BAB I PENDAHULUAN. Rencana Strategis (Renstra) merupakan pedoman arah dan. pengembangan unit kerja dalam melaksanakan program dan kegiatan

BAB I PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang Rencana Strategis pengembangan

Negeri

tata

strategis

dalam

telah diatur

Pemerintah

cara

rencana pembangunan dan

proses

penyusunan

a.

Pengertian Renstra merupakan

(lima) tahun program, disusun

54

program 5 (lima)

Tahun

2010

8 Tahun

pengendalian

daerah.

pedoman

dan kegiatan ke depan

Menteri

tentang

evaluasi

untuk

Dalam

Pelaksanaan

2008 tentang

dan

Selanjutnya

arah dan

tahun

pasal 89 Peraturan

(PP) Nomor

penyusunan,

Renstra

jangkauan

dalam

(Permendagri) Nomor

Peraturan

merupakan

unit kerja dalam melaksanakan

yang bersifat sebagaimana

(Renstra)

tahapan, pelaksanaan

pengertian,

fungsi

renstra dijelaskan sebagai berikut :

dokumen

yang memuat

perencanaan

visi, rnisi, tujuan,

indikator

program,

berdasarkan

tugas

kegiatan dan

untuk strategi,

dan indikator

fungsi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah

serta

periode

5

kebijakan,

kegiatan yang

berpedoman

pada

Daerah (RPJMD) dan bersifat

indikatif. b.

Fungsi Renstra Secara kemana

umum suatu

Renstra organisasi

apa yang

hendak

bagaimana

mencapainya

perlu dilakukan

disusun

sebagai

akan diarahkan

dicapai

dalam

guidance

mengenai

pengembangannya

5 (lima)

dan langkah-langkah

tahun strategis

dan

mendatang, apa yang

agar tujuan tercapai.

Renstra memiliki fungsi antara lain: 1) Dokumen tujuan,

resmi

yang memuat

sasaran, program

visi dan misi

Kepala Daerah,

dan kegiatan;

1

2) Acuan penyusunan 3) Pedoman

Rencana Kerja Tahunan (RKT);

bagi para pemangku

penyelenggaraan

kepentingan

dalam mengarahkan

program dan kegiatan;

4) Tolak ukur capaian kinerja 5 (lima) tahun kedepan.

c. Proses penyusunan Proses penyusunan

Renstra

Renstra terdiri atas :

1) Persiapan penyusunan

Renstra, meliputi

:

-

Penelaahan Visi dan Misi Kepala Daerah,

-

Penelaahan Dokumen RPJMD,

-

Penelaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW),

-

Penelaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS),

-

Penelaahan

Renstra

Provinsi,Analisis

Kementrian

gambaran

Lembaga maupun

pelayanan

Renstra

Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD). 2) Penyusunan rancangan Renstra SKPD, meliputi Perumusan kinerja indikator -

isu strategis,

sasaran,

tujuan,

sasaran,

program, indikator

: kebijakan,

program,

indikator

kegiatan

dan

kegiatan,

Pengolahan data dan informasi.

3) Penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD -

Verifikasi keterkaitan RPJMD,

rancangan Renstra dengan dokumen

-

Penyempurnaan

-

Verifikasi rancangan akhir Renstra.

rancangan Renstra,

4) Penetapan Renstra SKPD -

Penetapan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala SKPD tentang penyusunan

Penyusunan Banjar berpedoman

Renstra SKPD.

Renstra

Dinas

pada Peraturan

Pendapatan

(BKPMPPT)

Kabupaten

Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang

RPJMD Kabupaten Banjar 2016-2021 sebagai

acuan dalam menyelaraskan arah

2

pembangunan dan penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sehingga terjadi sinergi

antara dokumen pemerintah daerah dengan dokumen

SKPD. Selain itu tingginya maupun

belanja

perencanaan terdapat

tidak langsung sangat

target

berpengaruh dalam penyusunan

pendapatan

keseimbangan

maksud mencegah

belanja daerah baik dari segi belanja langsung

antara

terjadinya

daerah, karenanya

pendapatan

defisit

anggaran

Penggunaan Anggaran (SILPA) yang terlalu besar. pendapatan

tahun

penyusunan Kinerja

Renstra

Utama

pendapatan dituangkan

(IKU)

sebelumnya ini

sebagai

perlu

dalam Permendagri

Oleh

proses

belanja

maupun karena

dijadikan

dasar

maupun pembiayaan

yang ditetapkan. Adapun

dan

diharapkan dengan Sisa Lebih itu

acuan

penyusunan

review dalam

Indikator

SKPD dalam pencapaian target penyusunan

Renstra

yang

Nomor 54 Tahun :

3

Proses Penyusunan Renstra

4

d. Keterkaitan Salah

Renstra dengan RPJMD

satu

dokumen

yang

menyusun

rancangan

Kabupaten

Banjar Tahun

dan target

indikator

pemenuhan

2016-2021

kinerja

RPJMD merupakan

Banjar

dalam

adalah

RPJMD

yang harus dicapai

baik untuk mendukung

dan fungsi

awal

yang menunjukkan program

utama

untuk memperbaiki

tugas

rujukan

Renstra BKPMPPT

SKPD selama lima tahun, Daerah maupun

menjadi

oleh

visi misi Kepala

kinerja layanan dalam rangka

SKPD terkait.

acuan perencanaan

Dengan

strategis

demikian

masing-masing

SKPD. Adapun gambaran keterkaitan dokumen dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Sumber: 2010

Permendagri

Renstra dengan RPJMD

Nomor 54 Tahun

Berdasarkan gambaran di atas maka yang menjadi latar belakang dalam penyusunan Renstra BKPMPPT Banjar ini adalah : 1. Menyelaraskan Kabupaten

dokumen

dengan

perencanaan

pusat,

dokumen perencanaan

provinsi

BKPMPPT

tahun 2016-2021 sebagai wujud komitmen dalam meningkatkan 2. Membuat pendapatan

perencanaan

yang matang

dalam

penyusunan

daerah sehingga belanja dan pembiayaan

dan Banjar

LAKIP, target

daerah dapat

terpenuhi, 3. Meningkatnya membiayai

pendapatan

daerah

pembangunan daerah

diharapkan

mampu

untuk

baik dari segi sarana prasarana, 5

kesehatan maupun pendidikan untuk

membawa

barokah

1.2.

sehingga visi dan misi Kepala Daerah

Kabupaten

Banjar

menjadi

sejahtera

dan

dapat terwujud.

Landasan Hukum Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BKPMPPT Kabupaten Banjar Tahun

2016 dilandasi dasar hukum, sebagai berikut : 1.

2.

Undang-Undang

Nomor

17 Tahun

2003 Tentang

(Lembaran

Negara

Republik Indonesia

Tahun

Tambahan

Lembaran

Negara Republik

Indonesia

Undang-Undang Pengelolaan Republik

Nomor

15 Tahun

2004

dan Tanggungjawab Keuangan Indonesia

Tahun

2004

Keuangan

2003

Negara

Nomor

Nomor 4286); Tentang

Pemeriksaan

Negara (Lembaran

Nomor

47,

Negara

66,

Tambahan Lembaran

25 Tahun 2004 Tentang

Sistem Perencanaan

Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 3.

Undang-Undang

Nomor

Pembangunan

Nasional (SPPN) (Lembaran

Tahun

Nomor

2004

104,

Negara

Tambahan

Republik

Indonesia

Lembaran Negara

Republik

Indonesia Nomor 4421); 4.

5.

Undang-Undang

Nomor

26 Tahun

2009 Tentang

(lembaran

Negara

Republik Indonesia

Tambahan

Lembaran

Negara Republik

Undang-Undang Retribusi Nomor

Nomor

28 Tahun

Daerah (Lembaran Negara 130, Tambahan

Lembaran

Tahun

2007

Indonesia

Negara

Ruang

Nomor

68,

Nomor

2009 Tentang Republik

Penataan

Pajak

Indonesia

Daerah dan tahun

2009

Republik Indonesia Nomor

5049); 6.

Peraturan

Pemerintah

Pengelolaan

Keuangan

Tahun

2005

Nomor

Nomor

58

Daerah (Lembaran 140, Tambahan

Tahun

2005

Tentang

Negara Republik

Indonesia

Lembaran

Negara Republik

Indonesia Nomor 4578); 7.

Peraturan

Presiden Republik Indonesia

Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019 8.

(Lembaran

Nomor

2 Tahun 2015 Tentang

Nasional (RPJMN) Tahun 2015-

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 6

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; 11. Permen PAN Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 12. Permen PAN Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 13. Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 14. Peraturan

Menteri

Pedoman

Dalam

Negeri

Pengelolaan Keuangan

beberapa kali terakhir 21 tahun

2011

Dalam Negeri

Daerah

dengan Peraturan

tentang

Nomor

Nomor

Perubahan

13 Tahun

13 Tahun

2006

sebagaimana

Tentang

telah

diubah

Menteri Dalam Negeri Nomor

Kedua atas

2006 tentang

Peraturan

Pedoman

Menteri

Pengelolaan

Keuangan Daerah; 15. Peraturan

Daerah Kabupaten

Banjar

Nomor

1 Tahun 2011 Tentang

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Banjar

Nomor 1); 16. Peraturan

Daerah Kabupaten

Banjar

Nomor

6 Tahun

2011 Tentang

Banjar Nomor

8 Tahun

2011 Tentang

Banjar Nomor

4 Tahun

2013 Tentang

Retribusi Jasa Umum; 17. Peraturan

Daerah Kabupaten

Retribusi Perijinan Tertentu; 18. Peraturan

Daerah Kabupaten

Rencana Tahun

Pembangunan Jangka 2005-2025

(Lembaran

Panjang

Daerah

Kabupaten

Banjar

Daerah

Kabupaten Banjar Tahun 2013

Nomor 4); 19. Peraturan Rencana Tahun

Daerah Kabupaten Pembangunan Jangka

2016-2021

(Lembaran

Banjar Nomor Menengah Daerah

5 Tahun

Daerah

2016 Tentang

Kabupaten

Banjar

Kabupaten Banjar Tahun 2016

Nomor 5); 20. Peraturan

Bupati

Kedua Atas Pembentukan

Banjar

Nomor

Peraturan Bupati Organisasi

13 Tahun

Banjar dan

Nomor

Tata

2013 Tentang

Perubahan

21 Tahun 2011 tentang

Kerja

Unit Pelaksana Teknis

Pendapatan Kabupaten Banjar;

7

1.3.

Maksud dan Tujuan Maksud

visi

dan

penyusunan

misi

Kepala

BKPMPPT Banjar dalam

Renstra

ini adalah

Daerah beserta penyelenggaraan

BKPMPPT Banjar Tahun 2016-2021

tujuan,

untuk

melaksanakan

sasaran dan strategi

program

dan

yang dilaksanakan

kegiatan di

secara terpadu,

sinergis, harmonis serta berkesinambungan. Tujuan penyusunan Renstra ini adalah : a. Menterjemahkan

visi dan misi

RPJMD Kabupaten

Kepala Daerah yang dimuat

dalam

Banjar Tahun 2016-2021 ke dalam tujuan, sasaran,

strategi dan kebijakan BKPMPPT Banjar, b. Menetapkan indikasi

program

pagu

dan kegiatan

anggaran

dan target

prioritas

yang disertai

indikator

kinerja

dengan

yang akan

dilaksanakan pada tahun 2016-2021. 1.4.

