BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN METODE PENGAMATAN
A. Tinjauan Pustaka 1. Pelayanan Administrasi a. Pengertian Pelayanan Administrasi Pelayanan
merupakan suatu
proses
pemenuhan kebutuhan
pelanggan melalui aktivitas fisik yang sifatnya pribadi sebagai manusia dan administratif yang diberikan oleh petugas pelayanan secara langsung yang bertujuan guna mencapai kepuasan pelanggan. Pelayanan
bersifat
komersial
dan
non
komersial.
Dalam
pelaksanaannya terdapat perbedaan antara pelayanan yang dilakukan oleh orang yang bersifat komersial yang biasanya dikelola oleh pihak swasta dengan pelayanan yang dilaksanakan oleh organisasi non komersial yang biasanya adalah pemerintah. Kegiatan pelayanan yang bersifat komersial berlandaskan mencari keuntungan, sedangkan kegiatan pelayanan yang bersifat non komersial kegiatannya lebih tertuju pada pemberian layanan kepada masyarakat (pelayanan publik atau umum). Terdapat beberapa definisi dari pelayanan publik atau pelayanan umum, salah satunya adalah menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa pelayanan publik adalah: “Kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.”
6
7
Sedangkan
berdasarkan
Keputusan
Menteri
Pendayagunaan
Aparatur Negara (MENPAN) Nomor 63/2003 tentang pelayanan publik yaitu: “Pelayanan publik adalah segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan BUMN dan atau BUMD dalam bentuk barang atau jasa pelaksanaan ketentuan perundang-undangan.” Dengan mengikuti definisi tentang pelayanan publik diatas, maka pelayanan administrasi pemerintahan atau pelayanan perijinan sesuai yang dikemukakan oleh Ratminto dan Atik Septi Winarsih (2005:5) adalah: “Segala bentuk jasa pelayanan yang pada prinsipnya menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Dalam pengertian ini, pelayanan administrasi pemerintahan memang disejajarkan yang dipakai secara silih berganti dan dipergunakan sebagai sinonim dari pelayanan perijinan, yang merupakan terjemahan dari administrative service. Pelayanan administrasi yang dimaksudkan dalam pengamatan ini adalah pekerjaan ketatausahaan yakni pekerjaan yang berhubungan dengan permohonan pemindahan wajib pajak dan dokumen-dokumen lain yang terkait dengan pemindahan seperti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Keterangan Terdaftar (SKT), dan Surat Pindah. b. Asas Penyelenggaraan Pelayanan Asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik sesuai yang tecantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yang dikutip oleh Eny Kusdarini (2011:190) yaitu sebagai berikut:
8
1) kepentingan
umum,
adalah
asas
yang
mendahulukan
kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif, dan selektif; 2) kepastian hukum, adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan
landasan
peraturan
perundang-undangan,
kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara; 3) kesamaan hak, adalah asas yang tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan status ekonomi; 4) keseimbangan hak dan kewajiban, adalah pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masingmasing pihak; 5) keprofesionalan, adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; 6) partisipatif, adalah mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
dengan
memperhatikan
aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat; 7) persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, adalah tidak ada pembedaan/pengucilan secara langsung terhadap orang lain yang didasarkan ras, suku, warna kulit, gender, agama, status sosial, dan status ekonomi; 8) keterbukaan, adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara; 9) akuntabilitas, adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai
9
pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; 10) fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, adalah pemberian pelayanan prima yang lebih utama atau lebih berkenaan dengan kekhususannya terhadap kelompok rentan seperti wanita hamil, lanjut usia, dan fakir miskin namun tetap tidak mengabaikan pemberian pelayanan kepada masyarakat lain; 11) ketepatan waktu, adalah pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan; dan 12) kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan, adalah pelayanan dilaksanakan dengan terampil,
