BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 2.1. PERENCANAAN KINERJA Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalan tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Penyusunan LAKIP Pemerintah Kabupaten Lombok Barat tahun 2014 ini, mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2010 – 2014, dan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Barat tahun 2010 – 2014 merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan kegiatan daerah. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan. Tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Lombok Barat tahun 2010 – 2014 adalah untuk sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang strategis selama lima tahun melalui sumber pembiayaan APBD. Penyusunan RPJMD Bab II LAKIP Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014

Halaman

18


dimaksudkan untuk memberi arah terhadap keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program SKPD, lintas SKPD dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka anggaran dan kerangka regulasi yang bersifat indikatif selama 5 (lima) tahun ke depan, serta memberikan landasan kebijakan taktis strategis lima tahunan dalam kerangka pencapaian visi, misi sebagai tolok ukur pertanggungjawaban Kepala Daerah pada Akhir Tahun Anggaran dan Akhir Masa Jabatan. RPJMD Kabupaten Lombok Barat tahun 2010 – 2014 dengan sasaran antara lain : 1. Mengkaji Peningkatan pemahaman keagamaan masyarakat, toleransi dan peran kelebagaan keagamaan. 2. Meningkatkan

stabilitas

sosial

dan

pemahaman

demokratisasi

di

masyarakat. 3. Mempercepat pemerataan dan kualitas pelayanan pendidikan dan penurunan angka buta aksara. 4. Meningkatkan pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. 5. Mengurangi jumlah penduduk miskin dan pengangguran. 6. Menjamin dan meningkatkan iklim investasi dan pengembangan sektor andalan daerah. 7. Meningkatkan produktivitas dan kontribusi sektor pertanian dalam luas pada pertumbuhan ekonomi daerah. 8. Meningkatkan keseimbangan tata ruang dan peningkatan pemerataan serta kualitas infrastruktur wilayah. 9. Meningkatkan kualitas pengelolaan SDA dan Lingkungan serta IPTEK secara partisipatif dan berkelanjutan. 10. Meningkatkan adaptabilitas dan kapasitas daerah dalam menanggulangi resiko bencana. 11. Meningkatkan kesadaran dan penegakan hukum aparat dan masyarakat. 12. Meningkatkan

kualitas pelayanan

publik

dan

pengawasan

kinerja

pemerintahan. 13. Mengembangkan Pembangunan partisipatif dan keseimbangan gender.

Bab II LAKIP Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014

Halaman

19


2.1.1 V I S I Visi merupakan pandangan kedepan kemana arah instansi pemerintah akan dibawa agar dapat bekerja dengan konsisten dan tetap eksistensi, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi adalah suatu gambaran masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Berdasarkan kajian atas permasalahan dan isu-isu strategis yang ada dan untuk masa 5 (lima) tahun mendatang ditetapkan Visi Bupati terpilih sebagai penerjemahaan dalam RPJMD Kabupaten Lombok Barat. Visi pembangunan Kabupaten Lombok Barat periode 2010 – 2014 merupakan pengejawantahan dari Visi Bupati dan Wakil Bupati, adalah “TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK BARAT YANG MAJU , MANDIRI DAN BERMARTABAT DENGAN DILANDASI NILAI – NILAI PATUT PATUH PATJU.” Visi Pembangunan Kabupaten Lombok Barat periode 2010 – 2014 tersebut, memiliki makna : 1. Masyarakat Kabupaten Lombok Barat, yakni seluruh masyarakat Kabupaten Lombok Barat yang ada di wilayah Kabupaten Lombok Barat. 2. Kata Maju, mengandung arti mempunyai kualitas dan kemampuan untuk berprestasi dan berdaya saing, sehingga masyarakat Kabupaten Lombok Barat dapat sejajar atau bahkan lebih tinggi dari daerah lain, ditandai dengan meningkatnya kualitas hidup dan tercukupi segala kebutuhan kehidupan masyarakatnya. 3. Kata Mandiri, mengandung arti mampu sejajar dengan daerah lain dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri sehingga mampu bersaing dengan sehat didasari keyakinan akan potensi daerah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. 4. Kata Bermartabat, mengandung arti harkat atau harga diri, yang menunjukkan eksistensi atau identitas (jati diri) masyarakat Lombok Barat yang dapat dijadikan teladan karena ketakwaannya, kemakmuran, kebersihan, ketertiban, ketaatan, keamanan, dan berkeadilan. Jadi,


