BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Lamandau Tahun 2012 2012

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan masih mengacu pada Peraturan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1

INDIKATOR KINERJA UTAMA Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Lamandau melakukan review terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Organisasi Perangkat Daerah, dalam melakukan review dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu – isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Adapun penetapan target indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Lamandau tahun 2012 adalah sebagai berikut :

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

19

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Lamandau Tahun 2012 2012 Tabel 2.1 Target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Lamandau tahun 2012 NO

INDIKATOR KINERJA UTAMA

SATUAN

TARGET

1. 2. 3.

% Tahun

98,8 7,9

% %

99,75 99,75

%

1 : 12 13

% %

104 104

%

1 : 13 30

% %

63 63

%

1 : 13 35

6. 7. 8.

Angka Melek Huruf Angka rata – rata lama sekolah Pendidikan Dasar : a. Angka Partisipasi sekolah b. Rasio ketersediaan sekolah / penduduk usia sekolah c. Rasio guru terhadap murid d. Prosentase guru SD/SDLB berkualifikasi S1/D4, dan bersertifikasi SMP / MTs : a. Angka Partisipasi sekolah b. Rasio ketersediaan sekolah / penduduk usia sekolah c. Rasio guru terhadap murid d. Prosentase guru SMP/SMPLB berkualifikasi S1/D4, dan bersertifikasi SLTA / MTs : a. Angka Partisipasi sekolah b. Rasio ketersediaan sekolah / penduduk usia sekolah c. Rasio guru terhadap murid d. Prosentase guru SMP/SMPLB berkualifikasi S1/D4, dan bersertifikasi e. Angka Partisipasi Kasar dan Paket f. Angka Partisipasi Murni Angka Usia Harapan Hidup Persentase balita gizi buruk Rasio Posyandu

9.

Rasio puskesmas

10.

Rasio pustu

11.

Rasio rumah sakit

12.

Rasio dokter

4.

5.


Tahun % per satuan balita per satuan penduduk per satuan penduduk per satuan penduduk per satuan penduduk

63,12 44,08 69 1,15 0,015 0,00016 0,00095 0,000015 0,0006 20

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Lamandau Tahun 2012 2012 NO 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

34. 35.

36. 37.

INDIKATOR KINERJA UTAMA Rasio paramedis

SATUAN

per satuan penduduk Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup Prevalensi gizi buruk pada anak % AKABA per 1000 balita Per 1000 Balita Rata – rata jumlah anak Per keluarga Rasio akseptor KB % Cakupan peserta KB aktif Orang Keluarga pra sejahtera dan keluarga Keluarga sejahtera I Lulusan S1/S2/S3 Orang Rasio lulusan S1/S2/S3 % Rasio ketergantungan % Rasio penduduk yang bekerja % Angka partisipasi angkatan kerja % Tingkat partisipasi angkatan kerja % Tingkat pengangguran terbuka % Keselamatan dan perlindungan Perusahaan Daya serap tenaga kerja Orang Perselisihan buruh dan pengusaha Kasus terhadap kebijakan pemerintah daerah Jumlah investor berskala nasional Unit (PMDN/PMA) Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN dalam trilyun Rupiah/ PMA dalam US $ juta) Kenaikan / Penurunan nilai realisasi Milyar rupiah PMDN Jumlah desa lokasi pembinaan Desa administrasi dan koordinasi program PM2L Jumlah desa/kelurahan yang memiliki Desa profil desa/potensi desa Jumlah desa / kelurahan yang Desa melaksanakan bulan bhakti gotong


TARGET 0,005 10 50 0 0 2 s/d 3 66,71 11.000 1.000 100 4,23 3,04 76,87 37,473 80,85 2,45 5 4.368 5 30 4,902 / 441

658 3

83 8

21

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Lamandau Tahun 2012 2012 NO


39. 40.

royong masyarakat Jumlah kecamatan yang malaksanakan administrasi PNPM – MP Posyandu aktif Rasio penduduk ber – KTP

41. 42. 43. 44.

Rasio bayi berakte kelahiran Rasio pasangan berakte nikah Kepemilikan KTP Kepemilikan akta kelahiran

45.

Ketersediaan database kependudukan skala Kabupaten Penerapan KTP Nasional berbasis NIK

38.

46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53.

54.

55. 56.

57. 58.

Jumlah organisasi pemuda Jumlah organisasi olahraga Jumlah kegiatan olahraga Jumlah klub olahraga Jumlah event kepemudaan tingkat nasional dan provinsi yang dapat diikuti Jumlah wirausahawan muda yang telah terdidik Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta), keterangan : Gedung pertemuan, sanggar pramuka, kedai pramuka, mess pramuka, pondok pemuda gedung KNPI, bumi perkemahan Lapangan olahraga (lapangan volly, sepakbola, bulutangkis, basket) Jumlah event olahraga tingkat provinsi yang dapat diikuti Persentase nomor cabang olahraga yang meraih medali dalam kompetisi tingkat provinsi Persentase rekor provinsi yang dikuasai oleh atlet kabupaten Persentase cabang olahraga yang


SATUAN

TARGET

Kecamatan

8

Unit Per satuan penduduk

83 78,9

Orang Per 1000 penduduk

73,81 44,34 43.902 335

Organisasi Organisasi Kegiatan Klub Event

SIAK on – line (Digital) Sudah (KTP Nasional) 17 17 13 20 7

Orang

75

buah

3

Buah

21

Event

8

%

20

%

10

%

45 22

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Lamandau Tahun 2012 2012 NO 59.

