BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA Rencana

Strategis

atau

yang

disebut

dengan

RENSTRA

merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah. Penyusunan RENSTRA atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 20142019 berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

tentang

(Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) dan ketentuan Pasal 15 Ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyusunan,Pengendalian

dan

Evaluasi

Tata

Pelaksanaan

Cara

Rencana

Pembangunan Daerah. Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah(RPJMD)

Pemerintah Provinsi Jawa Timur merupakan perencanaan jangka menengah dan bersifat global yang perlu dijabarkan dalam perencanaan yang lebih mikro, operasional, dan berjangka pendek dalam satu tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur. A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2014 - 2019 Rencana Strategis ( RENSTRA ) Pemerintah Provinsi Jawa TimurTahun 2014–2019dibuat berdasar pada Rencana Pembangunan Jangka

Menengah

Daerah

(RPJMD)

Tahun

2014–2019

yang

ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Timur nomor 3 Tahun 2014

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014–2019.

BAB II -29

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015

1.

Visi Visi PemerintahProvinsiJawa Timur Tahun 2014–2019 adalah sebagai berikut:“Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing dan Berakhlak”,bahwa pembangunan Jawa Timur adalah pembangunan untuk semua tanpa terkecuali, yang

secara

implisit

didalamnya

mengandung

makna

pembangunan yang berkeadilan dan merata. Strategi umum pembangunan Jawa Timur 2014-2019 juga secara lebih tegas menyatakan keberpihakannya (affirmative) kepada rakyat miskin melalui strategi pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada rakyat miskin, atau disebut pro-poor growth, yang dilandasi pemikiran bahwa pertumbuhan dan pemerataan harus berjalan serempak, dan bukan pilihan prioritas (trade-off) satu terhadap lainnya. Penegasan keberpihakan ini sejalan dengan misi Pemerintah Provinsi Jawa Timur “ Makin Mandiri dan Sejahtera bersama Wong Cilik “, dimana wong cilik atau rakyat miskin tidak boleh tertinggal atau ditinggalkan dalam memperoleh manfaat dari pertumbuhan ekonomi. 2.

Misi Misi

adalah

sesuatu

yang

harus

diemban

atau

dilaksanakan yang merupakan penjabaran dariVisi yang telah ditetapkan. Misi PemerintahProvinsi Jawa Timur Tahun 2014– 2019 sebagai berikut : “Makin Mandiri dan Sejahtera bersama Wong Cilik“,maka dirumuskan

fokus-fokus

program

pembangunan

yang

dikelompokkan kedalam 5 (lima) Misi Utama, yaitu : 1. Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan; 2. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Berdaya Saing, Berbasis Agrobisnis/Agroindustri, dan Industrialisasi; BAB II -30


3. Meningkatkan

Pembangunan

Yang

Berkelanjutan,

dan

Penataan Ruang; 4. Meningkatkan Reformasi Birokrasi, dan Pelayanan Publik; 5. Meningkatkan

Kualitas Kesalehan Sosial

dan Harmoni

Sosial. 3.

Tujuan Tujuan adalah

sesuatu

yang akan

dicapai atau

dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan Pembangunan terdapat di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur

Tahun

2014-2019,

adalah

untuk

meningkatkan

kesejahteraan seluruh rakyat Jawa Timur, bukan untuk segelintir orang tertentu. Kemakmuran Jawa Timur yang ingin diwujudkan adalah kemakmuran bersama, terutama wong cilik. Wong cilik atau rakyat kecil merupakan subjek pembangunan, dan tidak boleh tertinggal, apalagi ditinggalkan, dari proses dan hasil pembangunan, dapat dilihat pada tebel berikut :

Tabel : 2.1

MISI 1

Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan

BAB II -31

Matriks Hubungan antara Misi dan Tujuan

TUJUAN 1 Meningkatkan perluasan lapangan kerja

INDIKATOR 1 2 3

Rasio penduduk yang bekerja. Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Persentase penurunan perkara perselisihan hubungan industrial yang masuk kepengadilan hubungan industrial.


2 Meningkatkan pemerataan, dan perluasan akses pendidikan

1 2

Angka rata-rata lama sekolah. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A.

3

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Persentase kualitas guru menurut Ijazah Sarjana/Pasca Sarjana Persentase Pemuda berprestasi yang dibina. Persentase Atlit berprestasi yang dibina.

4 5 6 7 8 9 10 11

3

Meningkatkat derajat kesehatan masyarakat

1 2 3 4 5 6

4

2

Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/ Agroindustri dan industrialisasi

Mempercepat dan memperluas penanggulangan kemiskinan

1 2 3 4 5

Persentase penduduk miskin. Persentase penurunan PMKS. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah. Indeks Pembangunan Gender (IPG). Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

1 Meningkatkan aktivitas ekonomi dan kualitas kelembagaan UMKM dan Koperasi

1 2 3 4

Persentase Koperasi Aktif. Rasio PDRB UKM terhadap total PDRB. Pertumbuhan Wirausaha baru. Rasio perputaran modal Kopwan.

