BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN LAKIP TAHUN 2013

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA Pada penyusunan Laporan Akuntabilias Kinerja Tahun 2013 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan masih mengacu pada Peraturan Kelapa LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Komponen Perencanaan Kinerja dalam implementasinya sesuai dengan ketentuan di atas terdiri atas Penetapan IKU, Rencana Strategis, Rencana Kenrja Tahunan dan Penetapan Kinerja.

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

A

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kabupaten Tapin telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah melalui Peraturan Bupati Nomor 188.45/034/KUM/2014

tentang Penetapan

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tapin. Indikator Kinerja Utama tyang telah ditetapkan oleh

Pemerintah Kabupaten Tapin

adalah sebagai

berikut:

LAKIP TAHUN 2013 - BAB II PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA

15


NO

Indikator Kinerja Utama

Satuan

1

Cakupan Kegiatan Keagamaan

Persen

2

Benda,Situs, dan Kawasan Cagar Buah

Penanggung Jawab Bagian Kesra Disporabudpar

Budaya Yang Dilestarikan 3

Kunjungan Wisata

Orang

4

Cakupan Penataan Kelembagaan Persen

Disporabudpar Bagian Tapem

Organisasi Perangkat Daerah 5

Jumlah Tindak Lanjut Hasil Audit

Persen

Inspektorat

6

Menurunnya Angka Korupsi

Kasus

Inspektorat

7

Cakupan

Penyelenggaraan Persen

BPMPD

Pemerintahan Desa 8

Indeks Kepuasan Masyarakat

Dokumen

KP2T

9

Kepemilikan KTP

Persen

Dukcapil

10

Rasio Jumlah Siskamling per 10.000 Rasio

Pol PP

Penduduk 11

Jumlah Pembinaan Politik Daerah

Kali

Kesbangpol

12

APK SD/MI/PAKET A

Persen

Disdik

13

APK SMP/MTS/PAKET B

Persen

Disdik

14

APM SD/MI/PAKET A

Persen

Disdik

15

APM SMP/MTS/PAKET B

Persen

Disdik

16

Rata-rata Nilai UNAS SD/MI

Nilai rata-rata

Disdik

17

Rata-rata Nilai UNAS SMP/MTS

Nilai rata-rata

Disdik

18

Jumlah pendidik yang mengikuti Orang

Disdik

pelatihan 19

Rasio

Puskesmas

per

10.000 Rasio

Dinkes

Penduduk 20 21

Cakupan Balita Gizi Buruk Persen Mendapat Perawatan Cakupan Desa/Kelurahan UCI Persen

Dinkes Dinkes


16


NO 22

Indikator Kinerja Utama Cakupan

Pelayanan

Satuan

Kesehatan Persen

Penanggung Jawab Dinkes

Dasar Pasien Masyarakat Miskin 23

Angka Kematian Ibu/100000

Rasio

Dinkes

24

Angka Kematian Bayi/1000

Rasio

Dinkes

25

Cakupan Kunjungan Bayi

Pesen

Dinkes

26

Cakupan Peserta KB Aktif

Orang

BPPKB

27

Cakupan Prestasi Olah raga

Persen

Disporabudpar

28

Pencari Kerja Yang Ditempatkan

Orang

Dinsosnaker

29

PMKS yang Memperoleh Bantuan Persen

Dinsosnaker

Sosial 30

Jumlah

Nilai

Investasi

Berskala Milyar

Nasional (PMDN/PMA)

Bagian Penanaman Modal

31

Jumlah

Investor

Berskala Buah

Nasional(PMDN/PMA)

