KAJIAN ISU RENCANA KENAIKAN HARGA BBM BERSUBSIDI NOVEMBER 2014

KAJIAN ISU RENCANA KENAIKAN HARGA BBM BERSUBSIDI NOVEMBER 2014 KEMENTRIAN ESDM KABINET KM-ITB 2014/2015

ADIL SEJAK DALAM PIKIRAN, HIPSTER SEJAK DALAM PERGERAKAN

Akhir-akhir ini cukup ramai diberitakan bahwa Presiden RI, Joko Widodo, berencana menaikkan harga BBM bersubsidi sebesar Rp3.000,-/liter. Wacana ini cukup menghentak hampir di semua kalangan masyarakat. Bila kita cermati setidaknya ada tiga alasan yang melandasi Presiden Joko Widodo sangat yakin untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. Pertama, Subsidi BBM yang selama ini dikeluarkan oleh pemerintah sudah tidak tepat sasaran karena lebih banyak dinikmati oleh kalangan menengah ke atas. Kedua, Subsidi BBM dinilai memberatkan APBN sehingga dengan kenaikan harga BBM dapat menyelamatkan APBN agar tidak jebol. Ketiga, nilai subsidi BBM dinilai tidak produktif dan hanya bakar-bakar uang saja. Subsidi sebesar itu seharusnya digunakan untuk sektor-sektor produktif lainnya seperti infrastruktur, industri, pendidikan, kesehatan, dll. Kemudian yang menjadi pertanyaan besar sekarang adilkah kenaikan Harga BBM bagi rakyat? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut alangkah baiknya kita meninjau terlebih dahulu berbagai aspek secara komprehensif menyangkut subsidi BBM tersebut.

CADANGAN MINYAK BUMI INDONESIA Indonesia sekarang bukanlah Negara yang kaya akan minyak bumi. Berdasarkan data Ditjen Migas Kementerian ESDM RI tahun 2010, cadangan minyak bumi Indonesia hanya sebesar 3,7 Milyar barel dari total sumberdaya sebesar 7,4 milyar barel. Tentunya cadangan sebesar itu sangatlah sedikit dibandingkan dengan cadangan negara-negara kaya minyak seperti Venezuela (290 milyar barel), Arab Saudi (260 milyar barel), Iran (155 milyar barel), Irak (140 milyar barel), dan Kuwait (110 milyar barel).

1|Kajian Subsidi BBM KM -ITB 2014/2015


KONDISI HULU MINYAK BUMI INDONESIA Lifting Minyak Bumi Indonesia dari tahun ke tahun semakin menurun, yaitu: 954.000 bph (tahun 2010), 898.000 bph (tahun 2011), 860.000 bph (tahun 2012), dan 825.000 bph (tahun 2013). Belum lagi banyak dari minyak bumi yang diproduksi tersebut berasal dari blok-blok migas milik perusahaan asing. Sistem production sharing contract diterapkan oleh Indonesia dengan mewajibkan Negara membayar cost recovery untuk setiap minyak yang diproduksi. Setelah perhitungan cost recovery, presentase bagian tersisa untuk pemerintah adalah 85% dan 15% untuk perusahaan. Dengan banyaknya perusahaan asing yang beroperasi tentunya membuat minyak bumi yang diproduksi tidak dapat dimiliki secara maksimal oleh pemerintah untuk kebutuhan BBM.



KONSUMSI MINYAK BUMI INDONESIA Dari tahun ke tahun konsumsi minyak bumi terus meningkat. Hal itu menjadi hal yang wajar karena Indonesia tengah menapaki dari tahap negara berkembang menjadi negara maju dimana secara langsung pertumbuhan ekonomi akan diikuti dengan lonjakan kebutuhan energi yang signifikan. Konsumsi BBM hari ini masih didominasi oleh sektor transportasi. Volume Kendaraan dari tahun ke tahun semakin menanjak sehingga BBM yang digunakan semakin banyak. Berikut table volume kendaraan dan grafik Konsumsi BBM.



Besarnya kebutuhan BBM ini membuat pemerintah harus menyediakan minyak mentah lebih banyak yaitu: 1.340.000 (tahun 2010), 1.420.000 (tahun 2011), 1.470.000 (tahun 2012), dan 1.530.000 bph (tahun 2013).

Dengan kebutuhan 1,5 juta bph membuat Indonesia harus berpikir bagaimana menutup defisit tersebut. Impor minyak mentah menjadi solusi untuk mencukupi kebutuhan BBM nasional. Permasalah pun ditambah dengan kapasitas kiang minyak minyak Indonesia hanya sebesar 1 juta bph. Kilang minyak Indonesia hanya dapat mengolah kilang minyak sebesar 1 juta bph sedangkan tuntutan BBM adalah sebesar 1,5 juta bph.

Artinya, Indonesia tidak bisa hanya mendatangkan minyak mentah untuk kebutuhan BBM karena minyak mentah yang diimpor tidak akan mampu diolah oleh kilang minyak kita sendiri. Dengan hitungan matematis maka dapat kita simpulkan bahwa Indonesia harus mengimpor minyak bumi dan BBM dalam waktu yang bersamaan.



NERACA PERDAGANGAN MIGAS INDONESIA Defisit kebutuhan minyak bumi Indonesia harus ditutupi dengan mengimpor minyak mentah dan BBM. Impor minyak mentah dan BBM tersebut cukup menguras cadangan devisa Negara. Besar defisit perdagangan migas tiap tahunnya adalah 0.2 milyar USD (tahun 2010), 0.7 milyar USD (tahun 2011), 5.2 milyar USD (tahun 2012), 9.7 milyar USD (tahun 2013), dan diperkirakan 11.8 milyar USD (tahun 2014). Defisit neraca migas ini semakin besar diakibatkan oleh produksi migas nasional cenderung menurun sedangkan impor khusunya berupa minyak bumi semakin besar.

