BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN METODE PENGAMATAN
A. Tinjauan Pustaka 1. Pengertian Prosedur Prosedur berasal dari salah satu kata dalam bahasa inggris, yaitu “Procedure” yang dapat diartikan sebagai cara atau tata cara. Istilah prosedur diartikan oleh beberapa ahli. a.
Pengertian prosedur menurut Drs. Moekijat ( 1984 : 475 – 476 ) dalam Kamus Management, suatu prosedur diartikan sebagai suatu tata cara yang berhubungan dengan pemilihan dan penggunaan suatu arah dan tindakan tertentu sesuai dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah ditentukan. Untuk lebih jelasnya prosedur bisa dijabarkan menjadi : 1. Prosedur-prosedur memberikan urutan menurut waktu (chronologis) kepada tugas-tugas dan menentukan jalan dari serangkaian tugas-tugas demikian dalam kebijaksanaan-kebijaksanaan dan ke arah tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu. 2. Suatu prosedur adalah serangkaian dari pada tugas-tugas yang saling berhubungan yang merupakan urutan menurut waktu dan cara tertentu untuk melakukan pekerjaan yang harus diselesaikan. 3. Urutan secara chronologis (menurut waktu) daripada tugas-tugas inimerupakan cirri dari pada setiap prosedur. Biasanya suatu prosedur meliputi bagaimana, bilamana dan oleh siapa masing-masing tugas harus diselesaikan. 4. Prosedur-prosedur menggambarkan cara atau metode, denganmana pekerjaan akan diselesaikan.
b.
Dalam buku Asas-asas Manajemen ( 1989 : 194 ), Drs. Moekijat mengemukakan definisi daripada prosedur, yaitu sebagai berikut: Suatu prosedur adalah serangkaian tugasyang saling berhubungan, yang merupakan urutan menurut waktu dan cara tertentu untuk melaksanakan
6
7
pekerjaan pekerjaan yang harus diselesaikan. Urutan menurut waktu dari tugas-tugas ini merupakan ciri daripada setiap prosedur. Biasanya suatu prosedur meliputi bagaimana, bilamana dan oleh siapa masing-masing tugas harus dilakukan. Masih dalam buku yang sama ( Asas – Asas Manajemen, 1989 : 194 ), Drs. Moekijat mengemukakan sifat (hakekat) daripada prosedur, yaitu : 1.
Prosedur terdapat dalam tiap bagian perusahaan ; prosedur merupakan satu macam rencana yang penting.
2.
Prosedur biasanya dipandang sebagai penerapan pekerjaan yang sifatnya berulang.
3.
Diberikan batas-batas waktu pada setiap langkah prosedur guna menjamin agar hasil akhir dicapai seperti yang diinginkan.
Ciri-ciri prosedur yang baik menurut Drs. Moekijat dalam buku Asas-Asas Manajemen ( 1989 : 194 ), yaitu : 1.
Prosedur harus didasarkan atas fakta-fakta yang cukup mengenai situasi tertentu, tidak didasarkan atas dugaan-dugaan atau keinginankeinginan.
2.
Suatu prosedur harus memiliki stabilitas, akan tetap masih memiliki fleksibilitas. Stabilitas adalah ketetapan arah tertentu dengan perubahan yang dilakukan hanya apabila terjadiperubahan penting dalam faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan prosedur. Fleksibilitas prosedur diinginkan guna mengatasi suatu krisis atau suatu keadaan darurat, tuntutan khusus atau penyusuaian kepada suatu kondisi sementara.
3. c.
Prosedur harusmengikuti zaman ( up-to-date )
Menurut Harold Koontz, Cryill O’Donell dan Heinz weihrich dalam Intisari Manajemen ( 1989 : 24 ) memberikan pengertian prosedur sebagai berikut : Prosedur adalah rencana yang menetapkan metode penanganan yang dibutuhkan untuk aktivitas-aktivitas yang akan dating.ia merupakan pedoman untuk bertindak, bukan untuk berpikir dan ia menguraikan cara yang tepat
8
untuk menyelesaikan kegiatan tertentu. Iamerupakan urut-urutan kronologis dari tindakan-tindakan yang dibutuhkan. d.
Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (2007 : 899) prosedur adalah : 1. Tahap kegiatan untuk menyelesaikan aktivitas. 2. Metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah.
e.
Menurut MC Maryati (2007:43) prosedur dapat didefinisikan sebagai berikut : ”Prosedur adalah serangkaian dari tahapan-tahapan atau urut-urtan dari langkah-langkah yang saling terkait dalam menyelesaikan suatu pekerjaan.” Seperti yang telah disinggung di atas bahwa prosedur ialah urutan perbuatan
atau langkah-langkah yang harus dilakukan, untuk mencapai suatu tahap tertentu dalam usaha pencapaian tujuan. Oleh karena itu maka urutan perbuatan atau langkah-langkah tersebut haruslah dibuat sedemikian rupa sehingga tidak meninggalkan faktor efisiensi dan efektifitas. Adanya prosedur tidak ditujukan untuk menghambat dan meruwetkan pelaksanaan pekerjaan, justru dengan prosedur pekerjaan dapat diikuti, diawasi dan diarahkan kepada pencapaian tahap dengan selamat, cepat, hemat dan cermat. Dengan demikian dalam pembuatan prosedur harus dipikirkan sungguh-sungguh agar dapat berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan. 2. Pengertian Tanah Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (253:523), “Tanah adalah permukaan bumi atau lapisan bumi diatas sekali”. Menurut pasal 4 ayat (1) UUPA, “Tanah adalah permukaan bumi yang dapat diberikan macam-macam hak atas tanah kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersamasama dengan orang-orang dan serta badan hukum”. Pengertian permukaan bumi itu pada pasal 4 ayat (2) dinyatakan termasuk pula tubuh bumi yang ada dibawahnya dan air serta ruang diatasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah tersebut.
9
Pengertian tanah lebih lanjut diatur dalam pasal 1 ayat (2) peraturan pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, bahwa “Bidang tanah adalah bagian permukaan bumi yang merupakan satuan bidang yang terbatas”. 3. Pengertian sengketa tanah Sengketa tanah merupakan konflik antara dua pihak atau lebih yang mempunyai kepentingan yang berbeda terhadap satu atau beberapa obyek hak atas tanah yang dapat mengakibatkan perselisihan bagi keduanya dan dapat diselesaikan melalui musyawarah maupun melalui peradilan. Di bawah ini ada beberapa pengertian mengenai sengketa antara lain : a.
Sengketa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007:1037) adalah: 1. Sesuatu
yang
menyebabkan
perbedaan
pendapat,
pertengkaran,
perbantahan, perkara yang kecil dapat juga menimbulkan besar, daerahdaerah yang menjadi rebutan ( pokok Pertengkaran ). 2. Pertikaian, perselisihan di dalam partai itu akhirnya dapat diselesaikan dengan baik. 3. Perkara ( dalam pengadilan ) tidak ada yang tidak dapat diselesaikan. b.
Dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 1999 pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan sengketa pertanahan adalah perbedaan pendapat mengenai: 1) Keabsahan suatu hak, 2) Pemberian hak atas tanah, 3) Pendaftaran hak atas tanah termasuk peralihannya dan penerbit tanda bukti haknya, antara pihak-pihak yang berkepentingan maupun antar pihak-pihak yang berkepentingan dengan instansi di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional. Dalam pasal 1 ayat (2) yang dimaksud pihak-pihak yang berkepentingan
adalah pihak-pihak yang merasa mempunyai hubungan hukum dengan bidang tanah tertentu atau pihak lain yang kepentingannya terpengaruh oleh status hukum tanah tersebut. Sengketa tanah terjadi karena adanya kepentingan dan hak seseorang, dan
10
seringkali sengketa tanah bermula dari perebutan hak atas kepemilikan tanah yang jelas maupun karena kepemilikan tanah yang tidak jelas. Benturan kepentingan dan hak antara pihak satu dengan pihak lainnya ini sehingga banyak terjadi sengketa tanah. Sadar akan pentingnya kepemilikan tanah untuk tempat tinggal ataupun untuk kepentingan lainnya, sehingga menyebabkan perebutan atas kepemilikan tanah.dan tingginya kesadaran masyarakat terhadap hak dan kepentingannya atas kepemilikan tanah tersebut. Timbulnya sengketa hukum bermula dari pengaduan suatu pihak ( orang atau badan ) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah, baik terhadap status tanah, prioritas maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan. 4. Prosedur Penyelesaian Sengketa Tanah Berdasarkan pengertian-pengertian diatas yang dimaksud dengan Prosedur Penyelesaian Sengketa Tanah dalam pengamatan ini adalah suatu proses tata cara atau langkah-langkah dalam menyelesaikan suatu perselisihan antara dua pihak atau lebih yang disebabkan karena perbedaan nilai, perbedaan kepentingan, maupun persepsi mengenai status kepemilikan hak atas tanah tertentu yang dapat diselesaikan melalui musyawarah ataupun melalui mediasi di Badan Pertanahan Nasional. Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo prosedur dalam penyelesaian sengketa tanah terdapat 6 langkah, antara lain : 1. Membuat Surat Pengaduan. 2. Pengkajian Kasus Pertanahan. 3. Pembuatan Surat Undangan Mediasi. 4. Membuat Daftar Hadir. 5. Pelaksanaan Sidang Mediasi. 6. Pembuatan Berita Acara Keputusan. Setiap pengaduan kasus pertanahan yang disampaikan kepada Badan Pertanahan Nasional maka dilakukan pengelolaan pengkajian dan penanganan kasus pertanahan karena hal tersebut merupakan salah satu fungsi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dalam rangka menanggulangi sengketa,
11
konflik dan perkara pertnahan guna mewujudkan kebijakan pertanahan bagi keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan pengkajian dan penanganan kasus pertanahan merupakan sarana untuk menyelesaiakan sengketa, konflik dan perkara pertanahan dan memperkecil potensi timbulnya masalah pertanahan. Dengan adanya solusi penyelesaian sengketa tanah dengan cara mediasi, maka permasalahan sengketa pertanahan dapat diselesaikan dengan baik. Sehingga permusuhan antara pihak-pihak yang bersengketa dapat dihapus dan terciptanya kondisi perdamaian dan kerukunan. B. Metode Pengamatan Metode pengamatan meruapakan segala teknik yang digunakan dalam pengamatan atau segala sesuatu yang berkaitan dengan pengamatan yang ada. Metode ini menyangkut beberapa hal, antara lain: 1.
Lokasi pengamatan Dalam menunjang pembuatan Tugas Akhir (TA) dan guna penyampaian laporan terhadap penyelenggaraan pengamatan, lokasi yang di maksud adalah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 310 Sukoharjo.
2.
Jenis pengamatan Bentuk pengamatan ini merupakan pengamatan deskriptif kualitatif yaitu pengamatan tentang data yang dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk kata-kata dan gambar, kata-kata disusun dalam kalimat, misalnya kalimat hasil wawancara antara pengamat dan informan. Bentuk pengamatan yang digunakan ini adalah pengamatan deskriptif dengan menggunakan observasi. Pengamatan deskriptif dapat diartikan sebagai proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan melukiskan keadaan subyek dan obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan faktafakta yang terlihat dan bagaimana adanya adanya.
3.
Sumber Data Sumber data yang digunakan penulis adalah : a.