2 Meningkatkan Produktivitas sektor pertanian

1

Pertumbuhan Sub Sektor tanaman bahan pangan terhadap PDRB. Pertumbuhan Sub Sektor tanaman perkebunan terhadap PDRB. Pertumbuhan Sub Sektor peternakan terhadap PDRB. Pertumbuhan Sub Sektor kehutanan terhadap PDRB. Pertumbuhan Sub Sektor perikanan terhadap PDRB.

2 3 4 5

BAB II -32

Rasio tenaga medis per 1.000 satuan penduduk. Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup. Angkat kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup. Angka Harapan Hidup. Persentase masyarakat miskin peserta JAMKESDA terintegrasi JKN. Persentase cakupan peserta KB Aktif.


3 Meningkatkan ketahanan pangan

1 2 3 4 5

4 Meningkatkan net eksport perdagangan dalam dan luar negeri

1

Pertumbuhan Sub Sektor perdagangan terhadap PDRB.

5 Meningkatkan percepatan kinerja sektor industri

1

Pertumbuhan Sektor industri pengolahan terhadap PDRB.

6 Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata

1

Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB.

7 Meningkatkan Kinerja penanaman modal dalam dan luar negeri dan investasi daerah

1

Jumlah minat investasi PMA berdasarkan ijin prinsip ( trilyun rupiah). Jumlah minat investasi PMDN berdasarkan ijin prinsip (trilyun rupiah). Jumlah nilai realisasi investasi PMA berdasarkan LKPM ( trilyun rupiah). Jumlah nilai realisasi investasi PMDN berdasarkan LKPM ( trilyun rupiah). Jumlah nilai realisasi investasi PMDN non fasilitas ( trilyun rupiah).

2 3 4 5

8

Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mengembangkan daya saing ekonomi untuk kesejahteraan rakyat.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

BAB II -33

Ketersediaan pangan (ton). Skor pola pangan harapan. Tingkat konsumsi beras penduduk Jawa Timur (Kg/Kap/Th) Tingkat keamanan pangan (%). Stabilitas harga beras di tingkat konsumen (%)

Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap fungsional. Persentase jalan provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan. Persentase penyelesaian pembangunan jalan menuju kawasan potensial dan jalan lintas selatan. Persentase penyelesaian pembangunan jembatan menuju kawasan potensial dan jalan lintas selatan. Persentase Kab/Kota berpredikat Wahana Tata Nugraha. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan penimbangan kendaraan angkutan barang. Persentase KK yang mendapatkan pelayanan air bersih . Persentase KK yang mendapatkan pelayanan air limbah . Persentase KK perkotaan yang mendapatkan pelayanan drainase. Persentase KK perkotaan yang mendapatkan pelayanan persampahan. Persentase rusun terbangun. Luas area layanan irigasi. Rasio/kinerja jaringan irigasi. Rasio ketersediaan dan kebutuhan air baku. Penurunan luas genangan banjir. Rasio ketersediaan listrik. Persentase RT pengguna listrik.


3

Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan dan penataan ruang

1

Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pemeliharaan kelestariannya

1 2 3 4

2

Meningkatkan penataan ruang wilayah provinsi yang berkelanjtan

1 2 3 4

4

Meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik

1 Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih (clean government) serta profesionalisme pelayanan publik

1 2 3 4 5 6 7

5

Meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmoni sosial

BAB II -34

Luas konservasi kawasan hutan. Jumlah titik sumber mata air yang terkonservasi. Persentase titik pantau dengan peningkatan kualitas air. Penurunan emisi gas rumah kaca (juta ton eq CO2). Persentase RTR kawasan strategis provinsi yang tersusun. Jumlah rencana rinci tata ruang Kab/Kota. Persentase ketersediaan petunjuk pelaksanaan pemanfaatan tata ruang. Persentase kasus mediasi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai Rencana Tata Ruang. Jumlah SKPD Provinsi yang melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Hasil EKPPD. Hasil Penilaian SAKIP. Jumlah Raperda Inisiatif Dewan. Opini BPK. Persentase SKPD yang menerapkan standarisasi pengelolaan arsip sesuai ketentuan. Persentase korban bencana yang tertangani secara cepat dan tepat sasaran.

1 Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama.

1 2

Rasio tempat ibadah persatuan penduduk. Presentase kerusuhan bermotif SARA yang ditangani

2 Meningkatkan kehidupan masyarakat yang aman dan tertib.

1

Persentase penanganan gangguan ketertiban umum. Persentase penanganan gangguan ketentraman masyarakat.

3 Meningkatkan penguatan kearifan lokal (lokal wisdom)

1

Persentase Benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan.

4 Meningkatkan penegakan supremasi hukum dan penghormatan hak azazi manusia (HAM) yang berkeadilan.

1

Presentase kejadian terkait HAM yang ditindaklanjuti Jumlah Ormas/Orpol yang terdaftar.

2

2


4.

