RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA Registrasi Nomor : 42/PUU-X/2012 Tentang “Penentuan Harga BBM Bersubsidi”
I.
PEMOHON 1. Perhimpinan Magister Hukum Indonesia (PMHI) yang diwakili oleh Muhammad Fadli Nasution, S.H., M.H., sebagai Pemohon I 2. Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk Kebenaran dan Keadilan Negara Kesatuan Republik Indonesia diwakili oleh Joko Purboyo, S.H., sebagai Pemohon II 3. Eddy Wesley Parulian Sibarani, S.E., sebagai Pemohon III 4. Mansyur Maturidi, S.T., sebagai Pemohon IV 5. M. Fadhlan Hagabean Nasution, S.T., sebagai Pemohon V Selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Pemohon
Kuasa Hukum: Virza Roy Hizzal, S.H., M.Hum, dkk , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2012
II. POKOK PERKARA Pengujian Pasal 7 ayat (6a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .
III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI Para Pemohon dalam permohonan sebagaimana dimaksud menjelaskan, bahwa ketentuan yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji adalah : 1. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi “menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, objek permohonan Pengujian UU No. 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon.
IV. KEDUDUKAN PEMOHON ( LEGAL STANDING) -
Pemohon I dan Pemohon II adalah badan hukum privat yang bergerak di bidang hukum dan hak asasi manusia serta berperan memberikan perlindungan, pemajuan, pemenuhan dan penegakan hukum dan keadilan di Indonesia.
-
Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V adalah Perseorangan yang berstatus dan bekerja di sebuah Organisasi Advokat (Pemohon III), Perusahaan Swasta (Pemohon IV) dan Wiraswasta (Pemohon V)
Para Pemohon diatas merasa dirugikan hak-hak konstitusionalnya atas berlakunya ketentuan UU a quo. Kerugian Konstitusional yang dimaksud adalah sebagai berikut : 1. Pemohon I dan Pemohon II dirugikan secara langsung maupun tidak langsung kepada usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Pemohon secara terus-menerus dalam rangka menjalankan tugas dan peranan untuk perlindungan, pemajuan, pemenuhan dan penegakan hukum dan keadilan di Indonesia. 2. Pemohon III merasa dirugikan karena dengan diserahkannya harga bbm kepada mekanisme pasar maka menyebabkan harga kebutuhan pokok akan naik pula sehingga bisa jadi Pemohon III tidak dapat bertahan hidup di Jakarta dan terhambat aktivitas kesehariannya dalam bekerja, 3. Pemohon IV merasa terancam hak-hak dasarnya berupa peningkatan diri
dan
berpotensi
menghalangi
hak
konstitusionalnya
memperoleh kesejahteraan sebagai warga Negara.
dalam
4. Pemohon V merasa dengan diserahkannya harga bbm kepada mekanisme pasar maka menyebabkan usahanya gulung tikar atau bangkrut.
V. NORMA-NORMA YANG DIAJUKAN UNTUK DIUJI A. NORMA MATERIIL Norma yang diujikan, adalah : - Pasal 7 ayat (6a) Harga jual eceran BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan, kecuali dalam hal harga rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesian
Crude
Price/ICP)
dalam kurun waktu
berjalan
mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 15% (lima belas persen) dari harga ICP yang diasumsikan dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2012, Pemerintah berwenang untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi dan kebijakan pendukungnya.
B. NORMA UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Norma yang dijadikan sebagai penguji, yaitu : 1. Pasal 23 ayat (1) “Anggaran pendapatan dan belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” 2. Pasal 28 D ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan,dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” 3. Pasal 33 ayat (1) “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.” 4. Pasal 33 ayat (2) “Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.” 5. Pasal 33 ayat (3) “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”
VI. Alasan-alasan
Para
Pemohon
Dengan
diterapkan
UU
a
quo
Bertentangan Dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena : 1. Adanya Pasal 7 ayat (6a) UU a quo bertolak belakang dengan bunyi Pasal 7 ayat (6) UU a quo, sehingga Pasal 7 ayat (6a) menimbulkan ketidakpastian hukum; 2. Ketidakpastian hukum yang ditimbulkan oleh Pasal 7 ayat (6a) UU a quo ini terkait dengan jangka waktu untuk menentukan menaikan atau menurunkan harga jual bbm bersubsidi tidak jelas, dalam Pasal tersebut hanya disebutkan enam bulan tanpa disebutkan tepatnya sejak kapan sehingga tidak harus berlaku sejak UU APBNP a quo disahkan; 3. Keberadaan Pasal 7 ayat (6a) UU APBNP yang telah menentukan harga bbm bersubsidi ditentukan oleh mekanisme pasar telah bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945; 4. Dengan diterbitkannya Pasal 7 ayat (6a) UU APBNP tidak sejalan dengan Pembangunan Hukum Nasional; 5. Arah kebijakan sebagaimana yang tertuang dalam TAP MPR No. VI/MPR/1999 tidak akan pernah terwujud apabila menyerahkan harga bbm bersubsidi kepada mekanisme pasar, karena dampaknya justru akan menimbulkan ketidakstabilan harga dan fluktuatif ekonomi Negara yang dikendalikan/dikuasai oleh asing; 6. Dengan menyerahkan harga bbm kepada mekanisme pasar sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi ekonomi dalam UUD 1945; 7. Prinsip yang terkandung dalam Pasal 7 ayat (6a) UU APBNP adalah sama dengan prinsip yang terkandung dalam Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) UU Migas yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK No. 2/PUU-I/2003 tanggal 15 Desember 2004.
VII. PETITUM 1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian UndangUndang para Pemohon; 2. Menyatakan Pasal 7 ayat (6a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 23 ayat (1), Pasal 28C ayat (1).Pasal 28D, Pasal 28H ayat (3), Pasal 31 ayat (5), Pasal 33 ayat (2) dan (3), dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945. 3. Menyatakan Pasal 7 ayat (6a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 5. Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
