BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN METODE PENGAMATAN
A.
TINJAUAN PUSTAKA
1. PROSEDUR Pedoman dalam melaksanakan pekerjaan yang terdiri dari beberapa tahap pekerjaan yang saling berkesinambungan yang merupakan suatu bentuk kerjasama antara bagian satu dengan bagian yang lain dalam suatu proses yang dinamakan dengan prosedur. Prosedur sendiri bertujuan untuk memudahkan dan memperlancar pekerjaan yang dilaksanakan, sehingga waktu penyelesaian lebih cepat. Prosedur juga memberikan pengawasan lebih baik tentang apa dan bagaimana suatu pekerjaan telah dilakukan. Prosedur kerja dijadikan setiap bagian berkoordinasi dengan bagian yang lain. Dengan adanya prosedur kerja maka pekerjaan dapat dikendalikan dengan baik dan tentu saja hal tersebut akan membuat penghematan yang besar bagi perusahaan. a. Pengertian Prosedur Adapun pengertian-pengertian prosedur tersebut yang dapat diuraikan antara lain : Prosedur menurut B.N Marbun (2003:294) dalam buku kamus manajemen mengatakan bahwa pengertian prosedur yaitu : “Tata cara melakukan pekerjaan yang telah dirumuskan dan diwajibkan. Biasanya suatu prosedur meliputi bagaimana, bilamana dan oleh siapa harus diselesaikan”. Prosedur menurut Carl Heyel dalam buku Rasto berjudul manajemen perkantoran paradigma baru (2015:49) yaitu : “Serangkaian langkah-langkah logis dimana semua tindakan semua tindakan bisnis berulang dimulai, dilakukan, dikontrol, dan diselesaikan”. Prosedur menurut Wursanto (1995:20) dalam buku kearsipan yaitu : “Suatu rangkaian metode yang telah menjadi pola tetap dalam melakukan suatu pekerjaan yang merupakan suatu kebetulan”.
7
8
Prosedur menurut MC Maryati (2008:43) dalam buku manajemen perkantoran efektif yaitu : “Serangkaian dari tahap-tahap atau urutan dari langkah-langkah yang saling terkait dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Untuk mengendalikan pelaksanaan kerja agar efisiensi perusahaan tercapai dengan baik dibutuhkan sebuah petunjuk tentang prosedur”. Prosedur menurut Moekijat (1990:435) dalam buku kamus manajemen mengatakan bahwa pengertian prosedur sebagai berikut : 1) Suatu prosedur berhubungan dengan pemilihan atau penggunaan suatu arah tindakan tertentu sesuai dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah ditentukan. 2) Prosedur-prosedur memberikan urutan menurut waktu (chronologis) kepada tugas-tugas dan menentukan jalan dari serangkaian tugas demikian dalam kebijaksanaan-kebijaksanaan dan arah kearah tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu. 3) Suatu prosedur adalah serangkaian tugas yang saling berhubungan yang merupakan urutan menurut waktu dan cara tertentu untuk melakukan pekerjaan ynag harus diselesaikan. 4) Urutan secara chronologis (menurut waktu) dari tugas-tugas ini merupakan cirri dari tiap prosedur, biasanya suatu prosedur meliputi bagaimana, bilamana, dan oleh siapa masing-masing tugas harus diselesaikan. 5) Prosedur-prosedur menggambarkan cara atau metode dengan mana pekerjaan akan diselesaikan. Prosedur menurut Mulyadi (2001:6) dalam bukunya sistem akuntansi mengatakan bahwa : “Prosedur adalah kegiatan klerikan biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam untuk transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang”. Prosedur menurut Pariata Westara (1983:263) dalam buku ensiklopedi administrasi mengatakan bahwa :
9
“Prosedur adalah suatu rangkaian metode yang menjadi pola tetap dalam melakukan suatu pekerjaan yang merupakan suatu kebetulan. Misalnya prosedur membuat surat pada suatu perusahaan. Dalam kegiatan ini terdapat suatu rangkaian ketentuan-ketentuan mengenai cara menyusun konsep suratnya, cara mengetiknya pada kertas surat atau cara menkliknya yang kesemuanya telah pasti. Rangkaian prosedur menjadi satu sistem”. Prosedur menurut Prof. Goerge Terry (1966:21) dalam buku The Liang Gie berjudul administrasi perkantoran modern (1992:27) bahwa : “Prosedur adalah suatu rangkaian langkah-langkah tata usahaan yang bertalian, biasanya dilaksanakan oleh lebih dari pada satu orang, yang membentuk suatu cara yang diterima dan menjadi tetap dalam menjalankan suatu tahap aktifitas perkantoran yang penting dan menyeluruh. Dan prosedur diperoleh dengan perencanaan berbagai langkah yang dianggap perlu untuk menyelesaikan pekerjaan”. Prosedur menurut Louis A. Allen As Mounir (1983:110) dalam buku prosedur dan system mengatakan bahwa : “Prosedur ialah suatu metode dinormalisasikan untuk melakukan pekerjaan yang telah diperinci”. Sedangkan menurut Moekijat dalam buku Ida Nuraida berjudul manajemen administrasi perkantoran (2008:35) mengungkapkan bahwa prosedur merupakan : 1) Metode-metode yang dibutuhkan untuk menangani aktivitas-aktivitas yang akan datang. 2) Urutan aktivitas untuk mencapai tujuan tertentu. 3) Pedoman untuk bertindak. b. Prosedur yang Tertulis Menurut Ida Nuraida (2008:35) prosedur kerja dalam kantor hendaknya : 1) Bersifat formal, artinya prosedur tersebut diakui oleh semua orang dalam organisasi. 2) Tertulis. 3) Prosedur hendaknya selalu terbaharui, artinya selalu up to date dengan perkembangan organisasi yang aktif dan dinamis.