Sasaran Sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2015 , dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel : 2.2

Matriks Hubungan antara Tujuan, dan Sasaran

TUJUAN URAIAN

SASARAN INDIKATOR 1

1

2

Meningkatkan perluasan lapangan kerja

Meningkatkan pemerataan, dan perluasan akses pendidikan

BAB II -35

1. Rasio penduduk yang bekerja. 2. Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). 3. Persentase penurunan perkara perselisihan hubungan industrial yang masuk kepengadilan hubungan industrial

2

1 1. Angka rata-rata lama sekolah. 2. Angka Partisipasi Murni (APM)SD/MI/Paket A. 3. Angka Partisipasi Murni (APM)SMP/MTs/Paket B. 4. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C 5. Angka Partisipasi Kasar (APK)SD/MI/Paket A. 6. Angka Partisipasi Kasar (APK)SMP/MTs/Paket B. 7. Angka Partisipasi Kasar (APK)SMA/SMK/MA/Paket C. 2 8. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD. 9. Persentase kualitas guru menurut Ijazah Sarjana /Pasca Sarjana 3 10. Persentase Pemuda berprestasi yangdibina. 11. Persentase Atlit berprestasi yangdibina. 4

URAIAN Meningkatnya partisipasi angkatan kerja dan penyerapan tenaga kerja

INDIKATOR 1. Rasio penduduk yang bekerja. 2. Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis

1. Persentase penurunan perkara perselisihan hubungan industrial yang masuk kepengadilan hubungan industrial

Meningkatnya 1. Angka rata-rata lama akses pendidikan sekolah. dasar dan 2. Angka Partisipasi Murni menengah yang (APM)SD/MI/Paket A. berkualitas 3. Angka Partisipasi Murni (APM)SMP/MTs/Paket B. 4. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C. 5. Angka Partisipasi Kasar (APK)SD/MI/Paket A. 6. Angka Partisipasi Kasar (APK)SMP/MTs/Paket B. 7. Angka Partisipasi Kasar (APK)SMA/SMK/MA/Paket C. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pendidikan usia dini (PAUD)

1. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD.

Meningkatnya mutu pendidikan dan tenaga kependidikan

1. Persentase kualitas guru menurut Ijazah Sarjana /Pasca Sarjana

Meningkatnya kualitas peran pemuda dan prestasi olahraga

1. Persentase Pemuda berprestasi yangdibina. 2. Persentase Atlit berprestasi yangdibina.


3

4

5

Meningkatkat derajat kesehatan masyarakat


Meningkatkan aktivitas ekonomi dan kualitas kelembagaan UMKM dan Koperasi

BAB II -36

1. Rasio tenaga medis per 100.000 satuan penduduk. 2. Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup. 3. Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup. 4. Angka Harapan Hidup. 5. Persentase masyarakat miskin peserta JAMKESDA terintegrasi JKN. 6. Persentase cakupan peserta KB Aktif.

1

Meningkatnya ketersediaan tenaga medis secara merata

1. Rasio tenaga medis per 100.000 satuan penduduk

2

Menurunnya angka kematian bayi dan angka kematian ibu melahirkan

1. Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup. 2. Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup.

3

Meningkatnya pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan minimal

Angka Harapan Hidup (AHH)

4

Meningkatnya keikutsertaan masyarakat dalam jaminan kesehatan

Persentase masyarakat miskin peserta Jaminan Kesehatan Daerah( JAMKESDA) terintegrasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

5

Meningkatnya akseptor Keluarga Berencana (KB)

Persentase cakupan peserta KB aktif

1. Persentase penduduk miskin 2. Persentase penurunan PMKS. 3. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah. 4. Indeks Pembangunan Gender (IPG). 5. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

1

Menurunnya penduduk miskin

Persentase pendudukmiskin.

2

Menurunnya penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)

Persentase penurunan PMKS

3

Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan

1. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah. 2. Indeks Pembangunan Gender (IPG). 3. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

1. Rasio PDRB UKM terhadap total PDRB. 2. Pertumbuhan Wirausaha baru. 3. Rasio perputaran modal Kopwan. 4. Persentase Koperasi Aktif.

1

Meningkatnya volume usaha UMKM dan kualitas Kelembagaan koperasi

1. Rasio PDRB UKM terhadap total PDRB 2. Persentase Koperasi Aktif

2

Meningkatnya Wirausaha baru (WUB)

Pertumbuhan Wirausaha baru.

3

Meningkatnya volume usaha ekonomi kaum perempuan

1. Rasio perputaran modal Koperasi Perempuan (Kopwan).


6

Meningkatkan produktivitas sektor pertanian

1. Pertumbuhan Sub Sektor tanaman bahan pangan terhadap PDRB. 2. Pertumbuhan Sub Sektor tanaman perkebunan terhadap PDRB. 3. Pertumbuhan Sub Sektor peternakan terhadap PDRB. 4. Pertumbuhan Sub Sektor kehutanan terhadap PDRB. 5. Pertumbuhan Sub Sektor perikanan terhadap PDRB.

