BAB II KAJIAN PUSTAKA, RERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS A. Kajian Pustaka Pada bab ini akan dijelaskan mengenai teori-teori yang mendukung penelitian ini. Teori-teori tersebut akan membantu dalam proses pembentukan kerangka pemikiran untuk perumusan hipotesis. Penjelasan teori ini juga akan membantu dalam menganalisis hasil penelitian. 1. Teori Agensi Dalam ekonomi pasar kontemporer, penggabungan bisnis menyebabkan pemisahan kepemilikan dan manajemen. Pemilik perusahaan (pemegang saham) tidak terlibat secara langsung dalam administrasi bisnis, dan manajer profesiona dipekerjakan untuk menjalankan aktivitas operasi bisnis seharihari. Karena beragam kepentingan pribadi dan asimetri informasi, manajer bisnis
dapat
mengejar
kesejahteraan
diri
mereka
bahkan
dengan
mengorbankan pemilik dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini yang mengakibatkan biaya agensi pada akhirnya ditanggung oleh manajemen (Jensen dan Meckling, 1976). Jensen dan Meckling (1976) menyatakan hubungan keagenan adalah suatu kontrak di mana satau atau lebih orang (principal) melibatkan orang lain (agent) untuk melakukan beberapa layanan atas nama mereka dan kemudian mendelegasikan sebagian kewenangan pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Berdasarkan argumen tersebut dapat disimpulkan bahwa pemilik atau
12
http://digilib.mercubuana.ac.id/
pemegang saham perusahaan menunjuk manajemen untuk mengelola perusahaan. Masalah yang timbul dari hubungan keagenan adalah konflik kepentingan antara principal (pemegang saham) dan agent (manajemen). Konflik kepentingan ini nantinya dapat menimbulkan adanya biaya agensi. Akibat dari seringnya melakukan auditor switching adalah auditor yang melaksanakan tugas audit di perusahaan klien di tahun pertama sedikit banyak akan mengganggu kenyamanan kerja karyawan, dengan bertanya semua persoalan tentang perusahaan yang seharusnya tidak dilakukan apabila auditor tidak berganti hal ini dikarenakan auditor yang baru belum begitu memahami kondisi perusahaan klien (Frida, 2013 dalam Anisykurlillah 2015). Teori agensi dijadikan dasar adanya persepsi bahwa investor lebih percaya pada data akuntansi yang diaudit oleh auditor bereputasi baik menyebabkan manajemen tidak akan mengganti auditornya jika perusahaan telah diaudit oleh KAP yang berafiliasi dengan KAP big 4 yang dianggap memiliki kualitas dan reputasi yang baik (Lestari, 2012)
13
http://digilib.mercubuana.ac.id/
2. Teori Stakeholder Menurut Irwan (2009), dalam Nabila (2011) perkembangan teori stakeholder diawali dengan berubahnya bentuk pendekatan perusahaan dalam melakukan aktifitas usaha. Ada dua bentuk dalam pendekatan stakeholders: a) Old-corporate relation. Pendekatan ini menekankan pada bentuk Pelaksanaan aktifitas perusahaan secara terpisah dimana setiap fungsi dalam sebuah perusahaan melakukan pekerjaannya tanpa adanya kesatuan diantara fungsi-funngsi tersebut. Selain itu hubungan antar pemimpin dengan karyawan dan pemasok berjalan satu arah, kaku, dan berorientasi jangka pendek. Pendekatan tipe inin akan banyak menimbulkan konflik karena perusahaan memisahkan diri dengan para stakeholder baik yang berasal dari dalam perusahaan dan dari luar perusahaan. b) New-corporate realtion. Pendekatan ini menekankan kolaborasi antara perusahaan dengan seluruh stakeholder-nya sehinga perusahaan bukan hanya menempatkan dirinya sebagai bagian yang bekerja secara individu dalam sistem sosial masyarakat Karena profesionalitas telah menjadi hal utama dalam pola hubungan ini. Pendekatan ini mengeleminasi penjenjangan status diantara para stakeholder perusahaan seperti yang ada pada pendekatan Old-corporate relation.
