BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN RUMUSAN HIPOTESIS
2.1 Kajian Pustaka 2.1.1 Agency Theory (Teori Keagenan) Pencapaian suatu tujuan dan kinerja organisasi bisnis tidak terlepas dari kinerja manajemen organisasi. Sehubungan dengan hal itu, hubungan diantara manajemen dengan pemilik akan dituangkan dalam suatu kontrak (performance contract). Menurut Jensen dan Meckling (1976) hubungan kontrak antara pemilik dan manajemen tersebut sejalan dengan agency theory. Agency theory menggunakan tiga asumsi sifat manusia antara lain manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (self interest), manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (bounded rationality), dan manusia selalu menghindari resiko (risk averse) (Eisenhardt, 1989). Teori keagenan menggambarkan pihak manajemen sebagai agen lebih banyak tahu tentang perusahaan dan bisa memanfaatkan posisinya tersebut untuk keuntungan pihaknya (Ratih, 2011). Tanpa sepengetahuan dari prinsipal, agen mungkin mengetahui lebih banyak mengenai kondisi perusahaan yang sebenarnya dibandingkan prinsipal sehingga dalam hubungan keagenan dapat tercipta konflik kepentingan (Adhi dan Siti, 2012). Terjadinya konflik kepentingan dalam organisasi bisnis menyebabkan kinerja manajer dan perusahaan menjadi aspek yang penting untuk diperhatikan (Moradi dkk., 2012). Konflik kepentingan dapat terjadi dalam organisasi bisnis dikarenakan prinsipal sebagai pihak pemilik tidak dapat selalu memonitor aktivitas manajemen untuk memastikan apakah manajemen telah bekerja sesuai dengan keinginan prinsipal. Terkadang informasi yang disampaikan tidak sesuai dengan
kondisi perusahaan yang sebenarnya (Savitri, 2010). Keadaan inilah yang disebut dengan asimetri informasi (information asymetric). Ujiantho dan Pramuka (2007) menyatakan adanya informasi yang tidak simetris tersebut dapat mendorong manajemen (agen) untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui oleh pemilik (prinsipal) hal itu dilakukan untuk memaksimalkan keuntungan agen. Agen dapat termotivasi untuk melaporkan informasi yang tidak sebenarnya kepada prinsipal, terutama jika informasi tersebut berkaitan dengan pengukuran kinerja agen. Corporate governance sebagai salah satu mekanisme pengendalian internal yang paling penting dari masalah lembaga dalam mengurangi salah satu dampak dari hubungan keagenan yaitu asimetri informasi (Clemente dan Labat, 2009). Menurut Fathi (2013) dengan publikasi informasi mengenai kondisi perusahaan dan kinerja perusahaan serta manajemen dapat mengurangi konflik agensi yang terjadi dalam hubungan keagenan suatu organisasi. Hubungan keagenan dalam organisasi koperasi dapat terjadi antara anggota dengan pengurus. Masalah keagenan yang mungkin dapat timbul dalam pelayanan koperasi adalah dimana anggota sebagai prinsipal sedangkan pihak manajemen (pengurus) sebagai agen. Menurut Chabacib (2001) dalam Sugiyanto (2011) anggota koperasi memiliki peran ganda disatu sisi sebagai pemilik namun disisi lain sebagai pengguna jasa. Menurut Pasal 21 Undang – undang No.25 tahun 1992 menyebutkan perangkat koperasi dapat terdiri dari rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Pengurus adalah wakil anggota yang dipilih dalam rapat anggota untuk menjalankan koperasi mewakili anggota (Sugiyanto, 2010). Pengurus memperoleh wewenang dan kekuasaan dari rapat anggota dan melaksanakan seluruh keputusan rapat anggota untuk memberikan manfaat kepada anggota koperasi. Atas dasar itu pengurus merumuskan berbagai kebijaksanaan yang harus dilakukan pengelola dan menjalankan tugasnya (Sugiyanto, 2010).