1

Meningkatnya nilai tambah hasil dan daya saing produk pertanian (tanaman pangan, perkebunan, perikanan dan peternakan)

1. Pertumbuhan Sub Sektor tanaman bahan pangan terhadap PDRB. 2. Pertumbuhan Sub Sektor tanaman perkebunan terhadap PDRB. 3. Pertumbuhan Sub Sektor peternakan terhadap PDRB. 4. Pertumbuhan Sub Sektor kehutanan terhadap PDRB. 5. Pertumbuhan Sub Sektor perikanan terhadap PDRB.

7

Meningkatkan ketahanan pangan

1. Ketersediaan pangan (ton). 2. Skor pola pangan harapan. 3. Tingkat konsumsi beras PendudukJawa Timur (Kg/Kap/Th) 4. Tingkat keamanan pangan (%) 5. Stabilitas harga beras di tingkat konsumen (%)

1

Meningkatnya ketersediaan pangan (food avaibility)

Ketersediaan pangan (ton). - Beras - Jagung - Kedelai - Daging - Telur - Susu - Ikan - Gula

2

Meningkatnya penyerapan pangan (food utilization)

1. Skor pola pangan harapan. 2. Tingkat konsumsi beras PendudukJawa Timur (Kg/Kap/Th) 3. Tingkat keamanan pangan (%)

3

Meningkatnya akses pangan (food acses)

Stabilisasi harga beras ditingkat konsumen (coefisien variasi/CV)

8

Meingkatkan net eksport perdagangan dalam dan luar negeri


1

Meningkatnya volume ekspor dalam dan luar negeri


9

Meningkatkan percepatan kinerja sektor industri

Pertumbuhan Sektor industri pengolahan terhadap PDRB.

1

Meningkatnya kontribusi sektro industri

Pertumbuhan Sektor industri pengolahan terhadap PDRB

10

Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata

Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB.

1

Meningkatnya kunjungan wisata

1. Jumlah kunjungan wisatawan Mancanegara 2. Jumlah kunjungan wisatawan Nusantara

2

Meningkatnya kuantitas dan kualitas seni budaya lokal

1. Jumlah fasilitasi pergelaran, festival, lomba karya seni budaya, pameran dan perfilman 2. IKM terhadap Penyelenggaraan gelar seni budaya di Jatim

1

Meningkatnya jumlah izin prinsip dan realisasi PMA, PMDN dan Inventasi Daerah

1. Jumlah minat investasi PMA berdasarkan ijin prinsip (trilyun rupiah). 2. Jumlah minat investasi PMDN berdasarkan ijin prinsip (triyun rupiah).

11

Meningkatkan Kinerja penanaman modal dalam dan luar negeri dan investasi daerah

BAB II -37

1. Jumlah minat investasi PMA berdasarkan ijin prinsip (trilyun rupiah). 2. Jumlah minat investasi PMDN berdasarkan ijin prinsip (triyun rupiah).


3. Jumlah nilai realisasi investasi PMA berdasarkan LKPM ( trilyun rupiah). 4. Jumlah nilai realisasi investasi PMDN berdasarkan LKPM ( trilyun rupiah). 5. Jumlah nilai realisasi investasi PMDN non fasilitas (trilyun rupiah). 12


BAB II -38

1. Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap fungsional. 2. Persentase jalan provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan. 3. Persentase penyelesaian pembangunan jalan menuju kawasan potensial dan jalan lintas selatan. 4. Persentase penyelesaian pembangunan jembatan menuju kawasan potensial dan jalan lintas selatan. 5. Persentase Kab/Kota berpredikat Wahana Tata Nugraha. 6. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan penimbangan kendaraan angkutan barang. 7. Persentase KK yang mendapatkan pelayanan air bersih . 8. Persentase KK yang mendapatkan pelayanan air limbah. 9. Persentase KK perkotaan yang mendapatkan pelayanan drainase. 10. Persentase KK perkotaan yang mendapatkan pelayanan persampahan. 11. Persentase rusun Terbangun. 12. Luas area layanan irigasi. 13. Rasio/kinerja jaringan irigasi. 14. Rasio ketersediaan dan kebutuhan air baku. 15. Penurunan luas genangan banjir. 16. Rasio ketersediaan listrik. 17. Persentase RT pengguna listrik.

3. Jumlah nilai realisasi investasi PMA berdasarkan LKPM ( trilyun rupiah). 4. Jumlah nilai realisasi investasi PMDN berdasarkan LKPM ( trilyun rupiah). 5. Jumlah nilai realisasi investasi PMDN non fasilitas (trilyun rupiah). 1

Meningkatnya kinerja pelayanan dan pembangunan prasara transportasi jalan serta terwujudnya keselamatan, efisiensi dan efektivitas pelayanan angkutan darat, laut dan udara

1. Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap fungsional. 2. Persentase jalan provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan. 3. Persentase penyelesaian pembangunan jalan menuju kawasan potensial dan jalan lintas selatan. 4. Persentase penyelesaian pembangunan jembatan menuju kawasan potensial dan jalan lintas selatan. 5. Persentase Kab/Kota berpredikat Wahana Tata Nugraha. 6. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan penimbangan kendaraan angkutan barang.

