Arif Menyikapi Kenaikan Harga BBM

2

KomunikA satu kata Indonesia

BERANDA

Penggudangan Perangkat Radio

desain: ahass foto:sby.info, bf, net

Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) merupakan isu yang sangat sensitif, karena imbasnya langsung berhubungan dengan kehidupan masyarakat seharihari. Itulah sebabnya, orang cenderung bersikap reaktif bahkan emosional dalam menyikapi isu ini. Sikap defensif muncul, lantaran secara psikologis masyarakat merasa ‘terancam’ stabilitas kehidupan sosial-ekonominya. Kekhawatiran bakal terjadinya ‘efek domino’ terkait kenaikan harga BBM memang masuk akal. Sebagai komponen yang sangat vital dalam produksi maupun distribusi barang dan jasa, BBM memiliki pengaruh signifikan terhadap harga barang dan jasa pelayanan. Kenaikan harga BBM akan membuat harga barang ikut naik lantaran ongkos produksi dan distribusi juga naik. Demikian juga ongkos jasa pelayanan terutama transportasi juga akan membubung, karena pergerakan sektor ini sangat ditentukan oleh BBM. Akan tetapi harus dipahami, tujuan pemerintah menaikkan harga BBM tentu bukan untuk menyengsarakan rakyat, atau membuat produsen barang dan penyedia jasa kolaps. Kita yakin, ada pertimbangan manfaat yang lebih besar sehingga pemerintah tetap menaikkan harga BBM ini, manfaat yang mungkin tidak segera tampak dalam jangka pendek akan tetapi dalam jangka panjang sangat diperlukan bagi kelangsungan hidup bangsa ini. Ada beberapa alasan yang membuat kenaikan harga BBM menjadi sebuah keniscayaan. Pertama, pemerintah harus menutup Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ‘bolong’, akibat asumsi harga minyak yang dijadikan patokan penyusunan APBN terpaut sangat jauh dengan harga minyak di pasaran internasional saat ini. Jika kekurangan dana dalam APBN tidak segera ditutup dikhawatirkan gerak pembangunan, aktivitas pemerintahan dan penyelenggaraan kenegaraan akan mengalami hambatan serius atau bahkan mengalami stagnasi. Menaikkan harga BBM adalah langkah paling rasional, karena penerimaan negara dari sektor migas merupakan sumber pendapatan terbesar dalam APBN. Kedua, pemerintah harus menutup subsidi BBM yang membebani APBN sebesar Rp60,1 triliun—asumsi harga minyak US$35 per barel. Dengan harga minyak yang kini di atas US$135 per barel, jumlah subsidi yang harus ditanggung pemerintah membengkak tiga kali lipat, lebih dari Rp180 triliun. Seandainya subsidi dapat dikurangi, beban pemerintah akan sangat berkurang. Sebaliknya jika subsidi tidak dikurangi, pemerintah tidak mampu lagi menyelenggarakan kegiatan pelayanan publik. Jika ini terjadi, akibatnya akan lebih mengerikan, karena akan terjadi kekacauan di segala bidang. Ketiga, kenaikan harga BBM akan mendorong masyarakat menggunakan sumber energi non-BBM yang potensi ketersediaannya di Indonesia sangat berlimpah namun belum dimanfaatkan secara optimal. Langkah ini dalam jangka panjang akan meminimalisasi ketergantungan masyarakat terhadap minyak bumi yang ketersediaannya diperkirakan hanya cukup untuk 18 tahun lagi. Kita tidak bisa menunggu hingga minyak benar-benar habis, karena antisipasi yang terlambat akan menjadi bom waktu krisis energi yang sangat hebat. Jelas bahwa pemerintah berada dalam situasi yang sangat dilematis. Jika harga BBM tidak dinaikkan, negara akan segera masuk ke ambang krisis anggaran dan bukan tak mungkin hal itu akan menjadi pemicu terjadinya negara gagal (failure state). Namun sebaliknya, jika harga BBM dinaikkan, risiko sosio-ekonomi dan politiknya juga besar. Kehidupan sosial akan terguncang dan ekonomi terombang-ambing. Pilihan yang tersedia memang bad of the bad atau memilih yang buruk diantara yang buruk, sehingga harus dicari mana yang dalam jangka panjang memiliki manfaat lebih vital dan mendasar. Kenaikan harga BBM dalam jangka pendek sudah jelas akan memukul perekonomian rakyat dan berpotensi menimbulkan instabilitas. Akan tetapi, dengan menaikkan harga BBM, dalam jangka panjang eksistensi negara Republik Indonesia bisa tetap terjaga. Dalam konteks ini, pemerintah tentu akan mengambil langkah yang mengedepankan kepentingan yang lebih besar, yakni menyelamatkan negara. Pengurangan subsidi BBM adalah sebuah pil pahit, yang di negeri mana pun tidak pernah populer. Tapi pemerintah harus sanggup melakukannya, demi kepentingan lebih besar di masa depan. Keputusan menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) adalah keputusan yang sulit, seperti yang sudah dilakukannya pada 2005. Tetapi, semua itu sangat penting untuk menyelamatkan ekonomi dan melindungi masyarakat. Kearifanlah yang kini dibutuhkan untuk menyikapi kenaikan harga BBM secara jernih dan objektif, dengan melihat manfaat jangka panjang yang bakal diperoleh bangsa Indonesia. Harus diingat, negara Indonesia didirikan bukan hanya untuk menyelesaikan persoalan masa kini, akan tetapi juga untuk mengantisipasi timbulnya persoalan di masa datang yang kadang membutuhkan pengorbanan besar dari seluruh anak bangsa untuk bersama-sama menghadapinya.*

Isa Ansorry <[email protected]>

Mohon bantuan An Official Hand Book (latest publication) Assalamu'alaikum Wr. Wb. Sobat-sobat semua apa kabar? Langsung saja, mohon bantuan, apakah saya bisa mendapatkan An Official Handbook, terbitan terbaru (yang ada saat ini), kabarnya sekarang dicetak Badan Informasi Publik. Akan sangat saya hargai apabila handbook tersebut dapat diperoleh dalam bentuk file elektronik format PDF. Untuk diketahui saja, rupanya usulan saya diterima pimpinan KBRI Helsinki, data handbook akan dimasukan ke dalam website KBRI Helsinki, sebagai sumber informasi mengenai Indonesia, memudahkan pengunjung website KBRI dalam memperoleh informasi paling lengkap dan diterbitkan oleh instansi pemerintah yang resmi, d.h.i. Depkominfo. Salam hangat, dan selamat bekerja. Kundrat Staf Politik KBRI Finlandia <[email protected]>

UU KIP Mohon Dimuat Di Situs Kominfo Dengan hormat, saya belum menemukan teks lengkap UU No 14 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di situs Kominfo. DPR telah menyetujui pengesahaan UU KIP 3 April lalu. Mohon UU ini dimuat lengkap dalam situs Kominfo. Warief Djajanto Basorie Depok <[email protected]>

Layanan Web Saya ingin mengetahui informasi perekonomian yang terdapat di dalam situs Badan Informasi Publik, tetapi ketika saya klik bagian tersebut mengapa tidak terbuka ya? catur kurniadi

Peraturan PMI All Headers Mohon bantuan softcopy peraturan yang berkaitan dengan PMI antara lain : a. Peraturan Pemerintah no.18 tahun 1980 tentang tranfusi darah. b. Peraturan Menteri Kesehatan RI no. 023/ Birhup/1972 tentang kegiatan Palang Merah Indonesia dibidang kesehatan. c. Peraturan Menteri Kesehatan RI no. 478/ Menkes/Per/X/1990 tentang upaya kesehatan dibidang transfusi darah. Atas bantuannya terima kasih. Yulian Sudarmawan, SKM Kepala Penunjang Diagnostik RSBA Tanjung Enim SumSel [email protected]>

Panduan Tentang KIM Bolehkah kami minta panduan tentang Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)? Atau bisakah kami mendapatkan referensi tentang hal tersebut, mengingat kami belum memiliki panduan baku tentang KIM tersebut. Padahal Kabupaten Karangasem telah memiliki KIM di hampir seluruh desa. Dan tiap tahun kami menyelenggarakan kegiatan untuk pemberdayaan KIM tersebut. Barangkali hal ini sebagai informasi dan selanjutnya kami mohon dukungan dan bantuannya agar kegiatan KIM ini dapat lebih terarah. [email protected]

RALAT Dalam komunika edisi khusus Harkirtnas terdapat kekeliruan teknis dengan tidak dicantumkannya kredit foto di halaman 3 dan 9, yang seharusnya atas nama lida noor. Demikian redaksi mohon maaf atas kekeliruan ini.

foto:hboy.

Arif Menyikapi Kenaikan Harga BBM

Saya ingin menyampaikan kepada Depkominfo, selaku departemen yang bertanggung jawab mengenai penggunaan frekuensi. Saya pribadi ingin mengetahui masalah permohonan untuk mengajukan surat penggudangan perangkat berhubung sudah tidaknya lagi sebagian tempat wilayah kerja kita yang menggunakan frekuensi radio komunikasi. Besar harapan saya ada yang memberikan bimbingan dan sedikit petunjuk buat saya. Atas perhatiannya saya ucapkan Terimakasih. Salam...!

Menteri Komunikasi dan Informatika, Mohammad Nuh bersama pemenang lomba animasi dalam acara "Temu Pakar/Dialog Publik Lintas Generasi Tentang Kebangkitan Teknologi Informasi", yang berlangsung di Surabaya, Jawa Timur (31/5).

Diterbitkan oleh: DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Pengarah: Prof. Dr. Moh Nuh, DEA (Menteri Komunikasi dan Informatika). Penanggung jawab: Dr. Suprawoto, SH. M.Si. (Kepala Badan Informasi Publik) Pemimpin Redaksi: Drs. Bambang Wiswalujo, M.P.A.(Kepala Pusat Pengelolaan Pendapat Umum). Wakil Pemimpin Redaksi: Drs. Supomo, M.M. (Sekretaris Badan Informasi Publik); Drs. Ismail Cawidu, M.Si. (Kepala Pusat Informasi Politik Hukum dan Keamanan); H. Agus Salim Hussein, S.E. (Kepala Pusat Informasi Perekonomian); Drs. Sofyan Tanjung, M.Si. (Kepala Pusat Informasi Kesejahteraan Rakyat). Sekretaris Redaksi: Drs. Sugito. Redaktur Pelaksana: M. Taufiq Hidayat. Redaksi: Dra. Fauziah; Drs. Selamatta Sembiring, M.Si.; Drs. M. Abduh Sandiah; Mardianto Soemaryo. Reporter: Suminto Yuliarso; Dimas Aditya Nugraha, S.Sos; Hendra Budi Kusnawan, S.S; Koresponden Daerah: Amiruddin (Banda Aceh), Arifianto (Yogyakarta), Nursodik Gunarjo (Jawa Tengah), Supardi Ibrahim (Palu), Yaan Yoku (Jayapura). Fotografer: Leonard Rompas. Desain: D. Ananta Hari Soedibyo. Pracetak: Farida Dewi Maharani, Amd.Graf, S.E. Alamat Redaksi: Jalan Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta Telp/Faks. (021) 3521538, 3840841 e-mail: [email protected] Redaksi menerima sumbangan tulisan, artikel dan foto yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi dari tulisan tersebut. Isi KomunikA dapat diperbanyak, dikutip dan disebarluaskan, sepanjang menyebutkan sumber aslinya.

3

Edisi 4/Tahun IV/Juni 2008

POLHUKAM

AKSI "KARTEL" SMS

WASPADAI SMS PENGURAS KANTONG Hari ini Puji (21) berulang tahun. Sedari pagi nada dering SMS di ponselnya hampir tak berhenti. Tak terbilang lagi ia menerima SMS ucapan selamat dari temannya. Mulai dari Adinda kawan semasa SD dulu. Atau Dian kawan akrab di SMP dan puluhan teman di SMA dan bangku kuliah. Puji sampai kewalahan membalas SMS yang bersarang di ponselnya. Kirim salam lewat SMS (short message service) memang hal yang lumrah di masa kini. Jika dulu banyak orang lebih senang mengucapkan lewat kartu melalui pos, sekarang teknologi telepon seluler seolah mengambil alih peranan itu. Bagi Puji yang masih kuliah dan belum mempunyai penghasilan tetap, tentu adanya fasilitas SMS ini sangat mempermudah dirinya dalam menjalin komunikasi dengan temantemannya. Apalagi sekarang banyak operator telepon seluler yang mengeluarkan tarif yang sangat murah untuk memikat calon pelanggannya. Operator yang satu dengan yang lain saling bersaing untuk mengeluarkan tarif SMS paling murah. Bahkan sekarang ini tidak hanya tarif SMS saja yang murah, tetapi juga tarif telepon. Beberapa operator memberi harga lebih dari 300% kepada konsumennya yang sudah belasan tahun jadi pelanggan setianya. Namun apakah benar ada tarif layanan seluler yang murah? "Jebakan" SMS Premium Lain lagi dengan cerita Agus (23), selama dua bulan terakhir ia merasa tekor terus. Pasalnya sang pulsa ponsel kesayangannya selalu bolong terus. Setelah diusut, ternyata ada pengambilan pulsa dari SMS premium.