Halaman

20


masyarakat bermartabat adalah masyarakat yang memiliki harga diri, kehormatan, keadilan dan harkat kemanusiaan. 5. Dilandasi Nilai – Nilai Patut Patuh Patju, mengandung arti perwujudan masyarakat Kabupaten Lombok Barat yang mempunyai nilai – nilai : (1) baik, terpuji hal yang tidak berlebih lebihan, (2) rukun, damai, toleransi, harga menghargai dan (3) rajin, giat, tak mengenal putus asa 2.1.2 M I S I Selanjutnya berdasarkan visi Pemerintah tersebut ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan daerah Kabupaten Lombok Barat tahun 2010 – 2014 , yaitu: 1. Mengembangkan Masyarakat Lombok Barat yang Ber-Akhlakul Karimah, Berbudaya dan Demokratis. Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam menjaga dan meningkatkan masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral dan beretika untuk menjadi manusia yang berkepribadian Pancasila dan berwatak luhur yang memiliki ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta sikap mental, moral dan budi pekerti yang luhur. Kondisi ini juga didukung oleh responsifitas terhadap penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga tercipta suasana kehidupan yang penuh toleransi, tenggang rasa dan harmonis serta demokratis. 2. Meningkatkan Optimalisasi Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Secara Berkeadilan, Berkualitas dan Berkesinambungan. Misi ini merupakan upaya dalam memberikan akselerasi yang optimal terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan masyarakat Kabupaten Lombok Barat yang berpegang pada prinsip berkeadilan, berkualitas dan berkesinambungan. Sehingga dengan demikian diharapkan tercipta sumberdaya manusia Lombok Barat yang sehat, cerdas, produktif, dan kompetitif sebagai agen perubahan (agent of change) untuk masa yang akan datang.


Halaman

21


3. Mendorong Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Yang Berbasis Pada Sumberdaya Lokal, Pengembangan Investasi dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat sesuai dengan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan. Misi ini merupakan upaya dalam mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Lombok Barat dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan disparitas pendapatan dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan yang berbasis pada potensi sumberdaya lokal wilayah, mempunyai daya saing dan mampu sejajar dengan daerah lain sehingga dapat meningkatkan kebanggan dan kepercayaan diri masyarakatnya. 4. Mempercepat Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui Keseimbangan Penataan Ruang dan Adaptabilitas Perubahan Lingkungan Hidup. Misi ini menitikberatkan pada pemerataan pembangunan fisik dan infrastruktur, strategis yang mengacu pada keseimbangan penataan ruang wilayah dan adaptabilitas pengelolaan terhadap perubahan lingkungan sehingga dapat memberikan keseimbangan pada ekosistem secara menyeluruh 5. Memantapkan Penegakan Supremasi Hukum, Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Peningkatan Partisipasi Aktif Masyarakat.

2.1.3 PENJABARAN MASING-MASING MISI KE TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN DAN PROGRAM MISI I : “Mengembangkan Masyarakat Lombok Barat yang Ber-Akhlakul Karimah, Berbudaya dan Demokratis.”


Halaman

22


Tujuan 1. Meningkatnya kualitas pemahaman keagamaan masyarakat, toleransi dan peran kelembagaan 2. Meningkatkan

stabilitas

social

dan

pemahaman

demokratisasi

di

masyarakat Sasaran 1. Terwujudnya

peningkatan

pemahaman

dan

aktivitas

keagamaan

masyarakat serta toleransi keagamaan 2. Terwujudnya peningkatan kesadaran masyarakat akan kebudayaan daerah 3. Terwujudnya masyarakat yang demokratis, kreatif dan responsive terhadap perubahan social. Arah Kebijakan 1. Pengembangan system pembinaan keagamaan yang terpadu dalam masyarakat. 2. Mengaktualisasikan peran dan fungsi lembaga social dan budaya. 3. Peningkatan kecintaan terhadap budaya dan seni daerah 4. Mendorong keswadayaan dan kelembagaan masyarakat Program 1. Pembinaan Kerukunan beragama dan kemasyarakatan. 2. Peningkatan kapasitas lembaga agama sosial dan budaya. 3. Pengembangan Wawasan Kebangsaan. 4. Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan. 5. Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan. 6. Pendidikan Politik Masyarakat. 7. Pengembangan Pengelolaan Seni dan Budaya 8. Peningkatan Kelembagaan dan keswadayaan serta wawasan kebangsaan masyarakat