2

Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak, pelayanan air bersih dan sanitasi

1. Persentase KK yang mendapatkan pelayanan air bersih . 2. Persentase KK yang mendapatkan pelayanan air limbah. 3. Persentase KK perkotaan yang mendapatkan pelayanan drainase. 4. Persentase KK perkotaan yang mendaptkan pelayanan persampahan. 5. Persentase rusun terbangun.

3

Meningkatnya pengelolaan sumber daya air untuk memenuhi pelayanan kebutuhan air baku melalui konservasi dan pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air

1. Luas area layanan irigasi.(ha) 2. Rasio/kinerja jaringan irigasi. 3. Rasio ketersediaan dan kebutuhan air baku. 4. Persentase penurunan luas Genangan banjir


13


1. Luas konservasi kawasan hutan. 2. Jumlah titik sumber mata air yang terkonservasi. 3. Persentase titik pantau dengan peningkatan kualitas air. 4. Penurunan emisi gas rumah kaca (juta ton eq CO2).

4

Meningkatnya infrastruktur dan ketersediaan energi

1. Rasio ketersediaan listrik. 2. Persentase RT pengguna listrik.

1

Meningkatnya kawasan hutan yang dikonservasi Meningkatnya sumber mata air terkonservasi Meningkatnya kualitas lingkungan hidup melalui upaya pengendalian sumber-sumber pencemaran terutama DAS dan wilayah pesisir serta laut Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Luas konservasi kawasan hutan.(ha)

2

3

4

Jumlah titik sumber mata air yang terkonservasi. Persentase titik pantaudengan peningkatan kualitas air.

Penurunan emisi gas rumah kaca (juta ton eq CO2).

14

Meningkatkan penataan ruang wilayah provinsi yang berkelanjutan

1. Persentase RTR kawasan strategis provinsi yang tersusun. 2. Jumlah rencana rinci tata ruang Kab/Kota. 3. Persentase ketersediaan petunjuk pelaksanaan pemanfaatan tata ruang. 4. Persentase kasus mediasi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai Rencana Tata Ruang.

1

Terwujudnya perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang penataan ruang

1. Persentase RTR kawasan strategis provinsi yang tersusun. 2. Jumlah rencana rinci tata ruang Kab/Kota. 3. Persentase ketersediaan petunjuk pelaksanaan pemanfaatan tata ruang. 4. Persentase kasus mediasi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai Rencana Tata Ruang.

15

Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih (clean government) serta profesionalisme pelayanan publik

1. Jumlah SKPD Provinsi yang melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). 2. Hasil EKPPD. 3. Hasil Penilaian SAKIP. 4. Jumlah Raperda Inisiatif Dewan. 5. Opini BPK. 6. Persentase SKPD yang menerapkan standarisasi pengelolaan arsip sesuai ketentuan. 7. Persentase korban bencana yang tertangani secara cepat dan tepat sasaran.

1

Meningkatnya kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik

Jumlah SKPD Provinsi yang melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

2

Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah

Hasil EKPPD.

3

Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan pengendalian program serta kegiatan pembangunan

Hasil Penilaian SAKIP.

BAB II -39


4

Meningkatnya peran DPRD sesuai dengan fungsinya

Jumlah Raperda InisiatifDewan.

5

Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah

Opini BPK

6

Meningkatnya pengelolaan arsip pemerintah daerah yang tertib, rapi dan handal serta ketersediaan dokumen statistik yang terpercaya dan berkualitas

Persentase SKPD yang menerapkan standarisasi pengelolaan arsip sesuai ketentuan.

7

Mewujudkan sistem penanggulangan bencana untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana

Persentase korban bencana yang tertangani secara cepat dan tepat sasaran.

Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama.

1. Rasio tempat ibadah persatuan penduduk. 2. Persentase kerusuhan bermotif SARA. yang ditangani

1

Meningkatnya fasilitas layanan keagamaan

Rasio tempat ibadah persatuan penduduk

2

Meningkatnya komunikasi antar umat beragama

Persentase kerusuhan bermotif SARA yang ditangani

17

Meningkatkan kehidupan masyarakat yang aman dan tertib.

1. Persentase penanganan gangguan ketertiban umum. 2. Persentase penanganan gangguan ketentraman masyarakat.

1

Terciptanya situasi kondisi masyarakat yang aman, tenteram, nyaman dan tertib

1. Persentase penanganan gangguan ketertiban umum. 2. Persentase penanganan gangguan ketentraman masyarakat.

18

Meningkatkan penguatan kearifan lokal (lokal wisdom)

Persentase benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan.

1

Menguatnya budaya dan tradisi lokal sebagai bagian dari upaya mewujudkan harmoni sosial


19

Meningkatkan penegakan supremasi hukum dan penghormatan hak asasi manusia (HAM) yang berkeadilan.

