menyusun Rencana Strategis (Renstra-SKPD), dan dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

menyusun Rencana Strategis (Renstra-SKPD), dan dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). 1.2 Dasar Hukum Penyusunan Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Bone sebagai berikut : 1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); 2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 8) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373); 9) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 11) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Masyarakat Bone yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera

| I-2

12)

13)

14)

15) 16) 17)

18)

19)

20)

21) 22) 23)

Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaran Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Maminasata; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008, Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243); Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009; Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 02 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SPPD) Provinsi Sulawesi Selatan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 07 Tahun 2008 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bone Tahun 2005-2025; Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone 2012 – 2032.

1.3 Hubungan Antar Dokumen Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dokumen RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2013–2018 yang merupakan penjabaran visi dan misi Bupati terpilih merupakan bagian integral sistem perencanaan pembangunan nasional. Acuan utama dalam penyusunan RPJMD yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025. RPJMD Kabupaten Bone tahun 2013-


| I-3

2018 merupakan separuh dari pelaksanaan tahap kedua RPJPD (Tahun 2010 s/d Tahun 2014) dan tahap ketiga RPJPD (Tahun 2015 s/d 2020). Penyusunan RPJMD memperhatikan RTRW Kabupaten Bone Tahun 2012-2032, RPJM Nasional tahun 2010-2014, RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018, RTRW Sulawesi Selatan tahun 2009 – 2029, dan dokumen perencanaan pembangunan sektoral lainnya. Penyusunan RPJMD juga memperhatikan amanat nasional, seperti Standar Pelayanan Minimal (SPM), Millenium Development Goal’s (MDG’s) dan Inpres Nomor 3 tahun 2010 tentang Pembangunan Berkeadilan. RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), yang menjabarkan RPJMD menjadi kebijakan, program strategis dan operasional dalam rangka menangani isu strategis dan peningkatan pelayanan publik untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan. Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bone dijabarkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan pemerintah daerah yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja SKPD. 1.4 Maksud dan Tujuan Penyusunan RPJMD Kabupaten Bone dimaksudkan untuk menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan secara terarah, efektif, efesien dan terpadu dalam mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati 2013-2018. Maksud lain dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah ini adalah tersedianya sebuah dokumen yang menggambarkan kondisi masa depan Kabupaten Bone pada Tahun 2018 yang hendak dicapai dan diwujudkan serta upaya-upaya yang akan ditempuh. Dokumen ini dimaksudkan untuk menjadi bahan sosialisasi dan sasaran pembangunan yang hendak dicapai hingga tahun 2018 dan arah kebijakan serta program prioritas yang akan dijalankan untuk mencapainya. Tujuan dilaksanakannya Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone adalah untuk : 1. Menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan serta program Bupati dan Wakil Bupati Bone kearah kebijakan dan program pembangunan yang lebih rinci , terarah,terukur, dan dapat dilaksanakan selama 2013-2018. 2. Menyediakan satu rujukan resmi bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SPKD) lingkup Kabupaten Bone, dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dengan sumberdana APBD dan APBN serta sumberdana lainnya yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Bupati. 3. Untuk mempermudah dalam mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja setiap 4. Memberikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan Daerah (pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat) dalam mewujudkan cita-cita pembangunan daerah sesuai dengan visi jangka menengah yang telah disepakati bersama. 5. Memberikan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD tahun 2013-2018.


| I-4

1.5 Sistematika Penulisan RPJMD Kabupaten Bone tahun 2013–2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB I

Pendahuluan menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, dan sistematika RPJMD.

BAB II

Gambaran Umum Kondisi Daerah, menguraikan tentang kondisi geografis dan demografi, kondisi perekonomian daerah, kondisi kesejahteraan masyarakat, kondisi pelayanan umum, dan kondisi daya saing daerah.

BAB III

Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka Pendanaan, menguraikan tentang kinerja keuangan yang lalu, kebijakan pengelolaan keuangan yang lalu, dan kerangka pendanaan.

BAB IV

Analisis Isu-Isu Strategis, menguraikan tentang permasalahan pembangunan yang dikelompokkan berdasarkan urusan kewenangan wajib dan urusan pilihan, dan isu strategis daerah.

BAB V

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, menguraikan tentang visi dan misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah.

BAB VI

Strategi dan Arah Kebijakan, menguraikan tentang strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah.

Bab VII

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah, menguraikan tentang kebijakan umum pembangunan jangka menengah dan perincian program-program pembangunan berdasarkan pengelompokan urusan.

Bab VIII

Indikasi Rencana Program Prioritas Disertai Kebutuhan Pendanaan, menguraikan tentang indikator kinerja program dan pendanaan indikatif.

Bab IX

Penetapan Indikator Kinerja Daerah, menguraikan tentang indikator kinerja dari masing-masing program pembangunan daerah.

Bab X

Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan, menguraikan tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan RPJMD.


| I-5

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi 2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah Kabupaten Bone merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan dengan Ibukota Watampone dengan luas wilayah keseluruhan mencapai 4.558 km2. Kabupaten Bone secara administratif terbagi kedalam 27 kecamatan, 329 desa dan 43 kelurahan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Bonto Cani yaitu seluas 463,35 km2 sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Tanete Riatang yaitu seluar 0,52 km2. Kabupaten Bone terletak pada posisi 4°13'- 5°6' LS dan antara 119°42'-120°40' BT dengan garis pantai sepanjang 138 km yang membentang dari selatan ke utara. Kabupaten Bone secara langsung berbatasan dengan beberapa kabupaten lain di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu: : Kabupaten Wajo dan Kabupaten Soppeng  Sebelah Utara  Sebelah Selatan : Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Gowa : Teluk Bone  Sebelah Timur : Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Barru  Sebelah Barat Kabupaten Bone ditinjau dari ketinggian tempat dapat diklasifikasikan kedalam 6 kategori dengan variasi ketiggian antara 0 hingga lebih dari 1.000 meter dpal. Kategori pertama (0-25 meter) yaitu seluas 81.925,2 Ha, kategori kedua (25-100 meter) seluas 101.620 Ha, kategori ketiga (100-250 meter) seluas 202.237,2 Ha, kategori keempat (250-750 meter) seluas 62.640,6 Ha, kategori kelima (750-1000 meter) seluas 40.080 Ha, dan kategori keenam (diatas 1.000 meter) seluas 6.900 Ha. Ketinggian wilayah di Kabupaten Bone dapat dilihat pada tabel 2.1 Tabel 2.1 Ketinggian Wilayah Kecamatan di Kabupaten Bone No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Kecamatan Bonto Cani Kahu Kajuara Salomekko Tonra Patimpeng Libureng Mare Sibulue Cina Barebbo Ponre Lappariaja Lamuru Tellu Limpoe Bengo


Ketinggian Wilayah (meter dpal) 100 – > 1.000 25 – 1.000 0 – 500 0 – 500 0 – 500 25 – 1.000 100 – 1.000 0 – 1.000 0 – 500 0 – 500 0 – 500 25 – 1.000 25 – 1.000 25 – 1.000 100 - > 1.000 25 – 1.000

| II - 1

No 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Kecamatan Ulaweng Palakka Awangpone Tellu Siattinge Amali Ajangale Dua Boccoe Cenrana T. R Barat Tanette Riantang T. R. Timur

Ketinggian Wilayah (meter dpal) 100 – 500 25 – 500 0 – 500 0 – 500 25 – 500 0 – 100 0 – 500 0 – 100 0 – 100 0 – 100 0 - 25

Sumber: Bappeda Kabupaten Bone

Tingkat kemiringan lahan di Kabupaten Bone bervariasi mulai dari datar, landai hingga daerah kemiringan yang curam. Daerah yang memiliki kemiringan datar hingga landai banyak terdapat di daerah dengan kontur wilayah pantai atau dataran rendah, daerah ini terletak di sepanjang bagian timur Kabupaten Bone hingga di sebagian daerah bagian utara. Adapun daerah dengan kemiringan curam berada pada bagian Selatan dan Barat yang didominasi oleh perbukitan dan pegunungan. Wilayah Kabupaten Bone termasuk daerah beriklim sedang. Kelembaban udara berkisar antara 95% - 99% dengan temperatur berkisar 260C – 430C. Pada periode April-September, bertiup angin timur yang membawa hujan. Sebaliknya pada Bulan Oktober-Maret bertiup Angin Barat, saat dimana mengalami musim kemarau di Kabupaten Bone. Selain kedua wilayah yang terkait dengan iklim tersebut, terdapat juga wilayah peralihan, yaitu: Kecamatan Bontocani dan Kecamatan Libureng yang sebagian mengikuti wilayah barat dan sebagian lagi mengikuti wilayah timur. Rata-rata curah hujan tahunan diwilayah Bone bervariasi, yaitu: rata-rata<1.750 mm; 1750-2000 mm; 2000-2500 mm dan 2500-3000 mm. Dilihat dari jenis tanahnya, sebagian besar jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Bone berasal dari jenis Alluvial, Gleihumus, Litosol, Regosol, Grumosol, Rasial dan Litosol, Mediteranian dan Latosol. Jenis tanah yang paling dominan di Kabupaten Bone adalah jenis Mediteranian dan Latosol yang tersebar hampir di seluruh kecamatan. Potensi sumberdaya mineral yang terkandung di Kabupaten Bone termasuk besar baik kandungan mineral logam maupun non-logam. Kandungan mineral logam di Kabupaten Bone yang berhasil teridentifikasi antara lain: 1. Emas, terdapat di daerah Patimpeng, diindikasikan memiliki kandungan emas dengan luasan sebaran mencapai 20.000 ha. 2. Tembaga, terdapat di Kecamatan Libureng dengan indikasi sebaran mencapai 67,5 ha. 3. Mangan, terdapat di Kecamatan Ponre, Bontocani dan Salomekko dengan luasan sebaran mencapai 5.506,5 ha. 4. Endapan besi, terdapat di Kecamatan Bontocani dan Kahu dengan luas sebaran mencapai 10.200 ha. Selain potensi mineral logam, Kabupaten Bone juga memiliki potensi mineral non logam, antara lain: batu bara, gamping, marmer, kuarsa, batu sabak dan basal yang tersebar di beberapa wilayah seperti Bontocani, Patimpeng, Kahu, Lamuru, Lappariaja, Ponre, dan Cina.


| II - 2

Kabupaten Bone memiliki 19 sungai besar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum. Sejumlah sungai tersebut dimanfaatkan oleh pemerintah ataupun oleh masyarakat sebagai sumber pengairan untuk pertanian maupun sebagai sarana pengembangan perikanan air tawar. Beberapa nama sungai yang dikelola oleh PU antara lain: 1) Sungai Cenrana, 2) Sungai Walannae, 3) Sungai Palakka, 4) Sungai Pattiro, 5) Sungai Jaling, 6) Sungai Unyi, 7) Sungai Maradda, 8) Sungai Lerang, 9) Sungai Pallengoreng, 10) Sungai Bengo, 11) Sungai Malinrung, 12) Sungai Dekko, 13) Sungai Melle, 14) Sungai Seko Balle, 15) Sungai Coppo Bulu, 16) Sungai Tanette Buang, 17) Sungai Mico, 18) Sungai Paccing, dan 19) Sungai Corowali. Selain digunakan sebagai sarana pendukung perikanan dan pertanian, beberapa sungai di Kabupaten Bone juga akan digunakan sebagai sarana pembangkit listrik tenaga air, yaitu melalui PLTA dan PLTMH. Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dan Pembangkit Listrik Tenaga Air akan dilakukan di: 1) PLTA di sekitar DAS Walane dengan kapasitas 10.000 (sepuluh ribu) mega watt hour, 2) PLTMH 1 (Cenranae) di sekitar Sungai Cenranae dengan kapasitas 120 kilowatt hour, 3) PLTMH 2 (Ponre) di sekitar Sungai Ponre dengan kapasitas 120 kilowatt hour, 4) PLTMH 3 (Salomekko) di sekitar Sungai Salomekko dengan kapasitas 120 kilowatt hour. 2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah Potensi pengembangan wilayah di Kabupaten Bone dilaksanakan dalam rangka peningkatan ekonomi. Berdasarkan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Bone Tahun 2012–2032 kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan budidaya sebagai berikut. 1. Kawasan Hutan Produksi Kawasan hutan produksi di Kabupaten Bone dibagi kedalam 2 kategori, yaitu hutan produksi dan hutan produksi terbatas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut . Tabel 2.2 Rincian Kawasan Peruntukan Hutan Produksi Berdasarkan Kecamatan

NO.

KECAMATAN

HUTAN PRODUKSI TETAP LUAS (HA)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kec. Kec. Kec. Kec. Kec. Kec. Kec. Kec. Kec. Kec. Kec. Kec. Kec.

Tonra Sibulue Cina Ponre Lappariaja Ulaweng Salomekko Libureng Mare Kahu Bontocani Lamuru Tellusiattingnge

8.093,83 926,48 222,64 695,35 951,10 395,25 487,36 3.221,21 1.316,52 -

% 49,63 5,68 1,37 4,26 5,83 2,42 2,99 19,75 8,07 -


HUTAN PRODUKSI KONVERSI LUAS % (HA) -

HUTAN PRODUK. TERBATAS LUAS (HA)

%

3.219,16

3,97

1.805,34 15.911,89 3.162,26 1.921,24 3.753,47 1.839,78 737,77 32.741,75 13.193,42 283,62

2,23 19,64 3,90 2,37 4,63 2,27 0,91 40,42 16,29 0,35

| II - 3

Kec. Awangpone 14 Kec. Palakka 15 Kec. Barebbo 16 JUMLAH

16,309.73

100.00

-

-

470,10 1.218,10 753,11 -

0,58 1,50 0,93 100.00

Sumber : Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Bone, Tahun 2012-2032

Hutan produksi tetap di Kabupaten Bone adalah seluas 16.309,73 hektar yang tersebar di sebagian wilayah Kecamatan Tonra, sebagian wilayah Kecamatan Sibulue, sebagian wilayah Kecamatan Cina, sebagian wilayah Kecamatan Ponre, sebagian wilayah Kecamatan Lappariaja, sebagian wilayah Kecamatan Ulaweng, sebagian wilayah Kecamatan Salomekko, sebagian wilayah Kecamatan Libureng dan sebagian wilayah Kecamatan Mare. Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Bone adalah seluas 81.011 hektar dengan sebaran wilayah di Kecamatan Tonra, sebagian wilayah Kecamatan Cina, sebagian wilayah Kecamatan Ponre, sebagian wilayah Kecamatan Lappariaja, sebagian wilayah Kecamatan Ulaweng, sebagian wilayah Kecamatan Libureng, sebagian wilayah Kecamatan Mare, sebagian wilayah Kecamatan Kahu, sebagian wilayah Kecamatan Bontocani, sebagian wilayah Kecamatan Lamuru, sebagian wilayah Kecamatan Tellusiattingnge, sebagian wilayah Kecamatan Awangpone, sebagian wilayah Kecamatan Palakka dan sebagian wilayah Kecamatan Barebbo. 2. Kawasan Pertanian Kawasan pengembangan untuk pertanian di Kabupaten Bone terbagi menjadi 4 kategori, yaitu: 1) Pertanian tanaman pangan, 2) pertanian holtikultura, 3) perkebunan, dan 4) peternakan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.3 Rincian Kawasan Peruntukan Pertanian Berdasarkan Kecamatan

NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Kec. Kec. Kec. Kec. Kec. Kec. Kec. Kec. Kec. Kec. Kec. Kec. Kec. Kec. Kec. Kec. Kec.

KECAMATAN

PERTANIAN LAHAN BASAH LUAS (HA)

PERSENTASE %

Ajangale Awangpone Barebbo Bontocani Cenrana Cina Duaboccoe Kahu Kajuara Lamuru Lappariaja Libureng Mare Palakka Ponre Salomekko Sibulue

5,626.36 5,525.31 3,053.14 4,286.40 5,162.60 4,970.85 1,295.15 9,767.08 4,026.44 6,341.08 5,765.48 19,731.70 3,884.50 10,310.70 1,700.02 8,915.28 6,009.37

4.72 4.63 2.56 3.60 4.33 4.17 1.09 8.19 3.38 5.32 4.84 16.55 3.26 8.65 1.43 7.48 5.04


LUAS LAHAN TANAMAN HOLTIKULTURA (HA) 11.720,02 6.455,30 6.298,69 10.363,24 2.615,38 8.852,20 14.247,05 7.358,54 4.125,58 19.524,29 18.220,33 8.524,18 9.438,67 146,10 8.824,40 3.730,98 4.682,12

PERSENTASE % 6,31 3,47 3,39 5,58 1,41 4,76 7,66 3,96 2,22 10,50 9,80 4,59 5,08 0,08 4,75 2,01 2,52

| II - 4

18 Kec. Tanete Riattang 276.04 0.23 574,14 19 Kec. TR. Barat 908.28 0.76 1.507,82 20 Kec. TR. Timur 1,209.87 1.01 431,07 21 Kec. Tellusiattinge 1,915.77 1.61 12.963,93 22 Kec. Tonra 7,284.82 6.11 5.876,43 23 Kec. Ulaweng 1,249.96 1.05 19.400,73 JUMLAH 119,216.19 100.00 185.881,18 Sumber : Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Bone, Tahun 2012-2032

0,31 0,81 0,23 6,97 3,16 10,44 100.00

Selanjutnya kawasan perkebunan tanaman rakyat dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.4 Rincian Kawasan Perkebunan Tanaman Rakyat Berdasarkan Kecamatan NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JENIS KOMODITAS DIKEMBANGKAN/DIUSAHAKAN

KECAMATAN Kec. Kec. Kec. Kec. Kec. Kec. Kec. Kec. Kec. Kec. Kec. Kec. Kec. Kec. Kec. Kec. Kec. Kec. Kec. Kec. Kec. Kec. Kec.

Ajangale Awangpone Barebbo Bontocani Cenrana Cina Duaboccoe Kahu Kajuara Lamuru Lappariaja Libureng Mare Palakka Ponre Salomekko Sibulue Tanete Riattang Tanete Riattang Barat Tanete Riattang Timur Tellusiattinge Tonra Ulaweng

kopi, jambu mente, kemiri, tebu, vanili, kelapa, kakao, lada, dan kelapa hibrida


Jenis komoditi yang di kembangkan pada kawasan perkebunan tanaman rakyat terdiri dari ; kopi, jambu mente, kemiri, tebu, vanili, kelapa, kakao, lada, dan kelapa hibrida. Sedangkan Jenis komoditi yang di kembangkan pada kawasan perkebunan tanaman khusus yaitu hanya tebu, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.


| II - 5

Tabel 2.5 Rincian Kawasan Perkebunan Tanaman Khusus Berdasarkan Kecamatan NO

KECAMATAN

JENIS KOMODITI

1

Kecamatan Libureng,

Tebu

2

Kecamatan Ponre,

Tebu

3

Kecamatan Kahu,

Tebu

4

Kecamatan Patimpeng,

Tebu

5

Kecamatan Tonra,

Tebu

6

Kecamatan Cina,

Tebu

7

Kecamatan Mare,

Tebu

8

Kecamatan Salomekko.

Tebu

PERUNTUKAN Bahan baku Industri Pabrik Gula Caming dan Pabrik Gula Arasoe


Kawasan pengembangan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Bone adalah seluas 119.216 (seratus sembilan belas ribu dua ratus enam belas) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Ajangale, sebagian wilayah Kecamatan Awangpone, sebagian wilayah Kecamatan Barebbo, sebagian wilayah Kecamatan Bontocani, sebagian wilayah Kecamatan Cenrana, sebagian wilayah Kecamatan Cina, sebagian wilayah Kecamatan Duaboccoe, sebagian wilayah Kecamatan Kahu, sebagian wilayah Kecamatan Kajuara, sebagian wilayah Kecamatan Lamuru, sebagian wilayah Kecamatan Lappariaja dengan luasan 5.765 (lima ribu tujuh ratus enam puluh lima) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Libureng dengan luasan 19.732 (sembilan belas ribu tujuh ratus tiga puluh dua) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Mare dengan luasan 3.885 (tiga ribu delapan ratus delapan puluh lima) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Palakka dengan luasan 10.311 (sepuluh ribu tiga ratus sebelas) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Ponre dengan luasan 1.700 (seribu tujuh ratus) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Salomekko dengan luasan 8.915 (delapan ribu sembilan ratus lima belas) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Sibulue dengan luasan 6.009 (enam ribu sembilan) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riattang dengan luasan 276 (dua ratus tujuh puluh enam) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riattang Barat dengan luasan 908 (sembilan ratus delapan) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riattang Timur dengan luasan 1.210 (seribu dua ratus sepuluh) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Tellusiattinge dengan luasan 1.916 (seribu sembilan ratus enam belas) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Tonra dengan luasan 7.285 (tujuh ribu dua ratus delapan puluh lima) hektar dan sebagian wilayah Kecamatan Ulaweng dengan luasan 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) hektar. Kawasan pertanian Holtikultura tersebar di sebagian wilayah Kecamatan Ajangale, sebagian wilayah Kecamatan Awangpone, sebagian wilayah Kecamatan Barebbo, sebagian wilayah Kecamatan Bontocani, sebagian wilayah Kecamatan Cenrana, sebagian wilayah Kecamatan Cina, sebagian wilayah Kecamatan Duaboccoe, sebagian wilayah Kecamatan Kahu, sebagian wilayah Kecamatan Kajuara, sebagian wilayah Kecamatan Lamuru, sebagian wilayah Kecamatan Lappariaja, sebagian wilayah Kecamatan Libureng, sebagian wilayah Kecamatan Mare, sebagian wilayah Kecamatan Palakka, sebagian wilayah Kecamatan Ponre, sebagian wilayah Kecamatan Salomekko, sebagian wilayah Kecamatan Sibulue, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riattang, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Masyarakat Bone yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera

| II - 6

Riattang Barat, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riattang Timur, sebagian wilayah Kecamatan Tellusiattinge, sebagian wilayah Kecamatan Tonra, sebagian wilayah Kecamatan Amali, sebagian wilayah Kecamatan Bengo, sebagian wilayah Kecamatan Tellulimpoe, sebagian wilayah Kecamatan Patimpeng, dan sebagian wilayah Kecamatan Ulaweng. Kawasan untuk perkebunan tersebar di daerah sebagian wilayah Kecamatan Awangpone, sebagian wilayah Kecamatan Barebbo, sebagian wilayah Kecamatan Bontocani, sebagian wilayah Kecamatan Cenrana, sebagian wilayah Kecamatan Cina, sebagian wilayah Kecamatan Duaboccoe, sebagian wilayah Kecamatan Kahu, sebagian wilayah Kecamatan Lamuru, sebagian wilayah Kecamatan Lappariaja, sebagian wilayah Kecamatan Mare, sebagian wilayah Kecamatan Palakka, sebagian wilayah Kecamatan Ponre, sebagian wilayah Kecamatan Salomekko, sebagian wilayah Kecamatan Sibulue, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riattang, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riattang Barat, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riattang Timur, sebagian wilayah Kecamatan Tonra, sebagian wilayah Kecamatan Amali, sebagian wilayah Kecamatan Bengo, sebagian wilayah Kecamatan Tellulimpoe, sebagian wilayah Kecamatan Patimpeng, dan sebagian wilayah Kecamatan Ulaweng. Kawasan peruntukan peternakan diperuntukan pengembangan ternak besar, ternak kecil dan ternak unggas. Kawasan tersebut ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Ajangale, sebagian wilayah Kecamatan Awangpone, sebagian wilayah Kecamatan Barebbo, sebagian wilayah Kecamatan Bontocani, sebagian wilayah Kecamatan Cenrana, sebagian wilayah Kecamatan Cina, sebagian wilayah Kecamatan Duaboccoe, sebagian wilayah Kecamatan Kahu, sebagian wilayah Kecamatan Kajuara, sebagian wilayah Kecamatan Lamuru, sebagian wilayah Kecamatan Lappariaja, sebagian wilayah Kecamatan Libureng, sebagian wilayah Kecamatan Mare, sebagian wilayah Kecamatan Palakka, sebagian wilayah Kecamatan Ponre, sebagian wilayah Kecamatan Salomekko, sebagian wilayah Kecamatan Sibulue, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riattang, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riattang Barat, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riattang Timur, sebagian wilayah Kecamatan Tellusiattinge, sebagian wilayah Kecamatan Tonra, sebagian wilayah Kecamatan Amali, sebagian wilayah Kecamatan Bengo, sebagian wilayah Kecamatan Tellulimpoe, sebagian wilayah Kecamatan Patimpeng, dan sebagian wilayah Kecamatan Ulaweng. 3. Kawasan Perikanan Kawasan pengembangan perikanan di Kabupaten Bone dibagi kedalam 4 kategori utama, yaitu: 1) kawasan perikanan tangkap, 2) kawasan perikanan budidaya, 3) kawasan pengolahan ikan, dan 4) kawasan pelabuhan perikanan. Kawasan peruntukan perikanan tangkap ditetapkan pada kawasan pesisir dan laut Kecamatan Kajuara, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Salomekko, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Tonra, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Mare, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Sibulue, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Barebbo, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Tanete Riattang, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Tanete Riattang Barat, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Tanete Riattang Timur, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Awangpone, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Tellusiattinge, dan kawasan pesisir dan laut Kecamatan Cenrana dengan wilayah penangkapan mencakup kawasan perairan Teluk Bone berdasarkan cakupan batas wilayah kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kawasan peruntukan budidaya perikanan ditetapkan dengan luasan sebesar 118.003 hektar, yang tersebar di sebagian daerah di Kecamatan Bone Borong,


| II - 7

sebagian wilayah Kecamatan Bone Selatan, sebagian wilayah Kecamatan Bone Barat, Kecamatan Awangpone, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riattang Timur, sebagian wilayah Kecamatan Barebbo, sebagian wilayah Kecamatan Sibulue, sebagian wilayah Kecamatan Mare, sebagain wilayah Kecamatan Tonra, sebagian wilayah Kecamatan Salomekko, sebagian wilayah Kecamatan Kajuara, Cenrana, sebagian wilayah Kecamatan Awangpone, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riattang Timur, sebagian wilayah Kecamatan Barebbo, sebagian wilayah Kecamatan Sibulue, sebagian wilayah Kecamatan Mare, sebagain wilayah Kecamatan Tonra, sebagian wilayah Kecamatan Salomekko, dan sebagian wilayah Kecamatan Kajuara. Kawasan pengolahan ikan akan dikembangkan secara terpadu dan terintegrasi sebagai kawasan minapolitan di sebagian wilayah Kecamatan Cenrana, sebagian wilayah Kecamatan Mare, sebagian wilayah Kecamatan Kajuara, sebagian wilayah Kecamatan Sibulue, dan sebagian wilayah Kecamatan Barebbo. Pelabuhan perikanan dikembangkan dalam dua kategori, yaitu Pelabuhan Perikanan Ancu di Kecamatan Kajuara, Pelabuhan Perikanan Bulu-Bulu di Kecamatan Tonra, dan Pelabuhan Perikanan LonraE di Kecamatan Tanete Riattang Timur; dan Rencana pembangunan Pelabuhan Perikanan ditetapkan di Kecamatan Cenrana, Kecamatan Awangpone, Kecamatan Ajangale, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kecamatan Barebbo, Kecamatan Sibulue, Kecamatan Mare, Kecamatan Tonra, Kecamatan Salomekko, dan Kecamatan Kajuara. 4. Kawasan Pertambangan Kawasan pengembangan pertambangan di Kabupaten Bone dibedakan kedalam 2 kategori penambangan, yaitu: pertambangan mineral dan batubara tersebar di daerah Kecamatan Libureng dan sebagian wilayah Kecamatan Salomekko, Kecamatan Kahu, Kecamatan Patimpeng, Kecamatan Bontocani dan sebagian wilayah Kajuara, Kecamatan Lappariaja, sebagian wilayah Kecamatan Lamuru, sebagian wilayah Kecamatan Ponre, Kecamatan Sibulue, sebagian wilayah Kecamatan Ajangale, sebagian wilayah Kecamatan Palakka. Pertambangan minyak dan gas tersebar dalam beberapa blok, yaitu: Blok Bone, Blok Sengkang, dan Blok Kambuno ditetapkan di wilayah perairan laut Kabupaten Bone yang meliputi sebagian wilayah Kecamatan Cenrana, sebagian wilayah Kecamatan Awangpone, sebagian wilayah Kecamatan tanete Riattang Timur, sebagian wilayah Kecamatan Barebbo, sebagain wilayah Kecamatan Sibulue, sebagain wilayah Kecamatan Mare, sebagian wilayah Kecamatan Tonra, sebagain wilayah Kecamatan Salomekko,sebagian wilayah Kecamatan Kajuara dan sebagian wilayah Kecamatan Dua Boccoe 5. Kawasan Industri Kawasan pengembangan industri di Kabupaten Bone diklasifikasikan kedalam dua kategori industri, yaitu industri besar dan industri rumah tangga. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.6 Rincian Kawasan Industri NO A. 1 2 3

KAWASAN INDUSTRI Industri Besar Pabrik Gula Camming Pabrik Gula Arasoe Pengolahan Alkohol/Spritus

LOKASI Kecamatan Libureng Kecamatan Cina Kecamatan Cina


| II - 8

NO

KAWASAN INDUSTRI B. Industri Kecil dan Rumah Tangga 1 Aglomerasi Industri Kecil dan Industri Rumah tangga, dengan Kegiatan Usaha : - Pengolahan hasil pertanian - Industri Makanan - Industri kerajinan Industri Meubel dan Pertukangan

LOKASI

Tersebar di Kecamatan Kecamatan Ajangale, Kecamatan Awangpone, Kecamatan Barebbo, Kecamatan Bontocani, Kecamatan Cenrana, Kecamatan Cina, Kecamatan Duaboccoe, Kecamatan Kahu, Kecamatan Kajuara, Kecamatan Lamuru, Kecamatan Lappariaja, Kecamatan Libureng, Kecamatan Mare, Kecamatan Palakka, Kecamatan Ponre, Kecamatan Salomekko, Kecamatan Sibulue, Kecamatan Tanete Riattang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kecamatan Tellusiattinge, Kecamatan Tonra, Kecamatan Amali, Kecamatan Bengo, Kecamatan Tellulimpoe, Kecamatan Patimpeng, dan Kecamatan Ulaweng.


Kawasan industri besar saat ini tersebar pada 3 perusahaan besar utama, yaitu: 1) Kawasan pabrik gula Camming yang terletak di Kecamatan Libureng, 2) Kawasan pabrik gula Arasoe ditetapkan di Kecamatan Cina, dan 3) Kawasan pabrik pengolahan alkohol/spritus ditetapkan di Kecamatan Cina. Adapun kawasan industri yang dikategorikan dalam industri rumah tangga merupakan industri kerajinan dan industri pengolahan hasil-hasil pertanian ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Ajangale, sebagian wilayah Kecamatan Awangpone, sebagian wilayah Kecamatan Barebbo, sebagian wilayah Kecamatan Bontocani, sebagian wilayah Kecamatan Cenrana, sebagian wilayah Kecamatan Cina, sebagian wilayah Kecamatan Duaboccoe, sebagian wilayah Kecamatan Kahu, sebagian wilayah Kecamatan Kajuara, sebagian wilayah Kecamatan Lamuru, sebagian wilayah Kecamatan Lappariaja, sebagian wilayah Kecamatan Libureng, sebagian wilayah Kecamatan Mare, sebagian wilayah Kecamatan Palakka, sebagian wilayah Kecamatan Ponre, sebagian wilayah Kecamatan Salomekko, sebagian wilayah Kecamatan Sibulue, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riattang, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riattang Barat, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riattang Timur, sebagian wilayah Kecamatan Tellusiattinge, sebagian wilayah Kecamatan Tonra, sebagian wilayah Kecamatan Amali, sebagian wilayah Kecamatan Bengo, sebagian wilayah Kecamatan Tellulimpoe, sebagian wilayah Kecamatan Patimpeng, dan sebagian wilayah Kecamatan Ulaweng. 6. Kawasan Pariwisata Kawasan pengembangan wisata di Kabupaten Bone dikategorikan kedalam 3 kategoti pariwisata, yaitu pariwisata alam, pariwisata budaya dan pariwisata buatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.7 Rincian Kawasan Peruntukan Pariwisata Berdasakan Obyek Wisata Alam No. 1. 2. 3. 4. 5.

Kawasan Kawasan Kawasan Kawasan Kawasan

Obyek Wisata Alam Tanjung Palette Dermaga BajoE Gua Jepang Goa Janci Pantai Ujung Pattiro


Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan

Lokasi Tanete Riattang Timur Tanete Riattang Timur Barebbo Awangpone; Sibulue; | II - 9

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

kawasan Permandian alam Lanca kawasan Mattanempunga kawasan Lagole kawasan Permandian alam Otting Kawasan Gua Mampu Kawasan Sumpang Labbu kawasan Air terjun Baruttung kawasan Permandian alam Alinge Kawasan Permandian alam Taretta Kawasan Goa Lagaroang Kawasan Air Terjun Ladenring Kawasan Goa Bola Batu Kawasan Pantai Bone Lampe kawasan Pasir putih Gareccing Kawasan Pantai Ancu Allapurangeng kawasan Permandian Waetuwo Kawasan Bendungan sanrego Kawasan Air terjun Ulu Ere Kawasan Mata air Panassaweng Kawasan Uttang Menroja Kawasam Bendungan Salomekko Kawasan Permandian Alam Duppamatae

Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan

Tellu Siattinge Tellu Siattinge Tellu Siattinge Tellu Siattinge Dua Boccoe Ulaweng Ulaweng Ulaweng Amali Bengo Lamuru Mare Tonra Tonra Kajuara Kajuara Kahu Bontocani Ponre Tanete Riattang Barat Salmekko Palakka


Kawasan pariwisata budaya di Kabupaten Bone tersebar di beberapa kecamatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.8 Rincian Kawasan Peruntukan Pariwisata Berdasakan Obyek Wisata Budaya No.

Obyek Wisata Budaya

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Kawasan Museum Arajange Kawasan Manurunge di Matajang Kawasan Bola Soba Kawasan Tana Bangkalae Kompleks Makam Kalokkoe Kawasan Bubungtello Kawasan Masjid Raya Watampone Komplek Mesjid tua Lalebata Kawasan Museum Lapawawoi kawasan Makam Laummasa kawasan Kuburan Petta Betae kawasan Sungai Jeppe’E kawasan Bubung ParaniE Kawasan Manurunge ri Toro kawasan Perkampungan Suku Bajo Kawasan Kompleks Makam Petta PonggawaE Kawasan Bubung Assengireng


Lokasi Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan

Tanete Riattang Tanete Riattang Tanete Riattang Tanete Riattang Tanete Riattang Tanete Riattang Tanete Riattang Tanete Riattang Tanete Riattang Tanete Riattang Tanete Riattang Tanete Riattang Tanete Riattang Tanete Riattang Tanete Riattang Awangpone Awangpone

Barat Barat Barat Barat Barat Timur Timur

| II - 10

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Kawasan Kawasan Kawasan Kawasan Kawasan Kawasan Kawasan Kawasan Kawasan Kawasan Kawasan Kawasan Kawasan Kawasan

Rakkala Manurung Makam Laulio Bote’E Petta Makkarame Permainan Rakyat Sijujju’ Solo’ Makam Lapatau Matannatikka Tugu Malamungpatu Kerajinan Perak dan Kuningan Pembuatan Baju Bodo Makam Raja-Raja Watang Lamuru Serewara Mangngiri Makam Datu Salomekko Kerajinan Tangan Anemmi Ajjongang

Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan

Tellu Siattinge Tellu Siattinge Tellu Siattinge Tellu Siattinge Cenrana Ajangale Ajangale Ajangale Lamuru Lamuru Lamuru Salomekko Barebbo Patimpeng


Kawasan pariwisata buatan di Kabupaten Bone tersebar di beberapa kecamatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.9 Rincian Kawasan Peruntukan Pariwisata Berdasakan Obyek Wisata Buatan No. 1. 2. 3.

Obyek Wisata Budaya Kawasan Wisata Waterboom Tanjung Palatte Kawasan Wisata Kuliner Pusat Jajan Kawasan Wisata Kuliner Pantai Kering

Lokasi Kecamatan Tanete Riattang Timur Tanete Riatang Barat Kecamatan Tanete Riattang


7. Kawasan Permukiman Pengembangan kawasan permukiman di Kabupaten Bone menurut RTRW Kabupaten Bone dikategorikan kedalam 2 kategori, yaitu permukiman perkotaan dan permukiman pedesaan. Kawasan peruntukan permukiman perkotaan merupakan kawasan permukiman yang didominasi oleh kegiatan non agraris dengan tatanan kawasan permukiman yang terdiri dari sumberdaya buatan seperti perumahan, fasilitas sosial, fasilitas umum, serta prasarana wilayah perkotaan lainnya. Kawasan peruntukan permukiman perkotaan dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 2.10 Rincian Kawasan Permukiman No. Kawasan Permukiman A. Perkotaan 1. Kawasan Perkotaan Watampone

2. 3.

Kawasan Perkotaan Pattiro Bajo Kawasan Perkotaan Taccipi Masyarakat Bone yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera

Lokasi Sebagian Kecamatan Tanete Riattang Barat, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riattang Barat, dan sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riattang Timur Kecamatan Sibulue Kecamatan Ulaweng | II - 11

4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Kawasan Perkotaan Camming Kawasan Perkotaan Matango Kawasan Perkotaan Lalebbata Kawasan Perkotaan Componge Perkotaan Pompanua Kawasan Perkotaan Bojo B. Perdesaan Kawasan Bulu-Bulu Kawasan Kada Kawasan Tanete Harapan Kawasan Appala Kawasan Lonrong Kawasan Passippo Kawasan Kahu Kawasan Manera Kawasan Latobang Kawasan Tujue Kawasan Bengo Kawasan Tokaseng Kawasan Taretta Kawasan Uloe Kawasan Ujung Tanah

Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan

Libureng Lappariaja Lamuru Awangpone Ajangale Kajuara

Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan

Tonra Mare Cina Barebbo Ponre Palakka Bontocani Salomekko Patimpeng Tellu Limpoe Bengo Tellu Siattinge Amali Dua Boccoe Cenrana


Kawasan peruntukan permukiman perdesaan merupakan kawasan permukiman yang didominasi oleh kegiatan agraris dengan kondisi kepadatan bangunan, penduduk yang rendah dan kurang intensif dalam pemanfaatan daerah terbangun. 8. Kawasan Peruntukan Lainnya Kawasan peruntukan lainnya meliputi, 1) kawasan peruntukan perdagangan, 2) kawasan peruntukan olahraga, 3) kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan, dan 4) kawasan keselamatan operasi penerbangan. Kawasan peruntukan olahraga ditetapkan di Kawasan Sstadion La Patau di Kecamatan Tanete Riattang Barat. Kawasan peruntukan perdagangan merupakan kawasan yang dikhususkan untuk melakukan pengembangan kegiatan perdagangan. Kawasan ini dikategorikan menjadi dua, yaitu kawasan perdagangan skala kabupaten dan skala kecamatan. Kawasan perdagangan skala kabupaten ditetapkan di Kawasan Perkotaan Watampone di Kecamatan Tanete Riattang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, dan Kecamatan Tanete Riattang Timur; Kawasan Perkotaan Palattae di Kecamatan Kahu, kawasan Perkotaan Pattiro Bajo di Kecamatan Sibulue; kawasan Perkotaan Taccipi di Kecamatan Ulaweng; kawasan Perkotaan Camming di Kecamatan Libureng; kawasan Perkotaan Matango di Kecamatan Lappariaja; kawasan Perkotaan Lalebbata di Kecamatan Lamuru; kawasan Perkotaan Componge di Kecamatan Awangpone; kawasan Perkoataan Pompanua di Kecamatan Ajangale; dan kawasan Perkotaan Bojo di Kecamatan Kajuara. Kawasan perdagangan skala kecamatan ditetapkan di kawasan Bulu-Bulu di Kecamatan Tonra; kawasan Kadai di Kecamatan Mare; kawasan Tanete Harapan di Kecamatan Cina; kawasan Appala di Kecamatan Barebbo; kawasan Lonrong di Kecamatan Ponre; kawasan Passippo di Kecamatan Palakka; kawasan Kahu di Kecamatan Bontocani; kawasan Manera di


| II - 12

Kecamatan Salomekko; kawasan Latobang di Kecamatan Patimpeng; kawasan Tujue di Kecamatan Tellu Limpoe; kawasan Bengo di Kecamatan Bengo; kawasan Tokaseng di Kecamatan Tellu Siattinge; kawasan Taretta di Kecamatan Amali; kawasan Uloe di Kecamatan Dua Boccoe; dan kawasan Ujung Tanah di Kecamatan Cenrana. Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan adalah kawasan yang merupakan aset-aset pertahanan dan keamanan/TNI Negara Kesatuan Republik Indonesia. Element yang terbentuk dalam kesatuan ini antara lain: 1) Kantor Kepolisian Resort (KAPOLRES) di Kecamatan Tanete Riattang Timur; 2) Kantor Komando Resort Militer (KOREM) 141Toddopuli di Kecamatan Tanete Riattang; 3) Kantor Komando Distrik Militer (KODIM) 1407 Bone di Kecamatan Tanete Riattang; 4) Kantor Kepolisian Sektor (KAPOLSEK) ditetapkan akan ditempatkan di Kecamatan Ajangale, Kecamatan Awangpone, Kecamatan Barebbo, Kecamatan Bontocani, Kecamatan Cenrana, Kecamatan Cina, Kecamatan Duaboccoe, Kecamatan Kahu, Kecamatan Kajuara, Kecamatan Lamuru, Kecamatan Lappariaja, Kecamatan Libureng, Kecamatan Mare, Kecamatan Palakka, Kecamatan Ponre, Kecamatan Salomekko, Kecamatan Sibulue, Kecamatan Tanete Riattang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kecamatan Tellusiattinge, Kecamatan Tonra, Kecamatan Amali, Kecamatan Bengo, Kecamatan Tellulimpoe, Kecamatan Patimpeng, dan Kecamatan Ulaweng; 5) Kantor Komando Rayon Militer (KORAMIL) ditetapkan akan ditempatkan di Kecamatan Ajangale, Kecamatan Awangpone, Kecamatan Barebbo, Kecamatan Bontocani, Kecamatan Cenrana, Kecamatan Cina, Kecamatan Duaboccoe, Kecamatan Kahu, Kecamatan Kajuara, Kecamatan Lamuru, Kecamatan Lappariaja, Kecamatan Libureng, Kecamatan Mare, Kecamatan Palakka, Kecamatan Ponre, Kecamatan Salomekko, Kecamatan Sibulue, Kecamatan Tanete Riattang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kecamatan Tellusiattinge, Kecamatan Tonra, Kecamatan Amali, Kecamatan Bengo, Kecamatan Tellulimpoe, Kecamatan Patimpeng, dan Kecamatan Ulaweng; 6) kawasan Komando Pendidikan dan latihan tempur Bancee di Kecamatan Libureng; 7) kawasan Kompi Senapan (Kipan) B Yonif 726 Tamalatea di Lappacenrana Kecamatan Bengo; 8) kawasan Kompi Senapan (Kipan) C Yonif 726 Tamalatea di Kecamatan Mare; dan 9) kawasan latihan Militer Rawa Laut di Kecamatan Tonra Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) merupakan kawasan udara sekitar bandar udara Kabupaten Bone berupa ruang udara bagi keselamatan pergerakan pesawat kawasan ini berada di sebagian wilayah Kecamatan Awangpone. 2.1.3. Wilayah Rawan Bencana Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Bone adalah adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk Masyarakat Bone yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera

| II - 13

menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. Kawasan bencana di kabupaten Bone meliputi: kawasan rawan banjir; kawasan rawan angin puting beliung; dan kawasan rawan tanah longsor. 1. Kawasan rawan banjir adalah kawasan yang potensial terjadinya perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran tersebut, bergerak ke bawah atau keluar lereng. Kawasan ini ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Dua Boccoe, sebagian wilayah Kecamatan Cenrana, sebagian wilayah Kecamatan Awangpone, sebagian wilayah Kecamatan Palakka, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riattang, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riattang Timur, sebagian wilayah Kecamatan Sibulue, sebagian wilayah Kecamatan Cina, sebagian wilayah Kecamatan Mare, sebagian wilayah Kecamatan Tonra, sebagian wilayah Kecamatan Patimpeng, sebagian wilayah Kecamatan Libureng, sebagian wilayah Kecamatan Salomekko, sebagian wilayah Kecamatan Kajuara, sebagian wilayah Kecamatan Tellulimpoe, dan sebagian wilayah Kecamatan Lappariaja. 2. Kawasan rawan angin puting beliung terdapat di Kecamatan Amali, Sibulue, dan Libureng. 3. Kawasan rawan tanah longsor adalah kawasan yang potensial terjadinya perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran tersebut, bergerak ke bawah atau keluar lereng. Kawasan ini ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Tellulimpoe, sebagian wilayah Kecamatan Bontocani, sebagian wilayah Kecamatan Kajuara, dan sebagian wilayah Kecamatan Ponre. 2.1.4. Demografi Penduduk Kabupaten Bone menurut hasil Pendataaan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone Tahun 2012 sebanyak 728.737 jiwa yang terdiri dari laki-laki 347.707 jiwa dan perempuan 381.030 jiwa. Ini berarti bahwa penduduk perempuan lebih banyak daripada penduduk laki-laki dengan perbandingan 47,71% penduduk laki-laki dan 52,29 penduduk perempuan. Seluruh penduduk Kabupaten Bone terhimpun dalam keluarga (rumah tangga) dengan jumlah sebanyak 163.621 KK. Rata-rata anggota keluarga sebesar 4,43 jiwa, artinya setiap keluarga memiliki anggota rata-rata 4 jiwa. Kepadatan penduduk Kabupaten Bone menurut luas wilayah pada Tahun 2011 rata-rata sebesar 166 jiwa/km2. Tiga kecamatan dengan kepadatan penduduk paling banyak, yakni Kecamatan Tanete Riattang sekitar 2.077 jiwa/km2, disusul Kecamatan Tanete Riattang Timur sekitar 1.003/km2, kemudian Kecamatan Tanete Riattang Barat sekitar 833 jiwa/km2. Sementara itu kepadatan penduduk paling rendah terdapat di Kecamatan Bontocani sebesar 33 jiwa/km2, disusul Kecamatan Tellu Limpoe sebesar 44 jiwa/km2, kemudian Kecamatan Ponre sebesar 46 jiwa/km2. Data terinci mengenai hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.11 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Bone Tahun 2012 No 1 2 3 4

Kecamatan Bontocani Kahu Kajuara Salomekko

Jumlah Desa/Kel. 11 20 18 8

Luas Km2 463,35 189,5 124,13 84,91


Jumlah Penduduk L P L+P 7.719 7.772 15.491 18.202 19.717 37.919 17.199 18.096 35.295 7.415 7.775 15.190

Kepadatan Km2 33 199 282 178

| II - 14

No 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Kecamatan Tonra Libureng Mare Sibulue Cina Barebbo Ponre Lappariaja Lamuru Ulaweng Palakka Tanete Riattang Awangpone Dua Boccoe Tellu Siattinge Ajangale Cenrana Tanete R.Barat Tanete R.Timur Amali Tellu LimpoE Patimpeng Bengo JUMLAH

Jumlah Desa/Kel. 11 20 18 20 12 18 9 9 12 15 15 8 18 22 17 14 16 8 8 15 11 10 9 372

Luas Km2 200,32 344,25 263,5 155,8 147,5 114,2 293 138 208 161,67 115,32 23,79 110,7 144,9 159,3 139 143,6 53,68 48,88 119,13 318,1 130,47 164 4.559

Jumlah Penduduk 6.349 6.792 13.141 14.734 14.723 29.457 12.518 13.214 25.732 15.599 17.656 33.255 12.360 13.461 25.821 12.546 14.286 26.832 6.570 6.883 13.453 11.199 12.227 23.426 11.473 13.074 24.547 11.484 13.104 24.588 10.361 11.934 22.295 23.530 26.357 49.887 13.352 15.541 28.893 13.857 16.186 30.043 18.543 21.325 39.868 12.656 14.640 27.296 11.250 12.413 23.663 21.848 23.481 45.329 20.683 20.767 41.450 9.387 11.229 20.616 6.918 6.982 13.900 7.744 8.270 16.014 12.211 13.125 25.336 347.707 381.030 728.737

Kepadatan Km2 65 85 97 212 174 234 46 169 118 152 193 2.077 260 207 250 196 164 833 840 173 44 122 154 7.557

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Bone Tahun 2013

Masyarakat Kabupaten Bone, sebagaimana masyarakat kabupaten lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan pada umumnya, merupakan pemeluk Agama Islam yang taat, kehidupan mereka selalu diwarnai oleh keadaan yang serba Religius. Kondisi ini ditunjukkan dengan banyaknya tempat-tempat ibadah dan Pendidikan Agama Islam. Sekalipun demikian Penduduk Kabupaten Bone yang mayoritas pemeluk agama Islam, tetapi di kota Watampone juga ada Gereja dan Wihara dalam arti pemeluk agama lain cukup leluasa untuk menunaikan Ibadahnya. Keadaan ini memberikan dampak yang positif terhadap kehidupan keagamaan karena mereka saling hormat menghormati dan menghargai satu dengan lainnya. Disamping itu peran pemuka agama teruatama para alim ulama sangat dominan dalam kehidupan keagamaan bahkan alim ulama merupakan figur kharismatik yang menjadi panutan masyarakat. Data jumlah penduduk menurut agama dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.12 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama di Kabupaten Bone Tahun 2011 No 1 2 3

Kecamatan Bontocani Kahu Kajuara

Islam

Kristen

Katolik

Hindu

Budha

15.443 37.739 35.054

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


| II - 15

No 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Kecamatan Salomekko Tonra Libureng Mare Sibulue Cina Barebbo Ponre Lappariaja Lamuru Ulaweng Palakka Tanete Riattang Awangpone Dua Boccoe Tellu Siattinge Ajangale Cenrana Tanete R.Barat Tanete R.Timur Amali Tellu LimpoE Patimpeng Bengo JUMLAH

Islam

Kristen

Katolik

Hindu

Budha

15.098 13.021 29.227 25.485 33.048 25.534 26.679 13.363 23.282 24.442 24.559 22.182 48.711 28.774 29.991 39.821 27.247 23.554 43.493 41.081 20.591 13.853 15.894 25.260 722.426

14 12 39 39 0 68 0 2 60 19 0 41 0 0 8 0 16 6 504 0 0 0 0 45 1.264

0 0 86 0 0 75 0 0 0 0 0 0 269 10 8 0 0 0 556 0 0 0 0 0 1.004

0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 45

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 143 0 0 0 0 0 166

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Bone Tahun 2012

Berdasarkan sebaran penduduk perwilayahan pemeluk agama Islam tersebar merata di seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Bone, sedangkan pemeluk agama Kristen terdapat di 15 (Limabelas) kecamatan, Katolik 6 (Enam) kecamatan dan pemeluk agama Hindu 3 (tiga) kecamatan dan Budha hanya terdapat 2(Dua) kecamatan dengan jumlah yang relatif sedikit. Penyebaran jumlah penduduk dalam suatu wilayah berkorelasi langsung dengan tingkat ketersediaan fasilitas peribadatan, sehingga semakin mayoritas suatu agama maka sebaran fasilitas peribadatannya dapat ditemui setiap tempat. Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan diperuntukan bagi seluruh masyarakat indonesia dan salah satu tujuannya adalah meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan penduduk secara maksimal. Dengan demikian, penduduk baik sebagai perorangan maupun sebagai kelompok masyarakat merupakan sasaran kegiatan pembangunan pendidikan. Oleh karena itu, aspek-aspek kependudukan, dinamika penduduk dan masalah yang ditemui dalam masyarakat akan sangat mempengaruhi pendidikan. Dengan demikian, aspek kependudukan perlu dipertimbangkan dalam pengembangan pendidikan. Data keadaan penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di Kabupaten Bone dapat dilihat pada tabel berikut.


| II - 16

Tabel 2.13 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan (7 Tahun ke atas) di Kabupaten Bone Tahun 2010 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.

Tingkat Pendidikan Penduduk (7 tahun ke atas) Jumlah Belum Pernah Sekolah 82.709 Belum Tamat SD 99.861 Tamat SD/MI 191.853 Tamat SMP/MTs 78.688 Tamat SMA 52.274 Tamat SMK 11.043 Tamat Diploma I/II 16.709 Tamat Diploma III/Sarmud 6.195 Tamat Sarjana 20.259 Tak Terjawab 54.549 Jumlah 619.540

Persentase (%) 13.35 16.12 30.97 12.70 9.24 1.78 2.70 1.00 3.27 8.87 100.00

Sumber : Profil Pendidikan Tahun 2010/2011 Dinas Pendidikan Kab. Bone, Tahun 2011

Tingkat pendidikan penduduk 7 tahun ke atas yang dirinci menjadi 9 kategori dapat digambarkan sebagai berikut; 1) belum pernah sekolah sebanyak 82.709 orang (13,35%), 2) belum tamat SD sebanyak 99.861 orang (16,12%), 3) Tamat SD/MI 191.853 orang (30,97%), 4) Tamat SMP/MTs sebanyak 76.688 orang (12,70%), 5) Tamat SMA sebanyak 52.274 orang (9,24%), 6) Tamat SMK sebanyak 11.043 orang (1,78%), 7) Tamat Diploma I/II sebanyak 16.709 orang (2,70%), 8) Tamat Diploma III/Sarmud sebanyak 6.195 orang (1,00%), 9) Tamat Sarjana sebanyak 20.259 orang (3,27%). 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 1. Pertumbuhan Product Domestic Regional Bruto (PDRB) PDRB Kabupaten Bone dalam kurun waktu lima tahun (2008-2012) atas dasar harga berlaku mengalami perkembangan rata-rata sebesar 17,67% yaitu dari Rp. 5.348 triliun pada Tahun 2008 dan pada Tahun 2012 diproyeksikan menjadi Rp. 10.250 triliun. PDRB atas dasar harga konstan mengalami pertumbuhan rata-rata 7,78% dari Rp. 2.776 triliun pada tahun 2008 dan mencapai Rp. 3.746 triliun pada Tahun 2012 sebagaimana terlihat pada tabel berikut: Tabel 2.14 Perkembangan dan Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bone Tahun 2008-2012 Tahun 2008 2009 2010 2011* 2012** Rata-Rata

PDRB adh Berlaku (Juta Rp.) 5.348.744,99 6.412.649,40 7.803.369,81 8.810.532,68 10.250.173,72

Pertumbuhan (Persen) 0,00 19,89 17,43 17,00 16,34 17,67

PDRB adh Konstan ( Juta Rp) 2.776.660,08 2.985.922,41 3.213.085,05 3.463.705,68 3.746.344,06

Pertumbuhan ( Persen ) 0,00 7,54 7,63 7,80 8,16 7,78

Sumber : BPS dan Bappeda Kab. Bone * angka sementara; * angka sangat sementara (proyeksi)


| II - 17

PDRB dibedakan atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. PDRB harga konstan digunakan untk mengukur pertumbuhan ekonomi karena tidak dipengaruhi oleh perubahan harga, sedangkan PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk melihat besar dan struktur ekonomi suatu daerah. Hal tersebut dapat dilihat dari besarnya nilai PDRB dari tahun ketahun terus meningkat termasuk proyeksi sampai tahun 2012 sebagaimana grafik berikut ini : Grafik 2.1 Perkembangan dan Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bone Tahun 2008-2012

Peningkatan PDRB ini tidak terlepas dari kontribusi sembilan sektor lapangan usaha. Pada tahun 2009, sektor pertanian berkontribusi 49,94% bagi peningkatan PDRB Kabupaten Bone, dan mengalami kenaikan pada tahun 2010 dengan nilai kontribusi 50,87%, namun diprediksikan akan menurun di tahun 2011 sampai mencapai 48,81%. Sektor lainnya yang berkontribusi cukup besar bagi PDRB Kabupaten Bone adalah sektor jasa-jasa, perdagangan/hotel/restoran dan Industri yaitu masing-masing berkontribusi sebesar 17,87%, 7,14% dan 6,98% pada tahun 2009 sedangkan pada tahun 2010 berkontribusi sebesar 17,01%, 7,17% dan 6,69%. Secara keseluruhan kontribusi sektor lapangan usaha terhadap PDRB 2010 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan Tahun 2009, demikian pula halnya dengan proyeksi PDRB pada tahun 2011 yang akan terus meningkat khususnya sektor pertanian dan jasa. Nilai dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 2.15 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2009-2011 Atas Dasar Harga Berlaku No 1 2 3 4 5 6 7

Sektor Pertanian Pertambangan Industri Listrik/gas/air Konstruksi Perd/Htl/Rest Pengangkutan

2009 Rp (Jt) 3.202.168,63 39.702,97 447.620,97 46.731,74 432.274,64 457.714,16 308.224,87

% 49,94 0,62 6,98 0,73 6,74 7,14 4,81

2010 Rp (Jt) 3.969.514,94 48.202.97 522.122,89 54.446,59 573.043,29 559.462,94 345.214,64


% 50,87 0,64 6,69 0,70 7,34 7,17 4,42

2011* Rp (Jt) 4.080.873.00 56.214,00 542.830,89 56.296,90 647.337,88 588.551,14 390.635,58

% 48,81 0,67 6,49 0,67 7,74 7,04 4,67

| II - 18

8 9

Keuangan/sewa 332.418,76 5,18 Jasa-jasa 1.145.792,66 17,87 PDRB 6.412.649,40 100,00 Sumber : BPS dan Bappeda Kab. Bone 2011 *) angka sementara (proyeksi)

404.273,20 1.327.088,35 7.803.369,81

5,18 17,01 100,00

440.952,76 1.556.772,24 8.360.464,39

5,27 18,62 100,00

2. Inflasi Perkembangan barang dan jasa ini berdampak langsung terhadap tingkat daya beli dan biaya hidup penduduk. Jika harga-harga secara umum meningkat maka bisa terjadi daya beli penduduk menurun. Hal tersebut dialami Kabupaten Bone pada tahun 2008 di mana tingkat inflasi mencapai 12,99%. Berbagai upaya dilakukan Pemerintah dalam mengatasi inflasi tersebut, sehingga pada tahun 2010 inflasi Kabupaten Bone menurun menjadi 9,13% dan pada tahun 2011 tingkat inflasi Kabupaten Bone diproyeksikan berada pada kisaran 8,53%. Penurunan tingkat Inflasi juga dipengaruhi oleh faktor stabilitas ekonomi terhadap kebutuhan pokok masyarakat. Gambaran tingkat Inflasi Kabupaten Bone dapat dilihat pada grafik berikut: Grafik 2.2 Tingkat Inflasi Kabupaten Bone Tahun 2008-2012

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

9.13

8.53 7.56

2010

2011*

2012*

6.8

2013*

Sumber : BPS dan Bappeda Kab. Bone, diolah

3. Penduduk Miskin Kemiskinan merupakan permasalahan yang multidimensi yang masih dihadapi Kabupaten Bone. Berdasarkan Garis Kemiskinan Daerah (GKD) sumber data BPS, jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan di Kabupaten Bone mengalami penurunan dari tahun 2008 sampai dengan 2012. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2008 sebesar 17,4%, angka ini menurun pada tahun 2009 menjadi 15,09% demikian pula pada tahun 2010 mengalami penurunan sebesar 14,08% dan tahun 2011 menjadi 12,69 %. Penurunan angka kemiskinan tersebut menunjukkan bahwa intervensi program/kegiatan yang selama ini dilakukan telah berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bone tetap konsisten untuk mengakselerasi pencapaian target penurunan angka kemiskinan Masyarakat Bone yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera

| II - 19

sampai tahun 2015 sebesar 9%. Berbagai strategi kebijakan telah dilakukan terutama penguatan implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan dari pemerintah pusat, antara lain program PPLS yang berbasis rumah tangga, program pemberdayaan masyarakat dan program pengembangan ekonomi kecil dan mikro. Grafik 2.3 Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Bone Tahun 2002-2012

Sumber : Data Olah Bappeda Tahun 2013

Berdasarkan hasil PPLS tahun 2011, jumlah penduduk miskin Kabupaten Bone yang masuk kedalam kategori I (sangat miskin) sebanyak 92.002 jiwa yang tersebar di 27 kecamatan. Kecamatan Sibulue, merupakan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk sangat miskin tertinggi sebanyak 5.213 jiwa, kemudian Kecamatan Tellu Limpoe sebanyak 4.873 jiwa, Kecamatan Awangpone 4.671 jiwa sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk sangat miskin terkecil adalah Kecamatan Tanete Riattang sebanyak 1.825 jiwa. Relevansi dan efektifitas program merupakan salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan program yang mengitegrasikan antara kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah. Tingkat kemiskinan Kabupaten Bone mulai tahun 2008-2011 relevan dengan tingkat kemiskinan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Hal ini berarti dampak kebijakan program penanggulangan kemiskinan dari Pemerintah Pusat untuk ditindaklanjuti ditingkat provinsi dan daerah berkontribusi positif untuk mengurangi angka kemiskinan di daerah. Sejauhmana relevansi dampak intevensi program Pro Poor antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten terhadap penurunan garis kemiskinan daerah , dapat dilihat uraian gambar berikut :


| II - 20

Grafik 2.4 Analisis Relevansi Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bone tahun 2002 – 2010

Sumber data : Olahan Data PPLS 2011, Bappeda & Statistik, 2013

Mencermati gambar tersebut menunjukkan bahwa angka kemiskinan Kabupaten Bone mulai tahun 2005 – 2011 capaiannya di atas rata-rata provinsi dan nasional. Kondisi tersebut menginsyaratkan pada Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan seluruh program/kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi positif terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Misalnya meningkatkan proporsi anggaran dalam mendukung 3 kluster program percepatan penanggulangan kemiskinan, antara lain (1) Program perlindungan sosial berbasis rumah tangga, (2) Program Pemberdayaan masyarakat, dan (3) Program pengembangan ekonomi kecil dan mikro. 4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Bone selama kurun waktu 2008 - 2012 mengalami penurunan yang baik dari tahun ke tahun. Pada tahun 2008, tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Bone sebesar 8,27% menjadi 3,15% di tahun 2012. Grafik 2.5 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Bone Tahun 2008-2012 Analisis Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Kab. Bone Tahun 2008 - 2012

10 8

8.27

6

5.54

4

4.29

3.7

2

3.15

0 2008

2009

2010

2011

2012

Sumber : Data Olah Bappeda Tahun 2013


| II - 21

Sejauhmana relevansi intervensi program/kegiatan yang telah dilaksanakan di daerah ini dapat dilihat pada uraian analisis berikut : Grafik 2.6 Analisis Relevansi Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bone tahun 2002 - 2011

Sumber : Data TNP2K dan Disnakertrans Kab. Bone, 2012.

Persentase tingkat pengangguran di Kabupaten Bone periode tahun 2008 – 2011, mengalami fluktuasi khususnya pada tahun 2011 mengalami peningkatan dari 4,29% tahun 2010 naik menjadi 5,53% tahun 2011. Besarnya tingkat pengangguran di daerah ini lebih rendah dibandingkan dengan angka provinsi dan nasional, namun perlu diantisipasi melalui intervensi program nyata dan langsung berkontribusi terhadap upaya pengurangan angka pengangguran. Misalnya program padat karya, terciptanya lapangan kerja baru, dst. Arah kebijakan pemerintah daerah 5 tahun ke depan adalah bagaimana Angka Pengangguran Terbuka (TPT) dapat terus diturunkan agar berimplikasi terhadap peningkatan income perkapita masyarakat. 2.2.2. Fokus Kesejahteraan Masyarakat 1.Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui atau menilai sejauhmana keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan suatau Negara atau daerah. IPM memiliki 3 (tiga) aspek utama, antara lain : Angka Usia Harapan Hidup (AHH) untuk mengukur peluang hidup, rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf untuk mengukur status tingkat pendidikan, serta daya beli riil per kapita untuk mengukur akses terhadap sumberdaya untuk mencapai standar hidup layak. Perkembangan IPM Kabupaten Bone dalam kurun waktu tahun 2008-2011 menunjukkan peningkatan dari sebesar 68,96 pada tahun 2008 menjadi 69,63 pada tahun 2009, dan sebesar 70,17 pada tahun 2010, dan 70,77 pada tahun 2011. Kondisi ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kualitas hidup penduduk


| II - 22

Kabupaten Bone dalam hal pendidikan, kesehatan dan pengeluaran belanja untuk memenuhi kebutuhan hidup layak. Tantangan Pemerintah Kabupaten Bone 5 tahun ke depan adalah mengkaselerasi pertumbuhan pencapaian IPM agar target capainnya dapat diwujudkan. Capaian IPM dari tahun ke tahun belum menggembirakan dibandingkan dengan capaian beberapa kabupaten tetangga , provinsi ataupun capaian nasional. Beberapa faktor mendasar yang mempengaruhi kondisi tersebut, salah satu diantaranya adalah rendahnya angka rata-rata lama sekolah serta tingginya angka buta aksara di Kabupaten Bone terutama usia yang tidak produktif lagi. Lebih jelasnya capaian IPM Bone terhadap provinsi dan nasional. Grafik 2.7 Perbandingan IPM Kabupaten Bone dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2008-2011

Salah satu bukti nyata capaian IPM Bone yang kurang memuaskan adalah IPM Kabupaten Bone peringkat ke 17 dari 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, seperti terlihat pada tabel di bawah ini : Tabel 2.16 Perbandingan IPM Kabupaten Bone dengan Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 – 2011 Kode 7300 7301 7302 7303 7304 7305 7306 7307 7308 7309 7310 7311

Provinsi / Kabupaten SULAWESI SELATAN Selayar Bulukumba Bantaeng Jeneponto Takalar Gowa Sinjai Maros Pangkajene Kepulauan Barru Bone


IPM 2008 2009 2010 2011 70,22 70,94 71,62 72,14 68,23 68,86 69,34 70,00 69,87 70,55 71,19 71,77 68,87 69,4 70,1 70,66 64,04 64,54 64,92 65,27 67,49 68,04 68,62 69,09 69,37 70 70,67 71,29 68,74 69,21 69,53 70,16 69,85 70,55 71,12 71,74 68,30 69,07 69,43 69,89 69,54 70,3 70,86 71,19 68,96 69,63 70,17 70,77

| II - 23

7312 7313 7314 7315 7316 7317 7318 7322 7325 7326 7371 7372 7373

Soppeng Wajo Sidenreng Rappang Pinrang Enrekang Luwu Tana Toraja Luwu Utara Luwu Timur Toraja Utara Kota Makasar Kota Pare Pare Kota Palopo

70,76 68,72 71,74 71,91 73,76 72,96 73,15 71,73 71,73 68,41 77,92 76,97 75,80

71,26 69,44 72,06 72,61 74,19 73,59 73,65 72,29 72,29 68,92 78,24 77,45 76,11

71,89 70,22 72,37 73,21 74,55 73,98 74,32 72,79 72,79 69,56 78,79 77,78 76,55

72,23 71,04 72,74 73,80 74,84 74,42 74,69 73,1 73,1 70,15 79,11 78,19 76,85

Sumber : Data SPKD Kabupaten Bone, Tahun 2013-2018

Sebagaimana uraian tersebut, ada 3 aspek utama tentang IPM, antara lain : 1.

Angka Melek Huruf (AMH)

Angka melek huruf memberikan gambaran mengenai seberapa banyak penduduk berusia 15 tahun ke atas pada suatu daerah dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya. Angka melek huruf Kabupaten Bone dalam kurun waktu tahun 2009 sampai dengan 2011 menunjukkan peningkatan dari 84,85 % pada tahun 2009, sebesar 84,86% pada tahun 2010, dan 86,41% pada tahun 2011. Tetapi pencapaian Angka melek huruf Kabupaten Bone tersebut menempati ranking 16 dari 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan berarti perlu kerja keras untuk mengimbangi pencapaian beberapa kabupaten/kota diwilayah provinsi Sulsel. Tabel 2.17 Perbandingan IPM Kabupaten Bone dengan Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 – 2011 No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Provinsi SULAWESI SELATAN Selayar Bulukumba Bantaeng Jeneponto Takalar Gowa Sinjai Maros Pangkajene Kepulauan Barru Bone Soppeng Wajo Sidenreng Rappang Pinrang Enrekang Luwu Tana Toraja Luwu Utara


Angka Melek Huruf (%) 2009 2010 2011 87,02 87,75 88,07 89,23 89,23 90,86 85,35 85,35 85,45 77,51 78,98 79,03 77,2 77,27 77,31 80,75 81,8 81,85 80,27 81,92 82,32 86,45 86,45 86,59 82,9 82,97 83,1 86,86 87,55 87,59 88,48 89,23 89,25 84,85 84,86 86,41 85,08 86,67 86,71 82,69 83,53 84,97 89,57 89,63 89,77 89,74 89,9 91,48 90,44 90,44 90,49 91,48 91,48 91,63 85,45 86,28 87,76 92,05 92,36 92,86

| II - 24

No 20. 21. 22. 23. 24.