14
http://digilib.mercubuana.ac.id/
3 . Laporan Keuangan Menurut PSAK nomor 1 (revisi 2013) dikatakan, laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas, berdasarkan PSAK 1 (revisi 2013) seperti yang dijelaskan pada paragraf 10, laporan keuangan lengkap terdiri dari komponen-komponen berikut ini : 1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode; 2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode; 3. Laporan perubahan ekuitas selama periode; 4. Laporan arus kas selama periode; 5. Catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain; 6. Informasi
komparatif mengenai
periode
sebelumnya
sebagaimana
ditentukan dalam paragraf 38 dan 38A; dan 7. Laporan posisi keuangan pada awal periode sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya sesuai dengan paragraf 40A-40D. Tujuan
laporan
keuangan
adalah
sebagai
salah
satu
bentuk
pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan oleh pemegang saham yang memberikan informasi hasil dari proses akuntansi yang
15
http://digilib.mercubuana.ac.id/
dapat digunakan oleh pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Berdasarkan Peraturan Nomor X.K.2 lampiran keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-346/BL/2011 tentang “Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten dan Perusahaan Publik” disampaikan bahwa emiten atau Perusahaan Publik yang efeknya tercatat di Bursa Efek di Indonesia maka Laporan Keuangan Berkala disampaikan kepada Bapepam dan LK. Kualitas laporan keuangan dapat dikatakan baik apabila memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Karakteristik kualitatif adalah atribut yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi investor dan pengguna keuangan lainnya. Empat karakteristik kualitatif laporan keuangan sebagai berikut : 1. Dapat dipahami Informasi dalam laporan keuangan harus disajikan dengan cara yang mudah dipahami oleh pengguna laporan yang memiliki pengetahuan yang cukup mengenai akuntansi, bisnis, kegiatan ekonomi, dan kemauan untuk mempelajari informasi dengan tekun. 2. Relevansi Informasi dalam laporan keuangan dapat dikatakan relevan apabila hal tersebut berhasil mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna. Informasi tersebut dapat membantu pengguna memperbaiki harapan masa lalu (feedback value), serta mampu mengevaluasi laba sekarang atau kejadian masa depan (predictive value). Materialitas dan ketepatan waktu (timeliness) juga merupakan komponen lain relevansi dimana informasi
16
http://digilib.mercubuana.ac.id/
harus tersedia tepat waktu dengan tingkat kelalaian atau kesalahan pernyataan yang minim. 3. Keandalan Informasi laporan keuangan dikatakan andal (reliable) jika bebas dari pengertian yang menyesatkan dan salah saji yang material sehingga informasi laporan keuangan dapat diandalkan pengguna sebagai penyajian yang jujur serta wajar (faithful representation).
4. Dapat dibandingkan Informasi laporan keuangan harus dapat dibandingkan setiap periode agar pengguna dapat mengidentifikasi trend posisi keuangan serta mengetahui tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam susunan laporan keuangan, perubahan kebijakan, serta pengaruhnya.
4. Peraturan Pemerintah Tentang Auditor Switching Kewajiban auditor switching oleh perusahaan diatur dalam peraturan pemerintah yaitu Keputusan Menteri Keuangan Nomor 359/KMK.06/2003 pasal2. Peraturan tersebut mengatur mengenai pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik. Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dapat dilakukan KAP paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Peraturan tersebut diganti dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 Pasal 3 tentang “Jasa Akuntan Publik”.
17
http://digilib.mercubuana.ac.id/
Peraturan tersebut menyatakan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan suatu entitas dapat dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik paling lama enam tahun buku berturut – turut. Sementara pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan oleh seorang Akuntan Publik paling lama tiga tahun buku berturut – turut (Pasal 3 ayat 1). Kemudian Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dapat menerima kembali penugasan audit umum untuk klien setelah satu tahun buku tidak memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan klien yang sama (Pasal 3 ayat 2 dan 3). Penelitian ini dilakukan pada periode waktu 2009 – 2011. Dengan demikian, peraturan yang dipakai adalah peraturan mulai tahun 2008 yaitu Peraturan Menteri Keuangan Tahun Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 Pasal 3 tentang “Jasa Akuntan Publik”.