Halaman

23


Program Prioritas 1. Pendidikan kapasitas lembaga agama social dan budaya 2. Pendidikan Politik Masyarakat 3. Pengembangan Pengelolaan Seni dan Budaya

MISI II : ”Meningkatkan Optimalisasi Pelayanan Pendidikan Dan Kesehatan secara Berkeadilan, Berkualitas Dan Berkesinambungan” Tujuan 1. Mempercepat pemerataan dan kualitas pelayanan pendidikan

dan

menurunkan angka buta aksara. 2. Meningkatkan pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Sasaran 1. Menjamin pemerataan pemenuhan pendidikan dasar, peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan ketrampilan masyarakat serta menurunnya angka Buta Aksara. 2. Terwujudnya pendidikan berkualitas dan yang berdaya saing global. 3. Terwujudnya peningkatan komponen derajat kesehatan masyarakat. Arah Kebijakan 1. Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang effektif, efisiensi dan berkualitas. 2. Pengembangan peran dan fungsi kelembagaan lokal dalam pendidikan masyarakat. 3. Pengembangan sistem dan mekanisme pendidikan yang berkualitas. 4. Peningkatan derajat kesehatan fisik dan mental masyarakat. 5. Peningkatan efisiensi dan efektifitas pelayanan KIA. 6. Peningkatan

dan

pembinaan

peran

lembaga

tradisional

dalam

pengembangan kesehatan masyarakat


Halaman

24


Program 1. Peningkatan akses pelayanan pendidikan terhadap masyarakat yang efektif, efisien dan berkualitas. 2. Peningkatan kapasitas pengelolaan pendidikan informal masyarakat. 3. Pengembangan Budaya Baca dan Pengentasan Buta Aksara. 4. Peningkatan pembinaan Kepemudaan dan olah raga. 5. Peningkatan kapasitas penyelenggaraan pendidikan. 6. Peningkatan pembinaan dan pengelolaan lingkungan dan budaya hidup sehat. 7. Peningkatan pelayanan derajat kesehatan masyarakat. 8. Peningkatan pengelolaan kapasitas kelembagaan dan prasarana kesehatan masyarakat. 9. Peningkatan efisiensi dan efektifitas pelayanan KIA. 10. Peningkatan pembinaan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. 11. Peningkatan

peran

serta

dan

kualitas

lembaga

informal

dalam

mengakselerasi pelayanan kesehatan masyarakat. Program Prioritas 1. Peningkatan kapasitas pengelolaan pendidikan informal masyarakat 2. Peningkatan pengelolaan kapasitas kelembagaan dan prasarana kesehatan masyarakat 3. Peningkatan efisiensi dan efektifitas pelayanan KIA 4. Peningkatan pembinaan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi Program Terobosan 1. Program Sinergi antara Sektor Kesehatan dan Pendidikan untuk peningkatan pencapaian IPM melalui : a. Program peningkatan akses pelayanan pendidikan terhadap masyarakat yang efektif, efisien dan berkualitas melalui gerakan Pendidikan Untuk Semua (DUTA), b. Program peningkatan pelayanan derajat kesehatan masyarakat melalui gerakan Sadar Kesehatan (SaHat) dan, Bab II LAKIP Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014

Halaman

25


c. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pengentasan Buta Aksara gerakan Sadar Aksara (DaRa). 2. Program peningkatan peran serta dan kualitas lembaga informal dalam mengakselerasi pelayanan kesehatan melalui kegiatan Revitalisasi Lembaga Tradisional Kesehatan dalam Pengobatan dan Pencegahan penyakit. 3. Peningkatan akses pelayanan pendidikan terhadap masyarakat yang efektif, efisien dan berkualitas melalui Pembangunan Politeknik Lombok Barat.