Program SMS seperti ini berbeda dengan SMS pada umumnya. Saat ini, jenisnya sudah sangat beragam. Ada berita, skor (pertandingan/lomba), profil figur publik/artis, kencan virtual (chatting), humor, atau yang kini tengah ngetren adalah mencari ayat-ayat kitab suci atau ramalan. Seluruhnya bisa diperoleh melalui SMS. Konsumen tinggal mengirim sebuah kata kunci yang sudah dipromosikan untuk sebuah layanan ke sebuah nomor yang biasanya memiliki angka digit empat buah. Setelah itu, konsumen akan menerima balasan (reply) sesuai permintaan. SMS Premium memang menguras kantong, akan tetapi sebagai konsumen kita mesti jeli dalam menghadapi layanan SMS seperti itu. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyayangkan masih minimnya nilai edukasi yang dihadirkan pelaku bisnis telekomunikasi. Konsumen cenderung didorong untuk lebih konsumtif. "Jadi edukasi yang bisa mengajarkan konsumen menjadi smart itu nggak ada, seperti pengetahuan mengenai layanan ini untuk apa dan apa ada manfaatnya untuk mereka. Buktinya, masih banyak yang bingung ini harus lapor ke operator atau ke penyedia konten," kata Ketua YLKI Husna Gustiana Zahir Kemahalan? Sementara itu, anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia Heru Sutadi, menilai tarif pesan pendek (SMS) premium terlalu mahal. "Ideal-nya tarif tak lebih dari dua kali tarif yang nor-mal, apalagi terkadang ada yang cuma mem-beri info sampah yang seharusnya konsumen tak dibebani biaya apapun," kata Heru. Kini tarif SMS normal Rp250-350 per pesan. Sementara tarif SMS di negara-negara Asia masih di bawah tarif yang berlaku di Indonesia. Sebut saja Filipina (Rp 167), Hong Kong (Rp 240), Malaysia (Rp 240), dan

Singapura (Rp 280), Indonesia masuk ke dalam negara dengan tarif SMS tertinggi. Dan seharusnya tarif SMS retail di negara ini idealnya turun menjadi Rp. 150, penurunan tersebut, dinilai Anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Heru Sutadi, sudah semestinya, karena biaya ongkos produksi layanan SMS tahun ini juga telah turun menjadi Rp 52 per pengiriman dari sebelumnya Rp76. Padahal Menteri Komunikasi dan Informatika Mohammad Nuh menuturkan penurunan tarif interkoneksi diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat terhadap layanan telekomunikasi di tengah terjadinya inflasi. “Ini menjadi referensi untuk sambungan dari fixed ke nirkabel atau sebaliknya. Sesuai kewenangan kami, pemerintah dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia, hanya mengatur di interkoneksi,” ujarnya. Menkominfo juga mengatakan referensi itu juga menjadi sinyal jika tarif interkoneksi turun maka aktivitas bisnis lainnya bisa turun sehingga akhirnya tarif ritel juga turun. Tarif interkoneksi merupakan salah satu komponen untuk menentukan tarif ritel dan muncul sebagai akibat adanya saling keterhubungan antaroperator telekomunikasi ataupun antarjaringan telekomunikasi yang berbeda. Akan tatapi ada beberapa pihak yang menilai bahwa tarif mahal ini merupakan buah dari adanya kartel. Apa itu kartel SMS? Intinya operator seluler dituduh kompak untuk memberlakukan tarif tertentu. Kartel SMS Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KP PU) pada tanggal 18 Juni 2008 menyatakan, bahwa enam penyelenggara telekomunikasi (PT Excelcomindo Pratama, PT Telkomsel,

Bangun dengan Dialog

Pemerintah terus memantau perkembangan dari unjuk rasa yang terjadi, terutama yang ada di sekitar Istana dan juga daerah-daerah lain. Menurut Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terus menerima laporan mengenai perkembangan unjuk rasa ini dan beliau menganggap bahwa hal ini adalah bunga-bunga demokrasi. “Ini adalah hak warga negara untuk melakukan demonstrasi selama hal itu dilak-

sanakan dengan damai, tertib, dan sesuai aturan hukum,” ujar Andi di Kantor Presiden, jelang akhir bulan lalu. Presiden telah menginstruksikan kepada Kapolri dan Panglima TNI, bahwa dalam melakukan penanganan atau pengamanan unjuk rasa harus dilakukan dalam cara-cara yang damai, profesional, dengan cara-cara persuasif, dan tanpa melakukan tindak kekerasan kalau tidak terpaksa. “Bila kepolisian dan pihak-pihak pengunjuk rasa melakukannya sesuai aturan, mestinya tidak akan ada masalah,” terang Andi. “Saya bersama dengan Mensesneg, Seskab, dan juga Menakertrans menerima perwakilan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI, Red) yang juga melakukan unjuk rasa di depan Istana Merdeka. Dalam pertemuan tersebut pihak SPSI diwakilkan 15 orang perwakilannya. Mereka menjelaskan posisi mereka dan menanyakan tentang kebijakan kenaikan harga BBM,” Andi menjelaskan. Menurut Andi Malarangeng, Mensesneg, Seskab sudah menjelaskan, dan Menakertrans juga ikut menjelaskan yang berhubungan dengan para pekerja seperti jangan sampai ada PHK. “Mereka meminta agar Gubernur, Bupati, dan Walikota berusaha bagaimana caranya untuk mendorong agar tidak terjadi PHK. Hal tersebut disanggupi Menakertrans, sehingga Menakertrans segera akan mengirimkan surat kepada Gubernur, Bupati, dan Walikota agar sebisa mungkin mengusahakan

agar tidak ada pemutusan lapangan kerja pada dunia usaha,” tambahnya. Pertemuan tersebut berjalan dengan sangat baik. ”Setelah pertemuan, temanteman SPSI kemudian membubarkan diri. Sejak awal kami memang terbuka bagi teman-teman yang berunjuk rasa, apakah itu dari BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) atau kelompok masyarakat yang ingin berdialog. Kami selalu membuka diri,” tegas Andi. Dalam beberapa kesempatan, Jubir Kepresidenan juga sempat berdialog dan berdebat dengan teman-teman dari BEM UI. "Kita bisa berbeda pendapat tetapi kami mengapresiasi keinginan-keinginan untuk berdialog. Inilah model-model peradaban yang baik, ketimbang misalnya unjuk rasa, walaupun itu juga hak,” lanjut Andi. Untuk itulah Andi meminta mahasiswa agar senantiasa mengupayakan cara dialog seperti ini sehingga pemerintah bisa langsung mendengar apa yang menjadi aspirasi mahasiswa. "Kalau unjuk rasa belum tentu bisa kedengaran, spanduknya pun belum tentu terbaca,” terang Andi Mallarangeng. Namun sekali lagi Andi menegaskan bahwa unjuk rasa adalah hak setiap warga negara, selama hal itu dilakukan dengan damai tertib sesuai aturan hukum. “Sejauh ini unjuk rasa terkendali dengan baik. Di Istana ini kan para aparat juga sudah terbiasa menangani pendemo yang bisa datang tiga kali dalam sehari,” tandas Andi. (www.presidensby.info)

PT Telkom, PT Bakrie Telecom, PT Mo-bile8 Telecom dan PT Smart Telecom) telah terbukti melakukan pe-langgaran persaingan usaha tidak se-hat dengan melakukan kartel SMS pe-riode tahun 2004 sampai dengan tanggal 1 April 2008. "Mereka ini dianggap melanggar Pasal 5 UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat," kata kata Ketua Majelis Pemeriksa Dedie Martadisas. Dalam aturan itu memang pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha

pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama. Sesuai proporsi dan pangsa pasar operator tersebut selama empat tahun praktik kartel SMS berlangsung, enam operator di dalam negeri selama 2004 hingga 1 April 2008 telah merugikan konsumen hingga Rp2,827 triliun. Pelajaran Berharga Pemerintah menghormati keputusan KPPU tersebut, karena merupakan pembelajaran yang harus dialami penyelenggara telekomunikasi bagi terwujudnya industri telekomunikasi yang lebih kompetitif, "sehingga tarif layanan telekomunikasi, khususnya SMS lebih terjangkau," kata Dirjen Postel Depkominfo, Basuki Yusuf Iskandar. Lebih lanjut Basuki menjelaskan bahwa secara substansial layanan SMS merupakan salah satu fitur layanan telekomunikasi, yang notabene merupakan domain sepenuhnya area komersialnya penyelenggara telekomunikasi untuk mengaturnya sendiri. Itulah sebabnya pengaturannya diserahkan pada mekanisme pasar. "Hanya saja, pemerintah tetap berkepentingan, khususnya sebatas yang terkait dengan penyampaian pengaturan referensinya untuk penetapan formula biaya jaringan mengingat faktanya kini telah menjadi suatu layanan yang sangat tinggi segmentasinya," imbuh Dirjen Postel. Namun, ada kebijakan baru untuk menurunkan tarif SMS. Layanan Short Messege alias SMS akan diberikan aturan baru, dengan cara diatur secara terpisah dari aturan interkoneksi berbasis biaya agar penarifannya bisa turun. Semua ini merupakan proses belajar yang harus dilakukan baik oleh pihak operator maupun masyarakat. Karena diharapkan nantinya dengan adanya keterbukaan dan mekanisme yang dinamis, masyarakat juga dapat mengontrol naik turunnya tarif. Sekarang tinggal bagaimana kita menyikapi agar kita tak kehilangan isi pulsa dalam ponsel kita secara tak sadar. (achie, m, berbagai sumber).

4

KomunikA satu kata Indonesia

PEREKONOMIAN Wajah Heryanto tampak biasa-biasa saja, saat matanya memelototi berbagai berita tentang kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di televisi yang dipasang di langitlangit bus di atas kepalanya. Berbeda dengan kawan-kawan seprofesi yang kebanyakan mencela rencana tersebut, sopir mini bus jurusan Wonosobo-Magelang, Jateng, ini tampak tenang-tenang saja. “Mengapa harus khawatir, wong kenaikan dirasakan barengbareng aja kok bingung. Dulu, tahun 2005, kita takut setengah mati menghadapi kenaikan BBM. Nyatanya, setelah dilaksanakan beneran, efeknya nggak seperti yang dibayangkan. Kita tetap bisa cari makan dan hidup seperti biasa sampai sekarang,” ujarnya terkekeh.

Kenaikan harga minyak dunia saat ini telah menyebabkan tambahan subsidi BBM lebih dari Rp100 triliun. Alokasi subsidi tersebut akan semakin meningkat jika harga minyak dunia menjadi lebih tinggi. "Padahal saat ini harga minyak dunia sudah berada pada posisi sekitar 125 dollar Amerika per barel, kata Menko Kesra Aburizal Bakrie, dalam pemaparan dengan presentasi grafik dan data, usai sidang kabinet paripurna, di bulan April malam. Menurut Menko Kesra, kenaikan subsidi tersebut telah mempengaruhi keseimbangan postur APBN, dimana subsidi BBM yang diterima masyarakat kaya mencapai Rp186 triliun, karena 70 persen dari subsidi BBM dinikmati oleh 40 persen masyarakat terkaya. Sedangkan program-program penanggulangan kemiskinan mencapai Rp60 triliun. "Kondisi ini dipandang kurang adil, dan dapat mempengaruhi kelangsungan program-program lain seperti penanggulangan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya,"kata Aburizal Bakrie. Siap Hadapi Imbas Kenaikan Heryanto, yang bekerja di sektor transportasi hanyalah satu diantara banyak orang yang bisa berpikir jernih meng-hadapi kebijakan pemerintah yang ber-kaitan dengan kenaikan harga BBM. Heryanto menyadari akan terkena imbas rencana itu secara langsung. Akan tetapi, belajar pada kenaikan harga BBM tahun 2005 lalu, ia mengaku tak terlalu resah. “Pertama, orang-orang yang bekerja di sektor trans-portasi seperti saya sudah pasti akan terkejut dan nggerundel (menggeru-tu—Red). Setelah itu, semua akan belajar

Pakar perminyakan Kurtubi yakin, anggaran subsidi BBM yang dicanangkan pemerintah dalam APBN tahun ini sebesar Rp120 triliun akan terlampaui. ”Jangan kaget kalau di akhir tahun nanti harga minyak terus meningkat dan bisa menembus angka 150 Dolar AS per barel," ungkapnya dalam Diskusi Publik bersama Dirjen Minyak dan Gas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Luluk Sumiarso, Pengamat Ekonomi, Dr Aviliani di Depkominfo beberapa waktu lalu. Menurut Kurtubi, pemerintah harus menyediakan tambahan subsidi BBM sekitar Rp60 triliun sehingga untuk subsidi BBM saja bisa sekitar Rp180 triliun dari total anggaran. Untuk itu, Direktur Center for Petroleum and Energy Economic Studies ini mengganggap kenaikan harga BBM tak bisa ditawar lagi. ”Soal bagaimana skema kenaikan harga, itu terserah pemerintah,” kata Kurtubi. Harus Berani Pendapat senada disampaikan pengamat ekonomi Aviliani. Menurut Aviliani, pemerintah harus berani mengambil keputusan untuk menaikkan harga BBM demi kesinambungan ekonomi. ”Lebih baik naik 20 hingga 30 persen sekarang daripada tiba-tiba naik lebih dari 100 persen pada 2009,” kata Aviliani. Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) ini mengi-

ngatkan, setiap kenaikan harga minyak dunia 5 dolar AS per barel, maka pemerintah harus menyediakan tambahan subsidi lebih dari Rp11 triliun. Hal senada juga dingkap Anggota Komite BPH Migas Jugi Prajogio. Menurut Jugi semakin besar subsidi yang harus dikeluarkan pemerintah untuk tiap liter BBM yang dipakai penduduk negeri ini. ”Untuk tiap liter minyak tanah, saat ini pemerintah memberikan subsidi Rp7.000, Solar Rp 5.000 dan premium antara Rp 4.000-4.500,- per liternya,” kata Jugi. Secara ringkas Aviliani menyarankan hal yang tegas, ”Jadi, sebaiknya, naikkan saja harga BBM sekarang. Tidak masalah mengambil kebijakan yang tidak populis, daripada ngotot tidak menaikkan harga tapi malah tidak ada kesinambungan ekonomi. Di sinilah kepercayaan pada pemerintah diuji oleh investor,” kata Aviliani. Pilihan Terakhir Menteri Keuangan Sri Mulyani, pernah menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan langkah-langkah lain agar dapat mengatasi masalah itu, penghematan belanja kementerian dan lembaga yang sudah dilakukan hingga menghemat Rp30,3 triliun. "Penerimaan negara non migas yang digenjot, dan berhasil menambah Rp20 triliun,"

menyesuaikan diri. Dan akhirnya, akan terbiasa dengan harga BBM yang baru, berapa pun kenaikannya,” katanya. Ia menanggapi kenaikan harga BBM secara positif bukan untuk menghibur hati, namun karena sudah mempelajari bahwa kehidupan manusia sejatinya memiliki daya penyesuaian yang amat baik terhadap kenaikan harga. “Lihat saja, dua tahun pasca kenaikan BBM tahun 2005, PO Putra Perdana tempat saya bekerja malah menambah jumlah armada bus-nya sebanyak 12 buah. Aneh tapi nyata. Ini fakta yang jarang diungkap oleh pers, tapi benar-benar terjadi,” imbuh lelaki yang sudah bekerja sebagai sopir selama 17 tahun ini. Oleh karena itu, kendati diprotes rekanrekan sejawatnya, Heryanto tetap keukeuh mendukung langkah pemerintah menaikkan harga BBM. “Saya dengar, negara akan bangkrut kalau harga BBM tidak dinaikkan. Kalau bus sih sementara tidak jalan tidak apa-apa, tapi kalau negara sampai tidak jalan, wah, gawat sekali itu,” imbuhnya. Emosional versus Rasional Belakangan ini, aksi unjuk rasa menentang rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) memang marak di sejumlah wilayah. Para pengunjuk rasa umumnya menuntut agar pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM. Mereka khawatir, kenaikan harga BBM akan menimbulkan “efek domino” berupa membubungnya ongkos transportasi, naiknya harga barang-barang dan bahan kebutuhan pokok, yang pada akhirnya semakin memukul kehidupan rakyat yang saat ini dinilai sudah terpuruk. Kekhawatiran para pengunjuk rasa memang masuk akal, karena saat ini BBM adalah unsur pendukung produksi sekaligus komponen distribusi—dalam hal ini transportasi— yang amat vital. Sesuai hukum ekonomi, jika harga barang pendukung produksi dan ongkos distribusi naik, maka harga produk juga akan naik. Siapa yang akan terkena imbasnya secara telak, kalau bukan masyarakat golongan akar rumput yang posisi tawarnya secara ekonomi sangat rendah. “Masyarakat kecil akan makin terpuruk jika BBM dinaikkan, karena merekalah yang akan menerima dampaknya secara langsung,” cetus seorang pengunjuk