5. Standar Auditing Menurut Arens, dkk (2011) mengungkapkan bahwa: Standar auditing merupakan pedoman umum untuk membantu auditor memenuhi tanggung jawab profesionalnya dalam audit atas laporan keuangan historis. Standar ini mencakup pertimbangan mengenai kualitas profesional seperti kompetensi dan independensi, persyaratan pelaporan dan bukti. PSA 01 SA Seksi 150 tahun 2011, standar auditing yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia adalah sebagai berikut: a. Standar Umum a) Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
18
http://digilib.mercubuana.ac.id/
b) Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. c) Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. b. Standar Pekerjaan Lapangan a) Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya. b) Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan. c) Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. c. Standar Pelaporan a) Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. b) Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada, ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya. c) Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.
19
http://digilib.mercubuana.ac.id/
d) Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan maka alasannyaharus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipukul oleh auditor.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik Peraturan mengenai auditor switching dijelaskan kembali dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik. Peraturan ini menyatakan bahwa pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis terhadap suatu entitas oleh seorang Akuntan Publik dibatasi paling lama untuk lima tahun buku berturut-turut sedangkan pemberian jasa audit oleh KAP tidak dibatasi (pasal 11 ayat 1) Pada tanggal 6 April 2015, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik (PP 20/2015) yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari Undang-undang No.5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik.
20
http://digilib.mercubuana.ac.id/
Berkaitan dengan aturan rotasi jasa akuntan publik diatur dalam Pasal 11 PP 20/2015 tersebut, dimana dalam Pasal 11 ayat (1) dijelaskan bahwa : Pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a terhadap suatu entitas oleh seorang Akuntan Publik dibatasi paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut Kemudian, dalam ayat (2) dijelaskan bahwa : Entitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : 1. Industri di sektor Pasar Modal; 2. Bank Umum; 3. Dana Pensiun; 4. Perusahaan Asuransi/Reasuransi; atau 5. Badan Usaha Milik Negara Selanjutnya, ayat (3) Pasal 11 PP 20/2015 tersebut menjelaskan bahwa : Pembatasan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga berlaku bagi Akuntan Publik yang merupakan Pihak Terasosiasi. Ayat (3) dijelaskan Pembatasan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga berlaku bagi Akuntan Publik yang merupakan Pihak Terasosiasi. Ayat (4) dijelaskan Akuntan Publik dapat memberikan kembali jasa audit atas informasi keuangan historis terhadap entitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah 2 (dua) tahun buku berturut-turut tidak memberikan jasa tersebut.