Sistematika Penulisan Renstra

ini

pada Permendagri

disusun

berdasarkan

sistematika

yang

mengacu

Nomor 54 Tahun 2010 sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan BAB II

Gambaran Pelayanan

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 2.2

Sumber Daya

2.3

Kinerja

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan BAB III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi 3.1

Identifikasi

Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

3.2

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

8

3.3

Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Kabupaten Banjar

3.4

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5

Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan 4.1

Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

4.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

4.3

Strategi dan Kebijakan

BAB V

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Kinerja,

BAB VI Indikator Kinerja BKPMPPT Banjar yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Banjar

Pada

BAB VII Penutup 7.1

Penutup

7.2

Pedoman Transisi

7.3

Kaidah Pelaksanaan

9

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PADA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BANJAR 2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar PERDA NO. 16 Tahun 2012 tentang Pembentukan

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan

Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar sebagaimana Badan Koordinasi Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banjar mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pelayanan perijinan, yang meliputi informasi dan pengaduan, perijinan jasa usaha, dan perijinan tertentu. Agar perencanaan tersebut dapat terlaksana secara efektif dan efisien dibutuhkan koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota dalam merencanakan dan melaksanakan program-program pembangunan juga dalam rangka memecahkan permasalahan dan penyusunan prioritas pembangunan. Perencanaan dan pengendalian pembangunan menempati kedudukan yang strategis, karena disadari hanya dengan perencanaan dan pengendalian yang efektif dan efisien dan terpadu dan berkelanjutan pembangunan dapat terselenggara dengan baik. Dalam menyelenggarakan tugas diatas,sesuai Peraturan Bupati Banjar No. 66 Tahun 2013 Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Banjar mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis dibidang koordinasi penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati; b. pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang penanaman modal; c. pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang promosi, kerjasama dan informasi; d. pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang pelayanan perizinan jasa usaha; 10

e. pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang pelayanan perizinan tertentu; f. penyelenggaraan urusan bagian tata usaha; g. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis; dan h. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12 tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar, struktur organisasi BKPMPPT Kabupaten banjar terdiri dari : a. Kepala Badan b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari : -

Sub Bagian Program

-

Sub Bagian Keuangan

-

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

c. Bidang Penanaman Modal, terdiri dari : -

Sub Bidang Perencanaan Investasi

-

Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian

d. Bidang Promosi, Kerjasama dan Informasi, terdiri dari : -

Sub Bidang Promosi dan Kerjasama

-

Sub bidang Informasi dan Pengaduan

e. Bidang Pelayanan Perizinan Jasa Usaha, terdiri dari : -

Tim Teknis

f. Bidang Pelayanan Perizinan Tertentu, terdiri dari -

Tim Teknis

g. Unit Pelaksana Teknis h. Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk Lebih Jelasnya dapat dilihat dalam struktur organisasi sebagai berikut :

11

12

Unit orgnisasi diatas kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Bupati Banjar Nomor 66 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Badan Koordinasi Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banjar sebagai berikut : Kepala Badan mempunyai tugas : a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis koordinasi penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan Perundang-undangan ; b. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, memfasilitasi dan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Penanaman Modal; c. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang Promosi, kerjasama dan informasi; d. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan

di Bidang

Pelayanan Perizinan Jasa Usaha ; e. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengawasi dan mengendalikan

serta

mengoordinasikan

pelaksanaan

kegiatan

di

bidang

Pelayanan Perizinan Tertentu ; f. Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam mekanisme pelaksanaan pelayanan pada bidang Penanaman Modal, bidang promosi pelaksanaan pelayanan pada bidang Penanaman Modal, bidang pro mosi, kerjasama dan informasi, bidang pelayanan perizinan jasa usaha dan bidang pelayanan perizinan tertentu ; g. Mengendalikan pengelolaan Bagian Tata Usaha ; h. Membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan Unit Pelaksana Teknis ; i. Membina kelompok Jabatan Fungsional ; dan j. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya. Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai tugas : a. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengetahui, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisi dan penyajian data; b. Menyusun program mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program dan rencana kegiatan serta laporan;

13

c. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan penyusunan rencana anggaran; d. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi

administrasi

keuangan

dan

penyusunan

laporan

pertanggungjawaban keuangan; e. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan urusan ketatausahaan; f. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan; g. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan; h. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.

Sub Bagian Program mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penyusunan program dan rencana kegiatan Badan Koordinasi Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu ; b. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan program dan rencana kegiatan ; c. Menghimpun, menganalisa dan menyajikan data di bidang koordinasi penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu; d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyuunan rencana strategis ; e. Menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana kegiatan terintegrasi ; f. Melaksanakan kerjasama penyusunan program dan rencana kegiatan terintegrasi; g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi program dan rencana kegiatan . h. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kegiatan Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, dan ; i. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas : a. Menyiapkan

bahan

penyusunan

anggaran

dan

pengelolaan

administrasi

keuangan; b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran belanja tidak langsung, anggaran belanja langsung, rencana penerimaan dan pendapatan Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan tertentu ; c. Melaksanakan kerjasama penyusunan rencana anggaran dan rencana pendapatan dan penerimaan ; 14

d. Menyiapkan bahan dan mengelola administrasi keuangan ; e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran ; f. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan ; g. Menyiapkan bahan dan mengusulkan pejabat pengelola perbendaharaan dan ; h. Membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan evaluasi ; i. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya ; Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas : a. Melakukan kegiatan ketatausahaan yang meliputi surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan pengelolaan kearsipan sesuai petunjuk teknis admnistrasi perkantoran ; b. Memberikan pelayanan alat-alat tulis kantor dan perlengkapan lainnya, urusan keprotokolan dan pelayanan tamu terhadap satuan organisasi di lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modan Dan Pelayanan Perizinan Terpadu ; c. Memelihara dan merawat gedung dan barang inventaris kantor serta membuat daftar dan laporan barang inventaris kantor ; d. Memelihara

kebersihaan,

keapikan

dan

kerapian

ruangan

kantor

serta

kebersihaan halaman kantor ; e. Melaksanakan administrasi perjalanan Dinas Kepala Badan dan pegawai yang diserahi tugas kedinasan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas ; f. Menyiapkan ruangan untuk rapat, upacara dan pertemuan – pertemuan sesuai petunjuk pimpinan ; g. Mengumpulkan, mengolah dan mensistematisasikan data kepegawaian ; h. Melaksanakan

urusan

kepegawaian

yang

meliputi

usul

pengangkatan,

pemberhentian/pension, mutasi, promosi, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, cuti, pembuatan karis/Karsu/Karpeg, Taspem, asuransi, Daftar Urut Kepangkatan

(DUK), nominative Daftar Struktur Pegawai (DSP) dan Daftar

Penilian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) ; i. Mengatur dan menyusun usul pendidikan dan latihan pegawai ; j. Mengatur dan menyusun rekapitulasi absen pengawai serta menjaga disiplin pegawai ; k. Menyusu laporan kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, dan ; l. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.

15

Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas : a. Merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan program dan strategi, petunjuk teknis, sinkronisasi dan keterpaduan serta pengembangan kebijakan operasional di bidang investasi ; b. Merencanakan, mengatur dan mengawasi terselengaranya penyusunanprogram dan strategi, petunjuk teknis, sinkronisasi dan keterpaduan serta pengembangan kebijakan operasional di bidang Pengawasan dan Pengendalian ; c. Merumuskan penyusunan sistem, prosedur, pedoman dan petunjuk serta kebijakan penanaman modal sesuai peraturan yang berlaku serta melaksanakan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi dibidang penanaman modal ; d. Memberikan persetujuan fasilitas fiscal nasional bagi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan kabupaten/Kota ; e. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait pemerintah pusat, pemerintah provinsi atau pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan penanaman modal ; f. Menganalisa iklim usaha dan peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di bidang penanaman modal, dan ; g. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya. Sub Bidang Perencanaan Investasi mempunyai tugas : a. Melaksanakan pengumpulkan,pengolahan, penganalisaan data, penyusun dan pelaksanaan kegiatan di sub bidang perencanaan investasi ; b. Melaksanakan kegiatan perencanaan potensi investasi daerah ; c. Melakukan penyusunan peta investasi daerah dan data klasifikasi pengusaha besar, menengah dan kecil ; d. Menyelenggarakan

kebijakan

perencanaan

investasi

berkoordinasi

dengan

pemerintah provinsi dan pemerintah pusat ; e. Melaksanakan penetapan bidang usaha unggulan sesuai daya dukung daerah ataupunjenis usaha yang dilarang masuk untuk investasi ; f. Menyelenggarakan

kebijakan

perencanaan

investasi

serta

melaksanakan

koordinasi dan kerjasama dengan investasi terkait atau lembaga lainnya baik pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat terkaitsub bidang perencanaan investasi ; g. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan sub bidang perencanaan investasi, dan h. Melaksanakan tugas lain sesuai bidangtugas dan tanggungjawabnya.

16

Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas : a. Menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di sub bidang pengawasan dan pengendalian ; b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, peganalisasian data dan realisasi penanaman modal di sub bidang pengawasan dan pengendalian ; c. Melaksanakan pemutahiran data dan informasi penanaman modal ; d. Melaksanakan kegiatan pemantauan, pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan penanaman modal (realisasi investasi daerah, menyusun ketentuan pelaksanaan penanaman modal dan bimbingan, penyuluhan serta melaksanakan pemantauan terhadap laporan kegiatan penanaman modal ; e. Melakukan

koordinasi

dengan

instansi

terkait

baik

pemerintah

daerah,

pemerintahan provinsi maupun pemerintah pusat ; f. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan sub bidang pengawasan dan pengendalian ;dan g. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya. Bidang Promosi, Kerjasama dan Informasi mempunyai tugas : a. Merencanakan,

mengatur

dan

mengawasi

terselenggaranya

penyusunan

program dan strategi, petunjukan teknis, sinkronisasi dan keterpaduan serta pengembangan kebijakan operasional di bidang promosi dan kerjasama ; b. Merencanakan, mengatur dan mengawasi terselengaranya penyusunan program dan

strategi,

petunjukan

teknis,

sinkronisasi

dan

keterpaduan

serta

pengembangan kebijakan operasional di bidang informasi dan pengaduan; dan c.

Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.

Sub Bidang Promosi dan Kerjasama mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan penyusunan program dan strategis kebijakan promosi dan kerjasama ; b. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pengembangan promosi dan kerjasama di bidang penanaman modal ; c.

Menyiapkan bahan

penyusunan petunjuk teknis dan kebijakan promosi

kerjasama ; d. Menyiapkan pengembangan sistem dan teknologi untuk promosi investasi serta kerjasama ; e. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi serta mencermati perkembangan promosi dan kerjasama serta mengantisipas dampaknya ; f.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.