jelas Sri Mulyani. Kenaikan BBM memang bukan hal yang tabu, bagi Aviliani, pemerintah tidak perlu mengkhawatirkan terjadinya inflasi yang tinggi kalau kenaikan harga BBM maksimal hanya 30 persen. ”Pengurangan subsidi BBM Rp50 triliun sebaiknya dialihkan kepada pembukaan lapangan kerja dan bukan pada pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) seperti dulu,” katanya. Leih lanjut Menkeu juga menjelaskan bahwa langkah–langkah penghematan BBM dan listrik juga sudah dilakukan. Ada penetapan target konversi minyak tanah ke LPG 1-2 juta kiloliter. "Penghematan konsumsi listrik dan biaya PLN sebesar Rp5 triliun, penghematan konsumsi BBM dan efisiensi Pertamina Rp7 trilyun rupiah, pembatasan konsumsi BBM melalui pelaksanaan smart card dan lartu kendali, serta penghematan energi di kantor pemerintah, mall , hotel, dan shopping centre,” kata Menkeu. (m)

rasa, saat berorasi di depan Istana Negara, bulan Mei lalu. Pertanyaannya adalah, apakah reaksi penolakan terhadap rencana kenaikan BBM itu bersifat emosional karena kekhawatiran yang berlebihan, atau sebaliknya dilandaskan atas logika berpikir rasional dengan mempertimbangkan manfaat jangka panjang kebijakan tersebut? Beri "Lauk, Ikan, dan Pancing" Terkait dengan kenaikan harga BBM, pemerintah memutuskan untuk memberikan bantuan langsung tunai (BLT) seperti yang pernah diberikan kepada masyarakat miskin pada waktu lalu. Tujuan diberikannya BLT untuk meringankan beban masyarakat yang terkena dampak kenaikan harga BBM. Kendati diakui Menteri Keuangan Sri Mulyani, ada beberapa elemen masyarakat yang menganggap pemberian BLT tidak mendidik, akan tetapi pada saat masyarakat sedang terpukul oleh kenaikan harga, BLT sangat membantu. Menurut Sri Mulyani, pemerintah telah menyiapkan dana sebesar kurang lebih Rp14,1 triliun untuk BLT ini. “Pemberian BLT ini memang bukan untuk menyelesaikan masalah, namun sekadar untuk membantu meringankan beban masyarakat pasca kenaikan harga BBM. Ibarat orang sakit flu, BLT adalah obat penurun panas, namun bukan berarti akan menyembuhkan semuanya,” kata Menteri Keuangan. Menko Kesra Aburizal Bakrie menambahkan, pemerintah memastikan program penanggulangan kemiskinan yang terdiri dari tiga kluster. Kluster satu, bantuan dan perlindungan sosial, dengan sasaran 19,1 juta Rumah Tangga Sasaran (RTS) dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH), beras untuk masyarakat miskin (raskin), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), bantuan sosial untuk pengungsi/korban bencana, penyandang cacat, kelompok lansia, dan lain sebagainya. Kluster dua, adalah pemberdayaan masyarakat atau yang sering disebut PNPM Mandiri. “Tahun 2008 PNPM Mandiri mencakup 3.999 kecamatan di 16.417 desa-desa tertinggal dan sekitar 21.000 desa-desa lainya dengan anggaran Rp13,2 triliun. Pada tahun 2009 seluruh kecamatan di Indonesia yang berjumlah sekitar 5.720 kecamatan akan mendapat PNPM Mandiri dengan besaran rata-rata Bantuan Langsung Tunai Masyarakat per kecamatan per tahun adalah Rp 3 miliar/ kecamatan. Saat ini sedang dipersiapkan agar pelaksanaan program PNPM dapat dipercepat,” kata Menko Kesra. Kluster tiga, lanjut Aburizal, adalah penguatan usaha mikro dan kecil. “Hingga April 2008 Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang untuk kredit di bawah Rp5 juta rupiah disalurkan tanpa agunan, telah mencapai Rp5,2 triliun dan menjangkau 400.000 nasabah. Pemerintah menargetkan perluasan KUR hingga mencapai Rp 14,1 triliun pada tahun 2008/2009,” jelas Ical. Dijelaskan, pemerintah juga mengembangkan dan menambah program penanggulangan kemiskinan serta menyiapkan kompensasi kenaikan harga BBM, yang terdiri dari beberapa program. Yaitu penguatan ketahanan pangan dan peningkatan penjualan beras bersubsidi diluar raskin dengan alokasi dana sebesar Rp 4,2 triliun untuk buruh, PNS golongan I dan II, tenaga honorer, dan tamtama TNI/Polri untuk sekitar 12 juta KK. Pengembangan KUR dengan tambahan dana Rp1 tilyun. Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan alokasi dana mencapai Rp14,1 triliun untuk 7 bulan pada tahun 2008, dengan sasaran 19,1 juta RTS, sebesar Rp 100 ribu per bulan per RTS. Kita semua berharap, kenaikan harga BBM dalam jangka panjang akan menjadi simalakama yang berbuah manis. Kendati pada awalnya dilematis bagi pemerintah dan menyakitkan bagi masyarakat, akan tetapi kelak bisa menghasilkan ‘buah manis’ berupa hilangnya ketergantungan generasi berikutnya pada BBM. ([email protected]/m)

5

Edisi 4/Tahun IV/Juni 2008

KESRA

Menyambut UU Badan Hukum Pendidikan

yang sering dikhawatirkan masyarakat akan membuat perguruan tinggi menjadi lembaga profit, sehingga biaya kuliah menjadi semakin mahal,” katanya.

Perguruan Tinggi Makin Mahal? “Rp 10,2 juta? Mahal sekali? Tahun lalu kan hanya Rp 6,6 juta!?" seru Josephine, calon mahasiswa S3 sebuah perguruan tinggi negeri di Jogjakarta, dengan wajah kaget. “Ya, Bu, menghadapi penerapan BHP (Badan Hukum Pendidikan—Red), SPP semua jurusan baik S1, S2 maupun S3 memang naik hampir 70%,” jelas staf akademis Jurusan Pascasarjana di universitas tersohor itu. Perempuan berkulit putih asal Manado itu melipat map pendaftaran, mencabut telepon selular dari sakunya, lalu beringsut ke pojok loket. Tak lama kemudian terdengar suara nyaringnya menelepon seseorang, ia mengeluh panjang-lebar tentang kenaikan SPP yang tak diduga-duganya itu. Josephine tidak sendirian. Di sudut fakultas lain, seorang calon mahasiswa tercenung

di depan papan pengumuman, saat melihat jumlah uang yang harus dibayarkan agar bisa kuliah di perguruan tinggi itu. “Ini sih bukan naik namanya, tapi ganti harga,” keluh Faisal, yang urung mendaftar lewat jalur “patas” di Fakultas Kedokteran itu, lantaran ‘ngeri’ dengan jumlah biaya yang harus dikeluarkan. “Heran, kok bisa mahal begini? Gimana orang miskin bisa kuliah disini?” imbuhnya sambil garuk-garuk kepala. Agar Lebih Bermutu Rencana pemerintah menerapkan Badan Hukum Pendidikan (BHP) memang memunculkan kritik di sana-sini. Pelik permasalahan mulai dari prinsip-prinsip usaha, independensi, bentuk dan fungsi kelembagaan, dan yang paling menonjol, komersialisasi, kerap ditakutkan akan menjadikan pendidikan tinggi semakin tak terjangkau kantong rakyat. Sejatinya, Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) yang saat ini sedang

Layanan Telepon bebas pulsa TESA 129 dapat dihubungi di nomor 129 melalui telepon lokal setiap hari Senin hingga Jumat pukul 08.00 sampai 18.00 WIB.

Salam Kenal Beberapa hari ini, Kak Tesa mempunyai teman yang sering telepon ke call center Kak Tesa, namanya Dinda (bukan nama sebenarnya, red), berumur 8 tahun dan duduk di kelas 3 sekolah dasar. Dinda sering telepon sekitar jam 3 sore. Kepada Kak Tesa, Dinda sering bercerita tentang teman sekolah, mbok Ijah, pengasuh Dinda, dan mainan baru yang dibelikan Mama di luar negeri. Dinda juga bercerita tentang Stefani, teman dekatnya dari Singapura yang sekarang menetap di rumah Dinda. Dinda sangat menyukai Stefani karena dia anak perempuan yang cantik, matanya bulat, hidungnya mancung dan berambut panjang. Dinda juga sangat menyayangi Stefani seperti saudara sendiri, karena Stefani selalu menemani Dinda bermain, belajar dan tidur pun bersama. Tetapi beberapa hari yang lalu , Dinda bercerita bahwa Stefani tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Dinda sedih dan Kak Tesa pun berusaha menghibur Dinda supaya tabah dan tetap berpikir positif , akhirnya Dinda pun Dinda mengerti dan tidak bersedih lagi. Keesokan harinya, Dinda menelepon Kak Tesa dengan nada bahagia. Hari itu, Dinda senang karena Stefani kembali bermain bersamanya, dan Kak Tesa pun ikut senang. Dinda memberitahu bahwa kemarin Stefani bersembunyi di kamar mbok Ijah. Dalam keranjang cucian bersih....

Olala, ternyata Stefani adalah boneka Barbie made in Singapura. Teman "Curhat" Dinda adalah seorang anak yang merasa kesepian dan membutuhkan teman untuk berbicara. Dinda tidak pernah bercerita dengan orang tuanya, karena kedua orang tuanya sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Pada kasus Dinda, sang anak mencurahkan kasih sayangnya pada mainan yang disenangi yaitu boneka Barbie, bahkan menurut Dinda, Stefani adalah seorang manusia yang selalu menemaninya. TESA 129 hadir sebagai salah satu solusi penegakan hak-hak anak di Indonesia dalam bentuk pelayanan khusus masalah yang berkaitan dengan anak melalui saluran telepon. TESA 129 diprakarsai oleh Departemen Komunikasi dan Informatika, Departemen Sosial dan Lembaga Sosial Masyarakat yang menangani permasalahan anak. TESA 129 menjadi tempat pengaduan, pusat informasi, konsultasi singkat, bahkan hanya sekadar bercerita tentang kehidupan anak-anak pun akan dilayani oleh TESA 129. TESA 129 dapat dihubungi dengan mudah dari telepon rumah dan bebas pulsa, hanya cukup menekan angka 1,2 dan 9 pada telepon. Ketika telepon masuk, anak-anak akan disambut oleh operator dan konsultan yang ada di TESA 129.

digodok dimaksudkan agar perguruan tinggi mampu meningkatkan kualitas, kredibilitas, efisiensi dan profesionalisme pendidikan, seiring dengan otonomi yang diberikan kepadanya. Staf Khusus Mendiknas Bidang Komunikasi Publik, Teguh Juwarno, Kepada komunika menyatakan, tujuan UU BHP diantaranya adalah untuk mencegah munculnya perguruan tinggi yang status dan kualitasnya tidak jelas. “UU ini akan menjadi fondasi agar perguruan tinggi lebih akuntabel, dan mendorong mereka berlomba-lomba meningkatkan mutu. Dengan demikian, kelak tak ada lagi universitas abal-abal yang hanya mencari untung namun kualitasnya tidak bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya. Soal komersialisasi pendidikan, lelaki kelahiran Wonosobo, Jawa Tengah ini menyatakan, sejak dahulu fenomena itu sudah ada. “Bukan karena ada UU BHP, lalu muncul komersialisasi pendidikan. Justru tujuan UU ini untuk mengeliminasi munculnya perguruanperguruan tinggi yang tujuannya hanya mencari duit saja namun mengabaikan kualitas,” terangnya. Teguh juga menolak anggapan bahwa UU BHP dijadikan sarana pemerintah untuk “ngeles” atau mengalihkan beban biaya pendidikan ke institusi perguruan tinggi, karena pemerintah tidak mampu memenuhi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN seperti yang diamanatkan konstitusi. “UU BHP semata-mata lahir karena otonomi perguruan tinggi membutuhkan badan hukum yang keberadaannya perlu diatur dengan undang-undang, bukan karena alasan lain yang bersifat politis,” katanya. Untuk Otonomi Sementara itu, pengelola Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr Sunarru Samsi H, saat ditemui komunika di kampus UGM menyatakan, konsep otonomi perguruan tinggi sebenarnya sudah berjalan kurang lebih delapan tahun seiring dengan dikeluarkannya PP No 61 Tahun 1999 Tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum. “Pemikiran akan perlunya otonomi inilah yang melahirkan RUU BHP yang saat ini sedang menjalani uji publik, sebagai konsekuensi diberlakukannya UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), dimana pasal 53 UU tersebut mengamanatkan dibentuknya badan hukum bagi penyelenggara dan/atau satuan pendidikan,” ujarnya. Sunarru berharap, kemandirian perguruan tinggi yang dilegitimasi dengan UU BHP nantinya akan menciptakan pendidikan yang berkualitas, kredibel, efisien, dan profesional. Mengapa? Karena pihak penyelenggara pendidikan bisa bebas berkreasi untuk memajukan institusi berdasarkan strategi yang dirancang sendiri. “Dengan UU BHP, otonomi pendidikan tinggi juga akan semakin jelas posisinya. Ini sangat penting, karena dengan begitu penyelenggara pendidikan tinggi tidak lagi terhambat birokrasi yang berbelit-belit seperti yang terjadi selama ini,” ujar lelaki yang juga Dosen Fakultas Pertanian UGM ini. Sebuah konsep yang ideal, namun bukan berarti penerapan UU BHP ke depan bebas dari masalah. Pengamat Pendidikan Jogjakarta, Prof Mudiyono menyatakan, otonomi institusi pendidikan juga menuntut adanya kemandirian dari segi pendanaan. Konsekuensinya, institusi pendidikan harus memutar otak untuk bisa membiayai jalannya aktivitas pendidikan secara independen. “Celah inilah