60.

61.

62.

63.

INDIKATOR KINERJA UTAMA menjalankan kompetisi secara teratur Luas tanam tanaman pangan : a. Padi sawah b. Padi ladang c. Jagung d. Kedelai e. Kacang tanah f. Kacang hijau g. Ubi Kayu h. Ubi Jalar Luas Panen tanaman pangan : a. Padi sawah b. Padi ladang c. Jagung d. Kedelai e. Kacang tanah f. Kacang hijau g. Ubi Kayu h. Ubi Jalar Produktivitas tanaman pangan : a. Padi sawah b. Padi ladang c. Jagung d. Kedelai e. Kacang tanah f. Kacang hijau g. Ubi Kayu h. Ubi Jalar Produksi tanaman pangan : a. Padi sawah b. Padi ladang c. Jagung d. Kedelai e. Kacang tanah f. Kacang hijau g. Ubi Kayu h. Ubi Jalar Populasi ternak : a. Sapi potong b. Kambing


SATUAN

TARGET

Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha

1.800 6.500 233 630 78 34 2.130 175

Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha

2.053 6.044 542 845 70 38 580 146

Kwintal/Ha Kwintal/Ha Kwintal/Ha Kwintal/Ha Kwintal/Ha Kwintal/Ha Kwintal/Ha Kwintal/Ha

27,62 20,21 23,8 11,35 11 8,16 118,26 70,96

Ton per Ha Ton per Ha Ton per Ha Ton per Ha Ton per Ha Ton per Ha Ton per Ha Ton per Ha

5.671 12.215 1.290 959 77 31 6.859 1.036

Ekor Ekor

2.923 1.052 23


64.

65.

66.


SATUAN

TARGET

c. Domba d. Babi e. Ayam buras f. Itik g. Ayam ras pedaging Produksi ternak : a. Sapi potong b. Kambing c. Domba d. Babi e. Ayam buras f. Itik g. Ayam ras pedaging Perkebunan : a. Peningkatan produktivitas perkebunan dari potensi produksi di lapangan b. Peningkatan jumlah SDM perkebunan berkualitas c. Peningkatan pendapatan petani kebun d. Penyerapan tenaga kerja baru sektor perkebunan e. Penumbuhan sentra – sentra komoditas wilayah pengembangan perkebunan Kehutanan : a. Penataan kawasan hutan b. Pendataan sumberdaya hutan c. Monitoring dan evaluasi pengelolaan kawasan hutan d. Pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan e. Pengendalian dan pemanfaatan dan pengembangan jasa lingkungan dari hutan alam f. Pemberdayaan masyarakat lokal di sekitar kawasan hutan g. Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan

Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor

317 1.147 143.654 17.278 34.453

Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton

27,95 2,68 0,80 4,87 109,17 36 13,13

%

3

%

2

US$/KK/Tahun Tenaga kerja baru /tahun Sentra

400 – 800 2.000

Kawasan Dokumen Dokumen

4 2 2

Unit

2

Dokumen

1

Orang

10

Paket kegiatan

1


3

24


67.

68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86.

87.


SATUAN

TARGET

h. Pencegahan dan pengendalian dan penindakan illegal logging i. Penghijauan dan reboisasi j. Peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan kehutanan Kelautan dan Perikanan : a. Peningkatan produksi perikanan budidaya b. Peningkatan hasil tangkapan dalam setiap upaya penangkapan c. Peningkatan tingkat konsumsi ikan masyarakat d. Peningkatan produksi benih ikan Ketersediaan pangan utama Persentase koperasi aktif Jumlah UKM non BPR/LKM UKM Jumlah BPR/LKM Usaha Mikro dan Kecil Cakupan bina kelompok pedagang / usaha informal Pertumbuhan industri Cakupan bina kelompok pengrajin Rasio rumah layak huni Rumah layak huni Rumah tangga pengguna air bersih Rumah tangga bersanitasi Lingkungan permukiman kumuh Rumah tangga pengguna listrik Persentase rumah tinggal bersanitasi Lingkungan pemukiman Rasio tempat pemakaman umum

Frekuensi pengamanan Bibit Orang

1 50.000 10

Ton

882

Ton

300

Ton

28

Ekor surplus % Unit Unit Unit Kelompok

750.000 2.000 76 520 2 1.060 775

Unit Kelompok

130 20 1 : 3,6 14.126 2.977 27,68 1,64 4.600 70 306.772,12 1 : 1, 72

Pemantauan dan pengawasan lingkungan hidup Peningkatan kualitas akses informasi sumber daya alam, keanekaragaman hayati dan lingkungan hidup Penyelesaian perselisihan/sengketa lingkungan hidup


Unit Unit % % Unit % Ha Per satuan penduduk Perusahaan

33

Kecamatan

4

%

40

25



SATUAN

TARGET

88. 89. 90.

Angka kemiskinan Pengeluaran per kapita Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi PMKS yang memperoleh bantuan sosial Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah

% % Unit

5,15 637.000 1

Orang Kasus

430 30

Perda/%; retribusi daerah/%

11 / 100; 24 / 100

91. 92. 93.

94. 95. 96. 97. 98.

99. 100.

101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111.