Antara berbagai pihak di dalam organisasi koperasi saling berhubungan (agency relationship) dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengurus sebagai agent merupakan pihak yang memperoleh mandat dari anggota sebagai principal untuk menjalankan tugas mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh koperasi untuk mencapai tujuan. 2.1.2 Stewardship Theory (Teori Stewardship) Teori stewardship merupakan teori yang dicetuskan pada tahun 1991 oleh Donaldson dan Davis. Teori ini menggambarkan situasi para manajer tidak termotivasi oleh tujuan – tujuan individu tetapi lebih merujuk kepada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi (Riyadi dan Yulianto, 2014). Teori ini memiliki asumsi bahwa manajer adalah pelayan/steward perusahaan yang baik dan rajin bekerja untuk mencapai tingkat laba dan tingkat pengembalian modal yang tinggi bagi pemegang saham. Teori stewardship mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang dimana para pihak manajemen sebagai steward termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan prinsipal, selain itu perilaku steward tidak akan meninggalkan organisasinya sebab steward berusaha mencapai sasaran organisasinya (Riyadi, 2014). Stewardship theory ini timbul berdasarkan kepercayaan pada masing-masing pihak. Pihak yang memberikan kepercayaan disebut principal dan pihak yang diberi kepercayaan adalah steward (Wijaya dan Sudarma, 2015). Teori ini didesain bagi para peneliti untuk menguji situasi dimana para pihak manajemen dalam perusahaan sebagai pelayan dapat termotivasi untuk bertindak dengan cara terbaik pada prinsipalnya.
2.1.3 Good Corporate Governance Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) mendefinisikan GCGsebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan untuk memberikan nilai tambah pada perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang bagi pemegang saham, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder yang berlandaskan atas peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku. Menurut Farida dan Herwiyanti (2010) sistem GCG menuntut dibangun dan dijalankannya prinsip–prinsip GCG dalam proses manajerial perusahaan. GCG memberikan kontribusi untuk daya saing dan reputasi perusahaan, memfasilitasi akses ke pasar modal dan dengan demikian membantu mengembangkan pasar keuangan serta memacu pertumbuhan ekonomi (Ombayo, 2011). GCG merupakan faktor penting yang dapat berpengaruh terhadap kinerja perusahaan yang dapat meningkatkan nilai perusahaan. Penerapan prinsip–prinsip GCG yang diberlakukan secara universal diharapkan mampu memberikan manfaat bagi stakeholder dan perusahaan untuk mampu going concern. Menurut Shill (2008) GCG berlaku untuk semua lapisan masyarakat seperti pemerintah, legislatif, yudikatif, media, sektor swasta, sektor perusahaan, koperasi, organisasi seperti serikat buruh dan terakhir organisasi nonpemerintah (LSM). Adapun manfaat–manfaat yang diperoleh dengan dilaksanakannya good corporate governance, sesuai dengan Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI, 2001), diantaranya : 1) Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada stakeholders. 2) Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah pada akhirnya akan meningkatkan corporate value.
3) Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. 4) Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan shareholders’s value dan dividen. Khusus bagi BUMN akan dapat membantu penerimaan bagi APBN terutama hasil dari privatisasi. Konsep GCG diajukan demi tercapainya pengelolaan perusahaan yang lebih transparan bagi semua pengguna laporan keuangan. Begitupula tata kelola perusahaan dapat membuat efisiensi dalam penggunaan aset perusahaan, membantu badan hukum dalam menarik modal murah, memastikan kinerja perusahaan secara keseluruhan positif dan kemampuan untuk memenuhi harapan masyarakat (Ofo, 2010). Bila konsep ini diterapkan dengan baik maka diharapkan pertumbuhan ekonomi akan terus menanjak seiring dengan transparansi pengelolaan perusahaan yang makin baik dan nantinya akan menguntungkan banyak pihak (Nasution dan Setiawan, 2007). Seluruh aktivitas–aktivitas operasional perusahaan akan berjalan dengan baik apabila pelaksanaan GCG dapat berjalan dengan efektif, maka hal tersebut dapat berdampak terhadap kinerja perusahaan secara finansial maupun nonfinansial yang juga akan turut membaik (Brown dan Caylor, 2004). 2.1.4 Prinsip – prinsip Good Corporate Governance Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) mengungkapkan setiap perusahaan harus memastikan bahwa prinsip–prinsip GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya organisasi bisnis harus menganut kelima prinsip–prinsip yang telah ditetapkan oleh KNKG (Budiarti, 2010). Prinsipprinsip tersebut digunakan untuk mengukur seberapa jauh GCG telah diterapkan dalam perusahaan (Arifin, 2005). Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2006) adapun lima prinsip yang menjadi pedoman pelaksanaan GCG, antara lain.