Mampukah PT Hindari “Bisnis”? Konsep BHP secara mudah bisa diidentikkan dengan sebuah korporasi dalam dunia bisnis yang sangat memperhatikan cost and benefit . Inilah yang dikhawatirkan akan menyebabkan komersialisasi pelayanan pendidikan, kendati mungkin kenyataannya tidak seperti itu. “Secara filosofis, pendidikan memang harus dipisahkan dari dunia bisnis. Karena selain bertujuan mencetak pribadi-pribadi yang kompeten dalam suatu disiplin ilmu, pendidikan juga bertujuan mencetak pribadi-pribadi yang bertaqwa, berkepribadian andal, dan memiliki moral dan akhlak yang baik. Sisi inilah yang mesti diperhatikan dengan seksama, terutama jika dikaitkan dengan dunia bisnis yang identik dengan dunia kepentingan,” ujar Mudiyono. Pertanyaannya, apakah pihak penyelenggara pendidikan benar-benar bisa menghidupi semua aktivitas universitas yang begitu banyak, tanpa harus “berbisnis”? Bagi institusi perguruan tinggi yang keuangannya “sehat”, perkara ini mungkin tidak menjadi masalah. Namun fakta menunjukkan, banyak perguruan tinggi justru tidak memiliki tingkat likuiditas tinggi. Konsekwensinya, saat BHP diterapkan, langkah termudah yang akan mereka tempuh adalah menarik dana sebesar-besarnya dari mahasiswa untuk menjaga agar kegiatan universitas bisa terus berjalan. “Short cut pemikiran semacam itu sering terjadi di perguruan tinggi kita,” kata Mudiyono. Fakta menunjukkan, penerimaan mahasiswa jalur “patas” menjadi pilihan banyak universitas untuk mencari dana segar. Di beberapa perguruan tinggi, tarif untuk jalur “patas” ini saat ini sudah membubung sangat tinggi. Informasi yang berhasil didapatkan komunika, di sebuah universitas negeri, calon mahasiswa yang ingin masuk Fakultas Kedokteran melalui jalur khusus ini ditarget untuk membayar hingga Rp 80 juta. “Bahkan di luar Jawa angkanya sudah lebih dari Rp 100 juta. Dalihnya untuk persiapan jika sewaktu-waktu BHP diterapkan,” kata seorang dosen universitas dari luar Jawa yang tidak mau disebut namanya. Mau Kualitas? Mengomentari kemungkinan semakin mahalnya biaya kuliah di perguruan tinggi jika BHP benar-benar diterapkan, Sunarru menyatakan itu sebuah konsekuensi logis yang sangat mungkin terjadi. “Saat BHP diterapkan, subsidi pendidikan dari pemerintah otomatis akan dicabut dan universitas diharuskan mencari biaya sendiri. Jadi lumrah jika nanti biaya kuliah juga akan naik. Namun menurut saya itu tidak menjadi masalah, jika diimbangi dengan naiknya kualitas pendidikan di perguruan tinggi terkait,” katanya. Ia mencontohkan, biaya kuliah di universitas-universitas luar negeri rata-rata sangat tinggi. “Namun karena kualitasnya bisa dipertanggungjawabkan, mereka tidak pernah kekurangan mahasiswa. Bahkan mahasiswa kita pun berbondong-bondong kuliah ke sana,” imbuhnya. Dus, harga memang selalu paralel dengan rupa. Makin tinggi harga, konsumen akan mendapatkan barang dengan kualitas lebih pula, itu dalil ekonominya. Pepatah Jawa juga mengatakan “jer basuki mawa beya”, ingin bagus pasti butuh biaya lebih. “Hanya perlu diingatkan, jangan sampai mahasiswa sudah telanjur membayar mahal, kualitas pendidikan yang mereka terima ternyata masih begitu-begitu saja, itu namanya membohongi publik,” pesan Mudiyono. Yang lebih parah lagi, UU BHP belum diterapkan, beberapa perguruan tinggi sudah lebih dahulu menaikkan SPP, seperti yang ditemukan komunika di Jogjakarta. “Banyak universitas yang mencuri start, menaikkan SPP dengan dalih persiapan menghadapi BHP. Bukan main, universitas kita memang super antisipatif,” kritik Josephine, yang hingga kini masih uring-uringan, lantaran batal masuk program S3 idamannya. ([email protected])

6

KomunikA satu kata Indonesia

Gejolak perekonomian luar negeri yang dipicu kenakan harga minyak dunia berimbas pada kehidupan masyarakat Indonesia. Pukulan telak terhadap ekonomi nasional adalah naiknya harga pangan dan besarnya subsidi bahan bakar minyak yang cukup menguras keuangan negara. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali mengingatkan agar masyarakat menghemat energi guna mencegah krisis. Presiden menilai bangsa Indonesia tergolong bangsa yang boros energi. "Saya intruksikan semua kantor dan kendaran dinas pemerintah mengemat BBM dan listrik," ujar Presiden. Dunia sedang menghadapi isu yang tidak kalah kritisnya dibanding perubahan iklim, yaitu kenaikan harga minyak yang sangat luar biasa dan harga pangan yang melonjak tinggi. “Ini memukul perekonomi banyak negara, menambah beban budjet atau APBN dan segisegi yang lain yang dipicu oleh kenaikan harga minyak ini, serta krisis energi,” kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pertengahan Maret lalu. Memang sebuah studi mengatakan, hanya dalam beberapa bulan harga pangan dunia melambung 40 persen. Belum lagi munculnya fenomena ketiga, yaitu gejolak keuangan global yang tampaknya belum berakhir. "Kita tidak tahu seberapa luas kerusakan atau dampaknya, dan siapa yang menjadi korban,” Presiden. Seruan Global Presiden Yudhoyono menyerukan kepada semua pihak, kepada pemimipin dunia, bahwa Indonesia juga sangat serius menangani masalah ini. Tidak kalah seriusnya ketika Indonesia membahas masalah perubahan iklim. ”Pangan dan energi itu menyangkut kehidupan semua bangsa. Dengan harga pangan yang begini tinggi, harga minyak yang meroket, negara-negara yang belum berkembang, least develop countries, negara-negara berkembang, sangat terpukul dan itu akan menggangu Millenium Development Goal's, cita-cita kita dan cita-cita PBB untuk mengurangi kemiskinan sejagat dalam waktu 15 tahun sejak tahun 2000-2015 mendatang,” Presiden menambahkan. Karena itu Presiden SBY berharap agar PBB mengambil langkah-langkah proaktif, disamping meneruskan upaya untuk memperkuat kerjasama global menghadapi climate change. "PBB juga harus betul-betul menggalang kesadaran, tanggung jawab, dan kerjasama global, serta betul-betul dapat mengelola ekonomi dunia dan

Prof Soedarto, pakar energi Semarang, saat dihubungi komunika melalui telepon selular beberapa waktu lalu mengingatkan, persoalan energi adalah persoalan jangka panjang, sehingga jangan hanya dilihat efeknya dalam jangka pendek. “Kekeliruan kita selama ini adalah cenderung menilai hasil kebijakan energi segera setelah diterapkan, hasilnya tentu belum terlihat. Kenaikan harga BBM karena subsidinya dicabut misalnya, kendati dampaknya langsung dirasakan masyarakat, akan tetapi manfaatnya baru dapat dirasakan 10-20 tahun ke depan. Jadi kita harus rasional dalam mencermati kenaikan harga BBM saat ini. Kita harus berpikir jauh ke depan untuk kepentingan yang lebih besar pula,” katanya.

Dininabobokan Subsidi Soedarto melihat, selama ini masyarakat memang terlalu dininabobokan oleh subsidi BBM, sehingga ketergantungan mereka terhadap bahan bakar fosil berharga murah sangat tinggi. “Subsidi memang membuat masyarakat bisa menikmati BBM dengan harga sangat murah, akan tetapi dalam jangka panjang juga membuat masyarakat menjadi manja. Subsidi dicabut sedikit saja, mereka sudah kalang-kabut. Padahal di dunia sudah tak ada lagi negara yang mensubsidi BBM dalam jumlah yang sangat besar, kecuali Indonesia,” katanya. Ia mencontohkan, seliter minyak tanah yang harga eceran tertinggi (HET)-nya sekitar Rp2.500, sebenarnya sudah disubsidi pemerintah sebesar Rp 6.000. “Aslinya harganya mendekati Rp 9 ribu per liter. Bisa dibayangkan berapa beban yang harus ditanggung pemerintah jika pada saat yang bersamaan juga harus mensubsidi premium dan solar,” tutur pria bercucu tujuh ini. Padahal, APBN tahun 2005 beserta revisinya ternyata masih menempatkan penerimaan dari sektor migas sebagai primadona, yakni sebesar Rp 103,5 triliun. Namun di sisi lain negara juga harus mengalokasikan dana yang sangat besar, Rp 60,1 triliun untuk subsidi BBM (Asumsi harga minyak US$ 35 per barel. Jumlah ini terus membengkak seiring naiknya

harga minyak di pasar internasional yang sudah menyentuh US$ 100 per barel). Secara pribadi Soedarto lebih setuju jika pemerintah mencabut seluruh subsidi BBM, ketimbang sekadar menaikkan harga. Dalam jangka pendek efeknya memang akan menyakitkan, karena harga BBM jadi tinggi. Akan tetapi jika subsidi tidak dicabut, dalam jangka panjang justru akan menjadi bom waktu yang dampaknya lebih menyakitkan bagi masyarakat. “Ibaratnya seperti orang operasi kanker, sekarang ini merasakan sakitnya operasi, besok-besok tinggal menunggu sembuhnya. Tapi kalau dibiarkan alias tidak dioperasi, penyakit itu akan semakin parah,” tuturnya bertamsil. Konversi Energi Kenaikan harga BBM sejatinya tidak akan berdampak besar, jika program konversi energi yang sedang digalakkan pemerintah bisa berjalan baik. “Jika semua orang pakai energi gas, batubara, biomassa, tenaga surya, angin, dan energi alternatif lain, mereka pasti tidak ambil pusing walau harga BBM naik lima ratus persen misalnya,” kata Amad Dahlan, warga Seliling, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Masalahnya adalah, kata Dahlan, mengubah kebiasaan masyarakat yang sudah sangat akrab dengan BBM, menjadi pengguna bahan bakar

ekonomi semua negara akibat kenaikan harga minyak dan harga pangan ini,” lanjutnya. Semua Menderita Menurut Presiden, penyebab melonjaknya harga minyak dan pangan ini adalah ketidakseimbangan antara supply dengan demand, produksi dengan konsumsi. Para produsen dan konsumen besar dunia juga memiliki tanggung jawab moral dan sosial. Harus ada kerjasama semua pihak. "Dengan demikian akan terjadi stabilisasi pasar yang realistik dan tidak harus menimbulkan resesi ekonomi dunia yang akhirnya memukul ekonomi banyak negara,” tegas Presiden Yudhoyono. Kalau kondisi ini dibiarkan terus akan banyak umat manusia dan negar yang menanggung penderitaan. Jelas hal itu tidak adil. Ketika Presiden SBY berkunjung ke Timur Tengah dan Afrika Selatan kemarin, beberapa kepala negara dan kepala pemerintahan juga mengeluhkan soal kenaikan harga minyak dan pangan ini. ”Karena hal itu sudah menjadi permasalahan bersama, saya kira tidak tepat kalau ini kita biarkan. Ini yang perlu saya sampaikan kepada saudara-saudara dan besar harapan saya selaku Presiden Indonesia agar ada satu respon yang positif baik dari PBB ataupun pihak-pihak lain terhadap masalah ini,” ujar Presiden. Dorong Hidup Hemat Pemerintah, lanjut Presiden, terus berupaya melakukan langkah-langkah untuk mengatasi hal ini. ”Agar ekonomi kita tetap tumbuh, tetap selamat dan bisa mengringankan beban rakyat kita. Sekuat tenaga, semaksimal mungkin,” ujar Presiden. “Mengingat krisis tingginya harga minyak, bangsa kita harus betul-betul membangun budaya hemat energi. Sekarang ini bangsa kita masih tergolong bangsa yang boros energi terutama mereka yang mestinya bisa berhemat lebih baik lagi.” Budayakan hemat energi, itulah permintaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkaitan dengan tingginya harga minyak mentah dunia akhir-akhir ini. Pernyataan tersebut sangat beralasan. Dengan harga minyak dunia

non BBM, bukanlah perkara gampang. Sementara di sisi lain, pemerintah juga kurang menyediakan sarana dan akses masyarakat ke energi non BBM. Konversi ini merupakan cara mengurangi ketergantungan konsumen terhadap minyak tanah. Sesuai road map tahun 2008 minyak tanah sudah tidak disubsidi lagi. Dengan demikian, harga elpiji akan lebih murah sehingga masyarakat diharapkan mau beralih ke elpiji. Pemerintah telah memutuskan akan mempercepat program konversi. Semula program ini ditargetkan akan selesai pada 2012, namun dipercepat menjadi 2010. Kebijakan ini untuk meminimalisasi dampak lonjakan harga minyak dunia. Energi Non BBM Berlimpah Berdasarkan Blueprint Pengelolaan Energi Nasional 2005-2025, pangsa konsumsi BBM ternyata mencapai 63% dari total energi yang dipakai di Indonesia. Sementara sumber energi lain seperti batubara hanya menyumbang 8%, listrik 10%, gas 17% dan elpiji hanya 2%. Tingginya ketergantungan masyarakat kepada BBM tak lepas dari murahnya harga dan ketersediaan BBM di masa lalu. Namun seiring menipisnya cadangan minyak bumi dan menurunnya produksi akhir-akhir ini, ketergantungan terhadap BBM juga harus

7

Edisi 4/Tahun IV/Juni 2008

menembus angka US$130 per barrel, maka pemerintah harus menyediakan subsidi BBM sampai sekitar Rp300 triliun per tahun. Hingga Maret 2008 saja, subsidi BBM telah digelontor Rp33,55 triliun atau sekitar 26,6% dari total subsidi BBM yang dianggarkan dalam APBN-P 2008 sebesar Rp126 triliun. Konversi dan Penghematan Kenaikan harga minyak dunia memang sangat memukul perekonomian Indonesia. Dirjen Minyak dan Gas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Luluk Sumiarso memaparkan ada tiga langkah untuk mengu-rangi subsidi BBM yakni pengurangan pemakaian BBM jenis tertentu, pemilihan harga patokan BBM yang tepat, dan rasionalisasi harga jual BBM. ”Rasionalisasi harga jual atau menaikkan harga BBM adalah upaya terakhir pemerintah,” kata Luluk dalam Diskusi mengenai ”Pengaruh Kenaikan Harga Minyak Dunia terhadap Perekonomian Indonesia” di Departemen Komunikasi dan Informatika, Jum’at (25/4). Luluk menyatakan, saat ini pemerintah menekankan pengurangan penggunaan BBM jenis tertentu dengan menghemat pemakaian BBM dan mengembangkan energi pengganti alternatif BBM, seperti Bahan Bakar Gas, elpiji, dan bahan bakar lain. Menurut Luluk, total subsidi BBM yang disalurkan pemerintah hingga Maret 2008 telah mencapai Rp 33,55 triliun. ”Terdiri dari subsidi untuk premium Rp 11,75 triliun, premium Rp 12,13 triliun, dan solar Rp 9,76 triliun,” katanya. Pada mulanya pemerintah tidak mengambil pilihan menaikkan harga BBM. Pasalnya kemampuan daya beli sebagian besar masyarakat masih relatif rendah. Berbagai upaya pun dilakukan mulai dari pengalihan (konversi) pemakaian minyak tanah ke LPG, penggunaan energi alternatif, memperbesar lifting (produksi minyak), sampai kepada imbauan agar kita semua bisa berhemat dalam memakai energi.

pemerintah –kantor- instansi untuk betul-betul melaksanakan langkah-langkah penghematan kongkret dengan pengawasan ketat atas penggunaan BBM, listrik dan AC yang ada di kantor instansi pemerintah. Lewat Inpres No 2 Tahun 2008 tentang Penghematan Energi dan Air, presiden juga berharap agar tempat-tempat hiburan, tempat-tempat belanja atau mal juga dapat melakukan penghematan, “Karena besarnya subsidi yang dikeluarkan untuk BBM dan listrik maka tempat-tempat tersebut dapat melakukan penghematan yang sungguhsungguh, “ tegas presiden.