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum Panjang jalan dalam kondisi baik Panjang jalan dilalui roda 4 Jalan penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan permukiman penduduk (minimal dilalui roda 4) Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik (> 40 km/jam) Panjang yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) Pemasangan rambu lalu lintas jalan Jumlah arus penumpang angkutan umum Load factor angkutan jalan Jumlah uji KIR Angkutan umum Jumlah angkutan jalan (AKAP & AKDP) Kepemilikan KIR angkutan umum Lama pengurusan ijin kelayakan angkutan umum (KIR) Biaya pengujian kelayakan angkutan umum Jumlah angkutan sungai Jumlah dermaga sungai Rasio jaringan irigasi dan rawa


0,22 Orang/barang

12.000 / 645

Km Km Km

74,319 463,903 462,903

Km

74,319

Km

24,175

Unit PnP % Unit Unit Unit Hari

300 23.000 70 3 10 3 1

Rp.

90.000

Unit Buah Ha

7 4 1,201

26



112. Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat 113. Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik 114. Rumah tangga pengguna listrik 115. Rasio desa berlistrik 116. Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) 117. 118. 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130

131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141

SATUAN

TARGET

M

56,862

Ha % % Per satuan penduduk Buah Unit Buah Buah Unit

306.772,12 4.600 55,42 1 : 18

Jumlah jaringan komunikasi Desa dering/Telepon pedesaan Warung masyarakat informasi Pusat komunitas kreatif M – PLIK (Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan) Data center Buah Media center Buah Rasio wartel / warnet terhadap penduduk Jumlah surat kabar nasional dan lokal Jumlah penyiaran radio / TV lokal Website milik pemerintah daerah Buah Persentase penduduk yang menggunakan % HP / telepon Ketaatan terhadap RTRW Rasio ruang terbuka hijau Per satuan luas wilayah ber HPL/HGB Persentase luas lahan bersertifikat % Penyelesaian kasus tanah negara Kasus Penyelesaian izin lokasi Lokasi Luas wilayah produktif Ha Luas wilayah industri Ha Luas wilayah kebanjiran Ha Luas wilayah kekeringan Ha Luas wilayah perkotaan Ha Partisipasi angkatan kerja perempuan % Persentase jumlah tenaga kerja dibawah % umur Rasio KDRT


23 98 1 1 8 1 1 0,000089 10 1 1 75

0,0005

1 1 70.000 20 1,800 2,811 23,23 0,31 0,001 27



SATUAN

TARGET

142

%

100

%

1

% Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Perda

32,35 12 10 10 2 7 2 3 3 3 12 4

Kasus Kali %

12 0 95

159

Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Partisipasi perempuan di lembaga swasta Izin mendirikan bangunan Izin usaha konstruksi Izin HO skala rendah Pendaftaran perusahaan Izin tempat usaha/izin domisili Reklame Izin usaha perdagangan Tanda daftar perusahaan Tanda daftar gudang Izin usaha angkutan bermotor Jumlah perda yang mendukung iklim usaha Angka kriminalitas Jumlah demo Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten Rasio jumlah polisi pamong praja

Per 10.000 penduduk

13

160 161 162 163

Cakupan patroli petugas Satpol PP Penegakan perda Jumlah Linmas per 1000 penduduk Rasio pos siskamling

143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158

164 165 166

167

Buah Orang Per jumlah desa/kelurahan Petugas Perlindungan Masyarakat Orang (Linmas) per jumlah 10.000 penduduk Cakupan pelayanan kebakaran % kabupaten Tingkat waktu tanggap (response time % rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran WMK Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas/LSM Ormas dan OKP


96 7 400 122 400 87 85

18

28



SATUAN

TARGET

168 169 170 171

Kegiatan pembinaan politik daerah Jumlah grup kesenian/sanggar seni Jumlah gedung Penyelenggaraan festival seni dan budaya Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan Even penggalian bakat dan seni budaya masyarakat Sarana penyelenggaraan seni dan budaya Kunjungan wisata Sarana promosi wisata Even promosi wisata Objek pariwisata Jenis dan jumlah bank dan cabang Jenis, kelas dan jumlah penginapan/Hotel Jenis, kelas dan jumlah restoran/warung makan Tersedianya Dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERDA Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD Buku Kabupaten Lamandau dalam Angka Buku PDRB Kabupaten Lamandau Pengelolaan arsip secara baku (Box) Peningkatan SDM pengelola kearsipan Sistem Informasi Manajemen Pemda Jumlah perpustakaan Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

Parpol Buah Unit Kali

13 8 1 3

Buah

1

Kegiatan

6

Jenis Kali Lokasi Unit Buah Buah

2 1 3 3 2 2 11 116

Dokumen

2

Dokumen

2

Buah Buah Orang Orang SIM Unit Orang

1 1 4 4 4 1 100

Jumlah judul

50

172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182

183 184 185 186 187 188 189 190 191

Sumber data : Review IKU Kabupaten Lamandau tahun 2009 - 2013


29

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Lamandau Tahun 2012 2012 2.2

RENCANA STRATEGIS Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Penyusunan LAKIP Pemerintah Kabupaten Lamandau mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau nomor 2 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamandau tahun 2009 – 2013. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamandau 2009 – 2013 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun menggambarkan visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan kegiatan daerah. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu – isu lokal, yang diterjemahkan ke dalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran.