21
http://digilib.mercubuana.ac.id/
7. Voluntary Auditor Switching Auditor switching merupakan perpindahan auditor yang dilakukan oleh perusahaan karena adanya kewajiban rotasi auditor. Auditor switch dimaksudkan untuk menjaga independensi auditor agar tetap obyektif dalam mengaudit laporan keuangan klien. Ketentuan mengenai auditor switch telah diatur dalam regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 359/PMK.06/2003 pasal 6 dan kemudian diperbaharui pada tahun 2008 dengan KMK No. 17/PMK.01/2008. Mautz at al (2010) menyatakan bahwa hubungan antara auditor dan klien yang terlalu panjang dapat memiliki pengaruh yang merugikan independensi auditor karena obyektivitas auditor terhadap kliensemakin berkurang seiring dengan berjalannya waktu. Untuk menjagaindependensi auditor ini maka dilakukan auditor switching.Auditor switching dapat bersifat mandatory atau voluntary. 8. Opini Audit Going Concern Penerimaan opini audit going concern sangat berguna bagi para pemakai laporan keuangan untuk membuat keputusan yang tepat dalam berinvestasi. Hal itu penting karena ketika seorang investor akan melakukan investasi perlu untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan, terutama yang menyangkut tentang kelangsungan usaha. Pengeluaran opini audit going concern oleh auditor didasarkan pada kesangsian
auditor
tentang
kemampuan
entitas
untuk
mempertahankan
kelangsungan hidupnya. Auditor harus mengevaluasi kesangsian besar mengenai
22
http://digilib.mercubuana.ac.id/
kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas dengan cara sebagai berikut. a. Auditor mempertimbangkan apakah hasil prosedur yang dilaksanakan dalam perencanaan, pengumpulan bukti audit untuk berbagai tujuan audit, dan penyelesaian auditnya dapat mengidentifikasi keadaan atau peristiwa, yang secara keseluruhan menunjukkan adanya kesangsian besar mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas. b. Jika auditor yakin bahwa terdapat kesangsian besar mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas, maka auditor harus melakukan hal-hal di bawah ini. (a) Memperoleh informasi mengenai rencana manajemen yang ditujukan untuk mengurangi dampak kondisi dan peristiwa tersebut. (b) Menentukan apakah kemungkinan bahwa rencana tersebut dapat secara efektif dilaksanakan. c. Setelah auditor mengevaluasi rencana manajemen, auditor mengambil simpulan apakah auditor masih memiliki kesangsian besar mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas. Auditor tidak bertanggungjawab atas isi laporan keuangan yang disampaikan oleh manajemen karena auditor hanya memeriksa kewajaran laporan keuangan
23
http://digilib.mercubuana.ac.id/
berdasarkan pada SPAP (Standar Profesional Akuntan Publik), ada lima jenis pendapat akuntan, yaitu: 1. Pendapat wajar tanpa pengecualian (Unqualified opinion) Pendapat wajar tanpa pengecualian diberikan auditor jika tidak terjadi pembatasan dalam lingkup audit dan tidak terdapat pengecualian yang signifikan mengenai kewajaran dan penerapan prinsip akuntansi berterima umum dalam penyusunan laporan keuangan, konsistensi penerapan prinsip akuntansi berterima umum tersebut, serta pengungkapan memadai dalam laporan keuangan. 2. Laporan yang Berisi Pendapat Wajar tanpa Pengecualian dengan Bahasa Penjelasan (Unqualified Opinion Report with Explanatory Language) Jika terdapat hal-hal yang memerlukan bahasa penjelasan, namun laporan keuangan tetap menyajikan secara wajar posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan klien, auditor dapat menerbitkan laporan audit baku dengan bahasa penjelasan. 3. Pendapat wajar dengan pengecualian (qualified opinion)
Jika auditor
menjumpai kondisi-kondisi berikut ini, maka auditor akan memberikan pendapat wajar dengan pengecualian dalam laporan audit. Kondisi-kondisi tersebut antara lain: a. Lingkup audit dibatasi oleh klien. b. Auditor tidak dapat melaksanakan prosedur audit penting atau tidak dapat memperoleh informasi penting karena kondisi-kondisi yang berada di luar kekuasaan klien maupun auditor. c. Laporan keuangan tidak disusun sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum.
24
http://digilib.mercubuana.ac.id/
d. Prinsip akuntansi berterima umum yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan tidak diterapkan secara konsisten. 4. Pendapat tidak wajar (adverse opinion) Akuntan memberikan pendapat tidak wajar jika laporan keuangan klien tidak disusun berdasarkan prinsip akuntansi berterima umum sehingga tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas perusahaan klien. 5. Pernyataan tidak memberikan pendapat (Disclaimer of Opinion) Jika auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan, maka laporan audit ini disebut dengan laporan tanpa pendapat SA 570 menjelaskan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan tentang asumsi kelangsungan usaha, seperti: 1. Keadaan keuangan. (1) Posisi liabilitas bersih atau liabilitas lancar bersih. (2) Pinjaman dengan waktu pengembalian tetap mendekati jatuh temponya tanpa prospek yang realistis atas pembaharuan atau pelunasan; atau pengandalan yang berlebih pada pinjaman jangka pendek untuk mendanai aset jangka panjang. (3) Indikasi penarikan dukungan keuangan oleh kreditor. (4) Arus kas operasi yang negatif, yang diindikasi oleh laporan keuangan historis atau prospektif. (5) Rasio keuangan utama yang memburuk.