10
c. Manfaat Prosedur Tertulis Menurut Ida Nuraida (2008:36-37) prosedur tertulis sangat bermanfaat bagi tingkat manajerial maupun non manajerial dalam melaksanakan fungsi manajerial pada setiap bagian atau divisi. Manfaat prosedur tertulis adalah : 1) Planning-Controling a) Mempermudah dalam pencarian tujuan. b) Merencanakan secara seksama mengenai besarnya beban kerja yang optimal bagi masing-masing pegawai. c) Menghindari pemborosan atau memudahkan penghematan biaya. d) Mempermudah pengawasan yang berkaitan dengan hal-hal yang seharusnya dilakukan dan yang sudah dilakukan, menilai apakah pelaksanaan pekerjaan sudah sesuai dengan prosedur maka perlu diketahui penyebabnya. Hal ini dilakukan sebagai bahan masukkan dalam tindakan koreksi terhadap pelaksanaan atau revisi terhadap prosedur. Dengan adanya prosedur yang telah dilakukan maka dapat disampaikan proses umpan balik yang konstruktif. 2) Organizing a) Mendapatkan instruksi kerja yang dapat dimengerti oleh bawahan mengenai : ∑
Bagaimana tanggung jawab setiap prosedur pada masingmasing bagian atau divisi, terutama pada saat pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan bagian-bagian lain.
∑
Bagaimana proses penyelesaian suatu pekerjaan.
b) Dihubungkan dengan alat-alat yang mendukung pekerjaan kantor serta dokumen kantor yang diperlukan. c) Mengakibatkan arus pekerjaan kantor menjadi lebih baik dan lebih lancer serta menciptakan konsistensi kerja. 3) Staffing-Leading a) Membantu atasan dalam memberikan training atau dasar-dasar instruksi kerja bagi pegawai baru dan pegawai lama. Prosedur
11
mempermudah orientasi dari pegawai baru. Sedangkan bagi pegawai lama, training juga diperlukan apabila pegawai lama harus menyesuaikan diri dengan metode teknologi yang baru, atau mendapat tugas baru yang masih asing sama sekali. Dengan demikian pegawai akan terbiasa dengan prosedur-prosedur yang baku dalam suatu pekerjaan rutin di kantor yang berisi tentang cara bekerja dan kaitannya dengan tugas lain. b) Atasan perlu mengadakan counselling bagi bawahan yang bekerja tidak sesuai dengan prosedur. Penyebab ketidaksesuaian harus diketahui dan atasan dapat memberikan pengarahan yang dapat memotivasi pegawai agar mau memberikan konstribusi yang maksimal bagi kantor. c) Mempermudah pemberian penilaian terhadap bawahan. 4) Coordination a) Menciptakan koordinasi yang harmonis bagi tiap departemen dan antar departemen. b) Menetapkan dan membedakan antara prosedur-prosedur rutin dan prosedur-prosedur independen. Sehingga prosedur sangat penting digunakan sebagai pedoman dalam melakukan sebuah pekerjaan agar dilakukan secara urut sehingga pencapaian tujuan dapat dilaksanakan dengan baik. Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa prosedur adalah proses maupun urutan kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan atau yang telah ditentukan sebelumnya. Prosedur sendiri memiliki tujuan untuk mempermudah setiap rangkaian pekerjaan yang dilaksanakan. Dengan adanya prosedur maka diharapkan kegiatan maupun pekerjaan yang dilakukan dapat mencapai tujuan yang diinginkan dan dengan adanya prosedur atau urutan kegiatan maka dapat diikuti, diawasi dan diarahkan agar dapat mencapai tahap secara efektif dan efisien.