2.2.1 Visi dan Misi Kabupaten Lamandau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau 2009 – 2013 menetapkan visi yaitu : “Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lamandau dan Terselenggaranya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik, Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN), yang dilandasi oleh keimanan dan Ketaqwaan Kepada Tuhan yang Maha Esa”


30

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Lamandau Tahun 2012 2012 Visi tersebut menggambarkan suatu semangat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lamandau dari segi ekonomi, rasa aman dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat yang didukung dengan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih dari KKN (clean government) yang dilandasi dengan meningkatnya kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Lebih lanjut visi Kabupaten Lamandau dijabarkan ke dalam misi yang akan menjadi tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Lamandau yang terdiri dari aparatur pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Organisasi Politik, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Sosial Kemasyarakatan, Lembaga Pendidikan, dunia usaha dan masyarakat, untuk mewujudkan cita – cita Kabupaten Lamandau. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka dijabarkan ke dalam 8 (delapan) misi berikut : 1. Mengembangkan ekonomi kerakyatan; Misi ini diwujudkan dengan cara memperkuat

dan

meningkatkan

perekonomian

masyarakat

melalui

pengembangan dan diversifikasi usaha masyarakat di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dengan memperkuat pengembangan UKM dan Koperasi serta industri kecil. 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia; Misi ini diwujudkan melalui pembangunan pendidikan yang berkualitas mulai dari tingkat TK sampai dengan Perguruan Tinggi. 3. Mewujudkan pola hidup masyarakat sehat; Misi ini diwujudkan melalui dari kota dan dikembangkan sampai dengan ke desa – desa. 4. Menciptakan ketentraman, keamanan dan kenyamanan masyarakat; Misi ini menyasar ke seluruh masyarakat di Kabupaten Lamandau di manapun ia berada. 5. Membuka keterisolasian daerah pedesaan dan kecamatan; Misi ini bertujuan agar pedesaan dan kecamatan berkembang dan mampu menyerap manfaat BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

31

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Lamandau Tahun 2012 2012 pembangunan serta lancarnya arus angkutan umum maupun distribusi barang dan jasa. 6. Meningkatkan martabat masyarakat; Misi ini diwujudkan dengan mengajak keterlibatan aktif masyarakat dalam berbagai kegiatan (event) baik antar daerah kabupaten, propinsi maupun di tingkat nasional. 7. Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik, bebas dari KKN; 8. Menumbuhkembangkan kehidupan beragama agar mempunyai keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

2.2.2 Tujuan dan Sasaran 1. Tujuan Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan, dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi. Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan Pemerintah Kabupaten Lamandau sebagai berikut : Tabel 2.2 Misi dan Tujuan Kabupaten Lamandau Tahun 2009 – 2013 MISI TUJUAN 1. Mengembangkan ekonomi kerakyatan

1. 2. 3. 4. 5. 6.


Mewujudkan pembangunan di bidang perhubungan Mewujudkan pembangunan di bidang tenaga kerja Mewujudkan pembangunan di bidang perindustrian Mewujudkan pembangunan di bidang perdagangan Mewujudkan pembangunan di Bidang UMKM dan Koperasi Mewujudkan pembangunan di bidang penanaman modal 32

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Lamandau Tahun 2012 2012 MISI

TUJUAN 7.

Mewujudkan pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa 8. Mewujudkan Pembangunan di bidang pertanian (dalam arti luas) 9. Mewujudkan pembangunan di bidang perikanan 10. Mewujudkan pembangunan bidang perikanan 11. Mewujudkan pembangunan bidang energi dan sumber daya mineral 2. Meningkatkan Kualitas 1. Mewujudkan pembangunan di bidang Sumber Daya Manusia pendidikan 2. Mewujudkan pembangunan di bidang pemuda dan olahraga 3. Mewujudkan Pola 1. Mewujudkan distribusi obat dan perbekalan Hidup Masyarakat kesehatan yang merata dan terjangkau oleh Sehat masyarakat; 2. Mewujudkan kesehatan masyarakat yang semakin baik; 3. Mewujudkan peredaran obat dan makanan yang aman dan terkendali; 4. Mewujudkan 2. Sasaran Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kabupaten Lamandau tahun 2009 – 2013 sebanyak 51 sasaran strategis.


33

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Lamandau Tahun 2012 2012 2.3

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH Program prioritas daerah Kabupaten Lamandau 2009 – 2013 terdiri dari : 1. Program pengembangan ekonomi kerakyatan meliputi : a. meningkatkan pembangunan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi b. Meningkatkan pembangunan perhubungan c. Meningkatkan pembangunan tenaga kerja d. Meningkatkan pembangunan penanaman modal e. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan desa f. Meningkatkan pembangunan pertanian g. Meningkatkan pembangunan energi dan sumber daya mineral h. Meningkatkan pembangunan perindustrian i. Meningkatkan pembangunan perdagangan 2. Program meningkatkan kualitas SDM, meliputi : a.

Meningkatkan pembangunan pendidikan

b.

Meningkatkan pembangunan olahraga

3. Program mewujudkan pola hidup masyarakat yang sehat, meliputi : a.

meningkatkan pembangunan kesehatan

b.