1) Transparancy (Keterbukaan) Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundangundangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya. Menurut Haque dan Kirkpatrick (2008) sangat penting bagi perusahaan untuk membuat informasi keuangan dan nonkeuangan yang mudah diakses oleh orang luar agar orang dapat membuat keputusan. Pengungkapan yang efektif dapat digunakan untuk mengevaluasi masa lalu kinerja manajemen, meramalkan perusahaan arus kas masa depan dan untuk memutuskan apakah profil risiko perusahaan masih dalam tingkat yang dapat diterima. Adapun beberapa pedoman pelaksanaannya diantaranya (KNKG, 2006:5), yaitu. a) Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya. b) Informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan.
c) Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi. d) Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan. 2) Accountability (Akuntabilitas) Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Adapun beberapa pedoman pelaksanaannya diantaranya (KNKG, 2006:6), yaitu. a) Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan (corporate values), dan strategi perusahaan. b) Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan good corporate governance. c) Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan. d) Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (reward and punishment system).
e) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku (code of conduct) yang telah disepakati. 3) Responsibility (Responsibilitas) Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen. Adapun beberapa pedoman pelaksanaannya diantaranya (KNKG, 2006:6), yaitu. a) Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan (by-laws). b) Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai. 4) Indepedency (Kemandirian) Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Adapun beberapa pedoman pelaksanaannya diantaranya (KNKG, 2006:6), yaitu. a) Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif.
b) Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain. 5) Fairness (Kewajaran dan Kesetaraan) Fairness adalah peraturan yang adil dan setara dalam memenuhi kepentingan stakeholders yang timbul berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Perusahaan harus senantiasa memperhatikan hak – hak para pemangku kepentingan berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan ke arah yang lebih baik. Adapun beberapa pedoman pelaksanaannya diantaranya (KNKG, 2006:7), yaitu. a) Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku
kepentingan
untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing. b) Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan. c) Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik. 2.1.5 Kinerja Keuangan Menurut Helfert (1996) dalam Nuswandari (2009) kinerja merupakan tampilan keadaan secara utuh dan menyeluruh atas perusahaan selama periode waktu tertentu yang merupakan hasil atau prestasi yang dipengaruhi oleh kegiatan operasional perusahaan dalam
memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Pentingnya laporan keuangan sebagai informasi dalam menilai kinerja perusahaan, mensyaratkan laporan keuangan haruslah mencerminkan keadaan perusahaan yang sebenarnya pada kurun waktu tertentu (Meriewaty dan Setyani, 2005). Manajer sebagai pengelola wajib memberikan informasi mengenai kondisi perusahaan dan kinerja manajemen kepada pemilik (Puspitasari, 2009). Untuk dapat mengetahui mengenai efektivitas operasional perusahaan maka dapat dilakukan penilaian kinerja keuangan perusahaan (Sari, 2010). Kinerja keuangan dapat merefleksikan kinerja fundamental perusahaan. Kinerja keuangan diukur dengan data fundamental perusahaan, yaitu data yang berasal dari laporan keuangan perusahaan (Lestari dan Muid, 2011). Menurut Waddock dan Graves (1997) kinerja keuangan perusahaan diukur dengan menggunakan tiga variabel akuntansi yaitu return on asset, return on equity, dan return on sales. Return On Assets (ROA) adalah kemampuan modal yang diinvestasikan ke dalam semua aktiva perusahaan untuk dapat menghasilkan laba (Prasnanugraha, 2007). ROA digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya (Puspitasari, 2009). ROA menunjukkan efektivitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan mengoptimalkan asset yang dimiliki. Semakin tinggi ROA maka menunjukkan semakin efektif perusahaan tersebut, karena besarnya ROA dipengaruhi oleh besarnya laba yang dihasilkan perusahaan (Prasnanugraha, 2007). Rasio ROA dapat diukur dengan perbandingan laba bersih terhadap total aktiva. Semakin besar ROA menunjukkan kinerja keuangan yang semakin baik, karena tingkat pengembalian (return) semakin besar (Puspitasari, 2009). Keuntungan menggunakan ROA adalah pengukuran yang komprehensif dimana semua yang mempengaruhi laporan keuangan dapat tercermin (Setyawan dan Putri, 2013). ROA mudah dihitung dan dipahami serta ROA
adalah
denominator
yang
dapat
diterapkan
pada
setiap
unit
organisasi
yang
bertanggungjawab terhadap profitabilitas unit usaha.
