INSPEKTORAT KABUPATEN BADUNG
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
2.1. Rencana Strategis Rencana Strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategik, sehingga dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis instansi pemerintah dapat lebih menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerjanya. Rencana strategis (Renstra) Inspektorat memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahun dengan memperhitungkan potensi peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Renstra Inspektorat Kabupaten Badung telah ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penetapan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Badung Tahun 2010-2015 . Langkah awal dalam Renstra Inspektorat Kabupaten Badung, ditetapkan VISI Inspektorat Kabupaten Badung adalah “Terwujudnya Sistem Pengawasan Yang Optimal di Inspektorat Kabupaten Badung Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Bidang Pengawasan untuk Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa”, makna dari visi ini adalah Inspektorat akan memberikan pelayanan yang prima/maksimal dengan melibatkan partisipasi masyarakat demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Sedangkan MISI merupakan pemandu dalam mencapai visi dengan menawarkan keunggulan seperti peningkatan efisiensi, hasil yang lebih baik, inovasi dan fleksibelitas serta meningkatkan gairah/semangat bagi pimpinan dan seluruh staf. Misi juga merupakan akumulasi dari sasaran-sasaran program strategic, dimana programprogram strategik untuk pencapaian visi dan misi. Sejalan dengan visi Inspektorat Kabupaten Badung, maka misi Inspektorat Kabupaten Badung dituangkan dalam pernyataan sebagai berikut : a.
Mendorong dan membina pengawasan masyarakat sebagai media partisipasi masyarakat dalam bidang pengawasan kemasyarakatan, pemerintahan dan pembangunan, demi terwujudnya Pemerintahan Kabupaten Badung yang bersih dan berwibawa
b.
Melaksanakan sistem pengawasan yang prima sesuai Standar Operasional Pengawasan dalam rangka peningkatan kinerja Instansi Pemerintah.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012
5
INSPEKTORAT KABUPATEN BADUNG
Masing-masing Misi memiliki tujuan dan sasaran yang berbeda : Misi 1 :
Mendorong dan membina pengawasan masyarakat sebagai media partisipasi masyarakat dalam bidang pengawasan kemasyarakatan, pemerintahan dan pembangunan, demi terwujudnya Pemerintahan Kabupaten Badung yang bersih dan berwibawa. Tujuan
:
Menurunkan angka penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat Pemerintah Kabupaten Badung sehingga kepercayaan masyarakat kepada pemerintah semakin pulih.
Sasaran
:
1.
Peningkatan pengawasan yang lebih menyeluruh dan terpadu
2.
Meningkatkan
Sistem
Pengendalian
Intern
Pemerintah 3.
Peningkatan akuntabilitas kinerja dan pengawasan akuntabilitas Instansi Pemerintah Kabupaten Badung
4.
Meningkatkan
kepatuhan
terhadap
perundang-
undangan yang berlaku 5.
Meningkatkan kualitas dan validitas penyajian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Badung.
Misi 2 :
Melaksanakan sistem pengawasan yang prima sesuai Standar Operasional Pengawasan dalam rangka peningkatan kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan
:
Terwujudnya pelaksanaan tupoksi
pengawasan sesuai
dengan kebijakan, program dan sasaran yang telah ditetapkan. Sasaran
:
1
Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur secara dinamis dan berkelanjutan
2.
Peningkatan inventarisasi data pemeriksaan
2.2. Strategi dan Arah Kebijakan Inspektorat Kab. Badung Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi atau cara mewujudkan tujuan yang dirancang secara konseptual, analistis, realistis, rasional dan komprehensif.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012
6
INSPEKTORAT KABUPATEN BADUNG
Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, diperlukan strategi dalam bentuk kebijakan. Kebijakan tersebut kemudian dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan. Strategi dan kebijakan yang akan ditempuh oleh Inspektorat Kabupaten Badung adalah sebagai berikut : Misi 1 :
Mendorong dan membina pengawasan masyarakat sebagai media partisipasi masyarakat dalam bidang pengawasan demi terwujudnya pengawasan kemasyarakatan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Badung yang bersih dan berwibawa Strategi
:
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengungkapan penyimpangan-penyimpangan pembangunan daerah.
Kebijakan :
Menumbuhkan kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk mengungkap penyimpangan-penyimpangan yang tegas
Misi 2 :
Melaksanakan sistem pengawasan yang prima sesuai Standar Operasional Pengawasan dalam rangka peningkatan kinerja Instansi Pemerintah. Strategi
:
Peningkatan mutu pelayanan umum yang prima dan akuntabel
Kebijakan :
Memberikan pembinaan SDM dan kesempatan yang sama untuk mengikuti bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan peningkatan wawasan
2.3. Program Kegiatan Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu. Kebijakan dan program dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, dan direncanakan pelaksanaan dan pembiayaannya baik melalui APBN atau APBD, maupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat. Sejauh mungkin diidentifikasi pula berbagai program ataupun kegiatan yang merupakan peran serta aktif masyarakat sebagai tanggapan atas kebijakan ataupun program pemerintah serta kinerjanya. Keberhasilan program yang dilakukan sangat erat kaitannya dengan kebijakan instansi. Dalam rangka itu Program Inspektorat Kabupaten Badung 5 (lima) tahun mendatang dapat dijelaskan sebagai berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012
7
INSPEKTORAT KABUPATEN BADUNG
1.