Narasumber ( Informan )
12
Menurut H.B Soetopo (2002: 50-54) “ Jenis sumber data yang berupa manusia dalam pengamatan ini pada umumnya dikenal sebagai responden. Istilah tersebut sangat akrab digunakan dalam pengamatan deskriptif kualitatif, dengan pengertian bahwa pengamatan memiliki posisi yang lebih penting. Responden posisinya hanya sekedar memberikan tanggapan atau respon pada apa yang diminta atau yang ditentukan oleh pengamatannya. Dalam pengamatan deskriptif kualitatif posisi sumber data manusia atau narasumber sangat penting peranannya sebagai individu yang dimiliki informasinya “. Sumber data yang diperoleh dari wawancara kepada pihak – pihak yang memahami permasalahan dalam pengamatan ini yaitu : 1. Kasi Sengketa Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo 2. Kepala Urusan Umum dan Kepegawaian. b.
Peristiwa atau Aktivitas Data atau informasi juga dapat dikumpulkan dari peristiwa, aktivitas, atau perilaku sebagai sumber data yang berkaitan dengan sasaran penelitiannya. Dari pengamatan peristiwa atau aktivitas, peneliti bisa mengetahui proses bagaimana sesuatu terjadi secara lebih pasti karena menyaksikan sendiri secara langsung. Peristiwa sebagai sumber data memang sangat beragam, dari berbagai peristiwa, baik yang terjadi secara sengaja ataupun tidak, aktivitas rutin yang berulang atau yang hanya satu kali terjadi, aktivitas yang formal maupun yang tidak formal, dan juga yang tertutup ataupun yang terbuka untuk bisa diamati oleh siapapun saja. Berbagai permasalahan memang memerlukan pemahaman lewat kajian terhadap perilaku atau sikap dan para pelaku dalam aktivitas yang dilakukan atau yang terjadi sebenarnya H.B Soetopo (2002: 50-52). Peristiwa atau aktivitas yang diamati oleh penulis adalah kegiatan kerja di lingkungan bagian Kasi Sengketa Konflik dan Perkara Kantor Pertanhan Kabupaten Sukoharjo. Aktivitas yang terjadi dalam lingkup
13
kerja penyelesaian sengketa tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo. c.
Dokumen dan Arsip Dokumen dan arsip merupakan bahan tertulis yang bersangkutan dengan peristiwa atau aktivitas yang terjadi pada pengamatan. Merupakan rekaman tertulis (dapat berupa gambar atau benda peninggalan yang berkaitan dengan suatu aktivitas atau peristiwa). Termasuk dalam bentuk catatan rekaman yang lebih bersifat formal dan terencana yang sudah biasa disebut arsip H.B Soetopo (2002: 5455). Dalam pengamatan ini diperoleh surat, arsip, laporan, dokumen, yang berhubungan dengan pelaksaan Prosedur Penyelesaian Sengketa Tanah Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo.
4.
Teknik Pengumpulan Data Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam pengamatan ini adalah sebagai berikut : a.
Wawancara Teknik pengumpulan data ini yang dilakukan melalui wawancara secara langsung dengan informan untuk memperoleh data penunjang yang relevan. Wawancara yang dilakukan merupakan wawancara yang tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur dapat dilakukan pada waktu dan kondisi yang dianggap tetap serta wawancara dapat dilakukan beberapa kali sehingga data rinci, jujur, dan mendalam dapat diperoleh (H.B Soetopo 2002: 58-63). Dalam tulisan ini pihak yang diwawancarai Penulis adalah :
1. Kasi Sengketa Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo. 2. Kepala Urusan Umum dan Kepegawaian.
14
b.