25
http://digilib.mercubuana.ac.id/
(6) Kerugian operasi yang substansial atau penurunan signifikan dalam nilai aset yang digunakan untuk menghasilkan arus kas. (7) Dividen yang sudah lama terutang atau yang tidak berkelanjutan. (8) Ketidakmampuan untuk melunasi kreditur pada tanggal jatuh tempo. (9) Ketidakmampuan untuk mematuhi persyaratan perjanjian pinjaman. (10) Perubahan transaksi dengan pemasok, yaitu dari transaksi kredit menjadi transaksi tunai ketika pengiriman. (11)
Ketidakmampuan
untuk
memperoleh
pendanaan
untuk
pengembangan produk baru yang esensial atau investasi esensial lainnya. 2. Kegiatan operasi. (1) Intensi manajemen untuk melikuidasi entitas atau untuk menghentikan operasinya. (2) Hilangnya manajemen kunci tanpa penggantian (3) Hilangnya suatu pasar utama, pelanggan utama, wara laba, lisensi, atau pemasok utama. (4) Kesulitan tenaga kerja. (5) Kekurangan penyediaan barang/bahan. (6) Munculnya kompetitor yang sangat berhasil. 3. Lain-lain. (1) Ketidakpatuhan terhadap ketentuan permodalan atau ketentuan statutori lainnya. (2) Perkara hukum yang dihadapi entitas yang jika berhasil dapat mengakibatkan tuntutan kepada entitas yang kemungkinan kecil dapat dipenuhi oleh entitas. (3) Perubahan dalam peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang diperkirakan akan memberikan dampak buruk bagi entitas.
26
http://digilib.mercubuana.ac.id/
(4) Kerusakan aset yang diakibatkan oleh bencana alam yang tidak diasuransikan atau kurang diasuransikan. SA 705 tentang modifikasi terhadap opini dalam laporan auditor independen menjelaskan kondisi yang mengharuskan seorang auditor harus melakukan modifikasi terhadap opininya, ketika: 1. Auditor menyimpulkan bahwa, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, laporan keuangan secara keseluruhan tidak bebas dari kesalahan penyajian material 2. Auditor tidak dapat memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk menyimpulkan bahwa laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material. 9. Audit Delay Audit delay merupakan perbedaan waktu antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal opini audit. Semakin lama waktu yang dibutuhkan auditor dalam menyelesaikan pekerjaan auditnya, maka audit delay pun akan semakin panjang. Dyer dan Mc Hugh (1975) dalam Astyorini (2015) membagi keterlambatan atau lag menjadi: a) Preliminary lag, yaitu interval antara berakhirnya tahun fiskal sampai dengan tanggal diterimanya laporan keuangan pendahulu oleh pasar modal; b) Auditor’s signature lag, yaitu interval antara berakhirnya tahun fiskal sampai dengan tanggal yang tercantum dalam laporan auditor; c) Total lag, yaitu interval antara berakhirnya tahun fiskal sampai dengan tanggal diterimanya laporan keuangan tahunan publikasi oleh pasar modal.
27
http://digilib.mercubuana.ac.id/
Penyampaian laporan keuangan untuk perusahaan publik diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor X.K.2 lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM
Nomor:
Kep-346/BL/2011.
