menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan agar dengan mudah memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar. Untuk melaksanakan fungsi informasi, maka data fisik dan data yuridis terbuka untuk umum. 3. Terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Untuk mencapai tertib administrasi, setiap bidang tanah dan satuan rumah susun termasuk peralihan, pembebasan dan hapusnya hak bidang tanah dan hak milik atas satuan rumah susun wajib didaftarkan.
c.
Sertifikat Tanah Pasal 1 Angka 20 PP No. 24 Tahun 1997, berbunyi : “sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak 11
pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuam rumah rusun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.” Pasal 32 ayat 1 PP no. 24 Tahun 1997, berbunyi : “sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. Produk akhir dalam pertanahan adalah sertifikat tanah, yang digunakan sebagai penanda sahnya objek tanah di mata hukum. Sertifikat tanah terdiri dari salinan buku tanah dan surat ukur yang dijahit menjadi satu dengan kertas sampul. Sertifikat tanah dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Sertifikat sebagai arsip di Badan Pertanahan Nasional terdiri atas : 1. Riwayat status tanah 2. Surat Ukur 3. Kartu tanda penduduk yang bersangkutan 4. Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir 5.Akta tanah
3. Peralihan Hak Milik atas Tanah a.
Hak Atas Tanah Hak atas tanah adalah hak atas kewenangan seseorang untuk memanfaatkan tanah atau menggunakan tanah. Hak atas tanah diatur dalam Bab II UUPA. Hak hak atas tanah yang dalam pasal 16 Undang undang Nomer 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, yaitu ; 1. Hak Milik 2. Hak guna usaha
12
3. Hak guna bangunan 4. Hak Pakai 5. Hak sewa 6. Hak membuka tanah 7. Hak memungut hasil hutan 8. Hak hak lain yang tidak termasuk dalam hak hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan Undang Undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53, yaitu : a. Hak gadai b. Hak usaha bagi hasil c. Hak menumpang d. Hak sewa tanah pertanian Sedang yang dimaksud penulis Hak atas Tanah dalam penulisan adalah hak milik. Pasal 20 Undang undang Nomer 5 Tahun 1960 berbunyi : 1. Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan ketentuan mengingat ketentuan pasal 6 (semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial). 2. Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.
b.
Pengertian Peralihan hak Menurut John Salindeho (1993:37) : Peralihan/pemindahan Hak adalah “Perbuatan Hukum” yang bertujuan memindahkan hak atau barang/benda, bergerak atau tidak bergerak. Perbuatan hukum itu dapat meliputi: 1) Jual-beli, 2) Hibah + Hibah wasiat (sepanjang mengenai penyerahan), 3) Tukar Menukar 4) Pemisahan dan Pembagian harta bersama/warisan,
13
5) Pemasukan harta/pokok ke dalam Perseroan Terbatas (PT)inbreng. Menurut John Salindeho (1993:37) pengertian beralih hak, yaitu : “Beralihnya suatu hak dapat terjadi “bukan” karena suatiu “perbuatan hukum”, melainkan sebagai suatu “peristiwa hukum” atau “akibat hukum”. Di sini tidak ada unsur “sengaja” di dalam hubungan dengan suatu perbuatan. Misalnya seseorang meninggal dunia, maka sebagai “peristiwa hukum” almarhum meninggalkan warisan yang tanpa suatu perbuatan hukum, mengakibatkan “haknya beralih” atas suatu bidang tanah yang dihinggapi Hak Milik (misalnya) kepada istri dan anak. Meninggalnya sesorang itu adalah suatu peristiwa hukum, bahkan suatu hal yang berada di luar kuasa manusia. Jadi tidak ada unsur “sengaja” di dalamnya.Apa yang ada padanya “beralih” kepada yang berhak memiliki waris, bukan “dialihkan”. “ Jadi peralihan hak dapat terjadi dengan dua cara, pertama karena perbuatan hukum, berpindahnya hak milik atas tanah kepada orang lain karena kesengajaan seperti jual-beli, hibah, tukar-menukar, pembagian
hak
bersama.