Provinsi Luwu Timur Toraja Utara Kota Makasar Kota Pare Pare Kota Palopo

Angka Melek Huruf (%) 2009 2010 2011 93,24 93,24 93,28 83,03 83,8 83,83 96,68 96,79 96,82 97,06 97,16 97,17 97,32 97,33 97,34


2.Angka Rata-rata Lama Sekolah Rata-rata lama sekolah adalah jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bone pada tahun 2011 baru mencapai 6,72 tahun. Berarti rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Bone baru kelas 2 jenjang Sekolah Dasar. Capaian ini jauh tertinggal dibandingkan capaian Provinsi Sulawesi Selatan yang telah mencapai 7,92 tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan penduduk kabupaten Bone tergolong rendah dibanding kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Selatan. Capaian rata-rata lama sekolah Kabupaten Bone termasuk 5 terendah dari 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Tabel 2.18 Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Bone dengan Kab/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 – 2011 Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) Kode Provinsi 2009 2010 2011 SULAWESI SELATAN 7.41 7.84 7.92 1. Selayar 6.75 6.95 7.07 2. Bulukumba 6.69 6.97 7.11 3. Bantaeng 5.87 5.97 6.1 4. Jeneponto 5.88 6.2 6.23 5. Takalar 6.23 6.42 6.46 6. Gowa 6.57 6.83 7.23 7. Sinjai 6.71 6.74 7.07 8. Maros 6.5 6.62 6.9 9. Pangkajene Kepulauan 6.61 6.73 6.94 10. Barru 7.39 7.61 7.62 11. Bone 6.38 6.7 6.72 12. Soppeng 6.98 7.25 7.28 13. Wajo 6.06 6.22 6.51 14. Sidenreng Rappang 7.24 7.25 7.27 15. Pinrang 7.22 7.61 7.62 16. Enrekang 8.25 8.3 8.32 17. Luwu 7.71 7.74 7.8 18. Tana Toraja 7.46 7.7 7.74 19. Luwu Utara 7.04 7.46 7.49 20. Luwu Timur 7.75 8.17 8.18 21. Toraja Utara 7.03 7.22 7.67 22. Kota Makasar 10.6 10.82 10.85 23. Kota Pare Pare 9.63 9.63 9.76 24. Kota Palopo 9.73 10.03 10.04 Sumber : Data SPKD Kabupaten Bone, Tahun 2013-2018


| II - 25

3.Angka Harapan Hidup (AHH) Angka Harapan Hidup adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Indeks usia harapan hidup digunakan nilai maksimum dan nilai minimum harapan hidup sesuai standar UNDP, yaitu angka tertinggi sebagai batas atas untuk penghitungan indeks dipakai usia 85 tahun dan terendah adalah usia 25 tahun (BPS Indonesia, 2009). Tingkat perkembangan usia harapan hidup di Kabupaten Bone tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.8, dan AHH Kabupaten Bone masih menempati posisi ke 19 dari 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Tabel 2.19 Perbandingan Angka Harapan Hidup Kabupaten Bone dengan Kab/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 – 2011 Angka Harapan Hidup (Tahun) 2009 2010 2011 SULAWESI SELATAN 69.8 70 70 1. Selayar 67.61 67.74 67.88 2. Bulukumba 71.62 71.94 72.13 3. Bantaeng 73.12 73.6 73.96 4. Jeneponto 64.85 65 65.15 5. Takalar 69.17 69.52 69.89 6. Gowa 71.43 71.61 71.78 7. Sinjai 71.61 71.99 72.24 8. Maros 71.71 72.3 72.76 9. Pangkajene Kepulauan 68.62 68.79 68.96 10. Barru 68.54 68.85 69.05 11. Bone 69.35 69.73 70 12. Soppeng 71.52 71.63 71.74 13. Wajo 70.4 70.94 71.37 14. Sidenreng Rappang 72.07 72.5 72.81 15. Pinrang 71.72 72.06 72.28 16. Enrekang 74.66 74.99 75.19 17. Luwu 73.25 73.7 74.04 18. Tana Toraja 74.13 74.17 74.22 19. Luwu Utara 71.34 71.56 71.68 20. Luwu Timur 70.84 70.95 71.06 21. Toraja Utara 73.49 73.54 73.58 22. Kota Makasar 73.24 73.59 73.82 23. Kota Pare Pare 73.92 74.27 74.49 24. Kota Palopo 72.25 72.47 72.59 Sumber : Data SPKD Kabupaten Bone, Tahun 2013-2018 No

Provinsi

4.Indeks Pembangunan Gender Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah Indeks komposit yang dihitung dari beberapa variabel untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia dengan memperhatikan disparitas gender. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Perkembangan IPG Kabupaten Bone dalam kurun waktu empat tahun menunjukkan bahwa capaian IPG Kabupaten Bone masih jauh dibawah capaian IPG Provinsi dan Nasional. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kinerja pemerintah daerah untuk Masyarakat Bone yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera

| II - 26

mengurangi disparitas gender disetiap tahapan dan mekanisme perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan. Gambaran IPG Kabupaten Bone terhadap provinsi dan nasional, lebih jelasnya dilihat pada grafik di bawah ini. Grafik 2.8 Perbandingan IPG Kabupaten Bone dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2008-2011

Grafik tersebut menunjukkan bahwa IPG Kabupaten Bone mengalami kenaikan yang tidak telalu signifikan dan menempati peringkat ke 17 dari 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Lebih jelasnya pada uraian tabel 2.9. Tabel 2.20 Perbandingan IPG Kabupaten Bone dengan Kab/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 – 2011 No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Provinsi / Kabupaten SULAWESI SELATAN Selayar Bulukumba Bantaeng Jeneponto Takalar Gowa Sinjai Maros Pangkajene Kepulauan Barru Bone Soppeng Wajo Sidenreng Rappang Pinrang Enrekang Luwu Tana Toraja


IPG 2008 61,04 59,32 62,06 62,37 53,21 56,71 61,52 60,04 57,13 60,70 53,74 58,87 60,55 54,71 60,97 65,49 68,53 68,91 67,41

2009 61,24 59,61 62,41 62,7 53,45 56,94 61,65 60,51 57,69 61,10 53,97 59,17 61,11 55,01 61,15 65,95 68,97 69,36 67,69

2010 61,99 60,36 63,47 63,81 54,81 56,87 62,6 61,51 58,40 61,31 55,15 60,36 62,12 56,07 62,22 66,37 69,59 69,51 68,60

2011 62,75 61,16 64,28 64,48 55,57 57,59 63,53 62,43 59,4 61,73 55,83 61,15 62,85 57,17 62,88 67,28 70,24 70,16 69,17

| II - 27

No 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Provinsi / Kabupaten Luwu Utara Luwu Timur Toraja Utara Kota Makasar Kota Pare Pare Kota Palopo

2008 52,89 56,29 60,56 72,03 66,82 69,15

IPG 2009 2010 53,30 54,13 56,66 57,88 63,92 72,23 72,49 67,08 67,80 69,72 70,01

2011 54,71 58,18 64,72 73,04 68,43 70,54

Sumber : Data SPKD Kabupaten Bone, Tahun 2013-2018 Peningkatan IPG di Kabupaten Bone selama ini dipengaruhi oleh peningkatan beberapa komponen IPG itu sendiri. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.21 IPG menurut komponen yang mempengaruhi Di Kabupaten Bone tahun 2010 Angka Harapan Hidup (Tahun) L

P

67,81

71,77

Angka Melek Huruf (%) L 87,47

P 83,54

Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) L 7,21

Pengeluaran Per Kapita

P

L

P

5,89

69,93

30,07

Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2012

Dari tabel tersebut terlihat bahwa level AHH yang dicapai penduduk laki-laki masih dibawah level AHH yang dicapai perempuan. Penyebab rendahnya AHH lakilaki, salah satunya mengungkapkan bahwa banyaknya kejadian kematian pada lakilaki umumnya bersifat prematur termasuk perilaku dan kemampuan bertahan hidup laki-laki yang cenderung lebih buruk daripada perempuan. Dari sisi AMH, perempuan masih lebih rendah dibanding laki-laki, namun suatu hal yang menggembirakan adalah peningkatan AMH perempuan sekitar 4% lebih cepat dibandingkan dengan AMH laki-laki yang hanya berkisar 1,7%. Seperti halnya komposisi AMH, untuk ratarata lama sekolah penduduk laki-laki secara umum lebih tinggi pada kisaran 1 tahun dibanding rata-rata lama sekolah penduduk perempuan. Sedangkan pengeluaran per kapita sangat dpengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah adanya perbedaan upah yang diterima laki-laki dan perempuan. Salah satu faktor yang berpengaruh pada perbedaan tingkat upah adalah tingkat pendidikan. Kecenderungan pendidikan perempuan lebih rendah dibanding pendidikan laki-laki jelas berpengaruh pada perbedaan upah yang diterima antara laki-laki dan perempuan. Faktor lain juga erat kaitannya dengan faktor lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan, dan status pekerjaan. 5.Indeks Pemberdayaan Gender Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang mengukur peran aktiv perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG Kabupaten Bone dalam kurun waktu empat tahun menunjukkan perkembangan yang positif, dari sebesar 60,02 pada tahun 2008 menjadi sebesar 60,68 pada tahun 2009, sebesar 65,54 pada tahun 2010 dan sebesar 65,37 pada tahun 2011. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran aktif penduduk perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik semakin baik. Masyarakat Bone yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera

| II - 28

Grafik 2.9 Perbandingan IPG Kabupaten Bone dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2008-2011

Capaian IDG Kabupaten Bone menduduki posisi ke 5 dari 24 kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Selata, seperti terlihat pada tabel berikut: Tabel 2.22 Perbandingan IDG Kabupaten Bone dengan Kabupaten Bone dengan Kab/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 – 2011 No

Provinsi / Kabupaten SULAWESI SELATAN

IDG 2008

2009

2010

2011

52.96

53.67

62.46

63.38

1.

Selayar

53.71

54.43

68.14

70.30

2.

Bulukumba

48.95

49.00

57.97

58.53

3.

Bantaeng

54.44

54.64

74.10

74.73

4.

Jeneponto

43.88

44.60

54.06

58.02

5.

Takalar

42.22

42.91

63.22

60.51

6.

Gowa

56.66

57.21

73.50

73.23

7.

Sinjai

47.49

47.50

56.08

59.77

8.

Maros

50.95

51.86

60.00

60.5

9.

Pangkajene Kepulauan

54.58

55.39

55.64

58.93

10.

Barru

51.56

51.93

58.98

61.67

11.

Bone

60.02

60.68

65.54

65.37

12.

Soppeng

58.96

59.11

59.76

59.75

13.

Wajo

51.60

52.33

58.66

59.49

14.

Sidenreng Rappang

46.95

47.10

55.46

47.93

15.

Pinrang

47.05

48.36

61.55

62.13

16.

Enrekang

58.75

59.60

61.09

57.52


| II - 29

No

Provinsi / Kabupaten

IDG 2008

2009

2010

2011

17.

Luwu

57.22

57.92

62.61

63.76

18.

Tana Toraja

57.40

58.32

64.88

64.44

19.

Luwu Utara

38.89

39.03

39.27

39.29

20.

Luwu Timur

43.34

43.72

54.13

43.12

21.

Toraja Utara

43.32

43.83

61.69

62.83

22.

Kota Makasar

57.48

57.81

64.49

65.26

23.

Kota Pare Pare

58.70

58.92

62.60

62.80

24.

Kota Palopo

57.42

57.68

61.21

68.38


2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib 1. Pendidikan Upaya untuk menciptakan sumberdaya manusia yang berkualitas melalui pembangunan pendidikan. Tujuan Pembangunan Bidang Pendidikan adalah peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, menjadikan pendidikan murah, bermutu dan berdaya saing tinggi. Penyelenggaraan Pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata tetapi merupakan tugas dan tanggung jawab masyarakat secara bersama baik melalui penyelenggaraan pendidikan formal maupun penyelenggaraan pendidikan non formal. Upaya untuk menciptakan sumberdaya manusia yang berkualitas melalui pembangunan pendidikan. Tujuan Pembangunan Bidang Pendidikan adalah peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, menjadikan pendidikan murah, bermutu dan berdaya saing tinggi. Penyelenggaraan Pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata tetapi merupakan tugas dan tanggung jawab masyarakat secara bersama baik melalui penyelenggaraan pendidikan formal maupun penyelenggaraan pendidikan non formal. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, PP No. 48 tahun 2008, tentang Pendanaan Pendidikan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan merupakan dasar pelaksanaan pembangunan pendidikan bagi pemerintah baik Pusat maupun Daerah.Ketentuan dalam peraturan tersebut harus diacu oleh pemerintah darah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pendidikan baik formal maupun non formal. Upaya untuk memenuhi ketentuan perundangan tersebut merupakan pekerjaan yang tidak mudah melihat kondisi pendidikan pada umumnya banyak yang masih belum memenuhi criteria atau standar yang telah ditentukan. Tentu saja hal ini menjadikan pemerintah Kabupaten/Kota harus bekerja keras dengan menyusun perencanaan yang matang dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah dan kondisi pembangunan pendidikan di daerah. Pembangunan pendidikan juga didasarkan pada Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di dalam Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2010 – 2014 keberhasilan pembangunan pendidikan diukur melalui lima K, yaitu Ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Keterjaminan. Ketersediaan yang dimaksudkan di sini adalah bahwa layanan


| II - 30

pendidikan tersedia di seluruh pelosok nusantara. Keterjangkauan dimaksudkan bahwa layanan pendidikan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Kualitas dimaksudkan bahwa layanan pendidikan bermutu dan relevan dengan kebutuhan kehidupan bermasyarakat, dunia usaha dan dunia industri. Kesetaraan dimaksudkan bahwa pelayanan pendidikan berkualitas adalah setara untuk warga negara Indonesia dengan memperhatikan keberagaman latar belakang sosial-budaya, ekonomi, geografi, gender, dan sebagainya; Keterjaminan dimaksudkan bahwa pelayanan pendidikan menjamin kepastian bagi warga negara Indonesia mengenyam pendidikan dan menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat, dunia usaha, dan dunia industri. Kondisi pembangunan pendidikan Kabupaten Bone digambarkan dengan pengelompokkan kelima aspek tersebut. Kondisi pendidikan Kabupaten Bone digambarkan sebagai berikut: a

Ketersediaan Pelayanan Pendidikan 1) PAUD Pendidikan anak usaia dini (PAUD) memiliki fungsi strategis dalam rangka menanamkan nilai-nlai kebajikan serta budi pekerti luhur sejak awal. Pelayanan PAUD di Kabupaten Bone relative cukup berkembang. Gambaran kondisi PAUD di Kabupaten Bone terlihat pada tabel berikut: Tabel 2.23 Kondisi Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Bone tahun 2012 No 1 2 3

PAUD Formal Non Formal Informal Jumlah

Jumlah Lembaga (TK. RA, BA)/KB, TPA SPS 452 234 51 737

Jumlah Anak terlayani

Guru / Pendidik

22.402 2.242 1.336 25.980

1.792 2.194 153 4.139

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Bone, 2012

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah lembaga PAUD di Kabupaten Bone pada tahun 2012 sebanyak 737 lembaga. Angka tersebut belum menunjukkan upaya akselerasi pencapaian target APK PAUD usia 0-6 tahun sebesar 75 % tahun 2013, sementara APK PAUD usia 0-6 tahun tahun 2012 sebesar 56,15 % dan APK usia 4-6 tahun sebesar 36,35%. 2) Pendidikan Dasar Jumlah SD/MI di Kabupaten Bone pada tahun 2012 sebanyak 751 Unit. Jumlah tersebut relative mampu melayani pendidikan dasar di Kabupaten Bone. Sedangkan Jumlah SMP/MTs baik negeri maupun swasta di Kabupaten Bone sebesar 199 Unit. Ketersediaan SMP/MTs merata di seluruh kecamatan di Kabupaten Bone. Gambaran Kondisi sarana dan prasarana baru SD dan SMP di Kabupaten Bone selama kurun waktu 2008 – 2012 dapat dilihat pada tabel berikut:


| II - 31

Tabel 2.24 Kondisi Sarana dan prasarana SD dan SMP Di Kabupaten Bone Tahun 2008 – 2012 No

Sarana dan Prasarana

2008 SD/MI Setiap sekolah memiliki minimal 73,83 6 ruang kelas (%) 2 Setiap sekolah memiliki ruang 10,25 guru lengkap dengan prabotnya (%) 3 Setiap sekolah memiliki 7,43 perpustakan lengkap dengan prabotnya (%) 4 Setiap ruang kelas dalam 34,57 kondisi baik dan layak dipergunakan (%) 5 Rasio siswa / buku / 25,00 matapelajaran 1:1 (%) 6 23,69 Setiap sekolah memiliki alat peraga IPA (%) 7 Setiap Sekolah memiliki 100 7,43 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi (%) B SMP/MTs 1 Rasio Rombel / Kelas 1 : 1 (%) 77,42 2 Setiap sekolah memiliki ruang 78,38 guru lengkap dengan prabotnya (%) 3 Setiap sekolah memiliki 73,23 perpustakan lengkap dengan prabotnya (%) 4 Setiap sekolah memiliki Lab ipa 67,56 lengkap dengan prabotnya (%) 5 Setiap sekolah memiliki Lab 5,6 Komputer lengkap dengan prabotnya (unit) 6 Setiap ruang kelas dalam 77,38 kondisi baik dan layak dipergunakan (%) 7 Rasio siswa / buku / 16,67 matapelajaran 1:1 (%) 8 Setiap sekolah memiliki alat peraga IPA (%) 9 Setiap Sekolah memiliki 200 25,96 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi(%) Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bone 2013 A. 1

2009

Tahun 2010

2011

2012

78,46

85,76

90,71

93,25

34,46

37,61

40,27

43,44

20,47

25,12

32,37

38,9

56,34

67,48

75,37

87,45

50,00

62,50

75,00

89

38,86

47,58

56,72

68

20,47

25,12

32,37

38

80,65 82,57

70.97 82,57

74,19 82,57

87,45 88

76,45

86,77

90,00

93

69,28

75,49

75,49

78%

10,45

27,49

32,48

34

77,76

76,713

81,66

74,96

33,33

50,00

75,00

83,33 78

50,96

62,50

69,23

Tabel di atas menunjukkan bahwa kondisi sarana-prasarana sekolah untuk jenjang pendidikan SD/MI masih belum memadai. Perlu upaya keras untuk mewujudkan sarana dan prasarana sesuai dengan standard Pelayanan Minimal. Untuk Jenjang SMP/MTs juga demikian. Sarana dan prasarana yang dimiliki belum


| II - 32

84

memenuhi standar pelayanan minimal dan untuk memenuhinya memerlukan upaya keras dari pemerintah Kabupaten Bone. Sejauhmana relevansi capaian APK jenjang SD/MI antara Kabupaten dengan Provinsi dapat dilihat pada uraian gambar berikut. Grafik 2.10 Analisis Relevansi Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Kabupaten Bone tahun 2008 – 2011

Sumber : Data Dinas Pendidikan Kab. Bone

Gambar tersebut menunjukkan bahwa tingkat partisipasi anak bersekolah jenjang SD/MI sudah mencapai angka yang cukup maksimal. Hal ini berarti bahwa anak usia 7-12 tahun sudah mendapat layanan pendidikan meskipun ada sekitar 2,3 persen anak yang masuk jenjang sekolah di bawah usia 7 tahun. Relevansi capain APK jenjang SMP/MTs , dapat dilihat uraian berikut :


| II - 33

Grafik 2.11 Analisis Relevansi Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTsKabupaten Bone tahun 2008 -2011

Sumber : Data Dinas Pendidikan Kab. Bone Capai APM jenjang SMP/MTs di Kabupaten Bone tahun 2008-20011 mengalami fluktuasi masih perlu ditingkatkan agar dukungan pencapaian target dapat diwujudkan bersama. Gambar 2.12 Relevansi Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA Kabupaten Bone terhadap Nasional tahun 2008 –2011

Sumber : Data Dinas Pendidikan Kab. Bone


| II - 34

Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan serta ketersediaan guru dapat dilihat dari rasio antara guru terhadap murid, murid terhadap jmlah kelas, murid terhadap sekolah dan murid terhadap rombel. Kondisi rasio tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.25 Rasio Siswa/kelas, Siswa /Guru, Siswa Sekolah, ruang kelas/Rombel SD/MI dan SMP/MTs Di Kabupaten Bone Tahun 2008 – 2012 No. Uraian A 1 2 3 4

SD/MI Rasio siswa / kelas Rasio Siswa / Guru Rasio Siswa / sekolah Rasio R. Kls / rombel

Target SPM

2008

1:32 1:32 1:192 1:1

19 14 138 1,18

SMP/MTs Rasio siswa / kelas 1:36 26,4 Rasio Guru / siswa 1:32 26 Rasio R. Kls / rombel 1:1 3,48 Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bone 2013

2009

Tahun 2010 2011

21 14 135 104

20 13 136 1,02

32 26 2,59

32 26 2,67

2012

20,12 19,76 12,12 11,96 132,93 130,81 1,01 1,01

B.

31,2 24 1

30,99 24 0,96

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa secara rata-rata SD/MI di kabupaten Bone kekurangan murid. Sedangkan dari rasio guru /siswa terlihat di Kabupaten Bone kelebihan guru pada jenjang pendidikan SD/MI maupun SMP/MTs. 3) Pendidikan Menengah Gambaran Kondisi sarana dan prasarana baru SMA/SMK/MA di Kabupaten Bone selama kurun waktu 2008 – 2012 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.26 Kondisi Sarana dan prasarana SMA/SMK/MA Di Kabupaten Bone Tahun 2008 – 2012 No 1 2 3 4 5

Sarana dan Prasarana Rasio Rombel / Kelas 1 : 1 (%) Setiap sekolah memiliki ruang guru lengkap dengan prabotnya (%) Setiap sekolah memiliki perpustakan lengkap dengan prabotnya (%) Setiap sekolah memiliki Lab IPA lengkap dengan prabotnya (%) Setiap sekolah memiliki Lab Komputer lengkap dengan prabotnya (unit)


2008 1,91 62,96

2009 1,63 81,48

Tahun 2010 1,46 85,19

2011 1,48 88,89

2012 1,68 92,59

85,19

88,89

90,74

94,44

94,44

77,78

79,63

79,63

81,48

81,48

3,70

11,11

27,78

48,15

59,26

| II - 35

No

Sarana dan Prasarana

2008 Setiap ruang kelas dalam 48,15 kondisi baik dan layak dipergunakan (%) 7 Rasio siswa / buku / 33,33 matapelajaran 1:1 (%) 8 Setiap sekolah memiliki alat 29,63 peraga IPA (%) 9 Setiap Sekolah memiliki 200 44,44 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi(%) Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bone 2013 6

Tahun 2009 2010 51,85 57,41

2011 64,81

2012 68,52

41,67

58,33

66,67

75,00

48,15

53,70

62,96

70,37

51,85

53,70

59,26

66,67

Tabel 2.27 Rasio Siswa/kelas, Siswa /Guru, Siswa Sekolah, ruang kelas/Rombel SMA/SMK/MA Di Kabupaten Bone Tahun 2008 – 2012 No. 1 2 3

Uraian Rasio siswa / kelas Rasio Guru / siswa Rasio R. Kls / rombel

Target SPM 1:36 1:24 1:1

2008 38 14 1:11

2009 43 14 1:03

Tahun 2010 2011 37 35 14 13 1:13 1:13

2012 38 13 1:13

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, 2013

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa secara rata-rata SMA/SMK/MA di kabupaten Bone kelebihan murid. Dengan kata lain Jumlah sekolah SMA/SMK/MA di Kabupaten Bone masih kurang. Sedangkan dari rasio guru /siswa terlihat di Kabupaten Bone kelebihan guru pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA. b Keterjangkauan Pelayanan Pendidikan Penyelenggaraan pelayanan pendidikan harus dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat baik dari aspek biaya maupun geografis. Keterjangkauan diukur melalui beberapa indikator yaitu Angka Partisapasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Melanjutkan (AM) pada tiap jenjang pendidikan. Gambaran tingkat keterjangkauan pelayanan pendidikan masing-masing jenjang pendidikan adalah sebagai berikut: a.) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Gambaran tingkat pelayanan pendidikan dalam jenjang pendidikan PAUD diukur melalui indikator APK dan APM PAUD. Capaian APK dan APM PAUD terlihat pada tabel berikut:


| II - 36

Tabel 2.28 Jumlah Murid Tingkat PAUD/TK Kabupaten Bone tahun 2008 – 2012 No 1 2 3 4 5

Tahun

Jumlah

2008 2009 2010 2011 2012

17.000 18.829 19.854 22.729 22.402


b.) Pendidikan Dasar APK dan APM Pendidikan Dasar yaitu SD dan SMP di kabupaten Bone relatif rendah bila dibandingkan dengan capaian provinsi maupun nasional. Gambaran capaian APK dan APM pendidikan dasar selama kurun waktu 2008 – 2012 terlihat dari tabel berikut: Tabel 2.29 APK dan APM Jenjang Pendidikan SD/MI//Paket A dan SMP/MTs/Paket B Kabupaten Bone tahun 2008 – 2012 No 1

2

Uraian SD/MI (%) APK (%) APM (%) SMP/MTs APK (%) APM (%)

2008

2009

Tahun 2010

115,06 98,79

115,11 97,68

115,16 97,77

110,75 98,09

107,29 99,21

86,86 67,94

92,51 68,37

92,19 76,08

91,97 76,25

89,83 80,12

2011

2012

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bone 2012

Tabel di atas menggambarkan bahwa APK dan APM SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket B selama kurun waktu 2008 – 2012 mengalami peningkatan. Sebagaimana target capaian APK dan APM jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs yang tercantum dalam Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2010 – 2014 capaian APK dan APM SD/MI/Paket A di atas target Renstra Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan sedangkan APK dan APM jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B Kabupten Bone masih di bawah APK dan APM Nasional. Target APK dan APM jenjang pendidikan SD/MI/Paket A tingkat nasional sebesar 100,00% APK dan 95,53% APM sedangkan untuk SMP/MTs/Paket B sebesar 95% APK dan 90% APM. Data tersebut menggambarkan bahwa di Kabupaten Bone tingkat partisipasi penduduk usia sekolah SMP relatif rendah. Masih banyak penduduk usia sekolah SMP/MTs yaitu 13 – 15 tahun tidak dapat menikmati pendidikan di SMP.


| II - 37

Angka melanjutkan ke jenjang pendidikan dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Angka Melanjutkan ke jenjang pendidikan SMP dan SMA selama kurun waktu 2008 – 2012 terihat pada tabel berikut:

No 1 2

Tabel 2.30 Angka Melanjutkan Ke SMP/MTs dan ke SMA/SMK Di Kabupaten Bone tahun 2008 – 2011 Uraian 2008 2009 2010 2011 2012 Angka Melenjutkan (AM) dari 82,36 91,11 90,01 92,79 93,6 SD/MI ke SMP/MTs (%) Angka Melanjutkan (AM) dari 80,41 85,85 89,75 91,42 92,2 SMP/MTs ke SMA/SMK/MA (%)

Sumber Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, Tahun 2012

Tabel diatas menggambarkan lulusan SD yang melanjutkan ke jenjang pendidikan SMP selama kurun waktu 2008 – 2012 fluktuatif, namun apabila dibandingkan dengan tahun 2008 cenderung meningkat. Pada tahun 2012 jumlah lulusan SD/MI yang melanjutkan ke jenjang pendidikan SMP/MTs sebesar 93,6%. Hal ini berarti pada tahun 2012 lulusan SD/MI yang tidak melanjutkan ke SMP/MTs sebesar 6,4%. Angka melanjutkan ke jenjang pendidikan SMA/SMK/MA lebih rendah dibandingkan angka melanjutkan ke SMP/MTs. Pada tahun 2012 angka melanjutkan ke jenjang pendidikan SMA/SMK/MA sebesar 92,2%. Dengan demikian banyak lulusan SMP/MTs di Kabupaten Bone yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi sebesar 7,8%. Angka Putus sekolah pada pendidikan dasar relatif cukup tinggi. Target yang ditetapkan dalam Renstra kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan angka putus sekolah untuk Pendidikan Dasar ditargetkan sebesar 0,12% untuk SD/MI dan 0,22 untuk SMP/MTs. Di Kabupaten Bone Angka Putus sekolah untuk jenjang pendidikan dasar pada tahun 2012 mencapai 0,13% untuk SD/MI. Dengan demikian angka putus sekolah di Kabupaten Bone termasuk kategori rendah pada jenjang pendidikan SD/MI. Perkembangan APS jenjang pendidikan Dasar selama kurun waktu 2008 – 2012 terlihat pada tabel berikut: Tabel 2.31 Angka Putus Sekolah Jenjang Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Bone Tahun 2008 - 2012 No INDIKATOR 2008 2009 2010 2011 2012 1 Angka Putus Sekolah (APS) 0,59 0,32 0,21 0,17 0,13 SD/MI (%) 2 Angka Putus Sekolah (APS) 1,54 0,69 0,44 0,37 0,18 SMP/MTs (%) Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Tahun 2012

c.) Pendidikan Menengah APK dan APM Pendidikan menengah yaitu SMA/SMK/MA di kabupaten Bone relatif rendah. Gambaran capaian APK dan APM pendidikan dasar selama kurun waktu 2008 – 2012 terlihat dari tabel berikut:


| II - 38

Tabel 2.32 APK dan APM Jenjang Pendidikan SMA/SMK/MA/Paket C Kabupten Bone tahun 2008 – 2012 Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 52,71 56,74 58,84 60,97 63,54 35,83 43,52 46,52 53,32 54,21

NO. Uraian 1. APK 2. APM

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Tahun 2012

Tabel di atas menggambarkan bahwa APK dan APM SMA/SMK/MA/Paket C selama kurun waktu 2008 – 2012 mengalami peningkatan. Capaian APK dan APM SMA/SMK/MA/Paket C di Kabupten Bone masih di bawah APK dan APM Nasional. Target APK dan APM jenjang pendidikan SMA/SMK/MA/paket C tingkat nasional sebesar 85% APK dan 80% APM. Data tersebut menggambarkan bahwa di Kabupaten Bone tingkat partisipasi penduduk usia 16 – 18 relatif rendah. Masih banyak penduduk usia sekolah SMA yang tidak menempuh pendidikan di SMA. Angka Putus sekolah pada pendidikan menengah relatif cukup tinggi. Target yang ditetapkan dalam Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar kurang dari 1%, Di Kabupaten Bone Angka Putus sekolah untuk jenjang pendidikan menengah pada tahun 2012 mencapai 0,04%. Dengan demikian angka putus sekolah di Kabupaten Bone termasuk kategori sangat baik. Perkembangan APS jenjang pendidikan menengah selama kurun waktu 2008 – 2012 terlihat pada tabel berikut: Tabel 2.33 Angka Putus Sekolah Jenjang Pendidikan SMA/SMK/MA/Paket C Kabupten Bone tahun 2008 – 2012 Tahun 2008 2009 2010 2011 2012

APS 0,09% 0,71% 0,53% 0,22% 0,04%


c

Kualitas Pelayanan Pendidikan Kualitas pelayanan pendidikan akan tercapai apabila satuan pendidikan memenuhi standar sebagaimana yang ditetapkan dalam PP 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Delapan standar tersebut merupakan bench mark agar sebuah satuan pendidikan dapat melaksanakan proses pembelajaran dengan baik. Upaya pemerintah untuk mendorong satuan pendidikan memenuhi standar tersebut sudah sejak lama dilakukan namun belum memperoleh hasil yang maksimal. Pelayanan pendidikan yang berkualitas menjadi harapan masyarakat selain juga harus dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Kualitas pendidikan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan diukur melalui beberapa indikator


| II - 39

yaitu angka kelulusan, rasio guru terhadap murid dan kualitas. Gambaran kualitas pelayanan pendidikan di Kabupaten Bone terlihat pada tabel berikut: Tabel 2.34 Capaian Indikator Kualitas Pelayanan Pendidikan Kabupaten Bone Tahun 2008 - 2012 No Indikator SD/MI 1 Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (%) 2 Guru yang telah bersertifikasi (%) 3 Kepala Sekolah berkulifikasi S-1 4 Kepala Sekolah nyang memiliki sertifikasi Pendidik SMP/MTs 1 Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV/S2 (%) 2 Guru yang telah bersertifikasi (%) 3 Kepala Sekolah berkulifikasi S-1 4 Kepala Sekolah nyang memiliki sertifikasi Pendidik SMA/SMK 1 Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (%) 2 Guru yang telah bersertifikasi (%) 3 Kepala Sekolah berkulifikasi S-1 4 Kepala Sekolah nyang memiliki sertifikasi Pendidik

2008

2009

2010

2011

2012

28,27

38,25

50,92

53,36

51,14

17,33

27,56

29,91

42,73

62,72

72,23 65,2

75,53 68,21

78,26 69,78

81,13 70,23

82,13 71,6

84,59

84,36

95,86

95,01

96,11

36,43

57,36

60,34

63,28

64,45

100 23,48

100 56,78

100 63,94

100 71,43

100 94,56

50,76

67,01

79,51

89,01

92,42

40,61

49,08

50,01

55,20

57,94

100 86,49

100 86,49

100 93,47

100 93,47

100 93,47

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, Tahun 2012

2. Kesehatan Indikator utama pembangunan kesehatan adalah meningkatnya usia harapan hidup (UHH), menurunnya angka kematian bayi (AKB), angka kematian ibu melahirkan (AKI), dan presentase gizi buruk balita. UHH di Kabupaten Bone pada tahun 2011 sebesar 70 tahun meningkat dari tahun 2010 sebesar 69,73 tahun, tahun 2009 sebesar 69,4 tahun dan tahun 2008 = 69,0 tahun, sedangkan AKB di Kabupaten Bone cenderung mengalami penurunan dari tahun 2008 – 2012. Pada tahun 2008 AKB sebesar 3,46 per 1.000 kelahiran hidup menurun pada tahun 2012 menjadi 3,23 per 1.000 kelahiran hidup.


| II - 40

Gambar 2.13 Analisis Relevansi Angka Kematian Bayi Kabupaten Bone tahun 2008 – 2011

Sumber : Data Dinas Kesehatan Kab. Bone

Gambar 2.14 Analisis relevansi Angka Kematian Balita (AKABA) Kabupaten Bone tahun 2008 - 2011



| II - 41

Grafik 2.15 Perkembangan AKB per 1.000 kelahiran hidup tahun 2008 – 2012


Angka Kematian Ibu (AKI) dari tahun 2008 – 2012 cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 AKI Kabupaten Bone sebesar 24,2 per 100.000 kelahiran hidup meningkat pada tahun 2012 menjadi 29,32 per 100.000 kelahiran hidup. Tingginya kasus kematian ibu melahirkan disebabkan oleh terlambatnya penanganan pada ibu hamil yang mengalami komplikasi (jantung, hipertensi dan DM). Gambar 2.16 Analisis Relevansi Angka Kematian Ibu Melahirkan Kabupaten Bone tahun 2008 - 2011



| II - 42

Grafik 2.17 Perkembangan AKI per 100.000 kelahiran hidup Kabupaten Bone Tahun 2008 – 2012


Persentasi gizi buruk balita di Kabupaten Bone mengalami penurunan dari tahun 2010 – 2012. Pada tahun 2010 persentase gizi buruk balita pada tahun 2010 sebesar 0,58% menurun pada tahun 2012 menjadi 0,05%, sedangkan gizi kurang pada tahun 2010 sebesar 5,05% menurun menjadi 0,15%. Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian indikator SPM Bidang Kesehatan (Permenkes 741 tahun 2008), sebagian besar target telah tercapai pada tahun 2012. Terdapat 3 capaian yang belum tercapai yaitu cakupan ibu hamil komplikasi yang ditangani, cakupan neo-natal dengan komplikasi yang ditangani, cakupan kunjungan balita, cakupan Desa dengan UCI (Universal Child Immunization), cakupan penemuan AFP rate per 10.000 penduduk< 15 tahun, dan cakupan penemuan pasien baru TB BTA posistif. Tabel 2.35 Kinerja Pencapaian Standar Pelayanan Dinas Kesehatan Tahun 2008 -2012 NO 1 2 3

4 5

Indikator SPM Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Cakupan Ibu Hamil dengan komplikasi yang ditangani Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan pelayanan ibu nifas Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani

2008 92,27

2009 94,23

Tahun 2010 98,78

51,96

15,3

51,3

71,74

61,28

75,65

76,63

88,17

90,29

93,43

75,65

78,63

88,17

90,29

93,43

48,34

69,97

11,4

71,57

62,69


2011 99,96

2012 98,01

| II - 43

NO 6 7 8 9

10 11 12 13

14 15 16

17

18

Indikator SPM Cakupan kunjungan bayi Cakupan desa/kelurahan dengan UCI (Universal Child Immunization) Cakupan pelayanan anak balita Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan sederajat Cakupan peserta KB aktif Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit a. AFP rate per 10.000 penduduk< 15 tahun b. Penemuan penderita Pneumonia balita c. Penemuan pasien baru TB BTA posistif d. Penderita DBD yang ditangani e. Penemuan penderita Diare Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Cakupan pelayanan kesehatan darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab./Kota Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi< 24 jam Cakupan Desa Siaga Aktif

2008 80,91 89,52

2009 85,27 89,79

Tahun 2010 94,94 88,17

46,43

47,01

19,07

2011 86,05 89,78

2012 96,83 89,79

49,65

55,92

0

0

100

0

0

100

100

100

100

100

8,07

40,27

78,63

16,26

95,01

66,04

72,2

54,39

85,78

63,47

0,93

1,39

0,93

2,31

1,39

100

100

2,83

7,89

0

30,61

30,54

43,4

56,87

49,12

100

100

0,11

100

100

26,43

10,41

0,54

100

89,78

0

66,52

52,59

26,90

4,58

0

1,30

0,78

0,09

100

0

95,12

100

30,59

0

100

100

100

100

100

7,53

0

59,14

67,74

100

Sumber : Data Olahan Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, 2013

Upaya pendukung peningkatan kinerja pelayanan kesehatan adalah upaya Pembinaan Kesehatan Lingkungan pada kegiatan Pemeriksaan Tempat-Tempat Masyarakat Bone yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera

| II - 44

Umum (TTU), Penyediaan air bersih dan penggunaan Jamban Keluarga. TTU yang diperiksa di Kabupaten Bone relatif meningkat setiap tahunnya, sedangkan pemeriksaaan pada sarana air bersih relatif kecil, dari tahun 2008 – 2012 sebanyak 40,97%-58,53%. Penggunaan Jamban Keluarga (Jaga) masyarakat Bone mengalami peningkatan namun kondisinya masih dibawah target Indikator Indonesia Sehat. Penggunaan Jaga pada tahun 2012 hanya 48,70% dengan target 65%. Grafik 2.18 Perkembangan Sarana Sanitasi Kabupaten Bone Tahun 2008 – 2012

Sumber : Data Olahan Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, 2013

Sumber daya Kesehatan salah satu faktor pendukung dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang berkualitas, yang diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Ketersediaan sumber daya kesehatan sesuai dengan kebutuhan baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Sumber daya kesehatan yang diperlukan didalam pembangunan kesehatan antara lain tenaga,dana, sarana dan prsarana serta teknologi. Sesuai Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan yang termasuk tenaga kesehatan adalah tenaga medis meliputi dokter dan dokter gigi. Tenaga keperawatan meliputi tenaga perawat dan bidan. Tenaga kefamasian meliputi apoteker, analis farmasi, asisten apoteker. Tenaga Kesehatan Masyarakat meliputi epidemologi kesehatan, entomologi kesehatan, mikrobiologi kesehatan, penyuluh kesehatan, administrasi keseahtan serta tenaga saitasi. Tenaga Gizi meliputi tenaga nutrisionis, dan dietisien. Tenaga keterapian fisik meliputi fisioterafis, okuterapis, dan terapi wicara. Tenaga keteknisan medis meliputi radiografis, radioterapis, teknisi gigi, teknis elektromedis, analisis kesehatan, refraksionis optisien, otorik prostetik, teknis transfusi dan perekam medis serta tenaga non kesehatan. Berikut ini sumber daya manusia yang dimiliki oleh Kabupaten Bone yang tersebar di Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit serta sarana kesehatan yang lain:


| II - 45

Tabel 2.36 Persebaran Tenaga Kesehatan Menurut Unit Kerja Kabupaten Bone Tahun 2012

No

1 2 3 4

Tenaga Kesehatan

Medis Perawat Dan Bidan Kefarmasian Kesehatan Masyarakat

PUSKESMAS (Termasuk Pustu, Polindes & Balai Kesehatan Gigi)

Institusi Diklat/ Diknakes

Rumah Sakit

Sarana Kesehatan Lain

Dinas Kesehatan

45

29

0

0

3

335

139

0

0

2

9

15

0

0

8

97

3

0

0

41

5

Sanitarian

10

0

0

0

5

6

Ahli Gizi

25

9

0

0

5

7

Keteknisan Gizi

0

0

0

0

0

521

195

0

0

64

T O T AL

Sumber : Sub Bagian Umum dan Perencanaan (Dinkes Bone)

1. Tenaga Medis Tenaga medis terdiri dari dokter dan dokter gigi sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1966 tentang Tenaga Kesehatan. Total tenaga medis pada tahun 2012 adalah sebesar 780 orang dengan rincian , dokter spesialis sebanyak 13 orang, dokter umum sebanyak 47 orang dan dokter gigi sebanyak 21 orang. Berdasarkan perhitungan kebutuhan tenaga medis, Kabupaten Bone masih memerlukan tenaga medis cukup banyak. Dokter Spesialis berdasarkan perhitungan dibutuhkan sejumlah 30 dokter spesialis untuk jumlah penduduk 724.905 jiwa, sedangkan dokter umum yang dibutuhkan adalah 243 dokter umum dan kebutuhan dokter gigi sebanyak 59 orang. Tabel 2.37 Persebaran Tenaga Medis Menurut Unit Kerja Kabupaten Bone Tahun 2012

No

Jenis Tenaga

1 2 3

Dokter Spesialis Dokter Umum Dokter Gigi T O T AL

Unit Kerja Rumah Sakit

Balai Kesehatan Gigi

0 30 15

12 15 2

0 0 4

1 2 0

45

29

4

3

Puskesmas

DINKES

Sumber : Sub Bag Umum dan Perencanaan (Dinkes Bone)


| II - 46

2. Tenaga Keperawatan Tenaga Keperawatan terdiri dari tenaga perawat dan bidan. Total tenaga keperawatan adalah 255 orang dan jumlah tenaga perawat yang berada di Puskesmas sebanyak 140 orang, Rumah Sakit sebanyak 114 orang,dan di Dinas Kesehatan sebanyak 1 orang. Tenaga Bidan yang bertugas di Puskesmas sebanyak 195 orang, di Rumah Sakit sebanyak 25 orang dan Dinas Kesehatan sebanyak 1 orang. Tenaga Bidan ini memiliki status sebagai PNS, dalam rangka memenuhi kebutuhan bidan, kebijakan yang dilakukan Dinas Kesehatan adalah menempatkan bidan baru sebagai tenaga honorer. Pada tahun 2012 jumlah bidan honorer sebanyak 177 bidan sehingga seluruh Desa (372 desa) telah terisi bidan. Bidan yang telah mendapat pelatihan APN (Asuhan Persalinan Normal) sebanyak 77 bidan. Tabel 2.38 Persebaran Tenaga Keperawatan Menurut Unit Kerja Dikabupaten Bone Tahun 2012 Unit Kerja No

Jenis Tenaga

Puskesmas

Rumah Sakit

Balai Kesehatan Gigi

Dinkes

1

Bidan

195

25

0

1

2

Perawat

140

114

0

2

T O T AL

335

139

0

3

Sumber : Sub bag Umum dan Perencanaan (Dinkes Bone)

Jumlah UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Puskesmas di Kabupaten Bone sampai dengan tahun 2013 adalah 15 UPTD Puskesmas Perawatan dan 23 UPTD Puskesmas non Perawatan. Kondisi Puskesmas yang rusak berat sebanyak 6 unit, rusak ringan 17 unit dan kondisi baik sebanyak 15 unit. Jumlah tempat tidur di puskesmas perawatan sebanyak 150 unit. Jumlah puskesmas PONED ( Pelayanan Obstetrik Neonatus Emergency Dasar) sebanyak 4 unit. Puskesmas Pembantu di Kabupaten Bone sebanyak 75 unit dengan kondisi baik sebanyak 17 unit, rusak ringan 35 unit dan rusak berat 23 unit. Sarana pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Bone sampai dengan tahun 2013 yang tercatat di Dinas Kesehatan Kabupaten Bone adalah sesuai tabel berikut : Tabel 2.39 Jumlah Pelayanan Sarana Kesehatan Di Kabupaten Bone Tahun 2013 No 1 2 3 4 5

Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit Umum Rumah Sakit Bersalin Puskesmas Perawatan Puskesmas Non Perawatan Puskesmas Keliling


Pemilikan/Pengelolaan Pemerintah Swasta Jumlah Kab 2 0 2 0 1 1 15 0 15 23 0 23 3 0 3 | II - 47

No

Fasilitas Kesehatan

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Puskesmas Pembantu (Pustu) Rumah Bersalin Balai Pengobatan/Klinik Praktik Dokter Bersama Posyandu Apotek Toko Obat Gudang Farmasi Kesehatan Industri Obat Tradiosional Industri Kecil Obat Tradiosional

Pemilikan/Pengelolaan Pemerintah Swasta Jumlah Kab 75 0 75 0 1 1 0 8 8 938 0 938 2 42 44 0 22 22 1 0 1 -

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bone

3. Pekerjaan Umum Kondisi jalan dan jembatan di Kabupaten Bone selama 5 tahun terakhir mengalami perkembangan yang baik. Kondisi jalan rusak berat masih tinggi, dimana tahun 2012 kondisi jalan rusak berat sepanjang 799,917 km. Sementara untuk kondisi jembatan di Kabupaten Bone tahun 2012 sepanjang 1050,2 m dalam kondisi baik, 20,5 m dalam kodisi sedang, 108 m dalam kondisi rusak ringan dan sepanjang 288,7 m dalam kondisi rusak berat. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat padaa tabel sebagai berikut : Tabel 2.40 Kondisi Jalan dan Jembatan No. a.

B

Uraian Kondisi Jalan (km) Baik Sedang Rusak Ringan Rusak Berat Kondisi Jembatan (m) Baik Sedang Rusak Ringan Rusak Berat

2008

2009

2010

2011

2012

619.200 492.380 558.970 833.290

794.460 356.115 523.590 829.675

969.720 219.850 488.210 826.060

811.420 215.050 492.780 925.350

813,869 219,047 479,950 799,917

1.039,2 20,5 108 299,7

1.039,2 20,5 108 299,7

1.050,2 20,5 108 288,7

1.050,2 20,5 108 288,7

1.050,2 20,5 108 288,7

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan SDA Kab Bone, 2012

Berdasarkan Data Dasar Prasarana Jalan Kabupaten (DD-1) Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air Kabupaten Bone Tahun 2013 masih ada sekitar 39,70 % panjang ruas jalan kabupaten dalam kondisi rusak berat dan 20,81 % kondisi rusak ringan. Hal ini akan menjadi perhatian pemerintah daerah agar mampu menuntaskan persoalan fisik dan prasarana yang menjadi salah satu kendala pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bone.


| II - 48

1. Kondisi Jaringan Irigasi Kondisi jaringan irigasi di Kabupaten Bone selama 5 tahun terakhir mengalami perkembangan yang fluktuaktif. Perkembangan Selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : Tabel 2.41 Kondisi Jaringan Irigasi No. Uraian 2008 2009 2010 1. Baik 73,00 5.679,58 71,00 2. Sedang 19.863,00 14.253,70 19.865,00 3. Rusak Ringan 124,00 126,74 124,00

2011 3.295,00 16.592,00 173,00

2012 16.691,00 3.206,00 163,00


2. Kondisi Alat-Alat Kebinamargaan Kondisi Alat-alat berat kebinamargaan di Kabupaten Bone, masih jauh dari kebutuhan. Selama 5 tahun terakhir mengalami perkembangan yang fluktuaktif. Perkembangan Selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

No. 1. 2. 3. 4.

Tabel 2.42 Kondisi Alat-Alat Kebinamargaan Uraian 2008 2009 2010 Baik 11 9 9 Rusak Ringan 2 3 2 Rusak Berat 3 4 5 Rusak Sama Sekali 1 4 5

2011 7 5 5 8

2012 4 8 5 10


4. Perumahan Rakyat Rasio rumah tangga pengguna air bersih tahun 2012 sebesar 76,80%, kondisi ini menunjukan masih ada 23,2% masyarakat Kabupaten Bone yang belum mengakses air bersih. Sementara itu untuk rumah tangga yang memiliki sanitasi masih sangat rendah, dimana tahun 2012 prosentase rumah tangga bersanitasi baru mencapai 54,40%. Untuk kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Bone masih cukup besar dimana tahun 2012 prosentase luas kawasan permukiman kumuh mencapai 18,68%. Sedangkan cakupan rumah tidak layak huni tahun 2012 sebesar 28,84%. Perkembangan kondisi perumahan di Kabupaten Boner selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut ini : Tabel 2.43 Capaian Indikator Kinerja Perumahan Tahun 2008-2012 NO

Indikator Kinerja

Capaian Tahun 2008

2009

2010

2011

2012

1.

Rasio Rumah tangga pengguna air bersih 33,70 41,85

51,37 60,17

76,80

2.

Prosentase Rumah tangga ber-Sanitasi

39,84 49,76

51,13 52,64

54,40

3.

Prosentase jalan setapak/lingkungan yang layak

40,70 42,85

50,75 53,70

59

4.

Prosentase Luas kawasan kumuh

14,90 15,17

16,80 17,10

18,68


| II - 49

NO

Indikator Kinerja

Capaian Tahun 2008

2009

2010

2011

2012

5.

Cakupan rumah tidak layak huni (%)

19,97 22,15

25,80 26,18

28,84

6.

Jumlah septik tank komunal (%)

39,88 47,45

49,30 50,75

55

Sumber : Dinas Tarkim Kabupaten Bone, Tahun 2012

5. Tata Ruang Penataan ruang pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengatur ruang agar aktivitas kehidupan manusia dan lingkungan alam di sekitarnya berkembang secara harmonis dan lestari. Di sini terdapat dua hal pokok yang perlu mendapatkan perhatian secara serius, yaitu: Pertama, adanya tiga unsur penting dalam penataan ruang, yaitu: manusia beserta aktivitasnya, lingkungan alam sebagai tempat, dan pemanfaatan ruang oleh manusia di lingkungan alam tersebut. Kedua, proses pemanfaatan ruang haruslah bersifat terbuka, berkeadilan, memiliki perlindungan hukum dan mampu memenuhi kepentingan semua pihak (petaruh/stakeholder) secara terpadu dan berdayaguna serta serasi. Terkait dengan penataan ruang, Kabupaten Bone telah menyusun Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Tahun 2012–2032. Dalam Perda tersebut disebutkan bahwa tujuan penataan ruang Kabupaten Bone adalah mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan dengan di dukung masyarakat melalui pengembangan pertanian, perikanan dan kelautan berbasis konservasi dan mitigasi bencana. Dalam Perda tersebut dikemukakan bahwa kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah dilakukan melalui: (1) kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang, (2) kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang; dan (3) kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis. Terkait dengan berbagai aktivitas pembangunan di Kabupaten Bone, ada beberapa aspek penataan ruang yang perlu mendapatkan perhatian pada masa mendatang, yaitu kawasan lindung, kawasan ruang terbuka hijau, kawasan rawan bencana alam, kawasan budidaya, kawasan pariwisata. Pengaturan tersebut perlu dilakukan untuk mengendalikan kebutuhan masing-masing kawasan agar tetap sinkron dengan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat. Secara rinci kinerja urusan Penataan Ruang di Kabupaten Bone tahun 20082012 tergambarkan pada tabel berikut: Tabel 2.44 Kondisi Capaian kinerja Tata Ruang NO

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD

Capaian Tahun Target SPM 2008 2009 2010 2011 2012

1

Jumlah peraturan perizinan pemanfaatan ruang (%)

100

100

100

100

100

100

2

Peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang (%)

100

100

100

100

100

100

Kecamatan (%)

100

11 14,82 18,52 18,54 29,63

3

Tersedianya Informasi Penataan Ruang (peta analog dan digital)

Kelurahan (%)

90

58,34 58,34 58,34 58,34 58,34


| II - 50

NO


Capaian Tahun Target SPM 2008 2009 2010 2011 2012

4

luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik (%)

25

11

11

11

11

11

5

Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan (%)

100

95

95

96

97

98

6

Rata-rata alih fungsi lahan di perkotaan (%)

0

1,1

2,1

3,7

4,2

5,8

Sumber : Dinas Tarkim Kabupaten Bone, Tahun 2012

6. Perencanaan Penyelarasan dokumen perencanaan pembangunan secara nasional yaitu RPJM Nasional 2010–2014, RPJM Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara 20132018 dengan RPJM Daerah Kabupaten Bone untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan UndangUndang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu semakin dimantapkan. Penyusunan RPJMD Kabupaten Bone mengacu pada penataan ruang sebagaimana Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Bone. Penyusunan dokumen perencanaan perlu pula memperhatikan pengarusutamaan dalam perencanaan pembangunan daerah, yaitu: (1) tata pemerintahan yang amanah (good governance); (2) peningkatan pencapaian standar pelaksanaan minimal (SPM) meliputi 15 urusan wajib yang targetnya harus disusun oleh pemerintah Kabupaten Bone; (3) perencanaan dan penganggaran yang pro-poor dan penganggaran responsif gender, serta (4) kelestarian lingkungan dan pengurangan resiko bencana. Amanat Selain itu, perlu diperhatikan kebijakan dan arahan Inpres No. 3 tahun 2010 tentang Program Pembangunan Nasional Berkeadilan, mengamanatkan bahwa pemerintah daerah memberikan sumbangan dalam rangka pencapaian Pendidikan Untuk Semua (PUS), Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium (MDG`s) pada tahun 2015 dan RAD Pangan dan Gizi maka Kabupaten Bone harus memberikan konstribusi dalam pencapaian target-target tersebut. Gambaran kondisi pelaksanaan dan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang telah disusun, antara lain sebagai berikut : Tabel 2.45 Capaian Indikator Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bone No 1

Indikator Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah 1)RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda 2)RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda

2008

2009

2010

2011

2012

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-


| II - 51

No

2

3

4

Indikator 3)RKPD yang telah ditetapkan dengan Perbup Jumlah dokumen perencanaan pembangunan ekonomi Jumlah dokumen perencanaan pembangunan sosial budaya Jumlah dokumen perencanan bidang infrastruktur

2008 1

2009 1

2010 1

2011 1

2012 1

-

-

-

-

1

3

3

-

-

2

1

1

1

1

2

Sumber : Bappeda dan Statistik Kabupaten Bone, Tahun 2013

Sejalan dengan kebijakan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah, pada tahun-tahun mendatang banyak dokumen perencanaan pembangunan kepada Pemerintah Daerah di berbagai bidang pembangunan, baik bidang ekonomi, sosial budaya dan sarana - prasarana wilayah, sumberdaya alam dan lingkungan perlu diwujudkan. 7. Perhubungan 1. Perhubungan Darat a. Kondisi Pelayanan Angkutan Jalan Jumlah penumpang angkutan umum di Kabupaten Bone mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir. Tahun 2008 jumlah penumpang angkutan umum sebanyak 30.333 orang meningkat menjadi 140.317 orang tahun 2012. Tabel 2.46 Kondisi Pelayanan Angkutan Darat Indikator 2008 2009 2010 2011 2012 Jumlah Arus Penumpangan 30.333 53.832 65.826 151.819 140.317 Angkutan Umum Rasio ijin trayek 997 1.011 1.098 1.132 1.158 Jumlah uji kir 1.598 1.687 1.692 2.189 2.280 angkutan umum Kepemilikan KIR 1.618 1.722 1.781 2.199 2.291 angkutan umum Lama pengujian KIR 6 Bulan 6 Bulan 6 Bulan 6 Bulan 6 Bulan (Kelayakan Angkutan Umum) Biaya pengujian kelayakan angkutan Rp.50.000 Rp.50.000 Rp. 50.000 Rp. 50.000 Rp. 50.000 umum Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Bone, Tahun 2013


| II - 52

b. Kondisi Pelayanan Angkutan Sarana dan Prasarana Angkutan Darat Kondisi pajang jalan yang memliki trotoar di Kabupaten Bone tahun 2012 telah mencukupi dimana antara kebutuhan trotoar dengan trotoar yang dibangun lebih besar trotoar yang terbangun. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : Tabel 2.47 Panjang Jalan yang Memiliki Trotoar, Lebar Rata-Rata Trotoar, serta Panjang Jalan yang masih perlu Dibangun Trotoar Tahun 2012 No Status Dibutuhkan Terbangun Lebar (Km) (Km) rata-rata (m) 1 Jalan Nasional 3 5,0 1 2 Jalan Propinsi 3 5,0 2 3 Jalan Kabupaten/Kota 5 7,5 1 Jumlah rata-rata 11 18,0 4 Sumber : Dinas PU dan SDA Kabupaten Bone, Tahun 2013

Sementara itu untuk kondisi jumlah apil, juga menunjukan kondisi yang dibaik dimana anatara kebutuhan apil dengan apil yang terpasang lebih bersar yang terpasang dan semuanya dalam kondisi berfungsi dengan baik. Selengkapnya dpat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 2.48 Data Jumlah Alat Pemberi Isyarat Lampu Lalu Lintas yang dibutuhkan, terpasang dan kondisinya Tahun 2012 Kondisi (buah) Dibutuhkan Terpasang No Jenis lokasi Tidak (buah) (buah) Berfungsi Berfungsi 1 2 3 4

Simpang 4/lebih Simpang 3 Penyeberangan Jalan Ruas jalan (Lampu Kuning/ Warning Light Jumlah

5 3

6 3

6 3

0 0

3

-

-

-

1 12

5 14

5 14

-

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Bone, Tahun 2013

Untuk kebutuhan marka jalan dalam Kota yang masih belum terpenuhi adalah jalan kabupaten/kota dimana dari 25 km yang diperluakan baru dilengkapi sepanjang 10 km. Meskipun demikian secara keseluruhan kondisi marka dalam keadaan baik dan jelas. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pata tabel berikut :


| II - 53

Tabel 2.49 Data Fasilitas Perlengkapan Jalan Dalam Kota Watampone ( Marka Jalan ) Tahun 2012 Kondisi Sudah Dibutuhkan Status dilengkapi Baik/Jelas Sedang Pudar (km) (km) (%) (%) (%)

No 1 2 3

Jalan Nasional Jalan Propinsi Jalan Kabupaten/Kota

Jumlah

13,12 10,60 25,00

13,12 12,00 10,00

50 90 5

25 20 5

25 10 0

48,72

35,12

145,00

50,00

35,00


Kebutuhan fasilitas lampu penerangan jalan yang selama ini masih kurang berada pada jalan nasional dan provinsi dimana untuk jalan nasional dibutuhkan 500 titik lampu, namun kondisi lampu yang terpasang baru 340 titik. Untuk jalan provinsi dari kebutuhan 400 titik lampu baru terpasang 298 titi. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : Tabel 2.50 Data Fasilitas Perlengkapan Jalan Dalam Kota Lampu penerangan jalan No 1 2 3

Status Jalan Nasional Jalan Propinsi Jalan Kabupaten/Kota Jumlah

Dibutuhkan (titik lampu)

Terpasang (titik lampu)

Berfungsi (titik lampu)

500 400 1.500 2.400

340 298 858 1.496

340 298 858 1.496

Sumber : Dinas PU dan SDA Kabupaten Bone, Tahun 2013

Kondisi rambu-rambu lalu lintas di Kabupaten Bone tahun 2012 menunjukan kondisi yang kurang baik dimana anata kebutuhan rambu dengan rambu yang terpasang masih terjadi gap yang cukup besar. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : Tabel 2.51 Data Fasilitas Perlengkapan Jalan dalam Kota (Perambuan) Yang dibutuhkan dan terpasang No 1 2 3

Status Jalan Nasional Jalan Propinsi Jalan Kabupaten/Kota Jumlah

Dibutuhkan

Terpasang

125 175 300 600

100 150 250 500

Kondisi Baik Rusak 65 35 125 25 230 20 420 80

Sumber : Dinas PU dan SDA Kabupaten Bone, Tahun 2013


| II - 54

Terminal penumpang merupakan prasarana untuk keperluan menurunkan dan rnenaikkan penumpang, pemindahan intra dan atau moda tranportasi serta untuk rnengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan penumpang. Kabupaten Bone memilki 1 terminal panumpang yaitu terminal Petta PonggawaE dengan type A, dan Jumlah Terminal Pembantu sebanyak 3 unit. Sementara itu untuk fasilitas terminal tipe A dapat lihat pada tabel sebagai berikut: Tabel 2.52 Data Fasilitas Terminal Petta Ponggawae

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Fasilitas Pelataran kedatangan bus Pelataran parkir bus Kantor Terminal Ruang tunggu penumpang WC/toilet Pelataran parkir pengunjung Jalan lingkungan Papan pengumuman Daftar/papan tarif pertrayek Daftar/papan petunjuk jurusan Pelataran keberangkatan bus Pelataran tunggu penumpang Menara Pengawas Kafetaria Mushola Ruang perwakilan agen Taman/penghijauan

Keberadaan Tidak Ada ada √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Kondisi Tidak Baik baik √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √


Penyelenggaraan angkutan umum jalan raya di Kabupaten Bone dapat dibagi dalam 4 kelompok, yaitu: • Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), • Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), • Angkutan Lokal yang berupa Angkutan Kota (ANGKOT) • Angkutan Pedesaan ( ANGDES) c. Kondisi Pelayanan Pengujian Kendaran Bermotor Kabupaten Bone memiliki 1unit pengujian kendaraan bermotor, yang memiliki populasi kendaraan wajib uji sebanyak 1.571 kendaraan wajib uji. 2. Angkutan Laut Angkutan Laut (Kapal) salah satu sarana Transportasi masyarakat antar pulau untuk memperlancar perekonomian masyarakat dengan menggunakan kapal laut. Dalam rangka pergerakan Angkutan Laut untuk dapat menunjang mendorong pertumbuhan perdagangan lokal antar pulau maupun antar Negara dengan ditunjang pelabuhan laut yang ada sehingga dapat digunakan untuk melayani kegiatan Angkutan Laut atau penyeberangan yang terletak di laut atau di sungai.


| II - 55

Salah satu penunjang angkutan laut tentunya pelabuhan utnuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal dan barang serta perpindahan antar moda transportasi, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat sekaligus memberikan kontribusi PAD kepada Pemerintah Daerah. Adapun gambaran singkat Pelabuhan yang ada di Kabupaten Bone diantaranya: 1. Pelabuhan penyeberangan ASDP dikelolah oleh Pusat (PT.ASDP) terletak di Kelurahan Bajoe Kec. Tanete Riattang Timur Kab. Bone 2. Pelabuhan Pattiro Bajo (PR) dikelolah oleh Pusat (Dirjen Hubla) terletak di Desa Pattiro Sompe Kec. Sibulue Kab. Bone 3. Pelabuhan Uloe (PL) dikelolah oleh Pusat (Dirjen Hubla) terletak di Desa Uloe Kec. Dua Boccoe Kab. Bone 4. Pelabuhan Tuju-Tuju (PR) dikelolah oleh Pusat (Dirjen Hubla) terletak di Desa Tarasu Kec. Kajuara Kab. Bone 5. Pelabuhan Kading (PL) dikelolah oleh Pemerintah Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Bone terletak di Desa Kading Kec. Barebbo Kab. Bone 6. Pelabuhan Waetuo masih alami Tradisionil) terletak di Kelurahan Waetuo Kec. Tanete Riattang Timur Kab. Bone 7. Pelabuhan Cenrana masih alarni (Tradisionil) terletak di Kelurahan Cenrana Kec. Cenrana Kab. Bone 8. Pelabuhan Lapongkong masih alami (Tradisionil) terletak di Desa Malimongeng Kec. Salomekko Kab. Bone 9. Pelabuhan Pallime masih alami (Tradisionil) terletak di Desa Pallime Kec. Cenrana Kab. Bone 3. Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan - Sungai : Sungai walannae Cenrana mengalir dari danau Tempe ke arah timur menuju muara di Teluk Bone panjang + 69 km, lebar sungai rata - rata 40 - 50 meter Pelabuhan penyeberangan Bajoe yang dikelola oleh PT. ASDP mengoperasikan 9 Kapal Roro yaitu : 1. KR. Merak (Pemilik Kapal PT. ASDP) 2. KR. Tuna (Pemilik Kapal PT. ASDP) 3. KR. Kota Bumi (Pemilik kapal PT. Jemla Ferry) 4. KR. Mishima (Pemilik kapal PT. Jemla Ferry) 5. KR. Muchlisa (Pemilik kapal PT. Bukaka Lintas Tama) 6. KR. Poncan Moale (Pemilik kapal PT. ASDP) 7. KR. Marina Terteira (Pemilik kapal PT. Jembatan Madura) 8. KR. Reny II (Pemilik kapal PT. Jembatan Madura) 9. KR. Kota Muna (Pemilik kapal PT. Juli Rahayu) Kepadatan angkutan perbulan : - Pejalan kaki 10.259 orang - Diatas kendaraan 17.659 orang Jumlah 27.918 orang - Kendaraan roda 2 : 1.324 buah - Kendaraan roda 4 : 4.116 buah 4. Angkutan Udara Transportasi Udara yang cepat,aman dan nyaman sangat dibutuhkan masyarakat kabupaten Bone. Kabupaten Bone telah memiliki jaringan transportasi darat dan laut. Peran dan kedudukannya sebagai pusat perdagangan barang dan jasa sehingga transportasi udara sebagai komplemen Masyarakat Bone yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera

| II - 56

dari sistim angkutan darat dan laut yang telah berkembang, untuk itu pemerintah Kabupaten Bone membangun Bandar Udara sebagai langkah mengembangkan transportasi udara sesuai dengan tingkat kebutuhan wilayah. Bandar udara sebagai program dalam penyelenggaraan penerbangan sehingga pemerintah kabupaten Bone membangun Bandar Udara mulai tahun 2007 dengan luas lahan ± 60 Ha. Bandara Mappalo Ulaweng Kabupaten Bone mulai beroperasi 18 April 2013. Bandara Mappalo Ulaweng terletak di Desa Mappalo Ulaweng Kecamatan Awangpone. Jarak dari Provinsi ke bandara 183 km, jarak kabupaten ke bandara 10 km, jarak dari Kab/kota kecamatan 2,5 km. luas lahan ± 60 Ha. Pembangunan disisi udara antara lain landasan pacu 900m x 23m, appron 70x80 m, taxiway 99,5 km x 15m. Sisi darat terminal 120m2, bangunan gedung PKP-PK 70m2, jalan akses sementara masuk bandara 300m x 3 m. Lahan parkiran 30 mx 60 m. Saat ini maskapai penerbangan yang baru masuk ke melayani penerbangan di Bandara Mappalo Ulaweng baru Susi Airlines. Rute penerbangan yang dilalui makasar-bone dan Bone-kolaka-kendari Rencana Pembangunan kedepan. Pembangunan landasan pacu 1400 m, pembangunan tower Air Traffic Control 100m2, Pembangunan akeses jalan ke bandara 500m x23 m, Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana, penyedian rambu, kendaraaan oprasial, pembangunan rumah ibadah, pengaspalan akses jalan masuk pembangunan pintu gerbang, pembangunan pagar lokasi bandara, bangunan meteorologi 240 m2, bangunan Kantor 120m2, pembanguan rumah dinas tipe 72 7 unit dan tipe 45 sebanyak 15 unit, tipe 36 sebanyak 27 unit, terminal kargo 200m2, taxi pengemudi 300 m2, kantin karyawan 20 m2, pos penjagaan 100m2, bangunan serbaguna 200m, bangunan operasi 140 m2. 8. Lingkungan Hidup Capaian kinerja Pembangunan Lingkungan Hidup Kabupaten Bone dalam kurun waktu lima tahun (2008-2012) menunjukkan peningkatan, baik dalam pencegahan pencemaran air, tanah maupun udara dan pencegahan kerusakan lingkungan; penghijauan dalam rangka pelestarian sumber-sumber mata air; perlindungan sumberdaya alam dan lingkungan; pelestarian ekosistem pesisir; pengembangan ruang terbuka hijau; maupun pengelolaan sampah melalui sistem 3R (Reuse, Reduce and Recycle). Cakupan pelayanan pencegahan pencemaran air pada tahun 2012 mencapai 75,00%, masih lebih rendah dari target SPM sebesar 100% pada tahun 2013. Capaian pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup telah mencapai 100% pada tahun 2012, lebih tinggi dari target SPM sebesar 90%. Kondisi serupa juga terjadi pada indikator pemantauan pencemaran status mutu air yang telah mencapai 100%. Sementara itu cakupan penegakan hukum lingkungan baru mencapai 67,00% pada tahun 2012, disebabkan beberapa kasus masih dalam proses hukum. Terkait pelayanan pencegahan pencemaran udara, Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak capaiannya masih rendah, yaitu baru mencapai 22,00% pada tahun 2012, jauh lebih rendah dari target SPM sebesar 100%. Penghijauan dalam rangka pelestarian sumber-sumber mata air capaiannya masih rendah, terlihat dari indikator cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air sebesar 28,00% pada tahun 2012. Terkait perlindungan sumberdaya alam dan lingkungan, cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL di Kabupaten Bone mencapai sebesar 100%, sedangkan


| II - 57

cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan UKL-UPL masih kurang, yaitu baru mencapai sebesar 60,00%. Kinerja pelestarian ekosistem pesisir di Kabupaten Bone terlihat dari luas kerusakan kawasan mangrove yang cukup tinggi, yaitu mencapai sebanyak 745,00 hektar pada tahun 2012. Terkait ketersediaan ruang terbuka hijau, capaian persentase luas Ruang Terbuka Hijau wilayah perkotaan di Kabupaten Bone sebesar 15,00 ha. Sampai dengan tahun 2012 pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa belum diketahui capaiannya, karena belum ada penetapan kawasan produksi biomassa. Terkait pengelolaan sampah, persentase volume sampah perkotaan yang terkelola melalui 3R sebesar 3,00%. Perkembangan kinerja pelayanan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bone dalam kurun waktu lima tahun (2008-2012) dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.53 Kinerja Pelayanan Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008-2012 No


1

Pelayanan pencegahan pencemaran air (%) 2 Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup (%) 3 Pencemaran status mutu air (%) 4 Penegakan hukum lingkungan (%) 5 Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak (%) 6 Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air (%) 7 Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL (%) 8 Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan UKL-UPL (%) 9 Luas kerusakan kawasan mangrove (ha) 10 Persentase luas Ruang Terbuka Hijau wilayah perkotaan (ha) 11 Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa (%) 12 Persentase volume sampah perkotaan yang terkelola melalui 3R (%)

Realisasi Capaian Tahun ke2008 55,00

2009 60,00

2010 56,00

2011 71,00

2012 75,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00 60,00 20,00

100,00 66,67 20,00

100,00 100,00 20,00

100,00 80,00 21,00

100,00 67,00 22,00

4,00

10,00

16,00

22,00

28,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

40,00

45,00

50,00

55,00

60,00

495,00

545,00

595,00

695,00

745,00

3,00

6,00

9,00

12,00

15,00

0

0

0

0

0

0,50

1,00

1,50

2,00

3,00

Sumber : BLHD Kabupaten Bone, Tahun 2013

Terdapat beberapa tantangan atau ancaman yang dihadapi berkaitan dengan pembangunan lingkungan hidup di Kabupaten Bone. Pertama ancaman pencemaran lingkungan akibat peningkatan aktivitas perekonomian masyarakat, diantaranya oleh aktivitas industri, aktivitas rumah tangga (domestik), dan Masyarakat Bone yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera

| II - 58

pertanian dengan adanya pemakaian pupuk anorganik dan pestisida. Pembangunan industri menghasilkan limbah cair, gas dan padatan yang dapat memberikan dampak negatif terhadap lingkungan air, udara dan tanah. Kedua, degradasi hutan, lahan dan sumber-sumber mata air. Kerusakan lahan di Kabupaten Bone ditandai dengan semakin luasnya lahan-lahan yang tidak produktif atau lahan kritis yang diakibatkan oleh pembukaan lahan pada daerah kemiringan, penambangan bahan galian secara liar (Penambangan Tanpa Ijin/PETI), dan pemanfaatan lahan yang tidak memperhatikan kaidah-kaidah konservasi tanah dan air. Ketiga, degrasi pesisir dan laut yang ditandai oleh adanya kerusakan ekosistem mangrove. Kawasan mangrove di pesisir Teluk Bone Kabupaten Bone sepanjang 138 km, sebagian besar mengalami kerusakan yang parah. Kerusakan tersebut disebabkan oleh konversi hutan mangrove menjadi areal tambak, permukiman/persawahan, dan penggunaan lainnya. Keempat perubahan iklim yang dapat mempengaruhi kondisi lingkungan hidup dan dapat menjadi ancaman terjadinya bencana alam. 9. Pertanahan Pembangunan urusan pertanahan mencakup administrasi pertanahan, penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, penyelesaian konflik-konflik pertanahan, dan pengembangan sistem informasi pertanahan. Pembangunan pertanahan diarahkan untuk menjamin kepastian hukum akan penggunaan tanah untuk berbagai kepentingan, baik yang bersifat kepentingan pribadi, keperluan usaha, maupun kepentingan umum. Luas lahan bersertifikat di Kabupaten Bone pada tahun 2008-2012 mengalami peningkatan dari sebanyak 75.598 bidang pada tahun 2008, menjadi 81.825 bidang pada tahun 2012. Persentase luas petak lahan yang bersertifikat pada tahun 2008 sebesar 12,08%, tahun 2012 meningkat menjadi 13,07%. Jumlah petak tanah bersertifikat hak milik mengalami peningkatan dari sebanyak 2.057 sertifikat pada tahun 2008, menjadi 3.923 petak pada tahun 2012. Tanah bersertifikat hak pakai juga meningkat dari sebanyak 1 petak pada tahun 2008 menjadi sebanyak 7 petak pada tahun 2012. Sementara itu petak tanah Hak Guna bangunan mengalami penurunan dari sebanyak 40 petak pada tahun 2008 menjadi sebanyak 2 petak. Rincian indikator kinerja terlihat pada tabel sebagai berikut: Tabel 2.54 Indikator Kinerja Urusan Pertanahan Kaupaten Bone No a.

