BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 2.1. PERENCANAAN KINERJA Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalan tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Penyusunan LAKIP Pemerintah Kabupaten Lombok Barat tahun 2013 ini, mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2010 – 2014, dan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2013. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Barat tahun 2010 – 2014 merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan kegiatan daerah. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan. Tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Lombok Barat tahun 2010 – 2014 adalah untuk sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang strategis selama lima tahun melalui sumber pembiayaan APBD. Penyusunan RPJMD Bab II LAKIP Kabupaten Lombok Barat Tahun 2013

Halaman

42


dimaksudkan untuk memberi arah terhadap keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program SKPD, lintas SKPD dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka anggaran dan kerangka regulasi yang bersifat indikatif selama 5 (lima) tahun ke depan, serta memberikan landasan kebijakan taktis strategis lima tahunan dalam kerangka pencapaian visi, misi sebagai tolok ukur pertanggungjawaban Kepala Daerah pada Akhir Tahun Anggaran dan Akhir Masa Jabatan. RPJMD Kabupaten Lombok Barat tahun 2010 – 2014 dengan sasaran antara lain : 1. Mengkaji Peningkatan pemahaman keagamaan masyarakat, toleransi dan peran kelebagaan keagamaan. 2. Meningkatkan

stabilitas

sosial

dan

pemahaman

demokratisasi

di

masyarakat. 3. Mempercepat pemerataan dan kualitas pelayanan pendidikan dan penurunan angka buta aksara. 4. Meningkatkan pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. 5. Mengurangi jumlah penduduk miskin dan pengangguran. 6. Menjamin dan meningkatkan iklim investasi dan pengembangan sektor andalan daerah. 7. Meningkatkan produktivitas dan kontribusi sektor pertanian dalam luas pada pertumbuhan ekonomi daerah. 8. Meningkatkan keseimbangan tata ruang dan peningkatan pemerataan serta kualitas infrastruktur wilayah. 9. Meningkatkan kualitas pengelolaan SDA dan Lingkungan serta IPTEK secara partisipatif dan berkelanjutan. 10. Meningkatkan adaptabilitas dan kapasitas daerah dalam menanggulangi resiko bencana. 11. Meningkatkan kesadaran dan penegakan hukum aparat dan masyarakat. 12. Meningkatkan

kualitas pelayanan

publik

dan

pengawasan

kinerja

pemerintahan. 13. Mengembangkan Pembangunan partisipatif dan keseimbangan gender.

Bab II LAKIP Kabupaten Lombok Barat Tahun 2013

Halaman

43


2.1.1 V I S I Visi merupakan pandangan kedepan kemana arah instansi pemerintah akan dibawa agar dapat bekerja dengan konsisten dan tetap eksistensi, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi adalah suatu gambaran masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Berdasarkan kajian atas permasalahan dan isu-isu strategis yang ada dan untuk masa 5 (lima) tahun mendatang ditetapkan Visi Bupati terpilih sebagai penerjemahaan dalam RPJMD Kabupaten Lombok Barat. Visi pembangunan Kabupaten Lombok Barat periode 2010 – 2014 merupakan pengejawantahan dari Visi Bupati dan Wakil Bupati, adalah “TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK BARAT YANG MAJU , MANDIRI DAN BERMARTABAT DENGAN DILANDASI NILAI – NILAI PATUT PATUH PATJU.” Visi Pembangunan Kabupaten Lombok Barat periode 2010 – 2014 tersebut, memiliki makna : 1. Masyarakat Kabupaten Lombok Barat, yakni seluruh masyarakat Kabupaten Lombok Barat yang ada di wilayah Kabupaten Lombok Barat. 2. Kata Maju, mengandung arti mempunyai kualitas dan kemampuan untuk berprestasi dan berdaya saing, sehingga masyarakat Kabupaten Lombok Barat dapat sejajar atau bahkan lebih tinggi dari daerah lain, ditandai dengan meningkatnya kualitas hidup dan tercukupi segala kebutuhan kehidupan masyarakatnya. 3. Kata Mandiri, mengandung arti mampu sejajar dengan daerah lain dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri sehingga mampu bersaing dengan sehat didasari keyakinan akan potensi daerah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. 4. Kata Bermartabat, mengandung arti harkat atau harga diri, yang menunjukkan eksistensi atau identitas (jati diri) masyarakat Lombok Barat yang dapat dijadikan teladan karena ketakwaannya, kemakmuran, kebersihan, ketertiban, ketaatan, keamanan, dan berkeadilan. Jadi,


Halaman

44


masyarakat bermartabat adalah masyarakat yang memiliki harga diri, kehormatan, keadilan dan harkat kemanusiaan. 5. Dilandasi Nilai – Nilai Patut Patuh Patju, mengandung arti perwujudan masyarakat Kabupaten Lombok Barat yang mempunyai nilai – nilai : (1) baik, terpuji hal yang tidak berlebih lebihan, (2) rukun, damai, toleransi, harga menghargai dan (3) rajin, giat, tak mengenal putus asa 2.1.2 M I S I Selanjutnya berdasarkan visi Pemerintah tersebut ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan daerah Kabupaten Lombok Barat tahun 2010 – 2014 , yaitu: 1. Mengembangkan Masyarakat Lombok Barat yang Ber-Akhlakul Karimah, Berbudaya dan Demokratis. Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam menjaga dan meningkatkan masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral dan beretika untuk menjadi manusia yang berkepribadian Pancasila dan berwatak luhur yang memiliki ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta sikap mental, moral dan budi pekerti yang luhur. Kondisi ini juga didukung oleh responsifitas terhadap penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga tercipta suasana kehidupan yang penuh toleransi, tenggang rasa dan harmonis serta demokratis. 2. Meningkatkan Optimalisasi Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Secara Berkeadilan, Berkualitas dan Berkesinambungan. Misi ini merupakan upaya dalam memberikan akselerasi yang optimal terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan masyarakat Kabupaten Lombok Barat yang berpegang pada prinsip berkeadilan, berkualitas dan berkesinambungan. Sehingga dengan demikian diharapkan tercipta sumberdaya manusia Lombok Barat yang sehat, cerdas, produktif, dan kompetitif sebagai agen perubahan (agent of change) untuk masa yang akan datang.