Berdasarkan
peraturan
tersebut,
BAPEPAM mewajibkan bagi seluruh perusahaan yang terdaftar di pasar modal untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan secara tepat waktu dan disertai dengan laporan auditor independen dan disampaikan kepada BAPEPAM selambat-lambatnya akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Laporan keuangan yang harus disampaikan terdiri dari: a) Laporan posisi keuangan (neraca) b) Laporan laba rugi c) Laporan perubahan ekuitas d) Laporan keuangan pada awal periode komparatif, jika perusahaan publik menerapkan kebijakan akuntansi secara retrospektif, atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan e) Catatan atas laporan keuangan Ketepatwaktuan dalam mempublikasi laporan keuangan menjadi penting bagi perusahaan, karena dengan ini publik dapat menilai kinerja perusahaan apakah dalam kondisi baik atau buruk. Apabila terjadi keterlambatan, maka publik akan mencurigai bahwa perusahaan tersebut sedang mengalami masalah yang akan berpengaruh pada keputusan stakeholders dan harga saham perusahaan. Penyampaian laporan keuangan untuk perusahaan publik diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor X.K.2 lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM
Nomor:
Kep-346/BL/2011.
Berdasarkan
28
http://digilib.mercubuana.ac.id/
peraturan
tersebut,
BAPEPAM mewajibkan bagi seluruh perusahaan yang terdaftar di pasar modal untuk menyampaikan laporan keuangan Audit delay yang panjang dipengaruhi oleh kerumitan proses audit yang dilakukan oleh auditor. Tingkat kerumitan yang tinggi ini dapat mengakibatkan seorang auditor dalam melaksanakan proses auditnya memerlukan jumlah hari yang lebih banyak untuk mengaudit perusahaan induk beserta anak erusahaannya (Che-Ahmad dan Abidin, 2008) 10. Reputasi Auditor Reputasi auditor adalah seseorang auditor yang memiliki sumber daya yang lebih besar dalam hal mengaudit dengan mempunyai kualitas audit yang baik juga dari dulu hingga sekarang. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa auditor skala besar memiliki insentif yang lebih dibanding auditor skala kecil. Auditor skala besar cenderung untuk mengungkapkan masalah yang ada karena mereka lebih kuat menghadapi resiko proses pengadilan.(Febrianto, 2005 dalam Astrini 2013) . Reputasi auditor sangat menentukan kredibilitas (kualitas, kapabilitas, atau kekuatan untuk menimbulkan kepercayaan) suatu laporan keuangan. Dalam riset ini KAP yang memiliki reputasi diproksikan dengan The Big 4. Memilih Kantor Akuntan Publik yang memiliki nama baik diharapkan nantinya dapat menciptakan ketertarikan bagi pihak-pihak yang ingin berinvestasi. Maka perusahaan yang sudah menggunakan KAP The Big 4, mereka cenderung enggan untuk berganti KAP. Menurut penelitian Praptitorini dan Januarti (2007), investor cenderung lebih percaya pada laporan keuangan auditan yang dihasilkan oleh auditor yang bereputasi. The Big 4 adalah auditor bereputasi dan mempunyai keahlian yang lebih baik daripada auditor selain The Big 4.
29
http://digilib.mercubuana.ac.id/
Perusahaan akan menggunakan jasa KAP yang mempunyai reputasi baik untuk meningkatkan kredibilitas dari laporan keuangan. Hal ini biasanya ditunjukkan dengan KAP yang berafiliasi dengan KAP besar yang berlaku universal yang dikenal dengan Big Four Worldwide Accounting Firm atau Big Four (Hilmi dan Ali, 2008 dalam Saputri, 2012). Kategori Kantor Akuntan Publik yang berafiliasi dengan The Big Four di Indonesia, yaitu (Cahyadi, 2009 dalam Sinarwati, 2010): a) KAP Price Waterhouse Coopers, yang bekerja sama dengan KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan. b) KAP KPMG (Klynveld Peat Marwick Goerdeler), yang bekerja sama dengan KAP Siddharta dan Widjaja. c) KAP Ernst & Young, yang bekerja sama dengan KAP Purwantono, Suherman dan Surja. d) KAP Deloitte Touche Tohmatsu, yang bekerja sama dengan KAP Osman Bing Satrio & Eny.