Meningkatkan pembangunan Keluarga Berencana

4. Program menciptakan ketentraman, keamanan dan kenyamanan masyarakat, meliputi : a.

meningkatkan pembangunan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri

b. meningkatkan pembangunan lingkungan hidup c.

meningkatkan pembangunan pertanahan

5. Program membuka keterisoliran daerah pedesaan dan kecamatan, meliputi : a.

meningkatkan pembangunan pekerjaan umum

b.

meningkatkan pembangunan perumahan rakyat

c.

meningkatkan pembangunan penataan ruang

6. Program meningkatkan martabat masyarakat, meliputi : BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

34

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Lamandau Tahun 2012 2012 a.

meningkatkan pembangunan kependudukan dan catatan sipil

b.

meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

c.

meningkatkan pembangunan sosial

d.

meningkatkan pembangunan budaya

e.

meningkatkan pembangunan pariwisata

7. Program tata kelola kepemerintahan yang baik, bebas dari KKN, meliputi :

2.4

a.

meningkatkan pembangunan perencanaan pembangunan

b.

meningkatkan pembangunan pemerintahan umum

c.

meningkatkan pembangunan kepegawaian

d.

meningkatkan pembangunan statistik

e.

meningkatkan pembangunan kearsipan

f.

meningkatkan pembangunan komunikasi dan informatika

g.

meningkatkan pembangunan umum (setda)

h.

meningkatkan keuangan daerah

i.

meningkatkan penanggulangan isu nasional

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2012 Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai oleh sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Pemerintah Kabupaten Lamandau tahun 2012 telah menetapkan penetapan kinerja tahun 2012 dengan uraian sebagai berikut :


35

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Lamandau Tahun 2012 2012 Tabel 2.3 Penetapan Kinerja Kabupaten Lamandau Tahun 2012 NO.

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

2

3

4

1

Meningkatnya Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

Angka melek huruf (%)

99

Angka rata-rata lama sekolah (tahun)

7,8

Pendidikan dasar : SD/MI : Angka partisipasi sekolah

100

Rasio ketersediaan sekolah/penduduk sekolah usia

100

Rasio guru terhadap murid

1:12

Prosentase guru SD/SDLB berkualifikasi S1/D4, dan bersertifikasi (%)

13

SMP/MTs : Angka partisipasi sekolah Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah

99,9 91


1:13

Prosentase guru SMP/SMPLB berkualifikasi S1/D4, dan bersertifikasi(%)

35,2

Pendidikan menengah : Angka partisipasi sekolah

64,5

Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah

42,5


1:12

Prosentase guru SMA/SMALB/SMK berkualifikasi S1/D4, dan bersertifikasi (%)

40,5

Prosentase sekolah SMA/SMALB/SMK melaksanakan e-pembelajaran (elearning) - (%)

1


36

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Lamandau Tahun 2012 2012 NO.

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

2

3

4

2

Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan

Jumlah perpustakaan (Unit)

1

Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (Orang)

0

Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (Jumlah Judul)

0

Pendidikan dasar : SD/MI : Angka partisipasi kasar dan paket A Angka partisipasi murni

118,5 100

SMP/MTs : Angka partisipasi kasar dan paket B

108,5

Angka partisipasi murni

99,9

Pendidikan menengah :

3

4

5

Meningkatnya Kualitas Kesehatan Penduduk

Meningkatnya kualitas distribusi tenaga kesehatan Meningkatnya sarana/prasarana kesehatan

Angka partisipasi kasar dan Paket C

65

Angka partisipasi murni

50

Angka Usia Harapan Hidup (tahun)

69

Persentase Balita Gizi Buruk (%)

1,15

Prevalensi Gizi Buruk pada Anak (%)

10

Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup

10

Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup

97

AKABA per 1000 Balita

2

Rasio dokter per satuan penduduk

0,0004914

Rasio paramedis per satuan penduduk

0,0045

Rasio posyandu per satuan balita

0,013

Rasio puskesmas per satuan penduduk


0,00016

37


SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

2

3

4

6

7

8

9

10

Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama

Rasio pustu per satuan penduduk

0,00091

Rasio rumah sakit per satuan penduduk

0,000015

Rasio tempat ibadah per satuan penduduk

Meningkatnya kualitas kependudukan

Rasio Penduduk yang Bekerja (%)

Meningkatnya kualitas program keluarga berencana

Rata-rata jumlah anak per keluarga (anak)

Meningkatnya kualitas ketenagakerjaan

Meningkatkan pembangunan

29,99

76,87

2

Rasio akseptor KB (%)

66,69

Cakupan peserta KB aktif (Orang)

11.000

Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (Keluarga)

1.000

Rasio lulusan S1/S2/S3 (Orang)

100

Rasio lulusan S1/S2/S3 (%)

4,23

Rasio ketergantungan (%)

3,04

Daya serap tenaga kerja (Orang)

4.368

Pencari kerja yang ditempatkan (Orang)

2.435

Keselamatan dan perlindungan (Orang)

6.000

Angka pasrtisipasi angkatan kerja (%)

37,473

Tingkat pastisipasi angkatan kerja (%)

80,85

Tingkat pengangguran terbuka (%)

2,35

Jumlah Investor berskala nasional (PMDN/PMA) (Unit)

27


38


SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

2

3

4

Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN dalam Milyar Rupiah /PMA dalam US $ Ribu)

4.902.866,838 / 441.846.046

Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)

658.835.163.500

Jumlah Desa Lokasi Pembinaan Administrasi dan koordinasi Program PM2L (desa)

3

Jumlah Desa/Kelurahan yang memiliki Profil Desa / Potensi Desa (desa)

83

Jumlah Desa / Kelurahan yang melaksanakan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (desa)

83

Jumlah Kelompok usaha ekonomi masyarakat desa / kelurahan (kelompok)

8

Jumlah Pos Pelayanan Teknologi Desa /Kelurahan (POSYANTEKDES) (Pos)

2

Jumlah Kecamatan yang melaksanakan administrasi Kegiatan PNPM-MP (kec)

8

Posyandu aktif (Unit)

83

Jumlah desa berprestasi

3

Jumlah Kegiatan yang melibatkan Wanita di 2 Desa Lokasi (keg.)