Bagian Penanaman Modal

32

Jumlah UKM Non BPR/LKMUKM

Unit

Disperindagkop

33

Persentase Penanganan Sampah

Persen

Distaober

34

Cakupan

Pengawasan

Terhadap Persen

BLH

Pelaksanaan AMDAL 35

Penegakan Hukum Lingkungan

Persen

BLH

36

Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Hektar

Dishutbun

37

Rumah Layak Huni

Persen

Dinas PU

38

Jumlah PMKS Skala Kab/Kota yang Orang

Dinsosnaker

menerima Program Sosial Melalui KUB atau KSE sejenis lainnya 39

Jumlah

Media

Yang Buah

Bagian Humas


17


NO

Indikator Kinerja Utama Menginformasikan

Satuan

Penanggung Jawab

Pembangunan

Daerah 40

Kontribusi Sektor Industri Terhadap Persen

Disperindagkop

PDRB 41

Kontribusi

Sektor

Perdagangan Persen

Disperindagkop

Terhadap PDRB 42

Panjang Jalan Kabupaten Dalam Persen

Dinas PU

Kondisi Baik 43

Luas

Irigasi

Kabupaten

Dalam Persen

Dinas PU

Kondisi Baik 44

45

B

Kontribusi

Sektor

Pertanian Persen

Dinas

Terhadap PDRB

Pertanian

Meningkatnya Produksi Padi 2,7% Ton

Dinas

per Tahun

Pertanian

RENCANA STRATEGIS

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Tapin telah menyusun RPJMD 2013-2017 yang


18


merupakan uraian Visi,Misi,Tujuan, dan sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten selama lima tahun kedepan.

Rencana Pembangunan Janka Menengah Daerah (RPJMD) pada hakikatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui strategi dan kebijakan, agar tercapai sasaran dan tujuan secara efektif dan efisien. Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan nasional, Kabupaten Tapin menetapkan RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2013 – 2017 sebagai dasar acuan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan pengendalian dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk menuju pada pencapaian visi, misi serta tujuan strategis Kabupaten Tapin.

Komponen perencanaan strategis meliputi pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang berupa kebijakan dan program kerja. Komponen-komponen perencanaan strategis tersebut telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Pemerintah Kabupaten Tapin melalui penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 21 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2013 – 2017

1. Visi dan Misi Visi Visi adalah suatu gambaran jauh ke depan, kemana Kabupaten Tapin hendak dibawa. Gambaran ke depan tersebut dibangun melalui proses refleksi dan


19


proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen stake holder. Pernyataan Visi Kabupaten Tapin adalah : “TerwujudnyaTapin Mandiri dan Sejahtera Yang Agamis”. Tapin Mandiri dan Sejahtera yang Agamis, mengandung makna kemampuan riil atau nyata Pemerintah Kabupaten Tapin dan masyarakatnya dalam mengatur dan

mengurus

kepentingan

daerah/

rumah

tangganya

sendiri

untuk

meningkatkan kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat, dan adanya perhatian utama dengan tercukupinya kebutuhan dasar pokok manusia, seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan yang didukung oleh infrastrukutur fisik, ekonomi, sosial dan budaya yang memadai. Peningkatan kualitas kehidupan ini akan lebih difokuskan pada upaya pengentasan masyarakat miskin sehingga secara simultan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Perlu ditekankan disini bahwa kemajuan-kemajuan yang ingin kita raih, tidak hanya sekedar kemajuan di bidang fisik dan ekonomi saja, akan tetapi kita akan berusaha berupaya keras pula untuk dapat meraih kemajuan-kemajuan pada dimensi mental – spiritual, keagamaan, kebudayaan dan non fisik, agar kehidupan masyarakat benar-benar sejahtera lahir dan bathin.

Misi Misi adalah kristalisasi dari keinginan menyatukan langkah dan gerak untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Beberapa

misi yang wajib dijadikan

pegangan dalam pelaksanaan tugas seluruh aparat Pemerintah Kabupaten Tapin sebagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut diatas adalah : Sesuai dengan harapan terwujudnya visi pembangunan Kabupaten Tapin tahun 2013-2017 tersebut, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Tapin sebagai upaya dalam mewujudkan visi, sebagai berikut:


20




Misi Pertama Meningkatkan

pembinaan

keagamaan

dengan

mengutamakan

partisipasi masyarakat di bidang sosial budaya keagamaan. 

Misi Kedua Mengedepankan

prinsip

good

governance

untuk

meningkatkan

pelayanan kepada masyarakat. 

Misi Ketiga Pengembangan Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan derajat kesehatan dan derajat pendidikan individu dan masyarakat.



Misi Keempat Pemerataan dan keseimbangan pembangunan secara berkelanjutan dengan meningkatkan investasi dan pemanfaatan sumberdaya alam secara rasional, efektif dan efisien untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan perluasan lapangan kerja.



Misi Kelima Pengembangan pembangunan

perekonomian infrastruktur

yang

bertumpu

perdesaan

dan

pada

perluasan

perkotaan

untuk

pengembangan pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, dengan penekanan pada peningkatan pendapatan masyarakat.