Indikator 2008 2009 Luas lahan bersertifikat 75.598 77.848 (ha/bidang) Persentase luas lahan 12,08 12,44 bersertifikat (%) b. Jumlah petak lahan bersertifikat (petak)  Hak milik 2.057 1.373  Hak Pakai 1 3  Hak Guna Bangunan 40 74 c. Penyelesaian kasus tanah 0 0 Negara d. % Penyelesaian izin 0 0 lokasi Sumber: Badan Pertanahan Negara Kabupaten Bone, 2012


2010 79.958

2011 80.248

2012 81.825

12,77

12,82

13,07

2.047 6 43 1

2.140 160 8 1

3.923 7 2 2

0

0

0

| II - 59

Jumlah tanah asset pemerintah Kabupaten Bone cukup banyak, namun yang tersretifikasi masih relative sedikit. Gambaran jumlah tanah Pemerintah Kabupaten Bone yang bersertifikai adalah sebagai berikut: Tabel 2.55 Perkembangan Jumlah Asset Pemerintah Kabupaten Bone Yang sudah bersertifikat Tahun 2008 – 2012 No.

Tahun

Jumlah tanah Asset Pemda (persil)

1. 2. 3. 4. 5.

2008 2009 2010 2011 2012

1714 1482 1482 1332 1332

Jumlah tanah Asset Pemda yang bersertifikat (persil) 232 0 150 0 0

Persentase (%) 13,54 0 10,12 0 0

Sumber: Bagian Keagrariaan Setda Kabupaten Bone

10.Kependudukkan dan Catatan Sipil Administrasi kependudukan menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan public dan pembangunan sector lain. Administrasi Kependudukan memiliki peran penting bagi masyarakat dalam rangka mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar sebagai warga Negara Indonesia. Cakupan penerbitan Kartu Keluarga di Kabupaten Bone dalam kurun waktu 2008-2012 secara umum memiliki kinerja yang baik. Hal tersebut terlihat dari capaian indikator cakupan penerbitan KK dalam kurun waktu tersebut yang cenderung mengalami kenaikan. Pada tahun 2008, cakupan penerbitan KK mencapai 2.316 meningkat menjadi 9.539 pada tahun 2009. Kenaikan juga terjadi pada tahun 2010 dan 2011 yaitu secara berturut-turut naik menjadi 13.171 dan 16.332. Pada tahun 2012, cakupan penerbitan KK menurun menjadi 3.863. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP menurut UU nomor 23 Tahun 2006, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. KTP berguna sebagai bukti resmi identitas diri sebagai syarat kelengkapan administrasi dalam mengurus berbagai kepentingan dan hak sebagai Warga Negara Indonesia dalam mendapatkan pelayanan dasar. Cakupan penerbitan E-KTP di Kabupaten Bone hingga tahun 2012 mencapai 79,72% dari total penduduk yang terdaftar dalam SIAK Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. sebanyak 20,28% wajib KTP yang tidak mendaftarkan diri dalam perekaman E-KTP merupakan masyarakat yang berada pada daerah pedalaman, dan sebagian lainnya dikarenakan bekerja di luar kota. Cakupan penerbitan Akta Kelahiran di Kabupaten Bone dalam kurun waktu 2008-2012 cenderung mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pada tahun 2008, cakupan penerbitan akta kelahiran adalah sebesar 11.281, meningkat menjadi 13.690 pada tahun 2009 dan 14.061 pada tahun 2010. Kenaikan yang cukup tajam terjadi pada tahun 2011 dimana cakupan penerbita Akta Kelahiran


| II - 60

mencapai 38.500 dan kembali mengalami peningakatan menjadi 45.502 pada tahun 2012. Untuk mengetahui perkembangan cakupan penerbitan adminduk di Kabupaten Bone, kita dapat melihat tabel yang ada di bawah ini : Tabel 2.56 Cakupan Penerbitan KTP, KK dan Akta Kelahiran di Kabupaten Bone Tahun 2008-2012 No Indikator Kinerja 2008 2009 2010 2011 1 Cakupan Penerbitan 2.316 9.539 13.171 16.332 Kartu Keluarga 2 Cakupan Penerbitan 9.408 30.000 Kartu Tanda Penduduk - Laki-laki 4.516 16.000 - Perempuan 4.892 14.000 3 Cakupan Penerbitan 11.281 13.690 14.061 38.500 Kutipan Akta Kelahiran - Laki-laki 54.148 6.571 6.749 18.480 - Perempuan 42.867 7.119 7.312 20.020 Sumber : Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Bone, Tahun 2013

2012 13.863 445.981 21.407 42.457 45.502 21.840 23.662

11.Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Bone masih sangat tinggi. Hal tersebut terlihat dari jumlah kekerasan yang terjadi di Kabupaten Bone dalam rentang waktu 2008-2012 cenderung mengalami kenaikan. Jumlah kekerasan di Kabupaten Bone pada tahun 2008 tercatat sebanyak 77 kasus, mengalami kenaikan pada tahun 2009 menjadi 92 kasus dan kembali meningkat pada tahun 2010 sebanyak 102 kasus. Kasus kekerasan mengalami penurunan pada tahun 2011 yaitu sebanyak 82 kasus namun kembali mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2012 menjadi 98 kasus. Jenis kekerasan yang sering terjadi adalah KDRT, yaitu sebanyak 173 kasus dalam kurun waktu 20082012, disusul kemudian oleh penganiayaan (139 kasus) dan pemerkosaan (87 kasus). Untuk mengetahui perkembangan jumlah kekerasan yang terjadi di Kabupaten Bone berdasarkan jenis kekerasan yang terjadi dapat kita lihat pada tabel yang berada di bawah ini:

No 1 2 3 4 5

Tabel 2.57 Jumlah Kekerasan berdasarkan Jenis Kekerasan Jenis Kekerasan 2008 2009 2010 2011 2012 37 27 31 34 44 KDRT 11 16 20 19 21 Pemerkosaan 8 9 7 10 8 Pencabulan membawa lari anak di bawah 3 1 3 3 umur 18 39 41 19 22 Penganiayaan 77 92 102 82 98 Total

Sumber : KPP & PA Kabupaten Bone, Tahun 2013

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menurut UU nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaranrumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, Masyarakat Bone yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera

| II - 61

pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1 Butir 1). KDRT yang tercatat oleh Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Bone cenderung meningkat dalam kurun waktu 2008-2012. Jumlah KDRT pada tahun 2008 adalah sebanyak 37 kasus menurun menjadi 27 pada tahun 2009 dan mengalami kenaikan pada tahun 2010. Pada tahun 2011, jumlah kasus KDRT kembali mengalami kenaikan menjadi 34 kasus dan kembali naik pada tahun 2012 menjadi 44 kasus. Meningkatnya jumlah kasus penemuan KDRT di Kabupaten Bone bukan merupakan sebuah kemunduran kinerja dari pemerintah, akan tetapi merupakan sebuah akibat dari keterbukaan masyarakat terhadap fenomena KDRT. Latar belakang terjadinya KDRT antara lain disebabkan oleh faktor ekonomi dan kesalahpahaman antar anggota keluarga. Tabel 2.58 Jumlah KDRT berdasarkan Jenis KDRT KDRT KDRT KDRT KDRT

Jenis KDRT (fisik) (penelataran keluarga) (psiskis) ( Seksual)

2008 30 5 2 -

2009

2010

12 15 -

21 10 -

2011 10 19 3 2

2012 31 11 2


Meningkatnya jumlah kasus KDRT di Kabupaten Bone berbanding lurus dengan capaian rasio KDRT. Pada tahun 2008 rasio KDRT adalah sebesar 0,05% mengalami kenaikan menjadi 0,07% pada tahun 2009 dan bertahan hingga tahun 2012. Cakupan penyelesasian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan di Kabupaten Bone pada tahun 2008-2012 dapat dikategorikan kedalam kondisi baik meskipun cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2008, cakupan pelayanan penyelesaian pengaduan adalah sebesar 100% begitupula pada tahun 2009 sebesar 100%. Pada tahun 2010 cakupan penyelesaian pengaduan menurun menjadi 90,47% dan kembali mengalami penurunan menjadi 90,35% pada tahun 2008. Cakupan penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak kembali mengalami kenaikan pada tahun 2012 yaitu sebesar 93,46%. Tabel 2.59 Indikator Kinerja Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone Tahun 2008-2013 No

Indikator Kinerja

1 Rasio KDRT 2 Penyelesaian Pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan

2008 0,05 100%

2009 0,07 100%

2010 0,07 90,47%

2011 0,07 90,35%

2012 0,07 93,46



| II - 62

12.Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera selama periode 2008-2013 pada masing indikator sebagaimana pada tabel berikut : Tabel 2.60 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan KB dan KS No.

Indikator Kinerja

1

2 Cakupan Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB Aktif Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmet Need) Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB)

1 2 3 4

3 3,5 %

2008 11 4.29

Tahun 2009 2010 12 13 3.91 3.91

2011 14 3.57

2012 15 3.16

65%

65.27

69.83

68.29

71.27

70.64

5%

25.46

21.97

33.2

21.49

21.32

100%

0

0

0

0

69.88

Target SPM

5

Cakupan PUS Peserta KB Anggota UPPKS yang ber KB

100%

0

0

0

0

80.07

6

Ratio Petugas Lapangan KB/Penyuluh KB (PLKB/PKB) 1 petugas di setiap 2(dua) Desa/Kelurahan Ratio PPKBD 1 petugas di setiap Desa/Kelurahan

1:02

0

0

7

6

7

1:01

1

1

1

1

1

Cakupan Penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat setiap tahun Cakupan Penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Desa/Kelurahan Rata-rata jumlah anakper keluarga Ratio akseptor KB Keluarga Pra Sejahtera dan KS.1 Cakupan peserta KB Aktif Cakupan Toga yang terlatif program KB Cakupan Toma yang terlatif program KB % target PIK Remaja yang terbentuk dibandingkan jumlah PIK Remaja yang terbentuk

30%

0

0

0

0

0

100%

100

100

100

100

100

0

3

3

3

3

3

0 0 0 0

60.66 34.56 65.27 10.84

64.16 34.66 69.83 10.84

63.64 30.25 68.29 10.84

65.3 30.07 71.27 10.84

64.69 29.53 70.64 11.1

0

74.25

74.25

74.25

74.25

74.25

48

48

88

60

60

7 8

9 10 11 12 13 14 15

Sumber : Badan KB&KS Kabupaten Bone, Tahun 2013


| II - 63

13.Sosial Kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yaitu kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Pendirian sarana sosial merupakan salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan sosial. Kabupaten Bone sejak tahun 2008-2012 hanya memiliki 3 panti asuhan, hal ini tentu tidak seimbang dengan jumlah anak yang memiliki masalah sosial yang berjumlah sebanyak 49.857 anak. Selain itu sarana sosial lain seperti panti jompo dan panti rehabilitasi belum terdapat di Kabupaten Bone. Sementara jumlah lanjut usia terlantar tahun 2012 sebanyak 168 orang. Berikut ini adalah tabel perkembangan kinerja urusan sosial selama kurun waktu tahun 2008-2012. Tabel 2.61 Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2008 – 2012

NO.

a. 1) 2) 3) b. 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10)

JENIS PMKS Jumlah Sarana Sosial seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi Panti Asuhan Panti Jompo Panti Rehabilitasi Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Anak Balita Terlantar (ABT) Anak Terlantar (AT) Anak Nakal Anak Jalanan Anak dengan kedisabilitasan (AKD/Cacat) Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) Wanita yang menjadi Korban Tindak Kekerasan Lanjut Usia Terlantar Lanjut Usia yang menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah Penyandang Cacat


2008 2009

2010

2011

2012

3 0 0

4 0 0

4 0 0

3 0 0

3 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 38 0 48.959 0 21 0 13 0 826 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

168 0

0

0

3.353

3.605

2.887

| II - 64

NO.

11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) c. 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

JENIS PMKS Penyandang Cacat Bekas Penderita Penyakit Kronis Tuna Susila Pengemis Gelandangan Bekas Narapidana Korban Penyalahgunaan NAPZA Fakir Miskin (FM) Keluarga Berumah tak Layak Huni Keluarga yang Bermasalah Sosial Psikologis Keluarga Rentan Korban Bencana Alam Korban Bencana Sosial Jumlah Kelembangan Sosial Masyarakat Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Organisasi Sosial/Yayasan Organisasi Sosial Embrional Organisasi Sosial Desa Karang Taruna (KT) Wanita Pemimpin Pendayagunaan Sosial Dunia Usaha JUMLAH

2008 2009 500

500

2010

2011

2012

500

500

500

0 5 3 0 0 0 0 0

0 0 0 56 5 10 17 23 3 4 4 5 0 306 0 351 0 0 0 74 0 85.891 85.891 85.891 0 0 0 0 0 0 0 5

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 317 580

0 300 490

1.539 0 0 0 372 0 56

1.539 0 0 0 372 0 56

1.539 0 0 0 372 0 56

1.539 0 0 0 372 0 56

1.539 0 0 0 372 0 56

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Bone, 2013

Dalam mencapai pelayan minimal kepada masyarakat telah disusun Peraturan Menteri Sosial Nomor: 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Dalam SPM ini terdapat tujuh indikator yang harus dicapai pada 2015. Target capai SPM bidang sosial Kabupaten Bone yang telah tercapai ada 1 indikator yaitu (1) Persentase (%) korban bencana skala kabupaten /kota dalam 1 (satu) tahun yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat.. Sementara capaian target SPM yang belum tercapai ada 6 indikator yaitu Persentase (%) PMKS dalam 1 (satu) tahun yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar; (2) Persentase (%) jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya; (3) Persentase (%) panti sosial skala kabupaten/ kota dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial; (4) Persentase (%) Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial; (5) Persentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 (satu) tahun; (6) Persentase (%) penyandang cacat fisik dan Masyarakat Bone yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera

| II - 65

mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 (satu) tahun. Capaian SPM bidang sosial Kabupaten Bone sampai dengan tahun 2012 adalah sebagai berikut : Tabel 2.62 Pencapaian SPM Bidang Sosial Kabupaten Bone Tahun 2008-2012 No.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

SPM Bidang Sosial PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN BIDANG SOSIAL Persentase (%) PMKS dalam 1 (satu) tahun yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar Persentase (%) jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SOSIAL Persentase (%) panti sosial skala kabupaten/ kota dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial. Persentase (%) Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA Persentase (%) korban bencana skala kabupaten /kota dalam 1 (satu) tahun yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat. Persentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana

Target 2008 2009 2010 2011 2012 SPM (2015)

0,19

7

31,8 1

18

18,5

80

0,19

7

31,8 1

18

18,5

80

90

90

75

75

75

80

11

13

13

18

21

60

77

79

79

80

80

80

70

70

70

70

75

80


| II - 66

No.

SPM Bidang Sosial

2008 2009 2010 2011 2012

Target SPM (2015)

prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 (satu) tahun

1.

PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN JAMINAN SOSIAL Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 (satu) tahun.

0

0

0

0

0

40

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Bone, 2013

14.Ketenagakerjaan Seiring dengan perkembangan penduduk, bahwa jumlah Penduduk Kabupaten Bone berdasarkan BPS Tahun 2011 sebanyak 724.905 jiwa, yang terdiri dari Laki-Laki sebanyak 345.394 jiwa dan 379.511 perempuan, sedangkan Angkatan Kerja Tahun 2012 sebanyak 333.803 jiwa dan pengangguran sebanyak 11.715 orang. Masalah Ketenagakerjaan saat ini samakin kompleks dan multidimensional dimana pada satu sisi terdapat pertumbuhan angkatan kerja yang masih cukup tinggi, sedangkan pada sisi lain perluasan kesempatan kerja belum memadai, sehingga mengakibatkan meningkatanya jumlah pengangguran, hal ini merupakan penghambatan program pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan rakyat. Dengan jumlah angkatan kerja yang cukup besar dan lapangan kerja sangat terbatas. Oleh karena itu masalah ini tidak cukup untuk dihadapi oleh pemerintah saja, walaupun demikian peran yang dimainkan oleh pemerintah dapat sangat menentukan melalui pembangunan yang secara sadar dan konsistensi dirancang berbasis ketenagakerjaan bagi investasi. Lapangan kerja mayoritas masyarakat Kabupaten Bone sekarang ini, masih bergerak di sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan rakyat dan perikanan tradisional. Terbatasnya kuantitas dan kualitas Lapangan Kerja seperti itu, membatasi pula kesempatan kerja bagi masyarakat. Oleh karena itu, ke depan diperlukan upaya-upaya pengembangan kesempatan kerja, utamanya di sektor industri, kepariwisataan dan usaha-usaha pengembangan sistem perikanan modern seperti pemeliharaan komoditas ikan yang bernilai eksport tinggi di sepanjang kawasan-kawasan pantai kabupaten Bone. Selain itu, terlihat pula bahwa di lingkungan masyarakat yang bergerak di bidang pertanian tanaman pangan dan perkebunan, perlu pula didukung oleh ketersedian kebutuhan pokok yang mudah di dapat, mudah terjangkau dalam mendorong laju pertumbuhan produksi padi, plawija, komoditas perkebunan dan perikanan yang bernilai eksport tinggi . Pelayanan umum berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ( MENPAN ) Nomor 81 tahun 1993, Yaitu segala bentuk pelayanan umum yang dilaksanakan oleh Instansi pemerintah di Pusat, di Daerah dan lingkungan Badan Usaha pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang – undangan. Gambaran tentang pencapian target kinerja pelayanan dasar Tenaga Kerja dapat disajikan dalam tabel berikut ini.


| II - 67

Tabel 2.63 Pencapaian Kinerja Pelayanan Ketenagakerjaan Kabupaten Bone NO

1

2

3

4

5

6 7 8 9 10 11 12

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Dinas Tenaga Target Kerja dan Transmigrasi SPM Kabupaten Bone SPM Bidang Ketenagakerjaan Pelayanan Pelatihan Kerja a. Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis Kompetensi b. Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis masyarakati c. Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan kewirausahaan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja * Besaran Pencaker yang terdaftar yang ditempatkan Pelayanan Hubungan Industrial * Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama Pelayanan Kepesertaan Jamsostek * Besaran Pekerja/Buruh yang menjadi peserta program Jamsostek Pelayanan Pengawasan ketenagakerjaan a. Besaran pemeriksaan perusahaan b. Besaran pengujian peralatan di perusahaan Angka partisipasi angkatan kerja Angka sengketa pengusahapekerja per tahun Tingkat partisipasi angkatan kerja Pencari kerja yang ditempatkan Tingkat pengangguran terbuka Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah Target MDGs a. Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15

Realisasi Capaian Tahun ke2008

2009

2010

2011

2012

75%

5,11%

5,11%

12,35%

27,15%

24,11%

60%

3,83%

7,52%

3,71%

6,79%

11,57%

60%

0,80%

1,17%

1,54%

0%

1,21%

70%

14,7%

9,8%

16,3%

16,6%

16,5%

50%

100%

100%

0%

80%

33,3%

50%

19,9%

21,68%

25,63%

33,73%

37,52%

45%

38,73%

30,21%

25,78%

28,16%

28,46%

50%

1,11%

2,43%

3,69%

3,20%

1,17%

323583

324189

325112

308168

322088

2

1

1

5

3

67,73%

70,36%

64,67%

56,60%

62,05%

185 8,27%

210 5,59%

212 4,29%

235 3,70%

274 3,51%

2

1

1

4

2

296830


306120

311189

315630

| II - 68

310373

NO

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Dinas Tenaga Target Kerja dan Transmigrasi SPM Kabupaten Bone tahun ke atas b. Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja Rasio penduduk yang bekerja

Realisasi Capaian Tahun ke2008

2009

2010

2011

2012

117786

112792

123788

123385

132605

296830

306120

311189

315630

310373

Sumber : Disnaker Kabupaten Bone, tahun 2013

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa beberapa aspek pelayanan seperti halnya Hubungan Industrial, dapat dikatakan berhasil pencapaian. Hal ini, disebabkan target realisasi melebihi target capaian Standar Pelayanan Minimal. Namun hal ini terdapat pula beberapa aspek pelayanan yang tidak tercapai seperti Pelayanan Kerja, Pelayanan Kepesertaan Jamsostek, Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja. Dari capaian target yang terpenuhi terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukungnya yaitu terdapatnya Sumberdaya pelatihan yang memadai, tingginya minat pencari kerja untuk mengikuti program-program pelatihan ketenagakerjaan Kabupaten Bone. Adapun faktor yang menghambat pelaksanaan program tersebut adalah sumber dana yang masih terbatas, lemahnya pengawasan ketenagakerjaan yang dikarenakan minimnya tenaga pengawas. Tidak terdapatnya gap disebabkan karena belum dimilki target capaian Standar pelayanan minimal ketenagakerjaan serta standar capaian SKPD tahun sebelumnya. 15.Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kinerja urusan Koperasi dan UMKM terjabar ke dalam beberapa indikator kinerja yang harus dicapai sesuai dengan target yang telah ditentukan. Penilaian terhadap capaian indikator kinerja SKPD dilakukan dalam rangka memberikan gambaran kinerja SKPD dalam masa periode pembangunan yang lalu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing agar tercipta sebuah pelayanan yang efisien, efektif dan ekonomis serta memiliki keberpihakan terhadap pro-job, pro-poor dan pro-gender. Hasil yang telah dicapai dalam Pembangunan Koperasi dan UMKM Kabupaten Bone mengalami kemajuan yang cukup menggembirakan pada beberapa indikator kinerja yang telah ditentukan. Jumlah UMKM di Kabupaten Bone cenderung meningkat dari tahun ke tahun dengan tingkat konsentrasi berada pada usaha skala Mikro dan Kecil. Dalam rangka meningkatkan akses pemasaran dan permodalan sektor Koperasi dan UMKM di Kabupaten Bone, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bone telah melakukan fasilitasi temu kemitraan antara pelaku usaha dengan pengusaha pada tingkat provinsi maupun nasional. Kegiatan tersebut secara nyata memberikan kontribusi positif terhadap keberlangsungan pengelolaan dan produktivitas koperasi dimana terlihat dari capaian pertumbuhan omzet koperasi yang meningkat setiap tahunnya hingga tahun 2012. Untuk mengetahui kinerja Urusan Koperasi dan UMKM di Kabupaten Bone, dapat kita lihat pada data yang tersaji di bawah ini:


| II - 69

Tabel 2.64 Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UKM Kabupaten Bone Tahun 2008-2012 No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan 2008 Fungsi SKPD Persentase koperasi aktif Jumlah UKM non 950 BPR/LKM UKM Usaha Mikro 600 Usaha Kecil 300 Usaha Menengah 50 Jumlah BPR/LKM Usaha Mikro dan Kecil 94,74 Jumlah kegiatan fasilitasi 1 kemitraan antara KUMKM dengan pengusaha provinsi/nasional Jumlah anggota koperasi 89.538 Jumlah pegawai koperasi 0 Jumlah pegawai UMKM 0 Pertumbuhan aset 0 koperasi Pertumbuhan aset UMKM 0 Pertumbuhan omzet 87.495 koperasi Pertumbuhan omzet 0 UMKM

2009

2010

2011

2012

988

1.072

2.113

29,60 2.289

620 316 52

700 320 52

1.500 560 53

1.580 655 54

94,74 2

95,15 1

97,49 2

97,64 -

89.836 0 0 0

90.795 0 0 0

92.019 0 0 0

92.820 1.140*) 0 0

0 103.366

0 117.158

0 235.704

0 250.248

0

0

0

0

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM, Tahun 2013

16.Penanaman Modal Sasaran pembangunan pada urusan penanaman modal adalah untuk meningkatkan investasi di Kabupaten Bone. Keberhasilan pembangunan di bidang penanaman modal memberikan dampak yang cukup besar terhadap pembangunan ekonomi di Kabupaten Bone, dengan meningkatnya investor di Kabupaten Bone dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja serta dapat meningkatkan kontribusai terhadap Pendapatan Daerah. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengamanatkan kepada Kabupaten/Kota dalam hal penanaman modal untuk (1) menyusun perencanaan penanaman modal; (2) meningkatkan fasilitasi bagi peningkatan penanaman modal di kab/kota; dan (3) meningkatkan kinerja perijinan dan pelayanan penanaman modal. Selanjutnya dalam Perpres 27 tahun 2009 tentang Pelayanan satu Pintu Penanaman Modal mengamanatkan kepada Kabupaten/Kota untuk: (1) mengurangi hambatan dalam pelayanan Publik dan perjinan usaha bagi penanaman modal di kab/kota; (2) mekanisme pelayanan perijinan dan penanaman modal di daerah; dan (3) mengurangi hambatan struktural dan ekonomi biaya tinggi dalam penanaman modal di daerah. Sebagai bentuk tindak lanjut dari amanat Undang-Undang 25 tahun 2007 dan Perpres 27 tahun 2009 Pemerintah Kabupaten Bone berupaya untuk Masyarakat Bone yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera

| II - 70

meningkatkan investasi, antara lain kegiatan promosi kerjasama investasi serta pelayanan perijinan yang yang berorientasi pada kebutuhan klien serta mendorong minat investor menginvestasikan usahanya di Kabupaten Bone. Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan penanaman modal selama periode 2008-2012 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.65 Pencapaian Kinerja Pelayanan Penanaman Modal Kabupaten Bone

No


Terget RPJMD (2013)

Realisasi Capaian Kinerja tahun ke.. 2008

2009

2010

2 bid/thn

0

0

0

1 kali /thn

2 kali /thn

1 kali /thn

2011 2012

1

Dokumen hasil kajian tentang peluang usaha sektor/usaha unggulan

2

Jumlah kegiatan promosi 2 kali/thn peluang penanaman modal

3

Jumlah pemohon penanaman modal dalam negeri

0

0

0

0

0

0

Jumlah izin usaha penanaman modal dalam negeri

0

0

0

0

0

0

Jumlah Tanda Daftar Perusahaan yang diterbitkan

0

0

0

0

0

0

Jumlah SIUP yang diterbitkan

0

0

0

0

0

0

2

2

2

2

2

4

Jumlah penyelenggaraan 1 kali /thn BINTEK kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dan dunia usaha

5

Data base system informasi penanaman modal yang mudah diakses masyarakat dan dunia usaha

90%

100%

100%

6

Jumlah kegiatan sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dan dunia usaha

4 kali/ thn

0

0

0

0

1 kali 1 kali /thn /thn

100% 100% 100%

0

0

0

Sumber : Kantor Promosi dan Penanaman Modal Kab. Bone, 2012

Secara umum, iklim investasi di Kabupaten Bone sangat baik namun tidak didukung dengan kebijakan maupun regulasi terhadap kegiatan promosi sehingga


| II - 71

menghambat kemajuan dunia usaha maupun kegiatan penanaman modal lainnya. SPM Bidang Penanaman modal menargetkan jumlah kegiatan promosi peluang penanaman modal dilaksanakan sebanyak 4 kali dalam setahun, kenyataannya sejak tahun 2008 - 2012 hanya dilaksanakan sebanyak 1 kali dalam setahun. Demikian pula halnya dengan jumlah pemohon penanaman modal dalam negeri yang ditargetkan sesuai SPM sebesar 30% setiap tahun, namun sepanjang tahun 2008 – 2012 belum ada investor yang mengajukan permohonan melalui leading sector yang ada. Kelemahan investasi di Kabupaten Bone juga sangat dipengaruhi oleh rendahnya kegiatan pengkajian/penelitian yang berkaitan dengan pengembangan investasi dan penanaman modal, termasuk belum terwujudnya kerjasama yang sinergis antar SKPD, dunia usaha maupun stakeholder terkait lainnya dalam pengembangan investasi dan penanaman modal. Peluang investasi di Kabupaten Bone cukup besar, hal ini ditandai dengan adanya kawasan-kawasan investasi dan lingkup organisasi bisnis di berbagai wilayah yang semakin bertambah dan mudah diakses termasuk penerapan jaringan komunikasi dan teknologi informasi semakin meluas dan berperan dalam dunia ecommers dan bisnis investasi. Disisi lain, pemerintah ditantang untuk menyiapkan dan mengembangkan sarana dan prasarana pemenuhan investasi serta membangun kesiapan dunia usaha pada tingkat wilayah lokal. 17.Kebudayaan Kabupaten Bone adalah salah satu wilayah yang memiliki kekayaan budaya beraneka ragam. Hal tersebut tidak lepas dari sejarah Kabupaten Bone yang merupakan salah satu wilayah kerajaan besar di nusantara yang tentunya meninggalkan banyak kebudayaan dan adat istiadat yang beberapa di antaranya masih bertahan hingga sekarang. Keberadaan budaya-budaya lokal mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam melandasi pembangunan sebuah wilayah. Nilai-nilai budaya lokal yang luhur tentunya akan memberikan sumbangsih yang cukup baik dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dampak-dampak negatif pembangunan dapat diminimalisir. Seni dan budaya yang ada di Kabupaten Bone sangat dipengaruhi oleh budaya yang ditinggalkan oleh Kerajaan Bone dan juga budaya Islam, hal ini dikarenakan mayoritas penduduk Kabupaten Bone menganut agama islam. Peninggalan budaya yang ada di Kabupaten Bone antara lain berupa masjid kuno, makam para tokoh, dan bangunan-bangunan istana. Untuk menjaga kelestarian benda-benda yang menjadi cagar budaya di Kabupaten Bone, pemerintah melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata secara rutin melakukan kegiatan perawatan terhadap situs-situs peninggalan budaya tersebut. Capaian kinerja bidang kebudayaan Kabupaten Bone secara rinci adalah sebagai berikut. Tabel 2.66 Capaian Kinerja Bidang Kebudayaan Kabupaten Bone Tahun 2008-2012 No Indikator 1. Jumlah kelompok seni per 10.000 penduduk 2. Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk

2008 2009 0 0

2010 0

2011 0

0

0

0


0

2012 12 (0,13) 2 (0,02) | II - 72

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Penyelenggaraan festival seni dan budaya Sarana Penyelenggaraan festival seni dan budaya Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan Misi kesenian Cakupan sumber daya kesenian Cakupan tempat/ gedung kesenian Cakupan organisasi kesenian Cakupan Kajian Seni Cakupan Fasilitas Seni Cakupan Gelar Seni

0

0

0

0

32

2

2

2

2

2

0

0

0

0

5

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

100% 100% 100% 100% 0 0 0

100% 100% 100% 100% 50% 30% 75%

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Bone, Tahun 2013

Melihat capaian kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bone Tahun 2008-2012 maka perkembangan seni dan budaya di Kabupaten Bone dinilai masih rendah khususnya dalam hal belum optimalnya pengembangan destinasi pariwisata dan Objek Daerah Tujuan Wisata (ODTW) serta pembinaan/pemeliharaan benda dan cagar budaya. Disisi lain, cakupan kajian seni, fasilitas seni dan gelar seni belum maksimal dalam mendorong pengembangan kepariwisataan dan peningkatan PAD Kabupaten Bone. Disamping tantangan akan kurangnya akses dan promosi terhadap daya tarik wisata, besarnya potensi objek dan daya tarik wisata akan menjadi peluang bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan seni dan budaya di Kabupaten Bone, melalui dukungan kebijakan yang member ruang terhadap pengembangan kepariwisataan. 18.Pemuda dan Olah Raga Pemuda merupakan potensi utama dalam pembangunan daerah. Pembangunan kepemudaan mendasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan kehidupan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan pembangunan kepemudaan adalah untuk mewujudkan pemuda yang memiliki jiwa kepemimpinan dan kebangsaan dengan berasaskan pada keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, tumbuh sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab. Sedangkan olahraga merupakan bagian dari upaya menumbuhkan karakter kuat bagi jiwa pemuda melalui kegiatan olah tubuh. Melalui olahraga pemuda diharapkan dapat membangun kepercayaan diri, identitas bangsa dan kebanggaan bagi dirinya. Olahraga merupakan salah satu sarana dalam mengembangkan diri yang nantinya mampu berprestasi dan memiliki jiwa yang kompetitif. Peran aktif pemuda dalam pembangunan dapat dapat dimanifesatiskan dalam bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, sosial kemasyarakatan, politik dan budaya. Sebagai sarana dalam mengembangkan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Bone telah tersedia berbagai fasilitas pendukung. Saat ini saran yang dimiliki oleh Kabupaten Bone adalah jumlah organisasi pemuda sebanyak 114 organisasi, jumlah organisasi olahraga sebanyak 39 organisasi, Jumlah kegiatan kepemudaan sebanyak 5 kegiatan, Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) sebanyak 2 buah dan lapangan olahraga sebanyak 334 buah. Sampai pada tahun 2012, kegiatan olahraga yan berkembang di Kabupaten Bone adalah Masyarakat Bone yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera

| II - 73

soft ball, bulutangkis, tenis lapangan, pusat kesejagaran jasmani, tenis meja, takraw, bola volly dan sepak bola. Tabel 2.67 Perkembangan Kinerja Pembangunan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bone Tahun 2008 – 2012 No I

Indikator Peran pemuda dalam pembangunan  Jumlah Organisasi Pemuda  Jumlah Organisasi Pemuda yang dikoordinir oleh KNPI Kabupaten (unit) a. Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga dan kesehatan jasmani II Jumlah Organisasi Olahraga (klub) 1) Prestasi Olahraga tingkat Provinsi dan Nasional yang pernah diraih III Sarana dan prasarana olahraga 1) Jumlah Gelanggang/ balai remaja (selain milik swasta 2) Jumlah lapangan Olahraga

2008

2009

2010

2011

2012

0

0

25

0

114

0

0

0

32

32

32

32

32

32

39

0

0

0

7

7

0

0

0

0

2

0

0

0

0

334

Sumber : Dispora Kabupaten Bone, Tahun 2013

19.Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Dalam upaya menjaga ketertiban umum dan ketenteraman dalam masyarakat di Kabupaten Bone diperlukan dukungan dan partisipasi warga masyarakat, terutama dalam meningkatkan tertib hukum, kesadaran politik dan perlindungan masyarakat. Partisipasi masyarakat dari tahun ke tahun meningkat cukup baik, sejalan dengan meningkatnya pendidikan dan tingkt sosial ekonomi masyarakat. Ketertiban dan ketenteraman dalam masyarakat sangat diperlukan agar kegiatan pembangunan daerah, pelayanan umum dan investasi dari kalangan dunia usaha guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembukkan lapangan kerja baru. Meningkatnya jumlah investasi baik dari dalam negeri dan luar negeri di kabuateen Bone dipengaruhi oleh iklim yang kondusif di wilayah tersebut. Kondisi kemanan dan ketertiban serta kegiatan perlindungan masyarakat, dengan jumlah anggta linmas sebenyal 2.778 orang yang tersebar di desa/kelurahan. Gangguan kamtibmas ini berupa tindakan kriminalitas, penyalah gunaan narkoba, traficking dan pertikaian warga dan unjuk rasa. Seacara rinci berikut ini adalah angka kejadian gangguan kamtibmas di Kabupaten Brebes selama kurun waktu 5 tahun terakhir.


| II - 74

Tabel 2.68 Gangguan Kamtibmas di Kabupaten Bone Tahun 2008 – 2012 No a b c

Indikator Jumlah tindak pidana kriminal (kasus) Jumlah Kasus pertikaian antar warga Jumlah unjuk rasa

2008 268

2009 234

2010 214

2011 201

2012 200

1

1

0

3

1

4

4

4

4

4

Sumber: Badan Kesbangpollinmas, 2012

Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan demokrasi di Kabupaten Bone dalam pelaksanaan pemilu (2009) baik pemilu legislatif, pemilihan presiden maupun Pilkada Gubernur Sulawesi Selatan dan Pilkada Kabupaten Bone (2012) cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan pemilihan umum, pada Pilgub dan Pilkada Kabupaten Bone rata-rata 70 – 72% peenggunaan hak pilih dari jumlah sebesar 443.450 orang. Demikian pula jumlah organisasi masyarakat dan lembaga swdaya masyarakat telah dibina sebanyak 135 lembaga. 20.Otonomi Daerah Penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan pada UU No. 32 tahun 2004 juncto UU No. 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan peraturan tersebut Kabupaten Bone melaksanakan sebanyak 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan. Penyelenggaraan urusan otonomi daerah tidak terlepas dari kemampuan daerah dalam menyelenggarakan 34 urusan tersebut, baik dari sumberdaya aparatur, kemampuan pendanaan, kelembagaan dan organisasi serta dukungan kalangan dunia usaha dan swadaya masyarakat. Selain itu, secara nasional maka pemerintah daerah melaksanakan pula urusan dekonsentrasi dan tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Penyelenggaraan 34 urusan kewenangan setiap tahun dilaporkan kepada pemerintah provinsi dan pusat serta masyarakat dalam bentuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Akhir Masa jabatan (LKPJ dan AMJ) dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah (LPPD) sebagaimana diatur dalam PP No. 3 tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Bone adalah meliputi: a. Efisiensi dan Efektivitas pengelolaan sumber daya Pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Bone terkendala pada kapasitas SDM dan tidak adanya data potensi SDA yang bersifat kewilayahan sehingga Masyarakat Bone yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera

| II - 75

b.

c.

d.

e.

f.

mengurangi nilai dan produktivitas SDA terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Kualitas Pelayanan Publik Indeks Kepuasan Masyarakat belum dilakukan secara berkala (tidak ada data riil) untuk meningkatkan transparansi dan kinerja pelayanan publik. Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone memiliki Luas wilayah mencapai 4.559 km2. Wilayah yang demikian luas itu, secara administratif terbagi ke dalam 27 kecamatan, 372 desa/kelurahan dengan dihuni oleh penduduk sebanyak 728.737 jiwa. Kondisi wilayah pemerintahan yang demikian, mengindikasikan rentang kendali pemerintahan yang panjang, sistem dan prosedur yang rumit dan berbelit, serta masih menjauhkan masyarakat dari sentuhan pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan, utamanya di sektor kesehatan, pendidikan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk lebih mendekatkan mayarakat dengan sentuhan pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan yang efektif , diperlukan sistem tata kelola pemerintahan yang lebih efisien dan dan efektif . Human Development Index (Indeks Pembangunan Manusia) Tantangan Pemerintah Kabupaten Bone 5 tahun ke depan adalah mengkaselerasi pertumbuhan pencapaian IPM agar target capainnya dapat diwujudkan . Capaian IPM dari tahun ke tahun belum menggembirakan dibandingkan dengan capaian beberapa kabupaten tetangga , provinsi ataupun capaian nasional. Beberapa faktor mendasar yang mempengaruhi kondisi tersebut, salah satu diantaranya adalah rendahnya angka rata-rata lama sekolah serta tingginya angka buta aksara di Kabupaten Bone terutama usia yang tidak produktif lagi. Lebih jelasnya capaian IPM Bone terhadap provinsi dan nasional. Salah satu bukti nyata capaian IPM Bone yang kurang memuaskan adalah IPM Kabupaten Bone peringkat ke 17 dari 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Partisipasi masyarakat, Rendahnya partisipasi masyarakat dalam setiap proses perencanaan pembangunan. Pemerintah daerah harus mampu mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap kinerja pemerintah yang pro poor, pro job dan pro growth. Transparansi dan Akuntabilitas Opini BPK RI terhadap pengelolaan keuangan daerah dari tahun 2008 – 2012 adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Artinya pemerintah ditantang untuk meraih predikat WTP hingga 5 tahun kedepan Angka Kesempatan Kerja, dan Masalah Ketenagakerjaan saat ini samakin kompleks dan multidimensional dimana pada satu sisi terdapat pertumbuhan angkatan kerja yang masih cukup tinggi, sedangkan pada sisi lain perluasan kesempatan kerja belum memadai, sehingga mengakibatkan meningkatanya jumlah pengangguran, hal ini merupakan penghambatan program pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan rakyat. Dengan jumlah angkatan kerja yang cukup besar dan lapangan kerja sangat terbatas.


| II - 76

g. Angka Kemiskinan Jumlah penduduk miskin pada tahun 2008 sebesar 17,4%, angka ini menurun pada tahun 2009 menjadi 15,09% demikian pula pada tahun 2010 mengalami penurunan sebesar 14,08% dan tahun 2011 menjadi 12,69 %. angka kemiskinan Kabupaten Bone mulai tahun 2005 – 2011 capaiannya di atas rata-rata provinsi dan nasional. Kondisi tersebut menginsyaratkan pada Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan seluruh program/kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi positif terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan angka kemiskinan hingga 9%. Program penataan peraturan perundangan di Kabupaten Bone dilaksanakan melalui penetapan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup) baru, dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, menjamin kepastian hukum dari tahun 2008 – 2012 telah diterbitkan Perda dan Perbup sebagai berikut : Tabel 2.69 Perkembangan Jumlah Produk Hukum yang dihasilkan Kabupaten Bone Tahun 2008 – 2012 No.

Tahun

Perda

Perbup

SK Bupati

1.

2008

16 Perda

72 Perbup

1.327 SK Bupati

2.

2009

29 Perda

19 perbup

612 SK Bupati

3. 4. 5.

2010 2011 2012

6 Perda 11 Perda 2 Perda

34 Perbup 22 Perbup 35 Perbup

754 SK Bupati 311 SK Bupati 477 SK Bupati

Sumber : Bagian Hukum Setda Kab. Bone, 2012

Bagian Pemerintahan Desa memiliki tugas memberikan atau menyerahkan Dana Alokasi Dana Desa (ADD) setiap tahunnya. Perkembangan jumlah ADD yang diberikan kepada desa terlihat pada tabel berikut: Tabel 2.70 Perkembangan Jumlah ADD Kabupaten Bone Tahun 2008 – 2012 No.

Tahun

1. 2. 3. 4. 5.

2008 2009 2010 2011 2012

Jumlah ADD (Rp) 14.547.975.000 16.000.000.000 15.888.000.000 19.769.886.400

Pertumbuhan (%)

9,98 -0,70 24,43

Jumlah Desa 333 333 333 333

Sumber : Bagian Pemdes Setda Kab. Bone, 2012

Penegakan peraturan daerah sudah berjalan dengan baik. Jumlah aparat penegak hukum dan perlindungan Masyarakat di Kabupaten Bone relatif memadai. Jumlah satuan Polisi pamong praja relatif masih kurang untuk melindungi seluruh penduduk dan wilayah kabupaten Bone. Secara rinci jumlah


| II - 77

petugas penegak hukum dan jenis kasus pelanggaran hukum dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.71 Jumlah Polisi Pamong Praja, Petugas Linmas, Kasus Pelanggaran Perda dan penyelesaian Perda Kabupaten Bone tahun 2008 - 2012 Uraian a. Jumlah Polisi Pamong Praja - PNS - Honorer b. Jumlah Linmas c. Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan administrasi Pemerintah Ada/Tidak d. Jumlah kasus pelanggaran perda e. Persentase penegakan PERDA f. Cakupan patroli petugas Satpol PP (Jumlah patroli petugas Satpol PP pemantauan dan penyelesaian pelanggaran K3 dalam 24 Jam) g. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten

2008 L 252 72 180 Tidak Tidak

P 30 10 20 Ada Ada

2009 L 309 124 185 Tidak Tidak

P 29 14 15 Ada Ada

2010 L 312 123 189 Tidak Tidak

P 25 14 11 Ada Ada

2011 L 316 127 189 Tidak Tidak

P 26 15 11 Ada Ada

2012 L 313 125 188 Tidak Tidak

P 27 15 12 Ada Ada

5

20

8

15

10

100%

100%

100%

100%

100%

3 kali patroli/ hari





100%

100%

100%

100%

100%

Sumber : Kantor Satpol PP, 2012

Pembaharuan atau perubahan Perda dan Perbub dalam rangka peningkatan kinerja pemerintahan, pelayanan publik dan jaminan kepastian hukum masyarakat terus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Perubahan dan pembaharuan Perda atau Perbup direncanakan melalui program legislasi daerah. Program legislasi daerah ditujukan untuk meningkatkan kelengkapan peraturan perundangan, kepastian hukum dan peningkatan pelayanan umum serta promosi daerah. Untuk meningkatkan pelayanan publik dan standar kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik dengan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi urusan kewenangan wajib dan standar kinerja bagi urusan pilihan. Kepada pemerintah pemerintah provinsi dan kabupaten/kota telah ditetapkan lima belas (15) urusan wajib yang telah disahkan oleh kementerian teknis. Dalam upaya meningkatkan pelayanan publik maka segenap warga masyarakat dapat berpartisipasi dalam penilaian kinerja penyelenggaraan urusan melalui monitoring capaian. Sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Bone belum secara hukum menetapkan target capaian ke – 15 SPM tersebut. Jumlah PNS di Kabupaten Bone pada tahun 2012 sebesar 11.278 orang, dan jumlah pegawai honorer pada tahun 2012 sebesar 3.412 orang. Rincian jummlah PNS di Kabupaten Bone adalah sebagai berikut:


| II - 78

Tabel 2.72 Jumlah PNS Pemerintah Kabupaten Bone Menurut Golongan Tahun 2008 – 2012 NO

Golongan

1

IV

2

Tahun 2008

2009

2010

2011

2012

L

1.802

1.799

1.782

1.809

1.817

P

2.398

2.488

2.610

2.406

2.424

Jmlh

4.200

4.287

4.392

4.215

4.241

1.882

1.903

1.899

1.927

1.811

2.739 4.621

2.841 4,744

2.909 4.808

2.675 4.602

2.528 4.339

1.241 1.670 2.911

1.203 1.311 2.514

1.237 974 2.211

1.262 1.499 2.761

1.084 1.364 2.448

261 61 322 12.054 5.186 6.868

187 15 202 11.747 5.092 6.655

161 11 172 11.583 5.079 6.504

149 8 157 11.278 5.147 6.588

118 6 124 11.278 4.830 6.322

III L

3

4

P Jmlh II L P Jmlh I L P Jmlh Total L P

Sumber : BKDD Kab. Bone, 2013

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa jumlah pegawai negeri sipil di Kabupaten Bone sebagian besar golongan IV dan III. Kondisi ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Bone sebagian besar sudah memiliki kualifikasi yang baik. Kualitas PNS juga terlihat dari jenjang pendidikan mereka. PNS menurut pendidikan terlihat pada tabel berikut :

NO

Pendidkan

1

SD - SMP L P

Tabel 2.73 Jumlah PNS Pemerintah Kabupaten Bone menurut Pendidikan Tahun 2008 – 2012 Tahun 2008 293 207 86

2009 224 178 46


2010 198 171 27

2011 168

2012 249

160 8

228 21

| II - 79

2

3

4

5

6

7

8

9

SMA/SMK atau sederajat L P D1, L P D2 L P D3 L P D4 L P S1 L P S2 L P S3 L P Total L P

4.427

4.245

4.153

3.801

3.371

1.687

1.693

1.687

1.602

1.662

2.466 371 69 302 421 201 220 488 199 289 865 445 420 4.790 1.487 3.303 295 176 119 2 1 1 11.583 4.436 7.147

2.199 351 70 281 1.502 856 646 665 201 464 752 445 307 4.210 1.501 2.709 285 155 130 1 1 0 11.735 4.991 6.744

1.709 207 60 147 2.149 614 1.535 729 211 518 853 442 411 3.379 1.545 1.834 214 135 79 1 1 0 11.152 4.898 6.254

2.740 2.552 341 302 67 67 274 235 654 455 193 189 461 266 324 477 224 227 100 250 914 955 430 432 484 523 4.989 4.966 1.470 1.341 3.519 3.625 112 122 81 92 31 30 0 1 0 1 0 0 12.054 11.747 4.359 4.220 7.695 7.527

Sumber : BKDD Kab. Bone, 2013

SPM dan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang diterima masyarakat. Evaluasi IKM dapat dilakukan secara berkala maka akan meningkatkan transparansi dan kinerja pelayanan publik. 21.Ketahanan Pangan Pembangunan ketahanan pangan mencakup empat aspek, yaitu: ketersediaan pangan, aksesibilitas dan distribusi pangan, konsumsi dan penganekaragaman pangan, serta mutu dan keamanan pangan. Ketersediaan pangan mencakup aspek produksi, cadangan serta keseimbangan antara impor dan ekspor pangan. Ketersediaan pangan harus dikelola sedemikian rupa sehingga walaupun produksi pangan bersifat musiman, terbatas dan tersebar antar wilayah, tetapi volume pangan yang tersedia bagi masyarakat harus cukup jumlah dan jenisnya serta stabil penyediaannya dari waktu ke waktu. Distribusi pangan mencakup aspek aksesibilitas secara fisik dan ekonomi atas pangan secara merata. Distribusi pangan perlu dikelola secara optimal dan tidak Masyarakat Bone yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera

| II - 80

bertentangan dengan mekanisme pasar terbuka agar tercapai efisiensi dalam proses pemerataan akses pangan bagi seluruh penduduk. Konsumsi pangan menyangkut upaya peningkatan pengetahuan dan kemampuan masyarakat agar memiliki pemahaman atas pangan, gizi dan kesehatan yang baik, sehingga dapat mengelola konsumsinya secara optimal. Diversifikasi pangan merupakan suatu cara untuk memperoleh keragaman konsumsi zat gizi sekaligus mengurangi ketergantungan masyarakat atas satu jenis pangan pokok tertentu, yaitu beras. Pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Bone dari aspek ketersediaan pangan, tergolong baik. Ketersediaan pangan utama di Kabupaten Bone pada tahun 2012 mencapai sebesar 63%. Pada tingkat rumah tangga, ketersediaan energi per kapita pada tahun 2012 mencapai sebesar 5.542 kkal/kap/hr, sedangkan ketersediaan protein per-kapita sebesar 81,2 gram/kap/hr. Ketersediaan energi dan protein tersebut telah melebihi standar Widayakarya Nasional Pangan dan Gizi sebesar 2.200 kkal/kap/hr untuk ketersediaan energi dan 58 gram/kap/hr. Capaian penguatan cadangan pangan di daerah mencapai sebesar 55 dari target SPM sebesar 60%. Berkaitan dengan distribusi pangan, capaian ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah pada tahun 2012 sebesar 70% dari target SPM sebesar 90%. Stabilitas harga pangan pada tahun 2012 sebesar 80% dari target SPM sebesar 90%. Stabilitas harga pangan di Kabupaten Bone sangat dipengaruhi oleh tingkat inflasi yang dipengaruhi oleh ketersediaan pasokan bahan pangan dan kondisi perekonomian nasional. Berkaitan dengan konsumsi dan penganekaragaman pangan, tingkat konsumsi energi per kapita di Kabupaten Bone pada tahun 2012 mencapai sebesar 1.450 kkal/kap/hr dari Standar WNPG sebesar 2.000 kkal/kap/hr. Adapun tingkat konsumsi protein perkapita sebesar 48 gram/kap/hr, dari standar WNPG sebesar 57 gram/kap/hr. Konsumsi pangan penduduk Kabupaten Bone masih bertumpu pada bahan pangan utama berupa beras, dengan skor Pola Pangan Harapan sebesar 85,8% Penganekaragaman konsumsi pangan masih terkendala oleh perilaku masyarakat yang masih cenderung sulit diubah karena kebiasaan sejak kecil. Berkaitan dengan mutu dan keamanan pangan, saat ini ada kecenderungan masyarakat yang mengkonsumsi makanan cepat saji dari bahan impor yang belum tentu termasuk dalam makanan sehat dan aman dikonsumsi. Ancaman terjadinya keracunan makanan dan kasus-kasus makanan yang mengandung bahan kimia dan berbahaya, serta makanan kadaluarsa semakin meningkat. Dalam upaya pencegahan, dilakukan pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan. Tabel 2.74 Kinerja Pembangunan Ketahanan Pangan Kabupaten Bone Tahun 2008 – 2012

No 1

Indikator Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita (%) Ketersediaan Energi Per Kapita (kkal/kap/hr)

Target

Realisasi Capaian Tahun ke-

SPM 90

2008 0

2009 0

2010 0

2011 190

2012 196

0

0

0

0

5.433

5.542


| II - 81

No

2 3

4 6 7 8 9 10 11

Indikator Ketersediaan Protein Per Kapita (gram/kap/hr) Penguatan Cadangan Pangan (%) Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah (%) Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan (%) Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) Penanganan Daerah Rawan Pangan (%) Regulasi ketahanan pangan Ketersediaan pangan utama (%) Konsumsi Energi Per Kapita (kkal/kap/hr) Konsumsi Protein Per Kapita (gram/kap/hr)

Target

Realisasi Capaian Tahun ke-

SPM 0

2008 0

2009 0

2010 0

2011 77,5

2012 81,2

60

0

0

0

50

55

90

0

0

0

60

70

90

0

0

0

70

80

90

0

0

0

84

85,8

60

0

0

0

50

55

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62%

63%

0

0

0

0

1.420

1.450

0

0

0

0

46

48

Sumber : Kantor Ketahanan Pangan, Tahun 2013

22.Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Capaian pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2012 antara lain yaitu , Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) sebanyak 36,59 %, sementara jumlah LPM berprestasi sebanyak 5 LPM. Jumlah desa yang telah menyusun RPJMDes sampai dengan tahun 2012 sebanyak 173 desa atau 52,74%. Selain itu dari 1.340 program pemberdayaan masyarakat sebanyak 888 program diantaranya melibatkan swadaya masyarakat. Sebanyak 30% pelaksanaan musrenbang desa telah memenuhi peserta minimal 40 orang dengan proporsi perempuan 30%. Nilai budaya yang berkembang sampai dengan tahun 2012 baru tersebar di 40% wilayah kecamatan. Posyandu aktif terdapat di seluruh wilayah Kabupaten bone. PAUD Holistik Integratif (Paditungka) baru terdapat di 5% dari jumlah desa yang ada. Secara keseluruhan organisasi kemasyarakatan PKK aktif dan terbina. Desa yang memiliki BUMDes hanya sebanyak 2,44%. Pasar desa yang sudah dibina baru mencapai 14%. Sementara jumlah kelompok usaha ekonomi keluarga yang telah dibina sebanyak 30%. Posyantek yang telah dibina sebanyak 29,63%. Secara lengkap kinerja pelayanan Badan Pemberdayaan Masyarakat dapat di lihat pada tabel berikut :


| II - 82

Tabel 2.75 Kinerja Pelayanan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2008-2012 No 1

2 3

4

5 6 7

8

9 10 11 12 13 14

Indikator Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) (%) LPM Berprestasi (unit) Jumlah Desa yang telah menyusun RPJMDes (desa) Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat (%) Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat (%) Jumlah Desa/Kelurahan yang memiliki Profil Desa/kelurahan Meningkatnya kualitas pelaksanaan musrenbang Desa (jumlah peserta minimal 40 orang dengan proporsi perempuan 30%) Berkembangnya nilai budaya lokal (1 kecamatan 1 nilai budaya lokal) Posyandu aktif Jumlah PAUD Holistik Integratif (Paditungka) PKK aktif Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK Desa yang memiliki BUMDES Jumlah Pasar Desa yang dibina

Realisasi 2010 2011

2008

2009

2012 36,59

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30%

0

0

0

0

40%

939 (100%) 0

939 (100%) 0

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

0

0

0

0

2,44%

0

0

0

0

14%

5


52,74% (173 desa) 888 swadaya masyarak at dari 1340 Program (66,28%)

939 939 (100%) (100%) 0 0

939 (100%) 5%

| II - 83

No

Indikator

15

Kelompok usaha ekonomi keluarga yang diina Jumlah Warung teknologi yang dibina Jumlah Posyantek yang dibina

16 17

2008 0

Realisasi 2009 2010 2011 0 0 0

2012 30%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29,63%

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2013

23. Statistik Secara umum pengertian statistik adalah kumpulan data dalam bentuk angka maupun bukan angka yang disusun dalam bentuk tabel (daftar) dan atau diagram yang menggambarkan atau berkaitan dengan suatu masalah tertentu. Sementara itu berdasarkan undang-undang nomor 16 Tahun 2007 adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik. Tujuan dari statistik adalah membantu seseorang di dalam pengembangan daya kritik dalam suatu kegiatan pengambilan keputusan dengan menggunakan cara-cara kuantitatif yang dilakukan melalui suatu pendekatan metode statistik. Dengan demikian penggunaan statistik penting sifatnya didalam rangka membantu memberi bobot didalam mengambil keputusan. Dengan demikian apakah yang dibutuhkan statistik didalam usaha untuk membantu mengambil keputusan. Dalam perencanaan pembangunan daerah, data statistik diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang berupa dokumen atau laporan. Beberapa dokumen statistik yang disusun oleh Badan Pusat Statistik antara lain, Kabupaten Bone Dalam Angka, Kecamatan Dalam Angka, PDRB, pertumbuhan ekonomi, IHK dan inflasi. Sementara itu ada data statistik yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sendiri yang antara lain profil daerah yang menggambarkan capaian pembangunan berdasarkan 8 jenis kelompok data, meliputi: 1) data umum, 2) sosial budaya, 3) sumberdaya alam, 4) infrastruktur, 5) Industri, perdagangan, lembaga keuangan, koperasi, usaha, dan investasi, 6) ekonomi dan keuangan, 7) Politik, hukum dan keamanan, serta 8) Insidensial. Dokumen ataupun laporan data yang dikeluarkan baik oleh BPS maupun pemerintah daerah dilakukan pemutakhiran secara berkala sesuai dengan karakteristik datanya. Data yang diterbitkan oleh BPS dan pemerintah daerah digunakan sebagai landasan dalam berbagai perencanaan dan pembangunan. Selain itu data yang diterbitkan sebagai bahan untuk melakukan kajian evaluasi hasil-hasil pembangunan di Kabupaten Bone. 24.Kearsipan Undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan mengamanatkan bahwa kegiatan pengelolaan kearsipan dimulai sejak penciptaan arsip, penyusutan arsip sampai dengan tahap pelestarian arsip. Selain itu juga diterangkan bahwa pengelolaan kearsipan dilakukan pada semua jenis arsip, yaitu arsip statis dan arsip dinamis. Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung


| II - 84

maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan, sedangkan yang dimaksud dengan arsip dinamis yaitu arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. Pengelolaan arsip secara baik diharapkan akan mampu menopang kegiatan pembangunan karena arsip adalah sumber informasi, acuan dan bahan pertanggungjawaban bagi pemerintah daerah. Melihat sisi penting dari pengelolaan arsip, maka perlu dibangun sebuah sistem/keseragaman pengelolaan sistem kearsipan yang baku. Hal ini bertujuan agar semua SKPD dapat memperlakukan arsip secara baik dan benar di institusinya masingmasing. Kinerja kearsipan di Kabupaten Bone pada tahun 2008-2012 masih jauh dari apa yang diharapkan. Selama 5 tahun tersebut baru ada 5 SKPD yang melakukan akuisisi dan menyetorkan arsip kepada Badan Perpustakaan, Arsip dan PDE untuk dilakukan pengelolaan. Selain itu juga kegiatan peningkatan kapasitas para arsiparis juga sangat minim, hanya dilaksanakan 1 kali selama 5 tahun yaitu pada tahun 2009. 25.Komunikasi dan Informatika Kemajuan teknologi di bidang komunikasi dan informasi dewasa ini sangat luar biasa. Selain semakin mudah dan murahnya mendapatkan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi, arus komunikasi dan laju informasi semakin cepat. Kita bisa dengan cepat dan tepat mengetahui kejadian-kejadian ataupun berita yang terjadi di wilayah lain. Telepon merupakan salah satu media untuk mempermudah dan mempercepat komunikasi antar masyarakat. Berdasarkan data PT Telkom Indonesia, di Kabupaten Bone pada tahun 2012 terdapat 10.389 Satuan sambungan telepon yang terpasang dan sebanyak 8.585 SST terpakai. Sementara pada tahun 2011 terdapat sebanyak 10.254 SST dan 8.975 SST terpakai. Media massa memiliki fungsi sebagai penyebar informasi kepada masyarakat. Jumlah media massa yang ada di Kabupaten Bone sebanyak 13, terdiri dari media cetak (surat kabar nasional dan lokal) sebanyak 11 dan media elektronik (radio ddan TV lokal) sebanyak 2. Tabel 2.76 Jumlah Media Cetak dan Elektronik di Kabupaten Bone Tahun 2008-2012 No 1 2 3 4 5

Tahun 2012 2011 2010 2009 2008

Jumlah media cetak (surat kabar nasional dan lokal) 11 8 7 7 0

Jumlah media elektronik (radio ddan TV lokal) 2 2 2 3 3

Sumber: Bagian Humas Setda Kab. Bone, 2013


| II - 85

Salah satu indikator dari pemerintahan yang baik (good governance) yaitu adanya keterbukaan informasi. Keterbukaan informasi disini baik pada saat penyusunan perencanaan pembangunan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mengakses dan mendapatkan informasi publik. Dalam bidang komunikasi dan informasi telah ditetapkan SPM sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 22/Per/M.Kominfo/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika Di Kabupaten/Kota. Terdapat 2 jenis pelayanan dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah kabupaten/kota yaitu : 1. Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional Kegiatan Diseminasi Informasi ini harus dilakukan paling tidak 12 kali dalam satu tahun melalui media massa (cetak maupun elektronik), website, media tradisional (pertunjukan kesenian rakyat), media interpersonal (sarasehan, ceramah, workshop, dll), dan melalui media luar ruang seperti brosur, spanduk baliho, dll 2. Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan, menurut SPM pada tahun 2014 sekurangkurangnya 50% dari seluruh kecamatan harus sudah memiliki KIM. 26.Perpustakaan Pemerintah kabupaten memiliki wewenang dalam bidang perpustakaan untuk menyusun pedoman penyelenggaraan perpustakaan, pengembangan jaringan perpustakaan, pengembangan SDM, pelestarian koleksi daerah di tingkat kabupaten, pembinaan teknis perpustakaan, penyelamatan dan pelestarian koleksi nasional, pengembangan jabatan fungsional pustakawan, dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis dibidang perpustakaan. Perpustakaan sebagai salah satu pusat informasi, ilmu pengetahuan, penelitian, rekreasi, dan pelestarian budaya. Dilihat dari fungsi perpustakaan tersebut, tentunya perpustakaan memiliki peran yang sangat penting dalam peningkatan kecerdasan dan kapasitas sumberdaya manusia. Gambaran mengenai penyelenggaraan perpustakaan di tingkat kabupaten secara luas dapat dilihat dari tingkat partisipasi dan kunjungan masyarakat, perkembangan jumlah perpustakaan serta sarana prasarana pendukungnya termasuk didalamnya adalah koleksi perpustakaan dan kegiatan promosi perpustakaan dalam rangka meningkatkan minat baca masyarakat. Data terakhir tahun 2012 di Kabupaten Bone sudah terdapat 408 perpustakaan yang terdiri dari perpustakaan daerah, perpustakaan desa, dan perpustakaan-perpustakaan yang ada di lingkungan lembaga pendidikan. Adapun untuk tingkat kunjungan ke perpustakaan daerah kondisinya mengalami penurunan dari 9.043 pengunjung pada tahun 2010 menjadi 6.307 pengunjung pada tahun 2012. Kondisi capaian kinerja bidang perpustakaan di Kabupaten Bone dari tahun 2008-2012 dapat dilihat dalam tabel berikut.


| II - 86

Tabel 2.77 Gambaran Data Perpustakaan Kabupaten Bone Tahun 2008-2012 NO

Indikator Kinerja

(1)

(2)

Realisasi Capaian per Tahun 2008

2009

2010

2011

2012

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

1

Jumlah perpustakaan

24

9

38

18

408

A

Perpustakaan daerah

1

1

1

1

1

B

Perpustakaan desa

23

8

37

17

10

C

Perpustakaan SD

0

0

0

0

204

D

Perpustakaan SMP

0

0

0

0

106

E

Pepustakaan SMA

0

0

0

0

76

F

Perpustakaan Perguruan Tinggi

0

0

0

0

11

2

Perpustakaan yang mendapatkan bantuan (perpustakaan desa)

23

8

37

17

10

3

Perpustakaan yang dibina

23

8

37

17

10

4

Pustakawan yang bersertifikat

0

5

5

3

2

5

Jumlah pengunjung

0

0

9.043

5.564

6.307

6

Jumlah koleksi bahan bacaan

0

0

0

0

12.234

Sumber : Badan Perpustakaan, Arsip dan PDE Kabupaten Bone tahun 2013

2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan 1. Pertanian Produksi tanaman pangan utama yaitu padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar rata-rata mengalami peningkatan. Dalam kurun waktu lima tahun (2008-2012), rata-rata pertumbuhan produksi padi sebesar 3,58%, jagung sebesar 22,32%, kedelai sebesar 10,96%, kacang tanah sebesar 6,62%, kacang hijau sebesar 21,79%, ubi kayu sebesar 16,64%, dan ubi jalar sebesar 19,34%. Peningkatan produksi pertanian tanaman pangan selama ini lebih banyak dipengaruhi oleh luas panen, belum oleh peningkatan produktivitas lahan. Dari data yang ada hanya tanaman jagung, kacang tanah, dan ubi kayu yang produktivitasnya meningkat. Peningkatan luas panen dipengaruhi oleh perubahan pola tanam yang dilakukan oleh petani dan kondisi musim. Perkembangan luas panen, produksi dan produktivitas tanaman pangan dalam kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.78 Capaian Produksi dan Produktivitas Tanaman Padi dan Palawija Kabupaten Bone Tahun 2008 – 2012 Tahun No 1

Komoditas Padi

Uraian Luas panen (Ha) Produksi (Ton) Produktivitas (Kwt/Ha)

2008

2009

2010

2011

2012

130.503 764.800

139.905 765.931

141.930 832.507

140.644 817.871

152.663 876.937

Rata-rata `Kenaikan (%) 4,07 3,58

58,60

54,75

58,66

58,15

58,15

0


| II - 87

Tahun No 2

Komoditas Jagung

Uraian Luas panen (Ha) Produksi (Ton)

3

Produktivitas (Kwt/Ha) Luas panen (Ha)

Kedelai

Produksi (Ton)

4

K.Tanah

2008

2009

2010

2011

2012

41.315

50.214

45.740

39.634

63.428

Rata-rata `Kenaikan (%) 14,83

171.524

252.251

219.374

197.707

326.478

22,32

41,52

50,24

47,96

49,88

51,47

5,92

5.981

10.148

12.358

6.648

6.556

10,96

11.054

18.430

21.642

11.938

12.036

10,03


18,48

18,16

17,51

17,96

18,36

(0,13)

13.813

9.597

12.544

4.126

7.979

6,62

Produksi (Ton)

22.010

16.213

20.909

6.643

13.559

9,63


15,93

16,89

16,67

16,10

16,99

1,71

2.504

2.363

2.876

6.629

3.380

24,39

Produksi (Ton)

3.567

3.266

3.975

8.820

4.585

21,79


14,25

13,82

13,82

13,31

13,57

(1,19)

615

583

815

911

1.095

16,64

Produksi (Ton)

6.062

5.780

8.143

9.002

10.849

16,82


98,57

99,14

99,91

98,81

99,08

0,13

445

457

667

733

871

19,34

Produksi (Ton)

3.666

3.773

5.589

6.097

7.173

19,45

Produktivitas 82,38 82,56 83,79 (Kwt/Ha) Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura, Tahun 2013

83,18

82,35

(0,00)

5

6

7

K.Hijau

Ubi Kayu

Ubi jalar

Produksi tanaman hortikultura jenis sayur sayuran Kabupaten Bone secara umum menunjukkan peningkatan. Hal ini terlihat dari rata-rata pertumbuhan pada masing-masing komoditas. Namun demikian untuk beberapa komoditas seperti bayam, ketimun, labu siam, dan tomat mengalami penurunan. Perkembangan produksi tanaman hortikultura jenis sayur-sayuran dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.79 Luas Panen dan Produksi Sayuran Kabupaten Bone Tahun 2008-2012

No

Komoditas

Uraian

(1) 1

(2) (3) Bawang merah Luas panen (Ha)

2

Bawang Putih

Produksi (Kw) Luas panen (Ha) Produksi (Kw) 3

Bawang Daun

Luas panen (Ha) Produksi (Kw)

Tahun 2008

2009

2010

2011

2012

(4) 111

(5) 126

(6) 235

(7) 248

4.162

5.290

10.132

10.710

0

41,45

16

16

13

17

0

4,01

509

509

432

571

0

5,68

10

12

8

11

0

8,06

237

291

208

336

0

18,60


(8) 0

Rata-rata Pertumbuhan (%) (9) 35,18

| II - 88

No

Komoditas

(1) 4

(2) Bayam

Uraian (3) Luas panen (Ha)

Tahun 2008

2009

(4)

Produksi (Kw) 5

Buncis Cabe


7

Kac. Panjang


8

Kangkung


9

Ketimun

Luas panen (Ha)

Kentang

11

Petsai/Sawi Terung

17.759

17.986

(11,20)

50

58

73

0

20,93

2.293

2.900

3.370

0

21,34

288

459

489

530

0

7,46

14.480

21.653

22.873

24.415

0

20,64

790

364

415

422

0

(12,74)

20.488

20.239

22.060

21.810

0

2,22

476

493

460

457

0

(1,26)

18.556

18.595

17.104

18.500

0

0,12

431

438

0

(0,87)

14.401

0

(0,58)

17

21

23

31

0

22,61

Produksi (Kw)

841

988

1.132

1.475

0

20,78

Luas panen (Ha)

391

397

370

375

0

(1,31)

20.112

20.246

18.952

19.255

0

(1,38)

190

275

237

236

0

10,17

9.238

10.987

11.454

11.263

0

7,17

Luas panen (Ha) Luas panen (Ha)

Tomat

(11,28)

0

14.268

Produksi (Kw) 14

23.267

(8) 0

464

Produksi (Kw) 13

(7) 414

15.016

Produksi (Kw) 12

(6) 406

451

Luas panen (Ha)

Labu Siam

2012

14.677

Produksi (Kw) 10

2011

(5) 538


6

2010

Rata-rata Pertumbuhan (%) (9)

Luas panen (Ha) Produksi (Ton)

388

432

399

423

0

3,24

20.679

21.539

21.084

22.231

0

2,50

392

396

375

393

0

0,17

17.405

17.297

16.461

17.249

0

(0,22)

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura, Tahun 2013

Produksi tanaman buah-buahan Kabupaten Bone secara umum menunjukkan peningkatan, namun untuk beberapa komoditas seperti nanas, pepaya dan pisang mengalami penurunan. Terjadi pula penurunan jumlah tanaman yang menghasilkan (Pohon), khususnya pada tanaman alpukat, durian, jambu biji, mangga, pisang, dan sukun. Hal ini perlu diantisipasi dengan penambahan jumlah tanaman, sehingga produksi dapat dipertahankan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat Kabupaten Bone. Perkembangan produksi tanaman buah-buahan dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.80 Jumlah Tanaman dan Produksi Buah-Buahan Kabupaten Bone Tahun 2008-2012 No 1

2

Komoditas Alpukat

Belimbing

Uraian

Tahun 2008

2009

2010

2011

2012

Rata-rata Pertumbuha n (%)

Tan.menghslkan (Pohon)

12.017

8.684

6.966

6.966

0

(15,84)

Produksi (Kw) Tan.menghslkan (Pohon) Produksi (Kw)

1.065

760

1.016

1.007

0

1,39

1.183

1.358

1.477

1.843

0

16,11

89

85

105

115

0

9,52


| II - 89

No

Komoditas

Uraian

Tahun 2008

2009

2010

2011


152.609

158.194

158.194

158.194

0

1,22

56.543

60.905

62.487

62.487

0

3,44

Durian

Produksi (Kw) Tan.menghslkan (Pohon)

38.608

38.608

36.553

36.553

0

(1,77)

13.965

13.975

14.475

14.349

0

0,93

Jambu Biji


130.262

130.262

101.597

101.506

0

(7,37)

52.923

52.927

54.544

54.099

0

0,75

Jambu Air


4.820

6.525

6.525

0

17,69

1.350

1.563

1.516

0

6,39

Jeruk


9.365

34.278

34.278

34.278

0

88,67

485

1.975

2.483

2.543

0

111,78

Mangga


489.816

489.814

487.973

486.673

0

(0,21)

15.921

15.919

20.151

20.811

0

9,95

9

Nangka


26.928

27.468

27.468

54.443

0

33,40

10

Nenas


Pepaya


3

4

5

6

7

8

Duku/Langsat

2012

Rata-rata Pertumbuha n (%)

1.971

2.019

2.306

2.166

0

3,53

51.267

35.049

44.892

44.910

0

(1,17)

1.274

1.343

1.288

1.258

0

(0,34)

11.535

11.525

11.525

37.473

0

75,02

4.055

4.045

3.316

2.981

0

(9,46)

980.794

980.794

639.869

639.869

0

(11,59)

179.478

164.913

141.041

144.771

0

(6,65)


46.680

46.680

46.680

46.680

0

-

48.362

48.910

49.261

49.259

0

0,62

Petai


784

784

784

0

-

1.626

1.634

1.631

0

0,15

Salak


315

315

427

0

17,78

115

125

145

0

12,35

16

Sawo


673

673

673

0

1,02

17

Sirsak


Sukun


11

12

13

14

15

18

Produksi (Kw) Tan.menghslkan (Rmpn) Produksi (Kw)

Pisang

Rambutan

Produksi (Kw)

653 101

74.700 32.985

104

122

116

0

5,12

3.219

3.219

3.287

0

1,06

137

145

203

0

22,92

74.700

74.700

72.705

0

(0,89)

33.078

41.409

42.643

0

9,48

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura, Tahun 2013

Jenis tanaman Perkebunan di Kabupaten Bone yang dibudidayakan masyarakat tergolong banyak, namun yang termasuk dalam komoditas andalan Masyarakat Bone yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera

| II - 90

Kabupaten Bone hanya mencakup beberapa komoditas. Jenis tanaman perkebunan yang produksinya relatif banyak yaitu Kakao (coklat), kelapa dalam, tebu, kapas, kemiri, dan cengkeh. Perkembangan produksi tanaman perkebunan di Kabupaten Bone dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.81 Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Kabupaten Bone Tahun 2008-2012

No

Komoditas

Tahun 2008

2009

2010

2011

2012

(1) 1.