Hemat Dari Kantor Pemerintah Tidak berlebihan jika akhirnya Presiden menginstruksikan kepada semua jajaran

Butuh Sanksi Tegas Instruksi dari presiden hingga gubernur dan walikota/bupati tentang penghematan energi tidak akan "bergigi" jika tidak disertai sanksi tegas, terutama bagi gedung dan kantor milik pemerintah yang rekening listriknya juga dibiayai pemerintah. "Jika instruksi ini hanya ditindaklanjuti dengan surat edaran berisi himbauan, maka upaya penghematan pemakaian arus listrik itu sulit terwujud," kata Ketua Yayasan Masyarakat Peduli Energi dan Sumber Daya Alam (Persada) Sumbar, Ir Syahril Amiruddin MS di Padang, Rabu (7/5). Menurut dia, upaya penghematan kini lebih ditentukan pada perubahan kebiasaan yang jika hanya diimbau sulit diubah tapi jika ada sanksi tegas maka akan dipatuhi. Apalagi jika imbauan itu ditujukan kepada instansi, yang rekening listriknya tidak dibayar dengan uang pribadi atasan atau pegawai tetapi dari dana pemerintah sendiri, tambahnya. Hal ini menyebabkan para pegawai atau atasan suatu instansi pemerintah tidak akan terbebani dengan tingginya pemakaian arus listrik, karena bukan uang pribadi mereka yang dipakai untuk membayar rekening. Terhadap perilaku seperti ini, kata-kata imbauan akan kurang bermakna, untuk itu dibutuhkan sanksi tegas agar mereka bisa mengikuti instruksi untuk berhemat listrik, tambahnya.

dikurangi secara bertahap. “Jika tidak, dalam waktu kurang dari 20 tahun ke depan kita pasti akan mengalami krisis energi,” kata Soedarto. Data tahun 2004 menunjukkan, ketersediaan minyak bumi memang hampir mencapai ‘titik kritis’. Sumber daya minyak yang tersedia tinggal 86,9 miliar barel dan cadangan 9 miliar barel. Dengan asumsi produksi 500 juta barel per tahun, minyak bumi kita akan habis dalam waktu 18 tahun ke depan. “Sekarang impor minyak kita sehari sudah 487 ribu barel, meskipun kita juga ekspor 514 ribu barel per hari. Lima tahun mendatang, kalau pola konsumsi kita tidak berubah, angka impor pasti akan terus membengkak,” imbuhnya. Padahal ketersediaan sumber daya energi selain minyak, baik energi fosil maupun non fosil, di Indonesia masih terbilang sangat besar. Dari energi fosil kita masih punya gas sebesar 384,7 TSCF dan cadangannya 182 TSCF yang potensinya masih cukup untuk 61 tahun. Indonesia juga memiliki timbunan batubara sebesar 57 miliar ton dan

cadangannya 19,3 miliar ton, yang masih cukup untuk persediaan selama 147 tahun. Sedangkan energi non fosil kita memiliki sumber tenaga air sebesar 845 juta BOE, panas bumi 219 BOE, mini/mikro hidro 458,75 MW, dan sumber energi lain seperti bio-massa, tenaga surya, angin dan nuklir dalam jumlah relatif besar. Sayang, ketersediaan sumber energi di luar BBM ini masih dipandang sebelah mata alias belum dimanfaatkan secara optimal. Di Sumatera Selatan memang secara intensif sedang mengembangkan sumber energi itu, antara lain melalui Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) mulut tambang. Disamping itu kita juga mengembangkan, energi baru yang terbarukan, dengan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), untuk program listrik perdesaan. Melalui program tersebut, Sumatera Selatan dari tahun ke tahun mendapat perbandingan yang signifikan melalui rasio desa terlistriki. Misalnya, pada tahun 2007 rasio desa terlistriki sebanyak 73% namun pada tahun 2008

Sementara itu, tambah Syahril, ajakan hemat listrik kepada konsumen masyarakat atau perusahaan tanpa surat edaran atau bahkan instruksi pun akan mereka lakukan, karena jika pemakaian arus listrik tinggi maka uang pribadi mereka juga yang membayarnya. Dalam hal ini, tentu masyarakat akan berusaha mengurangi pengeluaran dengan melakukan sendiri hemat listrik, katanya. Lebih lanjut, kata Syahril yang juga Ketua Bidang Sumber Energi YLKI Sumbar itu, gerakan hemat listrik seharusnya dimulai dari para pemimpin dan kantornya. "Gubernur misalnya, tunjukkan kalau di kantornya telah dilakukan penghematan energi, dengan mematikan alat-alat elektronik atau lampu yang tidak penting," tambahnya. Jika hanya pegawai atau masyarakat yang berhemat, sementara para pemimpin tidak memberi contoh maka gerakan hemat energi tidak akan tercapai, karena para pejabat dan kantor pemerintah merupakan golongan pemakai energi baik listrik maupun bahan bakar yang cukup tinggi, katanya. Menanggapi hal ini, Kepala Biro Humas Pemprov Sumbar, Devi Kurnia mengatakan, Gubernur Sumbar akan mengeluarkan Instruksi Gubernur bersifat perintah kepada seluruh dinas (Satuan Kerja Perangkat Daerah/SKPD) dan instansi dalam lingkungan Pemprov Sumbar termasuk Kantor DPRD Sumbar untuk melakukan penghematan energi. Penghematan dilakukan untuk energi listrik dan bahan bakar kendaraan dinas, tambahnya. Menurut dia, karena bersifat perintah maka instruksi ini akan dilaksanakan dengan pengawasan dan dilakukan evaluasi. Bagi SKPD dan kantor yang tidak menghemat energi akan ada teguran dan tindakan, tambahnya.

ini memang sangat sulit diterapkan. Meski imbauan hemat energi telah sering disampaikan dan berbagai peraturan pelaksanaan pun telah dikeluarkan. Namun, lihat saja sekitar kita; lampu-lampu penerangan jalan, perkantoran sampai lampu di rumah orang-orang berada masih banyak benderang di kala siang. Pendingin ruang dipacu ke titik dingin, bukan sejuk yang membuat orang-orang berada di dalamnya harus mengenakan jaket. Belum lagi, dalam penggunaan kendaraan. Kendaraan dipacu kencang-lambat dan tibatiba berhenti di tengah kemacetan, sementara mesinnya pun tak pernah di tuneup . Budaya hemat energi seakan menjadi kemustahilan dinegeri ini. Sama halnya dengan Ubah Budaya membudayakan masyarakat untuk tidak Tak disangkal budaya hemat energi, selama buang sampah sembarang. Padahal kita tahu, negeri ini masih jauh dari sejahtera dan saat ini ada dalam kesulitan besar karena krisis harga minyak. Maka tak ada alasan untuk tidak berhemat. Amad Dahlan, warga Seliling, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah berharap, momentum kenaikan harga BBM kali ini bisa menjadi pemicu kesadaran masyarakat untuk beralih menggunakan energi alternatif. “Mulai saat ini kita semua sudah menjadi 83 %”. Padahal secara nasiharus berpikir, bahwa BBM bukan lagi onal, rasio elektrifikasi berkisar 60%. Rasio primadona, tapi sudah menjadi primadosa desa terlistriki secara nasional sudah menalias sumber masalah,” ujarnya setengah capai 78,46%. Apabila Sumatera Selatan bercanda. rasio desa terlistriki saat ini sudah mencapai Dan yang tidak kalah penting adalah 83%, berarti sudah 4% di atas rasio nasibudaya atau perilaku hemat energi dari onal. "Artinya Sumatera Selatan sudah di masyarakat. Perilaku tersebut berawal dari atas rata-rata nasional ”, kata Ir. Hendriadi, kesadaran agar tidak boros dalam menggunaWakadin Pertambangan dan Pengemkan energi, seperti mematikan lampu/alat bangan Energi, Pemprov Sumatera Selatan listrik jika tidak perlu, menggunakan sepeda kepada komunika. atau berjalan kaki, menggunakan publik transSementara pemanfaatan energi alterportasi, dan menggunakan energi alternatif. natif seperti tenaga air, biomassa, nabati, Pemerintah sendiri sejak 2005 sudah angin, surya juga dinilainya belum serius. mentargetkan peranan minyak bumi di “Wacananya ada, tapi mana pelaksanaannya tahun 2025 menurun menjadi 26.2%. Sebadi lapangan? Memang ada satu dua orang liknya, peranan gas bumi meningkat menjadi yang menggunakannya, tapi kalau tidak dila30.6%, batubara menjadi 32.7%, panas bukukan secara massal, ya tidak ada pengaruhmi menjadi 3.8%, dan peranan energi baru nya secara nasional,” imbuhnya. dan terbarukan lainnya meningkat menjadi Oleh karena itu ia usul, jika harga BBM 4.4%. Tapi, tercapai-tidaknya target itu, dinaikkan, pemerintah harus segera menyetentu kembali kepada masyarakat sendiri, diakan sarana dan membuka akses masyarasiapkah menerima BBM tanpa subsidi yang kat ke sumber energi lain yang lebih murah, akan segera memasuki pasar dengan lapang mudah didapat dan efisien. “Saya yakin, madada dan jiwa besar? syarakat akan ‘memaafkan’ tindakan pemeJika kita bisa berhemat, maka ketika harga rintah menaikkan harga BBM, jika mereka minyak terus melejit, kita tidak perlu repot , memperoleh pengganti sumber energi lain tapi justru memperoleh rezeki. yang sepadan atau bahkan lebih baik,” imbuhnya. laporan dari gunarjo, sugito dan sembiring (gunarjo dan sugito)

ditulis ulang oleh mthidayat

8

KomunikA satu kata Indonesia

WAWANCARA Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Dr. Ir. Bambang Widianto, MA

Harus Dikurangi, Untuk Selamatkan Perekonomian Keputusan menaikkan harga BBM dalam negeri diambil karena biaya subsidi BBM dalam negeri meningkat sangat pesat dengan naiknya harga minyak mentah dunia yang akhir-akhir ini mencapai di atas US$ 130 per barel. Jika tidak dilakukannya penyesuaian harga BBM dalam negeri, APBN yang merupakan salah satu pilar perekonomian menjadi tidak berkelanjutan. Hal ini menyebabkan runtuhnya kepercayaan pasar yang pada gilirannya berakibat pada merosotnya perekonomian nasional. Berikut rangkuman komunika dari Diskusi Publik mengenai Kenaikan Harga BBM: Siapa yang Harus Diselamatkan? yang salah satunya menghadirkan Bambang Widianto, Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan, BAPPENAS. Bagaimana sebenarnya kebijakan terkait dengan kenaikan BBM ini? Perlu diluruskan, bahwa kenaikkan harga BBM adalah dampak dari pengurangan subsidi BBM yang selama ini dilakukan diberikan oleh pemerintah itu membebani APBN kita. Keputusan terkait dengan harga bahan bakar minyak (BBM) dalam negeri merupakan keputusan yang sangat berat. Keputusan yang tidak akan dilakukan sekiranya tidak dalam keadaan terpaksa. Keputusan ini perlu diambil karena merupakan pil pahit yang akan menjadi obat jangka panjang perekonomian nasional. Maksudnya? Paling menjadi dasar kenaikan BBM adalah harga minyak dunia meningkat paling cepat,

yang kita hadapi bukan harga minyak saja tapi juga komoditi lain. Biaya subsidi BBM dalam negeri meningkat sangat pesat dengan naiknya harga minyak mentah dunia yang akhir-akhir ini mencapai di atas 130 US Dolar per barel. Walaupun pemerintah juga memperoleh penerimaan tambahan karena naiknya harga minyak mentah dunia tersebut. Bukankah harusnya kita bisa menikmati hal tersebut? Orang boleh bilang bahwa sebagai negara penghasil minyak seharusnya kita menikmati hal ini. Selama ini yang meningkat pesat adalah negara yang punya industri manfuaktur. Kita sendiri belum bisa memanfaatkan kenaikan harga itu. Persoalannya sederhana, kalau kita perhatikan negara lain, harga jual BBM kita yang termurah di Asia. Di Laos sekitar 8 sampai 9 ribu per liter, Vietnam, Filipina, dan Singapura sekitar Rp13 ribu. Terjadi disparitas harga yang sangat mencolok antara harga BBM di dalam negeri dengan harga BBM di luar negeri termasuk dengan negara tetangga . Besarnya selisih harga BBM dalam negeri dan harga BBM luar negeri mengakibatkan kelangkaan BBM di berbagai daerah yang pada gilirannya sangat meng-ganggu jalannya roda perekonomian, seperti terhentinya kegiatan industri, pelayaran dan produksi barang dan jasa pada umumnya. Keadaan ini

dapat menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Apa saja yang telah dilakukan pemerintah, sebelum mengurangi subsidi BBM? Penghematan belanja kementerian/ lembaga sebesar Rp 30,2 triliun telah dilakukan. Penghematan ini mempersempit ruang gerak bagi Pemerintah untuk melakukan berbagai program penanggulangan kemiskinan. Kedua, penerimaan negara non-migas telah ditingkatkan sebesar Rp 20 triliun. Ada lagi dalam APBN yang namanya, cadangan belanja resiko fiskal sebesar Rp 8,3 triliun telah digunakan. Mengapa subsidi harus dikurangi? Pemberian subsidi BBM merupakan ketidakadilan di dalam masyarakat karena ternyata penikmat subsidi tersebut adalah kelompok masyarakat berpendapatan

Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Depsos, Makmur Sunusi, Ph.D Hari Lanjut Usia Nasional (Hari Lansia) merupakan salah satu hari penting di Indonesia. Diperingati tiap 29 Mei sebagai wujud kepedulian dan penghargaan terhadap orang lanjut usia. Pemerintah daerah memperingati Hari Lansia dengan kegiatan yang melibatkan orang lanjut usia, seperti acara senam bersama, berbagai perlombaan, dan penyerahan paket bantuan bagi orang lanjut usia. Selain itu, Hari Lansia juga diperingati dengan mengadakan seminar dan diskusi bertemakan orang lanjut usia. “Permasalahan sosial penduduk lanjut usia saat ini telah menjadi isu kependudukan yang mengemuka dan mendunia, terutama oleh Indonesia sebagai negara berkembang”, kata Makmur Sunusi saat ditemui oleh Azwar dari Newsroom yang menuliskannya untuk komunika ketika bertemu di Cisarua, Bogor, Jum’at (16/5). Untuk itu, kata Makmur, pemerintah bersama masyarakat harus segera mengantisipasi berbagai dampak yang ditimbulkan akibat proses penuaan penduduk di Indonesia. Permasalahan sosial lanjut usia cenderung tidak mendapat perhatian karena kurang terinformasikannya segala kebijakan dan program yang terkait. Berikut petikan wawancaranya: Bagaimana situ-asi sebenarnya di Indonesia? Indonesia mem-berikan kontribusi besar terhadap jumlah lanjut usia dunia atau terbesar ke-4 dunia, karena

ANTISIPASI DAMPAK PENUAAN PENDUDUK pada abad 21 merupakan abad lanjut usia yang lebih dikenal dengan era of population ageing. Menurut perkiraan saya, pada awal abad 21 ini, Indonesia akan mengalami aged population boom karena pertumbuhan penduduk lanjut usia di Indonesia lebih cepat berkembang daripada Negara-negara lainnya. Adakah standar nasional? Jumlah lanjut usia Indonesia hingga tahun 2000 mencapai 17.767.709 jiwa atau 7,97 persen. Ini berarti Indonesia memasuki Negara berpenduduk dengan struktur tua atau lebih dikenal dengan aged structured population . Ketentuan internasional menyebutkan apabila rata-rata proporsi penduduk suatu negara yang berusia 60 tahun ke atas sudah lebih 7 persen maka Negara itu disebut Negara yang penduduknya berstruktur tua. Apa yang dilakukan pemerintah untuk para lansia? Salah satu bentuk perhatian dan tanggung jawab pemerintah dalam mengangkat harkat dan martabat para lanjut usia, pemerintah telah meluncurkan uji coba program jaminan sosial lanjut usia (JSLU), dimana pada tahun 2008 ini telah memasuki tahun ke tiga. Bantuan JSLU sebesar Rp300 ribu perbulan/jiwa merupakan bantuan secara permanen khusus bagi penerima dan

diberikan secara tunai yang diantarkan petugas PT. Pos Indonesia. Permanen? Bantuan permanen berarti penerima mendapatkannya hingga meninggal dunia dan apabila telah meninggal duna bantuan tersebut tidak diberikan kepada ahi waris, tetapi diberikan kepada warga yang telah masuk daftar tunggu. Selain itu? Selain memberikan JSLU, seiring dengan usia harapan hidup makin meningkat, sehingga jumlah lanjut usia makin bertambah, pemerintah terus berupaya meningkatkan pusat layanan atau panti bagi lanjut usia dengan beragam pelayanan. Pusat layanan atau panti bagi lanjut usia merupakan upaya terakhir bagi lansia yang tidak punya kerabat atau keluarga lagi. Unit pelayanan teknis (UPT) panti yang ada di seluruh Indonesia yang dikelola baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat luas berjumlah hanya 235 panti, sedangkan lansia terlantar di Indonesia sebanyak 2,7 juta jiwa. Pemerintah juga telah melakukan pelayanan bagi lanjut usia yang tidak mengikat dengan bangunan seperti Home Care. ([email protected])

menengah dan atas. Penikmat subsidi BBM seharusnya adalah masyarakat berpendapatan rendah, terutama masyarakat miskin. Seandainya penyesuaian tidak dilakukan keadaan perekonomian justru akan bertambah buruk dan yang paling terkena adalah masyarakat yang paling miskin. Kalau pemerintah tidak mengurangi subsidi BBM tahun ini, maka proyek-proyek yang dianggarkan pada 2009 terancam tidak dapat dijalankan. Maksudnya? Pengurangan subsidi memang keputusan yang berat, Presiden pun senantiasa mengatakan bahwa hal itu adalah opsi terakhir. Akhirnya, diambil setelah berbagai opsi lain dilakukan. Akhirnya, meski berat dan mengena kepada semua orang, keputusan itu harus diambil. Namun demikian harus disadari bahwa pemerintah sangat konsern pada yang paling lemah, paling rentan yang sering disebut sebagai kelompok miskin. Dengan Kompensasi? Ya, meskipun harga BBM naik, kita akan berupaya menyelamatkan kelompok terbawah, yang sangat miskin. Total Rumah Tangga Miskin (RTM) penerima BLT mencapai 19,1 juta. Inpres 3/2008 mengamanatkan Program BLT berlangsung hingga Desember 2008. Para penerima BLT tidak usah tergesa mengambil dana bantuan. Mau ditunggu sampai Rp 700 ribu di awal desember juga bisa. Uang itu tidak akan hangus karena dana dari DIPA sudah tersedia Rp 13,37 triliun untuk 19,1 juta RTS. Bukankah BLT bisa membuat orang malas? BLT terbukti tidak menimbulkan budaya malas di kalangan penduduk miskin. ”Karena berdasarkan survei, jam kerja penerima BLT tidak berkurang. Penerima BLT tetap harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebab bantuan yang diterima, hanya sekitar 20 persen dari total kebutuhan. Jadi mereka harus tetap bekerja. Kalau enggak, ya mati. Sekali lagi, BLT hanya untuk mengompensasi daya beli yang menurun akibat kenaikan harga BBM. (d-wi, mth)

9

Edisi 4/Tahun IV/Juni 2008

OPINI

Pesta Mahal Rakyat Miskin Konon seorang tokoh reformasi tak berani maju ke pentas pemilu calon presiden, jika tak diduDimas A. kung dana kurang dari Nugraha* Rp50 miliar sebagai biaya kampanye. Dana sebanyak itu sering hanya habis untuk bagi-bagi kaos, spanduk, dan sewa artis dangdut beserta pemain band-nya. Ikon kampanye yang lazim kita saksikan. Percaya? Jumlah itu sama dengan 10 juta kg beras kualitas bagus. Apa rela dangdutan selama beberapa minggu tapi menolak beras bagus untuk makan harian. Penulis:

Pesta yang "Mahal" Tahukah Anda, biaya kampanye Pilpres 2004 lalu menghabiskan dana hampir Rp2 triliun? Atau 1/5 dari dana subtitusi subsidi BBM pemerintah bagi lebih dari 110an juta rakyat miskin Indonesia yang berjumlah Rp11 triliun. Tentu uang tak hanya digelontorkan untuk kampanye saja. Bahkan pemerintah pun mengeluarkan dana untuk perlengkapan pemilu. Eep Saifulloh Fatah dalam buku “Bangsa Saya Yang Menyebalkan” mencatat data biaya pemilu dari tahun ke tahun. Mulai dari Pemilu 1955 yang hanya berbandrol Rp526.680.000. Pemilu 1971 menjadi Rp16.987.880.000. Dan meningkat lagi menjadi Rp57.694.000.000 pada 1977. Dan jumlah yang sama Rp132.000.000.000 pada 1982 dan 1987. Kemudian naik menjadi Rp199.800.000.000 pada 1992. Pada Pemilu 1997 jumlahnya menjadi Rp214.500.000.000. Angka yang bisa digunakan untuk menyuntik dana Inpres Desa Tertinggal (IDT) bagi 10.725 desa dan membangun 42.900 unit rumah sederhana tipe 21. Angkanya selalu meningkat dari tahun ke tahun. Bahkan, Ray Rangkuti, Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Nasional, pada 15 Nopember 2007 pernah melansir besaran biaya Pemilu 2004 mencapai angka Rp55 triliun. Angka yang fantastis untuk sebuah gelaran pesta demokrasi. Pada Pemilu 2009 nanti, awalnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) sempat melansir angka Rp47,9 triliun untuk perhelatannya, namun direvisi menjadi Rp10,6 triliun.

Kalau kita pernah naik bus jalan darat dari Kuching,Serawak,Malaysia Viddy A. Timur, ke Pontianak di Daeri* sore hari,akan menjumpai ketimpangan dalam hal listrik. Di Kuching, Malaysia, energi listrik itu begitu melimpahnya hingga terkesan dibuang-buang. Bayangkan cara pihak pertamanan kota Kuching menghiasi rumput taman dengan berbagai lampulampu kecil warna-warni. Sehingga di malam hari tampak rerumputan bagai ditaburi kunang-kunang warna-warni. Tentu jalan raya Kuching juga demikian, bisa dikatakan tak ada beda antara siang dan malam hari, amat terang benderang. Namun begitu bus memasuki wilayah Indonesia,yang terhampar adalah desadesa yang gelap-gulita dengan lampu listrik yang minim dan penerangan yang terbatas. Hamparan ratusan kilometer desa seolah tak bisa dibedakan dengan gelap gulitanya hutan hingga sampai kota Pontianak. Mengapa listrik di Indonesia terbatas? Banyak sebab yang bisa disebutkan. Akan tetapi membandingkan Indonesia dengan Malaysia jelas tidak bisa begitu saja dilakukan. Penulis:

Buntut Kenaikan BBM Kenaikan harga minyak dunia yang menembus diatas 130 dollar Amerika Serikat ini amat sangat luar biasa,sehingga Presiden

Perbesar Uang Kampanye: Etis? The Economist pernah menulis bahwa dalam politik Amerika di mana pun –di bawah model yang menyebut dirinya demokrasi setiap pelaku kompetisi politik (partai dan kandidat) harus memiliki uang lebih banyak untuk memenangkan pertarungan. Prof Juwono Sudarsono, seperti dikutip dalam buku “Bangsa Saya yang Menyebalkan”, pernah mengatakan bahwa sistem politik Amerika terdiri dari tiga pilar, yaitu uang, duit, dan fulus. Pemegang kuasa uang akan sangat dekat ke kuasa politik. Jangan bandingkan negeri ini dengan negerinya Paman Sam yang mampu secara finansial dalam menyelenggarakan kampanye pemilihan berbudget US$693 juta pada 2004 dan US$ 1 -3 miliar pada 2008 ini. Wajar saja, pendapatan mereka masih jauh di atas awan bangsa ini. Indonesia bukanlah Amerika Serikat. Negara dengan lebih dari 220 juta penduduk ini, hampir setengahnya (124 juta orang) tak mampu memenuhi standar kriteria penghasilan sejumlah US$ 2 perhari (setara Rp18 ribu jika US$ 1= Rp9 ribu) seperti yang ditetapkan Bank Dunia. Gebyar Layar Kaca Jika kita saksikan layar televisi tentu kisah pemilu akan lebih kentara lagi. Betapa harga iklan politik jauh lebih mahal harganya dibanding dengan biaya kesehatan dan kebutuhan pangan rakyat miskin. Director Hotline Advertising Zainul Muhtadin seperti dikutip dari Koran Tempo, menga-

takan, biaya iklan media untuk kampanye politik Pemilihan Umum 2009 dipastikan mening-kat 70% dibanding lima tahun sebelumnya. Jika dulu biaya iklan kampanye berkisar antara Rp60-100 miliar per calon, pada 2009 nanti minimal setiap calon harus menyiapkan Rp100 miliar. Dan tentu saja agak mengkhawatirkan bagi bangsa ini jika banyak dipengaruhi tiga pilar politik Amerika Serikat tadi, uang, duit, dan fulus. Pasalnya di negeri yang baru melek demokrasi ini, terdapat total 473 daerah otonom yang artinya ada 473 kepala daerah yang harus dipilih secara langsung dalam sebuah putaran (33 gubernur, 349 bupati dan 91 walikota). Kalau hitung-hitungan finansial, wah tentu amat sangat besar biaya pemilu ini. Soal kampanye saja, setiap Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tentu memiliki beberapa paket kandidat yang memiliki kekuatan finansial berbeda. Dana ini dipergunakan mulai dari untuk pencalonan internal partai, kampanye resmi, sampai –entah mungkin saja- money politic. Biasanya pasangan berbandrol dana Rp.1miliar masuk dalam kategori kekuatan finansial rendah, jarang bisa memenangkan pemilu. Pemenang pilkada langsung setidaknya harus memiliki dana tak kurang dari Rp10 miliar. Jika angka ini untuk satu kandidat di satu daerah pemilihan, coba saja Anda hitung berapa kontestan yang ikut dan jumlah daerah pemilihan. Angka yang bisa buat Anda terheran-heran. Kok bisa dana tersebut keluar sementara bangsa ini masih carut marut seperti ini. Hanya Untuk Kampanye Emosional? Bagi sebagian orang, mungkin beranggapan tak mengapa pemilu berbiaya besar, sejauh ada kehendak dan upaya kongkret menjadikan Pemilu sebagai ajang pemilihan kepala pemerintahan/daerah yang bersih, jujur, adil, kompetitif, dan demokratis. Namun tentu akan lain jika kualitas pemilu yang berlangsung di Negara ini masih