1. Persentase kejadian terkait HAM yang ditindaklanjuti 2. Jumlah Ormas/Orpol yang terdaftar.

1

Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang Hukum dan HAM

Presentase kejadian terkait HAM yang ditindalanjuti

2

Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat menjunjung supremasi hukum

Jumlah Ormas/Orpol yang terdaftar.

16

BAB II -40


5. Strategi dan Arah Kebijakan Untuk

mewujudkan

visi

dan

menjalankan

misi

pembangunan daerah Jawa Timur 2014 -2019 tersebut dilakukan melalui tiga strategi pokok pembangunan : a. Pembangunan berkelanjutan berpusat pada rakyat (people centered development), yang inklusif dan mengedepankan partisipasi rakyat (participatory based development). b. Pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin (pro-poor growth ), yang didalamnya secara implisit termasuk strategi pro-poor, pro-job, pro-growth dan proenvironment. c. Pengarusutamaan gender ( pro-gender ). Ketiga

strategi

umum

tersebut

merupakan

landasan

Pembangunan Jawa Timur 2014-2019, sebagai kelanjutan dari pembangunan periode 2009-2014, dengan penegasan mengenai inklusivitas pembangunan yang berpusat pada rakyat(people centered development), bahwa pembangunan Jawa Timur adalah pembangunn untuk semua, tanpa kecuali yang secara implisit didalamnya mengandung makna pembangunan yang berkeadilan dan merata. Strategi pembangunan Jawa Timur 2014-2019 juga secara lebih tegas menyatakan keberpihakannya (affirmative) kepada rakyat miskin melalui strategi pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada rakyat miskin, atau disebut pro-poor growth (Dollar and Kraay, 2000) yang dilandasi pemikiran bahwa pertumbuhan dan pemerataan harus berjalan serempak, dan bukan

pilihan

prioritas

(trade-off)

satu

terhadap

lainnya.

Penegasan keberpihakan ini sejalan dengan label misi ”Makin Mandiri dan Sejahtera bersama Wong Cilik”, dimana wong cilik atau rakyat miskin tidak boleh tertinggal atau ditinggalkan dalam memperoleh manfaat dari pertumbuhan ekonomi. BAB II -41


B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) berisikan perencanaan yang global dengan penjabaran hanya sampai kepada Program hingga perlu dioperasionalisasikan dengan perencanaan yang lebih mikro sampai penjabaran terakhir pada kegiatan-kegiatan namun masih dalam satu rangkuman dari seluruh perencanaan pembangunan baik untuk Kementrian / Lembaga di Pusat dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Daerah, perencanaan yang lebih mikro tadi disebut dengan Rencana Kerja Perangkat (RKP) di Pusat dan RKPD di Daerah. Sehingga pada akhirnya RKP yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 dirancang untuk Pemerintah Pusat, dan RKPD yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dirancang untuk Pemerintah Daerah, di Jawa Timur telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 32Tahun 2014tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2015. Penyusunan RKT berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun Rencana Kinerja Tahun 2015 Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

Tabel : 2.3

Rencana Kinerja Tahun 2015 Pemprov Jatim

TUJUAN 1

Meningkatkan perluasan lapangan kerja

BAB II -42

SASARAN

INDIKATOR

TARGET

1

Meningkatnya partisipasi angkatan kerja dan penyerapan tenaga kerja

1 2

Rasio penduduk yang bekerja. Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

95,78 4,11

2

Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis

1

Persentase penurunan perkara perselisihan hubungan industrial yang masuk kepengadilan hubungan industrial.

17,00


2

Meningkatkan pemerataan, dan perluasan akses pendidikan

1

Meningkatnya akses pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas

1 2 3 4 5 6 7

3

4

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat


8,70 97,93 86,58 61,30 112,79 102,40 80,05

2

Meningkatnya kuantitas dan kualitas pendidikan usia dini (PAUD)

1

Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD.

79,54

3

Meningkatnya pendidikan dan kependidikan

1

Persentase kualitas guru menurut Ijazah Sarjana/Pasca Sarjana

83,39

4

Meningkatnya kualitas peran pemuda dan prestasi olahraga

1 Persentase Pemuda berprestasi yangdibina. 2 Persentase Atlit berprestasi yang dibina

50,00

1

Meningkatnya ketersediaan tenaga medis secara merata

1

Rasio tenaga medis per 1.000 satuan penduduk

17,00

2

Menurunnya angka kematian bayi dan angka kematian ibu melahirkan

1

Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup. Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup.

97,29

3

Meningkatnya pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan minimal

1

Angka Harapan Hidup (AHH)

70,70

4

Meningkatnya keikutsertaan masyarakat dalam jaminan kesehatan

1

Persentase masyarakat miskin peserta Jaminan Kesehatan Daerah( JAMKESDA) terintegrasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

30,00

5

Meningkatnya akseptor Keluarga Berencana (KB)

1

Persentase cakupan peserta KB aktif

64,00

1

Menurunnya miskin

penduduk

2

Persentase penduduk miskin.