MISI III : “Mendorong Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Yang Berbasis Pada Sumberdaya Lokal, Pengembangan Investasi Dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat sesuai dengan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan” Tujuan 1. Mengurangi

jumlah

penduduk

miskin

dan

pengangguran

melalui

peningkatan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja baru dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. 2. Menjamin dan meningkatkan iklim investasi dan pengembangan sektor andalan daerah. 3. Meningkatkan produktivitas dan kontribusi sektor pertanian dalam arti luas pada pertumbuhan ekonomi daerah. Sasaran 1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sehingga terciptanya lapangan kerja baru, penurunan jumlah masyarakat miskin. 2. Terwujudnya tenaga kerja yang produktif dan terampil. 3. Meningkatnya kualitas pelayanan dan jaminan berinvestasi. 4. Terwujudnya optimalisasi pengembangan pada sektor pariwisata. 5. Terwujudnya ketahanan dan kemandirian pangan.


Halaman

26


Arah Kebijakan 1. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap sumber modal, sarana prasarana ekonomi. 2. Pengembangan lapangan kerja baru. 3. Optimalisasi dan pengembangan sistem ketenagakerjaan. 4. Meningkatkan promosi dan kerjasama investasi. 5. Optimalisasi potensi dan industri sektor pariwisata. 6. Optimalisasi percepatan peningkatan produksi pertanian dalam arti luas dan peningkatan pendapatan petani serta nelayan. Program 1. Peningkatan dan pengembangan lembaga ekonomi perdesaan. 2. Pengembangan dan peningkatan kawasan pertumbuhan ekonomi daerah. 3. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. 4. Revitalisasi regulasi ketenagakerjaan. 5. Peningkatan Pembinaan dan Pengelolaan Ketransmigrasian. 6. Peningkatan Iklim Investasi dan Dunia Usaha. 7. Peningkatan Pembinaan dan Pengelolaan Perdagangan Formal maupun Informal. 8. Pengembangan prasarana pendukung pariwisata. 9. Revitalisasi Sistem Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata. 10. Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Sektor Pertanian. 11. Penjaminan Ketersediaan Input dan sarana produksi serta permodalan. 12. Peningkatan Penerapan Teknologi pada sektor pertanian. 13. Penyuluhan Lapangan Pertanian, perkebunan,peternakan, perikanan dan kehutanan. 14. Pengembangan sistem pengelolaan Ketahanan Pangan Daerah. Program Prioritas 1. Peningkatan dan pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 2. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja 3. Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Sektor Pertanian Bab II LAKIP Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014

Halaman

27


4. Penjamin Ketersediaan input dan sarana produksi serta permodalan 5. Peningkatan Penerapan Tekhnologi pada sector pertanian Program Terobosan 1. Program Pengembangan Pembangunan Desa Terpadu melalui peningkatan dana perimbangan keuangan antara pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa melalui peningkatan Alokasi Dana Desa (ADD) masingmasing desa sebesar 200 – 250 juta pertahun termasuk BUMDES 2. Program Pengembangan Sistem Pengelolaan Ketahanan Pangan Daerah Peningkatan

Ketahanan Pangan melalui Pengembangan Lobar Mandiri

Pangan dan Energi (Lobar MAPAN) dengan focus kegiatan pada pengembangan pertanian organic dan bioenergi. Program ini meliputi tiga komponen penting, baik secara nasional, regional maupun internasional yakni

Pengentasan

Kemiskinan

(Poverty

Reduction),

Pertanian

Berkelanjutan (Sustainable Agriculture) dan Adaptasi Perubahan Iklim (Climate Change Adaptation). Program ini juga selaras dengan program Bumi Sejuta Sapi (BSS) pemeritah provinsi serta program energy terbaharukan pada level nasional. Selain itu juga kondisi Lobar yang sangat menunjang untuk dikembangkan sebagai PUSAT PRODUK ORGANIK di Provinsi NTB. 3. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Dunia Usaha dengan focus pada peningkatan PAD melalui kegiatan privatisasi sumber-sumber PAD, baik yang eksisting maupun potensial. 4. Program Revitalisasi Sistem Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata melalui gerakan Pariwisata Milik Semua (PAMILIS) dengan focus kegiatan pada pengembangan Badan Otorita Pariwisata (BOP) Lobar yang merupakan infrastruktur bisnis pengembangan pariwisata di Lobar, dan pengembangan suprastruktur social yakni dengan memberikan keleluasaan pemerintah desa untuk mengembangkan potensi social dan budayanya guna mendukung keberlanjutan pariwisata.