17

Sub Bidang Informasi dan Pengaduan mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan penyusunan program dan strategi kebijakan informasi dan pengaduan pada bidang promosi kerjasama dan informasi penanaman modal ; b. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan kebijakan informasi dan pengaduan ; c.

Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan penyusunan data informasi ;

d. Menyiapkan bahan perencanaan dan penyusunan data informasi ; e. Menyiapkan bahan perencanaan dan penyusunan data informasi, potensi investasi keunggulan daerah ; f.

Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pada bidang informasi dan pengaduan ;

g. Menyiapkan bahan pengelolaan informasi penanaman modal ; h. Menyiapkan bahan penyusunan mekanisme pengaduan ; i.

Mencatat segala pengaduan yang diterima sebagai bahan evaluasi perbaikan pelayanan ;

j.

Menindaklanjuti dan memproses pengaduan yang telah diterima sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan, dan

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan tanggungjawab. Bidang Pelayanan Perizinan Jasa Usaha mempunyai tugas ; a. Menyiapkan bahan penyusunan program dan strategi serta petunjuk teknis pelayanan perizinan jasa usaha ; b. Melaksanakan proses pelayanan perizinan jasa usaha ; c.

Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam proses pelayanan perizinan jasa usaha ;

d. Menyiapkan pengembangan system dan teknologi dalam pelaksanaan pelayanan perizinan jasa usaha ; e. Melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada pelaksanaan pelayanan perizinan jasa usaha ; f.

Menyiapkan bahan penyusunan mekanisme pelaksanaan pelayanan perizinan jasa usaha ;

g. Melaksanakan pencatatan segala pelaksanaan pelayanan perizinan jasa usaha; h. Membuat laporan pelaksanaan tugas pelaksanaan pelayanan perizinan jasa usaha sebagai bahan informasi dan evaluasi; dan i.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya. 18

Bidang Pelayanan Perizinan Tertentu mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan penyusunan program dan strategi serta petunjuk teknis pelayanan perizinan tertentu ; b. Melaksanakan proses pelayanan perizinan tertentu ; c.

Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam proses pelayanan perizinan tertentu ;

d. Menyiapkan pengembangan system dan teknologi dalam pelaksanaan pelayanan perizinan tertentu ; e. Melakukan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada pelaksanaan pelayanan perizinan tertentu ; f.

Menyiapkan bahan penyusunan mekanisme pelaksanaan pelayanan perizinan tertentu ;

g. Melaksanakan pencatatan segala pelaksanaan pelayanan perizinan tertentu ; h. Membuat laporan pelaksanaan tugas pelaksanaan pelayanan perizinan tertentu sebagai bahan informasi dan evaluasi, dan i.

Melaksankan tugas lain yang di berikan atasan sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.

2.2. Sumber Daya SKPD 2.2.1 Sumber Daya BKPMPPT Jumlah personil pada Badan pelayanan perizinan Terpadu kabupaten Banjar ada 59 orang yang terdiri dari 28 orang PNS dan 29 orang tenaga honorer. Dalam menjalankan roda organisasi teradapat 1 jabatan struktural eselon II, 5 jabatan struktuiral eselon III, dan 7 Jabatan struktural eselon IV, dan 48 orang Staf Pelaksana. Selengkapnya

data PNS Badan Pelayanan Perizinan Terpadu menurut

kualifikasi pendidikan, eselonering dan kepangkatan adalah sebagai berikut : 2.1 Tabel data PNS di BKPMPPT No

Jml. Personil (Org)

1

29

Pendidikan Pendidikan SMP SLTA D III S1 S2

Jml 1 3 3 16 6

Eselonering Eselon Jml Staff Staff 16 ESS IV 7 ESS III 5 Ess II 1

Golongan Gol IC II C II D III A III B III C III D IV A IV B

Jml 1 1 1 1 8 7 4 4 2 19

2.2 Tabel Pegaai Kontrak BKPMPPT No

Jml. Personil (Org)

1

34

Pendidikan Pendidikan SD SMP SMA D III S1

Jml 1 2 11 4 16

Berdasarkan tabel di atas kondisi sekarang PNS yang ditempatkan pada BKPMPPT hanya 29 orang dan tenaga kontrak (PTT) sebanyak 34 orang. Dengan kondisi sumber daya yang ada, beberapa pegawai masih memegang tugas ganda untuk dapat menyelesaikan tugas pokok sehari-hari. Dilihat dari kualifikasi pendidikan sumber daya pada BKPMPPT sebenanya sudah sangat memadai lebih dari 80% sudah mengenyam pendidikan diploma dan sarjana. Namun demikian dalam pelayanan sehari hari masih terdapat kendala dalam hal mind set tentang pelayanan publik yang prima, masih ditemui ada nya kendala/gaya birokratis dalam pelayanan, sehingga diperlukan adanya program dan kegiatan peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur dalam rangka penyegaran / perubahan mind set terutama yang berkaitan erat dengan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. 2.2.2 Sarana Dan Prasarana Secara umum sarana dan prasarana yang dimiliki Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banjar cukup memadai untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Berikut keadaan sarana dan prasarana utama yang dimiliki BKPMPPT yang berkaitan langsung dengan pelayanan perizinan : a. Mobil Pelayanan Perijinan Keliling b. Ruang customer sevice yang refresentatif c. Komputer informasi dan kalkulator biaya perijinan d. komputer server e. laptop/PC f. 16 PC terkoneksi LAN/wireless untuk SIM pelayanan perijinan g. Website www.BKPMPPT.banjarkab.go.id (Informasi, Cek Berkas, Pengaduan) h. SMS gateway di 0811 500 6666 (Informasi, Cek Berkas, Pengaduan) i. Call Center 0511 472 1000(Informasi, Cek Berkas, Pengaduan) j. Kotak Pengaduan/Saran k. Mobil Dinas 20

l. Kalkulator Biaya perizinan m. GPS n. SIM pelayanan perijinan o. Genset p. Ruang Tunggu q. Ruang Rapat r. Parkir yang Luas s. Papan-Papan Informasi t. Koneksi Internet u. Fasilitas VPN (Virtual Private Network) v. AC w. Monitor Touchscreen (Antrian, Kalkulator Biaya, IKM Elektronik) Namun demikian untuk meningkatkan kualitas pelayanan agar lebih optimal, diperlukan peningkatan sarana dan prasarana diatas seperti Pengadaan mobil operasional untuk survey lapangan, pengadaan alat ukur elektronik untuk survey, peningkatan daya listrik, penerapan tehnologi informasi dan lain-lain. Untuk diperlukan program kerja dan kegiatan untuk merealisasikan peningkatan sarana dan prasarana kantor tersebut. 2.3.

Kinerja Pelayanan SKPD

2.3.1. Jenis Pelayanan Jenis Pelayanan yang di berikan pada Badan Koordinasi Pelayanan Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banjar secara garis besar ada dua jenis yaitu pelayanan ketatausahaan untuk internal organisasi dan pelayanan perizinan, informasi dan pengaduan bagi eksternal organisasi. Untuk pelayanan ketatausahaan adalah pelayanan penunjang untuk terlaksananya seluruh kegiatan organisasi, seperti layananan admnistrasi umum, layanan pengadaan dan pemeliharan barang dan jasa, layanan kearsipan, keuangan, perencanaan, kepegawaian dan sebagainya. Mengingat besarnya volume kerja pada BKPMPPT Kabupaten Banjar, layanan ketatausahaan ini sangat vital fungsinya dalam menunjang pelayanan periznan yang merupakan tugas pokok organisasi, seperti menyiapkan dan mengembangkan SIM terkait pelayanan kantor, perencanaan sarana dan prasarana kantor, merencanakan sistem pengarsipan yang profesional dan lain sebagainya yang mendukung penciptaan pelayanan prima bagi masyarakat. Kondisi sekarang sarana dan prasarana kantor sudah lumayan cukup untuk 21

bekerjanya organisasi kantor, di mana sudah tersedia SIM pelayanan perizinan, ruang pelayanan yang refresentatif, adanya mobil jabatan Kepala Badan, genset, AC, dan peralatan komputer. Namun demikian untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal di perlukan pengembangan SIM pelayananan lainnya terutama untuk mempermudah dalam pelaporan, pengendalian, dan evaluasi. Perlunya pengadaan mobil operasional untuk cek lokasi permohonan perizinan, rehab kantor untuk ruang back office dan tata usaha, penambahan daya listyrik, peningkatan profesionalisme pegawai. Untuk itu diperlukan program kerja dan kegiatan yang dapat mengakomodir kebutuhan peningkatan layanan ketatausahaan diatas. Untuk pelayanan perizinan jenis perizinan yang sudah dilimpahkan kepada BKPMPPT Kabupaten Banjar sebagai berikut : 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)

Izin Prinsip Penanaman Modal Izin Usaha Penanaman Modal Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal Untuk Berbagai Sektor Usaha 9) Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA) 10)Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) 11)Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 12)Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 13)Tanda Daftar Industri (TDI) 14)Izin Apotek 15)Izin TokoObat 16)Izin Praktek Dokter Umum 17)Izin PraktekDokter Gigi 18)Izin Praktek Dokter Spesialis 19)Izin Optikal 20)Izin Laboratorium Klinik 21)Izin Bidan 22)Izin Balai Pengobatan 23)Izin Apotek Penggantian Pengelola Optik 24)Izin Apotek Pengganti Sarana 25)Izin Tanda Daftar Gudang 26)Izin Usaha Industri 27)Izin Pemanfaatan Taman Kota (RTH) 28)Ijin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) 29)IUTM selain minimarket 30)(IUTM dengan Pusat Perbelanjaan) 31)(IUTM Minimarket) 32)Izin Mendirikan dan Operasional Rumah Sakit Kelas C danD 22

33)Izin Mendirikan Penyelenggaraan Puskesmas 34)Izin Praktek Tenaga Perawat 35)Izin Praktek Tenaga Fisioterapi 36)Izin Praktek Tenaga Perawat Gigi 37) Izin Praktek Tenaga Analis 38)Izin Praktek Tenaga Penyehatan Tradisional 39) Izin Praktek Tenaga Kesehatan Tradisional 40) Izin Praktek Tenaga Nutrisionis 41)Izin Praktek enaga Rontgen 42)Izin Praktek Tenaga Anastesi 43)Izin Praktek Tenaga Reflaksionest 44)Izin Praktek Tenaga Teknik Alektro Medik 45)Izin Praktek Tenaga Kefarmasian 46)Izin Praktek Tenaga Apoteker 47)Izin Usaha Restauran / Rumah Makan dan Jasa Boga 48)Jasa Penginapan / Hotel 49)Izin Usaha Bidang Wisata 50)Izin Usaha Bidang Hiburan Tetap 51)Izin Reklame 52)Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 53)Izin Gangguan (HO) 54)Izin Usaha Perkebunan 55)Izin Lokasi 56)Surat Izin Juru Bor 57)Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah (SIPPAT) 58)Izin Usaha Peternakan 59)Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang wallet 60)Izin Usaha Konstruksi Dalam standar pelayanan yang di tetapkan waktu penyelesaian perizinan yang tidak memelukan survey lapangan adalah 5 hari kerja, sedangkan izin yang memerlukan pengecekan lapangan adalah 14 hari kerja. Penetapan standar waktu tersebut sesuai dengan kondisi keadaan sumber daya dan sarana prasarana yang yang ada. Di harapkan seiring dengan peningkatan sumber daya yang mampu di sediakan standar waktu tersebut dalam waktu 5 tahun kedepan dapat meningkat menjadi 3 hari untuk pelayanan yang tidak memerlukan cek lapangan dan 7 hari untuk pelayanan yang memerlukan survey lapangan.