12,21

2

Menurunnya penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)

1

Persentase penurunan PMKS

1,41

3

Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan

1

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Indeks Pembangunan Gender (IPG). Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

20,00

mutu tenaga

2

2 3

BAB II -43

Angka rata-rata lama sekolah. Angka Partisipasi Murni(APM) SD/MI/Paket A. Angka Partisipasi Murn(APM) SMP/MTs/Paket B. Angka Partisipasi Murni(APM) SMA/SMK/MA/Paket C. Angka Partisipasi Kasar (APK)SD/MI/Paket A. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B. Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA/Paket C.


43,47

26,48

68,39 70,42

5

6

Meningkatkan aktivitas ekonomi dan kualitas kelembagaan UMKM dan Koperasi

Meningkatkan Produktivitas sektor pertanian

Meningkatnya volume usaha UMKM dan kualitas Kelembagaan koperasi

1 2

Rasio PDRB UKM terhadap total PDRB Persentase Koperasi aktif

2

Meningkatnya baru (WUB)

Wirausaha

2

Pertumbuhan Wirausaha baru.

9,00

3

Meningkatnya volume usaha ekonomi kaum perempuan

1

Rasio perputaran modal Koperasi Perempuan (Kopwan).

2,10

1

Meningkatnya nilai tambah hasil dan daya saing produk pertanian (tanaman pangan, perkebunan, perikanan dan peternakan)

1

Pertumbuhan Sub Sektor tanaman bahan pangan terhadap PDRB.

1,90

2

Pertumbuhan Sub Sektor tanaman perkebunan terhadap PDRB. Pertumbuhan Sub Sektor peternakan terhadap PDRB. Pertumbuhan Sub Sektor kehutanan terhadap PDRB. Pertumbuhan Sub Sektor perikanan terhadap PDRB.

1,60

1

3 4 5 7

Meningkatkan ketahanan pangan

1

Meningkatnya ketersediaan pangan (food avaibility)

1

2

Meningkatnya penyerapan pangan (food utilization)

1 2 3

Ketersediaan pangan (ton). - Beras - Jagung - Kedelai - Daging - Telur - Susu - Ikan - Gula Skor pola pangan harapan. Tingkat konsumsi beras PendudukJawa Timur (Kg/Kap/Th) Tingkat keamanan pangan (%)

54,76 79,83

4,26 6,80 4,70

7.741.873 6.378.543 480.800 354.011 341.957 406.178 1.389.298 1.302.113 83,30 86,10 80,00

3

Meningkatnya akses pangan (food acses)

1

Stabilisasi harga beras ditingkat konsumen (coefisien variasi/CV)

8,00

8

Meningkatkan net eksport perdagangan dalam dan luar negeri

1

Meningkatnya volume ekspor dalam dan luar negeri

1


9,54

9

Meningkatkan percepatan kinerja sektor industri

1

Meningkatnya sektro industri

kontribusi

1

Pertumbuhan Sektor industri pengolahan terhadap PDRB

5,70

10

Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata

1

Meningkatnya wisata

kunjungan

1

Jumlah kunjungan wisatawan Mancanegara Jumlah kunjungan wisatawan Nusantara

2 2

BAB II -44

Meningkatnya kuantitas dan kualitas seni budaya lokal

1

Jumlah fasilitasi pergelaran, festival, lomba karya seni budaya pameran dan perfilman


344.511 43.230.237

195

11

Meningkatkan Kinerja penanaman modal dalam dan luar negeri dan investasi daerah

1

Meningkatnya jumlah izin prinsip dan realisasi PMA, PMDN dan Inventasi Daerah

2

IKM terhadap Penyelenggaraan gelar seni budaya di Jatim

1

Jumlah minat investasi PMA berdasarkan ijin prinsip (trilyun rupiah). Jumlah minat investasi PMDN berdasarkan ijin prinsip (triyun rupiah).

57,83

Jumlah nilai realisasi investasi PMA berdasarkan LKPM ( trilyun rupiah). Jumlah nilai realisasi investasi PMDN berdasarkan LKPM (trilyunrupiah).

39,43

Jumlah nilai realisasi investasi PMDN non fasilitas( trilyun rupiah). Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap fungsional. Persentase jalan provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan. Persentase penyelesaian pembangunan jalan menuju kawasan potensial dan jalan lintas selatan. Persentase penyelesaian pembangunan jembatan menuju kawasan potensial dan jalan lintas selatan. Persentase Kab/Kota berpredikat Wahana Tata Nugraha. Indeks kepuasanmasyarakat terhadap pelayanan penimbangankendaraan angkutan barang

89,79

Persentase KK yang mendapatkan pelayanan air bersih . Persentase KK yang mendapatkan pelayanan air limbah. Persentase KK perkotaan yang mendapatkan pelayanan drainase. Persentase KK perkotaan yang mendapatkan pelayanan persampahan. Persentase rusun terbangun