5

penanaman modal

11

Meningkatkan pembangunan pemberdayaan masyarakat dan desa


39


SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

2

3

4

12

Meningkatnya kualitas administrasi kependudukan

Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk

84,07

Rasio bayi berakte kelahiran

80,31

Rasio pasangan berakte nikah

44,33

Kepemilikan KTP (orang)

43.902

Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk

13

14

Meningkatnya aktivitas kepemudaan

Meningkatnya aktivitas keolahragaan

313

Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten

Digital

Penerapan KTP Nasional berbasis NIK

Onlline

Jumlah organisasi pemuda (Organisasi)

17

Jumlah kegiatan kepemudaan (Keg.)

13

Jumlah event kepemudaaan tingkat nasional dan provinsi yang dapat diikuti (event)

7

Jumlah wirausahawan muda yang telah terdidik (Orang)

75

Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) (buah) ; Keterangan : Gedung Pertemuan, Sanggar Pramuka, Kedai Pramuka, Mess Pramuka, Pondok Pemuda Gedung KNPI, Bumi Perkemahan

3

Jumlah organisasi olahraga (Organisasi)

17

Jumlah Klub olahraga (buah)

20

Jumlah gedung olahraga (unit)

3

Jumlah kegiatan olahraga (Keg.)

25


40


SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

2

3

4

15

16

Meningkatnya kualitas keolahragaan

Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian tanaman pangan

Persentase penduduk yang menjadi anggota klub olahraga (%)

20

Persentase kecamatan yang mempunyai sarana olahraga untuk umum (%)

100

Lapangan olahraga (lapangan Volly sepak bola, bulu tangkis, basket) (buah)

21

Jumlah event olahraga tingkat provinsi yang dapat diikuti (event)

8

Persentase nomor cabang olahraga yang meraih medali dalam kompetisi tingkat provinsi (%)

20

Persentase rekor provinsi yang dikuasai oleh atlet kabupaten (%)

20

Persentase cabang olahraga yang menjalankan kompetisi secara teratur (%)

45

Luas tanam tanaman pangan : Padi sawah (Ha)

1.800

Padi ladang (Ha)

6.500

Jagung (Ha)

233

Kedelai (Ha)

630

Kacang Tanah (Ha)

78

Kacang Hijau (Ha)

34

Ubi Kayu (Ha)

2.130

Ubi Jalar (Ha)

175

Luas Panen tanaman pangan : Padi sawah (Ha)

2.053

Padi ladang (Ha)

6.044


41


SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

2

3

4

Jagung (Ha)

542

Kedelai(Ha)

845

Kacang Tanah (Ha)

70

Kacang Hijau (Ha)

38

Ubi Kayu (Ha)

580

Ubi Jalar (Ha)

146

Produktivitas tanaman pangan : Padi sawah (Kwintal/Ha)

27,62

Padi ladang (Kwintal/Ha)

20,21

Jagung (Kwintal/Ha)

23,8

Kedelai (Kwintal/Ha)

11,35

Kacang Tanah (Kwintal/Ha)

11

Kacang Hijau (Kwintal/Ha)

8,16

Ubi Kayu (Kwintal/Ha)

118,26

Ubi Jalar (Kwintal/Ha)

70,96

Produksi tanaman pangan : Padi sawah (Ton per Hektar)

5.671

Padi ladang (Ton per Hektar)

12.215

Jagung (Ton per Hektar)

1.290

Kedelai (Ton per Hektar)

959

Kacang Tanah (Ton per Hektar)

77

Kacang Hijau (Ton per Hektar)

31

Ubi Kayu (Ton per Hektar)

6.859

Ubi Jalar (Ton per Hektar)

1.036

Kontribusi sub sektor tanaman pangan terhadap PDRB (%) Peningkatan pertumbuhan sektor pertanian dalam PDRB Kabupaten Lamandau (%) Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB (%)


42


SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

2

3

4

17

Meningkatnya produksi dan produktivitas perkebunan dan kehutanan

Peningkatan produktifitas perkebunan dari potensi produksi di lapangan (%)

3

Peningkatan jumlah SDM perkebunan berkualitas (%)

2

Perkebunan :

peningkatan pendapatan petani kebun (Capaian rata-rata US$/KK/Tahun) Penyerapan tenaga kerja baru di sektor perkebunan (jumlah tenaga kerja baru/tahun)

400-800

2.000

Penumbuhan sentra sentra komoditas wilayah pengembangan perkebunan (jumlah sentra pengembangan perkebunan)

3

Peningkatan Pemanfaatan Lahan Terlantar (Ha/Tahun)