MENCARI DAN MEMANFAATKAN ENERGI ALTERNATIF Susilo Bambang Yudhoyono sewaktu menghadiri pertemuan para gubernur di Pontianak,Kalimantan Barat, tanggal 22 Juni 2005, mengajak masyarakat melakukan penghematan energi di seluruh Tanah Air,apalagi sekarang. Penghematan ini sebetulnya harus telah kita gerakkan sejak dahulu karena pasokan bahan bakar yang berasal dari minyak bumi adalah sumber energi fosil yang tidak dapat diperbarui ( unrenewable ), sedangkan permintaan naik terus, demikian pula harganya sehingga tidak ada stabilitas keseimbangan permintaan dan penawaran. Salah satu jalan untuk menghemat bahan bakar minyak (BBM) adalah mencari sumber energi alternatif yang dapat diperbarui (renewable). Kebutuhan bahan bakar bagi penduduk berpendapatan rendah maupun miskin, terutama di pedesaan, sebagian besar dipenuhi oleh minyak tanah yang memang dirasakan terjangkau karena disubsidi oleh pemerintah. Namun karena digunakan untuk

industri atau usaha lainnya, kadang-kadang terjadi kelangkaan persediaan minyak tanah di pasar. Selain itu mereka yang tinggal di dekat kawasan hutan berusaha mencari kayu bakar, baik dari ranting-ranting kering dan tidak jarang pula menebangi pohon-pohon di hutan yang terlarang untuk ditebangi, sehingga lambat laun mengancam kelestarian alam di sekitar kawasan hutan. Bahan Alternatif Kini sudah saatnya kita galakkan pencarian dan pemanfaatan energi alternatif, yang sebetulnya tersedia banyak sekali di sekeliling kita. Sebetulnya sumber energi alternatif cukup tersedia. Misalnya, energi matahari di musim kemarau atau musim kering, energi angin dan air. Tenaga air memang paling banyak dimanfaatkan dalam bentuk pembangkit listrik tenaga air (PLTA), namun bagi sumber energi lain belum kelihatan secara signifikan. Energi terbarukan lain yang dapat dihasilkan dengan teknologi tepat guna yang

dipertanyakan keefektifannya. Pengamat politik, J. Kristiadi menyebutnya sebagai proses demokrasi prosedural, hanya mempu membentuk legitimasi kekuasaan saja. Pemilu masih belum mampu membentuk pemerintahan yang representatif dan menegakkan kedaulatan rakyat. Ya, uang kampanye tersebut hanya mampu menaikkan seorang kandidat atau parpol menjadi pemimpin melalui pemilu. Dan sisanya adalah menyerahkan keterwakilan rakyat pada permainan para elite. Usah bicara soal tersuarakannya kepentingan rakyat. Semua semata dominasi kepentingan elit, pengusaha, dan politisi. Soal kampanye pemilu, Anda bisa saksikan sendiri di media mulai dari televisi sampai spanduk yang tercecer di pinggir jalan. Komunikasi politik yang dibangun para kandidat/parpol melalui iklan kampanye politik, tidak mencerminkan pemilu yang mengarah pada terciptanya informed voter. Para pemilih tak disuguhi visi misi partai dan program kerja yang membuat mereka dapat memilih dengan pertimbangan rasional. Kandidat / parpol yang benar-benar berkualitas. Iklan kampanye, meminjam istilah Harry Roesli, masyarakat dijejali dengan tayangan pesan pander dan idiot. Berupa “instruksi” coblos gambar, coblos nomor, coblos nama, beserta janji-janji surga yang tak berdasar dan parahnya sama diserukan oleh tiap kandidat/parpol. Pun karena pendeknya durasi iklan kampanye politik, pesan iklan politik lebih difokuskan pada faktor emosional atau perasaan penontonnya. Bukan pesan yang mencerdaskan berisi platform kandidat. Hingga tak muncul massa yang kritis yang dapat menyikapi setiap informasi para kandidat. Amatlah sulit menjumpai kampanye yang berisi program konkret yang terukur, mudah dicerna, dan diikuti rakyat. Hanya sebatas jargon-jargon normatif yang umum dan sentimen-sentimen primordial. Entah bagaimana meruntut akar masalah ini. Tapi yang pasti harus ada aturan tegas yang mengatur proses “prapemilu” ini. Tidak bisa tidak, masa depan bangsa inilah yang dipertaruhkan! Penulis adalah peserta Program Pasca Sarjana Ilmu Komunikasi di Universitas Indonesia

relatif lebih sederhana dan sesuai untuk daerah pedesaan adalah energi biogas dengan memproses limbah bio atau bio massa di dalam alat kedap udara yang disebut digester. Biomassa berupa limbah dapat berupa kotoran ternak bahkan tinja manusia, sisa-sisa panenan seperti jerami, sekam dan daun-daunan sortiran sayur dan sebagainya. Namun, sebagian besar terdiri atas kotoran ternak. Aspek Sosio-Kultural penerapan teknologi biogas. Menerapkan teknologi baru kepada masyarakat desa merupakan suatu tantangan tersendiri akibat rendahnya latar belakang pendidikan, pengetahuan dan wawasan yang mereka miliki. Terlebih lagi pada penerapan teknologi biogas. Tidak pernah terbayangkan bahwa kotoran lembu bisa menghasilkan api. Selain itu juga mereka merasa jijik terhadap makanan yang dimasak menggunakan Biogas. Kebijakan harga menjadi point penting jika energi alternatif akan diterapkan di Indonesia. Karena penyediaan energi sangat berperan untuk pemulihan ekonomi makro. Namun sebenarnya ada sejumlah pilihan energi alternatif yang murah yang bisa diimplementasikan. Salah satu contoh, penggunaan mikrohidro sebagai pembangkit listrik di pedesaan. Tinggal siapa mau mengolah dan memanfaatkannya! Penulis adalah pemerhati masalah sosial dan budaya.

10

KomunikA satu kata Indonesia

LINTAS DAERAH Sumatera Utara Dana KUR Dikucurkan di Sumut Deputi Menko Perekonomian bidang Ekonomi Makro dan Keuangan, Sahala Lumbangaol mengatakan, pemerintah hingga April 2008 sudah mengucurkan dana Rp5 triliun untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai Kredit Usaha Rakyat (KUR). Untuk Sumut sendiri sudah tersalur Rp281 miliar atau 5,5 % dari kredit secara nasional. Platfom kredit maksimal Rp500 juta/ UMKM dengan tingkat bunga/margin pembiayaan maksimal sebesar 16 persen efektif per tahun. Pinjaman ini diberikan untuk pelaksanaan kegiatan yang produktif dan layak. Peserta program penyaluran KUR adalah Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, Bank Syariah Mandiri dan Bukopin. Sedangkan PT Askrindo dan Perum Sarana Pengembangan Usaha berfungsi sebagai perusahaan penjamin. Gubernur Sumut, Rudolf M Pardede berharap, persyaratan pemberian kredit usaha rakyat tersebut tidak memberatkan pengusaha UMKM. (www.bainfokomsumut.go.id)

Riau Pendidikan Anak Marjinal Program pendidikan anak marjinal di Riau dinilai berhasil dalam mensukseskan penuntasan pendidikan dasar (dikdas) sembilan tahun pada 2009.Program ini akan menjadi percontohan di tingkat nasional. ”Pendidikan anak marjinal ini merupakan bagian dari upaya Pemprop Riau dalam penuntasan pendidikan dasar sembilan tahun pada 2009,” kata Kasubdin Sekolah Dasar (SD) Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Riau Dr H Kasmianto M.Pd di Pekanbaru, Rabu (28/5). Target pendidikan yang diselenggarakan bagi anak-anak marjinal di Riau adalah menyisir anak-anak yang tidak bersekolah di daerah terisolir/terpencil, serta putus sekolah yang disebabkan ekonomi dan keretakan rumah tangga dan lainnya di pinggiran kota. Tahun pertama pendidikan anak marjinal diberi nama tahun motivasi, untuk mengajak anak-anak tersebut ‘mau dan bersedia’ bersekolah. Lalu pada tahun kedua, fokus utama melaksanakan prosesi kurikulum dan rehabilitasi oleh guru dan kepala sekolah setempat. “Dan pada tahun ketiga/ keempat, anak dalam posisi normalisasi,” kata Kasmianto. (www.bikkb.riau.go.id)

DI Yogyakarta Koperasi Salurkan Subsidi Perumahan Sejumlah Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) dan Koperasi di Yogyakarta menandatangani PKO (Perjanjian Kerjasama Operasional) guna menyalurkan subsidi perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). “Penandatangan PKO dilakukan Deputi

Menpera Bidang Pembiayaan dan berlangsung di Yogyakarta akhir bulan lalu,” kata Kepala Humas dan Protokol Menpera Eko Suhendratma, S.Si, MA., di Jakarta. Menteri Negara Perumahan Rakyat Mohammad Yusuf Asy’ari mengatakan subsidi pembiayaan perumahan yang diberikan pemerintah hendaknya disalurkan sebaik-baiknya. Menpera mengemukakan fasilitas subsidi perumahan itu ditujukan untuk membantu MBR atas sebagian biaya pembangunan atau perbaikan Rumah Sederhana Sehat (RSH) yang pokok pembiayaannya disediakan oleh LKNB/Koperasi. (mnr)

Jawa Barat Jabar Salurkan 1.000 Beasiswa Tahun 2008 Pemprov Jabar memberikan beasiswa kepada 1.000 mahasiswa. Alokasi dana untuk program tersebut seluruhnya bersumber dari APBD 2008. “Beasiswa tersebut akan diberikan kepada mahasiswa yang belajar di perguruan tinggi di Jabar, baik PTN maupun PTS, dari berbagai jenis bidang studi,” kata Kepala Bapeda Jabar, Deny Juanda dalam penjelasannya di Bandung, Senin (2/6). Beasiswa akan diberikan kepada mahasiswa dalam kategori mempunyai keterbatasan ekonomi, tetapi mempunyai prestasi dengan besaran dana Rp2,5 juta per orang per semester Selain itu Pemprov. Jabar juga akan menggulirkan beasiswa lain yaitu beasiswa siklus, dengan alokasinya tiap kabupaten/kota mendapatkan kuota sebanyak 10 orang mahasiswa penerima beasiswa.

masih manual, dan diharapkan pada akhir Juni nanti secara online sudah menggunakan sarana elektronik Open Document Format. (Gs/Kus) Sulawesi Selatan Disperindag Raih ISO 9001:2000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Makassar kembali mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2000. Sertifikat manajemen mutu dari Worldwide Quality Assurance (WQA) South East Asia itu diserahkan secara simbolis oleh General Manager WQA Surabaya Office Widayanti, Jumat (6/6). Menurut General Manager WQA Surabaya Office Widayantii, salah satu poin penting dalam klausul ISO adalah komitmen manajemen puncak, mulai wali kota dan jajaran di bawahnya. "Apakah antara top management dengan pelaksana di lapangan benarbenar satu bahasa. Itu yang kami lihat," katanya. Sementara itu, Kadis Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Penanaman Modal (Perindagkopdal), Riefad Suaib mengatakan, diperolehnya sertifikat ISO 9001: 2000 itu karena pihaknya berpegang pada standar pelayanan publik dari kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) yang dikombinasikan dengan kebijakan Pemerintah Kota Makassar, yang tentu saja didukung oleh seluruh staf. "Tapi ada proses sebagai wujud sebuah komitmen," katanya. (www.makassarkota.go.id)

Papua Sosialisasi Lambang Daerah

(www.jabar.go.id)

Bali Jembrana Bertekad Berbasis IT Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, bertekad bulat menjadikan pemerintahan yang tadinya manual betul-betul berbasis teknologi informasi (TI). Sejak tahun 2002, Kabupaten Jembrana, dengan Bupatinya Prof. Winasa, bekerjasama dengan BPPT merintis dan berusaha melaksanakan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi khususnya open source. “Kita sepakat di Jembrana itu pemerintahan yang kita bentuk adalah pemerintahan efisiensi berbasis Teknologi informasi,” kata Kepala Dinas Informasi, Komunikasi, Pelayanan Umum, Perhubungan, dan Data, Kabupaten Jembrana, Drs. I Dewa Putu Tilem, Jakarta, Rabu (28/5). Saat ini struktur organisasi pemerintahanan Jembrana sangat ramping, dengan hanya enam dinas dari sebelumnya 18 dinas, dimana empat dinas digabungkan menjadi satu dinas. Jembrana saat ini sudah mempuyai jaringan yang terkoneksi di seluruh kabupaten, tinggal persoalannya adalah tabulasi data di lapangan sebagian prosesnya

PP Nomor 77 Tahun 2007 Tentang Lambang Daerah yang menjadi penjelasan untuk Otonomi Khusus Papua dan Nanggroe Aceh Darussalam, Selasa 3 Juni 2008 di sosialisasikan di Aula Infokom, PDE dan Arsip Daerah Kabupaten Manokwari. Sosialisasi yang diikuti para Kepala Suku, Tokoh Agama, Adat, Masyarakat, Perempuan serta dari kalangan jurnalis yang berjumlah 200 orang dibuka secara resmi oleh Bupati Manokwari Drs Dominggus Mandacan. Dalam sambutannya bupati Mengungkapkan bahwa kebijakan pemerintah untuk memberikan otonomi khusus bagi Papua sebenarnya merupakan niat yang luhur dan patut kita sambut dan sikapi dengan bijak, karena pada hakekatnya bertujuan untuk menciptakan kemajuan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Papua. Dari pelaksanaan Otsus ini, berbagai perubahan dan kemajuan yang cukup signifikan diberbagai tatanan kehidupan masyarakat mulai tampak, meskipun masih jauh dari apa yang kita semua harapkan, namun kita semua haruas jujur mengakui bahwa jiwa dan semangat untuk mewujudkan cita-cita menjadikan orang Papua sebagai tuan di negeri sendiri itu telah mengarah pada perwujudannya.

City Tour Makassar Berkunjung ke situs www.makassar kota.go.id tidak akan terasa bosan, selain informasi yang disajikan seputar Kota Makassar cukup lengkap, cara penyajiannya pun menarik. Warna putih menjadi pilihan warna dasar situs, selain memberi kesan bersih, desain layoutnya terlihat anggun. Di bagian atas ditampilkan gambar perencanaan Kota Makassar, jika di-klik akan merujuk pada gambar perencanaan Pembangunan Karebosi di kota Makassar Kolom berita sepertinya sudah menjadi keharusan dalam suatu situs pemerintahan, begitu juga situs kota Makassar, selain sebagai salah satu penilaian update atau tidaknya situs, kolom ini menjadi media untuk memberitahukan program-program pemerintah daerah. Pengklasifikasian informasi lebih lengkap dapat ditemukan pada bagain bawah,antaralain terdiri dari Makassar ku, Info Kota, Fasilitas Kota, Pemerintahan, Pelayanan & Perizinan dan Lain-lain . Informasi yang dimuat mulai dari sejarah kota, makanan khas, produk hukum sampai masalah prosedur perijinan dan sekaligs fasilitas men-download formulir perijinan.

City Tour Makassar Pada menu ini pengunjung dapat mendownload streaming mengenai beberapa wilayah dan kekegiatan di kota Makassar. Sayangnya streaming ini tidak dilengkapi dengan narasi, hanya di iringi dengan musik. Pengunjung hanya di berikan informasi mengenai nama tampat pada judul masing-masing file streaming. Tentunya untuk mengakses streaming tersebut pengunjung harus memiliki bandwith yang cukup besar. Jika streaming ini tidak dapat di nikmati, pengunjung dapat melihat pada fasilitas gallery kota. Untuk mendapat narasi informasi dapat melihat pada menu “Makassar Ku” di bagian kolom bawah situs, dapat dilihat informasi mengenai makanan khas dan tempattempat wisata di Makassar. Informasi ini bisa jadi rujukan jika ingin mencicipi masakan khas Makassar, atau jika anda ingin mencoba masakan tersebut di sini juga disajikan informasi bahan dan cara membuatnya. Situs ini dilengkapi juga dengan beberapa jadwal transportasi seperti pesawat, angkutan darat dan kapal feri. Jadwal masingmasing angkutan tersebut memuat informasi beberapa trayek angkutan umum, jadwal kapal laut dan jadwal penerbangan. Selain itu juga disediakan informasi mengenai sarana peribadatan, pusat perbelanjaan dan tempat penginapan. ([email protected])

Ruang ini disediakan sebagai wadah tukar informasi antar pengelola situs atau portal lembaga pemerintah baik di tingkat pusat atau daerah. Pengelola dapat mengirimkan profil situs yang dikelolanya melalui e-mail: [email protected]

Gorontalo

Sauna Alami Pentadio Uap panas keluar mengepul, mendesis, dari sumber air di sebuah desa kecil, Pentadio namanya. Desa ini bukan terletak di pegunungan, tapi di dataran rendah, di pinggir Danau Limboto, tak jauh dari pantai Teluk Tomini. Orang memperkirakan air panas berbau belerang itu berasal dari salah satu bukit di pegunungan yang melingkari Kota Gorontalo, Sulawesi, mengalir melalui retakan tanah, melewati bukit yang disebut bukit api, atau Bukit Berbara, tak jauh dari Pentadio. Di desa itu, air serta uap panas keluar lewat belasan sumber kecil-kecil. Suhu terpanas mencapai kira-kira 60° Celcius dan yang lebih rendah sekitar 40°C. Uap itu dahulu keluar liar begitu saja, kini ditampung di sebuah cottage yang dibangun Pemkab Gorontalo senilai Rp15 mil-

yar di tahun 2003 rampung pada tahun 2004 lalu. Kompleks cottage Pentadio yang memiliki luas delapan hektar itu terletak di antara Ibukota Kabupaten Gorontalo, Limboto, dengan Ibukota Provinsi Gorontalo, di sisi selatan jalan by pass. Di sana wisatawan dapat menginap di pondok-pondok tradisional, namun memiliki fasilitas modern seperti lampu listrik, lemari pendingin, dan closet duduk. Di beranda pondok itu wisatawan dapat memandang lepas ke Danau Limboto dan pegunungan yang melingkarinya, menikmati pemandangan indah di waktu senja. Selain penginapan tersedia juga diskotek yang buka malam hari, taman bermain anakanak, gazebo yang dibangun di tengah danau, kolam renang ukuran standar internasional, serta sejumlah pondok sauna.