Halaman

45


3. Mendorong Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Yang Berbasis Pada Sumberdaya Lokal, Pengembangan Investasi dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat sesuai dengan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan. Misi ini merupakan upaya dalam mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Lombok Barat dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan disparitas pendapatan dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan yang berbasis pada potensi sumberdaya lokal wilayah, mempunyai daya saing dan mampu sejajar dengan daerah lain sehingga dapat meningkatkan kebanggan dan kepercayaan diri masyarakatnya. 4. Mempercepat Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui Keseimbangan Penataan Ruang dan Adaptabilitas Perubahan Lingkungan Hidup. Misi ini menitikberatkan pada pemerataan pembangunan fisik dan infrastruktur, strategis yang mengacu pada keseimbangan penataan ruang wilayah dan adaptabilitas pengelolaan terhadap perubahan lingkungan sehingga dapat memberikan keseimbangan pada ekosistem secara menyeluruh 5. Memantapkan Penegakan Supremasi Hukum, Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Peningkatan Partisipasi Aktif Masyarakat.

2.1.3 PENJABARAN MASING-MASING MISI KE TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN DAN PROGRAM MISI I : “Mengembangkan Masyarakat Lombok Barat yang Ber-Akhlakul Karimah, Berbudaya dan Demokratis.”


Halaman

46


Tujuan 1. Meningkatnya kualitas pemahaman keagamaan masyarakat, toleransi dan peran kelembagaan 2. Meningkatkan

stabilitas

social

dan

pemahaman

demokratisasi

di

masyarakat Sasaran 1. Terwujudnya

peningkatan

pemahaman

dan

aktivitas

keagamaan

masyarakat serta toleransi keagamaan 2. Terwujudnya peningkatan kesadaran masyarakat akan kebudayaan daerah 3. Terwujudnya masyarakat yang demokratis, kreatif dan responsive terhadap perubahan social. Arah Kebijakan 1. Pengembangan system pembinaan keagamaan yang terpadu dalam masyarakat. 2. Mengaktualisasikan peran dan fungsi lembaga social dan budaya. 3. Peningkatan kecintaan terhadap budaya dan seni daerah 4. Mendorong keswadayaan dan kelembagaan masyarakat Program 1. Pembinaan Kerukunan beragama dan kemasyarakatan. 2. Peningkatan kapasitas lembaga agama sosial dan budaya. 3. Pengembangan Wawasan Kebangsaan. 4. Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan. 5. Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan. 6. Pendidikan Politik Masyarakat. 7. Pengembangan Pengelolaan Seni dan Budaya 8. Peningkatan Kelembagaan dan keswadayaan serta wawasan kebangsaan masyarakat


Halaman

47


Program Prioritas 1. Pendidikan kapasitas lembaga agama social dan budaya 2. Pendidikan Politik Masyarakat 3. Pengembangan Pengelolaan Seni dan Budaya

MISI II : ”Meningkatkan Optimalisasi Pelayanan Pendidikan Dan Kesehatan secara Berkeadilan, Berkualitas Dan Berkesinambungan” Tujuan 1. Mempercepat pemerataan dan kualitas pelayanan pendidikan

dan

menurunkan angka buta aksara. 2. Meningkatkan pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Sasaran 1. Menjamin pemerataan pemenuhan pendidikan dasar, peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan ketrampilan masyarakat serta menurunnya angka Buta Aksara. 2. Terwujudnya pendidikan berkualitas dan yang berdaya saing global. 3. Terwujudnya peningkatan komponen derajat kesehatan masyarakat. Arah Kebijakan 1. Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang effektif, efisiensi dan berkualitas. 2. Pengembangan peran dan fungsi kelembagaan lokal dalam pendidikan masyarakat. 3. Pengembangan sistem dan mekanisme pendidikan yang berkualitas. 4. Peningkatan derajat kesehatan fisik dan mental masyarakat. 5. Peningkatan efisiensi dan efektifitas pelayanan KIA. 6. Peningkatan

dan

pembinaan

peran

lembaga

tradisional

dalam

pengembangan kesehatan masyarakat


Halaman

48


Program 1. Peningkatan akses pelayanan pendidikan terhadap masyarakat yang efektif, efisien dan berkualitas. 2. Peningkatan kapasitas pengelolaan pendidikan informal masyarakat. 3. Pengembangan Budaya Baca dan Pengentasan Buta Aksara. 4. Peningkatan pembinaan Kepemudaan dan olah raga. 5. Peningkatan kapasitas penyelenggaraan pendidikan. 6. Peningkatan pembinaan dan pengelolaan lingkungan dan budaya hidup sehat. 7. Peningkatan pelayanan derajat kesehatan masyarakat. 8. Peningkatan pengelolaan kapasitas kelembagaan dan prasarana kesehatan masyarakat. 9. Peningkatan efisiensi dan efektifitas pelayanan KIA. 10. Peningkatan pembinaan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. 11. Peningkatan

peran

serta

dan

kualitas

lembaga

informal

dalam

mengakselerasi pelayanan kesehatan masyarakat. Program Prioritas 1. Peningkatan kapasitas pengelolaan pendidikan informal masyarakat 2. Peningkatan pengelolaan kapasitas kelembagaan dan prasarana kesehatan masyarakat 3. Peningkatan efisiensi dan efektifitas pelayanan KIA 4. Peningkatan pembinaan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi Program Terobosan 1. Program Sinergi antara Sektor Kesehatan dan Pendidikan untuk peningkatan pencapaian IPM melalui : a. Program peningkatan akses pelayanan pendidikan terhadap masyarakat yang efektif, efisien dan berkualitas melalui gerakan Pendidikan Untuk Semua (DUTA), b. Program peningkatan pelayanan derajat kesehatan masyarakat melalui gerakan Sadar Kesehatan (SaHat) dan, Bab II LAKIP Kabupaten Lombok Barat Tahun 2013

Halaman

49


c. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pengentasan Buta Aksara gerakan Sadar Aksara (DaRa). 2. Program peningkatan peran serta dan kualitas lembaga informal dalam mengakselerasi pelayanan kesehatan melalui kegiatan Revitalisasi Lembaga Tradisional Kesehatan dalam Pengobatan dan Pencegahan penyakit. 3. Peningkatan akses pelayanan pendidikan terhadap masyarakat yang efektif, efisien dan berkualitas melalui Pembangunan Politeknik Lombok Barat.