Kedua
karena
peristiwa
hukum,
berpindahnya hak milik atas tanah kepada orang lain karena tidak disengaja seperti meninggalnya pemegang hak sehingga terjadi pewarisan.
4. Warisan a.
Pengertian Warisan Soepomo (1977:88,81), menyatakan bahwa hukum waris itu: “...memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (immaterial goederen) darri suatu angkatyan manusia (generratie) kepada turunannya. Proses ini telah
14
memulai dalam waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi akuut oleh sebab orang tua meninggal dunia. Memang meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut.” Ridwan Halim (1985:80), menyatakan “hukum waris yaitu sekelompok atau sekumpulan peraturan yang mengatur perilah bagaimanakah pengurusan suatu harta peninggalan pemiliknya setelah si pemilik meninggal dunia, atau dengan perkataan lain bagaimanakah pengurusan peralihan harta tersebut kepada ahli waris yang berhak, siapa sajakah yang termasuk ahli waris yang berhak tersebut dan berapa besar “porsi” atau bagiannya masing-masing bila harta tersebut memang boleh dibagi-bagi (dalam arti bukanlah harta yang tidak boleh dibagi-bagi seperti harta pusaka dan sebagainya) serta bagaimana pula pelaksanaan pewarisan itu bila umpamanya ada utang atau hibah/wasiat si pewaris pada orang lain.” Dari dua urian pendapat dapat diatas, penulis menyimpulkan bahwa peralihan hak atas tanah karena waris adalah peralihan hak atas tanah dari seseorang yang meninggal dunia (pewaris), kepada orang yang berhak menerima (ahli waris), berupa tanah dan bangunan (harta warisan), yang ada diatasnya sesuai dengan surat keterangan waris. Jadi dalam proses beralihnya harta kekayaan kepada ahli waris/pewarisan terjadi karena kematian, maka pewarisan akan terjadi apabila ada : 1. pewaris : orang yang mempunyai hak atas tanah dan telah meninggal dunia,
15
2. ahli waris : orang yang berhak menerima warisan yang akan menjadi pemegang hak yang baru. Seseorang yang berhak menjadi ahli waris dibuktikan dengan surat keterangan waris. 3. harta warisan : harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris kepada ahli waris setelah dikurangi semua hutang pewaris. b.
Surat Keterangan Waris Untuk membuktikan siapa yang menjadi ahli waris dibuktikan dengan surat keterangan waris. Pasal 111 ayat (1) huruf c butir 4 Peraturan Mentri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, menjelaskan bahwa Surat tanda bukti sebagai ahli waris dapat berupa: 1. Wasiat dari pewaris, atau 2. Putusan Pengadilan, atau 3. Penetapan Hakim/Ketua Pengadilan, atau 4. Penduduk golongan Eropa dan WNI keturunan Tionghoa, keterangan waris nya dibuat dihadapan Notaris, 5. Penduduk pribumi/ WNI asli, keterangan waris cukup dibuat di bawah tangan, yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dibenarkan (disahkan) oleh Lurah dan dikuatkan oleh camat tempat tinggal pewaris sewaktu meninggal dunia. 6. WNI keturunan Timur Asing (India, Arab), yang berwenang membuat keterangan warisnya adalah Balai Harta Peninggalan (BHP)
c.
Peralihan Hak atas Tanah karena Waris Pasal 42 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 menyatakan bahwa : “Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah rusun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud
16
dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rusun yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.” Pasal 61 ayat (3) PP No 24 Tahun 1997 menyatakan bahwa : “Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan yang diajukan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal meninggalnya pewaris, tidak dipungut biaya pendaftaran.” Menurut pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 setiap perjanjian yang dimaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria. Dari pasal diatas maka pendaftaran peralihan hak wajib dilakukan oleh pihak yang memperoleh tanah hak milik sebagai warisan yaitu ahli waris. Ahli waris harus mendaftarkan tanahnya ke Badan Pertanahan Nasional.