FUNGSI SUBSIDI BBM Harga minyak mentah di pasaran dunia kini menyentuh $80/barrel. Dengan harga sebesar itu diperkirakan biaya pokok BBM per liter sejatinya berkisar antara Rp8.500,- hingga Rp10.000,-. Daya beli masyarakat yang tergolong rendah membuat pemerintah harus mengeluarkan subsidi untuk menurunkan harga BBM yang termasuk dalam barang strategis. Oleh karena itu harga BBM bersubsidi yang dijual Pertamina sebesar Rp6.500,- per liter premium dan Rp5.500,- per liter solar.



Defisit harga jual dan biaya pokok BBM tersebut harus ditutupi dengan subsidi BBM yang dialokasikan dalam APBN Indonesia. Laju konsumsi BBM bersubsidi yang meningkat turut serta mengerek naik subsidi BBM yang dikeluarkan Pemerintah. Subsidi BBM dari tahun ke tahun adalah sebesar: Rp 130 Triliun (tahun 2011), Rp 211 Triliun (tahun 2012), Rp 202 Triliun (tahun 2013), dan Rp 246 Triliun (tahun 2014). Subsidi BBM yang dikeluarkan ini dinilai menjadi penyebab defisit APBN tiap tahunnya.

ANCAMAN KRISIS MINYAK DUNIA Kebutuhan Energi di masa depan kemungkinan akan terus melonjak. Pertumbuhan populasi penduduk dunia secara langsung akan membutuhkan pasokan energi yang lebih banyak pula. Di sisi lain perlombaan Negara-negara berkembang maupun Negara-negara maju untuk memacu pertumbuhan ekonominya turut serta mengkatrol kebutuhan energi di masa depan.

Permasalah utama adalah tidak hanya Indonesia tetapi banyak juga Negara lain yang memiliki ketergantungan kepada minyak bumi. Berdasarkan studi oleh Assiciation for the study of peak oil, konsumsi minyak bumi seluruh Negara dunia diproyeksikan akan mencapai 120 juta bph pada tahun 2020. Sementara produksi minyak bumi dunia jika dimaksimalkan pun tak akan mencukupi kebutuhan tersebut. Hal itu berarti di masa depan akan terjadi persaingan sengit antara Negara-negara pengimpor minyak untuk memperoleh minyak bumi. Indonesia akan bersaingan dengan Negaranegara maju lain seperti Amerika Serikat, China, India dalam memperebutkan minyak sisa yang 6|Kajian Subsidi BBM KM -ITB 2014/2015


beredar di pasar internasional. Dengan kondisi pasokan terbatas maka bisa dipastikan harga minyak mentah di pasaran akan melonjak berkali-kali lipat. Pada saat itu hanya Negara yang memiliki cadangan devisa besar yang dapat membelinya.

PENYALAHGUNAAN BBM BERSUBSIDI Subsidi pada hakikatnya diberikan agar rakyat yang memiliki daya beli rendah bisa tetap membeli barang tersebut. BBM merupakan salah satu barang strategis yang sangat berpengaruh pada perekonomian. Pada awalnya subsidi BBM dikeluarkan karena mayoritas masyarakat dulunya kurang mampu untuk membeli BBM. Akan tetapi, pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan membuat daya beli masyarakat meningkat. Kini BBM bukan lagi barang yang mewah bagi kaum masyarakat sebagian besar. Konsumsi BBM paling besar terletak pada sektor transportasi. Roda transportasi pribadi sebenarnya sangat banyak dimiliki oleh kaum menengah ke atas. Kepemilikan mobil dan motor cukup meningkat signifikan. Di sisi lain kaum menengah ke bawah tidaklah banyak yang mengkonsumsi BBM bersubsidi. Berdasarkan data BPS tahun 2010, 70% BBM bersubsidi dinikmati oleh kaum menengah ke atas. Hal inilah yang kemudian menimbulkan pertanyaan subsidi BBM yang dikeluarkan apakah sudah tepat sasaran.



Belum lagi adanya disparitas harga antara Harga BBM bersubsidi dengan BBM non-subsidi juga menimbulkan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Banyak sekali terjadi penyelundupan BBM bersubsidi ke industry-industri yang sebenarnya tidak boleh mengkonsumsinya. Selain itu kurang pengawasan kawasan perbatasan wilayah Indonesia dan Negara lain turut serta memberi andil penyelundupan BBM bersubsidi ke luar negeri.

APAKAH BENAR ADA MAFIA MIGAS & BBM ? Isu adanya mafia migas dan BBM yang ikut bermain dalam pengadaan minyak mentah dan BBM impor sebenarnya sudah menjadi rahasia umum. Pembelian minyak mentah maupun BBM melalui trader adalah penyebab utama menjamurnya mafia migas dan BBM di Indonesia. Pembelian melalui trader ini membuat kerugian bagi anggaran Negara. Harga yang dibeli dari trader atau distributor pasti lebih tinggi disbanding dari produsen langsung. Permainan mafia migas dan BBM ini sangat sulit terendus karena pemerintah sendiri tidak pernah mau melaporkan transparansi anggaran pengadaan minyak mentah dan BBM ke publik. Proses audit trader pun juga susah dilakukan karena markas perusahaan trader/distributor disebut-sebut berada di Singapura.