60

Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB (%) Peningkatan pertumbuhan sub sektor perkebunan dalam PDRB (%) Kehutanan : Penataan kawasan hutan (Jumlah penataan kawasan hutan)

4

Pendataan sumberdaya hutan (jumlah dokumen)

2

Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Hutan (jumlah dokumen laporan)

2

Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan (unit)

2


43


SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

2

3

4

Pengendalian pemanfaatan dan pengembangan jasa lingkungan dari hutan alam (jumlah dokumen)

1

Pembedayaan masyarakat lokal di sekitar kawasan hutan (orang)

10

Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (paket kegiatan)

1

Pencegahan, pengendalian dan penindakan illegal logging (frekuensi pengamanan hutan)

1

Penghijauan dan reboisasi ( jumlah batang pohon bibit) Peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan kehutanan (jumlah orang)

18

Meningkatnya produksi dan produktivitas peternakan

50.000

10

Populasi Ternak : Sapi Potong (Ekor)

2.923

Kambing (Ekor)

1.052

Domba (Ekor)

317

Babi (Ekor)

1.147

Ayam Buras (Ekor)

143.654

Itik (Ekor)

34.453

Ayam Ras Pedaging (Ekor)

17.278

Produksi Ternak : Sapi Potong (Ton)

27,95

Kambing (Ton)

2,68

Domba (Ton)

0,8

Babi (Ton)

4,87

Ayam Buras (Ton) Ayam Ras Pedaging (Ton) Itik (Ton) BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

109,17 36 13,13 44


SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

2

3

4

Kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB (%) 19

Meningkatnya produksi dan produktivitas perikanan

Peningkatan Produksi perikanan budidaya (Ton)

822

Peningkatan hasil Tangkapan dalam setiap upaya penangkapan (Ton)

300

Peningkatan tingkat konsumsi ikan masyarakat (Ton)

28

peningkatan produksi benih ikan (ekor) 20 Meningkatnya ketahanan pangan

750.000

Ketersediaan pangan utama (surplus beras dalam ton)

2.000

Persentase Desa Berstatus Swasembada terhadap Total Desa (%)

-

21

Meningkatnya kualitas koperasi

Persentase koperasi aktif (%)

76

22

Meningkatnya kualitas UMKM

Jumlah UKM non BPR/LKM UKM (Unit)

520

Jumlah BPR/LKM (Unit) Usaha Mikro dan Kecil (Unit) 23

Meningkatnya kualitas perdagangan dan industri

2 1.060

Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal (kelompok)

775

Pertumbuhan Industri (unit)

125

Cakupan bina kelompok pengrajin (kelompok)

20


45


SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

2

3

4

24

Tersedianya prasarana dan sarana perumahan

25

Tersedianya prasarana dan sarana pemukiman

Rasio rumah layak huni

1:3,6

Rumah layak huni (Unit)

14.126

Rumah tangga pengguna air bersih (Unit)

2.977

Rumah tangga pengguna listrik (Unit)

3.939

Rumah tangga bersanitasi (%)

27,68

Persentase rumah tinggal bersanitasi (%) Lingkungan Pemukiman (Ha) Lingkungan pemukiman kumuh (%) Rasio tempat pemakaman umum persatuan penduduk

26

Kualitas pengelolaan lingkungan hidup

27

Penurunan Tingkat Kemiskinan Masyarakat

Meningkatnya kualitas hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial

306.772,12 1,64 1:1,72

Pemantauan dan Pengawasan Lingkungan Hidup (Jumlah Perusahaan)

33

Peningkatan kualitas akses informasi SDA, keanekaragaman hayati dan LH (kecamatan)

4

Penyelesaian perselisihan/sengketa lingkungan hidup (%)

100

Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (jumlah Kecamatan) 27

70

Angka Kemiskinan (%) Pengeluaran per kapita (Rp.)

Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi (Unit)


1

5,15 639.000

1

46


SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

2

3

4

PMKS yg memperoleh bantuan sosial (Orang)

430

Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (Kasus)

30

28

Optimalisasi penerimaan daerah

Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah (Perda/%; Retribusi Daerah/%)

29

Meningkatnya kualitas prasarana jalan raya

Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan

30

Meningkatnya pengelolaan lalu lintas angkutan jalan

10/100 ; 24/100

0,22

Panjang jalan dalam kondisi baik (Km)

74,319

Panjang jalan dilalui Roda 4 (Km)

462,903

Jalan Penghubung dari Ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4) ~ (Km)

462,903

Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 Km/Jam) (Km)

74,319

Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) (Km)

24,175

Pemasangan Rambu Lalu Lintas Jalan (Unit)

300

Jumlah Orang/Barang yang terangkut angkutan umum (Orang/Barang)

12.000 / 645

Jumlah arus penumpang angkutan umum (PnP) Load Factor Angkutan Jalan (%)


23.000 70

47


SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

2

3

4

Jumlah uji KIR angkutan umum (Unit)

3

Jumlah Angkutan Jalan (AKAP & AKDP) (unit)

10

Jumlah Terminal Angkutan Jalan (Type A dan B) (Buah)

0

Kepemilikan KIR angkutan umum (Unit)

3

Lama pengurusan uji kelayakan angkutan umum (KIR) (Hari)

1

Biaya pengujian kelayakan angkutan umum (Rp.) 31

32

33

Meningkatnya pengelolaan transportasi sungai, danau dan penyeberangan Meningkatnya pengelolaan jaringan irigasi