12
2. ASURANSI a. Pengertian Asuransi Pertanggungan atau asuransi di Indonesia dapat dikatakan berasal dari Hukum Barat, khususnya Belanda. Dalam bahasa Belanda Asuransi disebut
“Assurantie” yang terdiri dari kata “assuradeur” yang berarti
penanggung dan “geassureerde” yang berarti tertanggung. Dalam bahasa latin disebut “Assecurare” yang berarti meyakinkan orang, dan dalam bahasa Inggris disebut “Insurance” yang berarti menanggung sesuatu yang pasti terjadi (Kamsir, 2004:276). Sedangkan pengertian Asuransi menurut beberapa ahli antara lain : Menurut H. Abbas Salim (2000:1) definisi asuransi adalah “Suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai pengganti (substitusi) kerugian-kerugian besar yang belum pasti”. Menurut A. Hasymi Ali (1993:30) pengertian asuransi adalah “Suatu alat sosial untuk mengurangi resiko dengan menggabungkan unit-unit exposures yang cukup jumlahnya untuk membuat kerugian-kerugian individual mereka secara bersama dapat diramalkan. Kerugian yang dapat diramalkan itu kemudian dibagi rata diantara semua mereka yang berabung”. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perniagaan RI Pasal 246, definisi asuransi adalah “Suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu” Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang. Sistem Jaminan Sosial Nasional yang dimaksud dengan asuransi sosial adalah “Suatu mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib yang berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas resiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan/atau anggota keluarganya. Jadi bagi setiap anggota masyarakat yang menjadi peserta asuransi
13
sosial harus membayar sejumlah iuran atau premi wajib peserta dan peserta mempunyai hak untuk memperoleh jaminan sosial”. Berdasarkan pemaparan diatas disebutkan bahwa batasan jaminan sosial adalah bantuan untuk menjawab permasalahan sakit, kecelakaan, kelahiran, ketidakmampuan, kesehatan, kematian, tidak adanya pekerjaan yang dilakukan melalui asuransi. Dalam pelaksanaan jaminan sosial tidak hanya memiliki batasan bidang yang dijamin tetapi juga memiliki program, jenis, metode, pembiayaan, jangka waktu, dan kepesertaan yang berbeda-beda. b. Prinsip-Prinsip Asuransi Sosial BPJS Ketenagakerjaan Dalam pelaksanaanya BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan pada prinsipprinsip Sistem Jaminan Sosial Nasional yang terdapat didalam pasal 4 UndangUndang Nomor 24 Tahun 2011, diantaranya : 1) Prinsip Kegotongroyongan Prinsip kebersamaan antar peserta dalam menanggung beban biaya jaminan sosial, yang diwujudkan dengan kewajiban setiap peserta membayar iuran sesuai dengan tingkat gaji, upah atau penghasilan. 2) Prinsip Nirlaba Prinsip yang pengelolaan usaha mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh peserta. 3) Prinsip Keterbukaan Prinsip yang mempermudah akses informasi yang lengkap, benar dan jelas bagi setiap peserta. 4) Prinsip Kehati-hatian Dimana dalam pengelolaan dana dilakukan dengan cermat, teliti, aman, dan tertib. 5) Prinsip Akuntabilitas Prinsip pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
14
6) Prinsip Portabilitas Prinsip memberikan jaminan yang berkelanjutan meskipun peserta berpidah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7) Prinsip Kepesertaan Bersifat Wajib Prinsip yang mengharuskan seluruh penduduk menjadi peserta Jaminan Sosial, yang dilaksanakan secara bertahap. Penerapanya tetap disesuaikan dengan kemampuan ekonomi rakyat dan pemerintah serta kelayakan menyelenggarakan program. 8) Prinsip Dana Amanat Bahwa iuran dan hasil pengembangannya merupakan dana titipan dari peserta untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan Peserta Jaminan Sosial. 9) Prinsip Hasil Pengelolaan Dana Jaminan Sosial Dana Jaminan Sosial digunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta. c. Jenis-Jenis Usaha Asuransi Jenis usaha asuransi yang sedang berkembang di Indonesia dibagi menjadi beberapa macam, berdasarkan dari bidang yang ditangani menurut Soeisno Djojosoedarso (1999:74) sebagai berikut : 1) Dilihat dari segi sifatmya usaha asuransi dibedakan menjadi : a) Asuransi Sosial atau Asuransi Wajib dimana untuk ikut serta dalam asuransi tersebut terdapat unsur paksaan atau wajib bagi setiap warga negara, jadi semua warga negara (berdasarkan kriteria tertentu) wajib menjadi anggota atau membeli asuransi tersebut. Asuransi sosial biasanya diselenggarakan Pemerintah atau BUMN (misal BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, TASPEN, ASABRI) b) Asuransi Sukarela dalam asuransi ini tidak ada paksaan bagi siapapun untuk menjadi anggota/pembeli, jadi setiap orang bebas untuk memilih anggota atau tidak dari jenis asuransi ini. Asuransi sukarela biasanya diselenggarakan oleh pihak swasta (misal AJB,