Sebagai gambaran pelayanan perizinan yang di berikan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, kami sajikan rekapitulasi pelayanan perizinan sebagai berikut :

23

NO

JENIS PELAYANAN

JUMLAH PENERBITAN

REALISASI PENERIMAAN PAD

2013

2014

2015*

2013

2014

2015*

882

1269

0

0

0

1

Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU)

928

2

Surat Izin Usaha Perdagangan SIUP)

455

430

255

0

0

0

3

Tanda daftar Perusahaan (TDP)

437

461

363

0

0

0

4

Tanda Daftar Industri (TDI)

5

8

6

0

0

0

5

Izin Apotek

6

7

5

0

0

0

0

0

0

6

Izin Toko Obat

4

8

2

7

Izin Praktek Dokter Umum

15

40

8

Izin Praktek Dokter Gigi

0

9

Izin Praktek Dokter Spesialis

0

39

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

107

179

2.017.449.447

174

273

2.096.886.669

181

279

963.282.564

3.604.612.0 33 2.205.493.1 47 1.080.673.7 26 0

10

Izin mendirikan Bangunan (IMB)

534

11

Izin Gangguan (HO)

248

12

Izin Reklame

284

13

Izin Usaha Perkebunan

0

0

0

0

4.261.335.2 48 2.241.858.5 48 1.123.245.2 17 0

58

56

70

0

0

0

0

0

0

0

0

57

134

236

0

0

0

14 15 16

Izin Lokasi Izin Peruntukan Penggunaan (IPPT) Izin Investasi Penanaman modal

Tanah

74

17

Izin Usaha Jasa Konstruksi

51

7

65

0

0

0

18

Izin Optikal

1

0

0

0

0

0

19

Izin Laboratorium Klinik

0

0

0

0

0

8

0

0

20

Izin Bidan

3

4

21

Izin Balai Pengobatan

0

0

0

0

0

22

Izin Apotek Pengganti Pengelola Optik

0

0

0

0

0

23

Izin Apotek Pengganti Sarana

0

0

0

0

0

24

Izin Usaha Peternakan

0

0

0

0

0

8

0

0

25

Izin Tanda Daftar Gudang

9

4

26

Izin Usaha Industri

27 28 29 30

0

0

-

3

4

0

0

Izin Pemanfaatan Taman Kota / RTH Izin Pengelolaan dan pengusahaan Sarang Walet Izin Pariwisata -

0

0

0

0

0

0

0

0

-

-

Izin Toko Modern

-

-

-

3.169

2.445

3014

7.626.439. 013 6.950.000. 000 109,73 %

6.890.778.9 06 8.250.000. 000 83,5 %

31 Izin Kesehatan Jumlah

Target Persentase

5.077.618.68 0 5.100.000.00 0 99,56%

Dari tabel diatas dapat dideskripsikan bahwa beban kerja pada BKPMPPT cukup berat dimana lebih dari 3.000 permohonan perizinan harus di layani oleh hanya belasan orang pemroses perizinan, apabila tidak didukung sarana dan prasarana dan penggunaan tehnologi informasi dalam manajemen pelayanannya tentunya akan terasa sangat berat bagi personil BKPMPPT untuk memenuhinya. Demikian pula dengan pencapaian target penerimaan PAD, dalam kurun waktu 3 tahun terakhir realisasi penerimaan sangat baik yaitu diatas 100 %, namun mulai tahun 2012, seiring dengan di berlakukannya UU Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Sehingga pada tahun-tahun kedepan diperlukan kerja keras dan program kerja yang tepat agar target penerimaan PAD dapat tersealisasi 100% seperti tahun-tahun sebelumnya. 24

Untuk pelayanan informasi pengaduan telah dibentuk unit pelayanan pengaduan masyarakat, dalam standar pelayanan yang di tetapkan untuk setiap pengaduan masyarakat yang masuk di tergetkan paling lambat 10 hari kerja telah ada respon atau upaya penyelesainnya. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, setiap tahun juga di lakukan survey kepuasan masyarakat melalui penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Indeks kepuasan masyarakat (IKM) merupakan salah satu instrument untuk mengukur tingkat kinerja pada unit pelayanan Instansi Pemerintah, IKM merupakan penilaian masyarakat terhadap terhadap kinerja tersebut. Dengan demikian akan diketahui secara riil dan objektif kualitas pelayanan yang telah diberikan oleh instansi pemberi pelayanan. Adanya penilaian dari penerima pelayanan merupakan bahan yang sangat penting untuk dijadikan bahan penyempurnaan sekaligus pendorong untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan. Hasil IKM dapat menjadi tolak ukur kinerja pelayanan publik. Untuk keberlangsungan survei IKM ini diperlukan program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun agar kualitas pelayanan publik dapat terjaga. Realisasi hgasil penilaian IKM pada tahun 2014 adalah 84,57 (Nilai A/Sangat Baik) dan pada tahun 2015 diperoleh nilai 81,28 (Nilai A / Sangat Baik). 2.3.2 Sistem dan Prosedur Pelayanan Untuk memberikan kepastian kepada masyarakat pengguna layanan, Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banjar telah metetapkan beberapa standar pelayanan sebagai berikut : a. Keputusan Kepala BKPMPPT Nomor 5 tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Publik pelayanan Perizinan, yang memuat pedoman internal dan eklsternal pelayanan perizinan yang terdiri dari

Jenis Pelayanan, Dasar Hukum,

Persyaratan, SOP/Prosedur pelayanan, Waktu Penyelesaian, Biaya Pelayanan, Sarana

dan

Prasarana,

Kompetensi

SDM,

Pelayanan

Informasi

dan

Pengaduan. b. Keputusan Kepala BP2T No…. Tahun 2009 Standar pelayanan Publik (SPP) Call Center dan SMS Gateway, yang memuat Pedoman Internal dan eksternal pelayanan informasi dan pengaduan yang terdiri dari Maksud dan Tujuan, Produk Pelayanan/Cara Penggunaan, SOP/Prosedur, dan Biaya pelayanan c. SPP dan SOP Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 : SPP dan SPP ISO 9001:2008 ini teridiri dari SOP Pengendalian Dokumen, SOP Pengendalian Rekaman, SOP Audit Internal, SOP Pengendalian Produk Tidak Sesuai, SOP Tindakan Perbaikan dan Pencegahan, SOP Komunikasi, SOP Evaluasi Kepuasan Pelanggan, SOP Pengukuran Dan Analisa Data, SOP 25

Pengendalian Surat Menyurat, SOP Pemeliharaaan Sarana Prasarana , SOP Seleksi Dan Evaluasi Rekanan, Spp Penerbitan IMB/HO/REKLAME/SKTU/SIUP/ TDP, SPP Penyerahan Produk Ijin, serta SPP Informasi dan Pengaduan Sistem dan prosedur diatas tidak bersifat final, dalam arti setiap tahun akan di lakukan evaluasi dan perbaikan sesuai kondisi, kebutuhan dan peningkatan sarana dan prasarana yang di miliki, sehingga di perlukan prgram kerja dan kegiatan dalam yang mendukung perbaikan sistem dan prosedur pelayanan ini. 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Dalam upaya pengembangan BKPMPPT kedepan terdapat peluang yang harus dapat dipergunakan semaksimal mungkin diiatantaranya : a.

Adanya kebijakan pusat dan daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan melalui Perijinan terpadu

b. Tersedinya berbagai peraturan dan petunjuk teknis tentang pemberian pelayan c. Tersedianya berbagai lembaga diklat dan pelatihan yang menyediakan pelayanan perizinan d. Adanya dukungan pimpinan daerah terhadap BKPMPPT e. Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan TI Namun demikian juga terdapat tantangan yang perlu di waspadai dan di carikan solusi pemecahannnya diantaranya : a. Koordinasi dan kewenangan BKPMPPT dengan dinas tehnis yang masih kurang b.

Kurangnya informasi dan partisipasi masyakat dalam proses pelayanan pada BKPMPPT.

c. Masih adanya kritik dan keluhan masyarakat terhadap kualitas pelayanan d. Masih tergantungnya kecepatan pelayanan dengan dinas tehnis pemberi rekomendasi e.

Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perijinan usaha bagi mereka dan PAD bagi pembangunan daerah

26

BAB III ISU – ISU STRATEGIS 3.1 Identifikasi Permasalahan Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banjar, tentunya tidak akan terlepas dari kendala atau permasalahan yang dapat mengganggu atau menghambat

tercapainya

tujuan-tujuan

organisasi.

Untuk

mengidentifikasi

persalahan baik dari internal maupun eksternal organisasi dapat dilakukan dengan membandingkan diinginkan.

anatara

kondisi

sekarang

organisasi

dengan

kondisi

yang

Identifikasi permasalahan terebut dapat dilihat dalam tabel sebagai

berikut : Tabel Identifikasi Permasalahan pada BKPMPPT Banjar NO 1 A

KEADAAN (FAKTA) SEKARANG 2 Internal SKPD

KEADAAN YANG DIINGINKAN 3

PERMASALAHAN (SELISIH 2 DAN 3) 4

1

Personil BKPMPPT masih menangani tugas ganda

Tiap personil menangani tugas pokok masing masing sesuai uraian tugas

Jumlah SDM masih kurang

2

Sudah mempunyai mobil operasional tapi kondisi kurang layak dan daya listrik yang kurang

Tersedianya mobil operasional untuk survey lapangan permohonan izin

Sarana dan prasarana masih belum lengkap dan akan menghambat pelayanan

3

Ruangan untuk terlalu sempit

karyawan

Masing-masing Bidang dan Tata Usaha memiliki ruangan masing-masing

Ruang Tata Usaha dan Pemrosesan izin dan ruang perbidang masih kurang memadai

4.

Kurangnya SDM BKPMPPT yang secara disiplin ilmu berkesesuaian dengan jenis perizinan yang di tangani

SDM BKPMPPT melaksnakan tugas pokok sesuai disiplin ilmunya

Kompetensi dan pengalaman SDM BKPMPPT yang masih kurang memadai

5.

Masih ditemukannya SDM BKPMPPT kurang memahami tugas pokok dan prinsipprinsip pelayanan yang baik

SDM BKPMPPT memahami tugas pokok dan fungsi masingmasing dan mampu memberikan pelayanan yang prima

Masih ditemukannya SDM BKPMPPT yang melakukan praktek birokratis berlebihan dalam pelayanan

6.

Masih rendahnya kesadaran pegawai dalam hal disiplin

Kesadaran pegawai ditingkatkan

dapat

Tingkat disiplin SDM BKPMPPT yang masih kurang

Masih Kurangnya SDM untuk memahami masalah IT

Diberikan Pelatihan dan kursus untuk karyawan BPKMPPT

Masih ada karyawan yang belum bisa meoprasikan Komputer dan Teknologi lainnya.