SUDUT PANDANG MONETER DAN FISKAL Hari ini, BI rate masih di angka 7.5%, rate yang paling tinggi di empat tahun terakhir sejak tahun 2009 (after second great depression). Di penghujung tahun 2014, pemerintahan Jokowi- Jk merilis akan menaikkan harga BBM karena adanya potensi kebocoran ruang fiskal. Kebocoran ruang fiskal (APBN) ini akan berpotensi meningkatkan angka inflasi, dan secara otomatis BI akan mengeluarkan paket kebijakan yang salah satunya adalah menaikkan BI rate untuk bisa menekan angka inflasi tersebut. Atau jika kita berkaca kepada kebijakan Jokowi yang ingin menurunkan interest rate, atau minimal membiarkan interest rate tersebut tetap, maka angka inflasi akan sangat tinggi dan menurunkan daya beli masyarakat secara signifikan. Gubernur BI, Agus Martowardojo mengatakan bahwa setiap kenaikan harga BBM bersubsidi sebesar Rp. 1000,00, maka inflasi akan bertambah sebesar 1,2 persen. Jika menyasar harga keekonomian, kenaikan harga BBM bersubsidi sebesar Rp. 2.100,00 akan menyebabkan inflasi minimal sebesar 2.4 %. Namun mempertimbangkan bahwa akan ada kenaikan harga LPG dan TDL di akhir tahun, maka diperkirakan inflasi akan bertambah sampai 3.5%, sehingga inflasi bisa menembus angka 9% di akhir tahun. Tingginya angka inflasi akan menurunkan daya beli masyarakat, dan berikut merupakan hasil simulasi kenaikan harga beberapa bahan pokok yang kami prediksikan secara agregat sesuai dengan tingkat kenaikan harga secara historis setiap kenaikan BBM (salah satu sumber adalah kompas).

Kenaikan harga Bahan Pokok ketika Harga BBM naik IDR 1,500.00 IDR 1,000.00 IDR 500.00 IDR 2,100.00 Normal IDR 0,00

IDR 50.000,00 IDR 100.000,00IDR 150.000,00IDR 200.000,00IDR 250.000,00IDR 300.000,00 BBM

Beras

Telur

Cabe

Minyak Goreng Curah

Minyak Goreng Kemasan

Bawang merah

Daging Ayam

Grafik diatas dapat menggambarkan prediksi kenaikan harga bahan pokok secara agregat terhadap kenaikan harga bbm bersubsidi. Dengan menggunakan asumsi kebutuhan kalori perhari, berikut merupakan hasil perhitungan kenaikan biaya hidup dari setiap tingkat kenaikan harga bbm; Kami mengklasifikasikan untuk kondisi saat ini, kenaikan maksimum adalah harga keekonomian (Rp. 8.600,00), sehingga kenaikan harga maksimal sebesar Rp. 2100,00 dan sisanya dipisah per-lima ratus rupiah.



40,00%

36,92%

35,00% 29,48%

30,00% 25,00%

21,80%

20,00% 15,00%

12,23%

10,00% 5,00% 0,00% IDR 2.100,00

IDR 500,00

IDR 1.000,00

IDR 1.500,00

Pembengkakan biaya pembelian bahan pokok

Pemerintah memang memiliki resiko dengan semakin melemahnya rupiah, iklim investasi, dan kemungkinan meningkatnya inflasi dari bocornya ruang fiskal di APBN. Menaikkan harga BBM bersubsidi memang merupakan salah satu kebijakan fiskal untuk menutup kebocoran APBN, namun hal tersebut bukan satu-satunya cara! Banyak cara yang bisa digunakan untuk menambal post anggaran ini demi menyelamatkan puluhan juta masyarakat miskin dan hampir miskin di Indonesia. Mulai dari me-redefine cost recovery, meningkatkan pajak perusahaan produsen kendaraan berbahan bakar minyak, menaikkan pajak penghasilan untuk golongan tertentu, menaikkan pajak untuk mobil pribadi, memberantas korupsi dan mafia migas, revitalisasi asset, dan lain-lain. Kemudian, seiring pertumbuhan penduduk, pertumbuhan permintaan atas kendaraanpun akan terus meningkat. Selama belum ada supply energi yang menggantikan fungsi dari BBM, maka demand akan terus mutlak terhadap BBM, konsumsi akan terus tinggi dan akan terus meningkat sedangkan cadangan dunia menipis, maka suatu hari dunia akan krisis energi dan ketahanan energi kita akan menjadi sangat penting. Hal ini lah yang lebih penting dipikirkan oleh pemerintah dalam menganggarkan ruangan fiskal untuk ketahanan dan kedaulatan energi nasional.

DI SETIAP BUTIR NASI, TELUR, SESENDOK SAMBAL, DAN SEPOTONG DAGING , AKAN SELALU ADA BBM BERSUBSIDI Ya, memang para tukang becak, pedagang kaki lima, hansip, dan 27 juta orang miskin di Indonesia belum tentu menggunakan BBM bersubsidi dalam kesehariannya. Betul memang subsidi bbm tidak tepat sasaran, hampir 70% dari subsidi BBM digunakan oleh 40% orang yang berada di Indonesia. Namun apakah lantas menaikkan harga BBM bersubsidi atau mencabut subsidi sama sekali kemudian memberikan bantuan langsung, mensubsidi ulang dengan menggunakan kartu- kartu merupakan langkah yang tepat menuju tepat sasaran? Hubungan antar variabel (komoditas-bbm bersubsidi-logistik) Di tahun 2013, saat BBM naik sebesar 2000 rupiah (44,4%), saat itu beras naik 60%, telur naik 25%, cabai naik 225%, dan minyak goreng naik 22%. Hal itu tidak dibarengi dengan kenaikan TDL dan 10 | K a j i a n S u b s i d i B B M K M - I T B 2 0 1 4 / 2 0 1 5