15
Bumiputra, dll) tetapi ada juga yang diselenggarakan oleh pemerintah (misal PT. Jiwasraya, Prudential, dll). 2) Dilihat dari segi obyeknya dibedakan menjadi a) Asuransi orang yang meliputi asuransi jiwa, asuransi kecelakaan, asuransi kesehatan, asuransi beasiswa, asuransi hari tua, dan lainlain. b) Asuransi umum atau asuransi kerugian yang meliputi asuransi kebakaran, asuransi pengankutan barang, asuransi kendaraan bermotor, asuransi penerbangan, dan lain lain. Berdasarkan jenis asuransi BPJS Ketenagakerjaan termasuk Asuransi Sosial Tenaga Kerja dengan memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja agar pekerja merasa aman dan terlindungi. 3. TENAGA KERJA 1) Pengertian Tenaga Kerja Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan pokok mengenai tenaga kerja, yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah “Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan” (didalam atau diluar hubungan kerja) guna menghasilkan barang-barang dan atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Mereka yang telah bekerja pada instansi-intansi Pemerintah terkait oleh Undang-Undang Kepegawaian sedang mereka yang telah bekerja pada perusahan-perusahan terikat dan atau dilindungi oleh Undang-Undang perburuhan atau yang lazim disebut Hukum Perburuhan (Sunindhia & Widianti, 1987:15). Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Pengertian tenaga kerja lebih luas dari pengertian pekerja atau buruh yaitu tenaga kerja yang sedang terikat dalam suatu hubungan kerja dan tenaga kerja yang belum bekerja. Pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan
16
menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain dan terikat dalam suatu hubungan kerja (Hardijan Rusli, 2011:4). Sedangkan pengertian tenaga kerja juga telah dikemukakan oleh Payaman Simanjutak, tenaga kerja (man power) adalah “Penduduk yang sudah bekerja, yang sedang mencari kerja dan yang melakukan pekerjaan lain seperti sekolah dan mengurus rumah tangga”. 2) Perlindungan Tenaga Kerja Perlindungan kerja merupakan suatu hal yang berguna bagi para pekerja, guna memberikan perlindungan hak-hak yang dimiliki para pekerja. Tujuan perlindungan tenaga kerja adalah untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerjasama secara harmonis tanpa disertai adanya tekanan-tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Adapun prinsip perlindungan tenaga kerja menurut Andi Fariana (2012:34-36) antara lain : a) Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. b) Setiap pekerja berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi pengusaha. c) Setiap
tenaga
kerja
berhak
untuk
memperoleh
dan
mengembangkan potensi kerja sesuai dengan bakat minat dan kemampuan melalui pelatihan kerja. d) Setiap pekerja memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan kerja sesuai dengan bidang tugasnya. Pelaksanaan pelatihan kerja disesuaikan dengan kebutuhan serta kesempatan yang ada di perusahaan agar tidak mengganggu kelancaran kegiatan usaha. e) Setiap pekerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan layak didalam atau diluar negeri.
17
f) Setiap
pekerja
berhak
memperoleh
perlindungan
atas
keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. g) Setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. h) Setiap pekerja dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. i) Setiap pekerja berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja. Sedangkan pembagian perlindungan pekrja dapat dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu : a) Perlindungan ekonomis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja suatu penghasilan yang cukup memenuhi keperluan sehari-hari baginya beserta keluarganya termasuk dalam hal pekerja tersebut tidak mampu bekerja karena sesuatu diluar kehendaknya. Perlindungan ini disebut dengan jaminan sosial. b) Perlindungan sosial, yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan yang tujuannya memungkinkan pekerja itu mengenyam dan mengembangkan kehidupannya sebagai manusia pada umumnya, dan sebagai anggota masyarakat dan anggota keluarga atau yang biasa disebut kesehatan kerja. c) Perlindungan teknis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga pekerja dari bahaya kecelakaan yang dapat ditimbulkan oleh pesawat-pesawat atau alat kerja lainnya atau oleh bahan yang diolah atau dikerjakan perusahaan. Perlindungan jenis ini disebut dengan keselamatan kerja.