2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya Hyo Jim Kim dan Soon Suk Yoon (2007) meneliti tentang hubungan GCGdengan kinerja perusahaan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 662 observasi perusahaan di Bursa Efek Korea periode 2004 dan 2005. Kinerja diproksikan dengan profitabilitas, biaya modal dan return saham. Hasil dari penelitian tersebut adalah GCGberpengaruh secara positif terhadap kinerja perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang menerapkan GCGdalam mengelola perusahaannya akan dapat berpengaruh terhadap peningkatan kinerja perusahaan. I Gusti Ayu Made Asri Dwija Putri (2011) mengambil judul penelitian “Dampak GCGdan Budaya Organisasi Pada Pengaruh Kebijakan Deviden Terhadap Manajemen Laba Serta Konsekuensinya pada Nilai Perusahaan”. Populasi penelitian adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2007-2009. Sumber data adalah sekunder, yaitu berupa laporan keuangan perusahaan dan primer, yaitu berupa data budaya organisasi yang dilakukan dengan menyebarkan kuesioner. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalh kuantitatif dengan menggunakan analisis Partial Least Square (PLS). Hasil dari penelitian menunjukkan GCG berpengaruh negatif terhadap manajemen laba namun budaya organisasi tidak berpengaruh langsung terhadap manajemen laba. Ombayo (2011) melakukan penelitian dengan tujuan untuk menguji pengaruh praktik tata kelola perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Nairobi. Sampel penelitian terdiri dua puluh perusahaan yang terdiri dari indeks saham NSE20. Data yang digunakan berupa data sekunder berupa laporan keuangan dari tahun 2004-
2008. Hasil dari penelitian tersebut adalah perusahaan – perusahaan yang menerapkan GCG di perusahaannya menunjukkan kinerja baik dengan probabilitas meningkat 100% untuk jangka waktu empat tahun, maka dapat disimpulkan praktik – praktik tata kelola perusahaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Nairobi periode 2004-2008. Norma Ferdiana (2012) mengambil judul penelitian “Pengaruh GCG Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Pertambangan di BEI”. GCG diukur menggunakan index yang dibuat oleh Indonesia Institute for Corporate Governance. Kinerja keuangan diukur dengan menggunakan rasio – rasio keuangan antara lain leverage ratios, liquidity ratios efficiency atau asset management ratio, profitability ratios dan market-values ratios. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif dengan metode pengumpulan datanta berupa dokumentasi melalui pengiriman email ke Indonesia Institute for Corporate governance untuk data Index Good Corporate Governance untuk laporan keuangan perusahaan diambil dari www.idx.com. Adapun hasil dari penelitian ini good corporate governance terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan rasio-rasio keuangan tidak semuanya memiliki pengaruh. Dapat disimpulkan bahwa pengaruh good corporate governance tidak hanya dari segi laporan keuangan saja tetapi ada faktor lain yang lebih bisa berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Yulinar Triyana (2012) melakukan penelitian untuk mengetahui manfaat atau hasil dari penerapan prinsip-prinsip GCG sehingga akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan studi kasus. Penilaian GCG dinilai dari hasil penyebaran kuesioner yang didapat dan dengan menggunakan rasio ROE, ROA, current ratio dan solvabilitas untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan. Hasil penelitian ini adalah
penerapan prinsip-prinsip GCG pada Perum Pegadaian sangat bermanfaat terhadap kinerja keuangan perusahaan hal ini dapat dilihat dengan dijalankannya prinsip-prinsip GCG yaitu transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan keadilan sehingga membantu dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan keuangan maupun non keuangan yang akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan serta meningkatkan kepercayaan para nasabah dan pemilik modal (dalam hal ini pemerintah) yang secara otomatis juga akan berdampak pada nilai perusahaan. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan kinerja keuangan yang dihitung menggunakan rasio-rasio yang ada telah menunjukan hasil yang cukup baik. Komang Meitradi Setyawan dan I Gusti Ayu Made Asri Dwija Putri (2013) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh GCGTerhadap Kinerja Keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung” bertujuan untuk mengetahui pengaruh GCG terhadap kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Badung. Metode pengumpulan data menggunakan teknik kuesioner. Sampel dalam penelitian tersebut berjumlah 35 LPD di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung dengan teknik sampel jenuh. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier sederhana. Hasil dari pengujian hipotesis adalah good corporate governance berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan LPD di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung. Yoni Fetri Suci dan Siti Khairani (2013) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Penerapan Prinsip GCG Terhadap Kinerja Perusahaan Pada PT. Kereta Api (Persero) Divisi Regional III Sumatera Selatan”. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa kuesioner yang dibagikan kepada 143 pelanggan dan karyawan PT Kereta Api Divisi Regional III Sumatera Selatan. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa prinsip transparancy, accountability, responsibility, dan fairness
berpengaruh terhadap kinerja perusahaan sedangkan prinsip indepedency tidak berpengaruh pada kinerja perusahaan. Kadek Krismaya Dewi dan I Gusti Ayu Made Asri Dwija Putri (2014) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Penerapan Prinsip-prinsip GCGPada Kinerja Keuangan Lembaga Perkreditan Desa Kabupaten Gianyar”. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode survey dengan penyebaran kuesioner ke 73 LPD dengan mengambil satu responden dari tiap LPD. Metode penentuan sampel menggunakan metode proportionate stratified random sampling. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear sederhana dengan menggunakan SPSS.
Hasil pengujian hipotesis penelitian tersebut
menyatakan bahwa prinsip-prinsip good corporate governance berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan LPD di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Nurmaria Rahmatika, Kirmizi, dan Restu Agus (2015) melakukan penelitian dengan tujuan untuk menguji pengaruh prinsip-prinsip GCG yang ditujukan oleh transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan return on asset. Penelitian ini mengambil objek pada PT. Angkasa Pura II (Persero). Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Hasil pengujian menunjukkan bahwa ukuran transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran berpengaruh secara positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Maka dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip GCG berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan PT. Angkasa Pura II (Persero).
1.3 Hipotesis Penelitian Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik (Sugiyono, 2013:93). Maka berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, teori – teori yang mendukung, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1.3.1 Pengaruh transparancy pada kinerja keuangan Koperasi di Kabupaten Klungkung. Transparancy adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang pertanggungjawaban organisasi bisnis terhadap pihak yang berkepentingan. Transparancy bermakna tersedianya informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu. Karena dengan tersedianya informasi yang akurat dan tepat waktu maka masyarakat pada umumnya dan pihak berkepentingan lainnya dapat sekaligus mengawasi perusahaan sehingga kebijakan – kebijakan yang dibuat oleh manajer dapat mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi yang hanya menguntungkan salah satu kelompok saja secara tidak proporsional. Begitupula apabila organisasi bisnis menerapkan prinsip transparancy maka akan meningkatkan tingkat kepercayaan stakeholder terhadap perusahaan, sehingga kinerja keuangan perusahaan akan menjadi lebih baik. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Rahmatika, dkk. (2015) pengaruh prinsip transparancy terhadap kinerja keuangan menunjukkan koefisien positif sebesar 0,254 hal ini menunjukkan bahwa prinsip transparancy berpengaruh terhadap kinerja keuangan PT. Angkasa Pura II (Persero). Begitupula dengan penelitian Dewi dan Putri (2014) yang menyatakan prinsip transparancy berpengaruh terhadap kinerja LPD di Kabupaten Gianyar Provinsi Bali.