B. Metode Pengamatan 1. Lokasi Pengamatan Penulis melaksanakan pengamatan yang berlokasi
di Badan
Pertanahan Nasional Sukoharjo. Lokasi pengamatan ini beralamat di Jl. Jend. Sudirman No310, Sidorejo, Kec. Sukoharjo, Kab. Sukoharjo. Pengamatan dilakukan selama 1 bulan dimulai pada tanggal 1 Februari 2016 sampai 1 Maret 2016. Penulis memilih melaksanakan pengamatan di Badan Pertanahan Nasional Sukoharjo dengan pertimbangan alasan berikut:
17
a. Badan Pertanahan Nasional Sukoharjo telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan pengamatan tehadap kegiatan prosedur pendaftaran peralihan hak atas tanah karena waris. b. Badan Pertanahan Nasional Sukoharjo menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan penulis mengenai prosedur pendaftaran peralihan hak atas karena waris.
2. Jenis Pengamatan Pengamatan ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, metode yang memberikan gambaran atau memaparkan suatu peristiwa. Penulis melakukan observasi berperan aktif yaitu merupakan cara khusus dan penulis tidak bersikap pasif sebagai pengamat, tetapi memainkan peran yang dimungkinkan dalam suatu situasi yang berkaitan dengan pengamatannya, dengan mempertimbangkan akses yang diperolehnya yang bisa dimanfaatkan bagi pengumpulan data. (H. B. Sutopo, 2002:67). Dalam pengamatan ini penulis tidak hanya berdialog atau bercakapcakap, tetapi penulis juga berperan langsung dalam pekerjaan yang sehingga bisa melakukan interaksi dengan beragam sumber data atau informan.
3. Penentuan Sampel dan Sumber Data a. Teknik Pengumpulan Sampel Penulis memilih teknik pengumpulan sampel dengan teknik purposive sampling. Penulis memilih informan yang dianggap mengetahui informasi dan masalahnya secara mendalam dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang mantap. (H.B. Sutopo, 2002:56). Informan : Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah. b. Sumber Data Sumber data diambil dari sumber yang paling diperlukan dan tepat untuk dimanfaatkan bagi pengamatan tersebut. Yang dimaksud dengan 18
sumber data yang digunakan dalam pengamatan ini adalah subjek darimana data diperoleh. Adapun sumber data yang digunakan dalam pengamatan ini menurut H.B. Sutopo (2002:49-54) adalah sebagai berikut: 1) Narasumber (informan) Dalam penelitian kualitatif posisi sumber data manusia (narasumber) sangat penting perannya sebagai individu yang memiliki informasinya. Peneliti dan narasumber di sini memiliki posisi yang sama, dan narasumber bukan sekedar memberikan tanggapan pada yang diminta peneliti, tetapi ia bisa lebih memilih arah dan selera dalam menyajikan informasi yang ia miliki. Karena posisi ini, sumber data yang berupa manusia di dalam penelitian kualitatif lebih tepat disebut sebagai informan daripada sebagai responden. Informan dalam pengamatan ini adalah: a) Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah b) Staff Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah 2) Peristiwa atau aktivitas Dari pengamatan pada peristiwa atau aktivitas, penulis bisa mengetahui proses bagaimana sesuatu terjadi secara lebih pasti karena menyaksikan sendiri secara langsung. Penulis dapat mengetahui berbagai peristiwa sebagai sumber data, baik aktivitas rutin yang berulang atau hanya satu kali terjadi, aktivitas formal maupun tidak formal, aktivitas yang tertutup ataupun yang terbuka. 3) Tempat atau lokasi Tempat atau lokasi yang berkaitan dengan sasaran atau permasalahan penelitian juga merupakan salah satu jenis sumber data yang bisa dimanfaatkan oleh penulis. Informasi mengenai kondisi dari lokasi peristiwa atau aktivitas dilakukan bisa digali
19
lewat sumber lokasinya baik yang merupakan tempat maupun lingkungannya. Di
Badan
Pertanahan
Sukoharjo
penulis
melakukan
pengamatan pada bagian seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah mengenai prosedur peralihan hak atas tanah karena waris.