18
4. PENDAFTARAN Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:285), “Pendaftaran adalah proses keikutsertaan dengan mencatat identitas (nama, alamat, dan lainlain) dan melampirkan syarat sesuai dengan ketentuan guna memperlancar dan mempermudah dalam pelaksanaannya”. Pendaftaran biasanya dilakukan dengan mengisi sebuah formulir. 5. PEMBAYARAN Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989:89), “Pembayaran berarti proses atau cara membayar atau perbuatan. Pembayaran dapat dilakukan dengan dua cara yaitu tunai dan non tunai. Pembayaran secara tunai langsung menggunakan uang, sedangkan non tunai dapat menggunakan debit card, credit card, transfer, dan sebagainya”. 6. PROGRAM JAMINAN JASA KONSTRUKSI a. Program Pengertian program adalah suatu unit atau kesatuan kegiatan maka program merupakan sebuah sistem, yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan bukan hanya satu kali tetapi berkesinambungan. Program adalah cara tersendiri dan khusus yang dirancang demi pencapaian suatu tujuan tertentu. Dengan adanya suatu program, maka segala rancangan akan lebih teratur dan lebih mudah untuk dilaksanakan. Program adalah unsur utama yang harus ada bagi berlangsungnya aktivitas yang teratur, karena dalam program telah dirangkum berbagai aspek seperti : 1) Adanya tujuan yang mau dicapai. 2) Adanya berbagai kebijakan yang diambil dalam upaya pencapaian tujuan tersebut. 3) Adanya prinsip-prinsip dan metode-metode yang harus dijadikan acuan dengan prosedur yang harus dilewati. 4) Adanya pemikiran atau rancangan tentang anggaran yang diperlukan. 5) Adanya strategi yang harus diterapkan dalam pelaksanaan aktivitas.
19
b. Jaminan Jasa Konstruksi Jasa konstruksi adalah sebuah sektor yang memegang peran penting dalam pembangunan Indonesia. Melalui sektor inilah, secara fisik kemajuan pembangunan Indonesia dapat diakses langsung, keberadaan gedung-gedung yang tinggi, jembatan, infrastruktur seperti jalan tol, sarana telekomunikasi adalah hal-hal aktual yang menandakan denyut ekonomi Indonesia tengah berlangsung. Berdasarkan
Peraturan
Menteri
Ketenagakerjaan
Republik
Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Sektor Jasa Konstruksi, yang dimaksud dengan jaminan jasa konstruksi adalah “Layanan jasa konsultasi perencanaan pekerja kosntruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Selain itu, jaminan jasa konstruksi merupakan jaminan yang memberikan pertanggung jawaban untuk semua tenaga kerja (borongan/harian lepas dan musiman) yang bekerja pada sektor usaha jasa konstruksi atau proyek agar tenaga kerja merasa terlindungi ketika mengalami kecelakaan kerja pada saat berada di lokasi proyek, pada saat dijalan atau menderita penyakit akibat hubungan kerja”. Aspek jasa konstruksi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 melingkupi tiga bentuk kegiatan pelaksana konstruksi, yaitu : 1) Perencanaan pekerjaan 2) Pelaksanaan pekerjaan 3) Pengawas pekerjaan konstruksi Sedangkan tahapan kepesertaan yaitu setiap Kontraktor Induk maupun Sub Kontraktor yang melaksanakan proyek jasa konstruksi dan pekerjaan borongan
lainnya
wajib
mempertanggungkan
semua
tenaga
kerja
(borongan/harian lepas dan musiman) yang bekerja pada proyek tersebut kedalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Adapun proyek - proyek tersebut meliputi : 1) Proyek-proyek APBD.
20
2) Proyek-proyek atas Dana Internasional. 3) Proyek-proyek APBN. 4) Proyek-proyek swasta, dan lain-lain.