MISI III : “Mendorong Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Yang Berbasis Pada Sumberdaya Lokal, Pengembangan Investasi Dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat sesuai dengan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan” Tujuan 1. Mengurangi

jumlah

penduduk

miskin

dan

pengangguran

melalui

peningkatan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja baru dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. 2. Menjamin dan meningkatkan iklim investasi dan pengembangan sektor andalan daerah. 3. Meningkatkan produktivitas dan kontribusi sektor pertanian dalam arti luas pada pertumbuhan ekonomi daerah. Sasaran 1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sehingga terciptanya lapangan kerja baru, penurunan jumlah masyarakat miskin. 2. Terwujudnya tenaga kerja yang produktif dan terampil. 3. Meningkatnya kualitas pelayanan dan jaminan berinvestasi. 4. Terwujudnya optimalisasi pengembangan pada sektor pariwisata. 5. Terwujudnya ketahanan dan kemandirian pangan.


Halaman

50


Arah Kebijakan 1. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap sumber modal, sarana prasarana ekonomi. 2. Pengembangan lapangan kerja baru. 3. Optimalisasi dan pengembangan sistem ketenagakerjaan. 4. Meningkatkan promosi dan kerjasama investasi. 5. Optimalisasi potensi dan industri sektor pariwisata. 6. Optimalisasi percepatan peningkatan produksi pertanian dalam arti luas dan peningkatan pendapatan petani serta nelayan. Program 1. Peningkatan dan pengembangan lembaga ekonomi perdesaan. 2. Pengembangan dan peningkatan kawasan pertumbuhan ekonomi daerah. 3. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. 4. Revitalisasi regulasi ketenagakerjaan. 5. Peningkatan Pembinaan dan Pengelolaan Ketransmigrasian. 6. Peningkatan Iklim Investasi dan Dunia Usaha. 7. Peningkatan Pembinaan dan Pengelolaan Perdagangan Formal maupun Informal. 8. Pengembangan prasarana pendukung pariwisata. 9. Revitalisasi Sistem Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata. 10. Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Sektor Pertanian. 11. Penjaminan Ketersediaan Input dan sarana produksi serta permodalan. 12. Peningkatan Penerapan Teknologi pada sektor pertanian. 13. Penyuluhan Lapangan Pertanian, perkebunan,peternakan, perikanan dan kehutanan. 14. Pengembangan sistem pengelolaan Ketahanan Pangan Daerah. Program Prioritas 1. Peningkatan dan pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 2. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja 3. Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Sektor Pertanian Bab II LAKIP Kabupaten Lombok Barat Tahun 2013

Halaman

51


4. Penjamin Ketersediaan input dan sarana produksi serta permodalan 5. Peningkatan Penerapan Tekhnologi pada sector pertanian Program Terobosan 1. Program Pengembangan Pembangunan Desa Terpadu melalui peningkatan dana perimbangan keuangan antara pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa melalui peningkatan Alokasi Dana Desa (ADD) masingmasing desa sebesar 200 – 250 juta pertahun termasuk BUMDES 2. Program Pengembangan Sistem Pengelolaan Ketahanan Pangan Daerah Peningkatan

Ketahanan Pangan melalui Pengembangan Lobar Mandiri

Pangan dan Energi (Lobar MAPAN) dengan focus kegiatan pada pengembangan pertanian organic dan bioenergi. Program ini meliputi tiga komponen penting, baik secara nasional, regional maupun internasional yakni

Pengentasan

Kemiskinan

(Poverty

Reduction),

Pertanian

Berkelanjutan (Sustainable Agriculture) dan Adaptasi Perubahan Iklim (Climate Change Adaptation). Program ini juga selaras dengan program Bumi Sejuta Sapi (BSS) pemeritah provinsi serta program energy terbaharukan pada level nasional. Selain itu juga kondisi Lobar yang sangat menunjang untuk dikembangkan sebagai PUSAT PRODUK ORGANIK di Provinsi NTB. 3. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Dunia Usaha dengan focus pada peningkatan PAD melalui kegiatan privatisasi sumber-sumber PAD, baik yang eksisting maupun potensial. 4. Program Revitalisasi Sistem Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata melalui gerakan Pariwisata Milik Semua (PAMILIS) dengan focus kegiatan pada pengembangan Badan Otorita Pariwisata (BOP) Lobar yang merupakan infrastruktur bisnis pengembangan pariwisata di Lobar, dan pengembangan suprastruktur social yakni dengan memberikan keleluasaan pemerintah desa untuk mengembangkan potensi social dan budayanya guna mendukung keberlanjutan pariwisata.


Halaman

52


5. Pengembangan dan peningkatan kawasan pertumbuhan ekonomi daerah melalui pembangunan GIRI MENANG SQUARE yang ditujukan sebagai pusat kegiatan ekonomi local Kabupaten Lombok Barat dengan fasilitas taman kota, Gedung Olah Raga Mini, Pusat Perdagangan Rakyat dan lain – lain.

MISI IV : “Mempercepat Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui Keseimbangan Penataan Ruang dan Adaptabilitas Perubahan Lingkungan Hidup” Tujuan 1. Meningkatkan keseimbangan tata ruang dan peningkatan pemerataan serta kualitas infrastruktur wilayah. 2. Meningkatkan kualitas pengelolaan SDA dan lingkungan serta IPTEK secara partisipatif dan berkelanjutan. 3. Meningkatkan adaptabilitas dan kapasitas daerah dalam menanggulangi resiko bencana alam. Sasaran 1. Terwujudnya penataan ruang yang serasi, seimbang dan produktif. 2. Tersedianya infrastruktur yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat maupun sektor pembangunan. 3. Terwujudnya lingkungan perumahan dan permukiman sehat. 4. Tersedianya sistem transportasi dan komunikasi terpadu dan menyeluruh. 5. Menjamin peningkatan kualitas pengelolaan SDA dan lingkungan serta pemenuhan IPTEK daerah yang berkelanjutan. 6. Tersedianya sistem pengelolaan lingkungan berbasis mitigasi bencana. Arah Kebijakan 1. Peningkatan harmonisasi perencanaan program spasial pembangunan. 2. Peningkatan aksesibilitas dan penyediaan infrastruktur strategis wilayah. 3. Optimalisasi

penyediaan

perumahan

dan

perbaikan

lingkungan

permukiman. Bab II LAKIP Kabupaten Lombok Barat Tahun 2013

Halaman

53


4. Optimalisasi sistem transportasi dan komunikasi wilayah. 5. Peningkatan kualitas daya dukung lingkungan dan pengelolaan SDA serta pengembangan IPTEK. 6. Optimalisasi penanggulangan resiko bencana. Program 1. Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang. 2. Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Tata Ruang Daerah. 3. Peningkatan Pengelolaan Sistem Informasi dan Administrasi Pengelolaan Pertanahan. 4. Peningkatan pemerataan pembangunan infrastruktur perdesaan dan perkotaan. 5. Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh. 6. Peningkatan percepatan pemenuhan kebutuhan energi yang berkelanjutan dan Penataan Pengelolaan Pertambangan Daerah. 7. Peningkatan sistem penyediaan perumahan dan perbaikan lingkungan permukiman. 8. Peningkatan penyediaan dan pengelolaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. 9. Peningkatan pengelolaan dan penyediaan air baku. 10. Peningkatan percepatan sinergitas system transportasi inter dan intra wilayah. 11. Peningkatan sinergitas system komunikasi wilayah. 12. Peningkatan kelestarian sumberdaya alam dan ekosistem. 13. Peningkatan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara partisipatif dan berkelanjutan. 14. Pengembangan IPTEK Daerah. 15. Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Resiko Bencana Alam