(2) Kelapa Dalam

(3) 9.382

(4) 9.478

(5) 9.478

(6) 9.620

(7) 10.999

2.

Kelapa Hybrida

3.655

3.489

3.489

3.603

4.040

3.

Kopi

264

265

265

279

281

4.

Kakao

12.870

8.803

9.260

9.521

18.332

5.

Kemiri

6.892

7.148

7.148

11.898

10.787

6.

Kapuk

754

755

755

755

755

7.

Jambu Mete

2.863

2.872

2.872

2.860

2.874

8.

Cengkeh

2.087

2.111

2.111

900

1.630

9.

Lada

83

84

84

85

92

10.

Pala

1

1

1

1

1

11.

Vanili

12.

Pinang

13.

Aren

14.

Rata-rata Pertumbuhan (%) (8)

36

36

43

40

43

633

655

655

554

510

2.630

2.657

2.657

2.702

4.956

Siwalan

494

814

814

814

814

15.

Sagu

814

48

48

48

58

16.

Asam Jawa

48

48

48

48

49

17.

Nipa

47

47

47

45

50

18.

Kayu Manis

350

350

350

350

158

19.

Jarak Pagar

683

14,08

14,08

38,00

342

9.791 3.655 271 11.757 8.775 755 2.868 1.768 86 1 40 601 3.120 750 203 48 47 312 218

20.

Tebu Rakyat

45.095

61.772

34.161

53.240,00

58.784

21.

Tembakau

22.

Kapas

23.

99.654

882

882

936

1.044

1.094,26

968

198.078

521.188

704.359

403.671

400.001

445.459

Jahe

135

135

135

158

138

140

24.

Kunyit

946

946

946

481

489

762

25.

Kencur

23

23

23

23

23

23

26.

Sereh Wangi

85

85

85

54

109

84

27.

Temu Lawak

17

17

17

17

17

17

28.

Lempuyang

58

58

58

58

58

58

29.

Lengkuas

242

242

242

210

220

231

30.

Wijen

70

180

180

215

221

173

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bone, 2012

Hewan ternak yang paling potensial dan menjadi unggulan di Kabupaten Bone adalah sapi. Populasi sapi pada tahun 2012 mencapai sebanyak 304.140 Masyarakat Bone yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera

| II - 91

ekor. Populasi kambing masih terbatas, yaitu hanya sebanyak 21.882 ekor, sedangkan kuda sebanyak 9.495 ekor, dan paling sedikit kerbau hanya 3.673 ekor. Untuk jenis unggas, populasi terbesar pada ayam buras sebanyak 3.071.766 ekor, selanjutnya ayam petelur sebanyak 137.611 ekor, ayam pedaging sebanyak 136.324 ekor. Dari sebanyak delapan jenis hewan ternak di Kabupaten Bone, sebagian besar memiliki rata-rata pertumbuhan positif (meningkat), hanya kerbau dan kuda yang pertumbuhannya negatif (menurun). Perkembangan populasi hewan ternak selama kurun waktu lima tahun (20082012) dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.82 Populasi Ternak di Kabupaten Bone Tahun 2008-2012 No

Komoditas

Rata-rata Pertumbuhan (%)

2008

2009

2010

2011

2012

169.492

174.652

191.513

283.441

304.140

17,00

7.255

5.255

5.551

3.687

3.673

(13,97)

1

Sapi

2

Kerbau

3

Kuda

10.448

8.687

9.590

9.360

9.495

(1,85)

4

Kambing

10.910

11.760

14.256

16.567

21.882

19,33

5

Itik

114.609

116.346

148.927

156.669

184.913

13,19

6

Ayam buras

2.260.254

1.033.081

1.303.686

1.956.707

3.071.766

19,73

7

Ayam petelur

42.885

40.974

52.383

49.764

137.711

48,78

8 Ayam pedaging 416.726 54.711 Sumber : Dinas Peternakan Kab. Bone, 2012

85.153

60.895

136.324

16,04

Perkembangan penyakit pada hewan ternak perlu diwaspadai, sebab dapat dimungkinkan penyebaraan penyakit zoonosis yang menular ke manusia. Jumlah kasus penemuan penyakit pada hewan ternak di Kabupaten Bone pada tahun 2012 sebanyak 94 kasus. Sementara itu angka kesakitan ternak sebanyak 2.585 ekor. Dalam upaya mencegah penyebaran penyakit, pada tahun 2012 dilakukan pemberian vaksin kepada sejumlah 60.119 ekor ternak. 2. Kehutanan Sejalan pelaksanaan otonomi daerah dengan azas desentralisasi, paradigma pembangunan kehutanan di Kabupaten Bone adalah domestic resources based (community and resource based development), yaitu (1) menetapkan sumber daya hutan dalam tiga sisi manfaat yang seimbang yakni ekonomi, ekologi dan sosial; dan (2) memfasilitasi dan mendorong terciptanya pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan memberi peluang yang luas kepada lembaga usaha masyarakat kecil dan menengah yang berbasis hutan dalam menuju pengelolaan hutan yang lestari, demokratis dan berkeadilan. Paradigma pembanguna kehutanan ini menjawab target capaian tujuan MDGs sektor kehutanan yaitu memastikan kelestarian lingkungan hidup. Indikator yang dinilai adalah (1) Proporsi luas lahan yang tertutup hutan, (2) Rasio luas kawasan hutan lindung/konservasi terhadap luas wilayah daratan. Luas pada tahun 2008 kawasan hutan di Kabupaten Bone sekitar 155.484 ha yang terdiri dari hutan lindung + - 32.612 ha, hutan produksi +- 110.760 ha, hutan wisata (Cani Sidenreng ) +-1,612 Ha dan hutan mangrove +- 10.437 Ha. Hutan produksi di Kabupaten terdiri dari Hutan Pinus (+-10.500 Ha ), Hutan Masyarakat Bone yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera

| II - 92

Rotan (+-2.500 Ha), huta jati (+-7.500 Ha ) dan Hutan lainnya (+-90.360 Ha ) . Tahun 2012 kondisi ini menurun yaitu hutan lindung menjadi 24.846 ha, hutan mangrove tinggal 75 ha, namun hutan wisata bertambah menjadi 1.674,80 ha Dilihat dari kepemilikan terdapat 8.654 ha hutan rakyat dan hutan negara seluas 144.482. Hutan pinus berada di Kecamatan Bontocani, Teluk Limpoe, Bengo, Ponre, dan Libureng dan hutan jati tersebar di 18 kecamatan. Hutan lindung berada di Kecamatan Bontotani teluk Limpie, Tonra, Dua Boccoe, Lappariaja, Ponre dan Tanete Riattang Timur. Hutan wisata Cani Sedenreng berada di Kecamatan Ulaweng. Hutan mangrove tersebar di 10 kecamatan yaitu Cendrana, Tellusiatinge, Awangpone, Tanete Riattang Timur, Barebbo, Mare, Sibulue, Tonra, Salomekko dan Kajuara. Tabel 2.83 Realisasi Capaian Urusan Kehutanan No

Indikator Kinerja

Realisasi Capaian 2008

2009

1.

Rehabilitasi Hutan dan Lahan (%)

0

0

2.

Kerusakan Hutan (%)

0

0

3.

Luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total kawasan hutan Pembuatan Bangunan Konservasi

4.

30.292

2010 10,47

2012

5,73

3,66

3,01

0,31

30.292

30.292

30.292

0

30.292

2011

- Dam Penahan (Unit)

0

0

4

3

3

- Embung Air (Unit)

0

0

3

1

2

- Gully Plug (Unit) 0 0 Sumber : Dishutbun Kabupaten Bone, Tahun 2013

4

0

0

3. Energi dan Sumberdaya Mineral Kinerja pembangunan pada pelayanan yang dikelola oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bone selama periode 2008-2013 pada masingmasing indikator sebagaimana tabel berikut : Tabel 2.84 Gambaran Pelayanan Dinas ESDM Kab. Bone Thn. 2008-2013 No.

Jenis Izin

1.

Izin Usaha Pelayanan BBM

2.

Izin Usaha Kelistrikan Untuk

Jumlah Izin Tahun

Total

2008

2009

2010

2011

2012

Izin

241

120

173

247

0

781

0

21

4

31

0

56

0

0

0

36

1

37

kepentingan Sendiri 3.

IUP OP Khusus Pengangkutan dan Penjualan


| II - 93

4.

IUP OP Khusus Pengolahan

2

0

0

4

0

6

5.

IUP OP Batuan

12

2

21

108

20

163

6.

Izin Pemanfaatan Mataair

2

3

2

0

0

7

7.

Surat Keterangan Terdaftar

0

0

0

17

4

21

Sumber : Dinas ESDM Kab. Bone, 2012

Sedangkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang terbit melalui Surat Keputusan Bupati Bone untuk mineral logam, bukan logam dan batubara periode tahun 2008-2013 adalah sebagai berikut : Tabel 2.85 Gambaran Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Thn. 2008-2012 Melalui Surat Keputusan Bupati No. 1.

Jenis Izin IUP

Periode Penerbitan

Bahan Galian

2008

2009

2010

Jumlah

2011

2012

Izin

Logam

8

13

0

0

2

23

Eksplorasi 2.

IUP OP

Logam

2

1

2

1

4

10

3.

IUP

Batubara

3

0

0

0

0

3

Eksplorasi 4.

IUP OP

Batubara

4

0

4

0

1

9

5.

IUP

Bukan

0

0

0

2

0

2

Eksplorasi

Logam

Sumber : Dinas ESDM Kab. Bone, 2012

4. Pariwisata Kabupaten Bone yang secara geografis memiliki letak yang strategis di jalur pesisir timur Sulawesi Selatan. Letak yang strategis tentunya memiliki nilai yang lebih, khususnya dalam bidang pariwisata. Kabupaten Bone memiliki keanekaragaman daya tarik alam dan budaya yang patut untuk dijadikan salah satu tujuan utama pariwisata di Provinsi Sulawesi Selatan. Obyek wisata budaya yang potensial di Kabupaten Bone antara lain adalah rumah adat Bola Soba yang ada di Kelurahan Manurunge Kecamatan Tatene Raittang, Museum Lapawawoi di pusat Kota Watampone, komplek pemakaman Raja Kalokkoe (Laleng Bata) sekitar 3 km dari kota Watampone dan Makam raja-raja Watang Lamuru di Desa Labalata, kompleks makam Labalata dan Kalokkoe serta makam Lapatau Matanna Tikka di Desa Nagauleng, Kecamatan Cenrana. Sedangkan obyek wisata alam yang potensial antara lain Gua Mampu di Desa Labbeng yang memiliki stalaktit dan stalagmit, Gua Cempalagi di Desa Mallari, dan dua gua lainnya yaitu Lagaroang dan gua Jepang. Selain itu sejumlah air terjun juga tersebar di berbagai kecamatan seperti air terjun Ulu Ere dan air terjun Pammusurang di Desa Bontojai dan air terjun Ladenring di Kecamatan


| II - 94

Lamutu. Adapun obyek wisata bahari ada pantai Ancue, Pantai Tete, Pantai Pasir Putih Bone Lampe dan Pantai Ujung Pattiro. Obyek wisata lain yang ada di Kabupaten Bone adalah pusat kerajinan tangan rumput Anemi atau pita di Desa Wollangi, kerajinan songkok To Bone di Desa Paccing. Kerajinan perak di Desa Pinceng Pute dan perkampungan Suku Bajo yang di Desa Bajoe. Untuk mendukung kegiatan pariwisata di Kabupaten Bone, telah terdapat sarana pendukung pariwisata berupa hotel dan penginapan. Data dari Kabupaten Bone dalam angka tahun 2012, terdapat 28 hotel dan penginapan yang dapat mendukung kepariwisataan Kabupaten Bone. Angka kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bone dari tahun 2008 sampai tahun 2012 mengalami kondisi yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Tingkat kunjungan teringgi terjadi pada tahun 2009 yang mencapai 125.156 wisatawan yang berkunjung. Sedangkan terendah adalah tahun 2012 yang hanya mampu mencapai 90.787 kunjungan saja. Adapun kontribusi dari sektor pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Bone justru mengalami peningkatan dari 0,4% pada tahun 2008 menjadi 0,8% pada tahun 2012. Tabel 2.86 Capaian Kinerja Bidang Pariwisata Kabupaten Bone Tahun 2008-2012 No Indikator 2008 2009 2010 2011 2012 1.

Kunjungan wisata (orang)

117.071 125.156 102.710 103.724 90.787

2.

Konstribusi sektor pariwisata 0,40 terhadap PDRB

0,63

0,71

0,80

0,80

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2012

5. Perikanan Kelautan Pembangunan urusan kelautan dan perikanan periode tahun 2008-2012 secara umum menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan. Hal ini tidak terlepas dari kondisi alam pada tahun berkenaan, antara lain cuaca yaitu curah hujan dan gelombang laut yang mempengaruhi produktivitas hasil produksi nelayan dan pembudidaya ikan. Produksi perikanan di Kabupaten Bone menunjukkan peningkatan, dari sebanyak 122.364 ton pada tahun 2008 menjadi 193.983,5 ton pada tahun 2012. Perikanan budidaya terlihat mengalami peningkatan dari sebesar 50.924 ton pada tahun 2008 menjadi 125.505 ton pada tahun 2012. Sementara itu produksi perikanan tangkap yang berasal dari perikanan laut justru mengalami penurunan dari sebesar 71.441 ton pada tahun 2008 menjadi 68.479 ton pada tahun 2012. Adapun produksi ikan olahan menunjukkan penurunan produksi, dari sebesar 9.662 ton pada tahun 2008 dan sebesar 13.767 ton pada tahun 2011 menjadi hanya sebanyak 2.674 ton pada tahun 2012. Perkembangan produksi perikanan selama kurun waktu lima tahun dapat dilihat pada tabel berikut:


| II - 95

Tabel 2.87 Produksi Perikanan di Kabupaten Bone Tahun 2008-2012 No Indikator Kinerja Produksi 1 Perikanan a. Tangkap - Laut - Perairan Umum b. Budidaya - Tambak - Kolam - Mina Padi - Laut (rumput laut) - Perairan Umum 2 Jumlah produksi ikan olahan (ton)

2008 122.365 71.441 69.917 1.524 50.924 27.948 64 9 22.900 3 9.662

2009 119.737 72.145 70.616 1.529 47.592 28.875 91 7 18.616 3 9.603

2010 181.107 68.451 67.085 1.365 112.656 56.648 72 37 55.899 0 12.571

2011

2012

194.161 193.984 68.733 68.479 67.784 67.506 949 972 125.428 125.505 61.181 60.295 75 135 44 75 64.128 65.000 0 0 13.767 2.674

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan, 2012

Tingkat konsumsi ikan di Kabupaten Bone mengalami menurunan dari sebesar 45,90 kg/kapita/tahun pada tahun 2008 menjadi 43,50 kg/kapita/tahun pada tahun 2012. Hal ini disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk yang tidak sebanding dengan peningkatan jumlah produksi perikanan, dengan asumsi ikan yang dipasarkan keluar daerah dianggap tetap. Kemungkinan sebab lainnya adalah pola masyarakat yang cenderung beralih konsumsi selain ikan. Dalam rangka peningkatan produksi perikanan, baik perikanan tangkap, perikanan budidaya, maupun hasil olahan ikan, pemerintah Kabupaten Bone melakukan pembinaan dan fasilitasi kelompok usaha masyarakat di bidang perikanan. Jumlah kelompok perikanan tangkap di Kabupaten Bone sampai dengan tahun 2012 mencapai sebanyak 179 kelompok. Dari jumlah tersebut, jumlah kelompok Usaha Bersama (KUB) yang berkembang sampai dengan tahun 2012 sebanyak 160 KUB, dan kelompok Usaha Bersama (KUB) yang mendapat alat tangkap dan alat bantu penangkapan dalam kurun waktu lima tahun sebanyak 163 KUB. Sementara itu jumlah kelompok pembudidaya ikan di Kabupaten Bone sampai dengan tahun 2012 sebanyak 323 kelompok. Dari jumlah tersebut, kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) yang berkembang sebanyak 100 kelompok, sedangkan kelompok pembudidaya ikan yang mendapat Bantuan sarana produksi budidaya dalam kurun waktu lima tahun sebanyak 164 kelompok. Terkait usaha pengolahan ikan, jumlah kelompok pengolahan dan pemasaran (Poklahsar) yang berkembang sampai dengan tahun 2012 sebanyak 77 kelompok, dan kelompok (Poklahsar) yang mendapat bantuan sarana prasarana pengolahan hasil perikanan dan pemasaran ikan dalam kurun waktu lima tahun sebanyak 20 kelompok dari sebanyak 77 kelompok yang ada. Pembinaan kelompok juga dilakukan terhadap kelompok masyarakat Swakarsa Pengamanan Sumber Daya kelautan (Pokmaswas). Pembinaan Pokmaswas dilakukan untuk mempertahankan keaktifan kelompok, sehingga dapat berperan serta dalam pencegahan praktek-praktek illegal fishing di perairan Kabupaten Bone, diantaranya penggunaan alat tangkap dan alat bantu penangkapan yang tidak ramah lingkungan.


| II - 96

Perkembangan pembinaan kelompok bidang kelautan dan perikanan selama kurun waktu lima tahun dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.88 Pembinaan Kelompok Bidang Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Bone Tahun 2008-2012 No

Indikator Kinerja

2008

A 1

Bina Kelompok Nelayan (KUB) Jumlah kelompok perikanan tangkap 2 Jumlah kelompok Usaha Bersama (KUB) yang mendapat alat tangkap dan alat bantu penangkapan 3 Jumlah kelompok Usaha Bersama (KUB) yang berkembang B Bina Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN) 1 Jumlah kelompok pembudidaya Ikan 2 Jumlah kelompok pembudidaya Ikan (POKDAKAN) yang mendapat Bantuan sarana produksi budidaya 3 Jumlah kelompok Pembudidaya Ikan (pokdakan) yang berkembang C Bina Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (POKLAHSAR) 1 Jumlah kelompok pengolahan dan pemasaran hasil perikanan 2 Jumlah kelompok (POKLAHSAR) yang mendapat bantuan sarana prasarana pengolahan hasil perikanan dan pemasaran ikan. 3 Jumlah kelompok pengolahan dan pemasaran (POKLAHSAR) yang berkembang D Bina kelompok masyarakat Swakarsa Pengamanan Sumber Daya kelautan (POKMASWAS) 1 Jumlah kelompok masyarakat Swakarsa Pengamanan Sumber Daya kelautan (POKMASWAS) 2 Jumlah kelompok masyarakat Swakarsa Pengamanan Sumber Daya kelautan yang dibina (POKMASWAS) Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan, 2012

2009

2010

2011

2012

51

50

50

164

179

0

4

30

70

59

32

53

92

130

160

170

171

232

281

323

20

32

43

35

19

98

99

99

100

100

25

23

25

61

77

0

3

1

0

13

25

23

25

61

77

59

59

59

59

59

0

0

2

0

0


| II - 97

6. Perdagangan Kontribusi sektor perdagangan dalam PDRB dari tahun 2008 – 2011 mengalami peningkatan. Pada tahun 2008 kontribusi perdagangan sebesar 7,31% meningkat pada tahun 2011 menjadi 7,69%. Kontribusi terbesar dalam sektor perdagangan adalah usaha dagang kecil, dengan rata-rata kontribusi sebesar 4%. Gambar 2.19 Kontribusi Sektor Perdagangan pada PDRB Tahun 2008-2011 (%) Kabupaten Bone

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Sarana perdagangan di Kabupaten Bone mengalami pertumbuhan utamanya sarana gudang, swalayan dan toko modern. Sedangkan jumlah Jumlah Pasar Kabupaten sampai dengan tahun 2012 sebanyak 2 unit dan Pasar Desa sebanyak 80 unit. Jumlah gudang mengalami peningkatan dari tahun 20082012. Pada tahun 2008 sebanyak 19 unit dan meningkat pada tahun 2012 menjadi 48 unit. Pada tahun 2011 di Kabupaten Bone mulai muncul swalayan modern yaitu alfa mart, indomart dan alfa midi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam lampiran tabel. Tabel 2.89 Perkembangan Sarana Perdagangan Dan Sarana Penunjang Perdagangan Tahun 2008/2012 N0 1 2 4 5 6 7 8

Jenis Gudang Swalayan Alfa Midi Indo Maret Alfa Maret Pasar Kabupaten Pasar Desa

Jumlah 2008 19 2 0 0 0 2 80

2009

2010

2011

29 2 0 0 0 2

32 3 3 0 0 2

47 3 3 5 7 2

80

80

2012

80

48 3 3 6 7 0 0

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2012


| II - 98

Jumlah eksportir selama kurun 2010 – 2011 cenderung menurun, pada tahun 2010 jumlah eksportir sebanyak 10.103 orang menurun pada tahun 2011 menjadi 7.093 orang. Nilai ekspor pada tahun 2010 sebesar Rp.365.985.000,00 menurun menjadi 1.074.670,00. Kabupaten Bone memiliki komiditi perdagangan sebanyak 8 jenis. Jumlah realisasi penjualan sampai dengan tahun 2012 cenderung mengalami penurunan. Walaupun volume komoditi perdagangan mengalami penurunan namun nilai jualnya mengalami mengalami kenaikan, hal ini dapat dilihat dalam tabel realisasi penjualan Kabupaten Bone. Jenis komoditi perdagangan yang memiliki volume dan nilai kontribusi tertinggi adalah Jagung. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.90 Realisasi Penjualan Perdagangan Komoditi Unggulan Kabupaten Bone Tahun 2010 - 2012 No 1 2 3 4 5 6 7

Jenis

2010 9.260 7.148 2.872 217.632 3.974 21.647 20.875

Volume 2011 9.521 11.898 2.872 197.707 8.820 11.938 6.643

2012 18.332 10.787 2.860 211.703 3.020 6.395 12.876

2010 148.160.000 164.404.000 34.464.000 457.027.000 4.215.800 133.129.050 229.625.000

Kakao Kemiri Jambu Mente Jagung Kacang Ijo Kedelai Kacang Tanah Jumlah 283.408 249.399 265.973 1.171.024.850 Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2012

Nilai (Rp 000) 2011 152.336.000 273.654.000 34.464.000 415.084.700 94.374.000 72.821.800 73.073.000 1.115.807.500

2012 293.312.000 248.101.000 34.320.000 703.912.475 36.240.000 31.776.755 198.290.400 1.545.952.630

Jumlah Usaha perdagangan di Kabupaten Bone selama kurung waktu 2008 – 2012 mengalami pertumbuhan dimana untuk usaha dagang kecil berdasarkan jumlah unit usaha pada tahun 2008 sebanyak 1.506 meningkat pada tahun 2012 menjadi 2.420. Usaha dagang menengah juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2008 sebanyak 248 unit meningkat pada tahun 2012 menjadi 400 unit. Sedangkan usaha dagang besar juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2008 jumlah usaha dagang sebanyak 23 unit meningkat pada tahun 2012 menjadi 102 unit. Pelaku Usaha Dagang ini terutama yang dengan skala kecil dan menengah masih memiliki kekurangan yaitu terbatasnya modal, kurangnya kemampuan manajemen, dan teknologi. Jumlah pengusaha UDKM yang dibina ini masih sangat kecil. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.91 Jumlah Usaha Perdagangan Di Kabupaten Bone Tahun 2008 – 2012 No 1

Uraian Usaha Dagang K a.Unit Usaha (unit) b.Tenaga Kerja (orang) c.Modal (Rp)

2008 1.506 4.194

2009 1.800 6.500

Tahun 2010 1.850 6.800

2011 2.200 7.010

2012 2.420 7.500

79.184.900 85.000.000 87.000.000 90.020.000 91.150.000


| II - 99

2

Usaha Dagang M a.Unit Usaha (unit) b.Tenaga Kerja (orang) c.Modal (Rp)

3

Usaha Dagang B a.Unit Usaha (unit) b.Tenaga Kerja (orang) c.Modal (Rp)

248 624

267 800

290 1.000

320 1.200

400 1.480

28.280.000 30.020.000 33.200.000 36.000.000 42.150.000

23 212

50 280

65 320

88 360

102 400

7.619.850 20.500.000 25.450.000 27.400.000 30.200.000


Dalam memperlancar pelaksanaan pembangunan perdagangan dilakukan peneraan dan pengawasan alat perdagangan. Pelaksanaan peneraan dan pengawasan alat UTTP (Ukur, Takar,Timbang, dan Perlengkapanya) selama kurun waktu 2008 – 2012 mengalami penurunan, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Tabel 2.92 Hasil UTTP (Ukur, Takar,Timbang, Perlengkapan) Tahun 2008/2012 Tahun Jenis UTTP 2008 2009 2010 2011 Ukuran Panjang 76 76 76 76 Takaran Kering 666 964 1153 1153 Takaran Basah 368 368 368 508 Anak Timbangan Biasa 1144 1144 1266 3765 Anak Timbangan Halus 542 542 542 542 Neraca Emas 169 169 169 169 Anak Timbangan Milligram 218 218 218 160 Timbanga Sentisimal 320 320 530 748 Timbangan Meja 6 6 6 8 Dacin Logam 112 146 170 187 Timbangan Pegas 250 262 263 370 Timbangan Elektronik 86 137 141 158 Halus Timbangan Elektronik 6 6 12 12 Kasar Meter Kadar Air 3 3 3 1

2012 76 1250 561 3914 542 169 160 774 8 208 388 168 21 1


Pengawasan perdagangan ini masih sangat terbatas hal ini dikarenakan rendahnya SDM dan instrumen untuk melakukan pengawasan. Selain itu juga kesadaran konsumen dan pedagang juga masih kurang dalam rangka perlindungan hak konsumen. 7. Perindustrian Berdasarkan data PDRB Kabupaten Bone atas dasar harga berlaku, sektor industri selama kurun waktu 2008-2011 memberikan kontribusi antara 6,85% 7,61%. Kontribusi sektor industri ini dari tahun ke tahun sejak 2008 sampai


| II - 100

dengan tahun 2011 mengalami penurunan. Pada tahun 2008 kontribusi sektor industri sebesar 7,61% menurun pada tahun 2011 menjadi 6,85%. Sektor industri ini terdiri dari industri besar, industri, menengah dan kecil. Sektor industri kecil memberikan sumbangan terbesar pada pencapaian kontribusi sektor industri, yaitu antara 3%-4%. Grafik 2.20 Kontribusi Sektor Industri pada PDRB (Berdasarkan Harga Berlaku) Tahun 2008-2011 Kabupaten Bone


Perkembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) dari tahun 2008 – 2012 fluktuatif. Pada tahun 2008 jumlah IKM sebanyak 3.450 unit meningkat pada tahun 2010 menjadi 5.609 unit kemudian menurun pada tahun 2012 menjadi 3.550 unit. Jumlah IKM terbanyak pada tahun 2010 yaitu sebesar 5.609 unit. Penurunan jumlah IKM terbesar terjadi pada tahun 2009 ke tahun 2010. IKM di Kabupaten Bone mampu menyerap tenaga kerja antara 15.000 – 17.000 tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja terbesar terjadi pada tahun 2010 yaitu mencapai 17.955 orang. IKM di Kabupaten Bone memiliki nilai produksi yang cukup besar. Nilai produksi IKM tertinggi terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar Rp.517.220.943.000,00 dengan nilai investasi Rp.126.438.170.000,00. Sentra industri di Kabupaten Bone mengalami peningkatan dari tahun 2008 – 2012. Pada tahun 2008 Sentra industri kecil sebanyak 5 sentra meningkat pada tahun 2012 menjadi 18 buah. Kabupaten Bone juga memiliki Kelompok Usaha Bersama (KUB). Sampai dengan tahun 2012 KUB yang yang dibina juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2008 jumlah KUB yang dibina sebanyak 6 unit meningkat pada tahun 2012 menjadi 17 unit Namun demikian jumlah ini masih relatif kecil dibandingkan dengan jumlah desa yang dimiliki. Hal ini menunjukkan bahwa minat masyarakat untuk berusaha masih relatif kecil. Sebagian besar pelaku usaha IKM dan KUB masih memiliki banyak permasalahan antara lain ketrampilan produksi, manajemen pengelolaan usaha, permodalan dan penguasan ketrampilan. Selain itu juga masih kurangnya jaringan pemasaran produk IKM. Masyarakat Bone yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera

| II - 101

Tabel 2.93 Perkembangan IKM Tahun 2008 - 2012 No

Uraian

1

Unit Usaha

2

Tenaga Kerja (orang)

3

Tahun 2008

2009

2010

2011

2012

3.450

5.553

5.609

3.318

3.550

15,446

17.955

16.775

14.443

15.454

Nilai Produksi (000)

231.574 .420

256.03 9.773

517.22 0.943

276.28 4.688

295.62 4.616

4

Nilai Investasi (000)

42.464. 235

119.45 3670

126.43 8.170

132.45 9.170

141.73 1.312

5

Sentra IK

5

9

13

17

18

6

KUB

6

10

13

16

17


8. Transmigrasi Transmigrasi merupakan perpindahan penduduk dari suatu wilayah yang padat penduduknya ke area wilayah pulau lain yang penduduknya masih sedikit atau belum ada penduduknya sama sekali. Transmigrasi di Indonesia biasanya diatur dan didanai oleh pemerintah kepada warga yang umumnya golongan menengah ke bawah. Sesampainya di tempat transmigrasi para transmigran akan diberikan sebidang tanah, rumah sederhana dan perangkat lain untuk penunjang hidup di lokasi tempat tinggal yang baru. Tujuan utama dilaksanakannya transmigrasi penduduk adalah sebagai upaya untuk pemerataan persebaran penduduk dari penduduk yang terlalu padat ke wilayah dengan penduduk yang masih relatif kosong atau bahkan belum berpenduduk. Transmigrasi diupayakan sebagai bagian dari upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memberikan kesempatan untuk perubahan nasib. Melalui transmigrasi ini diharapakan penduduk padat yang ada di Kabupaten Bone memiliki peluang dan harapan untuk perubahan hidup yang lebih baik dengan kesejahteraan yang meningkat.


| II - 102

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN 3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu Keuangan daerah adalah semua perhitungan tentang hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu APBD, sehingga analisis mengenai pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah. Oleh karena itu perlu dilakukan analisis pengelolaan keuangan daerah sekurangkurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya yang pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Analisis tersebut digunakan sebagai dasar untuk menentukan pendanaan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan peluang dan hambatan yang dihadapi. 3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD a. Pendapatan Daerah Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Bone dapat diukur dari kontribusi masingmasing unsur pendapatan terhadap total pendapatan daerah dalam menunjang pelaksanaan pembangunan daerah. Pendapatan Daerah Kabupaten Bone selama kurun waktu tahun 2008-2012 mengalami peningkatan dari sebesar Rp 754.823.423.958,00 atpada tahun 2008 menjadi sebesar Rp 1.198.004.102.131,00 pada tahun 2012. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bone tahun 2008-2012 fluktuatif dengan kecenderungan meningkat dari sebesar Rp 52.399.596.100,00 pada tahun 2008 menjadi Rp 52.347.658.041,00 pada tahun 2012. Perkembangan capaian pensdapatan daerah Kabupaten Bone dalam kurun waktu tahun 2008-2012 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.1 Tabel 3.1 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2008-2012 (rupiah) No A 1 2 3

4

Uraian Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Realisasi 2009 (Rp)

Realisasi 2010 (Rp)

52.399.596.100

38.469.112.668

34.842.143.750

34.414.657.470

5.968.795.159

4.512.133.037

8.770.944.605

7.453.780.418

14.648.182.111

37,87

15.552.371.471

14.721.186.544

19.686.225.069

9.049.346.524

11.719.239.389

0,96

1.572.979.857

1.687.505.751

1.549.476.028

1.808.641.054

1.803.037.199

3,88

29.305.449.614

17.548.287.337

4.835.498.048

16.102.889.475

24.177.199.342

42,65


Realisasi 2011 (Rp)

Rata2 Pertumb. (%) 3,72 52.347.658.041

Realisasi 2008 (Rp)

Realisasi 2012 (Rp)

| III - 1

Realisasi 2009 (Rp)

Realisasi 2010 (Rp)

Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak/bukan pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Lain-lain pendapatan yang sah Pendapatan Hibah Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya Dana Penyesuaian

640.050.263.399

655.569.324.690

663.025.748.323

761.561.809.210

40.163.886.399

44.949.383.690

51.654.397.323

51.063.154.210

70.178.318.304

15,78

529.055.377.000

531.911.941.000

541.715.851.000

622.119.055.000

754.025.482.000

9,61

70.831.000.000

78.708.000.000

69.655.500.000

88.379.600.000

89.442.570.000

6,93

62.373.564.459

62.885.143.146

152.870.566.292

277.212.515.598

232.010.073.785

52,24

5.144.680.042

6.578.720.169

1.150.000.000

0

0

0,00

19.167.780.317

18.334.157.777

22.969.640.273

28.707.740.598

31.750.484.255

14,13

6.024.524.000

17.232.300.000

104.480.249.019

214.939.746.840

175.430.662.000

194,92

Bantuan Keuangan dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya Total Pendapatan Daerah

32.036.580.100

20.739.965.200

24.270.677.000

33.565.028.160

24.828.927.530

-1,49

754.823.423.958

756.923.580.504

850.738.458.365

1.073.188.982.278

1.198.004.102.131

12,61

Uraian

B a

c d C 1 2

3 4

Realisasi 2011 (Rp)

Rata2 Pertumb. (%) 9,60 913.646.370.304

Realisasi 2008 (Rp)

No

Realisasi 2012 (Rp)

Sumber: DPKAD Kabupaten Bone, 2013 Dilihat dari proporsinya, keuangan daerah Kabupaten Bone masih bertumpu pada pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan, baik Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), maupun Dana Alokasi Khusus (DAK). Proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah rata-rata selama kurun waktu tahun 2008-2012 hanya sebesar 4,96%. Kontribusi terbesar pendapatan daerah Kabupaten Bone berasal dari dana perimbangan, dengan rata-rata selama kurun waktu tahun 2008-2012 sebesar 78,87%. Kondisi ini menunjukkan bahwa derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Bone dalam kategori rendah, artinya tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap bantuan keuangan dari pemerintah pusat masih sangat tinggi. Proporsi PAD, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah terhadap total pendapatan daerah terlihat pada Grafik 3.1


| III - 2

Grafik 3.1

100.00 90.00 80.00 70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00

Proporsi PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah Terhadap Total Pendapatan Daerah (%) 86.61

84.79

6.94

8.26

8.31

5.08

2008

77.94

2009

Pendapatan Asli Daerah

25.83

17.97 4.10

19.37 4.37

3.21

2010

Dana Perimbangan

76.26

70.96

2011

2012

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Sumber: DPKAD Kabupaten Bone, 2013 b. Belanja Daerah Perkembangan belanja daerah Kabupaten Bone selama kurun waktu tahun 20082012 menunjukkan peningkatan seiring dengan peningkatan pendapatan daerah Kabupaten Bone, yaitu dari sebesar Rp 769.625.738.606,00 pada tahun 2008 menjadi sebesar Rp 1.149.246.094.807,00 pada tahun 2012. Belanja tidak langsung mengalami peningkatan dari sebesar Rp 451.872.303.401,00 pada tahun 2008 menjadi sebesar Rp.768.109.661.972,00 pada tahun 2012, sebagian besar digunakan untuk belanja pegawai. Belanja langsung juga menunjukkan peningkatan namun peningkatannya kecil dari sebesar Rp 317.753.435.205,00 pada tahun 2008 menjadi sebesar Rp.381.136.432.835,00 pada tahun 2012. Secara lengkap belanja daerah Kabupaten Bone selama kurun waktu tahun 2008-2012 dapat dilihat pada Tabel 3.2. Tabel 3.2 Rata-Rata Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008-2012 No. A 1 2 3 4 5 6 7 8

Uraian Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil kepada Desa Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Belanja Tidak Terduga

Realisasi 2008 (Rp) 451.872.303.401

Realisasi 2009 (Rp) 484.714.121.023

Realisasi 2010 (Rp) 559.035.614.837

Realisasi 2011 (Rp) 710.551.949.902

378.891.029.862 2.820.236.122 0 11.200.124.845 38.911.594.119

419.428.285.702 3.306.785.191 0 3.000.000.000 18.484.898.200

511.753.853.534 2.939.415.375 0 0 19.529.317.500

642.874.404.609 2.649.295.975 0 2.122.493.250 20.398.194.700

0

0

23.843.038.428

41.477.594.968

19.077.750.653

40.199.466.930

0

0

888.549.600

971.567.800

294.685.000

969.990.000

1.029.966.400

1.399.486.800


Realisasi 2012 Rata2 (Rp) (%) 768.109.661.972 14,45 704.520.399.545 16,98 2.301.684.245 -4,21 0 17.941.500.000 3.055.000.000 -31,85 38.003.041.782

| III - 3

50,39

No.

Uraian

B

Belanja langsung Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Total Belanja Daerah

1 2 3

Realisasi 2008 (Rp) 317.753.435.205

Realisasi 2009 (Rp) 271.888.848.469

Realisasi 2010 (Rp) 215.434.913.818

Realisasi 2011 (Rp) 315.583.405.719

40.455.943.085 89.480.205.136

21.320.576.239 88.257.054.343

23.594.957.625 102.837.461.142

26.265.840.100 157.169.843.208

187.817.286.984 769.625.738.606

162.311.217.887 756.602.969.492

89.002.495.051 132.147.722.411 774.470.528.655 1.026.135.355.621

Surplus / -14.802.314.647 320.611.012 76.267.929.710 (Defisit) Sumber: DPKAD Kabupaten Bone, 2013

47.053.626.657

Realisasi 2012 Rata2 (Rp) (%) 381.136.432.835 8,02 22.599.875.500 -9,82 164.385.601.506 18,14 194.150.955.829 9,16 1.149.246.094.807 11,29

48.758.007.324

Belanja daerah Kabupaten Bone lebih didominasi oleh belanja tidak langsung. Proporsi belanja tidak langsung terhadap total belanja daerah dalam kurun waktu lima tahun (2008-2012) fluktuatif, dari sebesar 58,71% pada tahun 2008, mencapai tertinggi 72,18% pada tahun 2010, dan pada tahun 2012 sebesar 67,34%. Kondisi ini menunjukkan bahwa alokasi dana untuk belanja pembangunan yang langsung menyentuh masyarakat lebih kecil dibandingkan belanja pegawai (gaji dan tunjangan), belanja hibah, belanja bantuan sosial, bantuan keuangan kepada pemerintah desa, dan belanja tidak terduga. Perkembangan proporsi belanja langsung dan belanja tidak langsung terhadap total belanja daerah Kabupaten Bone selengkapnya dapat dilihat pada Grafik 3.2. Grafik 3.2

Proporsi Belanja Langsung dan Terhadap Total Belanja Daerah

80.00 70.00 60.00 50.00

72.18 58.71 41.29

40.00

64.06

35.94 27.82

30.00

69.25

30.75

Belanja

Tidak

Langsung

66.84

33.16

Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung

20.00 10.00 0.00 2008

2009

2010

2011

2012

Sumber: DPKAD Kabupaten Bone, 2013

Dilihat secara detail belanja langsung Kabupaten Bone didominasi belanja modal dan belanja barang dan jasa. Proporsi belanja barang dan jasa menunjukkan peningkatan proporsi dari sebesar Rp 28,16% pada tahun 2008 menjadi 49,80% (2011), kemudian menurun menjadi 43,13%. Sementara itu belanja modal proporsinya cenderung menurun dari sebesar 59,11% pada tahun 2008 menjadi 41,87% pada tahun 2011, dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 50,94%. Kondisi demikian menunjukkan bahwa alokasi belanja pembangunan pada tahun 2008, 2009, dan tahun 2012 sebagian besar mengarah pada peningkatan infrastruktur, sedangkan pada tahun 2010 dan tahun 2011 berorientasi pada kegiatan yang lebih bersifat pengadaan barang dan jasa.


| III - 4

5887, 86

Perkembangan proporsi masing-masing unsur belanja langsung Kabupaten Bone dapat dilihat pada Grafik 3.3.

43.13 50.94

49.80 41.87 5.93

8.32

28.16

10.00

7.84

20.00

12.73

40.00 30.00

32.46

50.00

47.73 41.31

60.00

10.95

70.00

59.70

59.11

Grafik 3.3 Perbandingan Masing-masing Unsur Belanja Langsung Terhadap Total Belanja Langsung Kabupaten Bone Tahun 20082012

0.00 2008 Belanja Pegawai

2009

2010

Belanja Barang Dan Jasa

2011

2012

Belanja Modal


3.1.2 Neraca Daerah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2001, Neraca Daerah adalah neraca yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing pemerintah. Neraca Daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Aset, kewajiban, dan ekuitas dana merupakan rekening utama yang masih dapat dirinci lagi menjadi sub rekening sampai level rincian obyek. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntasi Pemerintah, Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Neraca Daerah Pemerintah Kabupaten Bone selama kurun waktu 2006-2010 mengalami pertumbuhan seperti terlihat pada Tabel 3.3


| III - 5

Tabel 3.3 Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008-2012

Rata-Rata Pertumbuhan (%)

84.688.797.079,84

2012

67.497.099.692,78

73.734.201.517,65

2011

43.152.693.820,10

55.018.447.347,24

72.178.925.726,65

39,45 66,57 597,41 45,54

2010

60.543.771.861,38

34.457.356.557,70

53.482.840.645,24

60.783.000,00

2009

ASET 29.538.223.403,62 10.967.225.954,98

33.249.247.686,70

133.443.000,00

2008

ASET LANCAR 18.580.582.575,42

1.338.189.363,98

171.079.870,00

Uraian

A Kas 14.591.782.439,42

1.138.487.293,00

12,71

No

1 Kas di Kas daerah 256.661.655,00

1.015.040.396,00

17.818.758,00

-

1.476.674.033,00 387.123.306,00

-

1.037.029.001,00

-

-

8.490.549.298,00

-

-

-

3.732.138.481,00

-

-

-

2.000.067.515,40

-

-

-

-

4.598.274.335,54

617.366.562,40

-

-

-

2.132.324.784,40

3.303.974.965,40

Piutang Pajak

-

Investasi Jangka Pendek Investasi dalam Saham -

45.330.871.691,70

982.955.661,40

1.141.290.228,00

Kas di Bendahara Penerimaan Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di BLUD

Investasi dalam Obligasi

7.306.058.625,20

2.835.581.165,70

972.379.779,00

Piutang

4.381.707.521,40

889.308.873,00

122,88 13,55 29,91 357.955.776,00

-

-

804.374.800,00

Piutang Retribusi

-

-

109.306.000,00

-

132.104.725,00

-

-

160.210.274,00

-

149.624.725,00

-

-

-

76.299.525,00 -

-

-

-

-

-

-

| III - 6

-

-

164,56

-

40.487.400.000,00

183.760.725,00

186.740.000,00 1.933.236.303,80 -

1.638.277.236,00

-

11.657.514,00

Piutang Dana Bagi Hasil Piutang Dana Alokasi Umum Piutang Dana Alokasi Khusus Bagian Lancar Pinjaman Kepada BUMD Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Piutang Lain-lain


No

2

3

Uraian Persediaan Persediaan

7.880.378.010,00

8.954.528.046,79

8.954.528.046,79

2012

6.563.012.478,00

7.880.378.010,00

8.883.260.581,70

2011

4.245.674.214,70

6.563.012.478,00

8.617.488.232,55

2010

3.651.582.203,00 4.245.674.214,70

6.558.179.326,00

2009

3.651.582.203,00 7.181.000.000,00

2008

7.581.000.000,00


26,14 26,14 5,13

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

400.000.000,00

-

-

-

-

8.883.260.582

6,45 6,45

-

400.000.000,00

8.617.488.233

8.883.260.582

-

-

INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Non Permanen Pinjaman kepada Perusahaan Negara Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya Investasi dalam Surat Utang Negara Investasi Dana Bergulir

6.558.179.326

8.617.488.233

-

-

7.181.000.000

6.558.179.326

-

-

-

7.181.000.000

7.181.000.000

-

-

-

7.181.000.000

-

-

-

-

-

-

Investasi Non Permanen Lainnya Investasi Permanen

-

178.516.830.000

190.786.676.412

1.861.662.027.495,00 1755539485638.00 190.786.676.412

101.575.264.395

191.016.676.412

191.016.676.412

1.861.662.027.495

1.508.185.000

119.509.370.610

166.236.764.690

166.236.764.690

1.964.743.110.537

1.783.485.000

150.881.508.438

166.289.764.690

166.289.764.690

2.180.662.186.079

(1,49) (1,49) 19,61 5,47 10,29

11,11

-

Tanah

178.516.830.000

92.349.991.995

1.495.630.000

53.436.379.688

1.458.632.449.152

Tanah

74.140.752.825

1.224.130.000

47.680.962.238

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan Penyertaan Modal Perusahaan Patungan Investasi Permanen Lainnya ASET TETAP

Peralatan dan Mesin

1.518.330.000

46.542.173.000

Alat-alat Berat

42.992.940.000

| III - 7

36.318.422.000

Alat-alat Angkutan


No 257.000.945

36.125.421.300

1.167.406.000

383.900.945

652.996.000

1.499.515.456

49.083.365.850

809.148.000

328.075.945

20.749.190.950

11.733.152.371

652.996.000

1.714.512.456

58.672.012.703

1.351.743.325

328.075.945

14,88

22,17

68,81 15,74


1.139.006.000

1.354.869.500

9.435.896.871

2012

75.500.000

34.035.191.700

1.768.712.000

8.051.265.250

2011

917.811.000

1.324.004.500

8.843.809.600

2010

26.775.168.625

1.749.712.000

2.559.223.050

2009

1.001.770.000

7.970.501.600

2008

1.826.112.000

1.241.845.250

Uraian

Alat Pertanian dan Peternakan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga Alat Studio dan Alat Komunikasi Alat Ukur 907.054.000

4.403.750.200

Alat Bengkel

Alat-alat Kedokteran

Alat Kebersihan dan Persampahan Gedung dan Bangunan Bangunan Gedung 781.714.601.935

266.000.000

412.602.459.224

412.868.459.224

59.875.000

336.960.000

863.092.960.147

903.477.903.276

723.063.050

557.360.228.174

558.083.291.224

-

415.660.000

922.061.809.744

972.875.147.227

723.063.050

580.705.486.655

581.428.549.705

918.459.000

415.660.000

974.235.919.865

1.030.732.849.956

922.763.050

612.893.889.281

613.816.652.331

-

459.960.000

1.012.143.215.376

1.080.746.785.767

922.763.050

735.214.683.638

736.137.446.688

-

459.960.000

16,19 49,86 9,20

16,21

Alat Keamanan

Bangunan Monumen

761.000.797.441

3.933.732.040

64.540.310.351

Alat Laboratorium

(16,54) 30,75 128,83 8,50 -

Jalan, Irigasi dan Jaringan Jalan dan Jembatan

1.881.412.540

54.485.989.551

129.528.000

1.922.380.540

129.528.000

41.285.758.150

48.765.906.943 125.050.000

32.553.701.150

40.401.658.150

7,45 830,08 33,52 18,40 163,00 230,28 22,87 1.637.673.540 125.050.000

5.250.370.650

31.719.601.150

617.600.000

294,78

38.622.219.589 73.550.000

5.084.042.650

3.476.650.650

567.600.000

266.500.000

1.492.110.000 2.473.787.700

3.355.322.650

356.632.000

266.500.000

19.148.144.494

1.887.597.700

311.632.000

1.417.088.000

Bangunan Air (Irigasi)

Aset Tetap Lainnya

285.690.000

1.417.088.000

-

Jaringan

Instalasi

Buku dan Perpustakaan

300.500.000

-

5.320.922.346

-

1.893.771.800

-

9.516.019.106

-

5.757.580.081

Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan Hewan/Ternak dan Tumbuhan Taman Bermain

8.918.017.468

| III - 8

32,68 Konstruksi dalam Pengerjaan


2008 5.757.580.081

2009 9.516.019.106

2010

-

-

1.893.771.800

2011

-

-

5.320.922.346

2012

-

-

-

32,68


8.918.017.468 -

-

-

Uraian

-

-

No

-

-

-

40.280.700.000

-

-

40.280.700.000

-

-

Dana Cadangan

40.280.700.000

-

-

Konstruksi dalam Pengerjaan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Akumulasi Penyusutan Aset Tetap DANA CADANGAN

-

-

-

-

4

-

1.942.999.498

-

-

-

40.280.700.000

-

-

-

-

2.314.514.943.741

40.280.700.000

-

-

-

2.081.138.398.462

61.152.184.923

12,07 34,39 171,52

40.280.700.000

-

-

1.951.653.600.641

60.028.902.600

46.199.408.423

2.921,06

1.942.999.498

-

1.825.207.256.997

63.983.510.627

42.107.962.698

4.824.728.090

-

1.495.751.672.556

92.198.562.323

43.015.499.220

12.538.211.478

965.407.833

ASET LAINNYA Tagihan Penjualan Angsuran Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Kemitraan dengan Fihak Ketiga Aset Tak Berwujud

35.426.606.153

68.183.479.411

14.011.324.166

1.129.684.650

5

Aset Lain-lain

8.364.451.737

117.244.994

1.293.961.469

1

B

KEWAJIBAN

JUMLAH ASET

2.019.363.128

1.458.238.287 3.047.071.505

-

3.047.071.505

-

3.047.071.505

-

2.968.163.402

-

777.204.221

3.298.017.104

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Perhitungan Fihak Ketiga Utang Bunga Utang Pajak

3.047.071.505

-

| III - 9

-

396.443.536

(23,57) (0,65)

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Pendapatan Diterima Dimuka


No

2

C 16.304.557.792

21.173.771.667

1.460.325.066.402

-

-

25.486.416.921

25.486.416.921

-

-

45.330.871.692

9.315.050.132

(7.639.707.549)

1.733.008.694.675

-

-

24.015.082.912

24.015.082.912

-

63.164.481.089

6.563.012.478

2.132.324.784

34.038.355.715

137.194.600

1.887.670.090.014

-

-

20.968.011.407

20.968.011.407

2.899.303.748

21.763.838.333

(42.032.102.311)

7.880.378.010

4.598.274.336

54.809.143.960

25.389.136.995

2.021.109.495.862

-

17.920.939.902

17.920.939.902

8.037.621.551

16.692.005.279

2011

-

60.783.000

(46.199.408.423)

8.954.528.047

2.000.067.515

73.673.418.518

38.489.388.657

2.253.362.758.818

-

14.952.776.500

14.952.776.500

4.437.425.427

32.226.479.450

2012

-

45,54

121,08 26,14 234,47

(12,39) -

(12,39)

-

-


7.306.058.625

4.245.674.215

(42.767.578.247)

133.443.000

2.214.873.370.161

11,90 5,13

2010

3.651.582.203

(67.669.790.881)

171.079.870

1.995.720.358.867

8.883.260.582

10,73

2009

(6.345.088.609)

1.138.487.293

1.887.532.895.414

8.617.488.233

2.180.662.186.079

-

2008

256.661.655

1.740.648.402.224

6.558.179.326

1.964.743.110.537

40.280.700.000

(55,48)

Uraian

Sisa lebih Perhitungan Anggaran Cadangan Piutang

1.439.151.294.736

7.181.000.000

1.861.662.027.495

40.280.700.000

14.952.776.500

Ekuitas Dana Lancar

Utang Jangka Panjang Lainnya EKUITAS DANA

Utang Luar Negeri

Utang Jangka Pendek Lainnya KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Utang Dalam Negeri

Utang Kepada Pihak Ketiga

Cadangan Persediaan

7.581.000.000

1.755.539.485.638

40.280.700.000

(17.920.939.902)

| III - 10

11,91 4.554,91 79,50

Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka pendek Pendapatan Piutang yang Ditanggungkan Ekuitas Dana Investasi

1.458.632.449.152

1.942.999.498

(20.968.011.407)

(27.062.154.416)

(24.015.082.912)

Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang Diinvestasikan dalam Aset Tetap Dinvestasikan dalam Aset Lainnya Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang


No

Uraian Ekuitas Dana Cadangan Diinvestasikan dalam Dana Cadangan JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA


-

-

2012 -

-

12,09

2011 -

-

2.314.514.943.741

2010 -

-

2.081.138.398.462

2009 -

1.951.653.600.641

2008

1.825.207.256.997

| III - 11

1.495.751.672.556

Sumber : DPKAD Kab. Bone, 2013


Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Kabupaten Bone dapat dilihat pada Tabel 3.4 Tabel 3.4. Analisa Rasio Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bone Tahun 2008-2012

No.

URAIAN

1

2

A.

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

2008

2009

2010

2011

2012

3

4

5

6

7

309%

83 %

85%

142%

164%

2,37%

5,05%

3,28%

2,88%

2,64%

97,63%

94,95%

96,72%

97,12%

97,36%

Rasio Likuiditas

1

Rasio Quick (Quick Ratio)

B.

Rasio Solvabilitas

1

Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset

2

Rasio Total Hutang Terhadap Ekuitas

Sumber : DPKAD Kab. Bone, 2013

Analisis neraca daerah Kabupaten Bone pada tahun 2012 secara ringkas sebagai berikut: a) Rasio Likuiditas Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio likuiditas yang digunakan yaitu rasio cair (Quick Ratio). Rasio Cair dihitung dengan mengurangkan persediaan dari aset lancar, dan hasilnya dibagi dengan hutang jangka pendek. Biasanya aset lancar terdiri dari kas di kas daerah, kas di pemegang kas bagian lancar tagihan penjualan, bagian lancar pinjaman, bagian lancar TPTGR, piutang pajak, piutang lain-lain dan persediaan. Persediaan merupakan unsur aset lancar yang paling tidak likuid sehingga harus dikeluarkan dari perhitungan. Analisis rasio ini bertujuan menilai kemampuan pemerintah Kabupaten Bone untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Secara umum angka diatas 100% menunjukkan hasil yang baik, artinya Pemerintah Daerah dapat menjamin kewajiban jangka pendeknya dengan aktiva lancar non persediaan yang ada. Sementara itu angka dibawah 100% menunjukkan hasil yang kurang baik. Rasio Cair (Quick Ratio)

=

(Aset Lancar – Persedian) Hutang Jangka Pendek

Hasil perhitungan rasio cair tahun 2008 sebesar 309%, tahun 2009 sebesar 83 %, tahun 2010 sebesar 85%, tahun 2011 sebesar 142%, dan tahun 2012 sebesar 164%. Capaian rasio cair tersebut menunjukkan bahwa kinerja keuangan Kabupaten Bone pada tahun 2008 dan tahun 2012 baik, namun pada tahun 2009, 2010 dan 2011 kurang baik. Artinya Pemerintah Kabupaten Bone pada tahun 2008 dan tahun 2012 mempunyai kemampuan yang cukup baik dalam menjamin pembayaran kewajiban jangka pendeknya. Masyarakat Bone yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera

| III - 12

b) Rasio Solvabilitas Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Rasio yang digunakan yaitu: (1) Rasio Hutang Terhadap Aset (Debt Ratio); dan (2) Rasio Ekuitas Dana Terhadap Total Aset. Rasio hutang terhadap total aset dihitung dengan membandingkan total hutang, baik jangka pendek maupun jangka panjang, dengan total aset yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Bone. Kewajiban tersebut terdiri dari Hutang pada pihak ketiga, Hutang Luar Negeri, Hutang pada Pemerintah Pusat dan Hutang Bunga. Analisis ini bertujuan mengukur persentase jumlah dana yang berasal dari kreditor/donatur/pihak ketiga dalam membiayai pembangunan. Rasio Hutang Terhadap Aset (Debt Ratio)

=

Total Kewajiban Total Aset

Hasil perhitungan rasio hutang terhadap aset pada tahun 2008 sebesar 2,37%, tahun 2009 sebesar 5,05%, tahun 2010 sebesar 3,28%, tahun 2011 sebesar 2,88%, dan tahun 2012 sebesar 2,64%. Capaian rasio hutang terhadap aset tersebut menunjukkan bahwa kinerja keuangan Kabupaten Bone sangat baik, artinya pembiayaan pembangunan sebagian besar ditanggung hasil aktifitas operasi bukan dari pinjaman. Rasio ekuitas dana terhadap total aset dihitung dengan membandingkan total ekuitas dana dengan total Aset yang dikuasai Pemerintah. Ekuitas dana tersebut terdiri dari Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Diinvestasikan, dan Ekuitas Dana Cadangan. Rasio ini merupakan kebalikan dari rasio hutang terhadap total Aset, sehingga yang diukur adalah persentase jumlah dana yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Bone sendiri dalam membiayai pembangunan. Rasio Ekuitas Dana Terhadap Total Aset

=

Total Ekuitas Dana Total Aset

Hasil perhitungan rasio ekuitas dana terhadap aset pada tahun 2008 sebesar 97,63%, tahun 2009 sebesar 94,95%, tahun 2010 sebesar 96,72%, tahun 2011 sebesar 97,12% dan tahun 2012 sebesar 97,36%. Angka yang mendekati 100% berarti baik, artinya pembiayaan pembangunan sebagian besar ditanggung oleh kemampuan sendiri. Kondisi ini berarti bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bone sangat baik, artinya hampir seluruh biaya pembangunan dibiayai dari dana hasil aktifitas operasi, bukan dari pinjaman.

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu 3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran Kebijakan pengelolaan keuangan daerah sangat menentukan hasil pembangunan yang diperoleh dalam kurun waktu tertentu, sehingga perlu mengedepankan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai dengan prioritas, yang diharapkan dapat memberikan dukungan terhadap program-program strategis daerah. Pos-pos belanja


| III - 13

daerah Kabupaten Bone terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung yang masing-masing kelompok dirinci kedalam jenis belanja. Untuk belanja tidak langsung, jenis belanja meliputi belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan keuangan, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, dan belanja tidak terduga. Sementara itu belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Tabel 3.5 dibawah ini akan menampilkan perbandingan antara total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dengan total belanja lainnya ditambah dengan pengeluaran pembiayaan.

Tabel 3.5. Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Bone Tahun 2008-2012 NO.

1 2 3 4 5

URAIAN

Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp.) (a)

Tahun 2008 Tahun 2009 Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012

Total Pengeluaran (Belanja+ Pembiayaan Pengeluaran) (Rp.) (b)

Persentase (a)/(b)x 100%

846.498.420.501,31 920.758.009.432,44 951.268.321.781,98 1.146.758.041.069,66 1.276.393.827.767,00 10,99%

Sumber : DPKAD Kab. Bone Tahun 2013

3.2.2 Analisis Pembiayaan Daerah Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan Pembiayaan mencakup: (1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu; (2) Transfer dari Dana Cadangan; (3) Penerimaan Pinjaman dan Obligasi; dan (4) Hasil Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan. Sementara itu pengeluaran pembiayaan mencakup: (1) Transfer ke Dana Cadangan; (2) Investasi/Penyertaan Modal Daerah; (3) Pembayaran Utang Pokok yang Jatuh Tempo; dan (4) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan. Sumber penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Bone selama kurun waktu tahun 2008-2012 fluktuatif, dari sebesar Rp 36.124.127.809,00 (2008) menjadi Rp.54.809.143.959,00 (2012). Penerimaan pembiayaan daerah sebagian besar berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun yang lalu. Sementara itu pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten Bone tergolong kecil, yaitu sebesar Rp.5.017.255.370 pada tahun 2008, dan sebesar 31.773.163.862 pada tahun 2012, dengan penggunaan utama untuk pembayaran pokok utang, dan pembayaran utang Pemda. Dilihat perkembangannya setiap tahun, pelaksanaan pembangunan daerah setiap tahunnya menyisakan SILPA dalam jumlah yang tergolong besar, selanjutnya dijadikan sumber penerimaan daerah untuk penyelenggaraan pembangunan tahun berikutnya. Perkembangan pembiayaan daerah Kabupaten Bone dapat dilihat pada Tabel 3.6.


| III - 14

Tabel 3.6 Perkembangan Pembiayaan Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008-2012 No A 1 2 3 4

B 1 2 3

4 5

Uraian

Realisasi 2008 Realisasi 2009 (Rp) (Rp) 36.124.127.809 16.320.316.419

Penerimaan pembiayaan daerah Penggunaan Sisa Lebih 31.501.318.809 Perhitungan Anggaran (SiLPA) Pencairan Dana 0 Cadangan Penerimaan Pinjaman 0 Daerah Penerimaan Kembali 4.622.809.000 Pemberian Pinjaman Daerah Pengeluaran 5.017.255.370 pembiayaan daerah Pembentukan Dana 0 Cadangan Penyertaan Modal 500.000.000 (Investasi) Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok 4.517.255.370 Utang Pemberian Pinjaman 0 Daerah Pembayaran Utang 0 Pemda Pembiayaan Netto 31.106.872.440 Sisa Lebih 16.304.557.792 Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Realisasi 2010 Realisasi 2011 (Rp) (Rp) 11.406.440.132 34.038.355.715

Realisasi 2012 (Rp) 54.809.143.959

16.320.316.419

9.315.050.132

34.038.355.715

54.809.143.959

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53.636.014.128 26.282.838.412

31.773.163.862

7.326.469.474 0

0

0

0

0

0

500.000.000

0

3.047.071.505

3.047.071.505

3.047.071.505

3.047.071.505

0

0

0

0

4.279.397.969

50.588.942.623

22.735.766.907

28.726.092.357

8.993.846.945 -42.229.573.996 7.755.517.303 9.314.457.957 34.038.355.715 54.809.143.960

23.035.980.098 71.793.987.422


Terdapat beberapa jenis belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan yang bersifat periodik, wajib dan mengikat, serta prioritas utama. Belanja periodik yang temasuk kategori wajib dan mengikat serta prioritas utama di Kabupaten Bone meliputi: belanja pegawai, belanja bunga, dan belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa (pada pos belanja tidak langsung), dan belanja pegawai pada pos belanja langsung. Sementara itu pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama meliputi pembentukan dana cadangan dan pembayaran pokok hutang. Perkembangan Belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama di Kabupaten Bone dapat dilihat pada Tabel 3.7


| III - 15

Tabel 3.7 Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Bone Tahun 2008-2012 No A 1

Uraian Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai

2

Belanja Bunga

3

Belanja bagi hasil Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota Dan Pemerintahan Desa Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota Dan Pemerintahan Desa

4

B 1 2

2008

2009

2010

2011

2012

378.891.029.862 419.428.285.702 511.753.853.534 642.874.404.609 704.520.399.545 2.820.236.122

3.306.785.191

2.939.415.375

2.649.295.975

2.301.684.245

0

0

23.843.038.428

41.477.594.968

38.003.041.782

19.077.750.653

40.199.466.930

0

0

888.549.600

Pembiayaan Pengeluaran Pembentukan 0 0 0 0 0 Dana Cadangan Pembayaran pokok 4.517.255.370 3.047.071.505 3.047.071.505 3.047.071.505 3.047.071.505 utang TOTAL 405.306.272.006 465.981.609.328 541.583.378.841 690.048.367.057 748.760.746.676 Sumber: DPKAD Kabupaten Bone, 2013

Tabel 3.8. Defisit Riil Anggaran Kabupaten Bone Tahun 2008-2012 NO.