rencana kenaikan harga LPG seperti di tahun 2014 ini. Hal ini wajar mengingat biaya logistik di Indonesia disebutkan bisa mencapai 50%, bahkan 70% dari harga barang, sedangkan di Negara maju, kisarannya hanya 25% sd 30%. Di Indonesia, sistem logistik masih jauh dari efisien. Untuk beras yang dipasarkan secara tradisional saja, bisa sampai ada tujuh tengkulak/ tujuh kali perpindahan kepemilikan. Hal ini lah yang menyebabkan ongkos logistik menjadi sangat mahal. Beberapa sumber menyebutkan, harga beras yang diterima petani maksimal hanya 15% dari harga jual beras. Pemerintah seharusnya memikirkan juga bagaimana mengefisienkan sistem rantai pasok bahan pokok ini agar efisien, sehingga bisa lebih memakmurkan petani. Beberapa ide mengenai efisiensi rantai pasok untuk memotong jalur distribusi seperti kembali merevitalisasi fungsi PT. POS sebagai pusat distribusi barang (bahan pokok), seharusnya bisa dipertimbangkn dan diimplementasikan. Poin utama dari pembahasan ini adalah bagaimana agar pemerintah membuat sistem logistik untuk mengendalikan harga bahan pokok sehingga suatu hari hubungan antar variabelnya bisa hampir mutually exclusive, dan kenaikan harga bbm bersubsidi pada akhirnya tidak terlalu berpengaruh kepada harga bahan pokok. Pemerintah seharusnya tidak malas dan mengusahakan hal seperti ini untuk tercapai terlebih dahulu baru kemudian menaikkan harga bbm bersubsidi. Harga BBM bisa berapapun, asal rakyat bisa makan, mengakses kebutuhan pokok, dan hidup layak, tidak masalah. Jangan sampai pemerintah gegabah dalam mengambil keputusan walau dengan alasan menambal APBN, membangun infrastruktur, membangun bandara, pelabuhan, namun harus mengirim 10 sampai 20 juta orang Indonesia bergabung dengan 28 juta orang lainnya menjadi masyarakat miskin di Indonesia. Ya, kita memang harus memastikan pembangunan Negara ini berjalan. Namun Negara ini bukan hanya anggaran, asset dan bangunan, tapi juga rakyat yang hidup di dalamnya.

SUBSIDI BBM: BUKAN BBM YANG DISUBSIDI, TAPI DAYA BELI MASYARAKAT Betul, memang 70% pengguna subsidi BBM adalah 40% orang terkaya di Indonesia sehingga wajar memang banyak yang menyatakan bahwa subsidi BBM hari ini tidak tepat sasaran. Banyak dikonsumsi oleh masyarakat secara luas. BBM adalah komoditas strategis yang tidak bisa kita mutually-ekslusifkan dari komponen dan subsistem yang lain. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, kenaikan harga BBM akan sangat mempengaruhi harga bahan pokok. Dari pemaparan di bagian logistik, kita bisa melihat bahwa harga BBM sangat strategis dalam mempengaruhi daya beli masyarakat terhadap bahan pokok. Jadi pertanyaannya, sebenarnya untuk siapakah BBM bersubsidi? “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” Secara singkat, makna keadilan sosial adalah ketika kesejahteraan umum tercapai oleh seluruh warga Indonesia. Namun jika sistem logistik dari kebutuhan primer (bahan pokok) saja belum efisien, dan bisa mengakibatkan kenaikan harga dan berdampak kepada penurunan daya beli yang signifikan ketika harga BBM bersubsidi naik, maka hal ini lah yang seharusnya pemerintah lindungi. Yang 11 | K a j i a n S u b s i d i B B M K M - I T B 2 0 1 4 / 2 0 1 5


sebenarnya pemerintah lindungi adalah DAYA BELI MASYARAKAT agar KEADILAN SOSIAL a.k.a KESEJAHTERAAN UMUM TERCAPAI OLEH SELURUH MASYARAKAT INDONESIA. Memang seharusnya kaum menengah keatas tidak lagi menggunakan BBM bersubsidi. Namun caranya bukan dengan serta merta menyerahkan harga BBM kepada mekanisme pasar atau menaikkan harga BBM bersubdisi tanpa persiapan atas pengendalian harga kebutuhan primer. Dengan kondisi hari ini, maka keputusan pemerintah bertentangan dengan tercapainya sila ke-lima. Yang harus dilakukan adalah menekan anggaran BBM bersubsidi dengan melakukan efisiensi dalam setiap proses bisnisnya. Solusi-solusi seperti re-segmenting, re-targetting, dan strategi-strategi pembatasan teknis thp pembelian BBM bersubsidi lah yang seharusnya dilakukan secara jitu untuk bisa menekan angka konsumsi. Jika hal ini bisa dilakukan, dalam sektor transportasi saja, maka efisiensi anggaranya bisa mencapai 49% penghematan anggaran BBM bersubsidi (70% pengguna kelas atas x 70% bbm dihabiskan di sektor transportasi). Disinilah gunanya pemerintah bisa membuat PERPU atau PERMEN, seharusnya hak-hak tersebut digunakan bukan hanya untuk mengambil solusi jalan pintas. Negara harus bisa mengatur perilaku masyarakatnya agar keadilan sosial bisa tercapai dengan sepaket haknya dalam membuat regulasi. Ini masalah political will dan kerja keras sedikit lagi. Kabinet Kerja, ayo bekerja keras!