Halaman

54


Program Prioritas 1. Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang 2. Peningkatan percepatan pemenuhan kebutuhan energy yang berkelanjutan dan Penataan Pengelolaan Pertambangan Daerah 3. Peningkatan system penyediaan perumahan dan perbaikan lingkungan permukiman 4. Peningkatan pengelolaan dan penyediaan air baku 5. Peningkatan sinergitas system komunikasi wilayah 6. Peningkatan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara partisipatif dan berkelanjutan 7. Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Resiko Bencana Alam Program Terobosan 1. Program Peningkatan PemerataanPembangunan Infrastruktur Perdesaan dan Perkotaan melalui kegiatan : a. Perbaikan Rumah Kumuh dan Sanitasi Masyarakat b. Pembangunan Infrastruktur Partisipatif (PIP) dengan focus kegiatan memberikan stimulan yang intensif untuk pengembangan infrastruktur pedesaan c. Penyediaan Air Bersih dan Konservasi Lingkungan 2. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh dengan focus kegiatan utama pada : a. Revitalisasi Kota Kediri menjadi “Kediri Kota Santri” (kita Santri) dengan menitik beratkan pembangunan Kediri sebagai Pusat Kajian Islam dan Pusat

Pesantren

pembangunan

Membangun

pusat

kajian

dengan strategis

prioritas yang

kegiatan

diarahkan

pada untuk

meningkatkan fungsi pesantren sebagai salah satu agen perubahan (agent of change) social. b. Revitalisasi Kota Narmada menjadi “Narmada Kota Budaya” (Data Budaya). Kegiatan ini berfokus pada penguatan fungsi Kota Narmada sebagai Pusat Kajian dan Inventarisasi Seni – Budaya Lombok.


Halaman

55


c. Pengembangan Wilayah Sekotong dengan focus kebijakan pada Kawasan Ekonomi Khusus melalui pengembangan “Sekotong Kota Mandiri” (SeTaRi), dengan fungsi pendukung pada pengembangan kegiatankegiatan pariwisata seperti Eco Bay Marine.

MISI V : “Memantapkan Penegakan Supremasi Hukum, Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih, Dan Peningkatan Partisipasi Aktif Masyarakat.” Tujuan 1. Meningkatkan kesadaran dan penegakan hukum aparat dan masyarakat. 2. Meningkatkan

kualitas pelayanan

publik

dan

pengawasan

kinerja

pemerintahan. 3. Mengembangkan pembangunan partisipatif dan keseimbangan gender. Sasaran 1. Terwujudnya sistem pelayanan publik yg transparan, berkepastian hukum & tepat waktu. 2. Terwujudnya tatalaksana pemerintahan yang baik dan aparatur yang bersih dan professional. 3. Terwujudnya pembangunan yang partisipatif dan berkeadilan. 4. Terwujudnya keseimbangan gender dan kesejahteraan semua komponen masyarakat. Arah Kebijakan 1. Optimalisasi koordinasi dan sinergitas penegakan hukum. 2. Deregulasi dan debirokratisasi penyelenggaran pemerintahan. 3. Penguatan sistem dan mekanisme pembangunan partisipatif. 4. Peningkatan kualitas perempuan dan kelembagaan pengarusutamaan gender atau anak.


Halaman

56


Program 1. Peningkatan

komunikasi

antara

lembaga

penegak

hukum

dengan

pemerintah daerah. 2. Pemberdayaan Masyarakat dalam penegakan hukum & peningkatan kamtibmas. 3. Pendidikan Kedinasan dan Pengembangan

Sumber Daya Aparatur

Pemerintahan. 4. Pengembangan Pengelolaan Prosedural Penyelenggaraan Pemerintah. 5. Pengembangan Penataan Sistem Pengelolaan Administrasi dan Informasi Kependudukan dan Capil. 6. Pengembangan Penataan Sistem Pengelolaan Administrasi dan Informasi Kearsipan Daerah. 7. Pembinaan Pengembangan & Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah. 8. Peningkatan kualitas Pengelola dan Admin Pemerintah. 9. Peningkatan kualitas Pengawasan Umum dan Kepemerintahan. 10. Pengembangan & Peningkatan Sistem Perencanaan Pembangunan. 11. Pengembangan pembangunan desa terpadu. 12. Pengembangan Kerjasama Pembangunan. 13. Peningkatan peran serta perempuan dalam sektor pembangunan. 14. Peningkatan pengelolaan masalah kesejahteraan sosial. 15. Peningkatan kapasitas, sistem dan mekanisme perlindungan terhadap perempuan dan anak. Program Prioritas 1. Pembinaan Pengembangan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2. Peningkatan kualitas pengawasan umum dan kepemerintahan 3. Pengembangan dan Peningkatan Sistem Perencanaan Pembangunan 4. Pengembangan Kerjasama Pembangunan


Halaman

57


5. Peningkatan kapasitas, system dan mekanisme perlindungan terhadap perempuan dan anak.

2.1.4 RENCANA KINERJA TAHUNAN Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Stratejik, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di dalam Rencana Kinerja ditetapkan rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Dengan

memperhatikan sasaran pembangunan tahun keempat

pelaksanaaan RPJMD tahun 2010 – 2014 serta realisasi pembangunan tahun 2012, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menetapkan tema pembangunan daerah tahun 2013 : “ Percepatan Pembangunan untuk semua Melalui Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi, Kualitas dan Ketersediaan Pelayanan Pendidikan, Kesehatan serta Infrastruktur Daerah yang dilandasi nilai Patut patuh Patju “. Tema

tersebut

selanjutnya

dijabarkan

ke

dalam

prioritas

pembangunan daerah tahun 2013. Penyusunan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Lombok Barat diarahkan pada penyelesaian isu strategis dan permasalahan yang muncul dari hasil evaluasi pembangunan tahun 2011 dan tahun 2012 serta melihat fakta permasalahan dan tantangan tahun 2013. Fokus pembangunan pada tahun 2013 yaitu Mendorong Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Yang Berbasis Pada Sumberdaya Lokal, Pengembangan Investasi Dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat sesuai dengan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan serta Mempercepat Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui Keseimbangan Penataan Ruang dan Adaptabilitas Perubahan Lingkungan Hidup. Fokus pembangunan tersebut di atas dijabarkan kembali dalam 7 prioritas pembangunan daerah yaitu : Bab II LAKIP Kabupaten Lombok Barat Tahun 2013