URAIAN Realisasi

1

Tahun 2008

Tahun 2009

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

(Rp)

(Rp)

(Rp)

(Rp)

(Rp)

754.823.423.958,27

756.923.580.504,42

874.581.496.793,12

1.114.666.577.245,75

1.236.007.143.911,75

769.625.738.605,50

756.602.969.492,20

750.627.490.226,90

984.657.760.653,35

1.111.243.053.024,68

5.017.255.369,66

7.326.469.473,66

53.636.014.127,66

26.282.838.411,66

31.773.163.861,66

-7.005.858.461,44 70.317.992.438,56

103.725.978.180,74

92.990.927.025,41

Pendapatan Daerah Dikurangi realisasi :

2

Belanja Daerah Pengeluaran

3

Pembiayaan Daerah

Defisit Riil

-19.819.570.016,89

Sumber : DPKAD Kabupaten Bone Tahun 2013


| III - 16

Tabel 3.9 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Bone Tahun 2008-2012 Proporsi dari total defisit riil NO.

URAIAN

1

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya

2

Pencairan Dana Cadangan

3

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

4

Penerimaan Pinjaman Daerah

5

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Penerimaan Piutang Daerah

6 7

Penerimaan Pembayaran ASKES

8

Penerimaan Pembayaran Pihak ke III Penerimaan Piutang Pihak ke III

9

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

Tahun 2008 (%)

Tahun 2009 (%)

Tahun 2010 (%)

Tahun 2011 (%)

Tahun 2012 (%)

-158,94

-232,95

13,25

32,82

58,94

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-23,32

2,97

-82,26

0

-

-

-

-

-

-

0

0

-132,95

48,41

52,84

77,21

Sumber : DPKAD Kabupaten Bone Tahun 2013

3.3 Kerangka Pendanaan Berdasarkan hasil pengkajian potensi sumber Pendapatan Asli Daerah, belum optimal pengelolaannya sehingga sangat memungkinkan dimaksimalkan penerimaannya melalui pendekatan intensifikasi dan ekstensifikasi termasuk meningkatkan kegiatankegiatan pengawasan. Kemampuan keuangan daerah Kabupaten Bone untuk mendanai pembangunan daerah pada lima tahun mendatang diprediksikan mengalami peningkatan, namun relatif kecil. Pendapatan daerah diproyeksi secara moderat dengan rata-rata pertumbuhan 9,73% untuk PAD, sekitar 10,18% untuk dana perimbangan, dan sebesar 3,66% untuk lain-lain pendapatan yang sah. Sementara itu untuk menutup defisit anggaran menggunakan penerimaaan pembiayaan terutama berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) tahun lalu. Dalam penyusunan kerangka pendanaan, terdapat beberapa jenis belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan yang bersifat periodik, wajib dan mengikat, serta prioritas utama. Belanja periodik yang temasuk kategori wajib dan mengikat serta prioritas utama di Kabupaten Bone meliputi: belanja pegawai, belanja bunga, dan belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa (pada pos belanja tidak langsung), dan belanja pegawai pada pos belanja langsung. Sementara itu pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama meliputi pembentukan dana cadangan untuk persiapan pemilu/pemilukada dan pembayaran pokok hutang. Dengan memperhatikan kinerja selama tahun 2008-2012, pengeluaran belanja tidak langsung yang bersifat wajib dan mengikat di Kabupaten Bone yang paling besar


| III - 17

adalah pada belanja pegawai, diproyeksikan rata-rata tumbuh sebesar 7%. Peningkatan belanja pegawai dipengaruhi oleh peningkatan gaji berkala, gaji ke-13 dan penambahan cadangan sekitar 2,5% dengan catatan tidak terjadi keputusan dari pemerintah mengenai kenaikan gaji pegawai. Belanja tidak langsung lainnya yang cukup besar adalah belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa, ditetapkan tidak mengalami kenaikan dengan harapan meningkatkan pembangunan di wilayah perdesaan. Belanja bagi hasil kepada pemerintah desa juga diasumsikan tidak mengalami peningkatan. Belanja bunga diperkirakan tidak mengalami perubahan. Pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat khususnya pembayaran pokok utang diperkirakan tidak mengalami perubahan sebab tidak ada penambahan hutang daerah kepada pihak lain.


| III - 18

2

1 Belanja Bunga

Belanja Pegawai

No Uraian A Belanja Tidak Langsung

3

1

B

4

Belanja bagi hasil Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota Dan Pemerintahan Desa Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota Dan Pemerintahan Desa Pembiayaan Pengeluaran Pembentukan Dana Cadangan Pembayaran pokok utang

2 TOTAL

2013

2015

2016

Tabel 3.10 Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Bone Tahun 2013-2018 2014

2017

2018

47.624.088.000

1.787.241.782

3.310.969.644

0

47.624.088.000

1.787.241.782

3.310.969.644

3.047.071.505

0

47.624.088.000

1.787.241.782

3.310.969.644

3.047.071.505

0

47.624.088.000

1.787.241.782

3.310.969.644

3.047.071.505

0

47.624.088.000

1.787.241.782

3.310.969.644

3.047.071.505

0

47.624.088.000

1.787.241.782

3.310.969.644

991.867.901.394 1.061.298.654.491 1.135.589.560.306

0

3.047.071.505

809.659.662.064 866.335.838.408 926.979.347.097

3.047.071.505

865.429.032.995 922.105.209.339 982.748.718.028 1.047.637.272.325 1.117.068.025.422 1.191.358.931.237

| III - 19

Alokasi belanja langsung terhadap belanja daerah Kabupaten Bone diproyeksikan mengalami peningkatan. Namun demikian harus dipastikan bahwa kebijakan pengangkatan PNS di Kabupaten Bone mengarah pada zero growth, artinya pengangkatan pegawai di hanya dilakukan untuk menggantikan pegawai yang telah pensiun tanpa adanya penambahan pegawai baru. Kerangka pendanaan pembangunan 8tahun 2013-2018 dapat dilihat pada Tabel 3.7.


Pajak Daerah

Uraian PENDAPATAN DAERAH

1 Retribusi Daerah

No I

2

Pendapatan Asli Daerah

3 4

Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum

1 2 Dana Alokasi Khusus Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Hibah

3

Dana Perimbangan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

A

B

C 1 3 4 5

Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya JUMLAH PENDAPATAN

2013

Tabel 3.11 Prediksi Keuangan Kabupaten Bone Tahun 2013-2018

Rata2 (%)

13.446.184.227

14.895.850.055

1.793.750.000

15.960.620.677

87.565.109.673 17.130.227.563

55.314.537.004

1.838.593.750

18.945.256.744

95.798.149.196 19.699.761.698

1.354.995.748.953 74.799.673.923

58.080.263.854

1.884.558.594

22.488.019.755

105.107.568.155 22.654.725.952

1.303.217.973.736

1.493.163.716.642 81.576.524.380

60.984.277.047

1.931.672.559

26.693.279.450

115.662.163.901 26.052.934.845

114.080.276.342

1.442.662.296.926

1.645.709.930.757 88.967.357.489

64.033.490.899

1.979.964.373

31.684.922.707

127.659.253.051 29.960.875.072

3,66

5,27

10,7

9,06

5,00

2,50

15,00 18,7

2018

1.750.000.000

52.680.511.433

1.229.837.922.841 68.585.800.406

1.177.252.008.795

108.369.218.526

273.898.159.026

10

2017

50.171.915.650

1.116.453.011.443 62.888.135.344

1.063.461.615.894

102.944.066.235

263.095.408.206

0 52.952.553.686

0

2016

57.663.795.474

960.669.933.057

97.790.506.540

253.274.725.641

0 48.138.685.169

155.067.900.000

10

2015

867.813.851.000

92.894.943.042

244.346.832.401

0 43.762.441.063

155.067.900.000

65.877.705.340

9,13

2014

88.244.460.000

236.230.565.819

0 39.784.037.330

155.067.900.000

59.888.823.037

2.047.267.342.834

9,73

228.852.141.654

0 36.167.306.663

155.067.900.000

54.444.384.579

1.871.921.288.748

80.263.949.932

32.879.369.694

155.067.900.000

49.494.895.072

1.713.378.042.750

0

10,18

155.067.900.000

44.995.359.156

1.569.982.904.438

1.013.722.106.474

40.904.871.960

1.440.248.686.935

| III - 20

1.322.838.198.060


Belanja Bunga

Proporsi Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai 29.192.497.000

3.310.969.644

809.659.662.064

917.284.458.490

2013

67,34

2.000.000.000

22.210.000.000

3.310.969.644

866.335.838.408

63,80

944.768.137.871

2014

0

2.000.000.000

22.210.000.000

3.310.969.644

926.979.347.097

62,42

1.005.411.646.561

2015

0

2.000.000.000

22.210.000.000

3.310.969.644

991.867.901.394

61,02

1.070.300.200.859

2016

0

2.000.000.000

22.210.000.000

3.310.969.644

1.061.298.654.491

59,59

1.139.730.953.958

2017

0

2.000.000.000

22.210.000.000

3.310.969.644

1.135.589.560.306

58,14

1.214.021.859.774

2018

0

0

0

0

7

-2,89

5,77

Rata2 (%)

1 Belanja Subsidi 2.000.000.000

22.210.000.000

Uraian

2 Belanja Hibah

No

3 Belanja Bantuan Sosial

1.787.241.782

47.624.088.000

1.787.241.782

47.624.088.000

1.787.241.782

1.500.000.000

47.624.088.000

1.787.241.782

873.914.338.973 41,86

1.500.000.000

47.624.088.000

1.787.241.782

14,52

5,13

0

0

BELANJA DAERAH

4 1.787.241.782

47.624.088.000

1.500.000.000

772.859.190.702 40,41

53.920.514.715

II

5

47.624.088.000

1.500.000.000

683.746.697.801 38,98

47.685.412.066

8

7

1.500.000.000

605.240.113.786 37,58

42.187.171.254

17,15

12,00

444.784.363.574

9,73

0,73

8,919125

14,50

0

536.149.404.972 36,20

37.343.315.021

441.676.306.917

378.317.517.341

1.500.000.000

32,66

33.080.418.287

390.603.034.981

334.570.743.655

Belanja Tidak Langsung

6

Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota Dan Pemerintahan Desa Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota Dan Pemerintahan Desa Belanja Tidak Terduga

27.421.047.200

345.565.581.068

295.993.945.478

Belanja Langsung Proporsi Belanja Langsung Belanja Pegawai

305.888.353.507

262.008.445.258

A

B

1

270.969.909.273

232.099.077.412

2.087.936.198.705

202.540.699.891

1.912.590.144.619

-40.668.855.871

214.822.616.483

1.754.046.898.621

-40.668.855.871

Belanja Barang Dan Jasa

1.610.651.760.309

-40.668.855.871

Belanja Modal

1.480.917.542.806

-40.668.855.871

2

1.362.068.822.064 -39.230.624.004

| III - 21

-40.668.855.871

3

JUMLAH BELANJA SURPLUS / (DEFISIT)


III

No

PEMBIAYAAN DAERAH

Uraian

2013

A

0

0

0

44.715.927.376 0

5

4

3

2

1

Penerimaan Pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) Pencairan Dana Cadangan

5.000.000.000

6

44.715.927.376

0

44.715.927.376

0

0

44.715.927.376

2018

44.715.927.376

0

0

0

2017

44.715.927.376

0

0

0

0

2016

0

0

0

0

2015

0

0

0

2014

0

0

Rata2 (%)

15,00 18,7

2,50

5,00

10,18

9,06

10,7

0

10

0

1.000.000.000

10

5,27

0

3.047.071.505 0

0 44.715.927.376

1.000.000.000

6.438.231.867

0 44.715.927.376

0

3.047.071.505 0

4.047.071.505

0 44.715.927.376

0

1.000.000.000

6.438.231.867

0 44.715.927.376

0

1.000.000.000

3.047.071.505 0

4.047.071.505

0 44.715.927.376

0

1.000.000.000

6.438.231.867

49.715.927.376

1.000.000.000

3.047.071.505 0

4.047.071.505

3,66

3.047.071.505

3.047.071.505 0

6.438.231.867

9,13

0

Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Utang

0

4.047.071.505

40.668.855.871

6.438.231.867

40.668.855.871

4.047.071.505

40.668.855.871

6.438.231.867

40.668.855.871

10.485.303.372

40.668.855.871

Pemberian Pinjaman Daerah Pembayaran Utang Pemda

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Penerimaan Piutang Daerah

B 1 2 3 4 5

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

39.230.624.004

| III - 22

PEMBIAYAAN NETTO


No

Uraian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)

2013 0

2014 0

2015 0

2016 0

2017

0

2018

0

| III - 23

Berdasarkan tabel diatas, diproyeksikan Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan rata-rata setiap tahun sebesar 9,73 %, dan khusus untuk lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah mengalami peningkatan rata-rata 5% dan didominasi oleh sumber pendapatan dari BLUD RSU yaitu sebesar 50,16 % terhadap PAD.


Rata2 (%)

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 5.1 Visi Visi didefinisikan sebagai suatu kondisi ideal masa depan yang ingin dicapai dalam suatu periode perencanaan berdasarkan pada situasi dan kondisi saat ini. Visi diharapkan mampu memberikan spirit atau semangat kepada seluruh pihak dalam organisasi pemerintah daerah untuk mencapainya dan sebagai pengarah bagi stakeholder untuk dapat mendukung tercapainya tujuan ideal tersebut. Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Bone tahun 2013 – 2018 disusun dengan mendasarkan pada visi pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebagaimana telah disebarluaskan kepada masyarakat dalam kampanye yang akan dipenuhi selama periode kepemimpinannya. Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Bone tahun 2013 – 2018 adalah:

“Masyarakat Bone yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera” Rumusan visi tersebut terdiri dari 3 unsur frasa (pembentuk kalimat), dengan arti masing-masing sebagai berikut : 1. Sehat, mengandung makna meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan memperluas aksesibilitas pelayanan kesehatan yang adil dan berkualitas. 2. Cerdas, mengandung makna terciptanya pemerataan pendidikan bagi laki-laki dan perempuan, berkebutuhan khusus, difable dan marginal yang berkualitas untuk mewujudkan kualitas manusia mandiri berbasis nilai-nilai agama dan kearifan lokal. 3. Sejahtera, mengandung makna masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidup berkelanjutan dalam aspek ekonomi, politik, sosial budaya, lingkungan hidup, didukung infrastruktrur dan tata kelola pemerintahan yang baik.

5.2 Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai cara atau upaya yang perlu dilakukan untuk menjamin tercapainya visi. Untuk mewujudkan visi jangka menengah Kabupaten Bone tahun 2013-2018, maka dirumuskan 6 (enam) misi pembangunan Kabupaten Bone, yaitu sebagai berikut : 1. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, adil dan merata. 2. Meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan yang berkeadilan berbasis nilai-nilai agama dan kearifan lokal untuk mewujudkan manusia mandiri. 3. Mengembangkan dan menguatkan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal dan kelestarian lingkungan. 4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam memenuhi hak-hak dasar masyarakat yang berkeadilan 5. Mengembangkan seni dan budaya dalam kemajemukan masyarakat. 6. Menguatkan budaya politik dan hukum yang demokratis dan bebas KKN.


| V-1

5.3 Tujuan dan Sasaran Menurut Permendagri Nomor 54 tahun 2010, tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang dihadapi. Kalimat tujuan tersebut dirumuskan dengan menjabarkan lebih operasional dari misi. Satu kalimat misi dapat dirumuskan dalam beberapa tujuan, penyusunannya memperhatikan isu-isu strategis daerah. Tujuan dapat pula diartikan sebagai penjabaran/implementasi dari pernyataan misi yang menunjukkan apa yang akan dihasilkan dalam kurun waktu periode perencanaan, dalam hal ini untuk jangka waktu lima tahun (2013-2018). Sementara itu sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, bisa dicapai, rasional untuk jangka waktu 5 tahun. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Bone sebagai berikut: Tabel 5.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Bone Misi Misi 1 : Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas terjangkau adil dan merata

ReMisi 2 : Meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan yang berkeadilan

Tujuan 1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan

a. b. c. d.

2. Meningkatkan pencegahan dan penanganan penyakit menular maupun tidak menular

e.

3. Mengurangi kematian ibu, bayi dan balita serta memperbaiki status gizi masyarakat 4. Meningkatkan cakupan air bersih dan sanitasi masyarakat 5. Mengurangi pertumbuhan jumlah penduduk.

g.

1. Meningkatkan akses, kualitas pendidikan yang berkeadilan berbasis nilainilai agama sehingga mampu mendorong


f.

h. i.

Sasaran Tersedianya sarana prasarana kesehatan yang merata. Tersebarnya tenaga medis terlatih dan responsif gender Terjalinnya Hubungan sinergis antar penyedia layanan kesehatan Tersedianya jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan marginal Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat Berkurangnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit Berkurangnya angka kematian ibu, bayi dan balita Meningkatnya status gizi masyarakat. Meningkatnya cakupan rumah tangga memiliki sarana air bersih dan sanitasi

j.

Meningkatnya pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif. k. Meningkatnya kesadaran remaja mengenai kesehatan reproduksi. a. Meningkatnya akes pendidikan bagi seluruh masyarakat yang makin setara dan tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. b. Meningkatnya kualitas pendidikan yang

| V-2

Misi berbasis nilai-nilai agama dan kearifan lokal untuk mewujudkan manusia mandiri

Tujuan tercapainya manusia yang mandiri dan sejahtera 2. Meningkatkan ilmu pengetahuan masyarakat 3. Meningkatkan prestasi olahraga dan peran pemuda dalam pembangunan Misi 3 : 1. Meningkatkan investasi, Mengembangkan pengembangan industri, dan menguatkan koperasi UMKM, ekonomi perdagangan dan kerakyatan berbasis pariwisata untuk potensi lokal dan mengurangi pengangguran kelestarian lingkungan

2. Meningkatkan produksi dan produktivitas hasil-hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan untuk mewujudkan ketahanan pangan

3. Meningkatkan penataan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, pelestarian hutan dan lingkungan hidup.

Sasaran mampu mendorong inovasi dan kreatifitas dalam berkarya c. Meningkatnya kualitas pelayanan dan jumlah kunjungan ke perpustakaan d. Meningkatnya prestasi olahraga dan kemajuan organisasi pemuda, serta jiwa kewirausahaan pemuda. a. Meningkatnya realisasi investasi daerah berskala nasional. b. Tersedianya lapangan kerja dan berkurangnya pengangguran, serta meningkatnya perlindungan tenaga kerja. c. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan di berbagai obyek wisata daerah d. Meningkatnya jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang berkembang dan bertambahnya jumlah wirausahawan baru. e. Meningkatnya koperasi aktif dan koperasi sehat. f. Meningkatnya jumlah IKM yang berkembang yang jumlah tenaga kerja yang terserap g. Meningkatnya aktivitas perdagangan dalam dan luar negeri h. Meningkatnya produktivitas dan pemasaran hasil pertanian/perkebunan i. Meningkatnya populasi ternak dan hasil ikutannya. j. Meningkatnya produksi, mutu dan nilai jual hasil perikanan tangkap, budidaya dan produk olahan ikan. k. Meningkatnya ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bermutu, bergizi dan aman. l. Terwujudnya perlindungan lahanlahan produktif sebagai cadangan pangan dan pendukung ekonomi lokal. m. Meningkatnya tertib administrasi pertanahan dan terselesaikannya Konflik-Konflik Pertanahan n. Berkurangnya hutan dan lahan kritis, serta bertambahnya luas hutan rakyat. o. Berkurangnya kasus-kasus pencemaran air, tanah dan udara, dan


| V-3

Misi

Tujuan

4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah

Misi 4 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam memenuhi hak-hak dasar masyarakat yang berkeadilan

1. Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil, perlindungan sosial.

Misi 5 : Mengembangkan seni dan budaya dalam kemajemukan masyarakat.

Meningkatkan apresiasi seni dan budaya di kalangan lembaga pendidikan dan masyarakat.

2. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan perempuan, serta perlindungan terhadap perempuan dan anak


Sasaran terjaganya kelestarian sumber-sumber mata air. p. Meningkatnya luas ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan q. Berkurangnya Penambangan Tanpa Ijin (PETI), meningkatnya rumah tangga berlistrik, dan meningkatnya pemanfaatan energi alternatif r. Meningkatnya kondisi jalan dan jembatan berkondisi baik s. Meningkatnya luas dan tingkat pelayanan jaringan irigasi. t. Meningkatnya ketersediaan air baku untuk kebutuhan pokok sehari-hari, perkotaan dan industri. u. Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pelayanan sistem jaringan transportasi. v. Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat. w. Berkurangnya kawasan kumuh dan meningkatnya cakupan keluarga memiliki sarana air bersih dan sanitasi. a. Meningkatnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan catatan sipil. b. Meningkatnya penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) c. Semakin berkembangnya lembaga ekonomi perdesaan dan meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan desa dan pelayanan administrasi desa d. Meningkatnya indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender. e. Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dan meningkatnya keberdayaan perempuan. f. Meningkatnya rasa aman, nyaman transmigran di Lokasi Pemukiman Transmigrasi. Meningkatnya penyelenggaraan eventeven seni budaya daerah dan pelestarian kekayaan budaya daerah.

| V-4

Misi Tujuan Misi 6 : Menguatkan 1. Meningkatkan partisipasi budaya politik dan politik dan kondusifitas hukum yang lingkungan masyarakat. demokratis dan bebas KKN 2. Menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih, transparan, partisipatif, dan akuntabel

3. Meningkatkan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas didukung data statistik.


Sasaran a. Meningkatnya partisipasi politik dalam pemilihan umum dan kesadaran bela negara. b. Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban dilingkungan masyarakat. c. Meningkatnya pendapatan asli daerah dan meningkatnya status audit keuangan daerah oleh BPK. d. Meningkatnya kompetensi aparatur pemerintah daerah dan DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya. e. Terjalinnya kerjasama antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk menjamin kepastian hukum dan terjalinnya kerjasama antar pemerintah daerah. f. Meningkatnya pengelolaan arsip daerah secara baku g. Meningkatnya jaringan komunikasi dan informatika sesuai kebutuhan h. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas penyelenggaran pemerintahan daerah i. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah, perencanaan sektoral dan perencanaanperencanaan normatif lainnya sesuai kebutuhan. j. Tersusunnya data dan informasi statistik daerah yang valid dan up to date sesuai kebutuhan.

| V-5

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

4.1 Permasalahan Pembangunan Sebagaimana tertuang dalam RPJPD Kabupaten Bone 2005-2025, maka RPJM Daerah tahap kedua (periode 2008-2013) ditujukan untuk merealisasikan visi pembangunan daerah hingga tahun 2025, yaitu “Bone lebih maju dan berdaya saing dalam tatanan masyarakat religius, berbudaya, mandiri dan demokratis”. Sasaran pokok pembangunan yang ingin dicapai meliputi: (1) mengembangkan kualitas SDM; (2) meningkatkan kinerja pemerintahan daerah; (3) mewujudkan pemerintahan yang professional, efektif, efisien, akuntabel, dan transparan dan Berkelanjutan; serta (4) meningkatkan kesejahteraan masyarakat; (5) meningkatkan partisipasi masyarakat; (6) membangun jejaring kerja; (7) mendorong investasi; (8) membangun sarana dan prasarana; (9) pengembangan budaya daerah. Jika dicermati pencapainnya sampai saat ini, maka seluruh sasaran tersebut belum mampu dicapai secara optimal. Permasalahan secara umum yang masih dihadapi adalah : 4.1.1 Urusan Kewenangan Wajib 1. Pendidikan a. Kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar bermutu belum sepenuhnya terwujud. b. Dengan APK untuk pendidikan dasar khususnya di SD 110 % sudah mencapai standar nasional dan APM-nya sudah mencapai 99 %, maka pelayanan akses pendidikan sudah memenuhi strandar yang ada. Olehnya itu isu yang diangkat untuk dipenuhi dalam jangka waktu lima tahun kedepan adalah pelayanan pendidikan yang bermutu yang dapat menjamin tercapainya visi bupati terpilih yaitu cerdas. c. Dengan rasio siswa / kelas pada jenjang SD yaitu 1 : 19 jauh dari standar nasional yaitu 1 : 32, maka perlu peninjauan kelembagaan yang sudah jenuh yang berdampak pada pembiayaan pendidikan yang tinggi. d. Dengan kompetensi kelayakan guru yang masih rendah baru mencapai angka 53 %, maka untuk mencapai output pendidikan yang cerdas harus meningkatkan mutu pendidik khususnya dalam mengakat kualifikasi pendidik menjadi S-1. e. Untuk pendidikan menengah capaian APK baru 58% berarti perluasan akses untuk pendidikan menengah perlu menjadi perhatian untuk menyongsong program nasional yaitu Pendidikan Menegah Universal dimana target APK Pendidikan Menengah pada tahun 2020 mencapai 95 %. 2. Kesehatan a. Kurangnya jumlah SDM Kesehatan (Dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, bidan dan perawat b. Kurangnya kompetensi tenaga kesehatan pada puskesmas dalam penanganan persalinan, deteksi tumbuh kembang anak c. Masih kurangnya sarana dan prasarana kesehatan (puskesmas perawatan) d. Masih tingginya komplikasi kebidanan dan neonatus komplokasi yang belum ditangani. e. Masih adanya kasus BGM (Balita dibawah Garis Merah) dan gizi buruk Masyarakat Bone yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera

| IV - 1

f. g. h. i. j. k.

Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan kunjungan posyandu, hal ini dapat dilihat dari rendahnya cakupan anak balita. Masih kurangnya cakupan desa dengan UCI Masih Tingginya angka kesakitan penyakit degeneratif (Jantung, stroke, Masih kurangnya penemuan kasus penyakit (TB, HIV AIDs dan pneumonia) Masih kurangnya rumah tangga dengan PHBS yang ditandai dengan rendahnya cakupan ASI Eksklusif, cakupan SPAL, cakupan penggunaan jamban keluarg) Belum optimalnya posyandu dalam peningkatan kesehatan berbasis kompetensi

3. Pekerjaan Umum a. Tingkat kerusakan pada jaringan jalan kabupaten/kota maupun jalan-jalan pedesaan cukup tinggi. b. Belum tersedianya data base jalan/jembatan yang memadai dan relevan dengan kondisi saat ini. c. Belum optimalnya aksesibilitas dan mobilitas pada daerah terisolir, terpencil, dan daerah perbatasan. d. Masih tingginya kerusakan jaringan irigasi yang diakibatkan oleh umur konstruksi, bencana alam. e. Masih terdapatnya DAS kritis yang belum tertangani f. Masih kurangnya sarana dan prasarana Kebinamargaan, serta belum tersedianya tenaga mekanik yang berkompeten dalam menangani alat-alat berat 4. Penataan Ruang a. Regulasi terkait dengan pengaturan dan pemanfaatan tata ruang di kabupaten Bone, dimana pada saat ini Perda RTRW yang ada baru saja ditetapkan dan belum ada rencana tata ruang lainnya. b. Fungsi pengawasan dalam pemanfaatan tata ruang belum dapat berjalan optimal, sehingga masih banyak terjadi alih fungsi lahan terutama di wilayah perkotaan. c. Informasi rencana tata ruang kepada masyarakat masih belum optimal terkait dengan terbatasnya sarana informasi. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya wilayah kecamatan dan kelurahan yang belum mempunyai peta digital maupun analog tata ruang. 5. Perumahan Rakyat a. Masih rendahnya akses rumah tangga terhadap air bersih dan sanitasi b. Masih rendahnya cakupan rumah layak huni c. Masih terdapatnya kawasan permukiman kumuh yang belum tertangani 6. Perencanaan Pembangunan a. Relatif rendahnya kualitas sumberdaya manusia perencana dilihat kualifikasi pendikan formal. b. Relatif rendahnya kualitas sumberdaya manusia perencana dilihat kemampuan teknis perencanaan. c. Relatif rendahnya kualitas sumberdaya manusia perencana administratif segi kemampuan teknis manajemen perkantoran dan keuangan. d. Relatif rendahnya kualitas sumberdaya manusia pengumpul, pengolah penyaji laporan/data dilihat dari kualifikasi pendikan formal.


dari dari dari dan

| IV - 2

e. Relatif rendahnya kualitas sumberdaya manusia manusia pengumpul, pengolah dan penyaji laporan/data dilihat dari kemampuan teknis perencanaan. f. Kurangnya prasarana gedung berupa ruang kerja untuk masing-masing bidang terpisah. g. Kurangnya prasaranan gedung berupa ruang rapat, utnuk rapat-rapat koordinasi bidang dengan SKPD dan ruang rapat pleno perencanaan pembagnunan daerah. h. Kurangnya peralatan kerja dan peralatan penunjang lainya dalam hal ini adalah peralatan kantor dan komputer. i. Masih kurang sinergisnya koordinasi antar bidang pada lembaga Bappeda dan Satistik dan masih kurang sinergisnya koordinasi eksternal dengan SKPD j. Masih rendahnya konsistensi produk perencanaan Kabupaten Bone dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. k. Sejumlah SKPD yang telah memiliki dokumen Renstra SKPD 2008-2013 kualitasnya masih belum bagus, belum sistematis, logical framework – nya masih belum sesuai den target capaiannya belum terukur. l. Terhadap dokumen-dokumen yang ada belum pernah dilakukan evaluasi, baik evaluasi tahunan, evaluasi tengah periode (mid term evaluation) maupun evaluasi akhir (ex post evaluation). 7. Perhubungan a. Belum lengkapnya sarana dan prasarana perhubungan darat, laut, ASDP, dan udara b. Rendahnya investasi penyediaan transportasi masal yang aman c. Belum optimalnya keselamatan dan keamanan transportasi yang diberikan kepada masyarakat pengguna jasa transportasi. d. Rendahnya partisipasi swasta dalam pengembangan transportasi yang efisiensi, berpihak pada kepentingan masyarakat serta kepentingan terkait dengan jaminan kelangsungan usaha 8. Lingkungan Hidup a. Masih rendahnya cakupan pelayanan pencegahan pencemaran air b. Masih rendahnya cakupan pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak c. Masih rendahnya cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air. d. Masih rendahnya cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL). e. Masih luasnya kerusakan pada kawasan mangrove, disebabkan oleh konversi hutan mangrove menjadi areal tambak, penebangan pohon mangrove untuk berbagai keperluan; dan konversi areal mangrove menjadi permukiman/ persawahan. f. Masih rendahnya persentase luas Ruang Terbuka Hijau di wilayah perkotaan. g. Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa. h. Masih rendahnya persentase volume sampah perkotaan yang terkelola melalui 3R (Reuse, Reduce and Recycle).


| IV - 3

9. Pertanahan a. Penyelesaian kasus tanah negara masih sangat kurang dan baru kurang lebih 23,66% yang bersertifikat. b. Masih banyak tanah milik perseorangan di Kabupaten Bone yang belum bersertifikat. 10.Kependudukan dan Catatan Sipil a. Kurangnya informasi tentang administrasi kependudukan dan catatan sipil di masyarakat. b. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya dokumen kependudukan dan Catatan Sipil c. Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM pengelola administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil. d. Kurang representatifnya sarana dan prasarana layanan e. Kurangnya dukungan dari lembaga penerbit persyaratan administrasi kependudukan dan catatan sipil terkait. f. Lemahnya sanksi ketidaktertipan administrasi kependudukan dan catatan sipil. 11.Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak a. Belum terbangunnya system informasi data terpadu yang dapat diakses oleh semua pihak, dalam bentuk website b. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang keberadaan P2TPA, baik mekanisme pelayanan dan pengaduan. c. Masyarakat masih belum memahami tentang peraturan dan produk hukum mengenai kebijakan pemerintah dalam rangka penanganan KDRT. d. Masih tingginya angka kejadian KDRT di Kabupaten Bone. e. Masih banyaknya masyarakat yang menganggap bahwa KDRT merupakan aib yang harus ditutupi, sehingga cakupan penemuan dan pelaporan KDRT diperkirakan masih banyak yang belum tercover di lapangan 12.Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera a. Belum senergisnya kebijakan pengendalian jumlah penduduk dan pelaksanaan program KB. b. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untut ber-KB, dapat dilihat dari tingginya unmetneed, masih kurangnya partisipasi PUS untuk ber KB terutama laki-laki serta masih rendahnya kesadaran penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). c. Masih terbatasnya kapasitas tenaga dan kelembagaan program KB. d. Masih tingginya PUS yang memiliki istri dengan usia dibawah 20 tahun. Hal ini dikarenakan kurangnya komunikasi, informasi dan edukasi tentang kesehatan reproduksi. e. Masih terbatasnya kelembagaan kelompok bina keluarga. f. Kurangnya optimalnya kelembagaan dalam peningkatan tumbuh kembang balita g. Kurangnya pengetahuan remaja tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) 13.Sosial a. Belum optimalnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) b. Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan sosial, baik panti maupun diluar panti, sampai dengan tahun 2012 hanya terdapat 3 panti asuhan. Masyarakat Bone yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera

| IV - 4

c. Belum optimalnya penyediaan jaminan sosial dan pembinaan terhadap anak. Tahun 2012 jumlah anak yang memiliki masalah kesejahteraan sebanyak 49.857 anak. d. Belum optimalnya penanganan dan pembinaan terhadap penyandang cacat.Tahun 2012 jumlah penyandang cacat sebanyak 3.387 orang. e. Belum optimalnya penananganan dan pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba). f. Belum optimalnya peran lembaga sosial masyarakat dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial. g. Masih rendah peran pemerintah dan lembaga swasta dalam pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). 14.Ketenagakerjaan a. Tingginya angka pengangguran b. Kemampuan dan ketrampilan kerja sangat rendah c. Jiwa wirausaha yang lemah dan tidak tersedianya modal usaha bagi pengusaha pemula. d. Perusahaan-perusahaan kurang memberikan informasi ketenagakerjaan yang ada. e. Penempatan dan Perlindungan TKI masih belum maksimal karena TKI pada umumnya tidak memenuhi prosedur sesuai dengan ketentuan f. Kepastian hukum, penegakan aturan dan Perundang-Undangan ketenagakerjaan, khususnya hubungan Industrial masih lemah g. Kurangnya kesepakatan tentang persyaratan kerja, perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja antara pihak pengusaha dan pekerja h. Pelaksanaan ketentuan pengupahan (UMP) belum dilaksanakan sepenuhnya oleh perusahaan i. Masih rendahnya kesadaran untuk mengikuti program jamsostek j. Keselamatan dan Kesehatan Kerja masih kurang dipraktekkan di perusahaan k. Rendahnya tingkat penerapan norma kerja di Perusahaan 15.Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah a. Tidak lengkapnya data base koperasi dan UMKM b. Lemahnya jaringan usaha koperasi dan UMKM dengan pelaku usaha sedang dan besar c. Masih rendahnya akses UMKM terhadap akses permodalan, teknologi produksi dan pemasaran produk. d. Banyaknya koperasi yang tidak aktif dan tidak sehat e. Rendahnya kualitas SDM pengurus koperasi dalam pengelolaan Koperasi f. Belum terbentuk Kerja sama koperasi dengan lembaga lain 16.Penanaman Modal a. Belum efektifnya materi maupun media promosi yang mendorong minat investor untuk melakukan investasi di Kabupaten Bone b. Belum secara rutin dan berkelanjutan kegiatan pameran dalam rangka promosi investasi di Kabupaten Bone c. Belum optimalnya pengembangan sistem dan teknologi informasi pemasaran potensi/produk Investasi/Penanaman Modal; d. Belum terwujudnya kemitraan/kerjasama seluruh stakeholder terkait (kalangan dunia usaha) dalam pengembangan investasi.


| IV - 5

e. Belum terwujudnya kerjasama yang sinergis pengembangan investasi dan penanaman modal.

antar

SKPD

dalam

17.Kebudayaan a. Belum optimalnya penyelenggaraan festival seni dan budaya b. Ketersediaan Sarana belum optimal dalam mendukung penyelenggaraan festival seni dan budaya c. Kurang terawatnya benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan dikarenakan minimnya SDM dan anggaran yang tersedia. d. Keterbatasan SDM pelaku seni yang belum mampu memperkenalkan dan menginformasikan kesenian daerah keluar Daerah e. Tempat untuk menggelar dan memasarkan karya seni daerah belum bisa dimanfaatkan dengan optimal f. Belum tercatatnya dengan baik seluruh organisasi kesenian yang ada sehingga menyulitkan untuk melakukan pembinaan 18.Pemuda dan Olah Raga a. Belum terbangunnya pemahaman dan sinergisitas para stackholder terhadap pembinaan dan pelayanan kepemudaan dan keolahragaan yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran akan pentingnya organisasi kepemudaan sebagai wadah pengkaderan pemimpin masa depan dan wahana meraih prestasi. b. Belum optimalnya partisipasi masyarakat terhadap pelayanan pelayanan kepemudaan dan keolahragaan disebabkan kurangnya kepedulian masyarakat terhadap keberadaan organisasi kepemudaan dan keolahragaan. c. Belum optimalnya pengelolaan organisasi kepemudaan dan keolahragaan pada masing-masing tingkatan disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan keterampilan SDM dalam pengelolaan organisasi d. Belum terpenuhinya anggaran yang dibutuhkan pada setiap program kegiatan pembinaan dan pelayanan kepemudaan dan keolahragaan disebabkan terbatasnya kemampuan pemerintah daerah dalam hal penganggaran. 19.Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri a. Masih perlunya ditingkatkan partisipasi politik, pendidikan politik dan partisipasi politik dalam Pemilihan Umum. b. Masih terdapat penyakit masyarakat (Perkat) antara lain prostitusi, trafficking, penyalah gunaan Narkoba, illegal logging, penggunaan minuman keras (Miras) dan penyakit masyarakat lainnya. c. Munculnya isu-isu terorisme, munculnya potensi konflik berbasis SARA dan tuntutan pemekaran wilayah. d. Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai budaya dan kebangsaan dalam rangka menghadapi globalisasi dan teknologi informasi yang tidak terbendung. e. Jumlah anggota Linmas yang belum sebanding dengan jumlah penduduk serta belum ditunjang dengan sarana dan prasarana pengamanan yang lebih canggih. 20.Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian, dan Persandian a. Masih lemahnya koordinasi ekstern dan intern di antara SKPD b. Pelaksanaan Tupoksi masing-masing SKPD belum optimal dan merata sering terjadi tumpang tindih tupoksi antar SKPD Masyarakat Bone yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera

| IV - 6

c. Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan program belum dilksanakan secara optimal. d. Kemampuan masing-masing individu aparatur dalam penguasaan teknis tugas pokok dan fungsi yang diemban masih kurang e. Jumlah satpol PP dan Linmas masih kurang. f. Responsibilitas SKPD dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Kabupaten Bone belum Optimal g. Akuntabilitas pengelolaan keuangan belum optimal. h. Tuntutan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pelayanan prima tinggi, namun tidak diimbangi dengan pemberian formasi untuk kebutuhan pegawai dengan jumlah pegawai pensiun didaerah ; i. Jumlah pegawai honorer pada masing-masing SKPD cukup banyak 3.412 orang tersebar ke seluruh SKPD. j. Penyebaran SDM aparatur termasuk guru belum merata pada masingmasing SKPD khususnya di tingkat kecamatan, kelurahan; 21.Ketahanan Pangan a. Belum optimalnya ketersediaan pangan pada bahan pangan tertentu, ditandai produksi beberapa jenis bahan pangan pokok yang belum mencukupi kebutuhan. b. Belum meratanya distribusi pangan ke seluruh wilayah dengan harga yang terjangkau, sehingga mempengaruhi akses masyarakat terhadap bahan pangan. c. Belum optimalnya penganekaragaman konsumsi pangan bagi masyarakat, disebabkan oleh kesadaran masyarakat akan pola konsumsi pangan yang masih rendah. d. Banyaknya makanan instan yang mempengaruhi mutu dan keamanan pangan dan belum optimalnya pengawasan terhadap bahan pangan segar dan produk pangan. 22.Pemberdayaan masyarakat a. Kurangnya sarana dan prasarana b. Anggaran yang terbatas c. Kurangnya profesionalisme SDM d. Kurangnya kapasitas kepala desa dalam mengimplementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat e. Luasnya daerah binaan dan banyaknya daerah binaan f. Cepatnya rotasi Pegawai di lingkup BPM g. Akan berakhirnya program pemberdayaan masyarakat dari lembaga donor h. Kurangnya kosistensi calon kepala desa dalam mengimplementasi kebijakan emberdayaan masyarakat i. Kurangnya koordinasi pelaksanaanprogram pemberdayaan masyarakat dari tingkat pusat daearh dan desa. j. pengaruh modernisasi makin lama makin dominan dan mempengaruhi partisipasi masyarakat (kegotongroyongan) 23.Statistik a. Relatif rendahnya kualitas sumberdaya manusia perencana dilihat dari kualifikasi pendikan formal. b. Relatif rendahnya kualitas sumberdaya manusia perencana administratif dari segi kemampuan teknis manajemen perkantoran dan keuangan. Masyarakat Bone yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera

| IV - 7

c. Relatif rendahnya kualitas sumberdaya manusia pengumpul, pengolah dan penyaji laporan/data dilihat dari kualifikasi pendikan formal. d. Relatif rendahnya kualitas sumberdaya manusia manusia pengumpul, pengolah dan penyaji laporan/data dilihat dari kemampuan teknis perencanaan. e. Kurangnya prasarana gedung berupa ruang kerja untuk masing-masing bidang terpisah. f. Kurangnya peralatan kerja dan peralatan penunjang lainya dalam hal ini adalah peralatan kantor dan komputer. g. Kurangnya peralatan komunikasi berbasis infomarasi tehnology (IT), dalam hal ini adalah website. h. Belum dimilikinya Prosedur Operasi Standar/Standar Operating Procedure (SOP) untuk seluruh unit kerja. i. Masih kurang sinergisnya koordinasi antar bidang pada lembaga Bappeda dan Satistik dan masih kurang sinergisnya koordinasi eksternal dengan SKPD j. Masih rendanya kualitas produk perencanaan terlihat dari rumusan target kinerja yang belum SMART-C (specific, measurable, achievable, relevant, time-bond and continous to improvement) k. Belum adanya data yang akurat, valid dan relevant serta up to date yang dapat mendukung terwujudanya kualitas produk perencanaan yang baik. 24.Kearsipan a. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM bidang kearsipan. b. Rendahnya kesadaran SKPD dalam pengelolaan arsip. c. Belum optimalnya sarana dan prasarana kearsipan. 25.Komunikasi dan Informasi a. Masih terbatasnya kerjasama informasi pemerintah daerah dengan media massa dalam penyebarluasan program dan hasil pembangunan daerah. b. Terbatasnya jaringan komunikasi dan informatika di berbagai wilayah dalam menunjang akses masyarakat untuk memperoleh informasi melalui teknologi informasi. c. Belum meratanya ketersediaan SDM dalam bidang teknologi informasi, dan terbatasnya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM). d. Belum adanya rencana aksi untuk percepatan pencapaian target SPM. 26.Perpustakaan a. Rendahnya minat baca masyarakat. b. Belum berkembangnya berbagai jenis perpustakaan yang ada. c. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM bidang perpustakaan. d. Terbatasnya jumlah koleksi bahan pustaka. e. Kurangnya pengetahuan dalam bidang teknologi informasi perkembangan teknologi informasi. f. Terbatasnya sarana dan prasarana perpustakaan.

dan

4.1.2 Urusan Kewenangan Pilihan 1. Pertanian 1) Masih rendahnya tingkat keuntungan usahatani, dan belum berkembangnya kelembagaan petani dan peternak disebabkan pengetahuan dan kemampuan SDM yang masih rendah. Masyarakat Bone yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera

| IV - 8

2) Masih terbatasnya kemampuan SDM petani dalam mengakses informasi pasar hasil produksi pertanian/perkebunan. 3) Masih rendahnya kualitas SDM aparat dan petani sebagai pelaku agribisnis, ditandai dalam berusahatani petani masih menggunakan cara tradisional/ konvensional atau belum menerapkan sistem usahatani yang dan benar (Good Agricultural Practices). 4) Masih rendahnya Produksi, Produktivitas dan mutu hasil pertanian disebabkan belum optimalnya dukungan infrastruktur pertanian dan sarana produksi, seperti: irigasi, jalan usaha tani, alat mesin, benih/bibit dan pupuk. 5) Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang tersedia di lokasi perkebunan berupa bangunan konservasi untuk sumber-sumber air di musim kemarau. 6) Belum optimalnya penyuluhan pertanian/perkebunan kepada petani dan pelaku agribisnis mengenai teknologi terbaru dalam peningkatan produksi pertanian. 7) Masih adanya ancaman penyakit zoonosis penyakit hewan lainnya di Kabupaten Bone 8) Belum optimalnya produksi hasil peternakan, disebabkan masih rendahnya kualitas SDM peternak mengenai mekanisme peternakan yang baik, terbatasnya petugas peternakan dalam menjangkau luas Wilayah, meningkatnya pemotongan betina produktif 9) Masih terbatasnya jangkauan pemasaran hewan ternak dan hasil produksi peternakan. 10) Belum optimalnya penerapan teknologi peternakan dalam menunjang peningkatan populasi ternak dan produksi hasil peternakan. 2. Kehutanan 1) Masih rendahnya cakupan luasan hutan yang direhabilitasi yaitu rata-rata 6,7 % 2) Masih tingginya kerusakan hutan yaitu 43.300 ha. 3) Belum semua kawasan hutan dikelola dalam unit-unit pengelolaan, khususnya pada kawasan hutan produksi dan hutan lindung. 4) Tingginya gangguan keamanan hutan baik terhadap kawasan maupun hasil-hasilnya, termasuk ancaman kebakaran hutan dan lahan. 5) Lahan kritis termasuk kategori sangat kritis masih luas yang berdampak pada menurunnya daya dukung DAS, terutama dalam kaitannya dengan sistem tata air dalam hubungannya dengan masalah bencana banjir, kekeringan dan tanah longsor. 6) Kurangnya data informasi kehutanan yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhan para pihak. 7) Kapasitas kelembagaan kehutanan yang masih terbatas termasuk kapasitas (kualitas dan kuantitas) sumberdaya manusia (SDM), baik pada tatanan bagian kehutanan maupun perkebunan. 8) Ketersediaan infrastruktur, sarana prasarana, lahan, dan air yang kurang memadai. 9) Rendahnya produksi dan produktivitas komoditas andalan perkebunan khususnya kakau, cengkeh, kelapa dalam, kopi dan kapas. 10) Belum padunya antar sektor dalam menunjang pembangunan pertanian 11) Keterbatasan akses petani terhadap permodalan dan masih tingginya suku bunga usaha tani.


| IV - 9

3. Energi dan Sumberdaya Mineral 1. Masih terdapat pengelola usaha pertambangan dan penggalian bahan tambang yang kurang menyadari pentingnya upaya pelestarian lingkungan. 2. Masih adanya usaha pertambangan tidak memiliki ijin usaha, yang berpotensi merusak lingkungan. 3. Masih banyaknya keluarga yang belum dapat mengakses listrik, karena berada di desa terpencil tanpa adanya jaringan listrik PLN, dan belum optimalnya pengembangan energi terbarukan. 4. Tingginya tingkat penggunaan energi listrik dan bahan bakar minyak disebabkan kesadaran masyarakat yang rendah. 4. Pariwisata 1) Menurunnya konstribusi sektor pariwisata pada PAD akibat melamahnya daya saing Obyek wisata yang dikelolah oleh Pemda . 2) Belum optimalnya pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata baru yang potensial. 3) Belum optimalnya partisipasi sektor swasta dalam penyediaan fasilitas pendukung dalam hal ini ialah biro perjalanan wisata dan pemandu wisata. 5. Kelautan dan Perikanan 1) Masih kurangnya keberdayaan nelayan dan kemandirian pelaku usaha kelautan perikanan dan kelautan. 2) Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan. 3) Belum optimalnya produksi perikanan budidaya, dipengaruhi oleh fluktuasi harga dan penyakit ikan, serta keterbatasan sarana produksi, dan penerapan teknologi yang masih rendah. 4) Menurunnya produksi perikanan tangkap disebabkan perubahan iklim, kerusakan habitat terumbu karang dan mangrove, perubahan iklim, dan kerusakan habitat terumbu karang dan mangrove. 5) Masih rendahnya mutu hasil perikanan disebabkan penerapan teknologi pengolahan pasca panen yang masih rendah. 6) Belum optimalnya penyuluhan perikanan untuk menunjang peningkatan produksi perikanan. 7) Masih terbatasnya produk olahan ikan yang bermutu dan berdaya jual, disebabkan jumlah kelompok pengolah yang masih kurang, penerapan teknologi produksi yang masih rendah, dan penggunaan alat pemasaran yang kurang higienis. 6. Perdagangan 1) Rendahnya kontribusi perdagangan dalam PDRB dibandingkan sektor lainnya. 2) Masih kurangnya ketrampilan (produksi, manajemen, teknologi dan akses permodalan) pelaku usaha (UDKM) tentang pengelolaan usaha 3) Minimnya instrumen pengawasan barang beredar yang tersedia; 4) Keterbatasan jumlah dan kualifikasi teknis sumber daya manusia; 5) Masih rendahnya tingkat kesadaran konsumen dan pelaku usaha akan hak dan kewajibannya serta ketentuan yang berlaku; 6) Kurangnya publikasi dan sosialisasi aspek perlindungan konsumenMasih kurang networkning dalam pembinaan 7) Masih kurangnya permodalan dan infrastruktur pendukung usaha 8) Masih kurangnya cakupan dan volume pembinaan UDKM


| IV - 10

7. Industri 1) Masih Rendahnya kontribusi industri dalam PDRB 2) Masih rendahnya cakupan KUB yang dibina. 3) Masih kurangnya ketrampilan (produksi, manajemen, teknologi dan akses permodalan) pelaku usaha IKM tentang pengelolaan usaha 4) Masih kurangnya permodalan dan infrastruktur pendukung usaha 5) Rendahnya minat masyarakat untuk menjadi wirasusahawan 8. Ketransmigrasian 1) Belum optimalnya pengembangan wilayah penempatan transmigrasi yang aman dan nyaman. 4.2 Isu-Isu Strategis Berdasarkan berbagai permasalahan diatas, maka isu strategis pembangunan sebagai berikut: 1. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan aksesibilitas pelayanan kesehatan yang adil dan berkualitas Rendahnya derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Bone dipengaruhi oleh Angka Kematian Ibu (AKI) dari tahun 2008 – 2012 cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 AKI Kabupaten Bone sebesar 24,2 per 100.000 kelahiran hidup meningkat pada tahun 2012 menjadi 29,32 per 100.000 kelahiran hidup. Terdapat 3 capaian yang belum tercapai yaitu cakupan ibu hamil komplikasi yang ditangani, cakupan neo-natal dengan komplikasi yang ditangani, cakupan kunjungan balita, cakupan Desa dengan UCI (Universal Child Immunization), cakupan penemuan AFP rate per 10.000 penduduk< 15 tahun, dan cakupan penemuan pasien baru TB BTA posistif. Kondisi Jamban Keluarga (Jaga) masyarakat Bone masih dibawah target Indikator Indonesia Sehat. Penggunaan Jaga pada tahun 2012 hanya 48,70% dengan target 65%. Berdasarkan perhitungan kebutuhan tenaga medis, Kabupaten Bone masih memerlukan tenaga medis cukup banyak. Dokter Spesialis berdasarkan perhitungan dibutuhkan sejumlah 30 dokter spesialis untuk jumlah penduduk 724.905 jiwa, sedangkan dokter umum yang dibutuhkan adalah 243 dokter umum dan kebutuhan dokter gigi sebanyak 59 orang. 2. Peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan masyarakat secara optimal Keterjangkauan diukur melalui beberapa indikator yaitu Angka Partisapasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Melanjutkan (AM) pada tiap jenjang pendidikan. APK dan APM Pendidikan Dasar yaitu SD dan SMP di kabupaten Bone relatif rendah bila dibandingkan dengan capaian provinsi maupun nasional. Dengan rasio siswa / kelas pada jenjang SD yaitu 1 : 19 jauh dari standar nasional yaitu 1 : 32, maka perlu peninjauan kelembagaan yang sudah jenuh yang berdampak pada pembiayaan pendidikan yang tinggi, melalui program Manajemen Pelayanan Pendidikan (Regrouping). Kompetensi kelayakan guru juga masih rendah baru mencapai angka 53 %, maka untuk mencapai output pendidikan yang cerdas harus meningkatkan mutu pendidik khususnya dalam meningkatkan kualifikasi pendidik menjadi S-1.


| IV - 11

3. Pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran Berdasarkan indikator kemiskinan Kabupaten/Kota (Susenas 2012), jumlah penduduk miskin Kabupaten Bone sebanyak 88.800 jiwa (12,25 %). Angka tersebut masih lebih tinggi dari angka kemiskinan nasional dan provinsi. 4. Realisasi investasi dan pengembangan Industri dan UMKM secara optimal Secara umum, iklim investasi di Kabupaten Bone sangat baik namun tidak didukung dengan kebijakan maupun regulasi terhadap kegiatan promosi sehingga menghambat kemajuan dunia usaha maupun kegiatan penanaman modal lainnya. SPM Bidang Penanaman modal menargetkan jumlah kegiatan promosi peluang penanaman modal dilaksanakan sebanyak 4 kali dalam setahun, kenyataannya sejak tahun 2008 2012 hanya dilaksanakan sebanyak 1 kali dalam setahun. Demikian pula halnya dengan jumlah pemohon penanaman modal dalam negeri yang ditargetkan sesuai SPM sebesar 30% setiap tahun, namun sepanjang tahun 2008 – 2012 belum ada investor yang mengajukan permohonan melalui leading sector yang ada. Kelemahan investasi di Kabupaten Bone juga sangat dipengaruhi oleh rendahnya kegiatan pengkajian/penelitian yang berkaitan dengan pengembangan investasi dan penanaman modal, termasuk belum terwujudnya kerjasama yang sinergis antar SKPD, dunia usaha maupun stakeholder terkait lainnya dalam pengembangan investasi dan penanaman modal. 5. Penyediaan dan pemerataan infrastruktur di seluruh wilayah perkotaa, perdesaan dan perbatasan Berdasarkan Data Dasar Prasarana Jalan Kabupaten (DD-1) Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air Kabupaten Bone Tahun 2013 masih ada sekitar 39,70 % panjang ruas jalan kabupaten dalam kondisi rusak berat dan 20,81 % kondisi rusak ringan. Hal ini akan menjadi perhatian pemerintah daerah agar mampu menuntaskan persoalan fisik dan prasarana yang menjadi salah satu kendala pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bone. 6. Peningkatan sistem tata kelola pemerintahan yang baik dalam dukungan sumber daya aparatur pemerintah yang profesional Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan di kabupaten Bone belum maksimal, masih terdapat beberapa kelemahan dalam pencapaian indikator good governance yang belum dapat dicapai secara optimal seperti : efisiensi dan efektifitas Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah, Opini BPK yang belum berhasil mencapai WTP, termasuk panjangnya rentang kendali pelayanan publik. 7. Peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan Perkembangan IPG Kabupaten Bone dalam kurun waktu empat tahun menunjukkan bahwa capaian IPG Kabupaten Bone masih jauh dibawah capaian IPG Provinsi dan Nasional. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kinerja pemerintah daerah untuk mengurangi disparitas gender disetiap tahapan dan mekanisme perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan. 8. Peningkatan kualitas lingkungan dan penanggulangan potensi bencana alam Terdapat beberapa tantangan atau ancaman yang dihadapi berkaitan dengan pembangunan lingkungan hidup di Kabupaten Bone. Pertama ancaman pencemaran lingkungan akibat peningkatan aktivitas perekonomian masyarakat, diantaranya oleh aktivitas industri, aktivitas rumah tangga (domestik), dan pertanian dengan adanya pemakaian pupuk anorganik dan pestisida. Pembangunan industri menghasilkan limbah cair, gas dan padatan yang dapat memberikan dampak negatif terhadap Masyarakat Bone yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera

| IV - 12

lingkungan air, udara dan tanah. Kedua, degradasi hutan, lahan dan sumber-sumber mata air. Kerusakan lahan di Kabupaten Bone ditandai dengan semakin luasnya lahan-lahan yang tidak produktif atau lahan kritis yang diakibatkan oleh pembukaan lahan pada daerah kemiringan, penambangan bahan galian secara liar (Penambangan Tanpa Ijin/PETI), dan pemanfaatan lahan yang tidak memperhatikan kaidah-kaidah konservasi tanah dan air. Ketiga, degrasi pesisir dan laut yang ditandai oleh adanya kerusakan ekosistem mangrove. Kawasan mangrove di pesisir Teluk Bone Kabupaten Bone sepanjang 138 km, sebagian besar mengalami kerusakan yang parah. Kerusakan tersebut disebabkan oleh konversi hutan mangrove menjadi areal tambak, permukiman/persawahan, dan penggunaan lainnya. Keempat perubahan iklim yang dapat mempengaruhi kondisi lingkungan hidup dan dapat menjadi ancaman terjadinya bencana alam. 9. Pengembangan seni dan budaya daerah yang berbasis nilai-nilai agama dan kearifan lokals Melihat capaian kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bone Tahun 2008-2012 maka perkembangan seni dan budaya di Kabupaten Bone dinilai masih rendah khususnya dalam hal belum optimalnya pengembangan destinasi pariwisata dan Objek Daerah Tujuan Wisata (ODTW) serta pembinaan/pemeliharaan benda dan cagar budaya. Disisi lain, cakupan kajian seni, fasilitas seni dan gelar seni belum maksimal dalam mendorong pengembangan kepariwisataan dan peningkatan PAD Kabupaten Bone. Disamping tantangan akan kurangnya akses dan promosi terhadap daya tarik wisata, besarnya potensi objek dan daya tarik wisata akan menjadi peluang bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan seni dan budaya di Kabupaten Bone, melalui dukungan kebijakan yang memberi ruang terhadap pengembangan kepariwisataan. 10. Pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah utamanya Pendapatan Asli Daerah Kontribusi PAD terhadap APBD masih sangat rendah, baru mencapai sekitar 4% pertahun. Hal ini masih sangat jauh dari standar nasional minimal sebesar 30 %. Kondisi ini disebabkan oleh belum optimalnya kegiatan intensifikasi, ekstensifikasi, dan pengawasan.


| IV - 13

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi (UU No. 25 tahun 2004 dan PP No. 8 tahun 2008). Menurut Permendagri No. 54 tahun 2010, strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Strategi diperlukan untuk memperjelas cara implementasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sedangkan kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Strategi dan kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Bone yang ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagai berikut: Tabel 6.1 Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Bone Misi Misi 1 : Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas terjangkau adil dan merata

Tujuan Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan

Sasaran Tersedianya sarana prasarana kesehatan yang merata.

Tersebarnya tenaga medis terlatih dan responsif gender

Terjalinnya Hubungan sinergis antar penyedia layanan kesehatan

Tersedianya jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan marginal


Strategi Arah kebijakan Mencukupi kebutuhan  Peningkatan sarana sarana dan prasarana prasarana dan perbaikan kesehatan seperti mutu pelayanan PONED dan PONEK serta kesehatan dasar menerapkan sertifikasi (puskesmas) dan dan akreditasi RS dan rujukan (rumah sakit). Puskesmas.  Peningkatan penyediaan obat-obatan dan perbekalan kesehatan serta pengawasan obat dan makanan. Meningkatkan mutu Peningkatan kesempatan sumber daya kesehatan untuk mengikuti melalui penerapan pendidikan dan pelatihan budaya kerja dan dalam rangka pengembangan meningkatkan kapasitas profesionalisme tenaga dan profesionalisme kesehatan, serta tenaga kesehatan. pemberian kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan. Meningkatkan kerjasama Peningkatan kemitraan dalam pelayanan dalam peningkatan kesehatan dalam bentuk pelayanan kesehatan MoU antara pemerintah antara pemerintah daerah dengan penyedia dengan penyedia layanan layanan kesehatan kesehatan swasta. swasta Meningkatkan pelayanan Peningkatan pelayanan kesehatan bagi keluarga jaminan kesehatan miskin melalui jaminan masyarakat (Jamkesmas), kesehatan masyarakat dan jaminan kesehatan (Jamkesmas), dan daerah (Jamkesda) peningkatan jaminan

| VI - 1

Misi

Tujuan

Meningkatkan pencegahan dan penanganan penyakit menular maupun tidak menular

Sasaran

Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat

Berkurangnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit

Mengurangi kematian ibu, bayi dan balita serta memperbaiki status gizi masyarakat Meningkatkan cakupan air bersih dan sanitasi masyarakat Mengurangi pertumbuhan jumlah penduduk.

Misi 2 : Meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan yang berkeadilan berbasis nilainilai agama dan kearifan lokal untuk mewujudkan manusia mandiri

Meningkatkan akses, kualitas pendidikan yang berkeadilan berbasis nilainilai agama sehingga mampu mendorong tercapainya manusia yang mandiri dan

Berkurangnya angka kematian ibu, bayi dan balita Meningkatnya status gizi masyarakat. Meningkatnya cakupan rumah tangga memiliki sarana air bersih dan sanitasi Meningkatnya pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif.

Strategi kesehatan daerah (Jamkesda) Meningkatkan promosi kesehatan dan perilaku hidup sehat melalui sarana informasi dan optimalisasi tenaga kesehatan di Puskesmas dan kelompok masyarakat. Meningkatkan pencegahan melalui promosi kesehatan dan meningkatkan pelayanan dalam penanggulangan penyakit. Meningkatkan kapasitas bidan dalam kesiapsiagaan persalinan dan mengembangkan desa siaga aktif. Optimalisasi Posyandu dan tenaga kesehatan dalam pemantauan tumbuh kembang anak. Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya sarana air bersih dan sanitasi bagi kesehatan keluarga. Meningkatkan peserta KB aktif melalui komunikasi, informasi dan edukasi dengan mengoptimalkan peran kader Posyandu dan tenaga kesehatan di Puskesmas. Optimalisasi Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR

Meningkatnya kesadaran remaja mengenai kesehatan reproduksi. Meningkatnya  Meningkatkan akes pendidikan penyediaan bantuan bagi seluruh operasional masyarakat yang pendidikan, pemberian makin setara dan bantuan pendidikan tersedianya sarana bagi anak dari keluarga dan prasarana miskin, serta pendidikan yang penerapan efisiensi memadai. penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing satuan pendidikan.  Meningkatkan


Arah kebijakan

Peningkatan promosi kesehatan dan perilaku hidup sehat kepada masyarakat dalam mencegah penyakit serta penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB). Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Penyakit Menular dan tidak menular

Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak.

Peningkatan perbaikan gizi masyarakat.

Peningkatan pengembangan lingkungan sehat. Peningkatan pelayanan Keluarga Berencana dan Komunikasi Informasi dan Edukasi mengenai alat kontrasepsi dan kesehatan reproduksi Peningkatan pengembangan Pusat Pelayanan Informasi Dan Konseling KRR  Peningkatan penyediaan bantuan operasional pendidikan, dan bantuan pendidikan bagi anak dari keluarga miskin pada jenjang PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan.  Peningkatan rehabilitasi ruang kelas rusak, penambahan kelas baru,

| VI - 2

Misi

Tujuan sejahtera

Sasaran

Meningkatnya kualitas pendidikan yang mampu mendorong inovasi dan kreatifitas dalam berkarya

Misi 3 : Mengembangka n dan menguatkan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal dan kelestarian lingkungan

Meningkatkan ilmu pengetahuan masyarakat melalui perpustakaan

Meningkatnya kualitas pelayanan dan jumlah kunjungan ke perpustakaan

Meningkatkan prestasi olahraga dan peran pemuda dalam pembangunan

Meningkatnya prestasi olahraga dan kemajuan organisasi pemuda, serta jiwa kewirausahaan pemuda.

Meningkatkan investasi, pengembangan industri, koperasi UMKM, perdagangan dan pariwisata untuk mengurangi pengangguran

Meningkatnya realisasi investasi daerah berskala nasional.

Tersedianya lapangan kerja dan berkurangnya pengangguran,


Strategi pemerataan sarana prasarana pendidikan melalui perbaikan ruang kelas rusak, penambahan kelas dan pembangunan sekolah baru sesuai kebutuhan. Meningkatkan mutu pendidikan melalui pemberian kesempatan studi lanjut atau mengikuti pendidikan dan latihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Meningkatkan pelayanan perpustakaan daerah melalui peningkatan kapasitas pengelola perpustakaan, penambahan koleksi perpustakaan, serta pengembangan minat baca masyarakat. Meningkatkan pembinaan dan kompetisi olahraga unggulan, pembinaan organisasi kepemudaan dan organisasi kesiswaan serta peningkatan kapasitas pemuda tentang kecakapan hidup dan kewirausahaan bekerjasama dengan pihak swasta. Optimalisasi kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan perijinan satu pintu, pemindahan perijinan yang masih ditangani oleh dinas/instansi tertentu ke SKPD yang menangani perizinan, peningkatan kerjasama dengan stakeholder investasi, peningkatan infrastruktur pendukung investasi, dan pemberian insentif daerah bagi calon investor. Meningkatkan kompetensi calon tenaga kerja melalui pelatihan kerja sesuai permintaan

Arah kebijakan pembangunan sekolah baru sesuai kebutuhan dan Regrouping Sekolah

Peningkatan kesempatan studi lanjut atau mengikuti pendidikan dan latihan bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.

Peningkatan kapasitas pengelola perpustakaan, penambahan koleksi perpustakaan, serta pengembangan minat baca masyarakat.

 Peningkatan pembinaan dan kompetisi olahraga unggulan.  Peningkatan pembinaan organisasi kepemudaan.  Peningkatan kemampuan kewirausahaan pemuda.

 Peningkatan kuantitas jenis perijinan, peningkatan kualitas pelayanan perijinan satu pintu, dan pemberian insentif daerah bagi calon investor.  Peningkatan promosi potensi dan peluang investasi daerah

 Peningkatan pelatihan calon tenaga kerja dan pengembangan kerjasama dengan pihak

| VI - 3

Misi

Tujuan

Sasaran serta meningkatnya perlindungan tenaga kerja.

Strategi pasar kerja, serta peningkatkan kerjasama dengan pihak swasta dalam pendidikan dan pelatihan kerja, dan magang kerja.

Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan di berbagai obyek wisata daerah

Mengembangkan destinasi wisata melalui optimalisasi sarana dan prasarana pariwisata, pengelolaan obyek wisata, dan pengembangan industri dan jasa pariwisata bekerjasama dengan swasta dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Meningkatkan kapasitas pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui pelatihan manajemen usaha dan pemasaran produk UMKM dan pelatihan kewirausahaan.

Meningkatnya jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang berkembang dan bertambahnya jumlah wirausahawan baru. Meningkatnya koperasi aktif dan koperasi sehat.

Meningkatnya jumlah IKM yang berkembang yang jumlah tenaga kerja yang terserap

Meningkatnya aktivitas perdagangan dalam dan luar negeri


Mengembangkan usaha koperasi melalui peningkatan kapasitas pengurus Koperasi mengenai manajemen koperasi bekerjasama dengan lembaga perbankan. Meningkatkan kapasitas pelaku IKM melalui fasilitasi alat, pelatihan manajemen usaha dan pemasaran produk, fasilitasi dalam mengakses permodalan, dan fasilitasi temu usaha dengan usaha skala besar. Meningkatkan perbaikan/pembangunan sarana dan prasarana perdagangan, penataan pedagang kakilima, pengendalian pasar retail

Arah kebijakan swasta dalam pendidikan dan pelatihan kerja, serta magang kerja.  Peningkatan penempatan tenaga kerja  Peningkatan perlindungan terhadap tenaga kerja Pengembangan destinasi wisata unggulan, peningkatan promosi wisata serta pengembangan industri dan jasa pariwisata.

 Peningkatan kapasitas manajemen usaha dan pemasaran produk, serta fasilitasi akses permodalan bagi UMKM.  Peningkatan pelatihan kewirausahaan.

Peningkatan SDM koperasi dalam manajemen koperasi

 Peningkatan kapasitas manajemen usaha dan pemasaran produk, serta fasilitasi akses permodalan bagi pelaku IKM, serta fasilitasi sarana produksi.  Pengembangan sentrasentra industri potensial.  Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan khususnya pasar tradisional, dan penataan pedagang kakilima.

| VI - 4

Misi

Tujuan

Meningkatkan produksi dan produktivitas hasil-hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan untuk mewujudkan ketahanan pangan

Sasaran

Meningkatnya produktivitas dan pemasaran hasil pertanian/perkebu nan

Meningkatnya populasi ternak dan hasil ikutannya.

Strategi modern, serta pengembangan jaringan kerjasama perdagangan. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian melalui pemberdayaan kelompok tani, penyediaan sarana produksi (bibit unggul, pupuk dan pestisida), alsintan dan jaringan irigasi serta jalan usaha tani dan pencegahan, pengendalian dan pemantauan organisme pengganggu tanaman (OPT), bencana alam banjir/kekeringan, dan mengoptimalkan penyuluhan pertanian/perkebunan. Meningkatkan populasi ternak dan hasil peternakan melalui penerapan inseminasi buatan, pengembangan hijauan makanan ternak, menekan pemotongan betina produktif dan mengatasi kelangkaan pejantan

  









 Meningkatnya produksi, mutu dan nilai jual hasil perikanan tangkap, budidaya dan produk olahan ikan.

Meningkatnya ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam,


Meningkatkan produksi, mutu dan nilai jual hasil perikanan dan produk olahan ikan melalui peningkatan sarana dan prasarana, penerapan sistem rantai dingin, serta meningkatkan pemberdayaan kelompok nelayan, pembudidaya ikan dan kelompok pengolahan dan pemasaran. Meningkatkan penanganan wilayah rawan pangan melalui pengembangan

  

Arah kebijakan Peningkatan perlindungan terhadap konsumen Penguatan kelembagaan petani dalam berusaha tani. Pengembangan agribisnis pertanian mencakup usaha produksi, pengolahan dan pemasaran hasil produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan. Mengembangkan industri pertanian melalui pengolahan hasil, manajemen usaha dan penguatan sistem pemasaran. Peningkatan pelatihan dan pembinaan mengenai teknik budidaya ternak yang baik Peningkatan fasilitasi sarana dan prasarana teknologi peternakan dan penerapan inseminasi buatan. Peningkatan pencegahan penyebaran penyakit zoonosis dan pengobatan ternak yang sakit. Meningkatkan promosi potensi hewan ternak dan hasil ikutan Peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir Peningkatan produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan

Peningkatan penanganan wilayah rawan pangan, percepatan penganekaragaman

| VI - 5

Misi

Tujuan

Meningkatkan penataan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, pelestarian hutan dan lingkungan hidup.

Sasaran bermutu, bergizi dan aman.