7.

(PNS)

yang

27

KEADAAN (FAKTA) SEKARANG 2

KEADAAN YANG DIINGINKAN 3

PERMASALAHAN (SELISIH 2 DAN 3) 4

1

Masih terjadi pertentangan pendapat / opini terkait pelayanan dengan dinas tehnis

Adanya satu kata anatara BKPMPPT dan dinas tehnis terkait pelayanan perizinan yang di berikan BKPMPPT

Koordinasi dengan dinas tehnis yang mesih kurang

2

Masih adanya tarik ulur kewenangan terkait perizinan dengan dinas tehnis

Adanya sinergi antara BKPMPPT dan Dinas Tehnis dalam proses pelayanan perizinan

Masih kurangnya pemahaman batas kewenangan BKPMPPT dengan Dinas Tehnis

3

Enggannya masyarakat mengisi format penilaian IKM

Adanya masukkan masyakat terhadap perbaikan kualitas pelayanan di BKPMPPT melalui IKM

Kurangnya informasi dan partisipasi masyakat dalam proses pelayanan pada BKPMPPT

4

Masih ditemukannya keluhan dalam pelayanan BKPMPPT

Tidak ada keluhan pelayanan BKPMPPT

dalam

Masih adanya kritik dan keluhan masyarakat terhadap kualitas pelayanan

5

Masih adanya keterlambatan proses perizinan akibat terlambatnya rekomendasi dari dinas tehnis

Tidak ada keterlambatan pelayanan perizinan

Masih tergantungnya kecepatan pelayanan dengan dinas tehnis pemberi rekomendasi

6

Kesadaran masyarakat tentang perizinan masih rendah

Seluruh masyarakat yang wajib memiliki izin mengurus izinnya di BKPMPPT

Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perijinan usaha bagi mereka dan PAD bagi pembangunan daerah

NO 1 B

Eksternal SKPD

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

Visi Kabupaten Banjar adalah "Terwujudnya Banjar yang Sejahtera dan Barokah" 1. Sejahtera;

sejahtera

mengadung

Kabupaten

yang dijabarkan sebagai berikut :

adalah

keterpaduan

Masyarakat

kesejahteraan

dimensi material

rakyat

dan spiritual

yang dalam

wujud suasana kehidupan yang aman dan damai. 2. Barokah; tambah,

barokah memberi

adalah sesuatu yang dirasakan manfaat dan kemaslahatan

Dalam upaya mewujudkan maka

ditetapkan

visi

mempunyai

nilai

bagi orang banyak

Kabupaten Banjar 2016-2021,

misi pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang

sebagai berikut : 1. Meningkatkan pengamalan ajaran agama dan suasana kehidupan beragama, 2. Meningkatkan

kualitas sumber daya manusia yang berbasis pendidikan,

kesehatan, ketenagakerjaan dan kesejahteraan sosial, 3. Meningkatkan

pengelolaan

sumber

daya alam

berbasis pertanian, 28

perkebunan,

peternakan, perikanan dan komoditas unggulan daerah

lainnya dengan pendekatan agribisnis dan industri berwawasan lingkungan secara berkelanjutan, 4. Mewujudkan pemerataan dan keseimbangan pembangunan infrastruktur untuk mendukung daya saing ekonomi daerah, 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan amanah.

Pokok-pokok misi : 

Agama: pengamalan dan suasana keagamaan



SDM: pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, pelayanan social



Pertumbuhan

ekonomi,

pendapatan

: pemanfaatan

dan pengelolaan

sumber daya alam pertanian umum, agribisnis, agroindustri, daya saing komoditas

unggulan daerah, kelestarian lingkungan, pembangunan

berkelanjutan 

Pemerataan dan keseimbangan : ekonomi dan pembangunan antar wilayah



Pelayanan: pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik

Penjelasan misi : • Misi Kesatu : Mewujudkan

kondisi masyarakat yang mengamalkan nilai-nilai ajaran

agama berbasis keilmuan sehingga terjaga nuansa keindahan kehidupan beragama, ketertiban di lingkungan masyarakat, terpelihara kerukunan dan toleransi antar umat beragama serta kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. • Misi Kedua : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan indikasi adanya peningkatan mutu pendidikan terhadap siswa sekolah umum dan agama, meningkatnya minat

baca masyarakat, peningkatan derajat kesehatan

masyarakat, kualitas ketenagakerjaan serta perlindungan sosial terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). • Misi Ketiga : Meningkatkan

kesejahteraan

masyarakat

dengan

indikasi

adanya

pertumbuhan ekonomi khususnya PDRB sektor pertanian umum, sektor perikanan,

mantapnya

ketahanan

pangan daerah yang disertai

peningkatan pendapatan, produksi dan produktifitas, peningkatan nilal tambah,

daya saing produk unggulan daerah, pengembangan industri 29

hilir,

agroindustri,

kebijakan

(regulasi)

yang

tepat

dengan

tetap

memperhatikan kelestarian sumber daya alam yang berkelanjutan serta serta prinsip tata kelola lingkungan yang baik 

Misi Keempat : Mewujudkan yang

pemerataan

berkeadilan

segala

aspek dan

secara

merata,

masyarakat sosial

sendi

kehidupan

seimbang

dan

menyeluruh.

yang

dan

dan menyelenggarakan

dan antar wilayah

secara

wilayah

pembangunan yang

Keberpihakan

tertinggal,

pembangunan hasilnya

proporsional dengan

oleh

akses yang

sosial dan sarana prasarana ekonomi

pada

dapat dirasakan seluruh

mengurangi

lapisan

kesenjangan

kepada masyarakat

menanggulangi

pengangguran, menyediakan

kesejahteraan

dan

kemiskinan

dan

sama terhadap

pelayanan

serta menghilangkan

diskriminasi

dalam berbagai aspek. 

Misi Kelima : Meningkatkan efisien,

efektif

akuntabel yang

penyelenggaraan

dan akuntabel, pengelolaan

dan berorientasi

kondusif

pelayanan

administrasi

serta

prima

Berdasarkan

publik,

pelayanan

pemerintahan keuangan

kondisi publik

mewujudkan

dan amanah. yaitu

ada

secara terpadu hal tersebut, tata

Sedangkan

program

dan politik

berorientasi

BKPMPPT

Banjar mengemban

ketiga dan kelima dari 5 (lima) misi yang ditetapkan yaitu

daerah yang

keamanan

yang

yang

kelola

pemerintahan

program

peningkatan

Kepala

misi Daerah

yang

baik,

yang

dilaksanakan

dan pengembangan

pengelolaan

kegiatan

bersih

keuangan daerah dengan 7 (tujuh) kegiatan yaitu : 1. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 2. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 3. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan daerah 4. Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah 5. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 6. Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan 7. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

30

3.3 Telaahan Renstra Kementrlan/Lembaga dan Renstra Kabupaten Banjar Penyusunan

RPJMD

memperhatikan

dan

pembangunan Selatan

tujuan, nasional Jangka

peningkatan

Nawacita yang Menengah

sasaran

2016-2021

dan

RPJMD Provinsi

sinkronisasi

dan

dan kebijakan, tercantum

daerah.

(RPJMN)

Kabupaten

pembangunan Nawacita yang termuat

dalam

Penyusunan pembangunan

Rencana

Pembangunan

2015-2019. Oleh

Banjar

Kalimantan

dan mengacu

serta prioritas

dalam

prioritas

sinergi

Selatan mempertimbangkan

Nasional

RPJMD

Tahun

kinerja pembangunan

Kalimantan

sasaran, strategi

penyusunan

dalam

mewujudkan

RPJMD Provinsi

Banjar

rnengacu tujuan,

yang tercantum

untuk

mendorong

Kabupaten

sebab

memperhatikan

itu,

agenda

dalam Peraturan Presiden Nomor

2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019. RPJMN

2015-2019

"Terwujudnya

menjelaskan

Indonesia

visi

pembangunan:

yang Berdaulat,

Mandiri

don

Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong", dan misi pembangunan: 1.

Mewujudkan

keamanan

kedaulatan

wilayah,

mengamankan kepribadian 2. 3.

nasional

yang

mampu

menjaga

menopang kemandirian ekonomi

sumber

daya

maritim,

dan

dengan

mencerminkan

Indonesia sebagai negara kepulauan;

Mewujudkan

masyarakat maju, berkeseimbangan,

berlandaskan

negara hukum:

Mewujudkan

politik luar negeri bebas-aktif

dan demokratis

dan memperkuat

jati

diri sebagai negara maritim; 4.

Mewujudkan

kualitas hidup manusia Indonesia yang tingg], maju

dan sejahtera; 5.

Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;

6.

Mewujudkan

Indonesia

menjadi

negara maritim

yang mandiri,

maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional; dan 7.

Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. RPJMN 2015-2019 memuat

sembilan agenda prioritas

pembangunan

(Nawacita) menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, yaitu: 1.

Menghadirkan

kembali negara untuk melindungi

segenap bangsa dan

memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara; 2.

Membuat

Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola 31

pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya; 3.

Membangun

Indonesia dari

pinggiran dengan memperkuat

daerah-

daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; 4.

Memperkuat

kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan

penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; 5.

Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;

6.

Meningkatkan

produktivitas

rakyat

dan

daya

saing di

pasar

Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsaAsia lainnya; 7.

Mewujudkan

kemandirian

ekonomi

dengan

menggerakkan

sektor-

sektor strategis ekonomi domestik; 8.

Melakukan revolusi karakter bangsa; dan

9.

Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosiallndonesia. RPJMN 2015-2019

memperkuat

juga

memberikan

arah

kebijakan

sinkronisasi dan sinergi kebijakan, program dan kegiatan

pembangunan antara Pemerintah Kabupaten Banjar, Pemerintah dan

untuk

Pemerintah.

memperhatikan

Penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan juga komitmen

nasional

dalam

pembangunan berkelanjutan (SDGs = Sustainable Oleh sebab itu,

Provinsi

penyusunan

mewujudkan development

tujuan goals).