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Kegiatan : - Pemeriksaan sesuai PKPT - Pemeriksaan diluar PKPT - Gerakan Disiplin Nasional (GDN) - Koordinasi Tim Majelis Pertimbangan TP/TGR Kabupaten Badung - Koordinasi Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) - Penyelesaian LP2P - Penyelesaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) - Penyusunan LAKIP - Evaluasi LAKIP SKPD di Kabupaten Badung - Percepatan Pemberantasan Korupsi - Monitoring dan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan - Koordinasi Pemeriksaan Eksternal - Penyusunan Kajian Kebijakan Pemerintah Daerah - Sosialisasi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Badung - Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pemeriksaan - Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah Tingkat Provinsi dan Nasional Tahun 2012 - Rekonsilidasi Laporan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Badung - Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Sosial, Hibah dan Bantuan Keuangan
2.
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Kegiatan : - Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
3.
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Kegiatan : - Reviu laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012
8
INSPEKTORAT KABUPATEN BADUNG
2.4. Rencana Kinerja Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat mencakup program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2012 dengan mengacu kepada Renstra Inspektorat. Di dalam Rencana Kinerja Tahunan dituangkan rencana tingkat hasil yang diharapkan pada setiap kegiatan yang dilaksanakan baik itu kegiatan utama maupun kegiatan penunjang dalam setahun. Rencana kinerja Inspektorat
sudah dituangkan pada setiap kegiatan yang
masing-masing kegiatan memiliki indikator yang berbasis kinerja. Dalam Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat Kabupaten Badung Tahun 2012 memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Badung dalam tahun bersangkutan, indikator kinerja sasaran serta rencana capaian/target. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.1.
Tabel 2.1 Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat Kabupaten Badung Tahun 2012 No.
Sasaran
Indikator Kinerja
Target
1
Peningkatan pengawasan yang lebih menyeluruh dan terpadu
Opini BPK Jumlah penyelesaian pengawasan
WDP 132 obrik
2
Meningkatkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Peningkatan akuntabilitas kinerja dan pengawasan akuntabilitas instansi pemerintah Kabupaten Badung Meningkatkan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku Meningkatkan kualitas dan validitas penyajian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Badung Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur secara dinamis dan berkelanjutan
Jumlah SKPD yang menerapkan aspek lingkungan pengendalian dari unsur-unsur SPIP Prosentase SKPD yang menerapkan SAKIP dengan baik
1 SKPD
-
Jumlah pegawai yang telah melaporkan LP2P dan LHKPN
6100 orang
-
Prosentase SKPD yang dapat menyusun laporan keuangan sesuai SAP
100%
-
Prosentase aparatur yang memiliki sertifikat pelatihan/bintek Persentase peningkatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang tepat waktu
60%
3
4
5
6
7
Peningkatan inventarisasi data pemeriksaan
-
-
-
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012
38,46%
85%
9
INSPEKTORAT KABUPATEN BADUNG
2.5. Penetapan Kinerja Penetapan Kinerja adalah tingkat hasil kinerja yang harus dicapai setelah kegiatan itu ditetapkan. Kegiatan yang sudah ditetapkan tertuang pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang diberikan pernyataan Penetapan Kinerja . Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima tanggung jawab/kinerja dengan yang memberikan tanggung jawab/kinerja. Penetapan kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh SKPD. Adapun tujuan penetapan kinerja adalah : 1)
Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur
2)
Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dengan pemberi amanah.
3)
Sebagai dasar keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi
4)
Menciptakan tolok ukur sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
5)
Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi
Penetapan Kinerja Inspektorat dapat dilihat pada tabel 2.2
Tabel 2.2 Penetapan Kinerja Inspektorat Kabupaten Badung Tahun 2012 MISI I.
No 1
2
3
4
5
Mendorong dan membina pengawasan masyarakat sebagai media partisipasi masyarakat dalam bidang pengawasan demi terwujudnya pengawasan kemasyarakatan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Badung yang bersih dan berwibawa Sasaran
Indikator kinerja
Peningkatan pengawasan yang Opini BPK lebih menyeluruh dan terpadu Jumlah penyelesaian pengawasan Meningkatkan Sistem Jumlah SKPD yang Pengendalian Intern Pemerintah menerapkan aspek lingkungan pengendalian dari unsur-unsur SPIP Peningkatan akuntabilitas Prosentase SKPD yang kinerja dan pengawasan menerapkan SAKIP akuntabilitas instansi dengan baik pemerintah Kabupaten Badung Meningkatkan kepatuhan Jumlah pegawai yang terhadap perundang-undangan telah melaporkan LP2P yang berlaku dan LHKPN Meningkatkan kualitas dan validitas penyajian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Badung
Prosentase SKPD yang dapat menyusun laporan keuangan sesuai SAP
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012
Satuan
Target
-
WDP
Obrik
132
SKPD
1
%
38,46
Orang
6100
%
100
10
INSPEKTORAT KABUPATEN BADUNG
MISI II.
Melaksanakan sistem pengawasan yang prima sesuai Standar Operasional Pengawasan dalam rangka peningkatan kinerja Instansi Pemerintah
No
Sasaran
Indikator kinerja
Satuan
Target
1
Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur secara dinamis dan berkelanjutan
Prosentase aparatur yang memiliki sertifikat pelatihan/bintek
%
60
2
Peningkatan inventarisasi data pemeriksaan
Persentase peningkatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang tepat waktu
%
85
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012
11