Meningkatnya kualitas jasa pelayanan kelistrikan

90.000

Pemasangan Rambu Sungai (Unit)

0

Jumlah Angkutan Sungai (Unit)

7

Jumlah Dermaga Sungai (Buah)

4

Rasio Jaringan Irigasi dan rawa (Ha)

1,201

Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat (m)

56.862

Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kabupaten

147 M

Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik (Ha)

1.089

Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik (%)

41,56

Rasio desa Berlistrik (%)

55,42


48


SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

2

3

4

34

35

Meningkatnya kualitas jasa pelayanan persampahan

Meningkatnya ketersediaan infrastruktur informasi

Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

1:18

Jumlah jaringan komunikasi (buah)

23

Desa dering/Telepon Pedesaan (Unit)

98

Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK)

0

Warung masyarakat Informasi (buah)

1

Pusat Komunitas Kreatif (buah)

1

M-CAP (Mobile Capacity Acces Point) (unit)

0

M-PLIK (Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan) (unit)

8

Data Center (buah)

1

Media Center (buah)

1

Rasio wartel/warnet terhadap penduduk Jumlah surat kabar nasional dan lokal (surat kabar) Jumlah penyiaran radio/TV lokal

36

Meningkatnya pengendalian tata ruang

0,000089 10 46/0

Web site milik pemerintah daerah (buah)

1

Pameran/expo

0

Persentase Penduuduk yang Menggunakan HP/telepon (%)

75

Ketaatan terhadap RTRW (%)

0

Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB


1.000

49


SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

2

3

4

37

38

39

40

41

Meningkatnya pemanfaatan tata ruang yang optimal

Ruang publik yang berubah peruntukannya

0

Persentase luas lahan bersertifikat (%)

20

Penyelesaian kasus tanah Negara (Jumlah kasus)

2

Penyelesaian izin lokasi (lokasi)

10

Luas Wilayah Produktif (Ha) Luas Wilayah Industri (Ha)

159,888 20

Luas Wilayah Kebanjiran (Ha)

1,800

Luas Wilayah kekeringan (Ha)

2,811

Luas Wilayah Perkotaan (Ha)

21,031

Menurunnya kesenjangan pencapaian pembangunanantara perempuan dan laki-laki

Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)

23,23

Persentase Jumlah Tenaga kerja dibawah umur (%)

0,23

Menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak

Rasio KDRT

0,001

Terjaminnya keadilan gender dalam berbagai perundangan dan kebijakan publik

Kualitas pelayanan publik

Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (%)

100

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)

52,37

Partisipasi perempuan di lembaga swasta (%)

32,35

Lama proses perijinan : Izin mendirikan bangunan (Hari)

12

Izin usaha jasa konstruksi (Hari)

10


50


SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

2

3

4

Izin HO skala rendah (Hari)

10

Pendaftaran perusahaan (Hari)

2

Izin tempat usaha/Izin domisili (Hari)

7

Reklame (Hari)

2

izin usaha perdagangan (Hari)

3

Tanda daftar perusahaan (Hari)

3

Tanda daftar gudang (Hari)

3

Izin usaha angkutan bermotor (Hari)

12

42

Meningkatnya kualitas perundangan daerah

Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha (Perda)

4

43

Meningkatnya ketentraman dan ketertiban

Angka kriminalitas (12 kasus)

12

Jumlah demo (kali)

0

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten (%)

95

Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk

12

Cakupan patroli petugas Satpol PP .............

96

Penegakan PERDA (buah)

7

44

Meningkatnya rasa aman masyarakat

Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk (Orang)

400

Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan

122

Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten (Orang)

15

Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten (%)

80


51


SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

2

3

4

Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (%)

90

Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP (Ormas/LSM)

18

Kegiatan pembinaan politik daerah (Parpol)

13

Jumlah grup kesenian/ sanggar seni (buah)

20

Penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali)

2

Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan (buah)

1

Kegiatan penggalian bakat seni budaya masyarakat (Event)

11

Jumlah gedung (unit)

0

Sarana penyelenggaraan seni dan budaya

0

45

46

47

Meningkatkan Pembangunan Kesatuan Bangsa dan Politk Dalam Negeri

Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya

Meningkatkan pembangunan pariwisata

Kunjungan wisata (Orang)

345

Sarana promosi wisata (Jenis)

1

Kuantitas even promosi pariwisata (event)

3

Kuantitas objek pariwisata (obyek)

2

Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang (Unit)

2

Jenis, Kelas dan Jumlah Restoran/Warung makan (Buah)

13

Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel (buah)

11


52


SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

2

3

4

48

49

50

51

Meningkatkatnya kualitas perencanaan pembangunan

Meningkatnya kualitas data statistik daerah

Meningkatnya pembangunan kearsipan

Meningkatkan kualitas pembangunan pemerintahan umum

Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yg telah ditetapkan dengan PERDA (Dokumen)

2

Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD (Dokumen)

2

Buku ” Kabupaten Lamandau Dalam Angka”

1

Buku ”PDRB Kabupaten Lamandau”

1

Pengelolaan arsip secara baku (Box) (Orang)

4

Peningkatan SDM pengelola kearsipan (Orang)

4

Sistim Informasi Manajemen Pemda (SIM)

8

Sumber data : Penetapan Kinerja Kabupaten Lamandau tahun 2012


53

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Recommend Documents