RPJMOKabupaten Banjar 2016-2021 juga

memperhatikan, mengacu dan mendukung terwujudnya tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan

Nawacita

Peraturan Bersama Menteri

dan SOGs.Selain itu

Keuangan dan Menteri

dengan adanya

Dalam Negeri Nomor

213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 yang dicabut dan diganti dengan Negeri

Peraturan

bersama

Menteri

Nomor 15/PMK.07/2014

dan

Keuangan dan Nomor

Menteri

10 Tahun

Dalam

2014 tentang

Tahapan persiapan dan pelaksanaan pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan (PBB P2) dan Perkotaan sebagai pajak daerah membuka peluang daerah untuk pemutakhiran data wajib pajak PBBP2. RPJMD Kabupaten Rencana

Banjar menjadi

pedoman

dalam

penyusunan

Strategis Perangkat Paerah (Renstra PD). Renstra PD merupakan

penjabaran teknis dari perwujudan visi dan misi, tujuan dan sasaran dari RPJMD Kabupaten Banjar 2016-2021. Renstra PD juga menjadi dokumen perencanaan teknis

operasional yang memuat

kebijakan, program

dan

kegiatan yang dilengkapi dengan sasaran dan indikator kinerja, lokasi dan anggaran sesuai dengan urusan bidang dan atau

fungsi pemerintahan,

pembangunan dan kemasyarakatan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, 32

Renstra disusun oleh setiap Perangkat Daerah di bawah Koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Banjar

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian lingkungan Hidup Strategis Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan aspek administratif

berdasarkan

dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah

wilayah Vag memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW,ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD, Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksiting, maka SKPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan wilayah pelayanan SKPDdalam lima tahun

pelayanan dan prioritas

mendatang,

Dikaitkan dengan

indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, SKPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut. Penataan ruang daerah bertujuan untuk mewujudkan tata ruang yang amant nvaman, produktif,

efektif,

efesien, terpadu,

berkelanjutan

dan berwawasan Iingkungan, serta religius berbasis pada pengembangan potensi

unggulan

daerah

sebagai kawasan agropolitan,

peri kanan,

pariwisata, kehutanan, pertambangan, energi, melalui pengembangan sistem perkotaan, pengembangan dan

internasional

jaringan perdagangan lokal, regional, nasional

dalam

rangka peningkatan

ekonomi

daerah dan

kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Banjar tersebut di atas, maka ditetapkan 13 (tiga belas) kebijakan sebagai berikut: 1.

Pemerataan seluruh kecamatan dengan

cara menyeimbangkan usaha

pembangunan; 2.

Pengembangan pariwisata

yang berbasis pada alam dan lingkungan

buatan; 3.

Pengembangan sektor

pertanian

yang dapat

merangsang kearah

berkembangnya agropolitan dan perluasan areal pertanian (ekstensifikasi dan intensifikasi); 4.

Perlindungan lahan pertanian

pangan berkelanjutan

untuk menjaga

keseimbangan ekosistem; 5.

Pengembanganjaringan

perdagangan

lokal,

regional,

nasional

dan 33

internasional; 6.

Pengembangan

kawasan

perikanan

budidaya

dan

tangkap

dalam

mewujudkan terbentuknya kawasan minapolitan; 7.

Pengembangan ekonomi lokal daerah berbasis potensi sumber daya alam dan komoditas unggulan;

8.

Pengembangan wilayah transmigrasi untuk pemerataan pengembangan wilayah baik melalui pembukaan dan/atau

pengelolaan

permukiman

kawasan

perdesaan

baru

peruntukan pertanian dengan

pembukaan lahan pertanian baru; 9.

Perlindungan lindung

daerah

pesisir

nipah

dan

rambai

berupa ekosistem

konservasi

mangrove

kawasan

dan pengembangan

potensi perikanan pesisir; 10. Peningkatan

fungsi

kawasan

untuk

pertahanan

dan keamanan

negara; 11. Pengelolaan

kawasan

aspek keberlanjutan 12. Pembentukan

hutan

produksi

dengan

memperhatikan

dan dikelola secara optimal;

dan pengembangan

kawasan

pusat-pusat

kegiatan

utama; 13. Peningkatan

penyediaan

berwawasan

lingkungan.

Kajian KLHS adalah

Lingkungan rangkaian

partisipatif

untuk

berkelanjutan

Hidup

Strategis

analisis yang memastikan

telah

pembangunan

prasarana dan sarana secara terpadu yang

suatu

menjadi wilayah

yang selanjutnya

sistematis, bahwa dasar

disingkat

menyeluruh prinsip

dan

pembangunan

teriterasi

dan/atau kebijakan,

dan dalam

rencana dan/atau

program. Untuk

BKPMPPT maka

Banjar,

dalam

RTRW

wilayah

yang mempertimbangkan

disini

meliputi

dalam

pelaksanaan

langsung melalui

sebagaimana

KLHS juga berorientasi

segi pembiayaan

lingkungan dan pendanaan

telah pada

pengelolaan

hidup.

Pengelolaan

yang menunjang

pembangunan baik secara langsung

tahapan

RTRW yang matang

diuraikan

maupun

tidak

serta berpedoman pada

KLHS.

34

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam pelayanan perizinan dan informasi dan pengaduan terdapat beberapa isu-isu strategis yang merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pada Badan Koordinasi Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu kabupaten Banjar sebagai berikut : 1. Belum terpenuhinya rasio kecukupan SDM terhadap beban kerja BKPMPPT 2. Perlunya peningkatan kompetensi SDM BKPMPPT 3. Perlunya peningkatan ketersediaan Sarana dan Prasarana yang memadai kantor untuk memberikan pelayanan prima 4. Perlunya kejelasan batas kewenangan antara

BKPMPPT dan Dinas Tehnis

dalam proses pelayanan perizinan 5. Masih

rendahnya

partisipasi

masyarakat

dalam

peningkatan

kualitas

pelayanan perizinan 6. Masih rendahnya pemahaman masyarakat akan pentingnya perizinan bagi iklim usaha Dalam upaya mewujudkan visi dan misi BKPMPPT Kabupaten Banjar, maka dilakukanlah analisis SWOT untuk mengidentifikasi secara sistematis upaya konkrit yang perlu dilakukan sesuai dengan tuntutan kondisi yang dihadapi, analisis strategis dilakukan dengan menganalisis faktor lingkungan untuk mencermati lingkungan dalam organisasi yang menghasilkan data tentang Kekuatan (Strength) dan Kelemahan (Weakness) dan analisis terhadap lingkungan eksternal organisasi untuk dapat mengetahui Peluang (Opportunities) dan Tantangan (Threats) yang dihadapi. Berdasarkan analisis tersebut didapatkan data-data kondisi lingkungan tersebut sebagai berikut: 1. Kekuatan (Strength) a. Tersedinya tenaga tehnis hasil mutasi dari dinas tehnis b. Tersedinya pagu anggaran c. Adanya kerjasama yang baik antar Karyawan BKPMPPT d. Tersedianya data dan informasi manajemen pelayanan hasil studi banding e. Adanya SPP Pelayanan Perijinan sebagai pedoman kerja f. Tersedianya sarana dan prasarana minimal g. Tersedianya SIM Pelayanan Periijinan berbasis TI h. Ruag pelayanan yanbg refresentatif 35

2. Kelemahan (Weakness) a. Sarana Prasarana yang dimiliki masih belum lengkap c. Ruang tata Usaha dan Pemrosesan Ijin yang belum memadai d. Kompetensi dan pengalaman SDM yang masih kurang memadai e. Jumlah SDM yang kurang memadai dibanding beban kerja f. Tingkat disiplin PNS yang masih kurang h. Masih adanya gaya birokratis dalam pelayanan 3. Peluang (Opportunities) a. Adanya kebijakan pusat dan daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan melalui Perijinan terpadu b. Tersedinya berbagai peraturan dan petunjuk teknis tentang pemberian pelayan c. Tersedianya berbagai lembaga diklat dan pelatihan d. Adanya dukungan pimpinan daerah terhadap BKPMPPT e. Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan TI

4. Ancaman (Threats) a. Koordinasi dengan dinas tehnis yang masih kurang b.

Masih kurangnya pemahaman batas kewenangan BKPMPPT dengan Dinas

Tehnis c. Kurangnya informasi dan partisipasi masyakat dalam proses pelayanan pada BKPMPPT d. Masih adanya kritik dan keluhan masyarakat terhadap kualitas pelayanan e.

Masih tergantungnya kecepatan pelayanan dengan dinas tehnis pemberi

rekomendasi f.

Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perijinan usaha bagi mereka dan PAD bagi pembangunan daerah

5. Asumsi Faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal diatas kemudian dianalisis dengan metode SWOT untuk mendapatkan asumsi-asumsi yang akan digunakan untuk menentukan faktor kunci keberhasilan dan merupakan pilihan strategis sebagai dasar untuk menyusun rencana strategis. Asumsi tersebut merupakan konklusi atau kesimpulan yang dihasilkan dari analisis SWOT tentang faktor-faktor lingkungan dan dampaknya terhadap masa depan organisasi. Asumsi-asumsi tersebut adalah sebagai berikut :

36

a. Adanya ketersedian anggaran dapat dipergunakan semaksimal mungkin untuk menyediakan sarana dan prasarana yang memadai b. Dengan adanya diklat dan pelatihan dapat meningkatkan kualitas SDM BKPMPPT dalam pemberian pelayanan c. Dengan kemajuan TI yang semakin berkembang, Sistem Informasi dan manajemen perlayanan dan sarana-prasarana yang dimiliki dapat terus di kembangkan, untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan dan kualitas pelayanan d. Dengan menerapkan SPP yang ditetapkan tiap tahun akan memberikan standar kerja bagi SDM BKPMPPT dalam mewujudkan pelayanan terbaik e. Dengan Memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan tehnologi informasi akan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan partisipasi masyarakat dalam proses perbaikan pelayanan pada BKPMPPT f. Adanya BKPMPPT di daerah lain yang berprestasi di tingkat nasional, dapat dijadikan referensi dalam perbaikan kualitas pelayanan g. Adanya dukungan kebijakan dari tingkat nasional dan daerah dapat dipergunakan semaksimalkan mungkin melakukan inovasi dalam perbaikan kualitas pelayanan perijinan. h. Adanya pengelolaan yang baik terhadap kritik, saran, dan pengaduan masyarakat akan dapat meningkatkan kualitas pelayanan i. Keberhasilan BKPMPPT dalam meningkatkan

kesadaran masyarakat akan

pentingnya Perijinan akan dapat meningkatkan PAD untuk

memberikan

perhatian

dan

memperkuat

rencana

dalam

mengemban misi yang dikembangkan dari strategi hasil analisis SWOT didapatkan Faktor Penentu Keberhasilan (Critical Succes Faktors) sebagai berikut : 1. Tersedinya kesempatan yang merata untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM 2. Adanya SPP dan manajemen mutu pelayanan yang diterapkan secara tegas sebagai pedoman pelaksanaan tugas 3. Adanya pagu anggaran yang cukup untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana 4. Adanya Sistem informasi dan manajemen pelayanan berbasis Tehnologi informasi 37

5. Kemauan dan disiplin yang tinggi dari staf dan pimpinan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dengan dukungan kebijakan dari pusat dan daerah terutama dinas tehnis dan kepala daerah yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan PAD Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap proses perizinan dan peran serta masyarakat dalam upaya perbaikan kualitas pelayanan berujung pada peningkatan iklim usaha dan penerimaan PAD.

38

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Badan Koordinasi Penanaman Modan

Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banjar, sebelumnya harus dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional , berupa penetapan tujuan dan sasaran stratejik. Tujuan dan sasaran ini ditetapkan berdasarkan pada Visi, Misi dan faktor-faktor

kunci

keberhasilan

melalui

analisi

SWOT

sebelumnya.

Tujuan

merupakan penjabaran atau implementasi misi yang ingin dicapai atau dihasilkam pada akhir periode Renstra. Sedangkan Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang ditetapkan.

Tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dapat diuraikan

sebagai berikut :

39

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN SKPD NO

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

TARGET CAPAIAN ( Tahun Ke-) 1 2 3 4 5

1

2

3

4

5

1

Meningkatkan investasi dan Meningkatnya kerjasama swasta dan antar daerah daerah

2

Meningkatkan kinerja Terwujudnya pelayanan pelayanan publik di bidang publik di bidang administrasi administrasi yang efisien, efektif, dan akuntable meningkatkan penyelengga- meningkatkan pelayanan raan pelayanan perizinan penyelenggaraan pelayanan nilai ikm yang prima perizinan nilai ikm

3

6

investasi persentasi pertumbuhan 82,5 84 investasi (kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN / PMA)

7

8

9

85

87

88

Persentase penanganan penga- 100 100 100 100 100 duan ttg layanan publik dibidang perizinan yg telah ditindaklanjuti Indeks Kepuasan Masyarakat 81,5 81,7 81,9 82 82,1 pelayanan perizinan

40

4.2. Strategi dan Kebijakan BKPMPPT Tujuan dan sasaran strategis akan dicapai dan diawali dengan penentuan kebijakan-kebijakan untuk menjaga agar program dan kegiatan tidak keluar dari arah pencapaian tujuan dan sasaran. Dari kebijakan-kebijakan tersebut kemudian disusun program-program secara sekuensial setiap tahunnya. Dari program inilah nantinya akan dijabarkan dengan kegiatan-kegiatan implementatif berdasarkan Permendagri No 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Strategi adalah cara atau langkah langkah yang berisikan indikatif

untuk

mewujudkan

visi

kebijakan

dan

misi

dan program

program

Adapun Strategi yang akan

dilakukan oleh BKPMPPT sampai tahun 2021 mendatang adalah : 1.

Mengikuti kegiatan diklat yang disediakan oleh lembaga yang berkompeten

2.

Menyediakan anggaran operasional penyusunan laporan keuangan

3.

Menyediakan anggaran rutin untuk menunjang kegiatan kantor

4.

Meyusun dan membuat buku Standar Pelayanan Publik, dan buku-buku peraturan lainnya

5.

Mengikuti pelatihan pemeliharaan penerapan manajemen Mutu ISO 9001:2008 dan melaksanakan audit eksternal terhadap peneraannya setiap tahun

6.

Menyediakan anggaran dan sarana untuk mempermudah pengukuran IKM

7.

Melakukan

update

terhadap

penerapan

teknologi

yang

ada

sesuai

perkembangan 8.

Membentuk unit khusus penanganan pengaduan masyarakat dan standar penanganan pengaduan masyarakat, serta menyediakan instrumen yang diperlukan

9.

Melaksanakan sosialisasi tentang perizinan di Kecamatan-Kecamatan dan mengikuti pameran

10.

Melakukan pemetaan objek perizinan dan operasi sisir Kebijakan

dalam

adalah

mencapai

optimalisasi

menyusun Anggaran mendukung karenanya belanja

diarahkan

keuangan

daerah

Pendapatan visi

kebijakan untuk

yang

akan diambil telah

nantinya dan dan

baik mengenai

mencapai

SKPD untuk

yang sudah terdata

menjadi

Belanja

oleh

ditetapkan

daerah dari sumber sumber

terwujudnya seluruh

yang

tujuan. Kebijakan

pendapatan

serta pengelolaan

arah/tindakan

pedoman

Daerah

misi Kabupaten pendapatan

dalam

dan

harus

Banjar,

oleh

daerah maupun

visi dan misi tersebut di atas. Adapun

Kebijakan yang dilakukan oleh BKPMPPT Kab. Banjar sebagai berikut :

41

1.

Menyediakan pelayanan admnistrasi / ketata usahaan secara profesioal untuk mendukung lancarnya seluruh kegiatan kantor

2.

Menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana

3.

Membuat dan memperbaiki, menghimpun dan menerapkan Standar Pelayan Publik (SPP) dan peraturan lainnya

4.

Membuat dan Menerapkan, standar

mutu

kegiatan kantor sesuai ISO

9001:2008 dan audit pelaksanaannya 5.

Menyelenggarakan pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan BKPMPPT

6.

Membuat dan mengembangksan SIM Pelayayanan Perijinan berbasis TI

7.

Membuat dan menerapkan Standar Operational Procedure penanganan dan instrumen pengaduan/aspirasi masyarakat

8.

Melakukan sosialisasi pelayanan perijinan pada BKPMPPT

9.

Melakukan intenifikasi/ ekstensifikasi penerimaan PAD sektor perijinan dan pengawasan perijinan

42

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR, DAN PENDANAAN

Berdasarkan uraian matrik Isu, Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan diatas kemudian disusun rencana stratejik Program, Kegiatan, Indikator, dan Pendanaan dari tahun 2016-2021 pada BKPMPPT Kabupaten Banjar sebagai acuan dan pedoman secara sungguh-sungguh dalam penyusunan program/kegiatan, sehingga secara bertahap keinginan yang tertuang dalam Visi dan Misi dapat tercapai. Untuk lebih jelasanya dapat di lihat dalam tabel sebagai berikut

43

TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

TUJUAN

1 Meningkatk an investasi dan kerjasama swasta dan antar daerah

SASARAN

2 Meningkatnya investasi daerah

INDIKATOR SASARAN

3 persentasi pertumbuhan investasi (kenaikan/penurun an nilai realisasi PMDN / PMA)

Kod e

4

PROGRAM dan Kegiatan

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) dan KEGIATAN (OUTPUT)

TARGET CAPAIAN ( Tahun Ke-) KONDI SI AWAL

7 80

2016 Targ et 8 82,5

2017

Rp 9 950,932,5 20

Targ et 10 84

2018

Rp 9 1,369,850,0 00

Targ et 12 85

2019

Rp 9 1,780,805,0 00

Targ et 18 87

KONDISI 2021

2020

Rp 9 2,315,046,5 00

Targ et 19 88

Rp 9 3,009,560,4 50

Targ et 12 88,5

AKHIR

Unit kerja (Bidang)

loka si

Rp

5 program Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi

6 persentase realisasi investasi yang dikeluarkan

Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi

persentase kerjasama investasi yang ditindaklanjuti

100

100

100

100

100

100

Bidang Penanam an Modal

Penyusunan cetak biru (Master Plan) pengembangan Penanaman Modal

1

-

1

-

1

1

Bidang Penanam an Modal

Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal di Daerah

Jumlah dokumen master plan tentang penanaman modal/investa si yang akurat dan ditindaklanjuti persentase upgrade data sistem informasi penanaman modal

100

100

100

100

100

100

Bidang Penanam an Modal

Penyederhanaa n prosedur dan peningkatan pelayanan Penanaman Modal

persentase ketepatan waktu dalam pelayanan administrasi perizinan

100

100

100

100

100

100

Bidang Penanam an Modal

3,912,428,5 85

21 Bidang Penanam an Modal

44

Kajian kebijakan penanaman modal

presentase peningkatkan pemahaman dunia usaha tentang kebijakan penaman modal

100

100

100

Program penyiapan potensi sumber daya sarana & prasarana kajian potensi sumber daya yang terkait dgn investasi

persentase SDM yang siap pakai

-

-

100

persentase SDM yang siap pakai

-

-

100

Program peningkatan & pengembangan pengelolaan keuangan daerah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumbersumber Pendapatan Daerah Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi

Persentase peningkatan PAD reklame

100

presentase realisasi pajak reklame/terca pai target

100

Persentase promosi dan kerjasama investasi

100

Peningkatan fasilitas terwujud-nya kerjasama strategi antara usaha besar, kecil & menengah Peningkatan kegiatan peman-tauan, pembinaan & pengawas-an pelaksanaan penanaman modal

minat pelaku usaha meningkat di kabupaten Banjar

50

60

70

80

90

90

Bidang Penanam an Modal

jumlah kegiatan pemantauan pelaksanaan penanaman modal

50

65

70

75

80

80

Bidang Penanam an Modal

197,780,0 00

100

247,780,000

100

413,320,0 00

100

100

100

100,000,000

100

130,000,000

100

322,144,000

100

758,580,000

100

100

100

100

169,000,000

100

418,748,200

100

986,154,000

100

100

100

100

219,700,000

100

544,372,660

100

1,282,000,2 00

100

Bidang Penanam an Modal

100

Bidang Penanam an Modal 707,684,458

100

1,666,600,2 60

100

Bidang Penanam an Modal

Bidang Promosi dan Kerjasam a

Bidang Promosi dan Kerjasam a

2,166,580,3 38

Bidang Penanam an Modal

45

Meningkatk an kinerja pelayanan publik di bidang administrasi

meningkatk an penyelengg a-raan pelayanan perizinan nilai ikm yang prima

Terwujudnya pelayanan publik di bidang administrasi yang efisien, efektif, dan akuntable

meningkatkan pelayanan penyelenggara an pelayanan perizinan nilai ikm

Persentase penanganan penga-duan ttg layanan publik dibidang perizinan yg telah ditindaklanjuti

Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan perizinan

Peningkatan Kualitas SDM guna peningkatan investasi Penyelenggara an Pameran investasi

jumlah peningkatan kualitas SDM pelayanan investasi Jumlah pameran investasi yang diikuti

program mengintensifika si-kan penangan pengaduan masyarakat

persentase pengaduan yang terlayani

pembentukan unit khusus penangan pengaduan masyarakat

persentase sarana dan prasarana yang memadai dalam penanganan pengaduan Persentase sarana dan prasarana penunjang pelayanan perizinan yang berkondisi baik Persentase sarana dan prasarana penunjang pelayanan perizinan yang berkondisi baik persentase teknologi informasi yg bisa digunakan dengan baik

program penunjang penyelenggara an pemerintah dan pembangunan

penunjang penyelenggara an pemerintahan dan jasa kegiatan kantor

program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik

persentase data yang akurat sistem informasi

100

5

10

15

20

25

25

Bidang Penanam an Modal

2 kali

2 kali

3 kali

3 kali

4 kali

4 kali

Bidang Penanam an Modal

100

100,060,0 00

100

81,28

81,5

100

120,060,000

100

214,200,0 00

81,5

100

100

81,7

100

100

156,078,000

100

359,200,000

81,7

212,415,1 20

100

81,9

100

100

202,901,400

100

466,960,000

81,9

861,195,840

100

82

100

100

263,771,820

100

607,048,000

82

1,119,554,5 92

100

82,1

100

100

342,903,366

100

789,162,400

82,1

1,455,420,9 69

0 100

82,2

Bidang Promosi dan Kerjasam a

1,025,911,1 20

82,1

1,892,047,2 60

100

100

Bidang Promosi dan Kerjasam a

Bidang Promosi dan Kerjasam a

Bidang Promosi dan Kerjasam a

2,459,661,4 38

Bidang Promosi dan Kerjasam a

Bidang Promosi dan Kerjasam a

46

Persentase SDM dibidang IT yang terlatih

75

80

85

95

100

100

Bidang Promosi dan Kerjasam a

47

BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU KEPADA RPJMD

Rencana Strategis (Renstra) Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Banjar tahun 2016-2021 disusun disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021. Oleh karena itulah indikator kinerja yang disusun dalam renstra juga harus mendukung pencapaian indiketor kinerja yang disusun dalam RPJMD Kabupaten Banjar tahun 2016-2021. Indikator Kinerja yang mengacu kepada RPJMD di gambarkan dalam tabel sebai berikut :