Halaman

58


1. Peningkatan

Kualitas

Pendidikan

Masyarakat,

dengan

program

pembangunan : a. Rehabilitasi sekolah b. Meningkatnya penambahan ruang kelas baru c. Meningkatnya rata-rata tamat sekolah d. Peningkatan kemampuan SDM pendidk dan tenaga kependidikan e. Pemberian bantuan kepada siswa dalam bentuk bantuan siswa berprestasi f. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan g. Peningkatan kapasitas PKBM dan Lembaga-lembaga swadaya lainnya dalam rangka memeprcepat pemberantasan Buta Aksara 2. Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat, Dalam Rangka Meningkatkan Usia Harapan Hidup Masyarakat Lombok Barat, dengan program pembangunan : a. Penekanan angka kematian ibu melahirkan (AKI) dan angka kematian bayi lahir (AKB), serta peningkatan kualitas kesehatan individu dan peningkatan status gizi masyarakat terutama pada anak-anak. b. Penekanan angka kematian ibu melahirkan (AKI) dan angka kematian bayi lahir (AKB), serta peningkatan kualitas kesehatan individu dan peningkatan status gizi masyarakat terutama pada anak-anak c. Peningkatan mutu layanan kesehatan masyarakat melalui peningkatan kapasitas RSUD, PUSKESMAS, POSKESDES, POLINDES maupun seluruh POSYANDU yang ada d. Meningkatkan jumlah, jaringan dan kualitas pusat kesehatan masyarakat e. Mewujudkan lingkungan perumahan yang sehat dan sanitasi yang layak f. Meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas beserta jaringannya g.

Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan

3. Peningkatan Infrastruktur Daerah, dengan program pembangunan : a. Peningkatan jangkauan dan kualitas Infrastruktur jalan diarahkan pada kawasan potensi ekonomi dalam rangka memperlancar transportasi dan peningkatan prekonomian daerah Bab II LAKIP Kabupaten Lombok Barat Tahun 2013

Halaman

59


b. Peningkatan kualitas dan keterjangkauan infrastruktur perdagangan terutama sarana perbelanjaan umum khususnya pasar tradisional c. Peningkatan kualitas dan jangkauan infrastruktur irigasi teknis dalam rangka meningkatkan pertumbuhan sektor pertanian d. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan publik e. Revitalisasi kawasan kumuh f. Penyediaan sarana dan prasarana air bersih g. Penyediaan sarana dan prasarana persampahan 4. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Yang Menunjang Sektor Pariwisata, Perdagangan, Hotel dan Restoran Dalam Rangka Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Penurunan Tingkat Pengangguran, dengan program pembangunan : a. Meningkatkan keunggulan daya tarik wisata melalui pengembangan produk wisata yang unik dan mencerminkan jati diri masyarakat Kabupaten Lombok Barat. b. Meningkatkan pengembangan jenis dan kualitas produk-produk wisata c. Meningkatkan investasi dibidang pariwisata daerah. d. Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Industri Kecil dan UKM. e. Memperbaiki lingkungan usaha dan menyederhanakan prosedur perijinan. f. Mengembangkan usaha skala mikro untuk meningkatkan pendapatan kelompok masyarakat berpendapatan rendah. g. Mengembangkan UKM agar memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya saing. 5. Peningkatan Ketahanan dan Kemandirian Pangan, dengan program pembangunan, dengan program pembangunan : a. Peningkatan kualitas SDM tenaga Penyuluh. b. Peningkatan kualiatas pengelolaan potensi yang ada dalam rangka meningkatkan produksi pertanian tanaman pangan. c. Pemberdayaan petani dan penguatan kelembagaan kelompok tani. Bab II LAKIP Kabupaten Lombok Barat Tahun 2013

Halaman

60


d. Pengembangan teknologi tepat guna untuk mendukung pengembangan budidaya pertanian. e. Peningkatan

sarana

dan

prasarana

yang

dapat

mendukung

pengembangan agribisnis. 6. Penanganan Bencana Alam dan Pengendalian Lingkungan Hidup, dengan program pembangunan : a. Pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan. b. Penuntasan penyelesaian kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh bencana alam. c. Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. d. Mencegah terjadinya perusakan hutan akibat kegiatan-kegiatan ilegal e. Memulihkan kondisi sumber daya alam yang dan lingkungan hidup yang rusak. f. Mengendalikan pemanfaatan ruang yang efektif dengan menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan keseimbangan pembangunan antar fungsi. 7. Peningkatan Kinerja Aparatur dan Penegakkan Supremasi Hukum, Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik, dengan program pembangunan : a. Menyederhanakan prosedur perijinan dan investasi melalui optimalisasi pelayanan perijinan terpadu. b. Peningkatan pelayanan perijinan penanaman modal. c. Peningkatan promosi potensi dan peluang investasi. d. Menciptakan kepastian hukum yang menjamin kepastian usaha, termasuk mengurangi tumpang tindih kebijakan antara Provinsi dan Daerah serta antar sektor. Dokumen Rencana Kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Barat tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam lampiran LAKIP ini.