TINJAUAN KONSTITUSI: UU MIGAS NOMOR 22 TAHUN 2001 Pengelolaan sumberdaya minyak dan gas bumi Indonesia kini berkiblat pada UU Migas nomor 21 tahun 2001. Undang-undang tersebut dinilai menjadi biang kerok kekacauan dunia migas dari sektor hulu hingga hilir. Sejak undang-undang ini disahkan Indonesia mengalami penurunan produksi minyak bumi yang sangat signifikan, terhentinya penemuan cadangan migas baru, dan masuknya perusahaan asing yang secara ramai-ramai menguras sumberdaya migas nasional. Ada beberapa poin utama dari undang-undang tersebut sangat merugikan negara. UU Migas nomor 22 tahun 2001 menempatkan PT Pertamina yang merupakan satu-satunya BUMN Migas hanya menjadi operator migas yang harus bersaing dengan perusahaan-perusahaan swasta nasional maupun asing. Hal ini membuat peran regulator berada di tangan pemerintah melalui BP Migas. Perubahan peran ini menjadi boomerang karena Pertamina tidak memiliki previllage dalam pengolaan cadangan migas nasional. Minyak bumi yang diproduksi sebagian besar menjadi milik perusahaan asing karena Pertamina hanya memiliki sedikit blok migas di Indonesia. Hal ini tentu sangat merugikan karena seandainya Pertamina diberi kewenangan akan cadangan migas maka pemerintah tidak akan repot untuk mengimpor minyak mentah dalam jumlah besar. UU Migas nomor 22 tahun 2001 juga menciptakan sistem birokrasi yang sangat rumit. Untuk melakukan pengeboran, Investor harus mengurus perizinan melalui banyak pintu mulai dari Ditjen Migas, BP Migas, Bea Cukai, sampai Pemerintah Daerah yang rata-rata memakan waktu 5 tahun. Pada tahap eksplorasi pun investor sudah harus dikenai pajak. Hal ini dipandang oleh investor sebagai sesuatu yang tidak menarik. Padahal sebelum UU Migas ini diberlakukan Investor hanya perlu mengurus perizinan lewat Pertamina yang memakan waktu tidak sampai 1 tahun. Akibatnya, investasi eksplorasi cadangan anjlok yang menyebabkan tidak adanya penemuan cadangan migas baru.

12 | K a j i a n S u b s i d i B B M K M - I T B 2 0 1 4 / 2 0 1 5


UU Migas nomor 22 tahun 2001 memberikan peluang korupsi. BP Migas yang sekarang bernama SKK Migas tidak memiliki kewenangan untuk melakukan jual beli minyak karena statusnya sebagai Badan Hukum Milik Negara. Hal ini mengakibatkan SKK Migas harus menunjuk pihak ketiga untuk menjual minyak bumi dari bagi hasil dengan kontraktor. Penunjukan pihak ketiga inilah yang selama ini menjadi lahan suap menyuap yang sangat merugikan Negara. Hasil penjualan minyak tidak maksimal karena harga yang dibeli pihak ketiga tentunya akan lebih rendah jika dibandingkan dengan menjual secara langsung di pasaran. Rencana kenaikan Harga BBM bersubsidi sekitar Rp 3.000- per liter tampaknya perlu ditinjau ulang. Pada awal diberlakukannya UU Migas menyebutkan bahwa penentuan harga BBM akan disesuaikan kepada harga pasar bebas. Namun pasal tercebut dicabut pada tahun 2004 yang artinya pemerintah harus mengontrol harga BBM yang merupakan barang strategis. Dengan kenaikan tersebut maka harga BBM bersubsidi akan naik menjadi Rp 9.500 per liter premium dan Rp 8.500 per liter solar. Harga tersebut secara kasar menyamai harga pasar dari biaya pokok produksi BBM yang berada di kisaran Rp 8.500- 10.000 per liter. Potensi Pemasukan Anggaran Pencabutan subsidi BBM adalah cara pemerintah yang paling mudah/instan untuk mendapatkan tambahan anggaran belanja. Jika kita tinjau kembali sektor penerimaan negara sebenarnya pemerintah masih dapat memaksimalkan sektor pajak untuk menambah pemasukan negara. Sumber Penerimaan

2009

Penerimaan Perpajakan Pajak Dalam Negeri

1)

2010

1)

2011

1)

2012

1)

2013

2)

619 922

723 307

873 874

980 518

1 148 365

601 252

694 392

819 752

930 862

1 099 944

Pajak Penghasilan

317 615

357 045

431 122

465 070

538 760

Pajak Pertambahan Nilai

193 067

230 605

277 800

337 584

423 708

Pajak Bumi dan Bangunan

24 270

28 581

29 893

28 969

27 344

6 465

8 026

-1

0

0

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Cukai

56 719

66 166

77 010

95 028

104 730

Pajak Lainnya

3 116

3 969

3 928

4 211

5 402

Pajak Perdagangan Internasional

18 670

28 915

54 122

49 656

48 421

18 105

20 017

25 266

28 418

30 812

565

8 898

28 856

21 238

17 609

Bea Masuk Pajak Ekspor

Tabel diatas merupakan penerimaan pajak yang diterima oleh Negara (dalam milyar rupiah) dalam kurun waktu tahun 2009-2013 pada Data BPS yang bersumber di Kementerian Keuangan. Pada September 2014 Fuad Rahmany, Dirjen Pajak kemenkeu, menyatakan bahwa target pajak tak pernah tercapai selama kurun 12 tahun ini. Oleh karena itu, pemerintah perlu secara tegas dalam penarikan pajak Negara agar pemasukan bertambah dan dapat dipergunakan untuk sektor lain. Selain itu pemerintah seharusnya meningkatkan efisiensi anggaran belanja Negara. Anggaran yang tidak terlalu penting seharusnya dipangkas dan dialihkan ke sektor prioritas. Salah satunya adalah memangkas anggaran kunjungan kerja ke luar negeri yang dinilai terlalu besar. Begitu pula dengan anggaran untuk reses DPR yang tidak efektif. Anggaran rapat juga terlalu besar yakni Rp 18,1 Triliun. Pemborosan anggaran harus dihentikan agar kebocoran anggaran dapat diminimalisir. 13 | K a j i a n S u b s i d i B B M K M - I T B 2 0 1 4 / 2 0 1 5