Terwujudnya perlindungan lahan-lahan produktif sebagai cadangan pangan dan pendukung ekonomi lokal. Meningkatnya tertib administrasi pertanahan dan terselesaikannya Konflik-Konflik Pertanahan Berkurangnya hutan dan lahan kritis, serta bertambahnya luas hutan rakyat.

Berkurangnya kasus-kasus pencemaran air, tanah dan udara, dan terjaganya kelestarian sumber-sumber mata air. Meningkatnya luas ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan Berkurangnya penambangan tanpa ijin, meningkatnya rumah tangga


Strategi lumbung pangan dan penguatan LDPM, percepatan penganekaragaman konsumsi pangan beragam melalui sosialisasi, promosi dan edukasi, bergizi seimbang dan aman, serta meningkatkan pengawasan terhadap mutu dan keamanan pangan. Menetapkan sawah lestari dan mengendalikan ijin alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian bekerjasama dengan Badan Pertanahan Negara. Peningkatan tertib administrasi pertanahan melalui peningkatan pelayanan bekerjasama dengan Kantor Pertanahan Negara. Mengurangi hutan dan lahan kritis melalui reboisasi, penanganan lahan kritis dan pengembangan hutan rakyat, dan penertiban industri hasil hutan dengan mengoptimalkan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Meningkatkan pemantauan kualitas air, tanah dan udara dengan mengoptimalkan laboratorium BLHD, pelayanan pengaduan dan penegakan hukum terhadap kasus-kasus lingkungan Meningkatkan pembangunan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan pada kawasan padat lalu lintas. Mengembangkan sistem pengawasan dan pelaporan aktivitas pertambangan, dan bekerjasama dengan PLN

Arah kebijakan pangan dan pengawasan mutu dan keamanan pangan

 Peningkatan penataan ruang pada kawasan strategis dan cepat tumbuh.  Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum pelanggaran tata ruang.  Peningkatan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah dan Penyelesaian KonflikKonflik Pertanahan.  Penanganan lahan kritis dan pengembangan hutan rakyat terutama di wilayah rawan longsor dan erosi.  Peningkatan pembinaan dan penertiban industri hasil hutan. Peningkatan pencegahan pengawasan kegiatan usaha masyarakat yang berpotensi merusak lingkungan dan pengembangan instalasi pengolahan limbah komunal. Peningkatan pembangunan dan peningkatan kualitas ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan.  Peningkatan pengawasan aktivitas pertambangan baik berijin maupun tanpa ijin.

| VI - 6

Misi

Tujuan

Sasaran berlistrik, dan meningkatnya pemanfaatan energi alternatif

Meningkatkan pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah

Meningkatnya kondisi jalan dan jembatan berkondisi baik

Meningkatnya luas dan tingkat pelayanan jaringan irigasi. Meningkatnya ketersediaan air baku untuk kebutuhan pokok sehari-hari, perkotaan dan industri. Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pelayanan sistem jaringan transportasi.

Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat. Berkurangnya kawasan kumuh dan meningkatnya cakupan keluarga memiliki sarana air bersih dan sanitasi. Misi 4 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam memenuhi hakhak dasar masyarakat

Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil, perlindungan sosial.

Meningkatnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan catatan sipil. Meningkatnya penanganan


Strategi dalam penyediaan jaringan listrik pada wilayah terpencil, serta mengembangkan energi alternatif melalui sistem demplot. Meningkatkan pembangunan jalan dan jembatan kabupaten yang berkondisi rusak berat, dan melakukan perbaikan jalan berkondisi rusak ringan. Meningkatkan perbaikan jaringan irigasi baik primer, sekunder maupun tersier Meningkatkan penyediaan air baku dan pengelolaan melalui pemeliharaan sumber mata air dan pengembangan PDAM

Arah kebijakan  Peningkatan jaringan listrik dan energi alternatif yang ramah lingkungan.

Meningkatkan pelayanan transportasi melalui peningkatan fasilitas terminal, penyediaan sarana keselamatan lalu lintas, perbaikan manajemen transportasi, dan peningkatan ketertiban lalu lintas bekerjasama dengan kepolisian, swasta dan masyarakat Mendorong pengembang dalam penyediaan rumah sederhana.

Peningkatan fasilitas terminal, sarana keselamatan lalu lintas, perbaikan manajemen transportasi, dan peningkatan ketertiban lalu lintas.

Meningkatkan rehabilitasi rumah tidak layak huni pada kawasan permukiman kumuh dan memberikan dana stimulan dalam pembangunan sarana air bersih dan sanitasi. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil. Optimalisasi potensi kelembagaan sosial

Peningkatan pembangunan/ rehabilitasi jalan dan jembatan kabupaten yang berkondisi rusak. Peningkatan pembangunan/rehabilitasi jaringan irigasi dan rawa Peningkatan penyediaan dan pengelolaan air baku

pengembangan perumahan sederhana dan sarana prasarana yang memadai. Peningkatan rehabilitasi rumah tidak layak huni dan pembangunan sarana air bersih dan sanitasi bagi bagi keluarga tidak mampu.

Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil Peningkatan penanganan Penyandang Masalah

| VI - 7

Misi

Tujuan

yang berkeadilan

Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan perempuan, serta perlindungan terhadap perempuan dan anak

Sasaran terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Semakin berkembangnya lembaga ekonomi perdesaan dan meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan desa dan pelayanan administrasi desa Meningkatnya indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender.

Misi 5 : Mengembangka n seni dan budaya dalam kemajemukan masyarakat.

Meningkatkan apresiasi seni dan budaya di kalangan lembaga pendidikan dan masyarakat.

Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dan meningkatnya keberdayaan perempuan. Meningkatnya rasa aman, nyaman transmigran di Lokasi Pemukiman Transmigrasi. Meningkatnya penyelenggaraan event-even seni budaya daerah dan pelestarian kekayaan budaya daerah.


Strategi Arah kebijakan masyarakat dan Kesejahteraan Sosial. penguatan gerakan sosial masyarakat dalam penanganan penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Meningkatkan Peningkatan keberdayaan masyarakat pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam masyarakat dalam pengembangan usaha pembangunan desa ekonomi perdesaan melalui pengembangan Peningkatan Kapasitas lembaga ekonomi desa, aparatur desa. pengembangan potensi desa, dan pemberdayaan kelompok ekonomi masyarakat. Meningkatkan  Peningkatan pembangunan gender penyelenggaraan melalui pengembangan kegiatan anggaran dukungan dan komitmen responsif gender di kepala daerah dan masing-masing SKPD. kepala SKPD dalam  Peningkatan koordinasi penyelenggaraan PUG, kelembagaan PUG, meningkatkan peran pembentukan regulasi aktif Kelompok Kerja daerah untuk PUG, meningkatkan mendukung kebijakan kapasitas Tim Teknis pembangunan yang Pokja PUG dan Focal responsif gender, serta Point SKPD. advokasi, sosialisasi, pelatihan, seminar untuk mensosialisasikan PUG. Optimalisasi P2TP2A Peningkatan kualitas dalam penanganan penanganan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan korban kekerasan, serta dan peningkatan pemberdayaan pemberdayaan perempuan dalam perempuan. peningkatan usaha ekonomi produktif. Meningkatkan sarana dan prasarana di lokasi permukiman transmigrasi

Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana transmigrasi

Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana dan pendidikan seni budaya, penyelenggaraan eventeven seni budaya daerah dan pelestarian kekayaan budaya daerah.

Peningkatan penyelenggaraan dan partisipasi event-event budaya di tingkat daerah, provinsi dan nasional, serta pelestarian kekayaan budaya.

| VI - 8

Misi Misi 6 : Menguatkan budaya politik dan hukum yang demokratis dan bebas KKN

Tujuan Meningkatkan partisipasi politik dan kondusifitas lingkungan masyarakat.

Sasaran Meningkatnya partisipasi politik dalam pemilihan umum dan kesadaran bela negara. Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban dilingkungan masyarakat.

Strategi Meningkatkan pengetahuan mengenai hak politik masyarakat melalui pendidikan politik dan edukasi menengai wawasan kebangsaan. Meningkatkan patroli penegakan perda dan pencegahan tindak kriminal melalui optimalisasi linmas di setiap desa/kelurahan.

 

 



Menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih, transparan, partisipatif, dan akuntabel

Meningkatnya  Optimalisasi PAD pendapatan asli melalui pembukaan daerah dan potensi sumber meningkatnya pendapatan daerah, status audit meningkatkan kinerja keuangan daerah sumber pendapatan oleh BPK. daerah, mencegah kebocoran pendapatan, memberikan penghargaan dan sanksi kepada pengelola sumber pendapatan daerah.  Peningkatan komitmen pimpinan daerah dan seluruh aparat, mempercepat penyelesaian tindak lanjut LHP dan action plan, memperbaiki sistem keuangan daerah, meningkatkan kualitas SDM dan kelembagaan, memperkuat regulasi daerah dalam mencapai WTP.  Optimalisasi pengelolaan aset daerah melalui kajian evaluasi aset-aset daerah, memperbaiki managemen aset, perbaikan kinerja pengelola aset, dan peningkatan kapasitas pengelolaan aset.






Arah kebijakan Peningkatan pendidikan politik masyarakat. Peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai wawasan kebangsaan Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal. Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat). Peningkatan pendapatan dan pengelolaan keuangan dan aset daerah. Peningkatan koordinasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah dan dan tindak lanjut hasil pengawasan.

| VI - 9

Misi

Tujuan

Sasaran a. Meningkatnya kompetensi aparatur pemerintah daerah dan DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Strategi Meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah daerah dan DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya melalui pendidikan kedinasan, bimbingan teknis, pelatihan.

b. Terjalinnya kerjasama antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk menjamin kepastian hukum dan terjalinnya kerjasama antar pemerintah daerah.

Meningkatnya kerjasama antar pemerintah daerah, terbentuknya produk-produk hukum daerah, penyediaan informasi dan pelayanan pengaduan masyarakat.

Meningkatnya pengelolaan arsip daerah secara baku

Meningkatkan pengelolaan arsip secara baku dengan mengoptimalkan arsiparis dan aparatur di masing-masing SKPD Meningkatkan pemanfaatan jaringan komunikasi dan informasi berbasis internet melalui fasilitasi sarana prasarana teknologi informasi secara merata di SKPD dan ruang publik

Meningkatnya jaringan komunikasi dan informatika sesuai kebutuhan

Meningkatnya efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah


Meningkatkan penyelenggaran pemerintahan yang lebih efektif dan efisien melalui rasionalisasi Struktur Organisasi dan Tata Kerja pemerintahan daerah

Arah kebijakan  Peningkatan pendidikan kedinasan, peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur, tenaga pemeriksa dan pengawas.  Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah mengenai tugas dan fungsi DPRD.  Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah.  Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan penanganan pengaduan masyarakat.  Peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah.  Peningkatan pembentukan produkproduk hukum daerah sesuai kebutuhan. Peningkatan kapasitas arsiparis dan aparatur di SKPD dalam pengelolaan arsip secara baku Peningkatan sarana prasarana teknologi informasi secara merata di SKPD dan ruang publik.

- Rasionalisasi SKPD dan Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat - Fasilitasi pemekaran wilayah Bone Selatan

| VI - 10

Misi

Tujuan Meningkatkan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas didukung data statistik.

Sasaran Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah, perencanaan sektoral dan perencanaanperencanaan normatif lainnya sesuai kebutuhan.

Strategi Pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, perencanaan sektoral dan perencanaanperencanaan normatif lainnya melaui pemanfaatan optimal potensi aparatur perencana dan aparatur perencana SKPD terkait serta pelibatan stakeholder profesional yaitu konsultan dan perguruan tinggi.

Arah kebijakan Penetapan prioritas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan sektoral dengan mempertimbangkan amanat peraturan perundang-undangan serta kemendesakan kebutuhan.

Tersusunnya data dan informasi statistik daerah yang valid dan up to date sesuai kebutuhan.

Pelaksanaan penyusunan data dan informasi statistik daerah dilakukan melalui kerjasama dengan BPS.

Peningkatan modifikasi dan penyempurnaan terhadap isi (jenis dan ragam data) serta upaya untuk up dating penyajian data dan informasi statistik daerah.


| VI - 11

No

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN

Indikator Kinerja (outcome)

0%

21,05 % 23,67 % 90%

100%

100% 100% 100%

100%

80%

95 %

55%

Capaian Kinerja Kondisi Kondisi Kinerja Kinerja Awal Akhir RPJMD RPJMD (2018) (2012)

Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan

Program Pengadaan, Peningkatan, Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya Program Pengadaan, Peningkatan, Perbaikan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit ParuParu/Rumah Sakit Mata.

Program

Tabel 7.1 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kabupaten Bone Tahun 2013-2018

Kebijakan

Kondisi Baik Sarana Prasarana : - Puskesmas - Pustu - Poskesdes Jumlah Rumah Sakit yang dibangun Tersedianya sarana dan prasarana Rumah Sakit Pendidikan Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di UPTD dan jaringannya

Dinkes

SKPD

Kesehatan

Dinkes

BLUD RSUD

Dinkes

| VII - 1

Kesehatan

Kesehatan

Urusan

Kebijakan umum sesuai dengan Permendagri 54 tahun 2010 berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih yang selanjutnya ditentukan program pembangunan daerah dan ditetapkan indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan atas pencapaian sasaran pembangunan daerah dalam rangka mencapai visi jangka menengah Kabupaten Bone.

Sasaran

Tersedianya sarana prasarana kesehatan yang merata. Peningkatan sarana prasarana dan perbaikan mutu pelayanan kesehatan dasar (puskesmas) dan rujukan (rumah sakit).

Peningkatan penyediaan obat-obatan dan perbekalan kesehatan serta pengawasan obat dan makanan


No

Peningkatan kapasitas dan profesionalisme tenaga kesehatan.

Kebijakan

Tersebarnya tenaga medis terlatih dan responsif gender

Sasaran

Terjalinnya Hubungan sinergis antar penyedia layanan kesehatan

Peningkatan promosi kesehatan dan perilaku hidup sehat kepada masyarakat dalam

Peningkatan kemitraan pelayanan kesehatan antara pemerintah dengan penyedia layanan kesehatan swasta. Peningkatan pelayanan jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas), Jampersal dan jaminan kesehatan daerah (Jamkesda)

Tersedianya jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan marginal

Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membudayakan

Indikator Kinerja (outcome) Jumlah apotek, took obat yang terpantau Rasio tenaga kesehatan Meningkatnya profesionalisme dan kompetensi tenaga medis dan non medis Jumlah sarana kesehatan yang bermitra dengan pemerintah Terjaminnya sistem dan kontinuitas pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan ibu bersalin di semua unit pelayanan kesehatan strata I Pelayanan kesehatan masyarakat yang diluar tanggungan Jamkesmas, Jampersal dan Askes - Persalinan ditolong tenaga kesehatan - Memberi bayi ASI ekslusif


100%

Capaian Kinerja Kondisi Kondisi Kinerja Kinerja Awal Akhir RPJMD RPJMD (2018) (2012) 95% 100% 79,19%

100% dari total penduduk miskin yang ditargetkan sebesar 9 % tahun 2018.

800 orang

74,59% (88.800 jiwa penduduk miskin)

100%

123 orang

69,92%

95%

100%

93,50%

75%

100%

27,85%

SKPD

Dinkes

Urusan

Kesehatan

Dinkes

Program

Program Pengawasan Obat Dan Makanan

Kesehatan

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Kesehatan

Kesehatan

Kesehatan

Dinkes

Dinkes

Dinkes

BLUD RSUD

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat

| VII - 2

No

Sasaran

perilaku hidup bersih dan sehat

Berkurangnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit

Kebijakan

mencegah penyakit serta penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB).

Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Penyakit Menular dan tidak menular

Indikator Kinerja (outcome) - Menimbang balita setiap bulan - Menggunakan air bersih. - Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun - Menggunakan jamban sehat - Memberantas jentik dirumah sekali seminggu - Makan buah dan sayur setiap hari - Melakukan aktivitas fisik setiap hari - Tidak merokok didalam rumah. - Berkurangnya Insiden Rate Angka Kesakitan akibat penyakit DBD - Berkurangnya API (Annual Parasit Insiden) Penyakit Malaria - Meningkatnya cakupan Angka Bebas Jentik (ABJ). - CDR TB Paru


ABJ 64,5%

API (0,05)/1.000 Penduduk

IR 54/100.000 Penduduk

40,92%

86,21%

81,71%

75,03%

66,89%

79,27%

72,60%

95%

ABJ > 95%

API < 1 / 1.000 Penduduk

IR <11/100.000 Penduduk

70%

100%

100%

100%

80%

100%

100%

Capaian Kinerja Kondisi Kondisi Kinerja Kinerja Awal Akhir RPJMD RPJMD (2018) (2012) 32,64% 80%

49%

Program

Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular dan tidak menular

Urusan

Kesehatan

SKPD

Dinkes

| VII - 3

No

Sasaran

Berkurangnya angka kematian ibu, bayi dan balita

Kebijakan

Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak.

Indikator Kinerja (outcome) - Qure Rate (Angka Kesembuhan) TB Paru - Prevalensi Rate Kusta - CDR Kusta

Capaian Kinerja Kondisi Kondisi Kinerja Kinerja Awal Akhir RPJMD RPJMD (2018) (2012) 91% 95%

60%

25,92%

0,2%

100%

100%

0,41%

27,10/100.000KH

-

2/100.000 Penduduk < 15 tahun (8,4)%

2,6/10.000 Penduduk 86/100.000 Penduduk Kasus ditangani 29.471 kasus (67%)

27,70/100.000KH

3,17/1.000KH

-

3,23/1.000KH

2,95/1.000KH

AKI (Angka Kematian Ibu)

-

-

AKABA (Angka Kematian Balita)

3,11/1.000KH

Berkurangnya penyakit/ kematian yang disebabkan oleh diare Peningkatan penanganan penderita dengan VAR (Vaksin ant Rabies) Meningkatnya cakupan penermuan dan penanganan penderita IPA (target 16% Balita) AFP (Acute Flaccid Paralysis) < 15 Tahun

(Angka

AKB


Program

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

Urusan

Kesehatan

SKPD

Dinkes

| VII - 4

No

Kebijakan

Peningkatan perbaikan gizi masyarakat.

Sasaran

Meningkatnya status gizi masyarakat.


Jumlah PIK Remaja yang terbentuk di SLTP/SLTA dan Sederajat

Peningkatan pengembangan lingkungan sehat.

Peningkatan pelayanan Keluarga Berencana dan Komunikasi Informasi dan Edukasi mengenai alat kontrasepsi dan kesehatan reproduksi Peningkatan pengembangan Pusat Pelayanan Informasi Dan Konseling KRR

APK, APM PAUD usia 0-6 th (Taman Paditungka) dan usia 2-4 tahun

Kematian Bayi) K1 K4 Status Gizi Masyarakat - Gizi Buruk - Gizi Kurang - Gizi Baik - Gizi Lebih - Cakupan Air Bersih - Jamban Keluarga - Tempat-tempat Umum - Tempat pengolahan makanan - Rumah sehat Rasio Aseptor KB aktif % Kehamilan PUS dengan Kehamilan resiko tinggi (4T)

 Peningkatan penyediaan bantuan operasional pendidikan, dan bantuan pendidikan bagi anak dari

Meningkatnya cakupan rumah tangga memiliki sarana air bersih dan sanitasi

Meningkatnya pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif. Meningkatnya kesadaran remaja mengenai kesehatan reproduksi. Meningkatnya akes pendidikan bagi seluruh masyarakat yang



63,18%

64%

0,14% 4,14% 93,99% 1,41% 72,60% 66,89% 72%

73%

80%

78%

0,05% 0,15% 95% 1,5% 100% 80% 85%

100% 98%

70,64%

9%

98,01% 92,18%

15%

75 %

256 Kelompok

32,35 %

48 unit

-

24 unit

KB dan KS

Kesehatan

Kesehatan

KBKS

KBKS

Dinkes

Dinkes

SKPD

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

KB dan KS

KBKS

Urusan

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

KB dan KS

Program

Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi Dan Konseling KRR

Pendidikan

Program Keluarga Berencana Program Pelayanan Kontrasepsi

 Program PAUD Formal dan Non Formal

Disdik, Dinkes, Badan KBKS dan

| VII - 5

No

Sasaran

makin setara dan tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai.

Kebijakan

keluarga miskin pada jenjang PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan.  Peningkatan rehabilitasi ruang kelas rusak, penambahan kelas baru, pembangunan sekolah baru sesuai kebutuhan dan Regrouping Sekolah

Indikator Kinerja (outcome) Pembangunan TK negeri pada ibukota kecamatan APM jenjang SD/MI APK jenjang SD/MI APK SMP/MTs APM SMP/MTs Angka Putus Sekolah jenjang SD/MI Angka putus sekolah jenjang SMP/MTs APK jenjang SM/MA/SMK APM jenjang SM/MA/SMK Angka Putus Sekolah Jenjang SM/MA/SMK APK, APM PAUD usia 0-6 th dan usia 2-4 tahun Pembangunan TK negeri pada ibukota kecamatan - Kepala sekolah berkualifikasi S1 - Kepala sekolah yang memiliki sertifikasi pendidik - Pengawas sekolah


91,60%

82,13%

24 unit

32,35 %

0,03 %

54,21 %

63,54 %

0,15 %

107,29 % 99,21 % 89,83 % 80,12 % 0,13 %

100%

100%

100%

48 unit

75 %

0.01 %

80 %

85 %

0,10 %

99,99 % 105 % 100 % 95 % 0,10 %


100%

SKPD

Pendidikan

Program pendidikan Dasar 9 Tahun

Pendidikan

Pendidikan

Disdik

Disdik

Disdik

Urusan

Program Menengah

Pendidikan

Disdik

Program

Program PAUD Formal dan Non Formal

Pendidikan

PP & PA

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

| VII - 6

No

Sasaran

Meningkatnya kualitas pendidikan yang mampu mendorong inovasi dan kreatifitas dalam berkarya

Kebijakan

Peningkatan kesempatan studi lanjut atau mengikuti pendidikan dan latihan bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.

-

-

-

Indikator Kinerja (outcome) yang berkualifikasi S1 Pengawas sekolah yang meiliki sertifikasi Guru memiliki kualifikasi S1 Guru bersertifikasi Jumlah sekolah yang di Regrouping Tersedianya perseediaan calon kepala sekolah berdasarkan kebutuhan (108 SD + 15 SMP + 5 SMA) Workshop managemen Kepala Sekolah SD Workshop managemen Kepala Sekolah SMP Pelatihan dan Pendalaman mata pelajaran UN SD Pelatihan Sport Developmen Pelatihan Guru SD Pelatihanpengawas , kepala sekolah dan guru berprestasi


94,14%

98,26%

90,00% 60 sekolah

87,00%

100%


62,22% 0

669 orang

115 orang

405 orang

365 orang

405 orang

115 orang

405 orang

176 orang

529 orang

810 orang 405 orang

128 orang

669 orang 405 orang

Program

Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

Urusan

Pendidikan

SKPD

Disdik

| VII - 7

No

Sasaran

Meningkatnya kualitas pelayanan dan jumlah kunjungan ke perpustakaan

Meningkatnya prestasi olahraga dan kemajuan organisasi pemuda, serta jiwa kewirausahaan pemuda.

Kebijakan

Peningkatan sistem pengelola perpustakaan, dan pengembangan minat baca masyarakat.

Peningkatan pembinaan organisasi kepemudaan.

Peningkatan kemampuan kewirausahaan pemuda. Peningkatan pembinaan dan kompetisi olahraga unggulan.

Indikator Kinerja (outcome) - Pelatihan Kinerja Guru (SD) - Pelatihan Kinerja Guru (SMP) Jumlah perpustakaan

Program

Urusan

SKPD

575 orang

Perpustakaan

Dispora

458 (unit)

dan

Dispora

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinanan Perpustakaan

Pemuda OR

dan

Dispora

Perpustakaan

Pemuda OR

dan

Dispora

9.000 (orang )

Capaian Kinerja Kondisi Kondisi Kinerja Kinerja Awal Akhir RPJMD RPJMD (2018) (2012) 669 orang 675 orang 115 orang 408 (unit)

6.307 (orang)

Pemuda OR

dan

| VII - 8

Pemuda OR Pemuda

Dispora

Badan Perpus Arsip & PDE Badan Perpus Arsip & PDE

Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda

Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda Program pengembangan kebijakan dan manajemen olah raga Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga Program peningkatan

dan

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinanan Perpustakaan

200 orang

15.293 (buku)

40 orang

16 Kegiatan olahraga

12.234 ( buku)

5 Kegiatan olahraga

30 cabor

55 paket

Pengelolaan olahraga yang profesional

1 cabor

439

-

Jumlah cabang olahraga prestasi

334

- Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun - Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Lahirnya kewirausahaan pemuda

Jumlah cabor prestasi yang dibina Jumlah sarana dan


No

Sasaran

Meningkatnya realisasi investasi daerah berskala nasional.

Kebijakan

Peningkatan kuantitas jenis perijinan, peningkatan kualitas pelayanan perijinan satu pintu, dan pemberian insentif daerah bagi calon investor.

Peningkatan pelatihan calon tenaga kerja dan pengembangan kerjasama dengan pihak swasta dalam pendidikan dan pelatihan kerja, serta magang kerja.

 Peningkatan promosi potensi dan peluang investasi daerah

Tersedianya  lapangan kerja dan berkurangnya pengangguran, serta meningkatnya perlindungan tenaga kerja.

Indikator Kinerja (outcome) prasarana cab.olahraga prestasi Jumlah kegiatan promosi peluang penanaman modal

- Jumlah SIUP yang diterbitkan - Jumlah Tanda Daftar Perushaan yang diterbitkan Jumlah penyelenggaraan BINTEK kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dan dunia usaha - Meningkatnya keterampilan pencari kerja sesuai bidangnya - Tersedianya data informasi profil ketenagakerjaan dan ketransmigrasian (KK) - Berfungsinya


Capaian Kinerja Kondisi Kondisi Kinerja Kinerja Awal Akhir RPJMD RPJMD (2018) (2012) sarana/prasara sarana/prasarana na

0%

60%

60%

5

0%

5

0

0

5 Buku

40 Paket

-

5 Jaringan

1 Paket

-

Program

Penanaman Modal

KPPM

KPPM

SKPD

Penanaman Modal

KPPM

Urusan

Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi

Penanaman Modal

Disnakertr ans

OR

Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana Dan Prasarana Daerah

Ketenagakerja an

sarana dan prasarana olah raga Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi

Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja.

| VII - 9

No

Sasaran

Kebijakan

 Peningkatan penempatan tenaga kerja

-

-

-

-

-

-

Indikator Kinerja (outcome) jaringan komputer sebagai penunjang system informasi ketenagakerjaan & ketransmigrasian Meningkatnya produktivitas tenaga kerja Tersedianya tenaga kerja yang terampil Terbinanya kelompok usaha mandiri Tersedianya data informasi penempatan tenaga kerja Tersedianya data penempatan tenaga kerja luar negeri Terbinanya kelompok usaha produktif dan terpeliharanya sarana dan prasarana infrastruktur Terbinanya kelompok wirausaha tenaga kerja produktif


-

-

-

-

-

-

27 paket

27 paket

5 kunjungan

5 bursa kerja online

27 Paket

27 Paket

20 Paket


-

Program

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Ketenagakerja an

Urusan

Disnakertr ans

SKPD

| VII - 10

No

Sasaran

Kebijakan


 Peningkatan perlindungan - Tercegahnya dan terhadap tenaga kerja terselesainya perselisihan hubungan industrial dengan baik dan benar - Terpahaminya proses penetapan UMP sampai dengan tahap pelaksanaan di lapangan - Terlaksananya syarat-syarat kerja sesuai dengan aturan yang berlaku - Meningkatnya peran LKS tripartite dan hubungan industrial berjalan kondusif (pekerja, pengusaha dan pemerintah) - Meningkatnya kesejahteraan purna kerja dan penetapan serta pengembangan UMP dan system pengupahan - K3 menjadi


1 Paket

-

20 perusahaan (40 orang)

-

20 Perusahaan

10 Paket

15 kali

20 perusahaan (400 orang)

1 paket

Capaian Kinerja Kondisi Kondisi Kinerja Kinerja Awal Akhir RPJMD RPJMD (2018) (2012) 20 perusahaan 200 perusahaan

-

Program Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Program

Ketenagakerja an

Urusan

Disnakertr ans

SKPD

| VII - 11

No

Sasaran

Meningkatnya jumlah kunjungan

Kebijakan

Pengembangan destinasi wisata unggulan,

-

-

-

-

-

Indikator Kinerja (outcome) pengetahuan dan perilaku masyarakat pekerja Meningkatnya kepedulian perusahaan dalam menanggulangi HIV/AIDs Terlaksananya system pemantauan pekerja anak Tertanganinya kasus-kasus ketenagakerjaan diperusahaan Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan tenaga kerja tentang pelaksanaan K3 Meningkatnya pengetahuan perusahaan tentang K3 dan terlindunginya tenaga kerja dalam melaksanakan tugas pokoknya. Meningkatnya kunjungan


-

-

7 Kasus

7 Shelter

10 perusahaan

130.000 wisatawan

60 perusahaan

60 perusahaan

60 kasus

21 shelter

100 perusahaan


90.787 wisatawan

Program

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Urusan

Pariwisata

SKPD

Dinas Budpar

| VII - 12

No

Sasaran

wisatawan di berbagai obyek wisata daerah

Meningkatnya jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang berkembang dan bertambahnya jumlah wirausahawan baru.

Meningkatnya koperasi aktif dan koperasi sehat. Meningkatnya jumlah IKM yang berkembang yang jumlah tenaga


peningkatan promosi wisata serta pengembangan industri dan jasa pariwisata.

wisatawan Meningkatnya kualitas dan kuantitas ODTW Meningkatnya kualitas SDM pendukung kepariwisataan

Kebijakan

Peningkatan pelatihan kewirausahaan.

Jumlah SDM yang dilatih manajemen usaha kewirausahaan Jumlah kemitraan yang terjalin antara koperasi dan swasta

Peningkatan kapasitas manajemen usaha dan pemasaran produk, serta fasilitasi akses permodalan bagi UMKM. Peningkatan SDM koperasi dalam manajemen koperasi

Terbentuknya unit usaha IKM Jumlah Tenaga Kerja yang diserap

Persentase jumlah koperasi aktif

Jumlah jejaring koperasi

Peningkatan kapasitas manajemen usaha dan pemasaran produk, serta fasilitasi akses permodalan


Dinas Budpar

SKPD

Pariwisata

Urusan

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Program

15 ODTW

Dinas Budpar

Capaian Kinerja Kondisi Kondisi Kinerja Kinerja Awal Akhir RPJMD RPJMD (2018) (2012) 10 ODTW

Pariwisata

dan

Dinas Koperasi & UKM

Program Pengembangan Kemitraan

dan


7 Pok Darwis

dan


-

dan

308 orang

Koperasi UKM

Koperasi UKM

Koperasi UKM

Koperasi UKM

Perindustrian


35 orang

42 Kemitraan

Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif.

10 Kemitraan

18 Jejaring Koperasi

Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 5 Jejaring Koperasi

100%

26.042 orang

7.919 Unit

53%

5803 unit

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program Peningkatan Kapasitas Dan Penggunaan Iptek Dalam Sistem Produksi. 19.081 orang

| VII - 13

No

Sasaran

kerja yang terserap

Meningkatnya aktivitas perdagangan dalam dan luar negeri

Meningkatnya produktivitas dan pemasaran hasil pertanian/perkebu nan

Indikator Kinerja (outcome) Terbentuknya KUB

Kebijakan

bagi pelaku IKM, serta fasilitasi sarana produksi. Terbentuknya Sentra Industri Kecil

Jumlah Pasar Desa yang di Rehabilitasi

Pengembangan sentrasentra industri potensial.

Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan khususnya pasar tradisional, dan penataan pedagang kakilima.

Peningkatan perlindungan terhadap konsumen Peningkatan Penguatan kelembagaan dan keterampilan petani

Persentase Bina Kelompok Pedagang/Usaha informal Jumlah Kecamatan yang Mendapatkan Data Pengawasan UTTP Meningkatnya pendapatan petani dan keluarganya Penguatan poktan menjadi kelembagaan petani yang kuat, mandiri, dan terampil sehinggal dapat mengakses teknologi, modal usaha dan pasar. Meningkatnya pendapatan peternak


Capaian Kinerja Kondisi Kondisi Kinerja Kinerja Awal Akhir RPJMD RPJMD (2018) (2012) 17 Unit 24 unit

16 Unit

26 IK

10 Unit

10%

18 IK

2%

Program

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial.

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dan Asongan

Perdagangan

Perdagangan

Perindustrian

Perindustrian

Urusan

Dinas Perindag

Dinas Perindag

Dinas Perindag

Dinas Perindag

Dinas Perindag

SKPD

(27Kec)

Perdagangan (17Kec.)

245 Klp

BP4K

Dinas Pertanian

126 Klp

364 Gapoktan

Disnak

Pertanian -

135 klp

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

57 Klp

| VII - 14

No

Sasaran

Kebijakan

Pengembangan agribisnis pertanian mencakup usaha produksi, pengolahan dan pemasaran hasil produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan.

Mengembangkan industri

Indikator Kinerja (outcome) Meningkatnya produksi pangan dan hortikultura - Padi - Jagung - Kedelai - Durian - Nangka - Sukun - Bawang Merah Meningkatnya Produksi dan Produktifitas tanaman pangan melalui penerapan teknologi spesifik lokasi - Hand Traktor - Pompa Air - Power Tresher - Rice Mile Unit (RMU) - Jalan Usaha Tani (JUT) - Jaringan Irigasi Air Meningkatnya kemampuan poktan/ petani dalam pengembangan agribisnis on farm dan off farm Terlaksananya



122 Unit 20 Unit 23 Unit 1 Unit

184 Paket


1.002.676 Ton 324.137 Ton 26.640 Ton 16.000 Ton 4.000 Ton 48.200 Ton 2.150 Ton

35 Paket

71 Paket 5.021 Poktan

876.937 Ton 219.374 Ton 12.036 Ton 13.500 Ton 2.400 Ton 37.500 Ton 1.150 Ton

6 Paket -

Pertanian

Dinas Pertanian

Dinas Pertanian

SKPD

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

Pertanian

BP4K

Urusan

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

Pertanian

Program

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan

Pertanian

Dinas

Peningkatan

Program

| VII - 15

No

Sasaran

Meningkatnya populasi ternak dan hasil ikutannya.

Kebijakan

pertanian melalui pengolahan hasil, manajemen usaha dan penguatan sistem pemasaran.

 Peningkatan pelatihan dan pembinaan mengenai teknik budidaya ternak yang baik

Indikator Kinerja (outcome) pameran, promosi produk unggulan tanaman pangan dan hortikultura ditingkat local maupun regional - Tingkat Kabupaten - Tingkat Propinsi - Tingkat Regional Terfasilitasinya bantuan sosial sarana pasca panen : - Power Tresher - Power Riaver - Sabit Bergerigi - Penggilingan Padi (RMU) - Dryer - Terpal Meningaktnya industri rumah tangga pertanian dalam pengolahan hasil melalui usaha koperasi dan pemasaran hasil. - jumlah populasi sapi - jumlah populasi kerbau - jumlah populasi kambing


3.673

304.140

0 105 Unit -

30 Unit 20 Unit 150 Buah 1 Unit

1 Kali 3 Kali 2 Kali

35.240

3.860

407.006

5 Unit 317 Unit 30 Unit Koperasi Tani


3 Kali 3 Kali 2 Kali


21.882

Program

Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Urusan

Pertanian

SKPD

Pertanian

BP4K

Disnak

| VII - 16

No

Sasaran

Meningkatnya produksi, mutu dan nilai jual hasil perikanan tangkap, budidaya dan produk olahan ikan.

Kebijakan

 Peningkatan promosi potensi hewan ternak dan hasil ikutan  Peningkatan fasilitasi sarana dan prasarana teknologi peternakan dan penerapan inseminasi buatan.  Peningkatan pencegahan penyebaran penyakit zoonosis dan pengobatan ternak yang sakit.  Peningkatan Kapasitas dan Keterampilan Masyarakat Pesisir

Indikator Kinerja (outcome) - jumlah populasi itik - jumlah populasi ayam buras - jumlah populasi ayam petelur - jumlah populasi ayam pedaging - jumlah populasi kuda - Meningkatnya permintaan ternak - Meningkatnya permintaan daging Jumlah ternak lahir hasil IB

- Angka Kesakitan Ternak - Jumlah Ternak yang diberikan vaksin Jumlah kelompok masyarakat pesisir yang terberdayakan (KUB) Jumlah Pokmaswas (Klp) Jumlah Pokmaswas yang dibina


3.440

21.230

9.495

136.324

137.611

7.250 ekor

5.540

34.191

12.117

219.550

221.623

Capaian Kinerja Kondisi Kondisi Kinerja Kinerja Awal Akhir RPJMD RPJMD (2018) (2012) 184.913 297.803 3.071.766 4.947.108

750 ekor

Pertanian

Disnak

Disnak

SKPD

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

Pertanian

Urusan

Peningkatan Teknologi

Program

Program Penerapan Peternakan

Disnak

2.336

Pertanian

2.585

Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak 96.821

DKP

60.119

Perikanan dan kelautan

106

Program Ekonomi Pesisir

Pemberdayaan Masyarakat

25

59

DKP

59

17

Perikanan dan kelautan 0

Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan

| VII - 17

No

Sasaran

Meningkatnya ketersediaan dan

Kebijakan  Peningkatan produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap.

Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan

Peningkatan penanganan wilayah rawan pangan,

Indikator Kinerja (outcome) - Produksi perikanan budidaya (ton) - Jumlah kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan) - Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang terberdayakan (Pokdakan) - Produksi perikanan tangkap (ton) - Jumlah kelompok perikanan tangkap (KUB) - Jumlah kelompok perikanan tangkap yang terberdayakan (KUB) Jumlah sarana dan prasarana penyuluh perikanan (unit) - Produksi ikan olahan (ton) - Jumlah kelompok pengolahan dan pemasaran yang berkembang (Poklahsar) - Terbentuknya kelompok Usaha


77

2.673,60

78

59

179

68.478,50

34

323

24 Klp

83

2.894,00

98

98

263

81.638,10

357

357

Capaian Kinerja Kondisi Kondisi Kinerja Kinerja Awal Akhir RPJMD RPJMD (2018) (2012) 125.505,00 146.069,70

15 Klp

Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Program




Urusan

DKP

DKP

DKP

DKP

SKPD

Program Pengembangan Perikanan Tangkap


Kantor Ketapang

Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan

Ketahanan Pangan

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

| VII - 18

No

Sasaran

konsumsi pangan yang beragam, bermutu, bergizi dan aman.

Terwujudnya perlindungan lahan-lahan produktif sebagai cadangan pangan dan pendukung ekonomi lokal.

Meningkatnya tertib administrasi pertanahan dan terselesaikannya Konflik-Konflik Pertanahan

Berkurangnya

Kebijakan

percepatan penganekaragaman pangan dan pengawasan mutu dan keamanan pangan

Peningkatan penataan ruang pada kawasan strategis dan cepat tumbuh. Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum pelanggaran tata ruang.

Peningkatan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah dan Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan.

Penanganan lahan kritis



Program

80 Klp

Urusan

SKPD

Dinas Tarkim

30 Klp

Penataan ruang

55%

Perencanaan

Dinas Tarkim

-

Program Tata Ruang

Penataan ruang

2 dokumen

Pemanfaatan

1 dokumen

produktif - Terwujudnya pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman dimasyarakat - Meningkatnya mutu dan keamanan pangan masyarakat Tersusunnya dokumen RTR

Program Ruang

50%

Dinas Tarkim

8%

Penataan ruang

100%

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

22%

Setda

130 Bidang

Pertanahan

20 bidang

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan

Persentase pemanfaatan ruang sesuai fungsi Tersedianya informasi peta RTR di tingkat kec. dank el. Sertifikasi asset tanah milik pemerintah

5 tim

Pemanfaatan Sumber Daya

Setda

1 tim

Program Potensi

Pertanahan

Terbentuknya tim fasilitasi penyelesaian konflik pertanahan

26

Dishutbun

8

| VII - 19

Kehutanan

Meningkatnya produksi hasil hutan


No

Sasaran

hutan dan lahan kritis, serta bertambahnya luas hutan rakyat.

Berkurangnya kasus-kasus pencemaran air, tanah dan udara, dan terjaganya kelestarian sumber-sumber mata air.

Kebijakan

dan pengembangan hutan rakyat terutama di wilayah rawan longsor dan erosi.

Pemantapan Kawasan Hutan

Peningkatan pencegahan pengawasan kegiatan usaha masyarakat yang berpotensi merusak lingkungan dan pengembangan instalasi pengolahan limbah komunal.

Indikator Kinerja (outcome) non kayu (unit) Luas lahan kritis tertutupi (Ha) Terjaminnya keamanan hutan dan lahan (Kegiatan) Terkukuhkannya luas kawasan hutan dan tersedianya data produksi hasil hutan (Km/Kecamatan) - Pelayanan pencegahan pencemaran air - Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup - Pencemaran status mutu air - Penegakan hukum lingkungan Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak


67%

100%

57%

75%

-

1

21.942

52%

100%

100%

100%

100%

100/27

31

11.050


22%

Program

Kehutanan

Kehutanan

Kehutanan

BLHD

Dishutbun

Dishutbun

Dishutbun

SKPD

Lingkungan Hidup

BLHD

Urusan

Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup

Lingkungan Hidup

Hutan. Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan. Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Hutan. Program Pemantapan Kawasan Hutan

Program Peningkatan Pengendalian Polusi

| VII - 20

No

Sasaran

Meningkatnya luas ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan Berkurangnya penambangan tanpa ijin, meningkatnya rumah tangga berlistrik, dan meningkatnya pemanfaatan energi alternatif

Kebijakan


bergerak Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa Peningkatan pembangunan Persentase luas dan peningkatan kualitas Ruang Terbuka ruang terbuka hijau di Hijau wilayah kawasan perkotaan. perkotaan Peningkatan pengawasan aktivitas pertambangan baik berijin maupun tanpa ijin

- IUP Logam - IUP Batubara - IUP Eksplorasi bukan logam - IUP Operasi Produksi Batuan Terlaksananya penataan wilayah pertambangan, konservasi lingkungan, geologi, pertambangan dan air bawah tanah.


Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam

Lingkungan Hidup

Lingkungan Hidup

BLHD

BLHD

BLHD

SKPD

100%

Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup.

Lingkungan Hidup

Dinas ESDM

Urusan

75%

Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

ESDM

Program

45 Ha

Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan


28%

0%

15 Ha

14 7 6

9 5 2

120

Dinas ESDM

146

ESDM

9 IUP OP Logam, 5 IUP OP Batubara, 2 IUP OP Bukan Logam, 120 OP Batuan, 20 Izin Pemanfaatan

Program penataan wilayah dan usaha konservasi lingkungan, geologi, pertambangan dan air bawah tanah

4 IUP OP Batubara, 146 OP Batuan, 2 Izin Pemanfaatan Mata Air/ Air Bawah Tanah

| VII - 21

No

Sasaran

Kebijakan

Peningkatan jaringan listrik dan energi alternatif yang ramah lingkungan.

Peningkatan pembangunan/rehabilitasi jaringan irigasi dan rawa

Peningkatan pembangunan/ rehabilitasi jalan dan jembatan yang berkondisi rusak dan pembangunan drainase

Meningkatnya luas dan tingkat pelayanan jaringan irigasi.

Peningkatan penyediaan dan pengelolaan air baku

Meningkatnya kondisi jalan dan jembatan berkondisi baik

Meningkatnya ketersediaan air baku untuk kebutuhan pokok sehari-hari,


Penyelidikan pendahuluan potensi tambang

Pengembangan energi alternatif Pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan Persentase pembangunan jalan Persentase pemeliharaan jalan Tersedianya infrastruktur pedesaan Tersedianya jaringan irigasi yang dapat memenuhi kebutuhan air irigasi pertanian Pengelolaan DAS dan Konservasi SDA


Mata Air/ Air Bawah Tanah 5 potensi


1 potensi

80%

Program

Program inventarisasi dan pengembangan potensi dan teknologi geologi, pertambangan dan air bawah tanah

Dinas ESDM

SKPD

ESDM

Urusan

ESDM

Dinas PU & SDA Dinas PU & SDA

40%

Dinas ESDM Dinas ESDM

Pekerjaan Umum Pekerjaan Umum

Dinas PU & SDA

ESDM

80%

Pekerjaan Umum

Dinas PU & SDA

80%

40%

80%

Pekerjaan Umum

Dinas PU & SDA

40%

40%

60%

Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya

Pekerjaan Umum

Program pengembangan energi alternatif Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan

20%

80%

Program Penyediaan dan pengelolaan air baku

Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 60%

60%

10%

| VII - 22

No

Sasaran

perkotaan dan industri. Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pelayanan sistem jaringan transportasi.

Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat.

Berkurangnya kawasan kumuh dan meningkatnya cakupan keluarga memiliki sarana air bersih dan sanitasi. Meningkatnya kepemilikan

1 Unit

90%

1 Unit

1 Buah

Program Peningkatan Dan Pengamanan Lalu Lintas

Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LLAJ Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan

Program

Perumahan

Perhubungan

Perhubungan

Perhubungan

Perhubungan

Urusan

Dinas Tarkim

Dinas Tarkim

Dishub

Dishub

Dishub

Dishub

Program penataan administrasi

Kependuduka n dan Catatan

Dinas Dukcapil

SKPD

75%

90%

Program pengembangan perumahan

Perumahan

Dinas Tarkim


65%

40%

Program pemberdayaan komunitas perumahan

Perumahan

Kebijakan

Tersedianya terminal angkutan, bandara dan dermaga pelabuhan Terpeliharanya prasarana dan fasilitas LLAJ Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi Terpenuhinya standar keselamatan bagi pengguna jalan

30%

25 %

Program lingkungan sehat perumahan


Peningkatan fasilitas terminal, sarana keselamatan lalu lintas, perbaikan manajemen transportasi, dan peningkatan ketertiban lalu lintas.

Berkurangnya jumlah rumah tidak layak huni

17,5 %

35%

100 %

| VII - 23

79,12 %

1 Buah

pengembangan perumahan sederhana dan sarana prasarana yang memadai.

20%

- Masyarakat yang memilki KTP )e-

Tersedianya rumah terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah Berkurangnya kawasan kumuh di wilayah perkotaan Peningkatan rehabilitasi rumah tidak layak huni dan pembangunan sarana air bersih dan sanitasi bagi bagi keluarga tidak mampu. Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan


No

Sasaran

dokumen administrasi kependudukan dan catatan sipil.

Meningkatnya penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Kebijakan

dan catatan sipil

Peningkatan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Indikator Kinerja (outcome) KTP) - Kepemilikan kartu keluarga (KK) - Kepemilikan akte kelahiran - Kepemilikan akte kematian Meningkatkan pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS Meningkatnya penanganan PMKS

Meningkatnya pembinaan anak terlantar Meningkatnya pembinaan penyandang cacat Pembinaan Panti Sosial Pembinaan eks penyandang penyakit sosial


10 Kec. Peserta PKH

10 KUBE

17 %

45,5 %

10 %

27 Kec. Peserta PKH

70 KUBE

100 %

100 %

100 %


-

25 Org, Penyandang Cacat 25 Org, Korban Penyalahgunaan Napza 120 Orang 15 Orang

35 orang

50 org, Eks Narapidana 50 org, Eks Napza

4 unit Panti Sosial (203 org)

7 orang 3 unit Panti Sosial (153 org) -

Program

kependudukan

Program pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial.

Program pembinaan anak terlantar.

Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma. Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo.

Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, MeiPSK, narkoba dan

Urusan

Sosial

Sosial

Sosial

Sosial

Dinas Kesos

Dinas Kesos

Dinas Kesos

Dinas Kesos

Dinas Kesos

SKPD

Sosial

Dinas Kesos

Sipil

Sosial

| VII - 24

No

Sasaran

Semakin berkembangnya lembaga ekonomi perdesaan dan meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan desa dan pelayanan administrasi desa

Kebijakan

Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan usaha ekonomi perdesaan Peningkatan Kapasitas aparatur desa.


Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial - Meningkatnya kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) - Meningkatnya LPM Berprestasi - Meningkatnya perkembangan nilai budaya local - Meningkatnya jumlah warung teknologi yang dibina - Meningkatnya jumlah Posyantek yang dibina - BUMDES - Jumlah Pasar Desa yang dibina - Kelompok usaha ekonomi keluarga yang dibina - Jumlah Desa yang telah menyusun RPJMDes - Meningkatnya



5 Unit

27 Kec.

30 Unit

10 Karang Taruna 27 Org TKSK 1 Unit LK3 4 Unit Panti Sosial 100%

40%

27 Unit

2 Kr. Taruna 3 Unit P. Sosial 36,59%

-

27 Unit

100%

4 Unit

30%

328 Desa

83 Unit 50 Unit

173 Desa

85%

8 Unit -

66,28%

Program

Pemberdayaa n Masyarakatda n Desa

Sosial

BPM

BPM

Dinas Kesos

SKPD

Program peningkatan keberdayaan masyarakat desa dan kelurahan


BPM

Urusan

Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan


penyakit sosial lainnya). Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial.

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dan kelurahan

| VII - 25

No

Sasaran

Meningkatnya indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender.

Kebijakan

Peningkatan penyelenggaraan kegiatan anggaran responsif gender di masing-masing SKPD.

Indikator Kinerja (outcome) swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat - Jumlah desa/kel yang memiliki profil desa/kel. Meningkatnya kualitas pelaksanaan musrenbang desa - Meningkatnya Posyandu Aktif - Meningkatnya jumlah PAUD Holistik Integratif - Meningkatnya PKK aktif - Meningkatnya jumlah kelompok binaan PKK Untuk mengidentifikasi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh manfaat dari kebijakan dan program pembangunan dalam berbagai aspek


100%

45 Unit

100%

30%

-

100%

100%

55 Unit

100%

100%

372 desa/kel

Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa

Program

Pemberdayaa n Masyarakatda n Desa Pemberdayaa n Masyarakatda n Desa

Urusan


100%

40%

PP dan PA

60%

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

SKPD

BPM

BPM

Kantor PPPA

| VII - 26

No

Sasaran

Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dan meningkatnya keberdayaan perempuan.

Meningkatnya rasa aman, nyaman transmigran di Lokasi Pemukiman

Kebijakan

Peningkatan koordinasi kelembagaan PUG, pembentukan regulasi daerah untuk mendukung kebijakan pembangunan yang responsif gender, serta advokasi, sosialisasi, pelatihan, seminar untuk mensosialisasikan PUG. Peningkatan kualitas penanganan terhadap korban kekerasan dan peningkatan pemberdayaan perempuan.

Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana transmigrasi

Indikator Kinerja (outcome) Pembentukan Pokja PUG dan Tim Focal Point masing-masing SKPD

Mengurangi angka terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dan anak Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah rangga dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Peningkatan kerjasama antar wilayah antar sektor dalam rangka


Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas perempuan dan anak

Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

PP dan PA

PP dan PA

PP dan PA

Disnaker Trans

Kantor PPPA

Kantor PPPA

Kantor PPPA

SKPD

30%

Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak

Transmigrasi

Urusan

30%

Program pengembangan wilayah transmigrasi

Program

50%


70%

70%

0%

| VII - 27

No

Sasaran

Transmigrasi. Meningkatnya penyelenggaraan event-even seni budaya daerah dan pelestarian kekayaan budaya daerah.

Meningkatnya partisipasi politik dalam pemilihan umum dan kesadaran bela negara.

Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban dilingkungan

Kebijakan

Peningkatan penyelenggaraan dan partisipasi event-event budaya di tingkat daerah, provinsi dan nasional, serta pelestarian kekayaan budaya.

Peningkatan pendidikan politik masyarakat. Peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai wawasan kebangsaan

Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Indikator Kinerja (outcome) pengembangan kawawasan transmigrasi Berkembangnya dan tertanamnya nilainilai budaya lokal di masyarakat Terpeliharanya kelestarian kekayaan lokal, dikenalnya kekayaan budaya bone oleh masyarakat luas. Terpeliharanya kelestarian keragaman budaya local Meningkatnya peran parpol dalam pendidikan politik masyarakat Terwujudnya pengembangan budaya bangsa Terciptanya kerukunan umat beragama - Tersedianya tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan


Program Pengembangan Nilai Budaya.

Kebudayaan

Kebudayaan

Disbudpar

Disbudpar

Disbudpar

SKPD

15 kegiatan budaya

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Kebudayaan

Badan Kesbang

Urusan

3 kegiatan budaya

250 orang pelaksana

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Kesbangpol dagri

Program

50 orang pelaksana

10 obyek

Program pendidikan politik masyarakat


2 obyek

12 Parpol

Badan Kesbang

10 Parpol

Kesbangpol dagri

31 Etnis

Program pengembangan wawasan kebangsaan

15 Etnis

Badan Kesbang

100%

Kesbangpol dagri

100%

Badan Kesbang

100 orang

Kesbangpol dagri

100 orang

Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

| VII - 28

No

Sasaran

masyarakat.

Kebijakan

Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal. Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat).

Indikator Kinerja (outcome) - Pembangunan pos jaga/ ronda - Meningkatnya sinergi antara pimpinan daerah dan kepala organisasi daerah dalam menjaga stabilitas keamanan dan kenyamanan lingkungan - Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mencegah potensi ancaman dan gangguan kantibmas - Rakor Polkam tingkat kabupaten dan kecamatan - Pelaksanaan sosialisasi/ penyuluhan kepada masyarakat - Jumlah pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan - jumlah tenaga pengendali


4 kali

100%

100%

2 kali

28 Kali

100%

100%

Capaian Kinerja Kondisi Kondisi Kinerja Kinerja Awal Akhir RPJMD RPJMD (2018) (2012) 6 unit 24 unit

2 Kali

3 Kali

90

3 Kali

60

Program

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat).

Kesbangpol dagri

Kesbangpol dagri

Urusan

Kantor Satpol PP

Kantor Satpol PP

SKPD

| VII - 29

No

Sasaran

Meningkatnya pendapatan asli daerah dan meningkatnya status audit keuangan daerah oleh BPK.

Meningkatnya kompetensi aparatur pemerintah daerah dan DPRD dalam

Kebijakan

Peningkatan pendapatan dan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Peningkatan koordinasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah dan dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Peningkatan pendidikan kedinasan, peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur, tenaga pemeriksa

Indikator Kinerja (outcome) keamanan lingkungan

Trend Kenaikan PAD 10 % per tahun Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah Meningkatnya kompetensi aparatur pemerintah desa - Opini BPK RI terhadap laporan Keuangan Daerah - Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) per tahun - Rasio penyelesaian Tindak Lanjut BPKRI sesuai dengan Rekomendasi Jumlah paket produser dan kebijakan pengawasan - Diklatpim II - Diklatpim III - Diklatpim IV - Diklat Teknis Fungsional


1 Paket Produser

65%

115

WDP

100%

Rp. 2.314.514.000 ,-

10%

16 Orang 240 Orang 400 Orang 1.400 Orang

5 Paket Sistem dan Produser

90%

125

WTP

100%

Rp. 4.100.304.000,-

50%


27 Orang 150 Orang 916 Orang -

Program

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Program pendidikan kedinasan

Otonomi daerah

Otonomi daerah

Otonomi daerah

Irda

DPKAD /Irda

Setda/ BPM

DPKAD/ Dispenda

SKPD

Otonomi daerah

BKDD

Urusan

Otonomi daerah

| VII - 30

No

Sasaran

menjalankan tugas dan fungsinya.

Kebijakan

dan pengawas.

Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah mengenai tugas dan fungsi DPRD.

Indikator Kinerja (outcome) - Tugas Belajar - Izin Belajar Jumlah tenaga aparatur fungsional pemeriksa yang bersertifikat - Persentase jumlah Perda atau Produk Hukum yang dihasilkan oleh DPRD sesuai usulan eksekutif atau legislatif (%) - Persentase jumlah Rapat Komisi dan alat kelengkapan dewan lain yang difasilitasi oleh Sekretariat DPRD sesuai usulan Komisi. - Persentase jumlah Rapat Kerja yang difasilitasi oleh Sekretariat DPRD sesuai usulan DPRD - Persentase jumlah Rapat dengar pendapat yang difasilitasi oleh Sekretariat DPRD


Capaian Kinerja Kondisi Kondisi Kinerja Kinerja Awal Akhir RPJMD RPJMD (2018) (2012) 1 org 12 org 243 org 900 org 25 orang

100

13 orang

100

100

100

100

100

100

100

Program

Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

Otonomi daerah

Irda

BKDD

SKPD

Otonomi daerah

Set DPRD

Urusan

Otonomi daerah

| VII - 31

No

Sasaran

Terjalinnya kerjasama antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk menjamin kepastian hukum dan terjalinnya kerjasama antar pemerintah daerah.

Kebijakan

Peningkatan pelayanan kedinasan

Indikator Kinerja (outcome) sesuai usulan DPRD. - Persentase jumlah Rapat Paripurna yang difasilitasi oleh Sekretariat DPRD sesuai usulan BAMUS DPRD. - Persentase jumlah rapat pimpinan yang difasilitasi oleh Sekretariat DPRD sesuai usulan pimpinan DPRD. - Persentase jumlah Aspirasi Masyarakat yang sudah ditindak lanjuti oleh DPRD (%) - Jumlah perda inisiatif yang ditetapkan Mengatur Persiapan Tempat Acara Ditingkat Kab. & Kec. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Meningkatnya sarana dan prasarana


85.94%

92.17%

0

100

100

100

100%

100%

100%

5

100

100

100


100%

Program

Urusan

SKPD

Semua SKPD

Setda

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Semua SKPD

Otonomi daerah

Program peningkatan sarana dan prasarana

| VII - 32

No

Sasaran

Meningkatnya pengelolaan arsip daerah secara baku

Kebijakan

Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan penanganan pengaduan masyarakat.

Peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah. Peningkatan pembentukan produk-produk hukum daerah sesuai kebutuhan.

Peningkatan kapasitas arsiparis dan aparatur di SKPD dalam pengelolaan

Indikator Kinerja (outcome) aparatur Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Meningkatnya proses pengadaan yang transparansi dan akuntabel Tertanganinya pengaduan masyarakat secara maksimal Tersedianya Dokumen LKPJ,LPPD dan ILPPD Kelembagaan daerah yang lebih baik sebagai wujud pelaksanaan tugas sesuaidengan struktur organisasidan rincian tupoksi Pengelolaan arsip secara baku


100%

Capaian Kinerja Kondisi Kondisi Kinerja Kinerja Awal Akhir RPJMD RPJMD (2018) (2012) 100%

Program

Urusan

SKPD

Semua SKPD

Setda

aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Otonomi daerah

Irda

optimalisasi teknologi

100%

Program pemanfaatan informasi

Otonomi daerah

100%

100%

Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat

80%

100%

kearsipan

Otonomi daerah

Setda

Otonomi daerah

100%

100%

Program perbaikan sistem administrasi kearsipan

100%

71/71

Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah Program penataan peraturan perundangundangan

5/71

Badan Perpus, Arsip& PDE

| VII - 33

No

Sasaran

Meningkatnya jaringan komunikasi dan informatika sesuai kebutuhan

Meningkatnya efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah

Kebijakan

arsip secara baku

Peningkatan sarana prasarana teknologi informasi secara merata di SKPD dan ruang publik.

- Rasionalisasi SKPD dan Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat

- Fasilitasi pemekaran wilayah Bone Selatan

Indikator Kinerja (outcome) Peningkatan SDM pengelola kearsipan

Web site milik pemerintah daerah

Pembinaan & PengembanganJarin gan Komunikasi & Infomasi Tersedianya informasi pembangunan daerah yangdapat dilihat dan diketahui masyarakat melalui pemberitaan media massa - Jumlah SKPD / Unit Kerja yang dirasionalisasi - Jumlah SK Pelimpahan kewenangan yang diterbitkan Terbentuknya Kabupaten Bone Selatan


100%

ada

Program informasi massa

Reformasi

kerjasama dan media

Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa

Program peningkatan kualitas pelayanan informasi kearsipan

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

Komunikasi dan Informatika

Komunikasi dan Informatika

kearsipan

kearsipan

Urusan

75 Media

Program Birokrasi

Program

Sesuai hasil kajian

Capaian Kinerja Kondisi Kondisi Kinerja Kinerja Awal Akhir RPJMD RPJMD (2018) (2012) 1 16

0

1 SK

60 Media

84.76%

ada

0

1 Kabupaten

Pemerintahan Umum

0

Program Penataan Daerah Otonomi Baru

SKPD

Badan Perpus, Arsip& PDE Badan Perpus, Arsip& PDE Setda

Setda

Setda

Setda

| VII - 34

No

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah, perencanaan sektoral dan perencanaanperencanaan normatif lainnya sesuai kebutuhan.

Sasaran

Penetapan prioritas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan sektoral dengan mempertimbangkan amanat peraturan perundang-undangan serta kemendesakan kebutuhan.

Kebijakan

Indikator Kinerja (outcome) Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi dengan eksekutif-legislatif, lembaga donor dan Perguruan Tinggi Dokumen Masterplan sarana dan prasarana kawasan perkotaan Sosialisasi Kebijakan perencanaan pembangunan daerah Musrenbang Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi Dokumen Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Dokumen Perencanaan Fisik dan Prasarana/SDA


-

-

1 kali/thn

5 kali

1 dok

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi.

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah. Program Perencanaan Pembangunan Daerah.

Program Pembangunan

Perencanaan Pembangunan






Urusan

Bappeda & Statistik

Bappeda & Statistik

Bappeda & Statistik

Bappeda & Statistik

Bappeda & Statistik

Bappeda & Statistik

SKPD

Program

1 kali/thn

4 dok

Program Perencanaan Sosial Budaya.

Kerjasama

1 dok

4 dok


2 dok

Bappeda & Statistik

2 dok


1 dok

Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam.

| VII - 35

No

Tersusunnya data dan informasi statistik daerah yang valid dan up to date sesuai kebutuhan.

Sasaran

Peningkatan modifikasi dan penyempurnaan terhadap isi (jenis dan ragam data) serta upaya untuk up dating penyajian data dan informasi statistik daerah.

Kebijakan

Indikator Kinerja (outcome) Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)


Capaian Kinerja Kondisi Kondisi Kinerja Kinerja Awal Akhir RPJMD RPJMD (2018) (2012) 100 %

Program

Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

Urusan

Statistik

SKPD

Bappeda & Statistik

| VII - 36

Kode

Indikator Kinerja Program (Outcome)

Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2012) Trg

2013

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

2014

Trg

2016

Rp.

Trg

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2015

Rp.

2017

Rp.

Trg

2018

Rp.

127,278,985,782

Trg

112,561,070,997

Rp.

97,139,458,560

Rp.

90,828,131,012

11,826,727,889

78,577,984,208

10,459,143,349

40,032,572,570

78,378,544,309

8,773,248,531

35,403,403,124

5,375,115,374

70,044,569,949

7,175,296,967

30,070,747,406

4,753,563,516

61,944,961,008

5,564,927,517

32,897,014,304

4,423,623,924

53,871,838,700

7,298,664,754

32,774,976,655

3,530,611,142

47,225,208,598

24,054,366,066

3,525,890,391

36,712,189,645

3,577,571,223

43,447,942,266

Trg

Trg

SKPD Penanggung jawab

| VIII - 1

Rp.

Kondisi Kinerja pada akhir periode

Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang bersifat indikatif sebagaimana tercantum pada Tabel 8.1 akan menjadi pedoman bagi SKPD dalam melakukan perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan, yang selanjutnya dijabarkan dalam Renstra SKPD dan RKPD. Tabel 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Bone

Program

PROGRAM PADA SETIAP SKPD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


Kode

1.01

1.02

Program

URUSAN WAJIB Pendidikan Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Pendidikan Menengah Program Pendidikan Non Formal Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Kesehatan Program Kemitraan Peningkatan



2013

2014

2016


2017

2018

Rp.


Trg


326,289,686,981

Rp.

288,559,155,239

104,865,628,401

Dinas Pendidikan

Trg

257,448,375,183

92,739,483,819

1,968,404,455

Dinas Pendidikan

Rp.

224,891,283,687

81,634,557,940

1,740,787,863

3,991,818,696

Dinas Pendidikan

Trg

199,733,834,652

72,141,356,751

1,857,769,081

3,530,224,450

1,531,711,388

Dinas Pendidikan

Rp.

154,205,162,646 63,005,135,862

1,617,144,674

3,090,564,601

1,354,591,830

1,687,381,614

Dinas Pendidikan

Trg

52,663,524,034 1,410,793,584

3,696,786,015

1,185,888,778

1,492,261,118

89,292,824,895

Dinas Pendidikan

Rp.

1,130,193,871

3,986,077,267

1,032,288,534

1,306,412,511

78,967,442,581

0

Trg

4,722,076,614

900,566,328

1,261,339,295

69,036,838,193

0

Rp.

721,448,237

1,205,760,201

60,107,036,411

0

Trg

1,212,144,651

52,437,251,094

0

Rp.

42,007,746,906

58,539,153

| VIII - 2

Dinas Kesehatan

Badan Perpustakaa n, Arsip dan PDE

0

58,353,993,205

6,393,487,353

51,606,224,948

34,247,093

5,654,175,977

47,399,917,142

30,286,928

5,157,084,776

40,333,921,681

15,795,739

4,426,761,822

37,512,628,313

25,641,840

3,006,148,236

27,639,691,543

8,428,486

2,869,913,755

0


Kode

Program

Pelayanan Kesehatan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Program Pencegahan dan Penanggulanga n Penyakit Menular Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pus kesmas Pembantu dan Jaringannya Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit ParuParu/Rumah Sakit Mata Program Pengawasan



2013

2014

2016


2017

2018

Rp.

Rp.


Trg


Dinas Kesehatan

Trg

13,010,147,673

Dinas Kesehatan

Rp.

11,505,718,299

158,549,152

Dinas Kesehatan

Trg

5,227,840,489

140,215,310

1,347,258,320

Dinas Kesehatan

Rp.

7,779,344,426

69,501,253

1,191,468,006

18,387,711,154

Dinas Kesehatan

Trg

2,841,194,350

112,824,095

562,428,124

16,261,446,835

4,360,101,693

Dinas Kesehatan

Rp.

9,313,675,185

44,951,926

876,529,111

26,152,718,570

3,855,921,016

64,838,682

Trg

0

330,923,156

13,354,270,146

1,911,284,470

57,341,056

Rp.

601,315,608

22,458,263,183

3,102,662,611

26,054,354

Trg

5,355,479,622

1,236,177,965

38,770,462

Rp.

4,463,695,711

141,598,567

| VIII - 3

46,868,805


Kode

Program

Obat dan Makanan Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit ParuParu/Rumah Sakit Mata



2013

2014

2016


2017

2018

Rp.


Trg


Dinas Kesehatan

Rp.

614,363,076

Dinas Kesehatan

Trg

543,321,157

316,234,683

Dinas Kesehatan

Rp.

265,655,618

279,666,862

765,173,874

Dinas Kesehatan

Trg

423,090,356

139,002,507

676,692,937

817,909,931

Dinas Kesehatan

Rp.

162,950,732

225,648,190

368,961,907

723,330,856

1,764,172,012

Dinas Kesehatan

Trg

295,014,577

89,903,852

658,845,277

359,712,066

1,560,171,853

4,739,553,409

Rumah Sakit Umum Daerah

Rp.

157,010,497

288,750,382

585,659,620

848,934,835

4,191,494,806

11,534,957,103

Trg

812,131,493

197,816,569

1,513,099,322

2,070,141,313

10,201,111,498

Rp.

95,411,496

1,002,950,516

3,331,185,491

9,026,484,125

Trg

327,300,488

1,316,975,540

7,960,637,609

Rp.

396,588,205

7,215,661,081

| VIII - 4

4,194,418,896


Kode

1.03

1.05

Program

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pekerjaan Umum Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku Program Rehabilitasi/Pe meliharaan Jalan dan Jembatan Penataan Ruang



2013

2014

2016


2017

2018

Rp.

Rp.


Trg


438,775,350

Trg

388,037,530

9,534,399,071

Dinas PU dan SDA

Rp.

355,401,770

8,431,888,139

540,215,083

Dinas PU dan SDA

Trg

345,713,126

7,458,392,092

477,747,273

6,327,850,115

Dinas PU dan SDA

Rp.

176,082,007

6,600,512,939

126,511,521

5,596,128,706

2,097,298,743

Dinas PU dan SDA

Trg

1,580,780,960

5,847,755,921

284,571,864

4,726,918,235

1,854,777,450

36,443,081

Dinas PU dan SDA

Rp.

4,766,297,751

329,411,005

3,877,159,747

1,881,031,882

32,228,983

532,592,048

Trg

713,631,286

3,571,550,901

1,841,323,453

24,994,677

471,005,728

12,646,471,571

Rp.

215,669,074

1,508,256,325

24,467,158

698,935,777

11,184,095,909

Trg

1,228,664,194

23,219,761

572,990,718

9,897,457,282

Rp.

29,580,009

415,317,928

8,763,864,228

Rumah Sakit Umum Daerah

2,578,753,187

4,412,538,566

| VIII - 5

3,669,826,654


Kode

1.06

Program

Program Pemanfaatan Ruang Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Program Perencanaan Tata Ruang Perencanaan Pembangunan Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Program Perencanaan Sosial Budaya Program Kerjasama Pembangunan Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan



2013

2014

2016


2017

2018


Dinas Tarkim


507,881,384

Dinas Tarkim

Rp.

449,152,483

452,182,581

Dinas Tarkim

Trg

435,480,399

399,894,416

11,686,407,606

Rp.

422,305,398

352,474,304

10,335,049,011

6,046,325,064

Bappeda

Trg

235,746,112

310,736,877

9,109,502,578

5,347,157,825

3,551,813,249

Bappeda

Rp.

214,526,110

155,592,434

8,030,821,954

4,732,349,144

3,141,099,065

754,048,869

Bappeda

Trg

128,715,666

4,021,200,019

4,190,462,290

2,788,002,535

666,854,373

366,951,759

Bappeda

Rp.

3,326,584,878

3,713,356,013

2,475,609,845

591,890,548

324,519,266

456,709,847

Bappeda

Trg

3,007,625,727

2,199,578,531

525,571,277

288,041,203

403,898,171

175,657,634

Bappeda

Rp.