H1
: Prinsip
transparancy berpengaruh positif pada kinerja keuangan koperasi di
Kabupaten Klungkung.
1.3.2 Pengaruh accountability pada kinerja keuangan Koperasi di Kabupaten Klungkung. Menurut Widodo (2011) dalam Martha (2014) accountability merupakan persyaratan mendasar untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan yang didelegasikan dan menjamin kewenangan diarahkan pada pencapaian–pencapaian tujuan nasional yang diterima secara luas dengan tingkat efisiensi, efektifitas, dan kejujuran. Menurut penelitian Rambe (2013) accountability secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah.
Hal tersebut sejalan dengan penelitian Rahmatika, dkk., (2015) hubungan
prinsip accountability pada kinerja keuangan menunjukkan koefisien positif sebesar 0.227, hal ini berarti accountabiliy berpengaruh terhadap kinerja keuangan PT. Angkasa Pura II (Persero). Kejelasan wewenang dan fungsi pelaksanaan serta pertanggungjawaban struktur dalam perusahaan akan membuat pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif, dan pada akhirnya akan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. H2
: Prinsip accountability berpengaruh positif pada kinerja keuangan koperasi di
Kabupaten Klungkung. 2.3.3 Pengaruh responsibility pada kinerja keuangan Koperasi di Kabupaten Klungkung. Menurut hasil penelitian Suci (2013) responsibility secara parsial berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.
Hal tersebut sejalan dengan penelitian Rahmatika, dkk., (2015)
menunjukkan hasil bahwa prinsip responsibility berpengaruh terhadap kinerja keuangan PT. Angkasa Pura II (Persero). Karena untuk dapat meningkatkan kinerjanya, perusahaan harus mampu memahami dan mematuhi peraturan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap stakeholders sehingga perusahaan dapat tumbuh secara berkesinambungan. Dengan
mematuhi peraturan dan melaksanakan tanggung jawabnya tersebut, maka kinerja keuangan perusahaan akan meningkat. H3
: Prinsip responsibility berpengaruh positif pada kinerja keuangan koperasi di
Kabupaten Klungkung. 2.3.4 Pengaruh
indepedency
pada
kinerja
keuangan
Koperasi
di
Kabupaten
Klungkung. Indepedency adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat (Suci, 2013). Kebebasan mengelola perusahaan tanpa benturan kepentingan dari pihak lain penting untuk diperhatikan dalam usaha untuk meningkatkan kinerja dan memastikan bahwa perusahaan telah bersikap secara objektif. H4
: Prinsip indepedency berpengaruh positif pada kinerja keuangan koperasi di
Kabupaten Klungkung. 2.3.5 Pengaruh fairness pada kinerja keuangan Koperasi di Kabupaten Klungkung. Fairness merupakan keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut penelitian Rahmatika dkk. (2015) menyatakan pengaruh antara kewajaran terhadap kinerja keuangan menunjukan koefisien positif sebesar 0.096, hal ini menunjukkan bahwa kewajaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Dengan demikian hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kewajaran berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Organisasi bisnis seyogyanya dapat memperhatikan hak dari pemangku kepentingan berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan dalam rangka meningkatkan kinerja keuangan perusahaan agar terlaksana secara efektif.
H5
: Prinsip fairness berpengaruh positif pada kinerja keuangan koperasi di Kabupaten
Klungkung.