memberi kemudahan bagi
masyarakat dalam prosedurnya, menunjukkan tempat dan lokasi yang mudah dijangkau masyarakat. c. Jenis-jenis Pelayanan Membicarakan tentang pelayanan tidak dapat dilepaskan dengan manusia, karena pelayanan mempunyai kaitan erat dengan kebutuhan hidup manusia, baik itu sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial. Keanekaragaman dan perbedaan kebutuhan hidup manusia menyebabkan adanya bermacam-macam jenis pelayanan pula, dalam upaya untuk pemenuhan kebutuhan hidup manusia tersebut. Berdasarkan keputusan MENPAN No.63/KEP/MENPAN/7/2003 dalam Ratminto dan Atik Septi Winarsih (2006:20) jenis-jenis pelayanan umum atau publik antara lain: 1) Pelayanan administratif Yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi
yang
dibutuhkan
kewarganegaraan,
sertifikat
oleh
publik,
kompetensi,
misalnya
status
kepemilikan
atau
penguasaan terhadap suatu barang dan sebagainya. Dokumendokumen ini antara lain Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte kelahiran, Akte kematian, Buku
10
Pemilik Kendaraan Bermotor (BKKB), Surat Ijin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK), Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Paspor, Sertifikat kepemilikan atau penguasaan Tanah dan sebagainya. 2) Pelayanan barang Yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh publik, misalnya jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, air bersih dan sebagainya. 3) Pelayanan jasa Yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik, misalnya pendidikan, pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan transportasi, pos dan sebagainya. d. Kualitas Pelayanan Secara teoritis, tujuan pelayanan pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat. Menurut Lijan Poltak Sinambela, dkk (2014:6) Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin dari: 1) Transparansi, yakni pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti; 2) Akuntabilitas, yakni pelayanan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3) Kondisional, yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas; 4) Partisipatif, yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat
dalam
penyelenggaraan
pelayanan
dengan
memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat;
11
5) Keseimbangan hak dan kewajiban,
yaitu
pelayanan yang
mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan.
2. Pajak a.
Pengertian Pajak Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH., dalam Mardiasmo (2011:1) pajak merupakan: “Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.” Sedangkan pajak menurut pasal 1 angka 1 UU No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pajak adalah: “Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”
b.
Fungsi Pajak Menurut Mardiasmo (2011:1-2) terdapat dua fungsi pajak, yaitu: 1) Fungsi budgetair Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. 2) Fungsi mengatur (regulerend) Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.
12
c.
Sistem Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Secara umum, ada 3 sistem dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yaitu self assessment system, official assessment system, dan withholding system (Liberti Pandiangan, 2014:11). Masingmasing pengertiannya adalah sebagai berikut: 1) Self assessment system adalah sistem pemenuhan kewajiban perpajakan di mana wajib pajak melaksanakan sendiri kewajiban perpajakannya sesuai dengan data dan informasi yang ada padanya
serta
berdasarkan
ketentuan
perundang-undangan
perpajakan yang berlaku. 2) Official assessment system adalah sistem pemenuhan kewajiban perpajakan di mana wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya setelah adanya penetapan pajak dari otoritas perpajakan (kantor pajak). 3) Withholding system adalah sistem pemenuhan kewajiban perpajakan di mana pelaksana kewajiban perpajakan wajib pajak dilakukan oleh pihak lain (pihak ketiga) karena adanya transaksi antara wajib pajak dan pihak lain tersebut. d.