1,947,243,059

466,968,315

255,766,102

358,496,536

155,345,450

356,445,540

Trg

413,399,124

227,247,305

318,327,818

137,882,917

315,227,934

Rp.

201,178,521

282,834,035

122,433,776

279,791,716

Trg

250,387,337

108,782,321

248,441,175

Rp.

0

220,741,086

| VIII - 6

195,417,686


Kode

1.07

1.08

Program

Daerah Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Perhubungan Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Lingkungan Hidup Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Program



2013

2014

2016


2017

2018

Rp.


Trg


384,698,166

Rp.

340,213,566

2,061,803,315

Dishub

Trg

288,243,688

1,823,386,538

1,117,508,572

Dishub

Rp.

244,312,297

1,871,805,634

988,285,387

826,956,343

Dishub

Trg

207,204,421

1,035,474,061

1,011,786,829

731,331,186

117,338,400

Rp.

0

1,068,929,792

591,699,463

758,840,122

103,769,966

22,933,683,161

KPKPP

Trg

765,076,779

680,034,858

384,604,651

101,178,683

20,281,745,038

13,485,330,639

BLHD

Rp.

473,618,958

325,141,666

59,169,946

18,069,151,638

11,925,953,448

486,375,299

BLHD

Trg

255,025,593

63,753,268

16,000,017,610

10,542,686,336

430,133,255

3,506,390,615

Rp.

36,432,228

14,329,826,252

9,409,403,948

420,130,387

3,100,928,881

Trg

12,010,943,225

8,409,742,048

429,620,708

2,753,469,013

Rp.

7,298,262,114

382,435,689

2,559,697,366

Bappeda

330,262,526

2,071,424,669

| VIII - 7

1,890,944,973


Kode

1.10

1.11

Program

Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Program Peningkatan Pengendalian Polusi Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Kependudukan dan Catatan Sipil Program Penataan Administrasi Kependudukan Pemberdayaan Perempuan Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak



2013

2014

2016


2017

2018

Rp.


Trg


BLHD

Rp.

3,431,037,269

BLHD

Trg

3,034,289,024

1,149,073,802

BLHD

Rp.

2,694,296,169

1,016,200,569

875,475,537

Trg

2,504,688,730

902,335,038

774,239,860

4,366,546,201

Rp.

2,026,909,154

838,834,433

756,234,696

3,861,620,313

4,366,546,201

Trg

1,701,236,034

678,823,349

257,772,425

3,434,741,830

3,861,620,313

5,546,983,529

Rp.

96,006,548

760,491,343

3,113,294,663

3,434,741,830

4,905,557,685

1,086,488,635

Trg

694,231,030

1,650,102,730

3,113,294,663

4,488,157,079

960,852,443

Rp.

1,845,956,591

1,650,102,730

4,535,265,935

879,096,113

Trg

1,845,956,591

4,092,307,568

671,493,254

Rp.

3,715,003,724

693,725,107

| VIII - 8

KPPPA

Disdukcapil

674,026,318


Kode

1.12

1.13

Program

dan Perempuan Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutam aan Gender dan Anak Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Program Keluarga Berencana Program Kesehatan Reproduksi Remaja Program Pelayanan Kontrasepsi Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR

Sosial



2013

2014

2016


2017

2018


Rp.


KPPPA

Trg

2,701,025,675

KPPPA

Rp.

2,388,692,374

1,759,469,219

Trg

2,185,445,016

1,556,012,867

12,278,357,413

Badan KBKS

Rp.

1,837,520,395

1,423,615,951

10,858,548,659

4,351,174,397

Badan KBKS

Trg

1,898,357,170

2,026,252,287

9,697,520,952

3,848,026,028

717,325,887

Badan KBKS

Rp.

1,708,858,988

1,500,225,290

7,691,267,057

2,972,214,684

634,377,856

6,807,276,275

Badan KBKS

Trg

1,332,118,418

7,628,515,893

2,746,391,647

641,345,917

6,020,116,387

402,580,855

Rp.

3,576,437,909

2,748,424,259

441,337,681

5,789,764,976

356,028,388

8,115,072,469

Trg

2,579,584,843

452,513,526

4,300,675,669

294,195,375

7,176,685,472

Rp.

547,165,162

4,425,648,972

202,862,060

6,307,844,063

Trg

0

1,929,137

5,580,708,336

Rp.

449,687,904

4,956,839,211

| VIII - 9

3,778,423,400


Kode

Program

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Program Pembinaan Anak Terlantar Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo Program Pembinaan Para



2013

2014

2016


2017

2018

Rp.


Trg


Dinkesos

Rp.

964,764,061

Dinkesos

Trg

853,203,499

3,935,337,299

Dinkesos

Rp.

726,010,712

3,480,274,283

1,600,543,578

Dinkesos

Trg

598,371,129

3,136,069,947

1,415,464,604

337,667,421

Dinkesos

Rp.

485,298,532

2,938,857,060

1,204,451,772

298,621,225

472,734,390

Dinkesos

Trg

0

2,785,613,576

992,697,703

254,103,749

418,069,714

128,690,877

Dinkesos

Rp.

1,876,079,146

805,110,265

209,429,895

355,745,249

113,809,698

675,334,843

Trg

889,261,515

169,854,486

293,201,853

123,255,135

597,242,449

Rp.

187,607,915

237,796,281

129,290,905

508,207,499

Trg

262,651,080

133,457,096

418,859,790

Rp.

187,607,915

339,708,973

| VIII - 10

375,215,829


Kode

1.14

1.15

Program

Penyandang Cacat dan Trauma

Tenaga Kerja Program Peningkatan Kesempatan Kerja Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaa n Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah



2013

2014

2016


2017

2018

Rp.

Rp.


Trg


14,057,321,975

Disnakertra ns

Trg

12,431,802,524

792,036,171

Disnakertra ns

Rp.

11,100,490,046

700,449,011

8,147,412,079

Disnakertra ns

Trg

9,878,387,095

553,842,521

7,205,285,489

5,117,873,725

Rp.

8,847,553,922

451,608,465

6,778,942,405

4,526,068,024

6,686,855,295

Diskop dan UMKM

Trg

7,191,957,816 553,011,028

6,436,516,758

3,767,705,120

5,913,620,296

246,004,710

Diskop dan UMKM

Rp.

306,062,889

5,773,310,627

2,990,261,873

5,125,181,782

217,557,937

1,878,581,421

Trg

4,334,573,816

2,521,232,266

4,460,031,130

181,101,830

1,661,351,521

Rp.

2,551,321,111

3,675,155,261

149,777,165

1,503,145,187

Trg

2,916,261,178

107,013,672

1,364,636,391

Rp.

0

1,238,301,066

| VIII - 11

0


Kode

1.16

1.17

Program

2013

2014

2016


2017

Rp.

Trg

2018

Rp.

Rp.


Trg


Diskop dan UMKM

Trg

1,990,401,743

Diskop dan UMKM

Rp.

1,760,241,493

2,571,867,421

Trg

1,521,255,370

2,274,469,344

8,021,389,936

KPPM

Rp.

1,347,994,483

1,919,679,395

7,093,835,926

528,882,853

KPPM

Trg

978,410,718

1,597,623,091

6,275,899,863

467,725,446

5,288,828,529

KPPM

Rp.

1,577,429,607

1,351,429,805

5,555,312,164

413,795,595

4,677,254,457

2,203,678,554

Trg

1,338,831,570

4,921,149,876

366,284,318

4,137,955,954

1,948,856,024

5,214,625,967

Rp.

4,082,538,366

324,471,420

3,662,843,185

1,724,148,314

4,611,632,314

1,582,300,627

Trg

269,178,354

3,244,714,204

1,526,184,660

4,291,628,950

1,399,331,179

Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2012)

2,691,783,538

1,351,964,252

3,818,759,431

1,327,566,154


1,121,576,474

3,723,006,075

1,124,542,655

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

3,198,493,290

1,119,233,559

Penanaman Modal Daerah Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah

Kebudayaan

908,822,983

| VIII - 12

Disbudpar

Program Pengelolaan Kekayaan


Kode

1.18

Program

Budaya Program Pengelolaan Keragaman Budaya Program Pengembangan Nilai Budaya Pemuda dan Olah Raga Program Pembinaan dan Pemasyarakata n Olahraga Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda



2013

2014

2016


2017

2018


Rp.


Disbudpar

Trg

1,691,767,966

Disbudpar

Rp.

1,496,140,254

1,940,557,373

Trg

1,335,915,627

1,716,160,880

7,445,367,642

Dispora

Rp.

1,249,491,838

1,628,147,170

6,584,422,001

1,787,674,409

Dispora

Trg

1,165,868,291

1,444,724,938

5,643,414,385

1,580,956,559

280,784,915

Dispora

Rp.

1,056,770,911

1,437,904,225

4,750,096,305

1,365,288,044

248,316,280

92,474,554

Dispora

Trg

1,232,899,396

4,880,888,656

1,387,818,163

171,657,847

81,781,253

4,850,959,291

Dispora

Rp.

1,522,544,003

1,569,076,005

226,678,595

70,624,943

4,290,018,287

433,474,472

Trg

683,281,175

0

71,790,403

3,704,789,131

383,349,622

Rp.

195,187,393

84,191,071

2,727,291,632

331,054,420

Trg

223,751,510

3,052,223,516

336,517,512

Rp.

420,323,925

175,398,064

| VIII - 13

0


Kode

1.19

1.20

Program

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Pendidikan Politik Masyarakat Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Program Peningkatan Pemberantasa n Penyakit Masyarakat (pekat) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Program Kerjasama Informasi dengan Mass



2013

2014

2016


2017

2018

Rp.


Trg


7,016,051,213

Badan Kesbang

Rp.

6,204,749,619

187,600,227

Badan Kesbang

Trg

5,421,888,987

165,907,061

516,517,730

Badan Kesbang

Rp.

4,798,462,461

146,777,584

456,790,165

333,885,207

Badan Kesbang

Trg

4,371,671,079

129,924,842

404,121,178

295,276,366

5,392,749,169

Kantor Satpol PP

Rp.

3,503,603,940

96,604,020

357,720,701

261,230,303

4,769,158,226

585,298,879

Trg

97,870,098

1,013,923,325

231,236,303

4,219,263,001

517,617,801

22,453,047,098

Rp.

236,626,717

171,932,912

3,734,814,701

390,496,920

19,856,687,361

450,189,030

Trg

174,186,238

2,849,197,487

344,765,914

17,952,217,542

398,131,389

Rp.

2,740,201,772

240,013,335

15,207,168,004

368,092,584

Trg

254,719,114

14,088,189,300

320,223,200

Rp.

10,653,453,991

310,955,457

| VIII - 14

Sekretariat Daerah 273,750,919


Kode

Program

Media Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Program Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Program Penataan Daerah Otonomi Baru Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Program Penataan Peraturan Perundangundangan Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Program Peningkatan



2013

2014

2016


2017

2018


Rp.


Sekretariat Daerah

Trg

200,442,337

Sekretariat Daerah

Rp.

177,264,173

0

Sekretariat Daerah

Trg

159,592,950

0

128,625,437

Sekretariat Daerah

Rp.

135,266,697

0

113,751,825

48,929,809

Sekretariat Daerah

Trg

128,040,482

0

90,989,178

43,271,807

85,600,228

Sekretariat Daerah

Rp.

95,039,833

36,582,995

73,614,529

37,187,277

75,701,840

365,766,219

Sekretariat Daerah

Trg

0

73,165,990

30,086,258

65,057,262

323,470,816

177,831,379

Sekretariat Daerah

Rp.

76,080,678

26,851,918

52,634,388

295,549,394

157,267,835

114,918,245

Trg

27,676,746

47,557,893

684,044,604

142,324,588

101,629,665

Rp.

0

247,173,005

121,016,580

88,843,281

Trg

248,430,844

114,669,398

73,049,537

Rp.

105,691,987

65,172,605

| VIII - 15

65,025,270


Kode

Program

Kerjasama antar Pemerintah Daerah Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Program Peningkatan dan



2013

2014

2016


2017

2018

Rp.

Rp.


Trg


Sekretariat Daerah

Trg

3,959,272,195

Sekretariat Daerah

Rp.

3,501,441,466

362,154,813

Sekretariat Daerah

Trg

3,122,254,646

320,277,015

73,446,609

Sekretariat DPRD

Rp.

2,624,647,070

275,242,264

64,953,605

6,403,795,237

DPKAD

Trg

2,467,413,257

222,683,949

58,478,331

5,663,291,908

43,857,050

DPKAD

Rp.

1,850,231,931

201,206,472

49,564,662

5,006,926,063

38,785,637

885,076,397

Trg

188,533,690

46,916,209

3,583,562,262

34,313,561

782,730,523

Rp.

46,054,633

3,920,004,181

30,373,739

692,479,842

Trg

3,093,336,654

26,906,449

612,970,534

Rp.

22,321,330

542,997,365

| VIII - 16

450,465,365


Kode

1.22

Program

2013

2014

2016


2017

Trg

2018

Rp.

Rp.


Trg


Inspektorat Daerah

Rp.

61,752,267

Inspektorat Daerah

Trg

54,611,539

417,620,465

Inspektorat Daerah

Rp.

52,581,378

369,328,892

4,813,355,183

BKDD

Trg

43,985,639

355,992,051

4,256,762,505

2,177,172,925

Dispenda

Rp.

44,894,583

274,402,719

4,205,491,979

1,925,415,375

1,683,241,273

Trg

0

271,782,716

3,378,799,825

1,565,993,209

1,488,599,545

7,230,266,555

Rp.

293,674,040

3,221,754,647

1,697,942,116

1,334,827,704

6,394,194,155

6,461,176,440

Trg

2,646,050,117

1,221,667,480

1,198,299,697

5,685,113,001

5,714,037,831

Rp.

287,582,025

1,072,476,198

5,557,068,493

5,129,989,723

Trg

883,507,928

5,773,521,844

5,247,347,034


3,160,316,544

5,744,065,100


2,733,246,741

Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Mengintensifka n Penanganan Pengaduan Masyarakat Program Peningkatan Profesionalism e Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Program Pendidikan Kedinasan Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

| VIII - 17

BPM

Program


Kode

1.23

1.24

Program

2013

2014

Trg

2016

Rp.

Trg


Rp.

2017

Rp.

Trg

2018

Rp.

Rp.


Trg


769,090,116

Trg

680,156,324

649,934,690

Rp.

555,123,278

574,779,444

649,934,690

Trg

309,721,459

510,167,507

574,779,444

765,563,211


Rp.

29,456,744

453,003,862

510,167,507

677,037,253

206,908,976


Trg

427,069,803

402,494,588

453,003,862

450,478,324

182,983,041

375,194,943


356,320,441

402,494,588

426,849,190

139,380,670

331,809,248


356,320,441

832,267,932

95,921,166

169,486,894

BPM

Statistik

180,865,742

33,131,685

224,455,529

Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan

Program Pengembangan Data/Informasi /Statistik Daerah

39,896,855

757,169,446


| VIII - 18

Bappeda

Kearsipan

103,199,864

183,459,292

70,779,930,621

162,244,963

62,595,288,185

141,610,760

55,660,184,938

106,472,495

47,424,653,573

41,966,801

43,377,824,124

37,769,023

34,286,911,190

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsi p Daerah Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan URUSAN PILIHAN


Kode

2.01

Program

Pertanian Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perk ebunan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perk ebunan Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perk ebunan Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perk ebunan Lapangan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perk ebunan Program



2013

2014

2016


2017

2018


Rp.


33,253,039,589

Dinas Pertanian

Trg

29,407,821,933

82,256,670

Dinas Pertanian

Rp.

26,034,706,655

72,744,914

67,748,910

Dinas Pertanian

Trg

22,910,296,468

64,357,254

59,914,760

10,180,819,918

Dinas Pertanian

Rp.

20,147,862,274

56,967,868

53,006,446

9,003,560,065

137,699,002

BP4K

Trg

16,606,778,338 139,643,982

46,920,340

7,965,428,292

121,776,168

2,798,794,287

BP4K

Rp.

22,485,406

41,002,672

7,050,851,933

107,735,088

2,475,155,506

1,722,334,946

BP4K

Trg

10,423,592

6,161,587,267

95,365,136

2,217,173,041

1,523,172,619

861,167,473

BP4K

Rp.

5,242,540,108

83,337,533

2,157,546,194

1,509,564,623

761,586,309

3,767,607,694

Trg

50,278,973

727,917,960

908,440,503

660,434,523

3,331,940,104

Rp.

1,208,466,812

621,240,328

499,642,276

2,759,672,827

Trg

351,370,237

414,160,219

2,546,472,284

Rp.

0

3,765,092,897

| VIII - 19

3,280,357,764


Kode

Program

Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perk ebunan Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perk ebunan Program Pencegahan dan Penanggulanga n Penyakit Ternak Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Petemakan Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perk ebunan



2013

2014

2016


2017

2018

Rp.


Trg


BP4K

Rp.

139,939,714

BP4K

Trg

123,757,775

645,875,605

Dinas Peternakan

Rp.

122,652,126

571,189,732

1,849,540,431

Dinas Peternakan

Trg

136,266,075

471,738,945

1,635,668,689

1,572,109,367

Dinas Peternakan

Rp.

276,106,812

454,220,251

1,463,689,018

1,390,318,385

676,978,036

Dinas Peternakan

Trg

0

0

1,309,298,785

1,244,135,666

598,695,632

2,774,310,647

Kantor Ketapan

Rp.

0

1,171,067,627

1,112,903,967

487,042,521

2,453,503,033

5,975,856,887

Trg

980,134,326

995,407,483

396,062,882

2,195,533,527

5,284,838,241

Rp.

833,114,177

322,043,597

1,963,948,177

4,712,542,760

Trg

245,033,581

1,756,601,440

4,175,389,798

Rp.

1,470,201,488

3,672,652,457

| VIII - 20

2,912,371,874


Kode

2.02

2.03

Program

Kehutanan Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Program Pemantapan Kawasan Hutan Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Energi dan Sumber Daya Mineral Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrik an Program Inventarisasi dan Pengembangan



2013

2014

2016


2017

2018


Rp.


9,069,848,004

Dishutbun

Trg

8,021,055,469

336,743,239

Dishutbun

Rp.

7,892,479,554

297,803,910

505,114,858

Dishutbun

Trg

4,962,491,935

74,930,145

446,705,865

407,459,319

Dishutbun

Rp.

6,280,110,217

198,024,419

99,906,860

360,342,731

7,820,530,588

Trg

4,532,979,328

60,376,000

412,550,873

87,668,269

6,916,202,964

2,045,678,959

Dinas ESDM

Rp.

128,781,297

130,814,666

204,625,233

7,629,974,281

1,809,126,724

409,135,792

Dinas ESDM

Trg

0

50,313,333

4,147,291,411

1,600,530,133

361,825,345

409,135,792

Dinas ESDM

Rp.

0

6,038,606,219

1,416,760,100

320,106,027

361,825,345

409,135,792

Trg

4,404,198,030

1,255,030,966

283,352,020

320,106,027

361,825,345

Rp.

1,041,161,557

251,006,193

283,352,020

320,106,027

Trg

208,232,311

251,006,193

283,352,020

Rp.

208,232,311

251,006,193

| VIII - 21

208,232,311


Kode

2.04

2.05

Program

Potensi dan Teknologi Geologi, Pertambangan dan Air Bawah Tanah Program Penataan Wilayah dan Usaha Konservasi Lingkungan, Geologi, Pertambangan, dan Air Bawah Tanah Program Pengembangan Energi Alternatif Pariwisata Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program Pengembangan Kemitraan Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Kelautan dan Perikanan Program Optimalisasi



2013

2014

2016


2017

2018


Rp.


Dinas ESDM

Trg

409,135,792

Dinas ESDM

Rp.

361,825,345

409,135,792

Trg

320,106,027

361,825,345

5,572,882,713

Disbudpar

Rp.

283,352,020

320,106,027

4,928,462,014

3,980,630,509

Disbudpar

Trg

251,006,193

283,352,020

4,191,435,278

3,520,330,010

696,610,339

Disbudpar

Rp.

208,232,311

251,006,193

3,748,475,515

2,922,315,433

616,057,752

895,641,865

Trg

208,232,311

2,953,533,003

2,342,797,197

542,715,723

792,074,252

10,171,733,210

Rp.

2,347,440,450

1,865,389,265

741,885,779

726,404,122

8,995,524,099

692,750,403

Trg

1,409,027,881

466,347,316

663,792,539

7,648,812,679

612,644,160

Rp.

387,482,667

621,796,422

7,048,107,611

861,918,916

Trg

550,929,901

6,263,946,668

476,039,847

Rp.

5,157,691,708

400,600,709

| VIII - 22

Dinas Perikanan 372,550,205


Kode

2.06

Program



2013

2014

2016

Trg


Rp.

2017

Rp.

Trg

2018

Rp.

Rp.


Trg


Dinas Perikanan dan Kalautan

Trg

1,209,688,401


Rp.

1,069,805,994

507,231,172

Trg

1,504,800,095

448,577,458

Rp.

831,587,255

631,088,925

4,376,857,269

Trg

699,812,465

348,546,822

3,870,739,060

Rp.

650,676,321

293,341,870

390,612,327

dan Kalautan

272,746,048

3,008,275,338

| VIII - 23

Disperindag


Dinas Perikanan dan Kalautan Dinas Perikanan dan Kalautan 2,531,750,739

92,313,894

2,265,086,535

81,639,170

8,152,860,706

3,292,892,072

114,805,051

7,210,104,064

31,536,063

2,912,118,257

63,417,073

6,550,017,621

27,889,388

4,145,587,364

53,362,606

5,797,885,409

91,873,658

2,320,241,275

38,985,999

5,064,324,276

81,352,422

2,285,078,279

3,541,693,586

83,973,541

1,557,646,599

Perdagangan

0

Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan Program Pengembangan Budidaya Perikanan Program Pengembangan Perikanan Tangkap Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan

Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan


Kode

2.07

2.08

Program

2013

2014

2016


Trg

2017

Rp.

Trg

2018

Rp.

Rp.


Trg


Disperindag

Rp.

8,002,276,005

Disperindag

Trg

7,076,932,236

119,048,638

Rp.

5,828,235,193

105,282,440

2,183,872,368

Disperindag

Trg

5,160,794,256

629,908,769

1,931,340,127

922,429,845

Disperindag

Rp.

4,918,450,239

555,738,731

1,517,063,781

815,764,603

1,127,414,255

Disperindag

Trg

3,406,210,258

61,900,496

1,343,331,864

598,327,199

997,045,625

134,028,268

Rp.

135,483,328

1,267,760,540

529,807,647

821,120,820

118,529,900

330,015,071

Trg

1,004,170,549

500,002,454

727,087,270

97,615,762

291,853,754

330,015,071


255,027,441

686,183,789

86,436,948

225,139,236

291,853,754


637,568,602

81,574,297

197,304,669

225,139,236

349,565,735,589

524,348,603,384

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

111,574,505

145,256,180

197,304,669

309,143,676,281

463,715,514,421

Transmigrasi

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi

Perindustrian

54,995,675

145,256,180

273,498,679,120

410,248,018,681

| VIII - 24

Disnakertra ns 54,995,675

242,096,045,514

363,144,068,272

873,914,338,973

214,459,761,989

772,859,190,702

321,689,642,983

683,746,697,801

177,913,745,430

605,240,113,786

266,870,618,144

536,149,404,972

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Jumlah

444,784,363,574

Lain-lain Total


BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Penetapan indiKator kinerja daerah Kabupaten Bone disusun dengan mendasarkan pada capaian masing-masing indikator kinerja selama kurun waktu tahun 2008-2012. Indikator kinerja ini menjadi target bagi SKPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Bone dalam melaksanakan berbagai program pembangunan daerah. Indikator kinerja daerah sekaligus menjadi indikator kinerja utama (IKU) atau indikator kinerja kunci (IKK) bagi SKPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Bone. Indikator kinerja ini menjadi dasar dalam penganggaran pembangunan daerah yang akan diacu setiap tahunnya dalam penyusunan RKPD dan Renja SKPD. Pencapaian indikator kinerja daerah ini menjadi acuan dalam melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah setiap tahunnya. Indikator kinerja daerah dikelompokkan berdasarkan aspek dan fokus pembangunan, terdiri indikator agregat dan indikator makro pembangunan daerah, serta indikator urusan pembangunan daerah, seperti tercantum pada Tabel 9.1


| IX - 1

No

1) 2) 3) 4)

Indikator

Tabel 9.1 Penetapan Indikator Kinerja terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Bone

2013

7,02 7,25 4.213.438

2014

7,06 6,35 4.510.934

2015

7,34 6,00 4.841.985

2016

7,02 5,77 5.181.699

2017

7,14 5,50 5.551.498

2018

Target Capaian setiap Tahun

7,14 6,78 3.937.063

6,00

29.099.852 22.599.432

Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD Tahun 2012

7,69 7,56 3.674.724

6,71

24.544.665 21.106.996

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

7,14 5,50 5.551.498

29.099.852

SKPD

22.599.432 6,00 7,43

75,21

20.789.180 19.563.206

75,21

8,25

74,57

72,5

92,17

17.523.884 18.097.573

73,93

72,5

92,17

8,08

Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan KPP& PA KPP& PA

9,23

73,30

72,0

91,33

8,08

67,28 83,11

Dinas

14.763.282 16.595.691

72,65

71,5

90,44

7,88

67,28 83,11

73%

10,19

72,04

71,0

89,48

7,70

66,36 80,47

73%

12.502.690 15.069.285

71,42

70,5

88,80

7,47

65,43 78,06

73%

11,24

70,08

87,74

7,32

64,53 74,98

72.28%

10.608.660 13.511.413

86,94

7,13

63,74 73,22

70%

ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi (%) Laju inflasi (%) PDRB Konstan Th. 2000 (juta) PDRB berlaku (juta) PDRB per kapita (ADHB) Persentase penduduk diatas garis kemiskinan (%)

6,95

62,75 70,62

65.17%

5) 6) 7)

61,92 68,31

64.05%

2. 3. 4.

Angka rata-rata lama sekolah

Angka melek huruf

Angka usia harapan hidup

IPM

Fokus Kesejahteraan Sosial

IPG IDG

60.16

1.

5. 6.

Pendidikan APK TK/RA 5-6 Tahun (%)

| IX - 2

72,5

1. 1)


No

APK PAUD Formal + Non Formal( 4-6 TH) APK PAUD Formal + Non Formal ( 0-6 TH) APK SD/MI (%)

Indikator

4) APM SD/MI (%)

2)

5)

3)

6)

Angka Melanjutkan Ke SMP/MTs (%) Setiap sekolah memiliki minimal 6 ruang kelas (%) Setiap sekolah memiliki ruang guru lengkap dengan prabotnya (%) Setiap sekolah memiliki perpustakan lengkap dengan prabotnya (%) Setiap ruang kelas dalam kondisi baik dan layak dipergunakan (%) Rasio siswa / buku / matapelajaran 1:1 (%) Setiap sekolah memiliki alat peraga IPA (%) Setiap Sekolah memiliki 100 judul buku pengayaan dan

Angka Putus Sekolah SD/MI (%) Rasio Rang Kelas/Rombel

7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15)

93,25

93,6

1.01

0,13

99,21

107,29

52.11%

24.27%

43.44

93.25

93,6

1.01

0.13

99,21

107,9

60.08%

36.90%

2013

47.1

48,74

73.83

94,28

1.01

0,12

99,37

106,83

65.18%

40.08%

2014

92.45

55.3

54,04

78.46

94,96

1.01

0,11

99,53

106,37

70.16%

45%

96.2

94.95

63.5

59,34

85.76

95,64

1.01

0,1

99,69

105,91

75%

44.75%

2016

89.74

98.7

97.45

71.7

64,64

90.71

96,32

1.01

0,1

99,85

105,45

84.90%

47.74%

2017

71.1

89.74

98.7

97.45

71.7

64.64

90,71

96,32

1.01

0,1

99,85

105,45

84.90%

47.74%

2018

71.1

89.74

98.7

97.45

71.7

64,64

90,71

96,32

1.01

0,1

99,85

105,45

84.90%

47.74%

Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

SKPD

43,44

38.9

89.95

93.7

84.54

71.1


38.9

87.45

91.2

79.34

63.5


87,45

89.00

74.14

55.3

2015

89

68.94

47.1


68

38.90

| IX - 3

Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidiakn Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan

38


No

Indikator

Target Capaian setiap Tahun 2016

2017

2018


97.95

2015

97.95

2014

97.95

2013

95.92

Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD Tahun 2012 93.89

SKPD

0.11

91.86

0.11

0.992

89.83

0.11

0.992

97.64

89,83

0.12

0.992

97.64

82.57

Dinas Pendidikan

10 buku referensi (%) APK SMP/MTs (%)

0.13

0.984

97.64

82.57

90.00

Dinas Pendidikan

16)

0.14

0.976

96.28

82.57

90.00

95.60

Dinas Pendidikan

91.06

0.15

0.968

94.92

82.57

90.00

95.60

54.91

Dinas Pendidikan

91.06

<1 0.96

93.56

82.57

86.77

95.60

54.91

97.29

91.06

0.96

92.2

90.40

76.45

91.20

54.91

97.29

3.30

88.09

92,2

88.00

94.40

86.80

49.83

97.29

3.30

95.60


85.12

88

93.00

82.40

44.75

94.58

3.30

95.60

97.70

82.15

93

78.00

39.67

91.87

3.30

95.60

97.70

80.12

78

34.59

89.16

89.93

91.20

97.70

80,12

34.59

86.45

86.63

86.80

95.39

APM SMP/MTs (%)

86,45

83.33

82.40

93.08

17)

83.33

78.00

90.77

Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan

78

88.46

| IX - 4

84

18)

Angka Melanjutkan ke SMA/SMK/MA (%) Setiap sekolah memiliki ruang guru lengkap dengan prabotnya (%) Setiap sekolah memiliki perpustakan lengkap dengan perabotnya (%) Setiap sekolah memiliki Lab IPA lengkap dengan perabotnya (%) Setiap sekolah memiliki Lab Komputer lengkap dengan perabotnya (%) Setiap ruang kelas dalam kondisi baik dan layak dipergunakan (%) Rasio siswa / buku / matapelajaran 1:1 (%) Setiap sekolah memiliki alat peraga IPA (%) Setiap Sekolah memiliki 200 judul buku pengayaan dan

Angka Putus Sekolah SMP/MTs (%) Rasio Ruang Kelas/Rombel

19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28)



80.70

Indikator

80.70

74.85

No

80.70

74.85

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 76.41

74.85

2018 72.12

69.69

2017

67.83

64.53

2016

63.54 59.37

0.014

2015

63,54 52.41

0.014

2014

20 buku referensi(%) APK SMA/MA/SMK (%) 54,21

0.014

2013

29) APM SMA/MA/SMK (%)

0.018


30)

0.022

SKPD

98.51

Dinas Pendidikan

0.026

98.51

99.00

Dinas Pendidikan

0.030

98.51

99.00

96.28

Dinas Pendidikan

0.030

97.03

99.00

96.28

75.86

Dinas Pendidikan

31)

95.55

98.00

96.28

75.86

93.73

1.01 94.07

97.00

92.58

75.86

93.73

95.00

1.01 92.59

96.00

88.88

71.71

93.73

95.00

94.09


1.01

92.59

95.00

85.18

67.56

87.42

95.00

94.09

77.35

1.04

94.44

81.84

63.41

81.12

90.00

94.09

77.35

1.07

81.84

59.26

74.82

85.00

88.16

77.35

1.10

59.26

98.52

80.00

82.23

74.68

1.13

98.52

75.00

76.30

72.01

1.13

75.00

70.37

69.34

Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan

70.37

66.67

| IX - 5

66.67

Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK (%) Rasio Ruang Kelas/Rombel

32) 33) 34) 35) 36) 37) 38) 39) 40)

Setiap sekolah memiliki ruang guru lengkap dengan prabotnya (%) Setiap sekolah memiliki perpustakan lengkap dengan prabotnya (%) Setiap sekolah memiliki Lab IPA lengkap dengan perabotnya (%) Setiap sekolah memiliki Lab Komputer lengkap dengan prabotnya (unit) Setiap ruang kelas dalam kondisi baik dan layak dipergunakan (%) Rasio siswa / buku / matapelajaran 1:1 (%) Setiap sekolah memiliki alat peraga IPA (%) Setiap Sekolah memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi(%)


44)

43 i

43)

42)

41)

No

Jumlah Sekolah Dasar yang di Re-Grouping (unit)

Gerakan Kembali Sekolah

Angka Kelulusan Paket C (%)

Angka Kelulusan Paket B (%)

Angka Kelulusan Paket A (%)

Indikator

0

-

3,272

6,170

Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD Tahun 2012 1,435

10

2 Kec

3,272

6,170

2013 1,435

10

5 Kec

2,817

5,036

2014 1,248

10

10 Kec

2,362

3,902

2015 1,061

10

15 Kec

1,907

2,768

2016 874

10

27 kec

1,452

1,634

2017 687

10

27 kec

1,452

1,634

2018 687

60

27 kec

1,452

1,634

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 687

94.56

100

3 Kec

62.22

54.14

98.26

100

91.6

82.13

100

94.56

100

5 kec

62.22

54.14

98.26

100

91.6

82.13

100

95.44

100

10 Kec

67.72

60.71

100

100

93.28

85.7

100

96.32

100

15 Kec

73.22

67.28

100

100

62.21

89.27

100

97.2

100

20 Kec

78.72

73.85

100

100

69.78

92.84

100

98.08

100

27 kec

84.22

80.42

100

100

80.23

96.41

100

98.08

100

27 kec

84.22

80.42

100

100

80.23

96.41

100

98.08

100

27 kec

84.22

80.42

100

100

80.23

96.41

SKPD

Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendikan Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas

| IX - 6

100


45)

46)

Pendidikan Dasar (SD/MI) a. Kepala Sekolah berkualifikasi S-1 b. Kepala Sekolah yang memiliki sertifikasi pendidik c. Pengawas sekolah yang berkualifikasi S-1 d. Pengawas sekolah yang memiliki sertifikasi pendidik e. Guru yang memiliki Kualifikasi S-1 f. Guru yang memiliki Sertifikasi pendidik g. Program TOP Sport bagi guru pendidikan jasmani SMP/MTs a. Kepala Sekolah berkualifikasi S-1 b. Kepala Sekolah yang memiliki sertifikasi pendidik c. Pengawas sekolah yang


No


100

67.34

64.45

89.23

93.47

100

67.34

64.45

89.23

100

94.78

100

72.87

71.36

91.38

100

100

96.09

100

78.4

78.27

93.53

92.98

100

100

97.4

100

83.93

85.18

95.68

89.57

96.5

100

100

98.71

100

89.46

92.09

97.83

17,84

89.57

96.5

100

100

98.71

100

89.64

92.09

97.83

1

17,84

89.57

96.5

100

100

98.71

100

89.64

92.09

97.83

SKPD

93.47

100

100

89.46

84.16

17,84

1

80

RSUD

Indikator

100

100

85.94

78.75

17,84

1

80

3

RSUD


100

82.42

73.34

17,84

0,86

80

3

4

RSUD

2018

72.42

67.93

17,84

0,73

80

3

4

40

RSUD/

2017

57.94

17,84

0,59

80

3

4

40

100

2016

17,84

0,46

78

3

4

40

100

2015

0,32

75

3

2

40

100

2014

66

3

2

45

99

2013

berkualifikasi S-1 d. Guru yang memiliki Kualifikasi S-1 e. Guru yang memiliki Sertifikasi pendidik f. Guru yang mengajar 24 jam Pendidikan Menengah a. Kepala Sekolah berkualifikasi S-1 b. Kepala Sekolah yang memiliki sertifikasi pendidik c. Pengawas sekolah yang berkualifikasi S-1 d. Pengawas sekolah yang memiliki sertifikasi pendidik e. Guru yang memiliki Kualifikasi S-1 f. Guru yang memiliki Sertifikasi pendidik Kesehatan Rasio Posyandu per 1000 Balita Cakupan Puskesmas dan Pustu (per 1000 penduduk) BOR RSUD 3

2

50

98


3)

ALOS RSUD

2

60

97

2)

Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan

4)

TOI RSUD

78

96

50

5)

BTO RSUD

95

| IX - 7

Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan RSUD

Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan

6)

Persentase tingkat

2. 1)

6)


No

7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18)

Indikator kecukupan ketersediaan obat di RSUD dan Puskesmas (%) Cakupan TTU yang memenuhi syarat (%) Rasio dokter per satuan penduduk (per 1000 penduduk) Rasio Tenaga Medis (per 1000 penduduk) Persentase RS swasta yang menjalin kerjasama dengan Pemda (%) Cakupan pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masyarakat Miskin (%) Cakupan pelayanan Kesehatan rujukan Pasien Masyarakat Miskin (%) Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (%) Cakupan Desa Siaga Aktif (%) Desa/Kelurahan UCI (Universal Child Imunization) (%) AFP rate per 10.000 penduduk< 15 tahun Penemuan penderita Pneumonia balita (%) Penemuan pasien baru TB BTA posistif (%)


SKPD

0,11

87,90

0,81

0,29

89,67

100

0,86

0,47

91,45

100

100

0,90

0,64

93,22

100

100

100

0,95

0,82

95

80

100

100

100

1

1

95

100

80

100

100

100

1

1

95

100

100

80

100

100

100

1

1

95

Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan


0,76

100

100

100

75

100

100

<1,5

2018

100

100

100

70

100

100

< 1,5

90

2017

100

100

67

100

100

< 1,5

90

75

2016

100

63

100

100

< 1,5

90

75

2015

60

100

96,6

< 1,5

71,1

75

2014

100

93,2

< 1,5

67,2

72,5

2013

89,79

< 1,5

55,8

70


2

44,4

63,0

Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan

33

56,1

| IX - 8

Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan


49,12


19)

No

Indikator

20) 21) 22) 23) 24) 25) 26)

27) 28)

Persentase Balita gizi kurang (%) Prevalensi Balita Stunting (%) Cakupan Pelayanan Anak

Cakupan kunjungan bayi (%)

Penderita DBD yang ditangani (%) Penemuan penderita Diare (%) Penemuan dan penanganan HIV AIDs (%) Angka usia harapan hidup (tahun) Angka kelangsungan hidup bayi (per 1.000 kelahiran) Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K4) (%) Cakupan Ibu Hamil dengan komplikasi yang ditangani (%) Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%) Cakupan pelayanan ibu nifas (%) Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani (%)

29) 30) 31) 32)

96,83

62,69

93,43

61,28

61,28

98,01

996,8

70,08

100

89,78

Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD Tahun 2012 100

< 0,1

97,2

71,8

94,0

72,52

72,52

98,2

996,9

70,5

100

100

2013 100

82,0

< 0,1

97,6

80,9

94,5

83,76

83,76

98,4

997

71,0

100

100

2014 100

95

< 0,1

98

90

95,0

96,0

96,0

98,6

997,1

71,5

100

100

2015 100

96,5

< 0,1

98,5

92,5

97,5

97,0

97,0

98,8

997,2

72,0

100

100

2016 100

98

< 0,1

99

95

100

98

98

99

997,3

72,5

100

100

2017 100

98

< 0,1

99

95

100

99

99

99

997,4

72,5

100

100

2018 100

98

< 0,1

99

95

100

99

99

99

997,4

72.5

100

100



Dinas Kesehatan

| IX - 9

Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas

Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan

SKPD

0,15

68,9


55,92


No

33) 34) 35) 36)

37) 38) 3. 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)

Indikator Balita (D/S) (%) Persentase Balita Gizi Buruk (%) Cakupan Balita Gzi Buruk mendapat perawatan (%) Bayi Usia 0-6 Bulan yang mendapat ASI Eksklusif (%) Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anakusia 6-24 bulan keluarga miskin (%) Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan sederajat (%) Rasio Posyandu per 1.000 balita Pekerjaan Umum Panjang jalan dalam kondisi Baik (Km) Panjang jalan dalam kondisi Sedang (Km) Panjang jalan dalam kondisi Rusak Ringan (Km) Panjang jalan dalam kondisi Rusak Berat (Km) Panjang Jembatan dalam kondisi Baik (Km) Panjang Jembatan dalam kondisi Sedang (Km) Panjang Jembatan dalam kondisi Rusak Ringan (Km) Panjang Jembatan dalam


SKPD

0

48

100

0,05

96

100

52

100

<0,05

17,84

98

100

57

100

<0,05

1457.61

17,84

100

100

61

100

<0,05

90

1810.01

17,84

100

100

66

100

<0,05

54.45

0

2228.21

17,84

100

100

70

100

<0,05

0

0

0

2444.6

17,84

100

100

70

100

<0,05

1467

0

0

0

2444.6

17,84

100

100

70

100

<0,05

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan


95,01

17,84

1128.69

113.5

140.15

161.24

1467

0

2018

17,84

803.873

167.82

266.95

404.44

1399

0

0

Dinas PU & SDA Dinas PU & SDA Dinas PU & SDA Dinas PU & SDA Dinas PU & SDA Dinas PU & SDA Dinas PU & SDA Dinas PU

2017

785.817

244.147

372.65

606.54

1396

67.5

0

1467

2016

214.147

465.441

775.44

1328.5

0

0

1467

2015

484.397

931.139

1261.5

0

71

1399

2014

960.239

1194.5

0

138.5

1396

2013

1060.5

0

205.5

1328.5


67.5

272.5

1261.5

Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan

339.5

1194.5

| IX - 10

1060.5


No

4. 1) 2) 5. 1) 2) 3) 4)

6. 1) 2) 3)

4)

Indikator kondisi Rusak Berat (Km) Perumahan Berkurangnya kawasan kumuh di wilayah perkotaan (%) Berkurangnya jumlah rumah tidak layak huni (%) Penataan Ruang Jumlah rencana detail tata ruang kota yang telah disusun (buah) tersedianya buku pedoman rencana detail tata ruang kawasan (paket) Terlaksananya Informasi Pemanfaatan Ruang Dalam Kecamatan,Kelurahan/Desa terlaksananya pengawasan pemanfaatan ruang dalam wilayah Kab. Bone. (Kecamatan) Perencanaan Hasil Evaluasi RKPD (dokumen) Hasil Evaluasi RPJMD (dokumen) Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA (dokumen) Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg



SKPD

35

40

35

Dinas Tarkim

Dinas Tarkim

Dinas Tarkim

& SDA

32

40

4

Dinas Tarkim


29

38

4

5

2018

26

36

1

1

Dinas Tarkim

2017

23

34

1

1

372

2016

20

32

1

1

372

2015

30

1

1

74

2014

-

1

1

74

2013

-

1

74

-

1

75

0

27

1

1

27

-

1

1

27

-

-

1

1

27

-

-

1

1

27

-

-

1

1

27

-

-

1

1

27

1

1

5

5

27

Bappeda & Statistik

Bappeda & Statistik Bappeda & Statistik Bappeda & Statistik

Dinas Tarkim

75

0

-

-

-

1

1

| IX - 11

1


No

Indikator


1

100

1

100

100

1

100

100

100

1

100

100

100

100

5

Bappeda & Statistik

Bappeda & Statistik

Bappeda & Statistik Bappeda & Statistik

Bappeda & Statistik

SKPD

1

100

100

100

100

14


1

100

100

100

100

14

401.201

2018

1

100

100

100

100

14

401.201

1.210

Dinas Perhubung an Dinas Perhubung an Dinas Perhubung an Dinas

2017

100

100

100

100

14

401.201

1.210

10 kali

2016

80

100

100

14

395.477

1.210

10 kali

2015

80

100

14

385.021

1.154

2 kali

2014

80

14

371.203

1.185

2 kali

2013

14

350.110

1.177

2 kali


303.111

1.164

2 kali

5)

Jumlah arus penumpang angkutan umum

1.158

2 kali

7. 1)

9)

8)

7)

6)

2)

Rasio ijin trayek per jumlah penduduk

10 kali

telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA (dokumen) Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA (dokumen) Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD (%) Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang ekonomi sesuai amanat pemerintah (%) Persentase ketersediaan dokumen perencanaan sosial budaya sesuai amanat pemerintah (%) Persentase ketersediaan dokumen perencanaan prasarana wilayah dan SDA sesuai amanat pemerintah (%) Perhubungan Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

3)

Sosialisasi/penyuluhan

| IX - 12

4)


No

5) 6)

Indikator ketertiban lalu lintas dan angkutan Kegiatan uji kelayakan saran transportasi guna keselamtan penumpang Pemasangan Rambu-rambu pada titik rawan kecelakaan (%) Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)

8)

Jumlah uji kir angkutan umum (buah)

7)

8. 1)

5)

4)

3)

2)

Lingkungan Hidup Pelayanan pencegahan pencemaran air (%) Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup (%) Pencemaran status mutu air (%) Penegakan hukum lingkungan (%) Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak (%) Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan 6)


10 kali


10 kali

58

2018

2 kali

58

2017

2 kali

58

2016

2 kali

47

6 Bulan

2015

2 kali

38

6 Bulan

2014

2 kali

30

6 Bulan

2013

10 kali 29

6 Bulan


24

6 Bulan

SKPD

BLHD

6 Bulan

100,00

BLHD

6 Bulan

100,00

100,00

BLHD

6 Bulan

100,00

100,00

100,00

BLHD

2.478

95,00

100,00

100,00

100,00

BLHD

2.478

90,00

100,00

100,00

100,00

52,00

BLHD

2.478

85,00

100,00

100,00

100,00

52,00

100,00

2.437

80,00

85,00

100,00

100,00

47,00

100,00

2.402

75,00

77,00

100,00

100,00

42,00

88,00

2.578

57,00

100,00

97,00

37,00

76,00

2.322

100,00

82,00

32,00

64,00

2.280

67,00

27,00

52,00

Perhubung an Dinas Perhubung an Dinas Perhubung an Dinas Perhubung an Dinas Perhubung an

22,00

40,00

| IX - 13

28,00


No

7) 8) 9) 10) 11)

12) 9. 1)

10. 1)

Indikator Sumber Mata Air (%) Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL (%) Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan UKLUPL (%) Luas kerusakan kawasan mangrove (ha) Persentase luas Ruang Terbuka Hijau wilayah perkotaan (ha) Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa (%) Persentase volume sampah perkotaan yang terkelola melalui 3R (%) Kependudukan Dan Catatan Sipil Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) (%) Kepemilikan Kartu Keluarga (%) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender (Klp)


100,00

75,00

100,00

545,00

80,00

100,00

40,00

495,00

85,00

100,00

75,00

45,00

445,00

90,00

100,00

9,00

75,00

45,00

445,00

95,00

100,00

Disduk Capil

BLHD

BLHD

BLHD

BLHD

BLHD

BLHD

SKPD

100,00 70,00

595,00

35,00

60,00

9,00

100

Disduk Capil


100,00 65,00

645,00

30,00

45,00

8,00

100

100

2018

60,00 695,00

25,00

35,00

7,00

100

100

130

2017

745,00

20,00

25,00

7,00

96,72

100

130

2016

15,00

0

7,00

91,72

98

24

2015

0

3,00

86,72

96

24

2014

3,00

81,72

94

18

2013

79,72

92

12


90

6

| IX - 14

KPP & PA

-


No 2) 3)

4)

5)

6)

7) 8)

9) 11. 1)

Indikator Peningkatan Peranan Wanita Munuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) (Klp) Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) (Orang Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak (orang) Meningkatnya pengetahuan siswa sekolah dasar dan menengah mengenai permasalahan anak dan remaja (orang) Meningkatnya pemahaman anak sekolah menenga mengenai pencegahan narkoba (orang) Penyusunan Profil Statistik dan Analisis Gender Pengembangan Restorative Jastice Anaka yang berhadapan dengan hukum (orang) Fasilitas Pembentukan Forum Anak Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Rata-rata jumlah anak per keluarga

Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD Tahun 2012 -


2018

72

Kondisi Kinerja pada SKPD akhir periode RPJMD 72 KPP & PA

170

17

170

41

2017

35

0

70 KPP & PA

17

35

0

70

270 KPP & PA

2016

35

11

54

27

5 Profil

15

35

15

54

27

5 Profil

150

2015

30

15

54

27

1 Profil

30

13

-

54

27

1 Profil

30

27 Forum

2014

54

27

1 Profil

30

27 Forum

2

10

27

1 Profil

30

5 Forum

2

2013

1 Profil

30

5 Forum

2

KPP & PA

30

5 Forum

2

-

6 Forum

3

-

-

-

Badan KB dan KS

| IX - 15

3

27 Forum KPP & PA

KPP & PA

KPP & PA

KPP & PA

-

3

-

3


2)

No

Indikator

10)

9)

8)

7)

6)

5)

4)

3)

% Pemuka masyarakat yg aktif mendukung program KB Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (%) Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun (%) Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif (%) Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need) (%) Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/ Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) di setiap Desa/Kelurahan Ratio PembantuPembina Keluarga Berencana (PPKBD) di setiap Desa/Kelurahan Cakupan penyediaan alat dan obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat setiap tahun Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Desa/Kelurahan setiap tahun Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB 11)

1

7

21.32

70.64

3.16

29.53


30

1

7

20.27

71.03

3.00

28,50

2013 52

100

40

1

6

71.42

2.8

27,30

2014 55

74.92

100

45

1

6

18.17

71,81

2.68

26,00

2015 59

76.6

100

50

1

5

17.12

72.20

2.52

25.00

2016 63

78.28

100

50

1

5

16.07

72.59

2.36

24,00

2017 67

80

100

55

1

4

15

73

2.16

23,00

2018 70

80

100

55

1

4

15

73

2.16

23,00


Badan KB dan KS

Badan KB dan KS

Badan KB dan KS Badan KB dan KS Badan KB dan KS

| IX - 16

Badan KB dan KS

Badan KB dan KS

Badan KB dan KS

Badan KB dan KS

Badan KB dan KS

SKPD

30

100

73.24


100

71.56

14.22

69.88


No

12)

13)

12. 1)

Indikator


2018

90

2017

88.33

2016

86.68

2015

85.02

2014

83.37

2013

81.72


80.07

54


90

54

SKPD

Badan KB dan KS

Badan KB dan KS

27

Dinkesos

52

27

70

50

5

70

48

5

26

46

4

22

44

3

18

Dinkesos 10

14

24

-

10

1.025

-

205

500

Dinkesos

2)

205

500

4.000

Dinkesos

(%) Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang berKB (%) Cakupan tenaga terlatih aktif pada kelompok PIK KRR (Pelatih Sebaya dan Konselor Sebaya) Sosial Koordinasi dan Pelayanan bagi Keluarga Harapan (Kec) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha bagi Keluarga Miskin. (klp)

205

500

4.000

3.500

Dinkesos

205

500

1.100

3.500

27

205

500

950

1.000

27

-

205

500

800

850

7

Pemberian Penghargaan bagi Siswa dari RTSM Berprestasi (Kec)

-

500

650

700

5

3)

Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomin (org)

-

500

550

5

4)

Bantuan Jaminan Hidup bagi Eks Kusta (KK)

-

400

5

5)

Penanggulangan Kemiskinan Pedesaan (KK)

-

5

6)

Penanggulangan

| IX - 17

Dinkesos

Dinkesos

7)


No

13.

1) 2) 3) 4) 14. 1. 2.

3. 4.

5.

Indikator Kemiskinan Perkotaan (KK) Ketenagakerjaan Antar Kerja Antar Lokal (AKAL) (orang) Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) (orang) Penempatan di Perusahaan (orang) Jumlah tenaga kerja kepesertaan Jamsostek (orang) Koperasi Dan Usaha Kecil menengah Persentase koperasi aktif Jumlah UKM non BPR/LKM UKM Usaha Mikro Usaha Kecil Usaha Menengah Jumlah LKM Jumlah kegiatan fasilitasi kemitraan antara KUMKM dengan pengusaha provinsi/nasional Jumlah anggota koperasi


250

60

950

950

500

100

1,260

26,91

1,100

550

150

1,300

2.662

34,98

1,250

700

200

1,350

2010

3.135

43,06

1,500

725

250

1,400

1500

3000

4570

51,13

2,000

750

300

1.500

70

1500

3000

4570

51,13

2.500

800

350

1.550

10

70

1500

3000

4570

51,13

2.500

800

350

1.550


500

18,83

2.451

1800

1000

70

10

6

2018

-

2.355

1650

800

65

10

6

105.044

2017

-

1600

740

62

8

6

105.044

2016

-

700

58

7

5

105.044

2015

-

55

5

4

101.774

2014

-

4

3

99.049

2013

-

2

96.699


-

92.820

SKPD

&

&

&

&

&

&

&

Disnaker Trans Disnaker Trans Disnaker Trans Disnaker Trans

Diskop UMKM Diskop UMKM Diskop UMKM Diskop UMKM Diskop UMKM Diskop UMKM Diskop UMKM

Diskop & UMKM

| IX - 18

-


&

&

&

&

6. Jumlah pegawai UMKM

Jumlah pegawai koperasi

-

-

-

-


520

250.248

55

20.681

7.000

2013 6.154

4

593

275.272

66

252.715

9.000

2014 6.184

5

4

720

300.297

80

264.749

12.000

2015 6.214

4

5

4

950

325.321

100

276.783

15.000

2016 6.244

50 %

5

5

4

990

350.346

125

288.817

16.000

2017 6.274

60 %

5

5

5

990

350.346

125

288.817

16.000

2018 6.274

5

5

5

990

350.346

125

288.817

16.000

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 6.274

11. 15. 1) 2)

3)


7. Pertumbuhan aset koperasi

-

1

5

3

40 %

4) 5)

Indikator

8.

0

1

2

40 %

No

9.

Pertumbuhan aset UMKM (Milyar) Pertumbuhan omzet koperasi

0

1

30%

10. Pertumbuhan omzet UMKM (Milyar) Penanaman Modal Jumlah kegiatan promosi peluang penanaman modal

0

0%

60

9

&

&

&

&

&

&

SKPD

Diskop UMKM Diskop UMKM Diskop UMKM Diskop UMKM Diskop UMKM Diskop UMKM

Kantor Promosi dan PM Kantor Promosi dan PM

Kantor Promosi dan PM Kantor Promosi dan PM Kantor Promosi dan PM

Disbudpar

| IX - 19

9

60

60 % 0

50

9

9

40

9

9

40

9

30

9

0

Jumlah penyelenggaraan BINTEK kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dan dunia usaha Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) (investor) Jumlah izin usaha penanaman modal dalam negeri (%) Kebudayaan Suaka peninggalan sejarah dan budaya tradisional

0

16. 1.


No 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 17. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 18. 1. 2.

Indikator Jenis budaya daerah Jenis kesenian tradisional Regulasi dan kebijakan tentang seni, budaya dan pariwisata Cakupan Kajian Seni Cakupan Fasilitasi Seni Cakupan Gelar Seni Misi Kesenian Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian Jumlah Gedung/ Panggung Kesenian/Pasar Seni Cakupan Organisasi Jumlah kelompok seni Pemuda Dan Olah Raga Jumlah organisasi pemuda Jumlah organisasi olahraga Jumlah kegiatan kepemudaan Jumlah kegiatan olahraga Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) Lapangan olahraga Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP (organisasi ) Kegiatan pembinaan politik daerah (Orang)



Disbudpar Disbudpar Disbudpar

SKPD

9 7 9

Disbudpar Disbudpar Disbudpar Disbudpar Disbudpar


9 7 9

8 5 6 6 7

2018

9 7 9

8 5 6 6 7

Disbudpar

2017 9 7 9

8 5 6 6 7

4

2016 9 7 7

7 4 5 6 5

4

2015 9 5 7

6 4 5 5 4

4

2014 8 5 5 6 3 4 4 3

4

Disbudpar Disbudpar

8 3 5 5 3 4 2 3

4

19 20

5 2 3 1 3

3

19 20

3

19 20

3

19 18

15 15

17 16

12 14

Dispora Dispora Dispora

10 12

5 20 19

3 10 19

5 20 19

2 5 10

5 20 19

0 0 6

4 15 19

117 44 5

14 4

Dispora Dispora

23 2

25

13

16 5

10 1

23

138

65

| IX - 20

65

16 5

2 0

22

137

65

16 5

5 2

21

136

60

Dispora

0

134

50

25

334

133

45

25

132

38

138 35

Badan Kesbangp ol Badan Kesbangp ol


No 3. 4. 5. 6. 19. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

7.

Indikator Tingkat partisipasi pemilih dalam pelaksanaan pemilu (%) Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk (orang) Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Bone Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/ kelurahan (unit) Otonomi Daerah Target capaian pendapatan Pajak (Milyar) Realisasi capaian Pajak (Milyar) Target capaian Retribusi (Milyar) Realisasi capaian Retribusi (Milyar) Perbaikan Sarana prasarana penghasil Retribusi Persentase Urusan yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah (%) . Pengembangan Sistem Aplikasi Layanan Kepegawaian ( SAPK )

2.780

36


4

2.919

47

2013 72

4

3.210

43

2014 80

4

3.371

44

2015 85

4

3.540

45

2016 87

5

3.717

55

2017 90

5

3.902

60

2018 92

5

3.902

60



4

53,234,031,167

24,480,395,333

43,649,485,889

62,818,576,445

34,064,940,611

14,895,850,055

24,480,395,333

12,448,080,000

56,163,667,589

31,684,922,707

SKPD

Badan Kesbangp ol Badan Kesbangp ol Badan Kesbangp ol Badan Kesbangp ol

Dispenda

| IX - 21

BKDD

Sekretariat Daerah

Dispenda

Dispenda

46,579,122,311

26,693,279,450

55,372,933,473

10

14,648,182,111

36,994,577,033

22,488,019,755

42,746,315,707

22

100

65,748,212,867

27,410,031,755

18,945,256,744

32,998,929,114

20

-

5 Keg.

17,577,818,533 15,960,620,677

25,474,226,367

18

-

1Keg.

14,648,182,111

13,446,184,227

16

-

1Keg.

Dispenda

11,329,087,000

15,181,102,705

14

-

1Keg.

11,329,087,000

11,719,239,389

12

100%

1Keg.

Dispenda

10

-

1 Keg.

11,719,239,389

0

1 Keg.

19,665,371,768

1 Keg.


No

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

16.

17.

Indikator (kegiatan) Kegiatan Pengadaan CPNSD (kegiatan) Penanganan Kasus pelanggaran disiplin PNS (%) Tugas Belajar dan Izin Belajar (Orang) Penyelenggaraan Diklat PIM Tk. II (Orang) Penyelenggaraan Diklat PIM Tk. III (Orang) Penyelenggaraan Diklat PIM Tk. II (Orang) Penyelenggaraan Diklat Teknis/Fungsional Persentase jumlah Perda atau Produk Hukum yang dihasilkan oleh DPRD sesuai usulan eksekutif atau legislatif (%) Persentase jumlah Rapat Komisi dan alat kelengkapan dewan lain yang difasilitasi oleh Sekretariat DPRD sesuai usulan Komisi (%) Persentase jumlah Rapat Kerja yang difasilitasi oleh Sekretariat DPRD sesuai usulan DPRD (%)


1 Keg. 100

1 Keg.

100

1Keg.

TB 2 Orang IB 150 2

100

1Keg.

40

TB 2 Orang IB 150 3

100

1Keg.

80

40

TB 2 Orang IB 150 3

100

1Keg.

1400

400

240

TB 12 Orang IB 900 pertahun 16

100

5 Keg.

BKDD

BKDD

BKDD

BKDD

BKDD

BKDD

SKPD

1270 100

TB 2 Orang IB 150 3

40

40

280

100

Sekretariat DPRD


982

TB 2 Orang IB 150 3

40

80

280

100

100

Sekretariat DPRD

2018

TB 1 Orang IB 243 Pertahun

TB 2 Orang 150 2

40

40

280

100

100

100

2017

27

40

80

280

100

100

100

2016

150

80

280

100

100

100

2015

916

-

100

100

100

2014

-

100

100

100

2013

100

100

100


100

100

| IX - 22

Sekretariat DPRD

BKDD

100


No 18.

19.

20.

21.

22. 20. 1) 2) 3) 4) 5)

Indikator Persentase jumlah Rapat dengar pendapat yang difasilitasi oleh Sekretariat DPRD sesuai usulan DPRD (%) Rapat Paripurna yang difasilitasi oleh Sekretariat DPRD sesuai usulan BAMUS DPRD (%) Persentase jumlah rapat pimpinan yang difasilitasi oleh Sekretariat DPRD sesuai usulan pimpinan DPRD (%) Persentase jumlah Aspirasi Masyarakat yang sudah ditindak lanjuti oleh DPRD (%) Jumlah perda inisiatif yang ditetapkan. Ketahanan Pangan Penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan (Paket) Rasio Jumlah Penduduk terhadap Kebutuhan Pangan (Paket) Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan (Kec) Pemantauan dan akses pangan pokok (Paket) Pengembangan cadangan pangan daerah (Paket)


100

100

100

Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD

SKPD

100

100

100

Sekretariat DPRD


100

100

100

Sekretariat DPRD

2018 100

100

100

100

0

2017

100

100

100

100

5

2016

100

100

100

100

1

1

2015

100

100

100

100

1

1

2014

100

100

100

1

1

2013

100

100

1

1

Kantor Ketapang Kantor Ketapang


100

1

1

1

0

1

1

1

1

-

1

1

1

1

Kantor Ketapang

-

20

10

20

10

15

-

1

15

-

1

1

1

1

1

1

1

1

-

1

Kantor Ketapang Kantor Ketapang 1

1 1

| IX - 23

1 -


No 6) 7) 8) 9) 21. 1.

2. 3. 4. 5.

6.

7.

Indikator Pengembangan Desa Mandiri Pangan Pengembangan Lumbung Pangan Desa (Unit) Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan (Sekolah) Penanganan Daerah Rawan Pangan (Paket) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) (%) LPM Berprestasi (unit) Jumlah Desa yang telah menyusun RPJMDes (desa) Swadaya Masyarakat terhadap Program (%) Jumlah Desa/Kelurahan yang memiliki Profil Desa/kelurahan (desa/kelurahan) Meningkatnya kualitas pelaksanaan musrenbang Desa (jumlah peserta minimal 40 orang dengan proporsi perempuan 30%) (persen) Berkembangnya nilai budaya lokal (1 kecamatan 1 nilai budaya lokal (%)

10

1

40

10


| IX - 24

BPM

BPM

BPM

Kantor Ketapang Kantor Ketapang Kantor Ketapang Kantor Ketapang

SKPD

10

40

2


210

40

2

36,59

2018

10

40

2

100

5 372

BPM BPM

1

10

40

2

100

30 328

85

BPM

2017

7

40

2

87,32

5

85

400

1

-

2

74,64

5

85

372

100

2016

-

61,95

5

80

-

100

40

1

-

49,27

5 115

75

-

100

27

2015

36,59

5 40

73

-

86

27

1

5 173

70

-

72

20

2014

66

372

58

15

1

0

44

10

2013

30

5


40


No 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

22. 1. 2. 3. 4. 5. 23. 1

Indikator Posyandu aktif (persen) Jumlah PAUD Holistik Integratif (Paditungka) (unit) PKK aktif (%) Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK Desa yang memiliki BUMDES (unit) Jumlah Pasar Desa yang dibina (unit) Kelompok usaha ekonomi keluarga yang dibina (%) Jumlah Warung teknologi yang dibina (unit) Jumlah Posyantek yang di bina (unit) Statistik Buku ”Kabupaten dalam Angka” (Dokumen) Buku ”PDRB kabupaten” (Dokumen) Indeks Harga Konsumen dan Inflasi (Dokumen) Sistem Informasi Profil Daerah (Dokumen) Buku “Kecamatan dalam Angka” (Dokumen) Kearsipan Pengelolaan arsip secara baku

1

1

4

0

30

0

8

100 100

1

1

1

8

2

44

8

4

100 100

2013 100

1

1

1

1

9

5

58

15

20

100 100

2014 100 10

1

1

1

1

1

10

6

72

15

20

100 100

2015 100 -

56/71

1

1

1

1

1

-

7

86

6

20

100 100

2016 100 -

71/71

1

1

1

1

1

-

7

100

6

20

100 100

2017 100 -

71/71

1

1

1

1

1

27

27

100

50

83

100 100

2018 100 55

71/71

1

1

1

1

1

27

27

100

50

83

100 100

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 100 55

BPM

BPM

BPM

BPM

BPM

BPM BPM

BPM BPM

| IX - 25

&

&

&

&

&

Badan Perpustak

Bappeda Statistik Bappeda Statistik Bappeda Statistik Bappeda Statistik Bappeda Statistik

SKPD

1

1

1

42/71


1

1

28/71


1

14/71

93 45

5/71


No

2 24. 1 2 3

25. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Indikator

Peningkatan SDM pengelola kearsipan Perpustakaan Jumlah perpustakaan Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

Pertanian Produktivitas Padi Produktivitas Jagung Produktivitas Kedelai Produktivitas K.Tanah Produktivitas K.Hijau Produktivitas Ubi Kayu Produktivitas Ubi jalar Produksi Kakao Produksi kelapa Produksi tebu Produksi kapas Produksi kemiri Produksi cengkeh Jumlah populasi sapi Jumlah populasi kambing Jumlah populasi itik


4

458

16


4

10

9.000

2018

4

10

9.000

2017

3

10

9.000

2016

3

10

8.500

2015

2

10

8.000

2014

1

10

7.500

2013

408 7.000


6.307

17.234

SKPD

aan & PDE Badan Perpustak aan & PDE

Badan Perpustak aan & PDE Badan Perpustak aan & PDE Badan Perpustak aan & PDE

Dinas PTPH Dinas PTPH Dinas PTPH Dinas PTPH Dinas PTPH Dinas PTPH Dishutbun Dishutbun Dishutbun Dishutbun Dishutbun Dishutbun Dishutbun Disnak Disnak Disnak

| IX - 26

58,85 52,09 18,47 17,09 13,73 100,27 83,84 9.810 13.463 29.268 415.934 12.259 1.632 431.426 38.763 327.583

17.234

58,85 52,09 18,47 17,09 13,73 100,27 83,84 9.810 13.463 29.268 415.934 12.259 1.632 431.426 38.763 327.583

17.234

58,73 51,99 18,45 17,08 13,71 100,07 83,59 9.761 13.423 29.122 413.864 12.198 1.624 407.006 35.240 297.803

16.234

58,62 51,88 18,43 17,06 13,68 99,88 83,34 9.713 13.382 28.977 411.805 12.138 1.616 383.968 32.037 270.730

15.234

58,50 51,78 18,42 17,04 13,65 99,68 83,09 9.665 13.342 28.833 409.756 12.077 1.608 362.234 29.124 246.119

14.234

58,38 51,68 18,40 17,02 13,62 99,48 82,84 9.616 13.302 28.690 407.718 12.017 1.600 341.731 26.477 223744

13.234

58,27 51,57 18,38 17,01 13,60 99,28 82,60 9.569 13.263 28.547 405.689 11.957 1.592 322.388 24.070 203.404

12.234

58,15 51,47 18,36 16,99 13,57 99,08 82,35 9.521 13.223 28.405 403.671 11.898 1.584 304.140 21.882 184.913


17. 18.

No

Indikator

19. 20. 21. 22. 23.

Kehutanan Luas lahan kritis yang tertutupi dalam kawasan hutan mangrove (Ha) Luas lahan kritis yang tertutupi di luar kawasan hutan (Ha) Luas lahan kritis yang tertutupi di luar kawasan hutan ( Unit ) Berkurangnya lahan kritis Berkurangnya lahan kritis di dalam kawasan hutan (Ha) Berkurangnya lahan kritis di dalam kawasan hutan (Ha) Tertanamnya bibit tanaman

Jumlah populasi ayam buras Jumlah populasi ayam petelur Jumlah populasi ayam pedaging Angka Kesakitan Ternak Jumlah Ternak yang diberikan vaksin Jumlah kasus penemuan penyakit pada hewan ternak Jumlah permintaan ternak (ekor) Jumlah permintaan daging (ton)

24.

26. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

9.402 0

121

2.425

870

3.440

21.230

94

2.585 60.119

136.324

Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD Tahun 2012 3.071.766 137.611

0

10.231 0

144

2.525

900

3.784

23.353

89

2.533 66.130

149.956

2013 3.378.942 151.372

25.000

100

11.254 100

167

2.625

931

4.162

25.688

84

2.482 72.743

164.952

2014 3.716.836 166.509

25.000

200

12.379 200

190

2.725

961

4.578

28.257

80

2.432 80.018

181.447

2015 4.088.519 183.160

25.000

300

13.617 300

213

2.825

992

5.036

31.083

76

2.384 88.019

199.591

2016 4.497.371 201.147

25.000

400

14.979 400

236

2.925

1.022

5.540

34.191

72

2.336 96.821

219.550

2017 4.947.108 221.623

25.000

500

16.477 500

261

3.025

1.055

6.094

37.610

68

2.289 106.503

241.505

2018 5.441.819 244.183

25.000

500

16.477 500

261

3.025

1.055

6.094

37.610

68

2.289 106.503

241.505

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 5.441.819 244.183

Dishutbun

Dishutbun

Dishutbun Dishutbun

Dishutbun

Dishutbun

Dishutbun

Disnak

Disnak

Disnak

Disnak Disnak

Disnak

Disnak Disnak

| IX - 27

SKPD

0

25.000


0


No

8. 9. 10. 11.

12.

27. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Indikator kehutanan dalam rangka penghijauan lingkungan (pohon) Terbangunnya bangunan bangunan konservasi (Unit) Hasil pemetaan hutan sebagai Batas kawasan Hutan (Km) Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi kegiatan (kegiatan) Meningkatnya Pemahaman Masyarakat tentang dampak kebakaran hutan dan lahan (Klp Tani Hutan) Terbentuknya lembaga / Organisasi Masyarakat Peduli Api (Klp Tani Hutan) Pariwisata Perkembangan obyek wisata Perkembangan hotel Perkembangan rumah makan Obyek wisata budaya Jumlah museum Jumlah peninggalan purbakala Jumlah galeri Jumlah kunjungan wisman Jumlah kunjungan wisnus


142

20

147

9

20

152

5

9

20

157

5

5

9

20

157


Dishutbun

Dishutbun

Dishutbun

Dishutbun

Dishutbun

SKPD

137

20

9

5

5

15 45 77



132

20

9

5

5

15 45 77

35 3 2


2018

127 20

9

5

5

15 45 77

35 3 2

1 600 250.000

2017

0

9

5

5

14 43 75

30 3 2

1 600 250.000

2016

0

5

5

13 41 73

28 3 2

1 600 250.000

2015

0

5

12 39 70

26 2 1

1 500 200.000

2014

0

11 37 58

24 2 1

1 400 150.000

2013

10 34 53

24 2 1

1 375 120.000


19 2 1

1 350 100.000

| IX - 28

1 312 90.475


No 10. 11. 12. 13. 28. 1. 2.