Halaman

28


5. Pengembangan dan peningkatan kawasan pertumbuhan ekonomi daerah melalui pembangunan GIRI MENANG SQUARE yang ditujukan sebagai pusat kegiatan ekonomi local Kabupaten Lombok Barat dengan fasilitas taman kota, Gedung Olah Raga Mini, Pusat Perdagangan Rakyat dan lain – lain.

MISI IV : “Mempercepat Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui Keseimbangan Penataan Ruang dan Adaptabilitas Perubahan Lingkungan Hidup” Tujuan 1. Meningkatkan keseimbangan tata ruang dan peningkatan pemerataan serta kualitas infrastruktur wilayah. 2. Meningkatkan kualitas pengelolaan SDA dan lingkungan serta IPTEK secara partisipatif dan berkelanjutan. 3. Meningkatkan adaptabilitas dan kapasitas daerah dalam menanggulangi resiko bencana alam. Sasaran 1. Terwujudnya penataan ruang yang serasi, seimbang dan produktif. 2. Tersedianya infrastruktur yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat maupun sektor pembangunan. 3. Terwujudnya lingkungan perumahan dan permukiman sehat. 4. Tersedianya sistem transportasi dan komunikasi terpadu dan menyeluruh. 5. Menjamin peningkatan kualitas pengelolaan SDA dan lingkungan serta pemenuhan IPTEK daerah yang berkelanjutan. 6. Tersedianya sistem pengelolaan lingkungan berbasis mitigasi bencana. Arah Kebijakan 1. Peningkatan harmonisasi perencanaan program spasial pembangunan. 2. Peningkatan aksesibilitas dan penyediaan infrastruktur strategis wilayah. 3. Optimalisasi

penyediaan

perumahan

dan

perbaikan

lingkungan

permukiman. Bab II LAKIP Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014

Halaman

29


4. Optimalisasi sistem transportasi dan komunikasi wilayah. 5. Peningkatan kualitas daya dukung lingkungan dan pengelolaan SDA serta pengembangan IPTEK. 6. Optimalisasi penanggulangan resiko bencana. Program 1. Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang. 2. Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Tata Ruang Daerah. 3. Peningkatan Pengelolaan Sistem Informasi dan Administrasi Pengelolaan Pertanahan. 4. Peningkatan pemerataan pembangunan infrastruktur perdesaan dan perkotaan. 5. Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh. 6. Peningkatan percepatan pemenuhan kebutuhan energi yang berkelanjutan dan Penataan Pengelolaan Pertambangan Daerah. 7. Peningkatan sistem penyediaan perumahan dan perbaikan lingkungan permukiman. 8. Peningkatan penyediaan dan pengelolaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. 9. Peningkatan pengelolaan dan penyediaan air baku. 10. Peningkatan percepatan sinergitas system transportasi inter dan intra wilayah. 11. Peningkatan sinergitas system komunikasi wilayah. 12. Peningkatan kelestarian sumberdaya alam dan ekosistem. 13. Peningkatan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara partisipatif dan berkelanjutan. 14. Pengembangan IPTEK Daerah. 15. Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Resiko Bencana Alam


Halaman

30


Program Prioritas 1. Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang 2. Peningkatan percepatan pemenuhan kebutuhan energy yang berkelanjutan dan Penataan Pengelolaan Pertambangan Daerah 3. Peningkatan system penyediaan perumahan dan perbaikan lingkungan permukiman 4. Peningkatan pengelolaan dan penyediaan air baku 5. Peningkatan sinergitas system komunikasi wilayah 6. Peningkatan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara partisipatif dan berkelanjutan 7. Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Resiko Bencana Alam Program Terobosan 1. Program Peningkatan PemerataanPembangunan Infrastruktur Perdesaan dan Perkotaan melalui kegiatan : a. Perbaikan Rumah Kumuh dan Sanitasi Masyarakat b. Pembangunan Infrastruktur Partisipatif (PIP) dengan focus kegiatan memberikan stimulan yang intensif untuk pengembangan infrastruktur pedesaan c. Penyediaan Air Bersih dan Konservasi Lingkungan 2. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh dengan focus kegiatan utama pada : a. Revitalisasi Kota Kediri menjadi “Kediri Kota Santri” (kita Santri) dengan menitik beratkan pembangunan Kediri sebagai Pusat Kajian Islam dan Pusat

Pesantren

pembangunan

Membangun

pusat

kajian

dengan strategis

prioritas yang

kegiatan

diarahkan

pada untuk

meningkatkan fungsi pesantren sebagai salah satu agen perubahan (agent of change) social. b. Revitalisasi Kota Narmada menjadi “Narmada Kota Budaya” (Data Budaya). Kegiatan ini berfokus pada penguatan fungsi Kota Narmada sebagai Pusat Kajian dan Inventarisasi Seni – Budaya Lombok.