48

Tabel Indikator Kinerja Yang Mengacu kepada RPJMD

SASARAN KINERJA No

Target Capaian Tahun -

TUJUAN URAIAN

1 01

2 Meningkatnya Kapasitas dan kinerja Sumber Daya Manusia BKPMPPT

01

02

02

Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Sarana Prasarana Pelayanan Perijinan

3 Terbentuknya kompetensi Sumber Daya Manusia BKPMPPT melalui pendidikan dan pembelajaran berkelanjutan

Terbentuknya disiplin SDM BKPMPPT

No

INDIKATOR UTAMA

SATUAN

Kondisi Awal (2010)

2016

2017

2018

2019

2020

Kondisi Akhir (2015)

01

4 Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat

5 org

6 0

7 0

8 0

9 0

10 10

11 10

12 10

02

Jumlah Pegawai yang mengikuti Bintek

org

30

30

20

25

20

33

33

03

Karyawan BKPMPPT Yang Tertib Berpakaian

Org

30

30

0

40

42

43

43

04

Prosentase kehadiran PNS

%

95

95

95

95

95

95

95

03

Terlaksananya sistem reward kinerja SDM pada BKPMPPT

atas

05

Insentif Khusus Tim perizinan dan Pelaksana Kegiatan

bln

12

12

12

12

12

12

12

04

Terbentuknya akuntabilitas pengelolaan keuangan BKPMPPT

06

Jumlah laporan realisasi kinerja

laporan

3

3

3

3

3

3

3

07

Jumlah laporan keuangan semesteran

laporan

2

2

2

2

2

2

2

08

Jumlah laporan keuangan akhir tahun

laporan

1

1

1

1

1

1

1

09

Tersedianya materai dan benda pos lainnya

buah

0

0

200

200

200

200

200

10

tersedianya layanan listrik, ledeng, telepon dan internet

bln

12

12

12

12

12

12

12

11

Tersedianya layanan jasa kebersihan kantor

bln

12

12

12

12

12

12

12

12

Tersedianya Alat Tulis Kantor

thn

1

1

1

1

1

1

1

13

Tersedianya barang penggandaan

thn

1

1

1

1

1

1

1

05

Tersedianya administrasi/ketatusahaan memadai

layanan yang

cetakan

dan

layanan

49

SASARAN KINERJA No

URAIAN 1

2

Meningkatnya kecepatan, kemudahan, dan kepastian, dan kepuasan masyarakat dalam proses pelayanan perijinan

No

INDIKATOR UTAMA

SATUAN

Kondisi Awal (2010)

2016

2017

2018

2019

2020

Kondisi Akhir (2015)

14

4 Tersedianya komponen listrik / penerangan kantor

5 thn

6 1

7 1

8 1

9 1

10 1

11 1

12 1

15

prosentase realisasi paket penyediaaan peralatan dan perlengkapan kantor

%

100

100

100

100

100

100

100

16

Tersedianya makanan dan minuman pegawai, rapat, dan tamu

thn

1

1

1

1

1

1

1

17

Terpenuhinya kebutuhan biaya perjalanan dinas

thn

1

1

1

1

1

1

1

18

Jumlah pengadaan kendaraan dinas/opersional

unit

0

0

0

0

1

1

1

19

Prosentasi realisasi paket perlengkapan gedung kantor

pengadaan

%

100

100

100

100

100

100

100

20

Prosentasi realisasi paket pengadaan peralatan gedung kantor

%

100

100

100

100

100

100

100

21

Prosentasi realisasi paket pengadaan meubelair

%

0

0

0

100

100

100

100

22

Prosentasi realisasi paket pemeliharan gedung kantor

%

100

100

100

100

100

100

100

23

prosentasi jumlah kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik dan siap pakai

%

100

100

100

100

100

100

100

24

Prosentasi realisasi paket perlengkapan gedung kantor

pemeliharaan

%

100

100

100

100

100

100

100

25

Prosentasi realisasi paket pemeliharaan peralatan gedung kantor

%

100

100

100

100

100

100

100

26

Jumlah Buku Standar Pelayanan Publik dan Peraturan Perundangan

buku

1

1

0

2

2

2

2

27

Penambahan standar pelayanan perijinan yang sesuai Standar Mutu ISO 9001:2008

Keg

0

0

0

1

1

1

1

28

Audit penyelenggaraan sistem manajemen mutu |SO 9001:2008

Kali

1

1

1

1

1

1

1

3

06

03

Target Capaian Tahun -

TUJUAN

07

08

Tersedianya sarana prasarana yang memadai dan siap pakai

Terlaksananya sistem dan prosedur pelayanan perijinan sesuai dengan peraturan dan Standar Pelayanan Perijinan yang baku dan dinamis Terlaksananya sistem dan prosedur kegiatan kantor sesuai Standar Mutu ISO 9001:2008

50

SASARAN KINERJA No

URAIAN 1

2 09

10

04

05

Target Capaian Tahun -

TUJUAN

Meningkatnya aksessibilitas dan peran serta masyarakat dalam proses pelayanan perijinan

Meningkatnya Iklim Usaha di Kabupaten Banjar

11

12

13

3 Terselenggaranya pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan BKPMPPT

Tersedinya sistem informasi dan manajemen pelayanan berbasis TI

Tersedianya mekanisme dan sarana penyampaian aspirasi dan penanganan pengaduan masyarakat

Terciptanya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap proses perijinan dan pentingnya perijinan bagi iklim usaha yang sehat

Terpenuhinya target penerimaan PAD

No

INDIKATOR UTAMA

SATUAN

Kondisi Awal (2010)

2016

2017

2018

2019

2020

Kondisi Akhir (2015)

29

4 Terselenggaranya penilaian IKM

5 bln

6 12

7 12

8 12

9 12

10 12

11 12

12 12

30

Nilai perolehan IKM (nilai indeks IKM)

indeks IKM

80

80

81

81

81.5

82

82

31

Jumlah penambahan / upgrade SIM pelayanan

buah

2

2

2

2

2

2

2

32

Prosentasi ketepatan waktu penyelesaian ijin

%

80

80

83

85

88

90

90

33

Waktu paling lama penyelesaian ijin tanpa cek lapangan

hari

5

5

5

3

3

1

1

34

Waktu paling lama penyelesaian ijin yang memerlukan cek lapangan

hari

14

14

14

10

10

7

7

35

Terbentuk dan beropersionalnya unit penangan pengaduan masyarakat

unit

1

1

1

1

1

1

1

36

Jumlah penanganan pengaduan masyarakat

%

100

100

100

100

100

100

100

37

Jumlah Kecamatan lokasi sosialisasi

Kec

0

0

0

5

5

5

5

39

Jumlah kegiatan pameran yang diikuti

kali

1

1

1

2

2

2

2

40

Prosentasi penerimaan PAD

%

100

100

100

100

100

100

100

41

Jumlah penerbitan SK Ijin

Ijin

3.000

3.000

3.050

3.100

3.150

3.200

3.200

51

BAB VII PENUTUP 7.1 Penutup Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banjar tahun 2016-2021 memuat hasil yang ingin dicapai selama lima tahun yang tercermin dalam sasaran dan indikatornya, dimana merupakan pedoman untuk penyusunan Rencana Kinerja (RENJA) tiap tahun anggaran. Dalam penyusunan Rencana Kinerja (Renja) dipilih sasaran yang akan dicapai dalam tahun bersangkutan dengan memperhatikan permasalahan maupun isu strategis yang ada. Rencana Strategis yang telah disusun ini diharapkan bermanfaat dalam rangka penguatan peran serta stake holder dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas,

fungsi dan

kewenangan. Perencanaan Strategis BKPMPPT Kabupaten Banjar tahun 2016-2021 akan berjalan dan berhasil dengan baik apabila didukung dengan persepsi dan langkahyang sama oleh seluruh staf dan pejabat struktural di BKPMPPT Kabupaten Banjar Renstra BKPMPPT Kabupaten Banjar merupakan dokumen acuan sebagai penentuan arah dan kontrol dari stake holder terhadap dinamika pembangunan kepemerintahan sesuai dengan Visi dan Misi yang telah disepakati. Namun demikian rencana strategis baru akan dapat dilaksanakan apabila telah dijabarkan kedalam suatu program kegiatan yang merupakan operasionalisasi dari rencana tersebut. Oleh karena itu dukungan dan juga kerjasama yang baik dari semua pihak akan dapat membantu dan mendorong terlaksananya rencana strategis ini dengan baik. Program yang tersusun ini merupakan gambaran kebijakan dengan didukung program untuk dilaksanakan selama kurun waktu 2016-2021, sehingga apabila dalam pelaksanaan selama kurun waktu tersebut dijumpai dinamika dan perubahan, Rencana Staregis ini dapat dievaluasi ntuk diselaraskan dan disesuaikan, semoga visi, misi, tujuan, kebijakan dan program yang ditetapkan dapat terlaksana secara optimal.

7.2

Pedoman Transisi Masa jabatan

berakhir

pada tahun 2021, di sisi lain pemerintah

menyusun 2021.

Bupati dan Wakil Bupati Banjar periode 2016-2021

RPJMD tahun

Kabupaten

2021, KUA dan PPA tahun

Oleh

karena

itu

untuk

perencanaan

jangka

menengah

mengantisipasi pada

akhir

akan

Banjar harus

2021 serta RAPBD tahun kekosongan

jabatan

Bupati

dokumen Kabupaten

52

Banjar,

maka

pedoman

RPJMD Kabupaten

penyusunan

Rencana Anggaran sampai bakti

dengan Bupati

Rencana

Pendapatan tahun

Kerja

2016-2021

akan

Pemerintah Daerah

menjadi

(RKPD) dan

dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten

2021, yang merupakan

tahun

dan Wakil Bupati Banjar periode

maka RKPD tahun terpisahkan

Banjar

2021 merupakan

pertama

berikutnya.

RKPD masa transisi

Banjar

dari masa

Dengan demikian,

dan bagian yang tidak

dari RPJMD dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

hasil Pemilukada pada periode berikutnya. Renstra

ini

perencanaan

daerah seperti

ditetapkan

melalui

penyusunannya 7.3

merupakan

penjabaran

Renstra

Daerah Kabupaten

dari

dokumen

Kabupaten yang

Banjar sehingga dalam

keserasian.

Kaidah Pelaksanaan RPJMD sebagai penjabaran

Wakil

penegasan

RPJPD, RPJMD maupun

Peraturan

diperlukan

dan

Bupati

dari visi, misi, dan program

Banjar merupakan

menyusun

Rencana

Strategis

RKPD dan

perencanaan

pedoman

(Renstra)

penganggaran

bagi

setiap

SKPD, pedoman Kabupaten

Bupati Kepala

untuk

Banjar

dan SKPD

menyusun

setiap tahunnya

sehingga arah perencanaan program dan kegiatan menjadi lebih terarah. Renstra ini mulai berlaku sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 dan akan mengalami revisi Peraturan mengharuskan

Daerah

atau

maupun

terjadinya

perbaikan Peraturan

apabila Bupati

terjadi

perubahan

yang mendasar

dan

revisi.

53