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 1) Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Sesuai yang tercantum dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-60/PJ/2013 bahwa pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah Nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. 2) Fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Menurut Herman Purnawan dan Evaline Angriani (2008:5) fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah sebagai berikut:
13
a) Sebagai sarana administrasi perpajakan. b) Sebagai identitas wajib pajak. c) Menjaga
ketertiban dalam
pembayaran
pajak
dan
pengawasan administrasi perpajakan. d) Dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan. 3) Format Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Berikut adalah struktur dari NPWP: XX. XXX. XXX. X – XXX. XXX Penjelasan: a) 2 digit pertama merupakan identitas wajib pajak, yaitu:
01, 02, 03
= wajib pajak badan
04 dan 06
= wajib pajak pengusaha
05
= wajib pajak karyawan
07, 08, 09
= wajib pajak orang pribadi
00
= wajib pajak bendaharawan
b) 6 digit kedua merupakan nomor registrasi atau urut yang diberikan kantor pusat DJP kepada KPP, contoh : 855.08. c) 1 digit diberikan untuk KPP sebagai alat pengaman agar tidak terjadi pemalsuan dan kesalahn NPWP, contoh 4. d) 3 digit keempat adalah kode KPP, contoh : 528. e) 3 digit terakhir adalah status wajib pajak (tunggal, pusat atau cabang), yaitu:
000
001, 002, dst = cabang
= tunggal/pusat
Contoh: 01.855.081.4-528.000
14
Dengan penjelasan sebagai berikut:
01 artinya wajib pajak badan
855.081 artinya nomor registrasi / nomor urut terdaftar
4 artinya kode cek digit
528 artinya kode KPP Pratama Karanganyar
000 artinya status wajib pajak adalah tunggal
3. Wajib Pajak a.
Pengertian Wajib Pajak Pengertian wajib pajak sesuai yang dikemukakan Mardiasmo (2011:23) adalah: “Orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.”
b.
Jenis-Jenis Wajib Pajak Wajib pajak menurut Yustinus Prastowo (2009:6-12) dibagi menjadi 3 macam, yaitu: 1) Wajib Pajak Orang Pribadi Wajib Pajak Orang Pribadi adalah orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia, dan tidak melihat batasan umur dan juga jenjang sosialekonomi. 2) Wajib Pajak Badan Wajib Pajak Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), dan perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi,
15
dana pensiun, persekutuan, kumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, lembaga dan dalam bentuk badan lainnya termasuk kontrak politik dan Bentuk Usaha Tetap (BUT). 3) Wajib Pajak Bendaharawan Wajib Pajak Bendaharawan adalah bendaharawan pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga negara lainnya dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di luar negeri, pembayar gaji, tunjangan, upah, honorium, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubung dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. c.
Persyaratan Wajib Pajak Persyaratan untuk dapat ditetapkan sebagai wajib pajak dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut: 1) Persyaratan Subjektif Merupakan persyaratan yang melekat pada subjeknya. Pada prinsipnya semua orang yang bertempat kediaman di Indonesia memenuhi persyaratan subjektif. Untuk orang atau badan yang tidak bertempat tinggal, tidak didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia mempunyai persyaratan subjektif jika mempunyai hubungan ekonomis dengan Indonesia. Dalam UU PPh. 8 tahun 1983, Pasal 2 ayat (4) disebutkan “yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia”. 2) Persyaratan Objektif Merupakan
persyaratan
yang
melekat
pada
objeknya.
Seseorang atau badan memenuhi persyaratan objektif, jika ia mendapat
atau memperoleh penghasilan ataupun memiliki
kekayaan yang oleh undang-undang pajak ditetapkan sebagai objek.
16
Sebagai contoh, objek pajak penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun (Pasal 4, UU PPh. No. 8 tahun 1983). Penghasilan yang akan kena pajak adalah penghasilan yang melebihi jumlah maksimum Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). (Tubagus Chairul Amachi Zandjani, 1992:89).
4. Pemindahan Wajib Pajak a.
Pengertian Pemindahan Wajib Pajak Seperti yang tercantum pada situs web Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) bahwa pemindahan Wajib Pajak adalah tindakan memindahkan administrasi perpajakan Wajib Pajak dari tata usaha Kantor Pelayanan Pajak lama ke tata usaha Kantor Pelayanan Pajak baru, karena alasan pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha atau perubahan status perusahaan.
b.