4) Dokumen dan arsip Dokumen dan arsip merupakan bahan tertulis yang berkaitan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu, yang merupakan rekaman tertulis (bisa berupa gambar atau benda peninggalan yang berkaitan dengan peristiwa tertentu) dan rekaman yang bersifat formal dan terencana dalam organisasi. Banyak peristiwa yang telah lama terjadi bisa diamati dan dipahami atas dasar kajian dari dokumen dan arsip-arsip, di Badan Pertanahan Sukoharjo baik secara langsung maupun tidak langsung, sangat berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
4. Teknik Pengumpulan Data Strategi pengumpulan data dalam penelitian kualitatif secara umum dapat dikelompokkan ke dalam dua cara, yaitu metode atau teknik pengumpulan data yang bersifat interaktif dan noninteraktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis menurut H.B. Sutopo (2002:58-70) yaitu sebagai berikut: a. Wawancara Sumber data yang sangat penting dalam penelitian kualitatif adalah berupa manusia yang dalam posisi sebagai narasumber atau informan. Untuk mengumpulkan informasi dari sumber data ini diperlukan teknik wawancara, yang dalam penelitian kualitatif khususnya dilakukan dalam bentuk wawancara mendalam.
20
Narasumber dalam pengamatan ini adalah staff seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah yang langsung menangani prosedur peralihan hak tanah karena waris di BPN Sukoharjo. b. Observasi Teknik observasi digunakan untuk menggali data dari sumber data yang berupa peristiwa, tempat atau lokasi, dan benda, serta rekaman gambar. Penulis menggunakan teknik observasi berperan aktif, sehingga penulis dapat memainkan berbagai peran yang dimungkinkan dalam suatu situasi yang berkaitan dengan prosedur peralihan hak atas tanah karena waris di BPN Sukoharjo. c. Mengkaji Dokumen dan Arsip Dokumen tertulis dan arsip merupakan sumber data yang sering memiliki posisi penting dalam penelitian kualitatif. Dengan teknik ini penulis mengkaji dokumen dan arsip untuk mengumpulkan data. Adapun dokumen atau arsip yang dikaji oleh penulis adalah sebagai berikut: 1) Dokumen mengenai pendaftaran peralihan hak atas tanah karena waris di BPN Sukoharjo. 2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah 3) Undang Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria
5. Teknik Analisa Data Teknik Analisis Data penulis menggunakan model analisis interaktif (Sutopo, 2002:95-96). Ketika waktu pengumpulan data berakhir, kemudian dilakukan analisa melalui tiga komponen yaitu, reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan.
21
Pengumpulan data
Reduksi data
Sajian data
Penarikan Simpulan/ verifikasi
Gambar 2.1 Model Analisa Interaktif
Komponen dalam model analisa interaktif adalah sebagai berikut : a. Pengumpulan Data Langkah ini sesuai dengan pengumpulan data yang telah diuraikan sebelumnya, seperti wawancara, observasi, mengkaji dokumen dan arsip. Pengumpulan data akan terus dilakukan sampai memadai untuk pengambilan keputusan. b. Reduksi Data Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar dari catatan tertulis selama di lapangan. Kemudian mengorganisasikan sedemikian rupa sehingga menghasilkan kesimpulan yang tepat, ini dilakukan terus-menerus selama penelitian berlangsung. c. Sajian Data Merupakan
sekumpulan
informasi
tersusun
yang memberikan
kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan penarikan tindakan .
22
d. Penarikan simpulan/Verifikasi Merupakan upaya
yang diperoleh selama
pengumpulan data
berlangsung. Penulis melakukan kesimpulan sejak awal pengumpulan data. Untuk kesimpulan final penulis terus mengadakan pengujian (verivikasi) selama pengamatan berlangsung dengan maksud menguji kebenaran data dengan cara membuktikan/mencocokan data-data yang ada dan juga mengkonsultasi dengan orang yang dianggap lebih ahli.
23