Halaman

31


c. Pengembangan Wilayah Sekotong dengan focus kebijakan pada Kawasan Ekonomi Khusus melalui pengembangan “Sekotong Kota Mandiri” (SeTaRi), dengan fungsi pendukung pada pengembangan kegiatankegiatan pariwisata seperti Eco Bay Marine.

MISI V : “Memantapkan Penegakan Supremasi Hukum, Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih, Dan Peningkatan Partisipasi Aktif Masyarakat.” Tujuan 1. Meningkatkan kesadaran dan penegakan hukum aparat dan masyarakat. 2. Meningkatkan

kualitas pelayanan

publik

dan

pengawasan

kinerja

pemerintahan. 3. Mengembangkan pembangunan partisipatif dan keseimbangan gender. Sasaran 1. Terwujudnya sistem pelayanan publik yg transparan, berkepastian hukum & tepat waktu. 2. Terwujudnya tatalaksana pemerintahan yang baik dan aparatur yang bersih dan professional. 3. Terwujudnya pembangunan yang partisipatif dan berkeadilan. 4. Terwujudnya keseimbangan gender dan kesejahteraan semua komponen masyarakat. Arah Kebijakan 1. Optimalisasi koordinasi dan sinergitas penegakan hukum. 2. Deregulasi dan debirokratisasi penyelenggaran pemerintahan. 3. Penguatan sistem dan mekanisme pembangunan partisipatif. 4. Peningkatan kualitas perempuan dan kelembagaan pengarusutamaan gender atau anak.


Halaman

32


Program 1. Peningkatan

komunikasi

antara

lembaga

penegak

hukum

dengan

pemerintah daerah. 2. Pemberdayaan Masyarakat dalam penegakan hukum & peningkatan kamtibmas. 3. Pendidikan Kedinasan dan Pengembangan

Sumber Daya Aparatur

Pemerintahan. 4. Pengembangan Pengelolaan Prosedural Penyelenggaraan Pemerintah. 5. Pengembangan Penataan Sistem Pengelolaan Administrasi dan Informasi Kependudukan dan Capil. 6. Pengembangan Penataan Sistem Pengelolaan Administrasi dan Informasi Kearsipan Daerah. 7. Pembinaan Pengembangan & Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah. 8. Peningkatan kualitas Pengelola dan Admin Pemerintah. 9. Peningkatan kualitas Pengawasan Umum dan Kepemerintahan. 10. Pengembangan & Peningkatan Sistem Perencanaan Pembangunan. 11. Pengembangan pembangunan desa terpadu. 12. Pengembangan Kerjasama Pembangunan. 13. Peningkatan peran serta perempuan dalam sektor pembangunan. 14. Peningkatan pengelolaan masalah kesejahteraan sosial. 15. Peningkatan kapasitas, sistem dan mekanisme perlindungan terhadap perempuan dan anak. Program Prioritas 1. Pembinaan Pengembangan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2. Peningkatan kualitas pengawasan umum dan kepemerintahan 3. Pengembangan dan Peningkatan Sistem Perencanaan Pembangunan 4. Pengembangan Kerjasama Pembangunan


Halaman

33


5. Peningkatan kapasitas, system dan mekanisme perlindungan terhadap perempuan dan anak.

2.1.4 RENCANA KINERJA TAHUNAN Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Stratejik, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di dalam Rencana Kinerja ditetapkan rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Rencana kinerja tahunan pemerintah Kabupaten Lombok Barat tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :


Halaman

34



Halaman

35



Halaman

36



Halaman

37



Halaman

38


2.2 PERJANJIAN KINERJA Pemerintah Kabupaten Lombok Barat telah menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Perjanjian kinerja pemerintah Kabupaten Lombok Barat tahun 2014 tidak berbeda dengan rencana kinerja tahunan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat tahun 2014. Perjanjian kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Barat termuat dalam penetapan kinerja yang tercantum dalam format sebagai berikut :


Halaman

39

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Recommend Documents