62,96

Luas area layanan irigasi.(ha) Rasio/kinerja jaringan irigasi. Rasio ketersediaan dan kebutuhan air baku. Persentase Penurunan luas daerah genangan Banjir

2.055.362 68,20 87,22

2

3

4

5

12


1

Meningkatnya kinerja pelayanan dan pembangunan prasara transportasi jalan serta terwujudnya keselamatan, efisiensi dan efektivitas pelayanan angkutan darat, laut dan udara

1 2 3

4

5 6

2

Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak, pelayanan air bersih dan sanitasi

1 2 3 4 5

3

BAB II -45

Meningkatnya pengelolaan sumber daya air untuk memenuhi pelayanan kebutuhan air baku melalui konservasi dan pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air

1 2 3 4


75

47,03

40,88

86,90 56,87 44,55

43,69

55,00 80,00

64,97 81,97 84,58 44,27

77,61

13

14


Meningkatkan penataan ruang wilayah provinsi yang berkelanjtan

4

Meningkatnya infrastruktur dan ketersediaan energi

1 2

Rasio ketersediaan listrik. Persentase RT pengguna listrik.

1

Meningkatnya kawasan hutan yang dikonservasi

1

Luas konservasi kawasan hutan.(ha)

2

Meningkatnya sumber mata air terkonservasi

1

Jumlah titik sumber mata air yang terkonservasi.

3

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup melalui upaya pengendalian sumbersumber pencemaran terutama DAS dan wilayah pesisir serta laut

1

Persentase titik pantaudengan peningkatan kualitas air.

4

Menurunnya emisi Rumah Kaca (GRK)

Gas

1

Penurunan emisi gas rumah kaca (juta ton eq CO2).

1

Terwujudnya perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang penataan ruang

1

Persentase RTR kawasan strategis provinsi yang tersusun.

58,97

2

Jumlah rencana rinci tata ruang Kab/Kota. Persentase ketersediaan petunjuk pelaksanaan pemanfaatan tata ruang. Persentase kasus mediasi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai Rencana Tata Ruang.

7,00

3

4

15

Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan bersih (Clean Government) serta profesionalisme pelayanan publik

BAB II -46

72,03 99,60 10.000,00

5,00

32,00

4,00

10,00

75,00

1

Meningkatnya kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik

1

Jumlah SKPD Provinsi yang melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

2

Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah

1

Hasil EKPPD.

3

Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan pengendalian program serta kegiatan pembangunan

2

Hasil Penilaian SAKIP.

4

Meningkatnya peran DPRD sesuai dengan fungsinya

1

Jumlah Raperda InisiatifDewan.

3,00

5

Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah

1

Opini BPK

WTP

6

Meningkatnya pengelolaan arsip pemerintah daerah yang tertib, rapi dan handal serta ketersediaan dokumen statistik yang terpercaya dan berkualitas

1

Persentase SKPD yang menerapkan standarisasi pengelolaan arsip sesuai ketentuan.

25,00


25,00

ST

A

7

Mewujudkan sistem penanggulangan bencana untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana Meningkatnya fasilitas layanan keagamaan

1

Persentase korban bencana yang tertangani secara cepat dan tepat sasaran.

1

Rasio tempat ibadah per satuan penduduk

100,00

4,425

Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama.

1 2

Meningkatnya komunikasi antar umat beragama

1

Presentase kerusuhan bermotif SARA yang ditangani

100,00

Meningkatkan kehidupan masyarakat yang aman dan tertib.

1

Terciptanya situasi kondisi masyarakat yang aman, tenteram, nyaman dan tertib

1

Persentase penanganan gangguan ketertiban umum. Persentase penanganan gangguan ketentraman masyarakat.

100,00

18

Meningkatkan penguatan kearifan lokal (lokal wisdom)

1

Menguatnya budaya dan tradisi lokal sebagai bagian dari upaya mewujudkan harmoni sosial

1


100,00

19

Meningkatkan penegakan supremasi hukum dan penghormatan hak asasi manusia (HAM) yang berkeadilan.

1

Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang Hukum dan HAM

1

Presentase kejadian terkait HAM yang ditindaklanjuti

100,00

2

Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat menjunjung supremasi hukum

1

Jumlah Ormas/Orpol yang terdaftar.

983,00

16

17

2

100,00

C. PERJANJIAN KINERJA Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 yang telah dibuat untuk melaksanakan kegiatan, program dan sasaran di Tahun 2015 menjadi tumpuan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mewujudkan kinerja output ataupun outcome yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 berdasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang ditindaklanjuti dengan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja. Pada Tanggal 21 April 2014 terbitPeraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BAB II -47


sebagai gantinya Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 serta ditindaklanjuti oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi

Birokrasi

dengan

menerbitkan

Peraturan

Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada tanggal 20 Nopember 2014, yang menjadikan Perjanjian Kinerja sebagai KomitmenKinerja Gubernur Jawa Timur. Sebagaimana dapat dilihat pada lampiran Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015. Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 dijadikan acuan untuk mengukur Kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 dan melaporkannnya dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP).

BAB II -48


BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Recommend Documents