BAB II LATAR BELAKANG KEBIJAKAN KENAIKAN HARGA BBM PADA PEMERINTAHAN SBY-JK PERIODE 2004-2009
Pemilihan legislatif dan eksekutif tahun 2004 yang lalu menjadi pemilihan yang bersejarah bagi negeri ini dimana rakyat memilih secara langsung para calon yang diajukan oleh partai politik. Jika sebelumnya rakyat hanya memilih partai politik yang ada dan selanjutnya partai yang menentukan anggota di legislatif dan anggota legislatif tersebut kelak yang menentukan presiden dan wakil presiden, maka pemilihan 2004 yang lalu menjadi peristiwa penting karena rakyat yang langsung memilih presiden dan wakil untuk masa jabatan lima tahun. Pemilihan presiden-wakil presiden 2004 putaran pertama diikuti oleh lima pasang calon yang didukung oleh partai politik masing-masing. Kelima pasangan calon presiden-wakil presiden tersebut sesuai dengan nomor urutnya adalah: 1. Wiranto-Salahuddin Wahid 2. Megawati Soekarnoputri-KH Hasyim Muzadi 3. Amien Rais-Siswono Yudohusodo 4. Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla 5. Hamzah Haz-Agung Gumelar Akhirnya karena tidak diperoleh suara yang mencukupi untuk langsung dinyatakan sebagai pemenang pada pemilihan putaran pertama, maka pemilihan harus dilanjutkan dengan putaran kedua dan diikuti oleh dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak yakni pasangan Megawati Soekarnoputri-Hasyim
Muzadi dan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla. Hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) akhirnya menunjukkan bahwa pasangan SBY-JK berhasil menjadi pemenang mengalahkan pasangan Megawati-Hasyim Muzadi dan dinyatakan sebagai presiden-wakil presiden terpilih periode 2004-2009. Pasangan SBY-JK dengan motto ”Bersama Kita Bisa” akhirnya berhasil menjadi presiden-wakil presiden pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Selama masa kampanye, pasangan ini menawarkan visi sebagai berikut: 1. Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang aman, bersatu, rukun dan damai. 2. Terwujudnya masyarakat, bangsa dan negara yang menjunjung tinggi hukum, kesetaraan dan hak-hak asasi manusia. 3. Terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak serta memberikan pondasi yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, pasangan ini juga menawarkan misi sebagai berikut : 1. Mewujudkan Indonesia yang aman damai 2. Mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis 3. Mewujudkan Indonesia yang sejahtera. Visi dan misi tersebut diperjelas lagi dengan adanya strategi dasar, agenda, seperti yang akan dijelaskan di bawah ini. Strategi dasar 1. Menata kembali sistem ketatanegaraan RI berdasarkan jiwa, semangat dan konsensus dasar berdirinya NKRI; yaitu, dengan memastikan bahwa Pancasila, UUD 1945, keutuhan NKRI, dan berkembangnya sistem kemasyarakatan yang majemuk menjadi dasar penataan tersebut. Hal ini untuk mengembangkan: (a) sistem sosial-politik yang berkelanjutan; dan (b) sistem dan kelembagaan pembangunan, pemerintahan, dan ketatanegaraan yang tahan terhadap berbagai goncangan dan krisis. 2. Membangun Indonesia di segala bidang melalui peningkatan kapasitas dan kemampuan masyarakat Indonesia melalui :
(a) penyediaan dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat; (b) penciptaan landasan yang kokoh bagi pembangunan berkelanjutan; dan (c) pengembangan kemasyarakatan di berbagai bidang. Agenda dan program kerja I. Pertahanan, Keamanan, Politik, dan Sosial untuk Mewujudkan Indonesia yang Lebih Aman dan Damai 1.Peningkatan saling percaya dan harmoni antar kelompok masyarakat dan terbangunnya masyarakat sipil yang semakin kokoh. 2.Pencegahan dan penanggulangan separatisme. 3.Penegakan hukum dan ketertiban yang tegas, adil, dan tidak diskriminatif. 4.Pencegahan dan pemberantasan kriminalitas, termasuk produksi, penggunaan dan penyebaran narkoba. 5.Pencegahan dan penanggulangan gerakan terorisme. 6.Peningkatan kemampuan pertahanan negara. 7.Pemantapan politik luar negeri dan peningkatan kerjasama internasional. II. Keadilan, Hukum, HAM dan Demokrasi untuk Mewujudkan Masyarakat yang Lebih Adil dan Demokratis 1.Pembenahan sistem dan politik hukum yang menjamin penegakan dan kepastian hukum. 2.Penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa. 3.Pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan kroni-isme. 4.Penghapusan diskriminasi dalam berbagai bentuknya. 5.Pengembangan kebudayaan nasional dan daerah. 6.Pengembangan dan pendalaman desentralisasi dan otonomi daerah. 7.Pengembangan pengakuan hak-hak asasi manusia. 8.Peningkatan kualitas kehidupan rumah tangga dan peran perempuan. 9.Pemberantasan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak. III. Ekonomi dan Kesejahteraan Untuk Mewujudkan Masyarakat yang Lebih Sejahtera 1.Perbaikan dan penciptaan kesempatan kerja. 2.Penghapusan kemiskinan. 3.Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur ekonomi dan sosial, termasuk infrastruktur pertanian, pedesaan, kaitan pedesaan-perkotaan, dan Indonesia Timur. 4.Revitalisasi pertanian dan pedesaan serta peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup petani dan rumah tangga petani. 5.Pengembangan ragam aktivitas ekonomi pedesaan dengan mendorong industrialisasi pedesaan. 6.Pelaksanaan reforma agraria. 7.Pengembangan aktivitas ekonomi kelautan dan kawasan pesisir serta peningkatan kesejahteraan kehidupan nelayan.