Di sisi lain, penerimaan anggaran dari sektor bukan pajak seperti royalty harus dimaksimalkan. Selama ini pemerintah masih kehilangan banyak pendapatan dari perusahaan-perusahaan yang tidak membayar royalty khususnya dari sector pertambangan dikarenakan banyaknya penambangan dan ekspor illegal. Peningkatan pemasukan Negara juga dapat dilakukan dengan mencegah ekspor raw material berupa bahan galian tambang dan kelapa sawit. Industri harus siap mengubah raw material tersebut menjadi barang bernilai tambah. Sejalan dengan ide tersebut sebenarnya untuk sector pertambangan sudah memulai usaha untuk hilirisasi tambang namun implementasinya belu optimal. Bagi industri lain seharusnya sudah harus mengedepankan ekspor barang bernilai tambah karena hal itu akan menambah anggaran Negara. Gambar Jumlah Penduduk Miskin menurut Propinsi di Indonesia, 2004 ---------- : A2 Figure Number of Poor People by Province in Indonesia, 2004

N

W

KESIAPAN PEMERINTAH UNTUK MENSUBSIDI DAYA BELI MASYARAKAT JIKA HARGA BBM DINAIKKAN SAAT INI

E

S

OVERVIEW KONDISI MASYARAKAT INDONESIA HARI INI

Jumlah P endudu k Miskin (00 0) ---------- ----------- ---------- -Number of Poor Peop le (000) < 50 0 500 - 1,000 1,000 - 1,500 1,500 - 2,000 > 2,000

Kondisi Indonesia hari ini, garis miskin tertinggi memang ada di Papua dan sebagaian daerah timur di Indonesia. Definisi garis miskin adalah masyarakat dengan pendapatan Rp. 289.041,00 perbulan untuk penduduk kota, dan Rp. 253.273,00 perbulan Namun jika kita melihat dari persebaran banyaknya orang miskin di Indonesia, maka kita bisa melihat bahwa 60% masyarakat miskin Indonesia, ada di Pulau Jawa, dengan Jawa Timur dan Jawa Barat yang menyimpan jumlah tertinggi (masingmasing 4.7 dan 4.3 juta penduduk). Namun jika kita melihat dengan standar miskin dunia untuk Indonesia dengan US$ 2 perhari, maka ada 108 juta orang yang hidup dibawah garis kemiskinan (sumber: World Bank Review). Norman Loayza, dalam direktur dari World Development Bank dalam Kompas melansir bahwa 75% persen masyarakat Indonesia hanya mampu membiayai diri kurang dari samadengan US$ 4 perhari.

SOLUSI YANG DIAJUKAN PEMERINTAH DALAM WAKTU DEKAT Salah satu langkah pemerintahan Jokowi-JK dalam menangani dampak dari subsidi BBM adalah dengan menerbitkan program keluarga produktif (PKP) yang telah diluncurkan seminggu lalu, 11 November 2014. PKP terdiri atas tiga kartu, Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), 14 | K a j i a n S u b s i d i B B M K M - I T B 2 0 1 4 / 2 0 1 5


dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Meski baru, sejatinya ketiga kartu itu meneruskan program sebelumnya yang sudah dijalankan dalam pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Berikut penjabaran singkat mengenai masing-masing kartu sakti terbitan Jokowi: 





KIP (Kartu Indonesia Pintar) Program bantuan untuk siswa itu mengadopsi sistem bantuan siswa miskin (BSM). Ketika masih bernama BSM, jumlah sasarannya adalah 18 juta siswa SD, SMP, SMK, dan SMA. Setelah berganti menjadi KIP, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menaikkan jumlah sasaran menjadi 24 juta anak. KIS (Kartu Indonesia Sehat) KIS beda dengan BPJS, namun KIS menyempurnakan kekurangan BPJS. Penyempurnaan ini mencakup dua hal. Pertama, penambahan jumlah cakupan PBI. Meski belum ada berapa jumlah pasti penambahan peserta, Akmal memastikan, jumlah 86,4 juta PBI akan ditambah. Penambahan itu datang dari sekitar 1,7 juta gelandangan, anak terlantar, difable dan warga miskin lainnya yang selama ini tidak tercover pemerintah. Kedua, program untuk meng-cover biaya perawatan bayi yang baru lahir dari pasangan penerima KIS. Jika sebelumnya mereka tidak langsung dicover, maka dengan KIS yang dimiliki oleh orang tuanya maka sang anak akan otomatis terdaftar. Dari sebanyak 86,4 juta warga penerima bantuan iuran (PBI), baru sebanyak 432 ribu yang akan menerima KIS pada awal peluncuran kemarin. KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) KKS merupakan pengganti Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial (Kemensos). Tidak jauh beda dengan PKH, KKS juga akan membagikan uang tunai sebesar Rp 200 ribu pada rumah tangga sasaran (RTS). Hanya saja, pencairannya tidak lagi dilayani oleh PT Pos bersama Bank BRI. KKS akan dilayani oleh Bank Mandiri. Di 11 November 2014, KKS akan dibagikan pada 430.000 rumah tangga sasaran.