7. PROSEDUR PENDAFTARAN DAN PEMBAYARAN PROGRAM JAMINAN JASA KONSTRUKSI Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Prosedur Pendaftaran dan Pembayaran Program Jaminan Jasa Konstruksi adalah serangkaian langkah-langkah, proses maupun tata cara mendaftar dan membayar iuran untuk program jaminan jasa konstruksi yang dilakukan oleh pemberi
kerja
jasa
konstruksi
atau
perusahaan
konstruksi
yang
memperkerjakan pekerja pada suatu proyek jasa konstruksi. Pendaftaran dan pembayaran iuran jaminan jasa konstruksi tersebut bertujuan untuk melindungi tenaga kerja jika terjadi kecelakaan kerja, adanya jaminan jasa konstruksi ini sebagai ganti kompensasi dan rehabilitasi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja, karena dalam program jaminan jasa konstruksi tersebut memiliki 2 (dua) macam jenis asuransi atau jaminan yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Adapun Prosedur Pendaftaran dan Pembayaran Program Jaminan Jasa Konstruksi
pada
Badan
Penyelenggara
Jaminan
Sosial
(BPJS)
Ketenagakerjaan yaitu melalui 6 (enam) proses atau langkah, meliputi : a. Tahap pertama, pemberi kerja jasa konstruksi (kontraktor) mengisi Formulir pendaftaran kepesertaan Jasa Konstruksi yang bisa diambil pada kantor BPJS Ketenagakerjaan setempat sekurang-kurangnya 2 (dua) minggu setelah Surat Perintah Kerja (SPK) diterbitkan. Formulir-formulir tersebut harus dilampiri dengan Surat Perintah Kerja (SPK) atau Surat Perjanjian Pemborong (SPP). b. Tahap kedua, jika formulir dan syarat pendaftaran sudah terpenuhi selanjutnya didaftarkan dan dihitung dari nilai proyek untuk menetapkan besaran iuran yang harus dibayar oleh pemberi kerja jasa konstruksi (kontraktor) tersebut.
21
c. Tahap ketiga, setelah ditetapkan besaran iuran, pemberi kerja jasa konstruksi (kontraktor) membayarkan iuran tersebut ke bank yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yaitu Bank Mandiri atau Bank Bukopin. Pembayaran iuran dibagi menjadi 2 (dua) tahap antara lain : 1) Tahap pertama pembayaran sekaligus yaitu melunasi seluruh iuran. 2) Tahap kedua yaitu pembayaran secara bertahap dengan rincian pembayaran pertama sebesar 50% (lima puluh persen), tahap kedua 25% (dua puluh lima persen), dan tahap ketiga 25% (dua puluh lima persen) dari iuran yang sudah ditetapkan. d. Tahap keempat, pemberi kerja jasa konstruksi (kontraktor) datang kembali ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dengan membawa bukti pembayaran bank yang dibayarkan secara lunas maupun bertahap, dan diserahkan di Bagian Pemasaran Bukan Penerima Upah untuk ditetapkan sebagai peserta Program Jaminan Jasa Konstruksi yang sah. e. Tahap kelima, pemberi kerja jasa konstruksi (kontaktor) harus ke Bagian Keuangan untuk mendapatkan kwitansi pembayaran iuran sebagai bukti pendaftaran dan pembayaran yang sah. f. Tahap keenam atau tahap akhir yaitu setelah mendapatkan kwitansi pemberi kerja jasa konstruksi (kontraktor) akan mendapatkan lembar penetapan berupa sertifikat dan kartu kepesertaan sebagai bukti bahwa para tenaga kerja sudah terdaftar sebagai peserta yang sah atau sudah mendapatkan jaminan yang berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
22
Bagan 1 Prosedur Pendaftaran dan Pembayaran Program Jaminan Jasa Konstruksi BPJS Ketenagakerjaan Pemberi Kerja Jasa Konstruksi (Kontraktor)
Pengajuan Syarat Ke Bagian Pemasaran
Penetapan Iuran dari Nilai Proyek
Peserta ke Bank Untuk Membayarkan Iuran
Pembayaran Tahap 1 Sebesar 50%
Pembayaran Tahap ke 2 Sebesar 25%
Pembayaran Secara Lunas
Pembayaran Tahap ke 3 Sebesar 25%
Mendatangi BPJS Ketenagakerjaan
Mencetak Kwitansi di Bagian Keuangan
Sah Menjadi Peserta
(Sumber : Bagian Pemasaran BPU BPJS Ketenagakerjaan Cabang Surakarta)
23
B.
METODE PENGAMATAN
1. Lokasi Pengamatan Lokasi pengamatan merupakan tempat yang digunakan untuk penyelesaian pengamatan dan diperoleh data yang dibutuhkan sebagai penunjang pembuatan tugas akhir. Lokasi pengamatan sendiri dilakukan di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kantor Cabang Surakarta di Jalan Bhayangkara No. 42 Surakarta. Penulis memilih lokasi ini dengan pertimbangan ingin mengetahui tentang program baru Jaminan Jasa Konstruksi (Jakon) yang ditangani oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan seiring dengan perubahan PT. Jamsostek (Persero) menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Pengamatan dilakukan untuk memperoleh data-data sesuai dengan bahan yang diamati dan yang akan digunakan.