30
http://digilib.mercubuana.ac.id/
Tabel 2.1 Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu Peneliti
Judul
Variabel
Model
Hasil
Analisis
Ni Kadek Sinarwati (2010)
.” Mengapa Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Melakukan Pergantian Kantor Akuntan Publik?”. Simposium Nasional Akuntansi XIII, Purwokerto, hal. 1-20
Pergantian Regresi Manajemen, Logistik Financial distress, Opini going concern, Reputasi Auditor
Arezoo Aghaei Chadegani, Zakiah Muhammad dun Mohamed dan Azzam Jari (2011)
Auditor-client - Changes relationship: Manajemen, Qualified the Audit case of audit Opiniom, tenure and Audit Fees, auditor Audit Quality and Financial switching in Distress Malaysia
Ainurrizky Putri Robbitasari dan I Dewa Nyoman Wiratmaja (2013)
Pengaruh Opini Audit Going Concern, Kepemilikan Institusional dan Audit Delay Pada Voluntary
Regresi Logistik
Opini Audit Regresi Going Logistik Concern, Kepemilikan Institusional, Audit Delay dan Voluntary Auditor
31
http://digilib.mercubuana.ac.id/
Signifikan Pergantian Manajemen, Financial distress Tidak signifikan Opini going concern, Reputasi Auditor
Signifikan Changes in Manajemen, Qualified Audit Opinion, Audit Fess
Tidak signifikan Audit Quality, Financial Distress Signifikan Opini audit going concern dan Audit Delay
Tidak Signifikan Kepemilikan
Auditor Switching Novia Retno Astrini (2013)
Ni Made PuspaPawit ri dan Ketut Yadnyana (2015)
Calorina Dwi Astyorini (2015)
Luki Arsih dan Indah Anisykurlill ah (2015)
Switching
Institusional
Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perusahaan Melakukan Auditor Switching
Auditor Switching secara voluntary, Reputasi Auditor, Pergantian Manajemen, Financial Distress, Opini Akuntan dan Audit Tenur
Regresi Logistik
Pengaruh Audit Delay, Opini Audit, Reputasi Auditor dan Pergantian Manajemen Pada Voluntary Auditor Switching
Voluntary Auditor Switching, Audit Delay, Opini Audit, Reputasi Auditor, Pergantian Manajemen
Regresi Logistik
Pengaruh Kepemilikan Manajemen, Pertumbuhan Perusahaan, Audit Delay dan Reputasi KAP Terhadap Pergantian Auditor Secara Voluntary
Kepemilikan Manajemen, Pertumbuhan Perusahaan, Audit Delay dan Reputasi KAP, Pergantian Auditor Secara Voluntary
Regresi Logistik
Pengaruh Opini Audit Going Concern, Ukuran KAP
Opini Audit Going Concern, Ukuran KAP dan Profitabilitas
Regresi Logistik
Signifikan: Audit Tenure
Tidak Signifikan: Reputasi Auditor, Pergantian Manajemen, Financial Distress, Opini Akuntan Signifikan : Audit Delay, Reputasi Auditor, Pergantian Manajemen
Tidak Signifikan : Opini Auditor Siginifikan : Pertumbuhan Perusahaan
Tidak Signifikan : Audit Delay dan Reputasi KAP, Kepemilikan Manajemen
32
http://digilib.mercubuana.ac.id/
Signifikan : Tidak Signifikan : Opini Audit Going Concern, Ukuran KAP dan Profitabilitas
B. Rerangka Pemikiran Berdasarkan penjelasan diatas maka dikembangkan dari variable independen terhadap variable dependen dimana variable dependen penelitian ini adalah voluntary auditor switching. Sedangkan variable independen dalam penelitian ini adalah opini audit going concern, audit delay dan reputasi auditor .