8.Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta usaha informal. 9.Pengembangan akses petani, nelayan, UMKM, dan usaha informal terhadap sumber permodalan, informasi, serta kepastian dan perlindungan hukum. 10.Penciptaan iklim investasi dan iklim usaha yang mendorong tumbuhnya perekonomian nasional, khususnya sektor riil. 11.Peningkatan kinerja dan stabilitas ekonomi makro. 12.Pengelolaan fiskal, termasuk hutang publik, secara lebih efektif, efisien, dan bertanggung jawab. 13.Pengembangan fiskal yang mendorong tumbuhnya sektor riil, kesempatan kerja, dan hak-hak dasar rakyat dengan tetap memperhatikan keberlanjutan fiskal. 14.Peningkatan upaya-upaya penyehatan dan penertiban lembaga keuangan dan perbankan. 15.Pengelolaan aset-aset negara secara efisien dan bertanggung jawab. 16.Restrukturisasi dan profesionalisasi usaha-usaha sektor publik melalui debirokratisasi dan depolitisasi. 17.Pengembangan ekonomi pasar yang berdasarkan hukum yang berkeadilan serta praktek ekonomi yang berlaku secara internasional. 18.Peningkatan peran Indonesia dalam kerjasama ekonomi antar negara. 19.Pengembangan industri manufaktur, pariwisata, dan IT yang memiliki daya saing dan responsif terhadap penyerapan tenaga kerja. 20.Peningkatan akses rakyat terhadap pendidikan dan keterampilan yang lebih berkualitas. 21.Pengembangan fasilitas pendidikan serta peningkatan kesejahteraan dan kualitas tenaga pendidik. 22.Peningkatan kesejahteraan pegawai negeri, TNI, Polri, dan pensiunan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas. 23.Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang lebih berkualitas. 24.Pengembangan sistem jaminan kesehatan bagi rakyat miskin. 25.Peningkatan kesejahteraan rumah tangga, perempuan, dan anak terutama golongan miskin, penyandang cacat, serta yang tinggal di daerah terpencil dan di daerah konflik. 26.Penghapusan ketimpangan ekonomi, sosial, dan politik dalam berbagai bentuknya. 27.Perbaikan pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian mutu lingkungan hidup. 28.Perbaikan kualitas, proses, dan pelaksanaan kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi yang menjamin mobilitas barang, jasa, manusia, dan modal serta pelayanan publik.
Beberapa catatan penting mewarnai kinerja pasangan ini dalam menjalankan roda pemerintahan. Berdasarkan data yang ada, pasangan ini dinilai
cukup berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara nasional jika dibandingkan pemerintahan sebelumnya. 25
Misalnya, pertumbuhan ekonomi pada 2004 ketika SBY-JK memulai
memerintah adalah 5,03 persen. Tahun berikutnya naik menjadi 5,69 persen, lalu turun ke 5,51 persen pada 2006, kemudian pada tahun 2007 naik menjadi 6,32 persen. Pada semester pertama tahun 2008, meningkat lagi menjadi 6,36 persen. Oleh pemerintahan SBY-JK, data-data ini dijadikan acuan bahwa pemerintahan yang sedang berjalan sudah berhasil sesuai dengan yang diharapkan sehingga dianggap sebagai prestasi yang patut dibanggakan. Namun selain prestasi tersebut, banyak juga pihak yang kurang puas dengan kinerja pasangan ini terutama menyangkut kebijakan-kebijakan ekonomi yang dinilai seringkali mengabaikan kepentingan rakyat kecil.