Lokasi Penyebaran PKP Pada tahap awal peluncuran, KIP, KIS, dan KKS baru disebar ke 18 kabupaten/kota. Titik-titik yang dipilih masuk kategori daerah perkotaan yang mudah dijangkau dan kondisi infrastuktur pendukung sudah siap. Ke-18 titik penyebaran KIP tahap awal ini adalah Jakarta Pusat, Selatan, Utara, Timur, dan Barat. Kemudian di Kabupaten Jembrana, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Cirebon, Kota Bekasi, Kabupaten Kuningan, dan Kota Semarang. Kemudian di Kabupaten Tegal, Kabupaten Banyuwangi, Kota Surabaya, Balikpapan, Kota Kupang, Kabupaten Mamuju Utara, dan Kota Pematang Siantar.

RELEVANSI INITIAL CONDITION DENGAN SOLUSI YANG DITAWARKAN Tiga kartu diatas merupakan lanjutan program dari pemerintahan SBY. Bisa dibilang tidak ada solusi yang relevan dan langsung menyelesaikan permasalahan masyarakat pasca kenaikan harga BBM. Dulu, SBY selalu mengandalkan BLT dalam setiap kenaikan harga BBM bersubsidi. BLT bukan KKS, namun mungkin KKS merupakan program yang bisa mensubstitusi. Sayangnya, dari 28 juta penduduk yang tercatat miskin di Indonesia, hanya ada 430.000 kepala keluarga di Indonesia yang mendapatkan KKS dengan besaran Rp. 200.000,00 per- kepala keluarga. Jika rata-rata keluarga di Indonesia adalah memiliki 2 sd 3 anak, maka setiap kepala disubsidi sebesar Rp. 40.000,00 sd 50.000,00 per-bulan. Jika dikonversi ke konsumsi harian, setiap kepala mendapatkan Rp. 1.300 sd 1.700 per-hari. Apakah Rp. 15 | K a j i a n S u b s i d i B B M K M - I T B 2 0 1 4 / 2 0 1 5


200.000,00 perkeluarga per-bulan angkanya sudah tepat dan mampu menggantikan daya beli yang hilang? Dan jika mengevaluasi jumlah KKS yang disebarkan, tentu kita tahu bahwa 430.000 kepala keluarga atau hampir setara dengan 1,9 juta orang miskin di Indonesia, bahkan tidak sampai 10% dari jumlah orang miskin dengan garis miskin yang paling bawah. Lalu dimana, letak Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Jika memang Pemerintah bermaksud memindahkan subsidi daya beli dalam bentuk lain, maka seriuslah, hitung besarannya, berapa banyak yg harus menerima, dan pikirkan cara pemberiannya agar masyarakat tidak konsumtif. Masyarakat ini, untuk bisa bebas dari kemiskinan harus bekerja dan memiliki penghasilan. Disini kita bisa mendapatkan kesimpulan, bahwa pemerintah belum serius dalam menyiapkan masyarakat untuk dapat menerima kenaikan harga BBM dan harga bahan pokok.

TERAKHIR; KOREKSI KRITIS ANGGARAN SUBSIDI BBM DALAM APBN Salah satu argumen yang sering diajukan sebagai alasan penaikan harga BBM adalah tidak sehatnya ruang fiskal karena anggaran subsidi yang sangat besar. Dalam struktur APBN dari tahun ketahun memang jumlah alokasi dana untuk Subsidi BBM kian besar, dari segi jumlah maupun segi presentase. Lihat tabel berikut.

Anggaran Belanja Subsidi BBM (dalam Triliun Rupiah) Tahun Subsidi BBM (Rp T) APBN (Rp T) Postur

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

45 1001 4.50%

82 1126 7.28%

130 1321 9.84%

211 1548 13.63%

202 1726 11.70%

246 1877 13.11%

291 2020 14.41%

DIOLAH DARI BERBAGAI SUMBER

Namun sayangnya selama ini tidak ada transparasi dari mana angka-angka itu berasal. Secara sederhana angka anggaran subsidi dapat dihitung dengan formula dibawah ini. mari coba kita hitung mandiri berapa seharusnya alokasi anggaran Subsidi BBM dalam APBN.

Subsidi BBM = Volume X (Harga Patokan-(Harga Eceran-Pajak)

a. Harga patokan Harga patokan adalah harga MOPS (Mean of Platts Singapore) ditambah alpha (biaya distribusi dan margin keuntungan). MOPS sendiri adalah penilaian produk untuk trading minyak di kawasan Asia yang dibuat oleh Platts -anak perusahaan McGraw Hill-. Mengacu pada keputusan Menteri ESDM Republik Indonesia No. 2187 K/ 12/MEM/2014, biaya alpha (distribusi dan margin) untuk masingmasing produk adalah sebagai berikut : 16 | K a j i a n S u b s i d i B B M K M - I T B 2 0 1 4 / 2 0 1 5


No.

Produk

Biaya Distribusi dan Margin

1

Bensin Premium dan Biopremium Minyak tanah Minyak Solar dan Biosolar

(3,32% x MOPS)+484/liter

2 3

(2,17% x MOPS)+521/liter (2,49% x MOPS)+263/liter

Dengan mengacu pada MOPS 2014 sebesar USD 99,6 per Barell dan Nilai Tukar rupiah 1 Dollar seharga Rp.12000. maka akan kita dapatkan harga MOPS yakni Rp. 7516 per liter. Dengan mengacu pada nilai MOPS ini, maka harga patokan untuk masing masing produk BBM Bersubsidi adalah sebagai berikut. No.

Produk

Harga Patokan (rupiah/liter)

1 2 3

Bensin Solar Minyak Tanah

8250,54 8201,09 7967,15

a. Harga Eceran-Pajak Pada tahun 2014 ini harga eceran untuk masing-masing produk BBM bersubsidi adalah sebagai berikut. No.