Gambar 2.1 Rerangka Pemikiran
Opini Audit Going Concern
Audit Delay Voluntary auditor switching Reputasi Auditor
33
http://digilib.mercubuana.ac.id/
C. Hipotesis 1. Pengaruh Opini Audit Going Concern terhadap Voluntary Auditor Switching Kelangsungan hidup (going concern) suatu usaha selalu dihubungkan dengan kemampuann manajemen dalam mengelola perusahaan agar dapat bertahan hidup. Prestasi kerja yang telah dicapai oleh pihak manajemen suatu perusahaan akan disajikan berupa laporan keuangan. Pengungkapan laporan keuangan merupakan informasi yang sangat penting bagi auditor (Wahyuningsih dan Suryanawa, 2012) Pengaruh opini audit going concern pada voluntary auditor switching hasil nya pada penelitian Robbitasari (2013), yaitu opini audit going concern berpengaruh terhadap voluntary auditor switching hal ini disimpulkan
Carcello
dan
Neal
(2003)
berpendapat
bahwa
diberhentikannya auditor sebagai suatu bentuk hukuman atas pemberian opini yang tidak sesuai dengan harapan perusahaan atas laporan keuangannya dilakukan oleh manajemen dengan harapan mendapatkan auditor yang lebih mudah diatur. Klien akan berpindah KAP karena opini tersebut tidak diharapkan atas laporan keuangan perusahaan. Fenomena auditor switching yang dilakukan perusahaan pada tahun berikutnya diharapkan mampu memberikan opini audit yang diinginkan perusahaan. H1 : Opini audit going concern berpengaruh signifikan terhadap voluntary auditor switching.
34
http://digilib.mercubuana.ac.id/
2.Pengaruh Audit Delay terhadap Voluntary Auditor Switching Pengaruh audit delay pada voluntary auditor switching hasil pengujian menunjukkan bahwa audit delay berpengaruh signifikan pada voluntary auditor switching. Robbitasari (2013) yang menyatakan bahwa bahwa suatu penyelesaian tugas audit yang memiliki rentang waktu yang terlalu lama akan mengakibatkan keterlambatan pempublikasian
laporan
keuangan
auditor
ke
pasar
modal
sehingga
berpengaruh
pada
switching.Apabila publikasi laporan keuangan mengalami keterlambatan maka pihak pasar modal akan curiga dan menilai negatif bahwa perusahaan mengalami masalah. Hal ini juga dikhawatirkan akan memengaruhi keputusan stakeholders. Menurut Srimindartini (2006) dalam Astyorini (2015), semakin lama waktu yang dibutuhkan auditor untuk menyelesaikan audit akan semakin besar kemungkinan perusahaan untuk mengganti auditor. H2 : Audit delay berpengaruh secara signifikan terhadap voluntary auditor switching. 3. Pengaruh Reputasi Auditor terhadap Voluntary Auditor Switching Reputasi auditor merupakan adalah seorang auditor yang memiliki sumber daya yang lebih besar dalam hal mengaudit dengan mempunyai kualitas audit yang baik juga dari dulu hingga sekarang. KAP yang bereputasi ini akan menambah kepercayaan diri sebuah perusahaan untuk
35
http://digilib.mercubuana.ac.id/
menarik para calon investornya. Untuk itu jika perusahaan telah menggunakan jasa KAP yang bereputasi, perusahaan tidak akan melakukan voluntary auditor switching karena KAP bereputasi ini dapat mendukung
perkembangan
perusahaan
dalam
mempertahankan
kelangsungan hidupnya. (Astrini, 2013) Reputasi auditor sangat menentukan kredibilitas (kualitas, kapabilitas, atau kekuatan untuk menimbulkan kepercayaan) suatu laporan keuangan. Dalam riset ini KAP yang memiliki reputasi diproksikan dengan The Big 4. Memilih Kantor Akuntan Publik yang memiliki nama baik diharapkan nantinya dapat menciptakan ketertarikan bagi pihak-pihak yang ingin berinvestasi. Maka perusahaan yang sudah menggunakan KAP The Big 4, mereka cenderung enggan untuk berganti KAP (Pawitri dan Yadnyana, 2015) H3: Reputasi auditor berpengaruh signfikan terhadap voluntary auditor switching.
36
http://digilib.mercubuana.ac.id/