2. Jenis Pengamatan Pengamatan dilakukan secara langsung ke lapangan atau lokasi tempat magang. Sedangkan jenis pengamatan yang dilakukan penulis yaitu menggunakan
bentuk
pengamatan
Deskriptif
Kualitatif.
Data
yang
dikumpulkan terutama berupa kata-kata, kalimat atau gambar yang memiliki arti lebih bermakna dan mampu memacu timbulnya pemahaman yang lebih nyata daripada sekedar sajian angka atau frekuensi, penilitian menekankan catatan dengan deskripsi kalimat yang rinci, lengkap, dan mendalam yang menggambarkan situasi sebenarnya guna mendukung penyajian data. Oleh karena itu Penelitian Kualitatif sering disebut sebagai Pendekatan Deskripsi Kualitatif (H.B Sutopo 2002:40). Menurut Lexy J. Moleong (2010:6) Penelitian Kualitatif adalah “Penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku persepsi, motivasi, tindakan, dsb. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.”
24
3. Sumber Data Dalam pembuatan laporan pengamatan untuk mendapatkan data yang lengkap dan relevan dalam permasalahan yang ada sehingga kebenarannya dapat dipercaya. Didalam penelitian dibutuhkan beberapa sumber, yaitu : a. Narasumber (Informan) Dalam penelitian kualitatif posisi sumber data yang berupa manusia (narasumber) sangat penting perannya sebagai individual yang memiliki informasinya. Narasumber mempunyai posisi yang sama dan bukan hanya sekedar memberikan tanggapan yang diminta penelitian, tetapi ia bisa lebih terarah dan selera dalam menyajikan informasi yang dimiliki. Sumber data yang berupa manusia dalam penelitian kualitatif lebih tepat disebut informan daripada responden. (H.B Sutopo 2002:58). Data yang diperoleh secara langsung melalui narasumbernya. Dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan (wawancara) kepada narasumber, dengan begitu data yang diperoleh sesuai dengan ketentuan yang ada pada instansi tersebut. Dalam sumber informasi penulis mewawancarai kepada pihak-pihak yang memahami permasalahan dalam penelitian, diantaranya : 1) Kepala bagian Pemasaran Peserta Bukan Penerima Upah. 2) Pegawai Penata Madya Kesejahteraan Peserta. 3) Pegawai bagian Keuangan di BPJS Ketenagakerjaan kantor cabang Surakarta. b. Peristiwa atau Aktivitas Data atau informasi yang dikumpulkan berdasarkan peristiwa, aktivitas atau perilaku sebagai sumber data yang berkaitan dengan sasaran penelitiannya. Dari pengamatan dalam peristiwa atau aktivitas, penelitian dapat mengetahui proses bagaimana sesuatu terjadi secara lebih pasti karena melihat sendiri secara langsung. Tidak semua peristiwa berlangsung pada saat penelitian berjalan. (H.B Sutopo, 2002:58). Peristiwa atau aktivitas yang diamati penulis adalah prosedur pendaftaran dan pembayaran program jaminan jasa konstruksi di Badan
25
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan kantor cabang Surakarta. c. Dokumen atau Arsip Dokumen atau arsip merupakan bahan tertulis yang berhubungan dengan suatu peristiwa ataupun aktivitas tertentu yang terjadi dalam pengamatan. Dokumen ini berupa rekaman tertulis (berupa gambar, benda peninggalan yang berkaitan dengan peristiwa atau aktivitas) yang bersikap formal dan terencana. (H.B Sutopo, 2002:61). Dalam
pengamatan
didapatkan
form-form,
laporan,
surat,
dokumen, arsip yang berhubungan dengan Prosedur Pendaftaran dan Pembayaran Program Jaminan Jasa Konstruksi di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kantor Cabang Surakarta.
4. Teknik Pengumpulan Data Untuk memperoleh suatu data yang dibutuhkan dalam penelitian, maka digunakan metode : a. Wawancara Wawancara untuk memperoleh data secara langsung melalui sumber data atau narasumber yang terpercaya atau pada ahlinya. Dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak yang bersangkutan dalam instansi. Dengan begitu data yang diperoleh adalah data yang secara akurat. b. Observasi Observasi merupakan salah satu teknik data yang digunakan untuk memperoleh data dari sumber data berupa peristiwa, tempat, lokasi, benda, dan rekaman gambar. Dalam hal ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara melakukan pengamatan langsung ke lokasi guna memperoleh data tentang Prosedur Pendaftaran dan Pembayaran Program Jaminan Jasa Konstruksi di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kantor Cabang Surakarta.