Tata Cara Pemindahan Wajib Pajak Untuk mengajukan permohonan pemindahan, wajib pajak dapat melalui dua cara yakni: 1) Permohonan pemindahan dilakukan secara elektronik dengan mengisi Formulir Pemindahan WP pada Aplikasi e-Registration yang tersedia pada laman DJP di www.pajak.go.id. (Pasal 33 ayat (1) PER-20/PJ/2013 s.t.d.d PER-38/PJ/2013 ). 2) Dalam hal WP tidak dapat mengajukan permohonan pemindahan secara elektronik, permohonan pemindahan dilakukan dengan menyampaikan permohonan secara tertulis. (Pasal 34 ayat (1) PER-20/PJ/2013 s.t.d.d PER-38/PJ/2013). Penyampaian permohonan secara tertulis ini dilakukan:
17
secara langsung;
melalui pos; atau
melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir.
B. Metode Pengamatan 1.
Lokasi Pengamatan Lokasi pengamatan yang penulis lakukan adalah di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar. Lokasi pengamatan ini terletak di Jl. KH. Samanhudi Komplek Perkantoran Cangakan, Karanganyar. Pengamatan dilakukan selama 1 (satu) bulan dimulai pada tanggal 21 Januari 2016 sampai 23 Februari 2016. Penulis memilih melakukan pengamatan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar dengan pertimbangan alasan berikut: a. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar memberikan izin kepada penulis untuk melaksanakan magang dan melakukan pengamatan tehadap kegiatan pelayanan administrasi pemindahan wajib pajak. b. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar memberikan data-data dan informasi yang tepat dan akurat mengenai pokok bahasan laporan tugas akhir penulis yaitu pelayanan administrasi pemindahan wajib pajak.
2. Jenis Pengamatan Pengamatan ini menggunakan jenis atau metode deskriptif kualitatif yang dapat memberikan gambaran atau memaparkan suatu peristiwa. Penulis melakukan observasi berperan aktif yaitu merupakan cara khusus dan penulis tidak bersikap pasif sebagai pengamat tetapi memainkan peran yang dimungkinkan dalam suatu situasi yang berkaitan dengan
18
pengamatannya, dengan mempertimbangkan akses yang diperolehnya yang bisa dimanfaatkan bagi pengumpulan data. (H. B. Sutopo, 2002:67). Dalam pengamatan ini penulis tidak hanya dapat berdialog dan bercakap-cakap, tetapi penulis juga berperan langsung dalam pekerjaan yang dilakukan di instansi agar bisa melakukan interaksi dengan beragam sumber data atau informan terkait dengan pelayanan administrasi pemindahan wajib pajak.
3. Penentuan Sampel dan Sumber Data a. Teknik Penentuan Sampel Dalam pengamatan ini penulis memilih teknik penentuan sampel dengan teknik purposive sampling. Penulis memilih informan yang dianggap mengetahui informasi dan masalahnya secara mendalam dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang mantap. (H.B. Sutopo, 2002:56) b. Sumber Data Setelah penulis menemukan objek pengamatan, maka langkah selanjutnya adalah menetapkan sumber mana yang paling diperlukan dan tepat untuk dimanfaatkan bagi pengamatan tersebut. Yang dimaksud dengan sumber data yang digunakan dalam pengamatan ini adalah subjek darimana data diperoleh. Adapun sumber data yang digunakan dalam pengamatan ini menurut H.B. Sutopo (2002:49-54) adalah sebagai berikut: 1) Narasumber (informan) Dalam pengamatan kualitatif posisi sumber data manusia (narasumber) sangat penting perannya sebagai individu yang memiliki informasinya. Pengamat dan narasumber di sini memiliki posisi yang sama, dan narasumber bukan sekedar memberikan tanggapan pada yang diminta pengamat, tetapi ia bisa lebih memilih arah dan selera dalam menyajikan informasi yang ia
19