Halaman

61


2.1.5 Indikator Kinerja Utama Sesuai Urusan Pemerintahan Daerah KODE 1.1

URUSAN PEMDA Pendidikan

TOLOK UKUR KINERJA 1

Cakupan pelayanan pendidikan usia dini

2

Persentase penduduk yang selesai Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

3

Angka partisipasi kasar penduduk yang mengikuti pendidikan menengah

4

Angka partisipasi kasar penduduk yg mengikuti pendidikan tinggi

5

Tingkat mutu pendidik dan tenaga kependidikan pada jalur pendidikan formal/non formal

6

Angka buta aksara penduduk usia > 15 Tahun*

7

Angka melanjutkan sekolah*

8

Angka mengulang kelas*

9

Rata - rata lama menyelesaikan pendidikan*

10

Persentase penduduk miskin menyelesaikan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

11

Tingkat cakupan pendidikan formal terhadap penduduk miskin

12

Pemerataan pendidikan

13

Tingkat efektivitas manajemen berbasis sekolah

14

Jumlah anggaran pendidikan dari APBN/APBD

15

Tingkat prestasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan

16

Angka Partisipasi Kasar ( APK ) pendidikan dasar 9 tahun

17

Angka Prestasi Sekolah ( APS )pada pendidikan sekolah dasar/ sederajat*

18

APS pada pendidikan sekolah menengah pertama/ sederajat*

19

APS pada pendidikan sekolah menengah atas/ sederjat) *beberapa contoh dari SPM bidang pendidikan Selengkapnya dapat dilihat dalam KepMenDikNas No 129a/ U/2004 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan


Halaman

62


KODE 1.2

URUSAN PEMDA Kesehatan


Umur harapan hidup

2

Angka kematian bayi

3

Angka kematian ibu melahirkan

4

Persalinan bayi oleh tenaga kesehatan

5

Tingkat prevalensi/kejadian gizi kurang pada anak balita

6

Angka kasus anemia gizi besi pada ibu hamil

7

Tingkat ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan

8

Tingkat pemerataan obat dan perbekalan kesehatan

9

Tingkat ketersediaan unit pelayanan kesehatan

10

Tingkat keterjangkauan pelayanan kesehatan

11

Jumlah kasus akibat pangan dan bahan berbahaya

12

Jumlah kasus/kejadian penyakit menular

13

Jumlah kasus penyakit malaria DBD

14

Tingkat prevalensi HIV/AIDS

15

Persentase perilaku hidup sehat

16

Akses penduduk terhadap sanitasi dasar

17

Tingkat kunjungan penduduk miskin ke puskesmas

18

Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin

19

Akses masyarakat kawasan perbatasan pada pelayanan kesehatan

20

Proporsi tenaga dokter di puskesmas

21

Pemerataan tenaga kesehatan ibu dan bayi*

22

Tingkat pelayanan kesehatan anak pra sekolah dan usia sekolah*

23

Cakupan peserta KB aktif*

24

Cakupan pelayanan imunisasi*

25

Cakupan pelayanan kesehatan jiwa

26

Cakupan pelayanan gawat Darurat

27

Tingkat pencegahan/pemberantasan penyakit polio, TB paru, dan ISPA*


Halaman

63


KODE

1.3

1.4

URUSAN PEMDA

Lingkungan Hidup

Pekerjaan Umum


Jumlah institusi binaan untuk pelayanan kesehatan linkungan*

29

*beberapa contoh dari SPM Bidang kesehatan di kab/kota selengkapnya dapat dilihat dalam KepMenKes No 1457/MenKes/SK/X/2003 tentang standar pelayanan minimal bidang kesehatan di Kabupaten/Kota

1

Tingkat pemanfaatan sumber daya alam

2

Cakupan sistem pengelolaan persampahan

3

Tingkat pencemaran lingkungan ( air, tanah , udara )

4

Tingkat pelanggaran dan perusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup

5

Tingkat rehabilitasi/pemulihan sumber daya alam

6

Jumlah kasus kebakaran hutan

7

Jumlah DAS berkondisi kritis

8

Cakupan kawasan konservasi laut

9

Tingkat pengelolaan ekosistem pesisir – laut

10

Ketersediaan Early Warning System/ Pernyataan Dini Bencana

11

Jumlah kasus ilegal Fishing

12

Jumlah kasus ilegal sand mining

13

Jumlah kasus ilegal logging

14

Kualitas air permukaan dan air tanah

15

Tingkat pencemaran pesisir dan laut*

16

Luas lahan kritis*

1

Tingkat aksesibilitas wilayah

2

Tingkat mobilitas orang/barang

3

Tingkat kondisi prasarana transpotasi

4

Tingkat resiko dan triode genangan banjir

5

Jumlah kejadian bencana kekeringan

6

Tingkat ketersediaan jaringan prasarana dan pengelolaan air baku


Halaman

64


KODE

1.5

1.6

URUSAN PEMDA

Penataan Ruang

Perencanaan Pembangunan


Tingkat pemenuhan kebutuhan air untuk berbagai keperluan (rumah tangga,permukiman, pertanian, industri )

8

Tingkt pengelolaan dan konservasi sumber daya air

9

Tingkat pelayanan air minum

10

Tingkat pelayanan air limbah bagi masyarakat miskin

11

Tingkat pengendalian konflik air

12

Tingkat pengendalian pemanfaatan air tanah

13

Tingkat perlindungan dari abrasi air laut

14

Tingkat kesiagaan penanganan bencana alam

1

Tingkat kelengkapan Rencana Tata Ruang RTRW sampai dengan RDTR)

2

Tingkat pemanfaatan rencana tata ruang sebagai acuan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan antar sektor dan antar subwilayah

3

Tingkat pengendalian pemanfaatan ruang

4

Jumlah konflik pemanfaatan ruang antar stakeholder setempat, antar instansi pemerintah, maupun antar kewenangan tingkatan pemerintahan

5

Perkembangan rasio luas kawasan lindung terhadap luas total wilayah

6

Proporsi rasio luas kawasan kritis terhadap luas total wilayah

7

Laju pertumbuhan luas kawasan bersifat kota

8

Tingkat penanganan kawasan terisolir

9

Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaaatan ruang

1

Tingkat ketersediaan dan validitas informasi perencanaan pembangunan

2

Jumlah kerjasama pembangunan antar daerah

3

Tingkat disparitas pembangunan antar subwilayah

4

Tingkat kelengkapan rencana wilayah strategis

5

Tingkat kelengkapan rencana kawasan cepat tumbuh

6

Tingkat penanganan perencanaan wilayah tertinggal


(mulai

Halaman

65


KODE

1.7

URUSAN PEMDA

Perumahan rakyat


Tingkat penanganan wilayah strategis

8

Tingkat penanganan wilayah cepat tumbuh

9

Tingkat penanganan perkembangan pusat-pusat kegiatan wilayah

10

Tingkat kesesuaian antara perencanaan pusat kegiatan dengan perkembangan actual

11

Tingkat penerapan perencanaan partisipatif

12

Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan daerah

13

Tingkat kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

14

Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan daerah

15

Tingkat implementasi dokumen perencanaan daerah

16

Kualitas pelaksanaan Musrenbang

1

Pertumbuhan dan kontribusi PDRB sektor perumahan

2

Luas dan sebaran kawasan kumuh

3

Jumlah rumah tangga yang belum memiliki rumah

4

Tingkat kemampuan penyediaan prasarana dan sarana rumah

5

Tingkat kemantapan penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman

6

Tingkat pelayanan air bersih

7

Tingkat pelayanan sanitasi

8

Tingkat pelayanan penyehatan lingkungan ( air limbah )