Observasi Teknik pengumpulan data dengan menggali data dari narasumber data yang berupa peristiwa, tempat atau lokasi serta rekaman gambar. Observasi dapat dilakukan dengan baik secara langsung ataupun tidak langsung yaitu mengumpulkan dan menggali data tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Tanah Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo. Pada observasi langsung dapat dilakukan dengan mengambil peran atau tak berperan Spardeli (1980) menjelaskan bahwa pelaksanaan teknik dalam observasi dapat dibagi menjadi tak berperan sama sekali, observasi berperan, yang terdiri dari berperan pasif, berperan aktif, dan berperan penuh, dalam arti penelitian benar-benar menjadi warga (bagian) atau anggota kelompok yang sedang diamati. (H.B Soetopo 2002: 64-65).
5.
Teknik Analisis Data Teknik analisis data yang digunakan dalam penulis adalah model analisis interaktif yaitu data yang dikumpukan akan dianalisa melalui tiga tahap yaitu pengumpulan data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Dalam model ini dilakukan suatu proses siklus antara tahap – tahap, sehingga data yang terkumpul akan berhubungan dengan satu sama lain dan benar – benar data yang mendukung penyusunan laporan pengamatan ( H.B Soetopo 2002: 3537) . Tahap – tahap tersebut dapat dijelaskan sebagi berikut : a.
Reduksi Data Adalah proses seleksi pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data (kasar) dari catatan yang ada dilapangan sehingga kesimpulan akhir dapat diperoleh. Reduksi Data tidak terpisah dari analisis. Pada suatu pengumpulan data berlangsung, reduksi data dapat berupa tingkatan, coding, memusatkan tema, dan membuat batas-batas pengamatan.
b.
Sajian Data Adalah suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan pengamatan dapat dilakukan. Sajian ini merupakan rakitan
15
kalimat yang disusun secara logis dan sistematis sehingga bisa dibaca dan dipahami berbagai hal yang terjadi dan memungkinkan peneliti untuk membuat sesuatu pada analisis ataupun tindakan ataupun tindakan lain berdasarkan pada pengalamannya tersebut. Sajian data juga dapat berupa jenis matriks, gambar, atau skema, tabel dan jaringan kerja yang saling berkaitan agar memudahkan peneliti untuk mengerti dan menjelaskan apa yang terjadi serta menganalisis datanya. c.
Penarikan Simpulan dan Verivikasi Dari awal pengumpulan data, peneliti harus sudah memahami apa arti dari berbagai hal yang ia temui dengan melakukan pencatatan peraturan – peraturan, pola – pola, pertanyaan – pertanyaan, konfigurasi yang mungkin, arahan sebab akibat, dan berbagai proposisi. Simpulan perlu diverivikasi agar cukup mantap dan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu perlu dilakukan aktivitas pengulangan untuk tujuan pemantapan. Penulusuran data kembali dengan cepat, mungkin sebagai akibat pikiran kedua yang timbul melintas pada peneliti pada waktu menulis sajian data dengan melihat kembali sebentar pada catatan lapangan. Verifikasi juga dapat berupa kegiatan yang dilakukan dengan lebih mengembangkan apa yang disebut konsensus antarsubjektif . Verifikasi bahkan juga dapat dilakukan dengan usaha yang lebih luas yaitu dengan melakukan replikasi dalam satuan data yang lain. Pada dasarnya makna data harus diuji validitasnya supaya simpulan penelitian menjadi lebih bisa dipercaya. Untuk bisa lebih jelasnya proses analisa data interaktif dapat dilihat dari gambar di bawah ini :
16
Bagan Skema Model Analisis Interaktif PENGUMPULAN DATA
REDUKSI DATA
SAJIAN DATA
PENARIKAN KESIMPULAN/ KESIMPULAN
Sumber : Sutopo ( 2002: 96 )
Penulis menggunakan Model Analisi Interaktif (interaktif model of analisis) dalam pengamatan ini, yang biasanya digunakan dalam penelitian. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam pengamatan ini : 1. Pengumpulan data. 2. Melakukan analisis awal data yang diperoleh. 3. Melakukan penggalian data yang lebih mendalam, jika ternyata dalam menganalisa dirasa kurang mendalam. 4. Penarikan kesimpulan terakhir.