26
Acapkali
kebijakan-kebijakan ekonomi pemerintahan SBY-JK dianggap tidak pro rakyat sehingga justru mengingkari komitmen dan janji yang pernah diungkapkan pada masa kampanye yaitu akan selalu memikirkan dan menjalankan kebijakan pro rakyat. Salah satu kebijakan yang dianggap sangat merugikan rakyat kecil adalah kebijakan
untuk
menaikkan
harga
BBM
bersubsidi
pada
masyarakat.
Sebagaimana sudah dijelaskan pada awal tulisan ini, kebijakan kenaikan harga BBM pada masa pemerintahan SBY-JK sudah terjadi tiga kali yaitu tanggal 1 Maret 2005 sebesar 29 %, 1 Oktober 2005 sebesar 128% dan 24 Mei 2008 sebesar 25
Tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi pada pemerintahan SBY-JK diakui lebih baik dari pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, meskipun masih relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan pemerintahan rezim Soeharto yang rata-rata mencapai 7% dan bahkan pernah mencapai 9,9% pada tahun 1980. Menakar Prestasi SBY-JK oleh Imam Sugema, Tempo 23 Oktober 2008 26 Ketidaksesuaian janji dan komitmen yang pernah diungkapkan SBY-JK pada masa kampanye dengan realisasi ketika terpilih menjadi presiden dan wakil presiden akhirnya menuai kritik yang sangat keras. Misalnya saja buku yang ditulis oleh Fahmy Radhi seorang dosen UGM baru-baru ini (2008) yang berjudul Kebijakan Ekonomi Pro Rakyat;Antara Komitmen dan Jargon penerbit Republika Jakarta. Dalam buku tersebut, si penulis berkesimpulan kebijakan ekonomi pro rakyat yang diungkapkan SBY-JK pada masa kampanye hanya menjadi jargon/isapan jempol belaka.
28,7 %. Dalam rangka legalisasi masing-masing kebijakan kenaikan harga BBM, dikeluarkan Perpres No 22 tahun 2005 untuk kenaikan 1 Maret 2005, Perpres No 55 tahun 2005 untuk kenaikan 1 Oktober 2005 dan Peraturan Menteri ESDM No 16 tahun 2008 untuk kenaikan 24 Mei 2008. 27Pemerintahan SBY-JK berpendapat kebijakan kenaikan harga BBM merupakan pilihan terakhir yang harus diambil demi menyelamatkan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Fluktuasi harga minyak mentah dunia yang sangat sulit diprediksi menjadi alasan utama bagi pemerintahan SBY-JK untuk mengeluarkan kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi di tanah air. Kenaikan harga minyak mentah dunia di pasar internasional akan sangat berpengaruh karena sebagaimana diketahui bahwa penjualan BBM di tanah air masih bergantung pada subsidi yang tercantum dalam APBN dari tahun ke tahun. Dalam APBN tersebut dicantumkan asumsi harga minyak yang akan ditanggung oleh negara dan ketika harga minyak dunia sudah melebihi asumsi yang dicantumkan, maka pemerintah merasa tidak sanggup untuk menanggung beban subsidi yang pastinya akan membengkak. Selain karena melonjaknya harga minyak mentah dunia, hal lain yang menyebabkan membengkaknya subsidi BBM adalah karena meningkatnya konsumsi masyarakat terhadap BBM bersubsidi dari tahun ke tahun sementara di sisi lain tingkat produksi minyak (lifting) tanah air justru menurun dari tahun ke tahun. Berikut ini tabel jumlah produksi, konsumsi, ekspor, dan impor minyak bumi tanah air dari tahun ke tahun (barrel)
27
Pernyataan ini mengundang kritikan. Ekonom Imam Sugema misalnya menyatakan pernyataan tersebut berarti sebelum pemerintah mengambil kebijakan kenaikan harga BBM, maka harus ada langkah pertama, kedua, dan seterusnya. Lebih lanjut, ia berpendapat pemerintah belum melakukan apa-apa dan langsung mengambil kebijakan menaikkan harga BBM. Oleh sebab itu, lahirnya kebijakan menaikkan harga BBM perlu untuk diteliti. Baca Trust edisi 7-13 Juli 2008, Tertekan Harga Minyak dan Hak Angket.
Tahun
Produksi
Konsumsi
Ekspor
Impor 79,206,903.00
2000
517,415,695.00 383,955,955.00
225,840,000.00
2001
489,849,297.00 375,668,315.00
239,947,960.00 118,361,896.00
2002
455,738,915.00 358,806,832.00
216,901,729,00 121,269,175.00
2003
415,814,157.00 373,190,759.00
211,195,794.52 129,761,738.00
2004
400,486,234.00 375,494,636.00
180,234,938.00 148,489,589.00
2005
385,497,959.00 357,493,997.00
156,766,006.00 120,159,324.81
2006
359,289,337.00 349,845,435.00
111,172,003.15 113,545,934.13
2007
344,094,946.00 321,302,814.00
127,134,792.00 110,448,506.36
Adapun hal-hal yang melatarbelakangi lahirnya kebijakan kenaikan harga BBM pada masa pemerintahan SBY-JK dapat dijelaskan sebagai berikut.