1.8

Pemuda Dan Olahraga

9

Tingkat kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

10

Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana pemakaman

1

Tingkat kualitas pemuda ( 15 - 35 tahun )

2

Sports Development Index ( SDI )

3

Prestasi olahraga dalam event - event internasional

4

Tingkat ketersediaan prasarana dan sarana olahraga


Halaman

66


KODE 1.9

1.10

1.11

1.12

URUSAN PEMDA Penanaman Modal

Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

Kependudukan Dan Catatan Sipil

Tenaga Kerja


Tingkat Investasi dalam PDRB

2

Laju pertumbuhan Investasi

3

Ada/tidaknya sistem informasi penanaman modal

4

Jangka waktu pengurusan prosedur perijinan start up dan operasi bisnis

1

Pertumbuhan dan kontribusi PDRB sektor KUKM

2

Tingkat kepastian usaha dan perlindungan hUkum

3

Laju Pertumbuhan PDRB

4

Laju Pertumbuhan nilai ekspor produk UMKM

5

Tingkat keterampilan SDM Usaha Mikro

6

Akses kepermodalan pasar

7

Kapasitas usaha dan keterampilan pengelolaan usaha kecil

1

Ketersediaan system administrasi kependudukan

2

Jumlah anak yang memiliki akte kelahiran*

3

Akses masyarakat terhadap pelayanan administrasi dan kependudukan

4

Keterjangkauan biaya pelayanan administrasi dan kependudukan

5

Lama ( waktu ) pelayanan administasi dan kependudukan

6

Tingkat kemutakhiran data administrasi dan kependudukan

1

Tingkat pengangguran terbuka

2

Jumlah pekerja formal perdesaan/perkotaan

3

Jumlah pekerja pada lapangan kerja kurang produktif

4

Tingkat kesempatan kerja

5

Kapasitas Balai Latihan Kerja

6

Proporsi Tenaga Kerja Indonesia Terdidik

7

Jumlah pelanggaran /penyimpangan regulasi ketenagakerjaan


Halaman

67


KODE 1.13

1.14

URUSAN PEMDA Ketahanan Pangan (Pertanian)

Pemberdayaan Perempuan


Pertumbuhan dan kontribusi PDRB sektor pertanian

2

Kualitas SDM pertanian di perdesaan

3

Cakupan bantuan beras bersubsidi pada keluarga miskin

4

Akses terhadap kredit usaha pertanian dan sumberdaya permodalan

5

Tingkat Ketahanan pangan kelompok miskin

6

Tingkat produksi bahan pangan protein hewani dan hasil ternak dan ikan

7

Tingkat produksi padi/ beras

8

Tingkat sarana hasil produksi pertanian

9

Cakupan lahan beririgasi

10

Kualitas pengelolaan Daerah Aliran Sungai

11

Cakupan sistem penyuluhan

12

Tingkat penggunaan Teknologi tepat guna

13

Nilai tambah hasil pertanian, peternakan, dan perikanan Tingkat Infrastruktur perdesaan

1

Jumlah kebijakan daerah untuk peningkatan kualitas anak dan perempuan

2

Tingkat kesenjangan antara HDI dan GDI*

3

Jumlah kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan

4

Akses perempuan terhadap pendidikan

5

Persentase penduduk perempuan beruia 10 tahun ke atas yang tidak/ belum pernah sekolah

6

Persentase penduduk perempuan yang buta huruf

7

Akses perempuan terhadap layanan kesehatan

8

Angka Gender Empowerment Measurement* mengukur ketimpangan gender di bidang ekonomi (perempuan dalam angkatan kerja dan rata - rata upah di sektor non - pertanian) politik (perempuan di parlemen) dan pengambilan keputusan (perempuan pekerja professional)

9

Akses perempuan untuk terlibat dalam kegiatan public


Halaman

68


KODE

1.15.1

1.15.2

1.16

1.17

URUSAN PEMDA

Keluarga Berencana

Keluarga Sejahtera

Perhubungan

Komunikasi dan Informatika


Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja ( TPAK ) perempuan

11

Tingkat keterwakilan perempuan di lembaga legislatif

12

Persentase perempuan dalam jabatan publik

13

Jumlah ( Persentase ) pekerja anak*

14

Tingkat perlindungan perempuan

1

Laju petumbuhan penduduk

2

Tingkat kelahiran

3

Total Fertifility Rate/TFR (per perempuan )*

4

Tingkat pelayanan kontrasepsi

5

Kapasitas institusi daerah dalam pelaksanaan KB

1

Tingkat kesehatan bagi ibu, bayi, dan anak

2

Tingkat/ kualitas tumbuh kembang anak

3

Cakupan pelayanan pasangan usia subur yang tergolong masyarakat miskin

1

Pertumbuhan dan kontribusi PDRB sektor perhubungan tingkat ketersediaan prasarana dan sarana/fasilitas perhubungan

2

Tingkat pelayanan prasarana dan sarana/fasilitas perhubungan tingkat pelayanan prasarana dan fasilitas LLAJ

3

Tingkat pelayanan prasarana dan sarana angkatan umum

4

Tingkat pelayanan prasarana dan sarana angkutan penumpang dan barang ( darat, laut,udara)

5

Tingkat keselamatan/keamanan lalu lintas transportasi (darat, laut, udara)

6

Tingkat kecelakaan lalu lintas transportasi

1

Tingkat perkembangan media lokal dalam penyebarluasan informasi pembangunan daerah

2

Tingkat perkembangan media lokal dalam penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah


Halaman

( PNS )