2. Tujuan dan Sasaran Berdasarkan visi dan misi di atas, Pemerintah Kabupaten Tapin menetapkan

tujuan

strategis

yang

merupakan

penjabaran

atau

implementasi dari pernyataan misi yang ingin dicapai atau dihasilkan Pemerintah Kabupaten Tapin dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Sedangkan Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah secara periodik ( tahunan ) dalam rentang waktu masa Renstra. Adapun tujuan dan sasaran strategis untuk masing-masing misi, sebagai berikut :


21


1) Misi pertama pada agenda pertama adalah meningkatkan pembinaan keagamaan dengan mengutamakan partisipasi masyarakat di bidang sosial budaya keagamaan. Misi ini cukup penting dalam rangka pencapaian visi karena diperlukan akhlakyang baik bagi masyarakat agar pembangunan di Kabupaten Tapin didukung oleh kondisi sosial dan budaya yang baik. Untuk mencapai misi pertama tersebut, pemerintah kabupaten Tapin memiliki tujuan dan sasaran sebagai berikut: a. Meningkatkan kehidupan ber Agama, dengan sasaran :  Terwujudnya masyarakat yang beriman dan bertaqwa; b. Meningkatkan kehidupan sosial budaya, dengan sasaran :  Terwujudnya stabilitas kondisi sosial budaya yang berbasis agama dan mendukung pariwisata. 2) Misi kedua dengan agenda pertama adalah mengedepankan prinsip good governance untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. ini terkait dengan entitas pemerintah daerah sebagai pelaku utama yang merespon seluruh sumber daya di Kabupaten Tapin agar visi RPJMD dapat tercapai. Sebagai pelaku utama, pemerintah daerah harus bekerja dengan benar sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanan organisasi. Agar misi ini dapat dicapai maka perlu ditentukan tujuan dan

sasaran

sebagai berikut: a. Mewujudkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dengan sasaran :  Terwujudnya kelembagaan pemerintah yang responsif;  Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel  Terrwujudnya aparatur pemerintahan yang berkualitas b. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, dengan sasaran :


22


 Terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik c. Meningkatkan

ketaatan

terhadap

peraturan

perundang-

undangan,dengan sasaran :  Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundangan  Meningkatnya koordinasi bidang keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

3) Misi ketiga dengan agenda pertama adalah pengembangan Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan derajat kesehatan dan derajat pendidikan individu dan masyarakat. Pada misi ini, mulai menyentuh kepada ranah publik yang pokok, khususnya pada bidang pendidikan dan kesehatan dengan maksud adanya investasi berupa sumber daya manusia yang berkualitas dalam rangka melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan. Agar dapat mencapai misi ketiga ini maka dibutuhkan tujuan dan sasaran sebagai berikut: a. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat, dengan sasaran:  Meningkatnya pelayanan pendidikan yang bermutu dan merata;  Meningkatnya kualitas lulusan;  Meningkatnya kualitas tenaga pendidik; b. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, dengan sasaran :  Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat;  Meningkatnya kualitas kemandirian kesehatan masyarakat;  Meningkatnya kualitas keluarga berencana; c. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial, dengan sasaran :  Meningkatnya pemasyarakatan dan prestasi olahraga berikut sarana dan prasarananya;  Meningkatnya tingkat kesejahteraan sosial;


23


4) Misi keempat dengan agenda kedua adalah pemerataan dan keseimbangan

pembangunan

secara

berkelanjutan

dengan

meningkatkan investasi dan pemanfaatan sumberdaya alam secara rasional, efektif dan efisien untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan perluasan lapangan kerja. Pada dasarnya misi ini mencakup pencapaian pembangunan ekonomi makro Kabupaten Tapin dengan memanfaatkan sumber daya alam yang rasional untuk mengurangi kemiskinan dan pemerataan pendapatan masyarakat. Agar misi tersebut dapat dicapai, maka dibutuhkan tujuan dan sasaran sebagai berikut: a. Peningkatan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan dan pemberdayaan masyarakat, dengan sasaran :  Meningkatnya

pertumbuhan

ekonomi

dan

keseimbangan

komposisi struktur perekonomian daerah;  Meningkatnya daya saing daerah dalam menarik PMA dan PMDN;  Menurunnya ketimpangan distribusi pendapatan antar kelompok dan antar wilayah b. Percepatan