A. Kenaikan 1 Maret 2005 (Perpres No 22 tahun 2005) Berdasarkan data, besarnya subsidi BBM yang dicantumkan dalam APBN 2005 pada akhir tahun 2004 lalu adalah sebesar Rp19 triliun dengan asumsi harga minyak dunia adalah US$ 24 per barrel, kurs Rp 8.600. Pada perkembangannya yaitu awal tahun 2005, harga minyak dunia justru meningkat dan jauh di atas asumsi APBN yaitu US$35 per barrel dan bahkan pada perkembangan selanjutnya, harga minyak dunia selalu di atas US$50 per barrel dan kurs rupiah rata-rata diatas Rp 8900. Akibatnya, realisasi pengeluaran subsidi BBM dalam bulan pertama tahun 2005 telah mencapai Rp15 triliun dan dikhawatirkan akan terus membengkak jika tidak segera dilakukan penyesuaian harga BBM.
Akhirnya, hal ini lah yang melatarbelakangi lahirnya kebijakan pemerintah tentang penyesuaian harga BBM pada tanggal 28 Februari 2005 dan berlaku efektif mulai tanggal 1 Maret 2005. Penyesuaian harga jual BBM dalam negeri ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 22 tahun 2005.
B. Kenaikan 1 Oktober 2005 (Perpres No 55 tahun 2005) Setelah terjadi kenaikan harga minyak dunia pada awal tahun 2005 yang kemudian menyebabkan kenaikan harga penjualan BBM dalam negeri tanggal 1 Maret 2005, pemerintah pada bulan itu juga melakukan langkah penyesuaian APBN yang tercantum dalam APBN-P 2005. Pemerintah mengajukan rancangan APBN-P tersebut kepada DPR pada tanggal 23 Maret 2005. Dalam APBN-P 2005 tersebut, pemerintah menetapkan asumsi harga minyak dunia sebesar US$35 per barrel dengan asumsi kurs Rp 8.900 per dollar AS. Namun seiring berjalannya waktu, harga minyak dunia justru semakin meningkat dan mencapai kisaran US$ 68 per barrel dengan nilai kurs Rp 10.900 per dollar AS. Lagi-lagi hal ini membuat pemerintah merasa khawatir karena membengkaknya jumlah subsidi BBM karena ketidaksesuaian asumsi yang sudah ditetapkan sehingga perlu dilakukan penyesuaian harga eceran BBM dalam negeri. Keputusan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2005 yang ditetapkan tanggal 30 September 2005 dan mulai berlaku efektif tanggal 1 Oktober 2005. Kenaikan harga BBM kali ini tergolong sangat ”luar biasa” karena rata-rata mencapai angka128%.
C. Kenaikan 24 Mei 2008 (Per Menteri ESDM No 16 tahun 2008)
Dalam APBN 2008 yang ditetapkan tanggal 6 November 2007, besarnya subsidi BBM adalah Rp 45,8 triliun dengan asumsi harga minyak mentah sebesar US$ 60 per barrel. Selanjutnya karena harga minyak mentah dunia yang cenderung meningkat, APBN tersebut mengalami penyesuaian. Berdasarkan APBN-P 2008, harga minyak mentah dunia dipatok sebesar US$ 95 per barrel. Dengan asumsi demikian, maka jumlah subsidi BBM yang direncanakan adalah sebesar Rp 126,8 triliun. Namun dalam perkembangannya, nilai asumsi tersebut juga menjadi tidak realistis lagi karena harga minyak mentah dunia yang terus mengalami peningkatan. Harga minyak mentah dunia sejak awal tahun 2008 selalu mengalami peningkatan yang cukup signifikan dan rata-rata selalu berada di atas kisaran US$100 per barrel. Pada triwulan pertama 2008 harga minyak mentah dunia tidak pernah bergeser dari angka rata-rata US$ 120 per barrel dan bahkan dikhawatirkan akan menyentuh angka US$ 150 per barrel. Akibat dari kenaikan tersebut, beban subsidi pun membengkak dan melebihi angka Rp 200 triliun. Akhirnya pemerintah kembali melakukan penyesuaian harga eceran BBM dalam negeri rata-rata sebesar 28,7% melalui Peraturan Menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) No 16 tahun 2008 yang ditetapkan pada tanggal 23 Mei 2008 dan mulai berlaku efektif sejak tanggal 24 Mei 2008.