26
c. Mengkaji Dokumen dan Arsip Dalam metode ini perlu menggunakan sumber lain yaitu berupa beberapa dokumen dan arsip yang berhubungan dengan permasalahan dalam pengamatan.
5. Teknik Analisis Data Menurut H.B Sutopo (2002:91-93), dalam proses analisa terdapat tiga komponen utama yang benar-benar digunakan oleh setiap penulis kualitatif. Tiga komponen tersebut adalah : a. Reduksi Data Reduksi data merupakan komponen pertama dalam analisis yang merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi dari fiednote. Proses ini berlangsung terus sepanjang pelaksanaan pengamatan.
Bahkan
prosesnya
diawali
sebelum
pelaksanaan
pengumpulan data. Artinya : reduksi data sudah berlangsung sejak penelitian
mengambil
keputusan
(meski
mungkin
tidak
disadari
sepenuhnya) tentang kerangka kerja konseptual, melakukan pemilihan kasus, menyusun pertanyaan penelitian kasus, dan jangka waktu menentukan cara pengumpulan data yang digunakan. Juga memusatkan tema, membuat, coding, menentukan batas-batas permasalahan, dan menulis memo. Proses reduksi ini berlangsung terus sampai laporan akhir pengamatan selesai disusun. Memperhatikan penjelasan diatas, maka bisa dinyatakan bahwa reduksi data adalah bagian dari proses analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan penelitian dapat dilakukan. Proses ini tidak bersifat aktivitas kuantivikasi data seperti yang dilakukan dalam penelitian kuantitatif. b. Sajian Data Sajian data merupakan suatu rakitan organisasi informasi, deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan simpulan penelitian dapat
27
dilakukan. Sajian ini merupakan rangkaian kalimat yang disusun secara logis dan sistematis, sehingga bila dibaca, akan mudah dipahami berbagai hal yang terjadi dan memungkinkan pengamat untuk berbuat sesuatu pada analisa maupun tindakan lain berdasarkan pemahamannya tersebut. Sajian data ini harus mengacu pada rumusan masalah yang telah dirumuskan sebagai pertanyaan pengamatan, sehingga narasi yang tersaji merupakan diskriptif mengenai kondisi yang rinci untuk menceritakan dan menjawab setiap permasalahan yang ada. c. Penarikan Simpulan dan Verifikasi Dari awal pengumpulan data, penulis sudah harus memahami apa arti dari berbagai hal yang ditemui dengan melakukan pencatatan peraturan-peraturan, pola-pola, pertanyaan-pertanyaan, konfigurasi yang mungkin, arah sebab akibat dan berbagai proposisi. Penulis yang ahli menangkap berbagai hal tersebut secara kuat, namun tetap terbuka dan bersifat skriptis. Konklusi-konklusi dibiarkan tetap disitu, yang pada waktu awalnya mungkin kurang jelas, kemudian semakin meningkat secara eksplisit dan juga memiliki landasan yang semakin kuat. Simpulan akhirnya tidak akan terjadi sampai pada waktu proses pengumpulan data berakhir. Simpulan
perlu
diverifikasi
agar
cukup
kuat
dan
dapat
dipertanggung jawabkan. Oleh karena itu perlu dilakukan aktivitas pengulangan untuk tujuan pemantapan, penelusuran data kembali dengan cepat, mungkin sebagai akibat pemikiran kedua yang timbul melintas pada pengamatan pada waktu menulis sajian data. Dan melihat kembali pada catatan lapangan. Verifikasi juga dapat berupa kegiatan yang dilakukan ketelitian, misalnya cara berreduksi atau saling memeriksa antara teman (terutama pengamatan bila dilakukan secara kelompok). Verifikasi dapat juga dilakukan dengan usaha yang lebih luas yaitu dengan melakukan replikasi dalam satuan data yang lain. Pada dasarnya makna kata harus diuji validitasnya supaya kesimpulan pengamatan menjadi kokoh dan menjadi lebih bisa dipercaya.
28
Bagan 2 Model Analisa Interaktif Pengumpulan Data
Sajian Data
Reduksi Data
Penarikan Simpulan / Verifikasi (Sumber : H.B. Sutopo, 2002:96)