Produk

Harga Eceran (rupiah/liter)

1 2 3


6500 5500 2500

Dengan nilai pajak yang dimaksud adalah Pajak Pertambahan Nilai 10% + Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 5%. Sehingga (Harga Eceran-Pajak) masing-masing produk adalah sebagai berikut. No. 1 2 3

Produk Bensin Solar Minyak Tanah

Harga Eceran-Pajak 5525 4675 2125

b. Biaya subsidi per liter Dari hitung-hitungan diatas kita dapat menghitung berapa biaya subsidi perliternya untuk masing-masing produk. No.

Produk

Biaya Subsidi (rupiah/liter)



1 2 3


2725,54 3526,10 5842,15

c. Alokasi Subsidi BBM Dalam APBN-P 2014, anggaran Subsidi BBM adalah sebesar 246,49 Trilliun dengan alokasi BBM bersubsidi di reduksi menjadi 46 Juta Kiloliter dengan rincian 29,43 Juta Kliter Premium, 15,67 Juta Kliter Solar dan 0,9 Juta Kliter Minyak tanah. Dengan mengkalikan biaya subsidi perliter dengan alokasi tiap BBM bersubsidi ini, maka akan didapat angga anggaran Subsidi BBM sebagai berikut. No. 1 2 3 TOTAL

Produk Bensin Solar Minyak Tanah

Anggaran Subsidi Rp80.212.786.573.585 Rp55.253.981.086.793 Rp5.257.938.566.038 Rp140.724.706.226.415

140 T

Kalkulasi kami belum memasukkan anggaran untuk subsidi LPG 3kg, dimana pada tahun 2013 dan 2015 anggaran untuk subsidi LPG 3kg ini masing-masing sebesar 40 T dan 55,1 T, dengan menggunakan asumsi anggaran subsidi LPG 3Kg sebesar 50 T daam APBN-P 2014, maka masih terdapat selisih 56 T alokasi anggaran Subsidi BBM yang tercantum dalam APBN-P dengan kalkulasi kami. Tidak semua masyarakat mengetahui angka kalkulasi ini.

KESIMPULAN Berdasarkan konstitusi harga BBM sebagai barang strategis tidak seharusnya mengikuti harga minyak dunia, karena BBM adalah konsumsi masyarakat luas, maka sudah seharusnya pemerintah mengatur harga ada dapat terjangkau masyarakat luas. Selain itu kenaikan harga BBM seharusnya diikuti dengan rencana kebijakan yang dapat menanggulangi dampak kenaikan harga yang secara tidak langsung akan menurunkan daya beli masyarakat. Hingga hari ini kami tidak melihat paket kebijakan dari pemerintah yang benar-benar dapat menanggulangi dampak tersebut. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang dibungkus dalam Program Keluarga Produktif (PKP) pun jauh dari kondisi dapat menanggulangi dampak. Selain itu, kami melihat hal fundamental lainnya adalah mahalnya ongkos logistik barang pokok, pemerintah seharusnya mengefisienkan rantai distribusi ini agar rantai logistik dapa lebih efektif dan efisien. Melihat secara lebih luas, permasalahan utama subsidi BBM adalah ketergantungan terhadap BBM, maka sudah seharusnya pemerintah melakukan percepatan pengembangan Energi Baru dan Terbarukan, terutama Biofuel, karena Indonesia dijuluki “ArabSaudinya Biofuel”.



SIKAP Dengan mempertimbangkan hal-hal diatas, maka KM-ITB menyatakan : Menolak Kenaikan Harga BBM sampai pemerintah melaksanakan hal-hal berikut : 





Adanya peningkatan kinerja Bulog secara signifikan untuk mengefisienkan rantai pasok dan pengendalian harga bahan pokok yang terintegrasi dari pusat sampai daerah dengan indikator ongkos logistik dari harga pokok adalah hanya 30-35% dari harga barang pokok. Adanya kesiapan dari 28 juta masyarakat Indonesia di lapisan ekonomi terbawah dalam menghadapi kenaikan harga BBM bersubsdi sehingga mereka masih memiliki daya beli yang cukup untuk mengakses kebutuhan pokok dan akses untuk melanjutkan hidup Adanya trasparansi alokasi dana kenaikan BBM untuk pemberdayaan masyarakat.

REKOMENDASI JANGKA PENDEK 

   

Adanya kenaikan pajak yang signifikan untuk perusahaan produsen kendaraan dengan bahan bakar BBM sekaligus pengendalian dan pemotongan jumlah pembelian mobil baru di Indonesia Adanya reduksi cost-recovery dari ongkos yang tidak perlu Adanya renegosiasi kontrak dan mengembalikan kontrak-kontrak migas yang sudah habis ke PERTAMINA Adanya pemberantasan mafia migas yang bercokol kepada proses trading pihak ke-3 (PETRAL) dan lembaga hukum yang tidak sah secara konstitusi (SKK Migas) Terakhir, pemerintah harus melakukan persiapan kebijakan untuk memperbesar pemasukan APBN negara seperti melaksanakan Hilirisasi Tambang dengan secara paralel membangun industri pengolahan sebagai upaya mendorong tumbuhnya Industri turunan dalam negri, dan kebijakan-kebijakan menuju kedaulatan dan ketahanan energi Nasional seperti revisi UU Migas dan implementasi Roadmap Energi 2030.

REKOMENDASI JANGKA PANJANG 



Mendorong pemerintah secara paralel melakukan percepatan pengembangan Energi Baru dan terbarukan serta mempersiapkan pasar dan infrastruktur pendukungnya, terutama Biofuel. Memperbaiki sistem transportasi Indonesia sehingga dapat menekan penggunaan kendaraan pribadi.


KAJIAN ISU RENCANA KENAIKAN HARGA BBM BERSUBSIDI NOVEMBER 2014

Recommend Documents