69


KODE

1.18

1.19

1.20.1

URUSAN PEMDA

Pertanahan

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Pemerintahan Umum


Tingkat kapasitas SDM bidang komunikasi dan informasi

4

Akses masyarakat kepada informasi publik

1

Luas daerah yang telah tercakup dalam sistem pendaftaran tanah

2

Cakupan informasi pertanahan

3

Tingkat penerapan teknologi informasi pertanahan

4

Jangka waktu penyelesaian administrasi pertanahan

5

Tingkat penyelesaian konflik - konflik pertanahan

1

Tingkat kriminalitas

2

Jumlah kasus kriminalitas yang dapat diselesaikan

3

Jumlah konflik etnis dan social*

4

HDI dan HPI wilayah konflik*

5

Sosialisasi dan upaya perlindungan masyarakat terhadap terorisme

6

Tingkat ancaman konflik antar kelompok masyarakat

7

Jumlah kasus pelanggaran PERDA

8

Jumlah kasus peredaran narkoba

9

Jumlah kasus penyalahgunaan narkoba

10

Jumlah kasus ilegal logging

11

Tingkat pendidikan politik masyarakat

12

ada/tidaknya sistem penanggulangan korban bencana alam

1

Tingkat kapasitas aparatur

2

Tingkat pelayanan penyelenggaraan administrasi daerah

3

Tingkat kapasitas pengelolaan keuangan daerah

4

Tingkat professionalisme dan kompetensi staff

5

Jumlah kasus penyalahgunaan wewenang

6

Jumlah kasus KKN

7

Tingkat pelayanan pengaduan masyarakat


Halaman

70


KODE

1.20.2

1.21

1.22

1.23

1.24

URUSAN PEMDA

Kepegawaian

Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Sosial

Kebudayaan

Statistik


Jumlah kerjasama antar pemerintah daerah

9

Jumlah peraturan daerah yang disusun

10

Tingkat partisipasi politik dalam Pilkada

11

Peraturan Daerah mengenai mekanisme dan koordinasi dana dekonsentrasi

1

Tingkat kapasitas sumber daya aparatur

2

Tingkat keterampilan dan aparatur

3

Tingkat professionalisme aparatur

1

Tingkat keberdayaan masyarakat perdesaan

2

Tingkat perkembangan lembaga ekonomi perdesaan

3

Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa

4

Tingkat kapasitas aparatur pemerintah desa

5

Tingkat kontribusi perempuan dalam pembangunan perdesaan

1

Cakupan pembinaan gelandangan, pengemis, dan PMKS, anak jalanan, dan anak cacat

2

Akses kepada pelayanan sosial dasar bagi masyarakat miskn

3

Jumlah tenaga pelayanan sosial untuk berbagai jenis kecacatan

4

Peluang mengakses pelayanan umum

5

Persentase penurunan jumlah fakir miskin & keluarga rentan sosial

6

Persentase jumlah penduduk miskin*

1

Ketersediaan kebijakan tentang kelestarian budaya lokal daerah

2

Jumlah program pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

1

Tingkat ketersediaan data/informasi dan statistik daerah

2

Tingkat penggunaan teknologi informasi untuk statistik daerah


Halaman

71


KODE

1.25

2.1

2.3

URUSAN PEMDA

Kearsipan

Kelautan Dan Perikanan

Kehutanan


Tingkat validitas dan kemutakhiran data dan informasi daerah

4

Tingkat kemudahan akses informasi

1

Tingkat kelengkapan administrasi kearsipan

2

Tingkat penerapan teknologi informasi dalam administrasi kearsipan

3

Tingkat penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan pelestarian dokumen/arsip daerah

4

Tingkat pelayanan informasi kearsipan daerah

5

Tingkat keterbukaan informasi kearsipan daerah bagi masyarakat

1

Pertumbuhan dan kontribusi PDRB sektor kelautan dan perikanan

2

Tingkat perkembangan budidaya perikanan

3

Tingkat perkembangan perikanan tangkap

4

Ketersediaan sistem penyuluhan perikanan

5

Tingkat pengelolaan produksi perikanan

6

Tingkat pemasaran produksi perikanan

7

Tingkat perkembangan kawasan budidaya laut, air payau, dan air tawar

8

Tingkat illegal fishing

1

Pertumbuhan dan kontribusi PDRB sektor kehutanan

2

Laju pertumbuhan luas hutan produksi

3

Laju pertumbuhan Luas Hutan Tanaman Industri

4

Laju deforestasi

5

Nilai tambah hasil hutan kayu

6

Nilai tambah hasil hutan non kayu

7

Cakupan sistem pengelolaan hutan yang berkelanjutan

8

Cakupan penetapan kawasan hutan dalam tata ruang


Halaman

72


KODE 2.4

2.5

2.6

2.7

URUSAN PEMDA Energi Dan Sumberdaya Mineral

Pariwisata

Perindustrian

Perdagangan


Pertumbuhan dan kontribusi PDRB sektor listrik, gas dan air bersih

2

Ketersediaan regulasi untuk pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan

3

Ketersediaan sistem pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungn

4

Cakupan pelayanan kelistrikan

1

Pertumbuhan dan kontribusi PDRB sektor pariwisata

2

Tingkat perkembangan konstitusi sektor pariwisata dalam PDRB

3

Tingkat perkembangan jumlah obyek wisata

4

Tingkat perkembangan jumlah wisatawan

5

Tingkat perkembangan kerja sama/ kemitraan pemasaran pariwisata.

1

Pertumbuhan dann kontribusi PDRB sektor perindustrian

2

Tingkat kapasitas Iptek sistem Produksi

3

Tingkat penerapan standarisasi produk industry

4

Laju pertumbuhan industri kecil dan menengah

5

Tingkat penyerapan tenaga kerja sektor industri

6

Volume ekspor produk industri dalam total ekspor daerah

7

Ketersediaan kebijakan pengelolaan sentra - sentra industri potensial

1

Pertumbuhan dan kontribusi PDRB sektor perdagangan

2

Ketersediaan program perlindungan konsumen

3

Jumlah kerjasama perdagangan internasional/regional

4

Tingkat pertumbuhan nilai ekspor

5

Tingkat pertumbuhan nilai impor

6

Tingkat efisiensi dan efektivitas pelayanan ekspor – impor


Halaman

73


KODE

2.8

URUSAN PEMDA

Transmigrasi


Tingkat pertumbuhan realisasi omzet perdagangan per tahun

8

Ketersediaan sistem pembinaan pedagang sektor informal

1

Tingkat perkembangan areal transmigrasi

2

Jumlah transmigran yang berhasil dimukimkan

3

Akses transmigran kepada pelayanan pendidikan dan kesehatan

4

Ketersediaan program penyuluhan bagi transmigrasi lokal/regional

2.2 PERJANJIAN KINERJA Pemerintah Kabupaten Lombok Barat telah menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Perjanjian kinerja pemerintah Kabupaten Lombok Barat sebagaimana tercanatum dalam lampiran laporan ini.


Halaman

74

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Recommend Documents