miliki. Karena posisi ini, sumber data yang berupa manusia di dalam pengamatan kualitatif lebih tepat disebut sebagai informan daripada sebagai responden. Informan dalam pengamatan ini adalah: a) Kepala Seksi Pelayanan b) Pelaksana Seksi Pelayanan 2) Peristiwa atau aktivitas Dalam penulisan laporan tugas akhir ini, salah satu sumber data diperoleh dari pengamatan langsung yang dilakukan oleh penulis terhadap peristiwa atau aktivitas yang berkaitan. Penulis dapat mengetahui secara detail peristiwa sebagai sumber data yang sangat beragam dapat terjadi, bisa aktivitas rutin yang berulang, aktivitas formal maupun tidak formal, aktivitas yang tertutup ataupun yang terbuka. Di KPP Pratama Karanganyar ini penulis di tempatkan di bagian seksi pelayanan. Sehingga penulis dapat melakukan pengamatan langsung terhadap aktivitas pegawai atau pelaksana seksi pelayanan terkait dengan laporan tugas akhir pelayanan administrasi pemindahan wajib pajak. 3) Dokumen dan arsip Dokumen dan arsip merupakan bahan tertulis yang berkaitan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu, yaitu merupakan rekaman tertulis (bisa berupa gambar atau benda peninggalan yang berkaitan dengan peristiwa tertentu) dan rekaman yang bersifat formal dan terencana dalam organisasi. Banyak peristiwa yang telah lama terjadi bias diamati dan dipahami atas dasar kajian dari dokumen dan arsip-arsip, baik secara langsung maupun tidak langsung, sangat berkaitan dengan permasalahan yang diamati. Dalam pengamatan ini penulis menggunakan dokumen atau arsip
20
KPP Pratama Karanganyar khususnya pada seksi pelayanan yang berhubungan dengan pemindahan wajib pajak.
4. Teknik Pengumpulan Data Strategi pengumpulan data dalam pengamatan kualitatif secara umum dapat dikelompokkan ke dalam dua cara, yaitu metode atau teknik pengumpulan data yang bersifat interaktif dan noninteraktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis menurut H.B. Sutopo (2002:58-70) yaitu sebagai berikut: a. Wawancara Sumber data yang sangat penting dalam pengamatan kualitatif adalah berupa manusia yang dalam posisi sebagai narasumber atau informan. Untuk mengumpulkan informasi dari sumber data ini diperlukan teknik wawancara, yang dalam pengamatan kualitatif khususnya dilakukan dalam bentuk wawancara mendalam. Narasumber dalam pengamatan ini adalah pelaksana seksi pelayanan yang nenangani langsung mengenai pelayanan administrasi pemindahan wajib pajak di KPP Pratama Karanganyar. b. Observasi Teknik observasi digunakan untuk menggali data dari sumber data yang berupa peristiwa, tempat atau lokasi, dan benda, serta rekaman gambar. Dalam pengamatan ini penulis melakukan teknik observasi berperan aktif. Dengan observasi berperan aktif ini penulis dapat memainkan berbagai peran yang dimungkinkan dalam suatu situasi yang berkaitan dengan pelayanan administrasi pemindahan wajib pajak di KPP Pratama Karanganyar. c. Mengkaji Dokumen dan Arsip Dokumen tertulis dan arsip merupakan sumber data yang sering memiliki posisi penting dalam pengamatan kualitatif. Melalui teknik
21
ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara mengkaji data dari arsip, surat, dokumen perusahaan, dan referensi lainnya. Adapun dokumen atau arsip yang dikaji oleh penulis sehubungan dengan pelayanan administrasi pemindahan wajib pajak adalah sebagai berikut: 1) Dokumen mengenai pemindahan wajib pajak di KPP Pratama Karanganyar. 2) Gambar alur tata cara pemindahan wajib pajak di KPP Pratama Karanganyar. 3) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 20 tahun 2013.
5. Teknik Penyajian Data Sajian data merupakan suatu rakitan organisasi informasi, deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan simpulan pengamatan dapat dilakukan. Penyajian data dalam penulisan ini mengacu pada rumusan masalah yang telah dirumuskan sebagai pertanyaan pengamatan, sehingga narasi yang tersaji merupakan deskripsi mengenai kondisi yang rinci untuk menceritakan dan menjawab setiap permasalahan yang ada. Sajian data selain bentuk narasi juga meliputi berbagai jenis matriks, gambar/skema, jaringan kerja kaitan kegiatan, dan juga tabel sebagai pendukung narasinya. (H.B. Sutopo, 2002:91-92)