Pondok sauna itu dibangun dengan berlantaikan kayu, agar uap dari sumber air panas dapat langsung menembus masuk ke dalamnya. Setelah puas mandi uap sauna alami itu, pengunjung dapat menikmati pijit kesehatan oleh tenaga berpengalaman. Setelah itu mereka dapat pula menikmati hidangan restoran, atau di dangau-dangau. Berbagai masakan khas lokal seperti milu siram atau sup jagung muda, tinutukan atau bubur Manado yang kondang itu, ikan bakar bumbu

dabu-dabu, dan sebagainya dapat ditemukan di sini. Atau sebagai teman minum kopi dapat dicoba pisang kepok goreng yang dimakan memakai sambal yang ekstra pedas. Nikmat. (dji)`

11

Edisi 4/Tahun IV/Juni 2008

LINTAS LEMBAGA Departemen Komunikasi dan Informatika

Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara

Kucurkan Dana Untuk Antara

Pemerintah Ajukan Skenario Holding

Pemerintah mengucurkan dana 40,6 miliar kepada Perum LKBN Antara untuk alokasi pembiayaan layanan umum (Public Service Obligation/PSO) berupa layanan informasi atau pemberitaan kepada masyarakat luas. Dirjen Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi Freddy Tulung mengatakan, Senin (2/6), pemberian dana tersebut merupakan bentuk kerja sama pemerintah dengan kantor berita satu-satunya yang dimiliki pemerintah dalam upaya mencerdaskan masyarakat melalui desiminasi (penyebaran) informasi. “Yang menjadi landasan kerjasama ini adalah nation branding atau pencitraan negara baik ke dalam ataupun ke luar negeri,” katanya. Dirut Perum Antara, Ahmad Mukhlis Yusuf menyambut baik pelaksanaan kerjasama tersebut karena pemberitaan Antara akan tetap memiliki independensi. Selain itu, untuk meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat, Antara akan menggandeng sejumlah perusahaan yang berbasis jaringan maupun perusahaan penyiaran yang ada di daerah-daerah. (fg) Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Salurkan Dana KUR Rp100 Miliar Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) Erman Suparno mengatakan, perbankan telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi industri padat karya sebesar Rp100 miliar. Penyaluran KUR yang dilaksanakan oleh tiga bank plat merah, yaitu BNI, BRI, dan Bank Mandiri sebesar Rp100 miliar untuk 1.200 produsen jamu, 850.000 pengrajin kecil jamu, 75.000 petani rempah, dan dua juta pedagang eceran jamu. Menurut Menakertrans realisasi alokasi KUR hingga akhir Mei 2008 telah mencapai Rp6,1 triliun dengan jumlah nasabah sekitar 590.000 debitur. Pencapaian KUR tersebut diharapkan dapat mencapai target penyaluran KUR hingga akhir tahun 2008 sebesar Rp14 triliun atau sekitar 8.000 nasabah. (Az). Perum Bulog Harusnya Petani Jual Beras Ke Bulog Direktur Utama Perum Bulog Mustafa Abubakar meminta petani dan para mitra untuk menjual berasnya ke Bulog, walaupun harga di pasaran lebih besar dari Harga Pembelian Pemerintah (HPP). “Dengan harga beras di pasaran lebih tinggi dari HPP, itu menjadikan kendala dalam stok pengadaan bagi Bulog. Saat ini kita sedang berupaya menanamkan minat kepada para mitra dan petani,” kata Mustafa di sela-sela Pekan Produk Budaya Indonesia 2008 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (4/6). Adapun upaya yang dilakukan Perum Bulog adalah dengan menyediakan karung dan one day services . “Yaitu jika petani menyerahkan berasnya pagi, maka sorenya sudah kami bayarkan,” katanya. Sementara itu, mengenai permintaan Malaysia dan Filipina akan beras impor Indonesia, ia mengungkapkan bahwa tahun ini permintaan itu belum bisa dikabulkan meskipun Bulog sudah memiliki izin ekspor dari pemerintah. Saat ini akan lebih difokuskan pada ketahanan pangan domestik. (Dw)

Pemerintah melalui kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara segera mengajukan dua skenario pembentukan perusahaan induk (holding) terhadap bank-bank milik pemerintah. Deputi Menteri Negara BUMN bidang Usaha Perbankan dan Jasa Keuangan, Parikesit Suprapto mengatakan, dua skenario tersebut adalah induk usaha melalui bank yang ada atau membentuk lembaga non keuangan sebagai investment bank. “Dua skenario itu yang masih akan kami bicarakan di tim teknis lintas departemen yaitu Departemen Keuangan dan Menteri Kordiantor bidang Perekonomian, baru diserahkan ke Bank Indonesia (BI),” ungkap Parikesit di gedung Kemeneg BUMN, Jakarta, Rabu (4/6). Pembentukan holding atas empat bank pelat merah, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, PT Bank Tabungan Negara, PT Bank Mandiri Tbk, dan PT Bank Negara Indonesia Tbk merupakan komitmen pemerintah untuk mendukung kebijakan kepemilikan tunggal (Single Present Policy/SPP) yang diterapkan BI pada 2010 mendatang. “Arahnya bisa saja investment bank ataupun bank yang sudah ada dijadikan holding, bulan Juni 2008 ini baru akan kami serahkan skemanya untuk dibahas di tim lintas departemen,” ujar Parikesit. (Ve) Departemen Kesehatan Program Kesehatan Pasien Dirjen Bina Pelayanan Medik Depkes, Farid W. Husain mengatakan, Depkes memiliki program keselamatan pasien. Salah satunya program pencegahan dan pengendalian infeksi di rumah sakit (PPI RS). “Program tersebut dirancang untuk mengubah perilaku petugas kesehatan di 100 rumah sakit selama Juni 2008 – Oktober 2009,” kata Farid di Jakarta, Rabu (4/6) pada seminar PPI. Pihaknya menyambut baik program No Infection Campaign and Education (NICE) yang bertujuan memberikan informasi dan kesadaran bagi seluruh staf di RS dan sarana pelayanan kesehatan lainnya mengenai bahaya dan risiko Health-care Associated Infection (HALs) sekaligus untuk memperoleh data kejadian HALs di rumah sakit. Melalui program tersebut diharapkan infeksi nosokomial (infeksi yang didapat dan atau timbul pada waktu pasien dirawat di rumah sakit) dapat ditekan serendah mungkin, sehingga masyarakat dapat menerima pelayanan kesehatan secara optimal. Depkes telah menetapkan 4 RS sebagai pusat pelatihan regional pencegahan dan pengendalian infeksi yaitu RSUP H. Adam Malik Medan, RSUP Dr. Hasan Sadikin, Bandung, RSUP Dr Sardjito, Yogyakarta, RSUD Dr. Sutomo, Surabaya, RSUP Sanglah, Denpasar. (Ef)

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan

"Auditor Internal" Negara Bayangkan Indonesia adalah sebuah perusahaan publik. Dalam perusahaan itu ada pemegang saham yang menjadi pemilik serta direksi yang menjalankan roda operasional. Direksi perlu auditor internal untuk memperoleh masukan atas kinerjanya. Selain itu, juga ada supervisor di setiap lini divisi –baik pemasaran, keuangan, administrasi, produksi, dan lain-lain. Tiap akhir tahun pemegang saham butuh laporan keuangan untuk mengetahui sehat-sakitnya perseroan. Maka direksi bersama perwakilan pemegang saham menunjuk auditor independen memeriksa laporan keuangan. Mekanisme semacam itulah yang persis berlaku dalam pemerintahan. Memang benar, negara tak berotak bisnis seperti sebuah perusahaan. Namun perumpamaan di atas bukan sebuah amsal yang asal-asalan. Presiden bagaikan direksi. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai auditor internal. ”Bagus kalau BPKP berfungsi begitu. Berarti BPKP bisa memperingatkan kita sebelum diperingatkan BPK. Dan mungkin ke depan, seperti yang sudah kita bicarakan dengan BPKP dan lainnya, BPKP bisa mengawal,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati suatu ketika. Badan Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, atau yang disingkat BPKP, adalah Lembaga Pemerintah Non

Departemen Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan. BPKP dahulunya berbentuk Djawatan Akuntan Negara/ DAN ( Regering Accountantsdienst ). Berdasarkan besluit Nomor 44 tanggal 31 Oktober, DAN (Regering Accountantsdienst) bertugas melakukan penelitian terhadap pembukuan dari berbagai perusahaan negara dan jawatan tertentu. Kemudian pada tahun 1959-1966 DAN mengalami beberapa perubahan struktur dan berganti nama menjadi Direktorat Djendral Pengawasan Keuangan Negara atau yang lebih dikenal sebagai DJPKN. Perubahan struktur dan penataan kelembagaan tersebut terus berjalan pada tahun 1968-1971. Nama BPKP dianugerahkan pada tahun 1983. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tanggal 30 Mei 1983 maka DJPKN ditransformasikan menjadi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sebuah Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dengan Keppres tersebut maka BPKP secara resmi didaulat untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai unit kerja yang bertanggung jawab di bidang pengawasan maka BPKP memberikan layanan kepada instansi pemerintah baik Departemen/LPND maupun Pemerintah Daerah. ([email protected])

Sengsara Membawa Nikmat “Sengsara Membawa Nikmat” mengantarkan Syamsul Bahri mempersunting Siti Nurbaya. Namun “Nikmat Membawa Sengsara” justru mengantarkan rakyat turun ke jalan untuk memprotes kenaikan harga BBM. Yang dimaksud nikmat dalam judul terakhir adalah subsidi, dan sengsaranya adalah kenaikan harga-harga yang dipicu oleh kenaikan harga BBM. Mula-mula memang pemerintah masa lalu yang ingin memanjakan warganegaranya dengan kenikmatan berupa harga BBM yang sangat murah. Selama puluhan tahun rakyat bisa membeli bensin dan solar -yang harga sesungguhnya di dunia internasional di atas Rp15 ribu-- hanya dengan membayar kurang dari Rp5 ribu. Dan membeli minyak tanah seharga Rp9 ribu dengan Rp2,5 ribu saja. Meskipun untuk menciptakan kondisi semacam itu, pemerintah harus merogoh kocek APBN dalam-dalam. Subsidi memang menjadi praktik yang dilakukan oleh negara penghasil minyak, baik negara maju maupun berkembang. Dan Indonesia memang pernah tercatat sebagai negara penghasil minyak. Tapi faktanya, kita telah menjadi importir minyak sejak akhir 1980-an. Jadi kenapa kita masih berperilaku sebagai negara kaya minyak? Namanya saja subsidi, sewaktu-waktu bisa saja dicabut oleh yang memberi subsidi. Dan kalaupun itu dilakukan, masyarakat mestinya harus berlapang dada dan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang selama puluhan tahun telah berbaik hati memberi subsidi kepada mereka. Tapi namanya orang sudah telanjur nikmat, mana ada yang rela kenikmatannya dibuang begitu saja. Maka ketika subsidi BBM dikurangi, banyak orang berteriak, menganggap pemerintah tidak adil. Banyak orang tiba-tiba merasa dizalimi oleh pemerintah, karena naiknya harga BBM akan membuat harga barang-barang ikut meroket. Banyak yang protes, karena imbas dari naiknya BBM akan membuat banyak orang miskin menjadi semakin miskin. Kondisi ini tentu membuat pusing kepala. Kalau mau mencari kambing hitam, ketelanjuranlah yang sebenarnya pantas menjadi terdakwa. Ketelanjuranlah yang membuat masyarakat terbuai oleh nikmatnya subsidi. Ketelanjuranlah yang membuat pemerintah kerepotan menyetop subsidi itu. Dan ketelanjuranlah yang pada akhirnya terpaksa membuat pemerintah dicap tidak pro-rakyat karena mencabut kenikmatan yang selama ini mereka dapatkan secara prodeo. Tapi bisakah kita menyalahkan ketelanjuran? Tentu tidak. Semestinya kita menyalahkan diri sendiri yang begitu gampang terbuai kenikmatan artifisial bernama subsidi BBM. Kita semua sebenarnya tahu, kenimatan itu dibangun di atas kesusah-payahan negara menyediakan dana untuk subsidi yang jumlahnya mencapai puluhan triliun rupiah. Dan celakanya, kita menganggap itu sebagai sebuah kewajaran. Kita menganggap harga minyak tanah Rp2.500, bensin Rp4.300, dan solar Rp4.500 sebagai sesuatu yang lumrah, kendati di negara lain tidak ada harga BBM semurah itu. Padahal kalau dari dulu kita terbiasa membeli minyak tanah Rp9.000, serta bensin dan solar di atas Rp15.000 (tanpa subsidi), mungkin kita akan menganggap bahwa harga setinggi itu wajar dan biasa-biasa saja. Dan yang jelas, sekarang kita tak perlu merasakan ketidaknyamanan akibat melambungnya harga BBM lantaran pengurangan subsidi. Tapi, sekali lagi, kenikmatan telah membutatulikan kita terhadap realitas yang sebenarnya. Kita terbiasa hidup dalam dunia semu, sehingga ketika kita dipaksa kembali ke dunia nyata, kita seperti kehilangan pijakan. Kita merasakan segala-sesuatu menjadi serba sulit dan memberatkan. Lebih celaka lagi, ketika harga itu dikembalikan ke harga “sejati”, justru kita menganggap itu sebuah ketidakwajaran. Beginilah episode yang disebut dengan nikmat membawa sengsara. Dan kita, kini, di sini, sedang mengalaminya. (g)