penanggulangan

kemiskinan

dan

pelayanan

masyarakat miskin, dengan sasaran :  Menurunnya jumlah penduduk miskin dan terselenggaranya layanan masyarakat miskin; c. Menjaga

daya

dukung

alam

dan

lingkungan

hidup

untuk

pembangunan daerah, dengan sasaran :  Meningkatnya kelestarian alam dan lingkungan hidup;  Meningkatnya produksi dan pelestarian tanaman hutan.  Meningkatnya perumahan yang layak dan terjangkau d. Meningkatkan

iklim

kondusif

pembangunan

daerah,

dengan

sasaran :


24


 Meningkatnya

peran

komunikasi

dan

informasi

dalam

pembangunan daerah;  Meningkatnya kuantitas dan kualitas perindustrian.  Meningkatnya kuantitas dan kualitas perdagangan

5) Misi kelima dengan agenda adalah pengembangan perekonomian yang bertumpu pada perluasan pembangunan infrastruktur perdesaan dan

perkotaan

untuk

pengembangan

pertanian,

perkebunan,

peternakan, dan perikanan, dengan penekanan pada peningkatan pendapatan

masyarakat.

pencapaian

pembangunan

Pada

dasarnya

ekonomi

misi

mikro

ini

mencakup

Kabupaten

Tapin

khususnya pada sektor pertanian dalam arti luas yang didukung dengan peningkatan infrastruktur wilayah yang baik. Agar misi tersebut dapat tercapai maka dibutuhkan tujuan dan sasaran sebagai berikut: a. Meningkatkan kualitas infrastruktur untuk perluasan pembangunan daerah, dengan sasaran :  Meningkatnya

kualitas

infrastruktur

transportasi

kepusat

pertumbuhan ekonomi;  Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pengairan; b. Meningkatkan hasil pertanian dalam arti luas, dengan sasaran yaitu Meningkatnya hasil pertanian khususnya dari sektor agribisnis

3. Kebijakan dan Program Penetapan kebijakan dan program, serta pemilihan kegiatan merupakan wujud operasionalisasi dari strategi, yaitu suatu cara mengelola risiko dengan memaksimalkan segala kekuatan dan menyembunyikan kelemahan untuk mengisi / memanfaatkan semua peluang dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan dan program yang ditetapkan dalam LAKIP TAHUN 2013 - BAB II PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA

25


upaya pencapaian sasaran strategis adalah sebagaimana tertuang dalam dokumen

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

(RPJMD)

Kabupaten Tapin Tahun 2013 – 2017seperti yang disajikan dalam Lampiran 5.

C

PERJANJIAN KINERJA Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2013 – 2017 Pemerintah

Kabupaten Tapin mempunyai 5 (lima) misi yang dijabarkan ke dalam 14 (Empat Belas) tujuan dan 29 (Dua Puluh Sembilan) sasaran. Setiap sasaran mempunyai indikator kinerja. Tidak semua indikator kinerja sasaran ditetapkan setiap tahun. Kebijakan umum, skala prioritas, dan keterbatasan dana adalah hal-hal yang dapat mengakibatkan adanya beberapa kegiatan yang tidak dapat dikerjakan dalam tahun bersangkutan. Indikator kinerja sasaran akan diukur bila dalam tahun tersebut terdapat kegiatan yang mengarah pada pencapaian sasaran tersebut. Agar dapat diukur, terlebih dahulu harus ditetapkan target kinerja atas indikator kinerja sasaran yang akan dicapai. Hasil pengukuran indikator kinerja sasaran inilah yang akan menggambarkan kegagalan atau keberhasilan dalam pencapaian kinerja suatu instansi. Meskipun demikian, Perjanjian Kinerja Kabupaten Tapin untuk tahun 2013 terdiri dari 47 sasaran dengan 137 indikator kinerja. Hal ini disebabkan pada saat penyusunan Penetapan Kinerja, dokumen RPJMD belum selesai disusun sehingga penetapan kinerja diambil dari penetapan kinerja masing-masing SKPD. Walaupun penetapan kinerja tahun 2013 disusun sebelum RPJMD tetapi substansi sasaran dan indikator secara garis besar masih relevan dengan RPJMD tahun 2013-2017 Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun 2013 tersaji dalam Lampiran 3.


26

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Recommend Documents