3. 4.

5. 6. 7. 8.

29. 1. 2.

Indikator Jumlah biro perjalanan Jumlah pemandu wisata Jumlah tenaga kerja di sektor pariwisata PAD sektor wisata (Juta) Perikanan Kelautan Produksi Perikanan Tangkap (Ton) Jumlah Kelompok Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Terbedayakan (KUB) Produksi Perikanan Budidaya (Ton) Jumlah Kelompok Pembudidaya yang mendapat sarana Produksi Budidaya (Pokdakan) Jumlah Produksi Ikan Olahan (Ton) Jumlah Poklahsar yang berkembang (kelompok) Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (pokmaswas) aktif Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Perikanan (Unit) Perdagangan Peningkatan Pasar daerah Pembinaan Pasar Desa

77

2.673,60

15

125.505

33

68.478,50

350

2 5 200

59

79

2.727,07

17

129.371

53

70.513,4

550

2013 4 10 220

43

59

80

2.781,61

25

133.355

73

72.609,20

550

2014 6 15 250

2 80

47

59

82

2.837,25

27

137.463

98

74.767,60

600

2015 8 15 275

2 80

51

59

83

2.893,99

30

141.696

120

76.990,60

600

2016 10 20 300

2 80

55

59

85

2.951,87

34

146.061

140

81.638,10

600

2017 12 20 350

2 80

59

59

87

3.010,91

37

150.559

160

81.624,12

600

2018 12 20 350

2 80

59

59

87

3.010,91

37

150.559

160

81.624,12

600

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 12 20 350

Disperindag Disperindag

DKP

DKP

DKP

DKP

DKP

DKP

DKP

DKP

Disbudpar


| IX - 29

SKPD

59

39

2 80


35

2 80


2 80


No

3. 4.

5.

6.

7.

8. 9. 30. 1.

Indikator Data Pengawasan UTTP (Kec.) Usaha Dagang K a. Unit Usaha b.Tenaga Kerja c. Modal Perkembangan Usaha Dagang M a. Unit Usaha b. Tenaga Kerja c. Modal Usaha Dagang B a. Unit Usaha b. Tenaga Kerja c. Modal Kontribusi Perdagangan dalam PDRB (%) Perdagangan Dagang Besar Dagang Menengah Dagang Kecil Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal %) Cakupan bina kelompok pengrajin (%) Perindustrian Perkembangan IKM Jumlah Unit Usaha (unit) Jumlah Tenaga Kerja (orang) Nilai Produksi (000) Nilai Investasi (000) Sentra IK


SKPD

91.150.000

2.420 7.500

7834 UTTP

45.100.500

428 1.584

97.530.500

2.589 8.025

19

34.575.980

117 458

48.257.535

458 1.694

104.357.635

2.771 8.587

21

5,2

9,42 1,69 2,21 5,52 6,8

36.996.299

125 490

51.635.562

490 1.813

111.662.669

2.965 9.188

23

387.503.567

4.654 20.257

5,2

10,08 1,81 2,36 5,91 8,4

39.586.040

134 524

55.250.052

524 1.940

119.479.056

3.172 9.831

25

414.628.817

4.979 21.675

10

10,79 1,94 2,52 6,33 10

42.357.062

143 561

59.117.555

561 2.076

127.842.590

3.394 10.519

27

414.628.817

4.979 21.675

10

11,54 2,07 2,70 6,77 10

42.357.062

143 561

59.117.555

561 2.076

127.842.590

3.394 10.519

27

414.628.817

4.979 21.675

10

11,54 2,07 2,70 6,77 10

42.357.062

143 561

59.117.555

561 2.076

127.842.590

3.394 10.519

27

Disperindag

Disperindag Disperindag Disperindag Disperindag Disperindag

Disperindag Disperindag Disperindag

Disperindag

400 1.480

109 428

8,80 1,58 2,06 5,16 5,2

4.349 18.932

Disperindag Disperindag Disperindag Disperindag Disperindag


42.150.000

32.314.000

5,2

362.152.867

198.785.497

2018

102 400

8,23 1,48 1,93 4,83 3,6

4.065 17.693

26

2017

30.200.000

3,6

338.460.623

26

198.785.497

2016

7,69 1,38 1,8 4,51 2

3.799 16.536

26

198.785.497

2015

2

316.318.339

24

185.780.838

2014

3.550 15.454

22

173.626.952

2013

295.624.616

21

162.268.179


141.731.312

19

151.652.504

| IX - 30



18


No

2.

Indikator KUB Kontribusi Perindustrian dalam PDRB Industri Industri Besar Industri Menengah Industri Kecil

2013 18

8,13 2,06 1,39 4,68

2014 20

8,70 2,21 1,48 5,01

2015 21

9,31 2,36 1,59 5,36

2016 22

9,96 2,52 1,70 5,74

2017 24

9,96 2,52 1,70 5,74

2018 24

9,96 2,52 1,70 5,74


Disperindag Disperindag Disperindag Disperindag

Disperindag

| IX - 31

SKPD


7,60 1,93 1,29 4,38


7,1 1,8 1,21 4,09


BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN 10.1 Pedoman Transisi Periodesasi RPJMD Kabupaten Bone sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, adalah sama dengan masa jabatan pasangan Bupati-Wakil Bupati Bone, yaitu tahun 2013-2018. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan perencanaan pembangunan setelah RPJMD berakhir, maka RPJPD Tahun 2005-2025 dapat diberlakukan sebagai pedoman penyusunan RKPD tahun 2019 sebelum tersusunnya RPJMD tahun 2018-2023. Hal ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum sepenuhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD. Arah kebijakan untuk tahun 2019 selain mengacu pada RPJPD Tahun 20052025, tetap memperhatikan arahan/hasil evaluasi RPJMD tahun sebelumnya. 10.2 Kaidah Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Tahun 2013-2018 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah 5 (lima) tahunan yang menjabarkan visi, misi dan program Bupati. Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah, maka kaidah-kaidah pelaksanaan RPJMD yang perlu dipedomani adalah sebagai berikut: 1) 2)

3) 4) 5) 6) 7) 8)

SKPD berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra SKPD) tahun 2013-2018 yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan SKPD sesuai tugas pokok dan fungsinya, dengan berpedoman pada RPJMD. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD, Bappeda berkewajiban melakukan pemantauan dan supervisi untuk menjamin perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dalam penyusunan RKPD kabupaten, sesuai dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD. Termasuk rencana program dan kegiatan prioritas dalam menyusun RKPD kabupaten, sesuai dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD. RPJMD ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah, DPRD dan masyarakat dalam melakukan monitoring dan evaluasi, serta berpartisipasi dalam pembangunan daerah. Bappeda menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan renstra SKPD sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPJMD. RPJMD ini memiliki jangka waktu 5 tahun, maka untuk mengetahui sejauhmana tingkat pencapaian tujuan, sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan dapat dilakukan evaluasi paruh waktu (mid term evaluation). RPJMD tetap memperhatikan RTRW Kabupaten Bone dan Kabupaten tetangga lainnya Revisi RPJMD dapat dilakukan apabila hasil evaluasi menunjukkan capaian indikator kinerja memerlukan penyesuaian, sebelum masa waktu 3 (tiga) tahun pelaksanaan RPJMD Penyusunan LKPJ Bupati di akhir masa jabatan mengacu pada RPJMD


| X-1

BAB XI PENUTUP Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Tahun 2013-2018 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah 5 (Lima) tahunan yang menjabarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati hasil pemilihan Kepala Daerah Tahun 2012. Penyusunan RPJMD merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. RPJMD juga menjadi acuan bagi penyusunan RKPD sebagai dokumen rencana pembangunan tahunan. Pembangunan Kabupaten Bone merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan Sulawesi Selatan dan nasional sehingga seluruh kekuatan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha harus sinergis dalam menyukseskan Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Bone tahun 2013-2018 yaitu “Masyarakat Bone yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera”

Watampone ,

Oktober 2013

BUPATI BONE

DR. H. A. FAHSAR M. PADJALANGI, M.Si


| XI - 1

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN ……………………………………………………………………

I-1

1.1.

Latar Belakang………………………………………………………………

I-1

1.2.

Dasar Hukum Penyusunan………………………………………………...

I-2

1.3.

Hubungan Antar Dokumen…………………………………………………

I-3

1.4.

Maksud dan Tujuan..............………………………………………………

I-4

1.5.

Sistematika Penulisan………………………………………………………

I-5

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.................... ………………………..

II - 1

2.1.Aspek Geografi dan Demografi......…………………………………………..

II - 1

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah…………………………………….

II - 1

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah…………………………………….

II - 3

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana…………………………………………….

II - 13

2.1.4. Demografi……………………………………………...........................

II - 14

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat ……………………………..........................

II - 17

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi ……………………….

II - 17

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Masyarakat……………………….........................

II - 22

2.3.Aspek Pelayanan Umum….........…………………………………………….

II - 30

2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib …………………………………………

II - 30

2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan …………………………………………

II – 87

BAB III. GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN ……………………………………………………………..............

III - 1

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu…………………………………………….......

III - 1

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu……………………………….......

III - 13

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran……………………………...................

III - 13

3.2.2. Analisis Pembiayaan Daerah……………………………...................

III - 14

3.3. Kerangka Pendanaan………………………………..................................... BAB IV. ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS ……………………………………………….. 4.1. Permasalahan Pembangunan……………………………………………… i

III – 17

IV - 1 IV - 1

4.1.1. Urusan Kewenangan Wajib……………………………………………

IV - 1

4.1.2. Urusan Kewenangan Pilihan…………………………………………

IV - 9

4.2. Isu- Isu Strategis………………………………………………………………

IV - 11

BAB V. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN …………………………………………

V-1

5.1. Visi………………………………………………………………………………

V-1

5.2. Misi………………………………………………………………………………

V-1

5.3. Tujuan dan Sasaran…………………………………………………………

V-2

BAB VI. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ………………………………………….

VI - 1

BAB VII. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN…………………..

VII - 1

BABVIII.

VIII - 1

INDIKASI

RENCANA

PROGRAM

PRIORITAS

YANG

DISERTAI

KEBUTUHAN PENDANAAN BAB IX. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH ……………………………..

IX - 1

BAB X. PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN ……………………..

X-1

BAB XI. PENUTUP …………………………………………………………………………..

XI - 1

ii

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1

Ketinggian Wilayah Kecamatan di Kabupaten Bone

Hal II - 1

Tabel 2.2

Rincian Kawasan Peruntukan Hutan Produksi Berdasarkan Kecamatan

II - 3

Tabel 2.3

Rincian Kawasan Peruntukan Pertanian Berdasarkan Kecamatan

II - 4

Tabel 2.4

Rincian Kawasan Perkebunan Tanaman Rakyat Berdasarkan Kecamatan

II - 5

Tabel 2.5

Rincian Kawasan Perkebunan Tanaman Khusus Berdasarkan Kecamatan Rincian Kawasan Industri

II - 6

Tabel 2.7

Rincian Kawasan Peruntukan Pariwisata Berdasakan Obyek Wisata Alam

II - 9

Tabel 2.8

Rincian Kawasan Peruntukan Pariwisata Berdasakan Obyek Wisata Budaya

II - 10

Tabel 2.9

Rincian Kawasan Peruntukan Pariwisata Berdasakan Obyek Wisata Buatan

II - 11

Tabel 2.10

Rincian Kawasan Permukiman

II - 11

Tabel 2.11

Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Bone Tahun 2012

II - 14

Tabel 2.12

Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama di Kabupaten Bone Tahun 2011

II - 15

Tabel 2.13

Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan (7 Tahun ke atas) di Kabupaten Bone Tahun 2010

II - 17

Tabel 2.14

Perkembangan dan Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bone Tahun 2008-2012

II - 17

Tabel 2.15

Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2009-2011 Atas Dasar Harga Berlaku

II - 18

Tabel 2.16

Perbandingan IPM Kabupaten Bone dengan Kab/Kota Sulawesi Selatan Tahun 2008 – 2011

di Provinsi

II - 23

Tabel 2.17

Perbandingan IPM Kabupaten Bone dengan Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 – 2011

II - 24

Tabel 2.6

iii

II - 8

Tabel 2.18

Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Bone dengan Kab/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 – 2011

II - 25

Tabel 2.19

Perbandingan Angka Harapan Hidup Kabupaten Bone dengan Kab/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 – 2011

II - 26

Tabel 2.20

Perbandingan IPG Kabupaten Bone Sulawesi Selatan Tahun 2008 – 2011

dengan Kab/Kota Provinsi

II - 27

Tabel 2.21

IPG Menurut Komponen yang Mempengaruhi di Kabupaten Bone Tahun 2010 Perbandingan IDG Kabupaten Bone dengan Kabupaten Bone dengan Kab/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 – 2011

II - 28

Tabel 2.23

Kondisi Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Bone tahun 2012

II - 31

Tabel 2.24

Kondisi Sarana dan prasarana SD dan SMP Di Kabupaten Bone Tahun 2008 – 2012

II - 32

Tabel 2.25

Rasio Siswa/kelas, Siswa /Guru, Siswa Sekolah, ruang kelas/RombelSD/MI dan SMP/MTs Di Kabupaten Bone Tahun 2008 – 2012

II - 35

Tabel 2.26

Kondisi Sarana dan prasarana SMA/SMK/MADi Kabupaten Bone Tahun 2008 – 2012

II - 35

Tabel 2.27

Rasio Siswa/kelas, Siswa /Guru, Siswa Sekolah, ruang kelas/Rombel SMA/SMK/MA Di Kabupaten Bone Tahun 2008 – 2012

II - 36

Tabel 2.28

Jumlah Murid Tingkat PAUD/TK Kabupaten Bone tahun 2008 – 2012

II - 37

Tabel 2.29

APKdanAPMJenjangPendidikanSD/MI//PaketAdanSMP/MTs/Paket BKabupaten Bone tahun 2008 – 2012

II - 37

Tabel 2.30

Angka Melanjutkan Ke SMP/MTs dan ke SMA/SMK Bone tahun 2008 – 2011

Di Kabupaten

II - 38

Tabel 2.31

Angka Putus Sekolah Jenjang Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Bone Tahun 2008 - 2012

II - 38

Tabel 2.32

APK dan APM Jenjang Pendidikan SMA/SMK/MA/Paket C Kabupten Bone tahun 2008 – 2012

II - 39

Tabel 2.33

Angka Putus Sekolah Jenjang Pendidikan SMA/SMK/MA/Paket C Kabupten Bone tahun 2008 – 2012

II - 39

Tabel 2.34

Capaian Indikator Kualitas Pelayanan Pendidikan Tahun 2008 – 2012

II - 40

Tabel 2.22

iv

Kabupaten Bone

II - 29

Tabel 2.35

Kinerja Pencapaian Standar Pelayanan Dinas Kesehatan Tahun 2008 2012

II - 43

Tabel 2.36

Persebaran Tenaga Kesehatan Menurut Unit Kerja Kabupaten Bone Tahun 2012

II - 46

Tabel 2.37

Persebaran Tenaga Medis Menurut Unit Kerja Kabupaten Bone Tahun 2012

II - 46

Tabel 2.38

Persebaran Tenaga Keperawatan Bone Tahun 2012

II - 47

Tabel 2.39

Jumlah Pelayanan Sarana KesehatanDi Kabupaten Bone Tahun 2013

II - 47

Tabel 2.40

Kondisi Jalan dan Jembatan

II - 48

Tabel 2.41

Kondisi Jaringan Irigasi

II - 49

Tabel 2.42

Kondisi Alat-Alat Kebinamargaan

II - 49

Tabel 2.43

Capaian Indikator Kinerja Perumahan Tahun 2008-2012

II - 49

Tabel 2.44

Kondisi Capaian kinerja Tata Ruang

II - 50

Tabel 2.45

Capaian Indikator Kabupaten Bone

Tabel 2.46

Kondisi Pelayanan Angkutan Darat

II - 52

Tabel 2.47

Panjang Jalan yang Memiliki Trotoar, Lebar Rata-Rata Trotoar,serta Panjang Jalan yang masih perlu Dibangun Trotoar Tahun 2012

II - 53

Tabel 2.48

Data Jumlah Alat Pemberi Isyarat Lampu Lalu Lintas yang dibutuhkan, terpasang dan kondisinya Tahun 2012

II - 53

Tabel 2.49

Data Fasilitas Perlengkapan Jalan Dalam Kota Watampone (Marka Jalan ) Tahun 2012

II - 54

Tabel 2.50

Data Fasilitas Perlengkapan Jalan Dalam Kota Lampu penerangan jalan

II - 54

Tabel 2.51

Data Fasilitas Perlengkapan Jalan dalam Kota (Perambuan) Yang dibutuhkan dan terpasang

II - 54

Tabel 2.52

Data Fasilitas Terminal Petta Ponggawae

II - 55

Tabel 2.53

Kinerja Pelayanan Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008-2012

II - 58

Kinerja

Menurut Unit Kerja Dikabupaten

Urusan

v

Perencanaan

Pembangunan

II - 51

Tabel 2.54

Indikator Kinerja Urusan Pertanahan Kabupaten Bone

II - 59

Tabel 2.55

Perkembangan Jumlah Asset Pemerintah Kabupaten Bone Yang sudah bersertifikat Tahun 2008 – 2012

II - 60

Tabel 2.56

II - 61

Tabel 2.57

Cakupan Penerbitan KTP, KK dan Akta Kelahiran di Kabupaten Bone Tahun 2008-2012 Jumlah Kekerasan berdasarkan Jenis Kekerasan

Tabel 2.58

Jumlah KDRT berdasarkan Jenis KDRT

II - 62

Tabel 2.59

Indikator Kinerja Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone Tahun 2008-2013

II - 62

Tabel 2.60

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan KB dan KS

II - 63

Tabel 2.61

Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2008 – 2012

II - 64

Tabel 2.62

Pencapaian SPM Bidang Sosial Kabupaten Bone Tahun 2008-2012

II - 66

Tabel 2.63

Pencapaian Kinerja Pelayanan Ketenagakerjaan Kabupaten Bone

II - 68

Tabel 2.64

Capaian Konerja Urusan Koperasi dan UKM Kabupaten Bone Tahun 2008-2012

II - 70

Tabel 2.65

Pencapaian Kinerja Pelayanan Pennaman Modal Kabupaten Bone

II - 71

Tabel 2.66

Capaian Kinerja Bidang Kebudayaan Kabupaten Bone Tahun 20082012

II - 73

Tabel 2.67

Perkembangan Kinerja Pembangunan Kabupaten Bone Tahun 2008 - 2012

II - 74

Tabel 2.68

Gangguan Kamtibmas di Kabupaten Bone Tahun 2008 - 2012

II - 75

Tabel 2.69

Perkembangan Jumlah Produk Hukum yang dihasilkan Kabupaten Bone Tahun 2008 – 2012

II - 77

Tabel 2.70

Perkembangan Jumlah ADD Kabupaten Bone Tahun 2008 – 2012

II - 77

Tabel 2.71

Jumlah Polisi Pamong Praja, Petugas Linmas, Kasus Pelanggaran Perda dan penyelesaian Perda Kabupaten Bone tahun 2008 - 2012

II - 78

Tabel 2.72

Jumlah PNS Pemerintah Kabupaten Bone Menurut Golongan Tahun 2008 – 2012 Jumlah PNS Pemerintah Kabupaten Bone menurut Pendidikan Tahun 2008 – 2012

II - 79

Tabel 2.73

vi

Pemuda

dan

Olahraga

II - 61

II - 80

Tabel 2.74

Kinerja Pembangunan Ketahanan Pangan Kabupaten Bone Tahun 2008 – 2012

II - 82

Tabel 2.75

Kinerja Pelayanan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2008-2012

II - 83

Tabel 2.76

Jumlah SST dan SST terpakai di Kabupaten Bone tahun 2008-2012

II - 85

Tabel 2.77

Jumlah Media Cetak dan Elektronik di Kabupaten Bone tahun 20082012

II - 87

Tabel 2.78

Capaian Produksi dan Produktivitas Tanaman Padi dan Palawija Kabupaten Bone Tahun 2008 – 2012

II - 87

Tabel 2.79

Luas Panen dan Produksi Sayuran Kabupaten Bone Tahun 2008-2012

II - 88

Tabel 2.80

Jumlah Tanaman dan Produksi Buah-Buahan Kabupaten Bone Tahun 2008-2012

II - 89

Tabel 2.81

Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Kabupaten Bone Tahun 2008-2012

II - 91

Tabel 2.82

Populasi Ternak di Kabupaten Bone Tahun 2008-2012

II - 92

Tabel 2.83

Realisasi Capaian Urusan Kehutanan

II - 93

Tabel 2.84

Gambaran Pelayanan Dinas ESDM Kab. Bone Thn. 2008-2013

II - 93

Tabel 2.85

Gambaran Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Thn. 20082012 Melalui Surat Keputusan Bupati

II - 94

Tabel 2.86

Capaian Kinerja Bidang Pariwisata Kabupaten Bone Tahun 2008-2012

II - 95

Tabel 2.87

Produksi Perikanan di Kabupaten Bone Tahun 2008-2012

II - 96

Tabel 2.88

Pembinaan Kelompok Bidang Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Bone Tahun 2008-2012

II - 97

Tabel 2.89

Perkembangan Sarana Perdagangan Perdagangan Tahun 2008/2012

Penunjang

II - 98

Tabel 2.90

Realisasi Penjualan Perdagangan Komoditi Unggulan Kabupaten Bone Tahun 2010 - 2012

II - 99

Tabel 2.91

Jumlah Usaha Perdagangan Di Kabupaten Bone Tahun 2008 - 2012

II - 99

vii

Dan

Sarana

Tabel 2.92

Hasil UTTP (Ukur, Takar,Timbang, Perlengkapan) Tahun 2008/2012

II - 100

Tabel 2.92

Perkembangan IKM Tahun 2008 - 2012

II - 102

Tabel 3.1

Rata-Rata Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008-2012 (rupiah)

III - 1

Tabel 3.2

Rata-Rata Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008-2012

III - 3

Tabel 3.3

Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Bone Tahun 20082012

III - 6

Tabel 3.4

Analisa Rasio Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bone Tahun 2008-2012

III - 12

Tabel 3.5

Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Bone Tahun 2008-2012

III - 14

Tabel 3.6

Perkembangan Pembiayaan Daerah Kabupaten Bone Tahun 20082012

III - 15

Tabel 3.7

Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Bone Tahun 2008-2012

III - 16

Tabel 3.8

Defisit Riil Anggaran Kabupaten Bone Tahun 2008-2012

III - 16

Tabel 3.9

Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Bone Tahun 2008-2012 Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Bone Tahun 2013-2018

III - 17

Tabel 3.11

Prediksi Keuangan Kabupaten Bone Tahun 2013-2017

III - 20

Tabel 5.1

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan SasaranKabupaten Bone

V-2

Tabel 6.1

Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Bone

VI - 1

Tabel 7.1

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kabupaten Bone Tahun 2013-2018 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Bone

VII - 1

Tabel 3.10

Tabel 8.1

viii

III - 19

VIII - 1

DAFTAR GRAFIK

Hal II - 18

Grafik 2.1

Perkembangan dan Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bone Tahun 2008-2012

Grafik 2.2

Tingkat Inflasi Kabupaten Bone Tahun 2008-2012

II - 19

Grafik 2.3

Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Bone Tahun 20022010

II - 20

Grafik 2.4

Analisis Relevansi Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bone tahun 2002 – 2010

II - 21

Grafik 2.5

Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Bone Tahun 20082012

II - 21

Grafik 2.6

Analisis Relevansi Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bone tahun 2002 - 2011

II - 22

Grafik 2.7

Perbandingan IPM Kabupaten Bone dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2008-2011

II - 23

Grafik 2.8

Perbandingan IPG Kabupaten Bone dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2008-2011

II - 27

Grafik 2.9

Perbandingan IPG Kabupaten Bone dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2008-2011

II - 29

Grafik 2.10

Analisis Relevansi Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Kabupaten Bone tahun 2008 - 2011

II - 33

Grafik 2.11

Analisis Relevansi Angka Partisipasi SMP/MTsKabupaten Bone tahun 2008 -2011

(APM)

II - 34

Grafik 2.12

Relevansi Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA Kabupaten Bone Terhadap Nasional tahun 2008 –2011

II - 34

Grafik 2.13

Analisis Relevansi Angka Kematian Bayi Kabupaten Bone tahun 2008 – 2011

II - 41

Grafik 2.14

Analisis relevansi Angka Kematian Balita (AKABA) Kabupaten Bone Tahun 2008 - 2011

II - 41

Grafik 2.15

Perkembangan AKB per 1.000 kelahiran hidup tahun 2008 – 2012

II - 42

ix

Murni

Grafik 2.16

Analisis Relevansi Angka Kematian Ibu Melahirkan Kabupaten Bone tahun 2008 – 2011

II - 42

Grafik 2.17

Perkembangan AKI per 100.000 kelahiran hidup Kabupaten Bone Tahun 2008 – 2012

II - 43

Grafik 2.18

Perkembangan Sarana Sanitasi Kabupaten BoneTahun 2008 – 2012

II - 45

Grafik 3.1

Proporsi PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah Terhadap Total Pendapatan Daerah (%)

III - 3

Grafik 3.2

Proporsi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Terhadap Total Belanja Daerah Perbandingan Masing-masing Unsur Belanja Langsung Terhadap Total Belanja Langsung Kabupaten Bone Tahun 2008-2012

III - 4

Grafik 3.3

x

III - 5

RUMUSAN KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BONE DENGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SINJAI, KABUPATEN WAJO DAN KABUPATEN SOPPENG NO

RPJMD KAB.BONE 2013 – 2018

RPJMD KAB.SINJAI 2008 – 2013

RPJMD KAB.WAJO 2008 - 2013

Masyarakat Bone yang Sehat, Cerdas, dan Sejahtera

Terwujudnya Sinjai Bersatu yang sejahtera, unggul dalam kualitas hidup, terdepan dalam pelayanan publik

RPJMD KAB.SOPPENG 2011 - 2015

VISI

1

Menjadikan Kab.Wajo sebagai salah satu kabupaten terbaik di Sulawesi Selatan dalam pelayanan hak dasar masyarakat dan tata pemerintahan yang profesional

Terwujudnya Soppeng yang lebih maju, berdaya saing dan religius

MISI

2

(1) Meningkatkan (1) Menciptakan iklim (1) Meningkatkan Produktivitas dan yang kondusif bagi pelayanan kesejahteraan pendapatan kehidupan yang kesehatan yang masyarakat yang lebih masyarakat melalui aman, damai, berkualitas, merata dan adil kebijakan ekonomi religius dan terjangkau, adil kerakyatan dan inovatif serta dan merata peningkatan implementasi infrastruktur pemberdayaan pedesaan dan masyarakat perkotaan (2) Meningkatkan (2) Menguatkan (2) Meningkatkan (2) Mewujudkan kualitas Sumber Daya kelembagaan dan pemerataan dan Sumber Daya Manusia Manusia dalam sumber Daya kualitas pendidikan berbagai aspek aparatur dalam yang berkeadilan kehidupan mewujudkan tata berbasis nilai-nilai pemerintahan agama dan yang baik kearifan lokal untuk mewujudkan manusia mandiri (3) Mengembangkan (3) Mewujudkan (3) Mengakselerasi (3) Mewujudkan manajemen dan menguatkan jangkauan dan pengelolaan potensi pemerintahan ekonomi kualitas pelayanan Sumber daya Alam yang profesional, kerakyatan dalam pemenuhan yang berwawasan kepemimpinan berbasis potensi hak dasar lingkungan dan yang profesional, lokal dan masyarakat berkelanjutan kepemimpinan kelestarian yang amanah lingkungan dalam pelayanan publik yang berkualitas

(1) Meningkatkan

1

Lampiran I

(4) Meningkatkan

(4) Meningkatkan

(5) Mengembangkan

(5) Mewujudkan

(6) Menguatkan

(6)Mewujudkan

kualitas pelayanan publik dalam memenuhi hak-hak dasar masyarakat yang berkeadilan

ketersediaan sarana dan prasarana daerah

tata kelola pemerintahan yang baik dan memperkuat otonomi desa

seni dan budaya dalam kemajemukan masyarakat

tatanan kehidupan masyarakat yang agamis, toleran dan harmonis

budaya politik dan hukum yang demokratis dan bebas KKN

Penjelasan : Berdasarkan sandingan RPJMD Kab.Bone 2013-2018 dengan RPJMD kabupaten tetangga yaitu Kabupaten Sinjai Tahun 2008-2013, Kabupaten Wajo Tahun 2008-2013, dan Kabupaten Soppeng Tahun 2011-2015 tentang visi dan misi, sebagaimana tergambar pada tabel di atas maka disimpulkan sebagai berikut : 1. Visi Kabupaten Bone yang akan mewujudkan masyarakat Bone yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera pada Tahun 2018 pada dasarnya sejalan dengan visi RPJMD kabupaten tetangga meskipun ada 2 (dua) kabupaten tetangga yang juga akan menyusun RPJMD pada Tahun 2013-2018. Harapan Kabupaten Bone untuk menjadikan masyarakat menjadi lebih Sehat, Cerdas dan meningkat kesejahteraan hidupnya, ditunjang oleh Visi RPJMD kabupaten tetangga yang kesemuanya menginginkan peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan hak-hak dasar. 2. Kesinergian/keselarasan Misi RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2013-2018 dengan RPJMD kabupaten tetangga dapat digambarkan pada tabel di bawah ini : 3. NO

BONE (6 misi)

SINJAI (3 misi)

WAJO (3 misi)

SOPPENG (6 misi)

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1~3 2~4 3~6

1~2 2~6 3 ~ 1, 2, 3

1 ~ 1, 2, 3 2 ~ 1, 2, 3 3~3 4~4 5~6 6~2

2 Lampiran I

Keterangan : Kesinergian/keselarasan selarasan misi kabupaten tetangga ditunjukkan menurut nomor urut misi masingmasing kabupaten dengan nomor urut misi Kabupaten Bone.. Sebagai contoh : baris 1 pada kolom Sinjai yaitu 1 ~ 3,, berarti misi 1 Sinjai bersinergi/selaras dengan misi 3 Bone.

BUPATI BONE


3 Lampiran I

NO. 2 TAHUN 2013

PERATURAN DAERAH

TAHUN 2012-2032

RTRW KAB.BONE

NO.7 TAHUN 2006

PERATURAN DAERAH

TAHUN 2006-2016

RTRW KAB.SINJAI

RENCANA POLA RUANG WILAYAH

NO. 12 TAHUN 2012

PERATURAN DAERAH

TAHUN 2012-2032

RTRW KAB.WAJO

PROGRAM PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BONE SELARAS DENGAN PEMANFAATAN STRUKTUR DAN POLA RUANG KABUPATEN SINJAI DAN KABUPATEN SOPPENG

ARAHAN POLA RUANG (KLASIFIKASI RUANG)

Kawasan Lindung di Kabupaten Sinjai terdiri dari : a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; b. Kawasan perlindungan setempat; c. Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya; dan d. Kawasan Rawan Bencana.

Kawasan yang memberikan perlindungan

Kawasan budidaya, terdiri atas

a. kawasan hutan lindung; b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya c. kawasan perlindungan setempat; d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; e. kawasan rawan bencana alam; f. kawasan lindung geologi; dan g. kawasan lindung lainnya.

Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Rencana pola ruang wilayah meliputi rencana Rencana pola pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya. menggambarkan sebaran kawasan lindung Kawasan lindung, terdiri atas: dan kawasan budidaya

RENCANA POLA PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

A. Rencana Peruntukan Kawasan Lindung : a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya b. Kawasan perlindungan setempat c. Kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan kawasan cagar budaya; d. Kawasan rawan bencana alam e. Kawasan lindung geologi f. Kawasan lindung lainnya B. Rencana Peruntukan Kawasan Budidaya a. Kawasan peruntukan hutan produksi b. Kawasan peruntukan pertanian c. Kawasan peruntukan perikanan

Lampiran II

1

d. e. f. g. h.

Kawasan peruntukan pertambangan Kawasan peruntukan industri Kawasan peruntukan pariwisata Kawasan peruntukan pemukiman Kawasan peruntukan lainnya

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

terhadap kawasan bawahannya mencakup : 1. Kawasan Hutan Lindung ditetapkan di Kecamatan Sinjai Barat, Sinjai Tengah, Sinjai Selatan, Sinjai Borong dan Tellulimpoe;

a. b. c. d. e. f.

kawasan peruntukan hutan produksi kawasan peruntukan hutan rakyat kawasan peruntukan pertanian kawasan peruntukan perikanan kawasan peruntukan peternakan kawasan peruntukan pertambangan

g. kawasan peruntukan industri Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten 2. Kawasan penyangga dalam bentuk h. kawasan peruntukan pariwisata Bone meliputi : hutan produksi tetersebar di i. kawasan peruntukan permukiman Kecamatan Bulupoddo, Sinjai Tengah, A. Pusat-Pusat Kegiatan, meliputi : j. kawasan peruntukan lainnya Sinjai Selatan dan Sinjai Barat; a. PKW yaitu kawasan Perkotaan Watampone yang meliputi Kecamatan 3. Kawasan resapan air ditetapkan Tanete Riattang, Kecamatan Tanete tersebar di seluruh wilayah kecamatan RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH (1) Pusat-pusat kegiatan yang ada di daerah, Riattang Barat, dan Kecamatan Tanete baik dalam bentuk embung-embung, terdiri atas: Riattang Timur situ, check dam maupun tambak dan a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL); b. PKLp adalah kawasan perkotaan kolam-kolam budidaya perikanan b. Pusat Kegiatan Lokal yang Palattae di Kecamatan Kahu darat serta disetiap kapling bangunan dipromosikan (PKLp); c. PPK, meliputi : dalam bentuk kolam-kolam resapan c. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan - Kawasan Perkotaan Pattiro Bajo di khususnya di kawasan-kawasan d. Pusat Pelayanan Lokal (PPL). Kecamatan Sibulue perkotaan. - Kawasan Perkotaan Taccipi di (1) Kawasan perlindungan setempat (2) PKL yaitu kawasan perkotaan Sengkang. (3) PKLp yaitu kawasan perkotaan Siwa Kecamatan Ulaweng mencakup: Kecamatan Pitumpanua, kawasan - Kawasan Perkotaan Camming di a. Kawasan sempadan sungai perkotaan Keera Kecamatan Keera dan Kecamatan Libureng bertujuan untuk melindungi sungai kawasan perkotaan Anabanua Kecamatan - Kawasan Perkotaan Matango di dari kegiatan manusia yang dapat Maniangpajo. Kecamatan Lappariaja

Lampiran II

2

- Kawasan Perkotaan Lalebbata di Kecamatan Lamuru - Kawasan Perkotaan Componge di Kecamatan Awangpone - Kawasan Perkotaan Pompanua di Kecamatan Ajangale - Kawasan Perkotaan Bojo di Kecamatan Kajuara d. PPL, meliputi : - Kawasan Bulu-Bulu di Kecamatan Tonra - Kawasan Kadai di Kecamatan Mare - Kawasan Tanete Harapan di Kecamatan Cina - Kawasan Apala di Kecamatan Barebbo - Kawasan Lonrong di Kecamatan Ponre - Kawasan Passippo di Kecamatan Palakka - Kawasan Kahu di Kecamatan Bontocani - Kawasan Manera di Kecamatan Salomekko Kawasan Latobang di Kecamatan -

Lampiran II

mengganggu dan merusak kualitas (4) PPK, terdiri atas: air sungai, kondisi fisik pinggir dan a. Kawasan Perkotaan Paria dan dasar sungai, serta mengamankan Atapange Kecamatan Majauleng; aliran sungai, ditetapkan untuk b. Kawasan Perkotaan Doping Kecamatan semua sungai yang ada di seluruh Penrang. wilayah kecamatan, dengan (5) PPL, terdiri atas: ketentuan sebagai berikut : a. Gilireng Kecamatan Gilireng;

b. Kalalo (batas Kab. Sidenreng Rappang) – Anabanua Jaringan jalan

2. Anabanua – Tarumpakkae; dan

1. Tarumpakkae – Batas Kab. Luwu;

a. Jaringan jalan arteri yang merupakan sistem jaringan jalan nasional yang ada di Daerah, terdiri atas:

b. Menge Kecamatan Belawa; 1. Sempadan sungai untuk c. Tancung dan Wewangrewu Kecamatan kategori sungai besar yaitu Tanasitolo; Sungai Tangka, Appareng, d. Kota Baru Kecamatan Sabbangparu; Garaccing, Mangottong, e. Maroangin Kecamatan Pammana; Kampala, Jepeng dan Kalamisu f. Solo Kecamatan Bola; ditetapkan 100 meter di kiri g. Jalang dan Salo Bulo Kecamatan kanan sungai yang berada di Sajoanging; dan luar permukiman; h. Peneki dan Botto Kecamatan 2. Sempadan sungai untuk Takkalalla. kategori sungai kecil/anak sungai ditetapkan 50 meter di (1) Sistem jaringan jalan, terdiri atas: kiri dan kanan sungai yang di luar permukiman; 3. Sempadan sungai di kawasan permukiman berupa daerah sepanjang sungai yang diperkirakan cukup untuk dibangun jaringan jalan

3

Patimpeng - Kawasan Tujue di Kecamatan Tellu Limpoe - Kawasan Bengo di Kecamatan Bengo - Kawasan Tokaseng di Kecamatan Tellu Siattinge - Kawasan Taretta di Kecamatan Amali - Kawasan Uloe di Kecamatan Dua Boccoe - Kawasan Ujung Tanah di Kecamatan Cenrana B. Sistem Jaringan Prasarana Utama a. Sistem jaringan transportasi darat a) Sistem jaringan jalan, terdiri atas : i. Jaringan jalan a. Jalan Arteri : Jalan Watampone – Pelabuhan Bajoe, Jalan MH.Thamrin, Jalan Yos Sudarso, Jalan Batas Kab.Maros-Ujung Lamuru, Jalan Ujung LamuruBatas Kota Watampone, Jalan MT Haryono, Jalan Ahmad Yani, Jalan Petta Ponggawae;

Lampiran II

inspeksi sempadannya meter;

ditetapkan antar 10-15

4. Di atas sempadan sungai yang telah ditetapkan sama sekali tidak diperbolehkan adanya kawasan terbangun. b. Kegiatan budidaya yang telah ada saat ini (permukiman, obyek wisata, pertambangan, persawahan dan lain-lain) di daerah aliran sungai sepanjang tidak merusak lingkungan tetap diperkenankan dan harus dibatasi perkembangannya baik saat ini maupun di masa mendatang untuk menjaga fungsi lindung yang diemban dan kelestarian lingkungan. Namun jika ada gejala mengarah pada perusakan, maka kegiatan budidaya tersebut harus direlokasi; c. Kegiatan budidaya yang ada dan akan dikembangkan pada kawasan ini sepanjang tidak merusak fungsi

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

Jalan Sudirman;

Batas Kota Sengkang – Impa Impa;

Jalan Monginsidi;

Jalan AP. Pettarani;

Jalan Sultan Hasanuddin;

Jalan Bosowa;

Ulugalung (Tampangeng) - Batas Kota Sengkang;

Pompanua (Tampangeng);

kolektor primer K1 yang merupakan system jaringan jalan nasional yang ada di daerah, terdiri atas:

8.

Jalan Andi Ninnong;

Ulugalung

9.

10. Jalan Supratman;

11. Jalan Budi Utomo;

12. Jalan AP. Pettarani;

13. Jalan Jend. Ahmad Yani;

14. Jalan Malingkaan; dan

15. Impa Impa – Tarumpakkae.

c. jaringan jalan kolektor primer K2 yang

4

b. Jalan Kolektor K1 : BajoArasoe, Arasoe-Batas Kota Watampone, Jalan Gatot Subroto, Jalan Jend.Sudirman, Jalan Merdeka, Jalan (2) WR.Supratman, Jalan Veteran, Jalan Urip Sumoharjo; c. Jalan Kolektor K2 : Jalan Tanabatue-Sanrego, Jalan Ujung Lamuru-Batas Soppeng, Batas SoppengPompanua, Jalan Ujung Lamuru-Palattae, Jalan Palattae - Bojo, Jalan Taccipi –Waempubbu - Pompanua d. Jalan Kolektor K4 dan Jalan Lokal ii. Lalu lintas dan angkutan jalan a. Trayek Angkutan barang : Kota Makassar – Bajoe – Kolaka Kendari (Sulawesi Tenggara), Kota Watampone – Maros Makassar, Kabupaten Bone –

Lampiran II

lindung, juga harus dapat memberikan dokumen AMDAL maupun UKL-UPL sebagai tindakan

merupakan sIstem jaringan jalan provinsi yang ada di daerah, terdiri atas:

1.

terminal penumpang tipe C di

terminal penumpang tipe B di kawasan perkotaan Sengkang Kelurahan Cempalagi Kecamatan Tempe;

penumpang

2.

b. Terminal yang meliputi:

4. Trayek angkutan perdesaan

3. Trayek angkutan penumpang antar kota dalam provinsi (AKDP); dan

2. Trayek angkutan penumpang antar kota antar provinsi (AKAP);

1. Trayek angkutan barang;

pengelolaan lingkungan secara 1. Batas Kab. Soppeng – Ulugalung terencana. ; Kawasan sekitar mata air ditetapkan di 2. Impa Impa – Anabanua; dan seluruh potensi mata air yang ada di 3. Solo – Peneki – Kulampu. wilayah Kabupaten Sinjai dengan (2) Lalu lintas dan angkutan jalan meliputi: ketentuan sebagai berikut : a. Trayek angkutan yang meliputi: a. Jari-jari kawasan yang harus dilindungi minimal 200 meter;

b. Di dalam radius perlindungan yang telah ditetapkan pada huruf a, tidak diperbolehkan adanya kegiatan budidaya (terbangun), kecuali untuk kepentingan umumdan kepentingan ekonomi masyarakat, seperti jaringan jalan dan prasarana pariwisata; d. Kegiatan budidaya yang telah ada saat ini (kegiatan wisata, kebun campuran, tegalan dan lain-lain) sepanjang tidak merusak potensi mata air dan lingkungan sekitarnya dapat dipertahankan

5

Palopo - Palu (Sulawesi keberadaannya. Namun jika ada kawasan perkotaan Sengkang Tengah), Kabupaten Bonegejala mengarah pada perusakan, Kelurahan Teddaopu Kecamatan Mamuju, Kabupaten Bonemaka kegiatan budidaya tersebut Tempe; Polewali (Sulawesi Barat) harus direlokasi; 3. terminal pembantu terdapat b. Trayek Angkutan Penumpang e. Kegiatan budidaya yang ada dan pada setiap ibukota kecamatan; antar kota dalam provinsi akan dikembangkan pada kawasan dan (AKDP) : Bone-Marosini sepanjang tidak merusak fungsi 4. terminal barang terdapat di Makassar, Bonelindung, juga harus dapat Kecamatan Tempe dan Watangsoppeng, Bonememberikan dokumen AMDAL Kecamatan Pitumpanua. Sengkang, Bone-Sinjaimaupun UKL-UPL sebagai tindakan c. Fasilitas pendukung lalu lintas dan Bulukumba-Selayar, Bonepengelolaan lingkungan secara angkutan jalan yang ditetapkan sesuai Sinjai, Bone-Wajo-Luwuterencana. dengan ketentuan peraturan Palopo, Bone-Wajo-Luwu- (3) Kawasan sekitar danau/waduk adalah perundang-undangan. Palopo-Luwu Utara (Malangke daratan sekeliling tepi danau/waduk (3) Sistem jaringan transportasi sungai dan dan Masamba) dan Boneyang memiliki lebar proporsional penyeberangan meliputi: Wajo-Luwu-Palopo-Masambadengan bentuk dan kondisi fisik a. Sistem jaringan transportasi sungai Luwu Timur (Tomoni, danau/waduk, dengan lebar 50-100 dan danau dikembangkan di Sungai Mangkutana dan kalaena) meter diukur dari garis pasang Siwa Kecamatan Pitumpanua, Sungai c. Trayek Angkutan Penumpang tertinggi kearah darat. Walanae, Sungai Cenranae, dan antar kota antar provinsi (4) Kawasan sempadan pantai ditetapkan Danau Tempe; Kecamatan Tempe, (AKAP) : Kota Makassar-Bajoedi Kecamatan Sinjai Utara, Sinjai Kecamatan Sabbangparu dan Kolaka-Kendari, Bone-PalopoTimur, Tellulimpoe dan Pulau-Pulau Kematan Pammana. Palu, Bone-Mamuju (Sulawesi Sembilan dengan ketentuan Barat) dan Bone-Polewali b. Sistem jaringan transportasi sempadan minimal 100 meter diukur (Sulawesi Barat) penyeberangan berupa pelabuhan dari garis pasang tertinggi, kecuali

Lampiran II

6

d. Trayek Angkutan penumpang pada kawasan Pulau-Pulau Sembilan penyeberangan dikembangkan untuk perkotaan dan perdesaan dan Kota Sinjai dapat dietapkan yang melayani pergerakan keluar dalam Kabupaten Bone : berdasarkan fungsi kawasan masuk arus penumpang dan barang Angkutan umum dalam kota, (pariwisata dan perkotaan) termasuk antara Daerah dengan: Terminal Petta Ponggawae, fungsi pelabuhan. 1. Pusat permukiman di Kabupaten watampone-Palattae, Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya Bone, Kabupaten Soppeng, dan Watampone-Bengo, mencakup : Kabupaten Sidenreng Rappang; Watampone-Lappariaja, dan 1. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Watampone-Camming, Pengetahuan yang meliputi Kawasan 2. pusat permukiman di Provinsi Watampone-Awangpone, Rumah Adat Karampuang Kecamatan Sulawesi Tengah dan Provinsi Watampone-Ajangale, Bulupoddo, Kawasan Taman Sulawesi Tenggara; Watampone-Cenrana, Purbakala Gojeng dan Kawasan c. Simpul transportasi penyeberangan Watampone-Uloe Benteng Balangnipa Kecamatan Sinjai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) e. Terminal : rencana Utara; huruf b meliputi Pelabuhan pengembangan terminal 2. Kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Bangsalae di Kecamatan Pitumpanua, penumpang tipe B Petta meliputi Kawasan hutan bakau di Pelabuhan Cenranae di Kecamatan Ponggawae di Kelurahan Bulu Kecamatan Sinjai Timur, Taman Sajoanging, dan Pelabuhan Penrang Tempe Kecamatan Tanete Wisata Bukit Belerang Kecamatan di Kecamatan Penrang; Riattang Barat, terminal tipe B Sinjai Borong, Taman Pegunungan (4) Sistem jaringan perkeretaapian di Palattae, tipe C di Bengo, Bawakaraeng, dan Taman Wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 tipe C di Ulaweng-KajuaraAlam Hutan Pinus Kecamatan Sinjai ayat (4) di Daerah ditetapkan dalam Lappariaja-TellulimpoeTengah dan Sinjai Barat. rangka mengembangkan interkoneksi Ajangale-Mare-Sibulue, dengan sistem jaringan jalur Pulau terminal agro di kawasan Kawasan Rawan Bencana meliputi : Sulawesi, terdiri atas: Agropolitan Pasaka Kecamatan a. Kawasan rawan bencana tanah

Lampiran II

7

Kahu, terminal barang di Kecamatan Tanete Riattang Timur, terminal angkutan antar moda transportasi di Pelabuhan Bajoe dan bandar Udara di Kecamatan Awangpone, unit jembatan timbang di Kelurahan tanabatue Kecamatan Libureng, dan unit pengujian kendaraan bermotor di Desa pasippo Kecamatan Palakka b) Sistem jaringan transportasi sungai dan penyeberangan berupa pelabuhan penyeberangan ditetapkan di Pelabuhan Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur c) Sistem jaringan perkeretaapian merupakan jaringan jalur kereta api umum antarkota Lintas Barat Pulau Sulawesi Bagian Barat-parepareBarru-Pangkajene-Maros-MakassarSungguminasa-Takalar-BulukumbaWatampone-Pareparwe b. Sistem jaringan transportasi laut, terdiri

Lampiran II

longsor tersebar di kecamatan Sinjai Barat, Sinjai Borong, Sinjai Tengah, Bulupoddo, Sinjai Barat dan Sinjai Selatan;

a. jaringan jalur kereta api yang merupakan jaringan jalur kereta api umum antarkota Lintas Barat Pulau Sulawesi Bagian Selatan yang

a.

Fasilitas penyimpanan dan jaringan pipa minyak dan gas bumi berupa depo minyak dan gas bumi di Kecamatan Gilireng, Kecamatan

menghubungkan Malili – Masamba – Kawasan rawan banjir berada di Palopo – Belopa - Parepare; Kecamatan Sinjai Utara dan Sinjai Timur. b. stasiun kereta api direncanakan di Kawasan BangsalaE Kecamatan RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH Pitumpanua dan Kawasan Sistem permukiman perdesaan di Cappabalatue Kecamatan Sajoanging Kabupaten Sinjai sebagai berikut : dan 1. Kawasan permukiman perdesaan Sistem jaringan prasarana lainnya terdiri atas: sebagai sentra produksi merupakan a. sistem jaringan energi; kawasan yang berfungsi sebagai pusat b. sistem jaringan telekomunikasi; produksi pertanian mempunyai c. sistem jaringan sumber daya air; dan khirarki III; d. sistem prasarana pengelolaan 2. Kawasan permukiman perdesaan lingkungan. sebagai pusat pengumpul kawasan Sistem jaringan energi, meliputi: permukiman merupakan kawasan (1) Jaringan pipa minyak dan gas bumi, yang mempunyai khirarki II; dan meliputi: 3. Kawasan permukiman perdesaan sebagai pusat pengumpul kawasan permukiman merupakan kawasan yang mempunyai khirirki I atau disebut sebagai Desa Pusat

8

dari : a) Pelabuhan pengumpul, yaitu Pelabuhan Bajoe di Kecamatan Tanete Riattang Timur b) Pelabuhan pengumpan : Pelabuhan Uloe di Kecamatan Dua Boccoe, Waetuwo di Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kading di Kecamatan Barebbo, Pattiro di Kecamatan Sibulue, Lapangkong di Kecamatan Kajuara dan Tuju-Tuju di Kecamatan Kajuara c. Sistem jaringan transportasi udara, berupa bandar udara pengumpan di Kecamatan Awangpone C. Sistem Jaringan Prasarana Lainnya berupa : a. Sistem Jaringan Energi : Pembangkit tenaga listrik, jaringan transmisi tenaga listrik dan jaringan pipa minyak dan gas bumi; b. Sistem Jaringan Telekomunikasi : jaringan teresterial dan jaringan satelit; c. Sistem Jaringan Sumber Daya Air : Wilayah Sungai (WS) (WalanaeCenranae, Jeneberang dan Saddang),

Lampiran II

Pertumbuhan. Sistem permukiman perkotaan ditentukan berdasarkan fungsi dan khirarkinya yaitu :

Majauleng, Kecamatan Sajoanging, Kecamatan Takkalalla dan Kecamatan Bola.

b. Jaringan pipa minyak dan gas bumi 1. Kawasan permukiman perkotaan terdiri atas: sebagai pusat utama pengembangan dan atau Kota Pusat Pengembangan 1. jaringan pipa gas bumi yang Wilayah (PPW) merupakan khirarki I melintas dari Kampung Baru yang berkedudukan sebagai Ibukota Kecamatan Gilireng ke Desa Kabupaten; Patila Kecamatan Pammana melintas di wilayah Kecamatan 2. Kawasan permukiman perkotaan Tanasitolo, Kecamatan Tempe, sebagai pusat pelayanan kawasan dan Kecamatan Majauleng, merupakan khirarki II, yang Kecamatan Keera dan Kecamatan berkedudukan sebagai ibukota Sajoanging (untuk kecamatan yang telah ditetapkan pengembangan LNG); sebagai pusat pelayanan Satuan 2. jaringan pipa gas untuk distribusi Kawasan Pengembangan (SKP) dan rumah tangga yang melintas dari atau Pusat Pelayanan Lokal I (PPL I). Desa Patila Kecamatan Pammana 3. Kawasan permukiman perkotaan ke perkotaan Sengkang sebagai pusat pelayanan sub kawasan Kecamatan Tempe; dan merupakan khirarki III , yang 3. pembangunan SPDN di wilayah berkedudukan sebagai ibukota pesisir teluk Bone. kecamatan di luar pusat pelayanan SKP dan atau Pusat Pelayanan Lokal II (2) Pembangkit tenaga listrik, terdiri atas: (PPL II).

a. Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Tonrongpatila dengan kapasitas 315

9

a. Jalan arteri regional adalah ruas jalan yang berfungsi sebagai jalan

(2) Jaringan perhubungan darat terdiri dari :

(1) Sistem prasarana (perangkutan, kelistrikan, irigasi dan telekomunikasi) diarahkan untuk menunjang perkembangan sosial, ekonomi, perdagangan, pariwisata dan pertahanan keamanan.

Sengkang

di

2. SUTT yang menghubungkan GI Siwa dengan GI di Kota Palopo; dan

1. SUTT yang menghubungkan GI Sengkang dengan GI Siwa/Keera;

c. Rencana Pengembangan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) kapasitas 150 KV yang terdiri dari:

b. Gardu induk (GI) Kecamatan Tempe

Bendungan (Sanrego), Waduk MW di Desa Patila Kecamatan (Paccapaseng, Waru-Waru), Bendung Perwilayahan Pembangunan Kabupaten Pammana; dan (Pattiro, Lekoballo, Calinrung, Wollangi, Sinjai meliputi : b. Pengembangan energi listrik dengan Palakka, Jaling, Lanca, Bengo), Embung : memanfaatkan energi terbarukan 1. Kota Sinjai sebagai Pusat Linre, Tellongeng, Padaidi, Tempeuntuk mendukung ketersediaan Pengembangan Satuan Kawasan Tempe, Cinnong, Ujung, dan energi listrik pada daerah-daerah Pengembangan (SKP) A sekaligus Mattirobulu, Mata air (Wollangi 1 dan 2, terpencil dan terisolir di Daerah; sebagai Pusat Pengembangan Panyili, Cinnong, Batu-Batu, Barebbo, Kabupaten Sinjai; (3) Jaringan transmisi tenaga listrik, terdiri Lamuru, Maccedde), Cekungan Air atas: 2. Kota Bikeru sebagai Pusat Tanah (CAT) : CAT Siwa-Pompanua dan Pengembangan Satuan Kawasan a. Saluran Udara Tegangan Tinggi CAT Sinjai yang meliputi Kajuara; Pengembangan (SKP) B; (SUTT) kapasitas 150 KV yang d. Sistem Jaringan Irigasi; menghubungkan Gardu Induk (GI) di 3. Kota Manipi sebagai Pusat e. Sistem Pengendalian Banjir; Kabupaten Soppeng dengan GI di Pengembangan Satuan Kawasan f. Sistem Pengamanan Pantai; Daerah; Pengembangan (SKP) C.

Lampiran II

10

Lampiran II

yang menghubungkan antar kabupaten dan kota yang melintasi Kabupaten Sinjai dari arah utara Kabupaten Bone ke selatan Kabupaten Bulukumba dan

3. SUTT yang menghubungkan GI Sengkang dengan GI di Kabupaten Sidrap.

d. Rencana Gardu induk (GI) Siwa di Kecamatan Keera.

d. Embung, yang meliputi : Embung Mamminassae di Kecamatan Gilireng, Embung Uraiyang, Embung Teppo

c. Bendung dan Bendungan, yang meliputi: Bendung yaitu Bendung Cilellang di Kecamatan Sabbangparu, Bendung Gilireng dan Bendung Benteng di Kecamatan Gilireng, Bendung Alakarajae di Kecamatan Sajoanging, Bendung Bila di Kecamatan Maniang Pajo, Bendung Wetteli di Kecamatan Pammana, Bendung Bilokka di Kecamatan Sajoanging, Bendungan Paselloreng di Kecamatan Gilireng;

ke arah barat Kabupaten Gowa; Sumber air terdiri atas: b. Jalan kolektor adalah ruas jalan a. Wilayah Sungai (WS) Walanae Cenranae yang berfungsi sebagai sebagai sungai strategis nasional yang penghubung antar kecamatan meliputi DAS Walanae, DAS Cenranae, DAS diluar jalan arteri dan penghubung Awo, DAS Peneki, dan DAS Keera; antar kawasan di dalam kawasan b. Waduk yaitu Waduk Kalola di Kecamatan perkotaan dan kawasan Maniangpajo; perdesaan; c. Jalan lokal adalah ruas jalan yang berfungsi sebagai penghubung kawasan-kawasan di dalam wilayah kecamatan dan dalam kawasan perkotaan dan perdesaan di luar jalan kolektor dan arteri. (3) Terminal Bus Regional adalah terminal yang difungsikan sebagai terminal angkutan antar kota dalam wilayah propinsi, yang berlokasi di Kecamatan Sinjai Timur. (4) Pelabuhan Laut adalah pelabuhan

11

Lampiran II

yang difungsikan sebagai pelabuhan Pannasae, Embung Pasa Pasa, Embung Labukkang, Embung Kalidengnge, Embung bongkar muat barang dan jasa antar Maroanging, Embung Botto Benteng, pulau dan atau nusantara, yang Embung Bontto Tanre di Kecamatan berlokasi di Kecamatan Sinjai Utara Majauleng, Embung Bekke di Kecamatan dan Kecamatan Sinjai Timur. Penrang, Embung Kulampu, Embung (5) Lapangan Udara adalah prasarana Barangmamase, Embung Folla, Embung Lompo Mallopie, Embung Sakkoli di perangkutan udara yang difungsikan Kecamatan Sajoangingg, Embung Keera, sebagai bandar udara bongkar muat Embung Teppo Balanda di Kecamatan barang dan jasa antar kabupaten dan Keera, Embung Lompo Labawi Masara di propinsi, yang berlokasi di Kecamatan Kecamatan Pitumpanua, Embung Bulupoddo. Malimongeng, Embung Tobatang, Embung Wecudai, Embung Palaguna di Kecamatan (6) Prasarana kelisrikan meliputi Pammana, Embung Manurung, Embung Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Rajamawellang, Embung Aluppalang, (PLTD), jaringan listrik, gardu induk, Embung Tocule, Embung Pasir Putih di gardu pembantu, travo, pembangkit Kecamatan Bola, Embung Soro, Embung listrik hidro-mikro (turbin) khususnya Parigi, Embung Laceppung I, Embung di kawasan perdesaan yang Laceppung II, Embung Donri-Donri, Embung mempunyai sumber air sungai dan Jarakania di Kecamatan Tanasitolo, Embung Sakkoli , Embung Saloampu di Kecamatan tidak terlayani jaringan lisrik, dan Sabbangparu, Embung Ukka’e, Embung tenaga surya khususnya di kawasan Lakadaung, Embung Lamate, Embung Kecamatan Pulau-Pulau Sembilan yang Callacu I, Embung Callacu II, Embung tidak terjangkau jaringan listrik Lamessi, Embung Lapoloaju, Embung konvensional termasuk di kawasan Lamaria di Kecamatan Maniangpajo. perdesaan. e. Danau yaitu Danau Tempe yang meliputi Kecamatan Tempe, Kecamatan Belawa, (7) Prasarana irigasi meliputi sumber air

12

Lampiran II

baku (sungai dan mata air), jaringan Kecamatan Tanasitolo, dan Kecamatan Kec primer, jaringan sekunder, jaringan Sabbanngparu; tersier dan embung-embung (situ) dan f. Cekungan Air Tanah (CAT) yang meliputi: atau checkdam/waduk. Cekungan Air Tanah (CAT) lintas kabupaten, yaitu CAT Pinrang-Sidenreng Pinrang di Kecamatan Maniangpajo, dan CAT Siwa-Pompanua Siwa di Kecamatan Pitumpanua

(8) Prasarana telekomunikasi adalah prasarana telepon meliputi Stasiun Telepon Otomat (STO), jaringan telepon, rumah kabel, kotak pembagi dan telepon umum. Khusus untuk kawasan yang tidak atau sulit terjangkau system jaringan, dikembangkan system telepon radio dan atau satelit.

BUPATI BONE


13

RPJM NASIONAL 2009–2014 VISI

RPJMD PROVINSI SULSEL 2013 – 2018

“ Bone yang lebih Sejahtera, Demokratis, Berkeadilan, Damai, dan Agamis “

VISI

RPJPD KAB.BONE 2005 – 2025

MISI

“ Masyarakat Bone yang Sehat, Cerdas, dan Sejahtera “

VISI

RPJMD KAB.BONE 2013 -2018

SINKRONISASI RPJM NASIONAL TAHUN 2009–2014, RPJMD SULAWESI SELATAN TAHUN 2013 – 2018, RPJPD KABUPATEN BONE TAHUN 2005-2025 DENGAN RPJMD KABUPATEN BONE TAHUN 2013 – 2018

VISI

‘’Sulawesi Selatan sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional dan Simpul Jejaring Akselerasi Kesejahteraan pada Tahun 2018 ‘’

MISI

“ Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan ”

MISI

MISI

1. Melanjutkan pembangunan 1. Mendorong semakin 1. Mewujudkan kualitas Sumber 1. Meningkatkan pelayanan menuju Indonesia yang berkembangnya masyarakat Daya Manusia yang tangguh kesehatan yang berkualitas, Sejahtera; yang religius dan kerukunan dengan prioritas terjangkau, adil dan merata; 2. Memperkuat Pilar-Pilar intra dan antar ummat mencerdaskan dan 2. Meningkatkan pemerataan Demokrasi; beragama; meningkatkan derajat dan kualitas pendidikan yang 3. Memperkuat Dimensi 2. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat; berkeadilan berbasis nilai-nilai Keadilan di semua bidang. kemakmuran ekonomi 2. Mewujudkan agama dan kearifan lokal kesejahteraan sosial dan penyelenggaraan untuk mewujudkan manusia kelestariaan lingkungan; pemerintahan yang baik dan mandiri;

Lampiran III

1

Lampiran III

3.

4.

5.

6.

7.

Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, 3. kesehatan dan infrastruktur wilayah; Meningkatakan daya saing daerah dan sinergitas regional, 4. nasional dan global; Meningkatkan kualitas demokrasi dan kepastian hukum; Meningkatkan kualitas ketertiban, keamanan dan 5. kesatuan bangsa; Meningkatkan perwujudan Kepemerintahan yang baik. 6.

7.

bertanggung jawab; Mewujudkan demokratisasi dalam segala aspek kehidupan dan menjamin tegaknya supremasi hukum; Mewujudkan peningkatan produksi, produktivitas dan nilai tambah hasil-hasil potensi daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; Mewujudkan stabilitas keuangan daerah, peningkatan investasi, dan penanggulangan kemiskinan; Mewujudkan kesejahteraan sosial, kualitas beragama, pengembangan budaya, peranan perempuan dan perlindungan anak serta pemuda dan olahraga; Mewujudkan keamanan, ketertiban dan harmonisasi antar kelompok masyarakat.

3.

4.

5.

6.

Mengembangkan dan menguatkan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal dan kelestarian lingkungan; Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam memenuhi hak-hak dasar masyarakat yang berkeadilan; Mengembangkan seni dan budaya dalam kemajemukan masyarakat; Menguatkan budaya politik dan hukum yang demokratis dan bebas KKN.

2

Agenda I : Pembangunan 1. Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat

PRIORITAS TUJUAN

Agenda IV Hukum Dan Korupsi

4.

: Penegakkan Pemberantasan 3.

Agenda III : Penegakan Pilar Demokrasi

Agenda II : Perbaikan Tata 2. Kelola Pemerintahan

Meningkatkan kualitas kehidupan religius masyarakat dan kerukunan intra dan antar umat beragama; Meningkatkan kualitas kemakmuran ekonomi, meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial, meningkatkan kelestarian lingkungan dan Sumber Daya Alam; Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan, meningkatkan akses dan layanan kesehatan, meningkatkan akses dan kualitas layanan Infrastruktur; Meningkatkan daya saing daerah, meningkatkan kerja sama antar kabupaten/kota serta sinergitas nasional dan global;

Lampiran III

PRIORITAS

TUJUAN

8.

7.

6.

5.

4.

3.

RPJM I : Menciptakan landasan 1. yang kokoh bagi upaya untuk mengakselerasi pembangunan 2. Kabupaten Bone di masa yang akan datang;

RPJM II : Medorong tercapainya peningkatan kemampuan dan kontribusi daerah dalam menciptakan kemandirian lokal dibidang ekonomi, pemerintahan yang bersih dan profesional dalam mewujudkan tatanan Indonesia yang lebih maju, adil dan berkembang kearah yang lebih baik; RPJM III : Mengakselerasi usahausaha untuk mengejar ketertinggalan atau memenuhi target yang belum tercapai di segala bidang pembangunan;]

Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan; Meningkatkan pencegahan dan penanganan penyakit menular maupun tidak menular; Mengurangi kematian ibu, bayi dan balita serta memperbaiki status gizi masyarakat Meningkatkan cakupan air bersih dan sanitasi masyarakat; Mengurangi pertumbuhan jumlah penduduk; Meningkatkan akses, kualitas pendidikan yang berkeadilan berbasis nilai-nilai agama sehingga mampu mendorong tercapainya manusia yang mandiri dan sejahtera; Meningkatkan ilmu pengetahuan masyarakat; Meningkatkan prestasi olahraga dan peran pemuda dalam pembangunan;

3

Lampiran III

5. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan demokrasi dan penegakan hukum, meningkatkan kesetaraan gender dan perlindungan anak; 6. Memelihara ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat, memelihara harmoni sosial dan kesatuan bangsa; 7. Mewujudkan pemerintahan yang baik.

9.

RPJM IV : Mewujudkan Kabupaten Bone yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan 10. menekankan terbangunnya struktur ekonomi lokal yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif regional, nasional dan internasional

11.

12.

13.

Meningkatkan investasi, pengembangan industri, koperasi UMKM, perdagangan dan pariwisata untuk mengurangi pengangguran; Meningkatkan produksi dan produktivitas hasil-hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan untuk mewujudkan ketahanan pangan; Meningkatkan penataan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, pelestarian hutan dan lingkungan hidup; Meningkatkan pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah; Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil, perlindungan sosial;

4

Lampiran III

14.

15.

16.

17.

18.

Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan perempuan, serta perlindungan terhadap perempuan dan anak; Meningkatkan apresiasi seni dan budaya di kalangan lembaga pendidikan dan masyarakat; Meningkatkan partisipasi politik dan kondusifitas lingkungan masyarakat; Menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih, transparan, partisipatif, dan akuntabel; Meningkatkan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas didukung data statistik.

5

BUPATI BONE


6

Penjelasan : Berdasarkan kajian hubungan anatara RPJM Nasional Tahun 2009-2014, RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018, RPJPD Kabupaten Bone Tahun 2005 – 2025 dan RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2013 - 2018, digambarkan sebagai berikut: 1. Visi Kabupaten Bone sesuai/sejalan/selaras dengan Visi RPJM Nasional (2009 – 2014), Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan (2013 – 2018) dan Visi RPJPD Kabupaten Bone (2005 – 2025); 2. Misi Kabupaten Bone sesuai/sejalan/selaras dengan Misi RPJM Nasional (2009 – 2014), Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan (2013 – 2018) dan Misi RPJPD Kabupaten Bone (2005 – 2025);

Lampiran III

6.

5.

4.

3.

2.

1.

Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, adil dan merata; Meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan yang berkeadilan berbasis nilai-nilai agama dan kearifan lokal untuk mewujudkan manusia mandiri; Mengembangkan dan menguatkan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal dan kelestarian lingkungan; Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam memenuhi hak-hak dasar masyarakat yang berkeadilan; Mengembangkan seni dan budaya dalam kemajemukan masyarakat; Menguatkan budaya politik dan hukum yang demokratis dan bebas KKN.

MISI

Visi : Masyarakat Bone yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera di Tahun 2018

RPJMD KAB.BONE 2013-2018

A. Rencana Peruntukan Kawasan Lindung : a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya b. Kawasan perlindungan setempat c. Kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan kawasan cagar budaya; d. Kawasan rawan bencana alam e. Kawasan lindung geologi f. Kawasan lindung lainnya B. Rencana Peruntukan Kawasan Budidaya a. Kawasan peruntukan hutan produksi b. Kawasan peruntukan pertanian c. Kawasan peruntukan perikanan d. Kawasan peruntukan pertambangan e. Kawasan peruntukan industri

ARAHAN POLA RUANG (KLASIFIKASI RUANG)

RTRW KAB.BONE 2012 - 2032

SANDINGAN RPJPD KABUPATEN BONE THN 2005-2025, RPJMD KABUPATEN BONE 2013-2018 DENGAN RTRW KAB. BONE TAHUN 2012 - 2032 RPJPD KAB.BONE 2005-2025

MISI

Visi : Bone yang lebih Sejahtera, Demokratis, Berkeadilan, Damai dan Agamis

1.

2. 3. 4.

5.

Mewujudkan kualitas Sumber Daya Manusia yang tangguh dengan prioritas mencerdaskan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat; Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab; Mewujudkan demokratisasi dalam segala aspek kehidupan dan menjamin tegaknya supremasi hukum; Mewujudkan peningkatan produksi, produktivitas dan nilai tambah hasil-hasil potensi daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; Mewujudkan stabilitas keuangan daerah, peningkatan investasi, dan penanggulangan kemiskinan;

Lampiran IV

1

6. Mewujudkan kesejahteraan sosial, kualitas beragama, pengembangan budaya, peranan perempuan dan perlindungan anak serta pemuda dan olahraga; 7. Mewujudkan keamanan, ketertiban dan harmonisasi antar kelompokn masyarakat. TUJUAN (ARAH KEBIJAKAN) A. Mewujudkan kualitas Sumber Daya Manusia yang tangguh dengan prioritas mencerdaskan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat : 1. Reorientasi kebijakan pendidikan dan pelatihan agar tanggap terhadap dinamika pembangunan dan permintaan pasar tenaga kerja 2. Demokratisasi pendidikan bagi seluruh warga masyarakat untuk mendapatkan haknya dalam pendidikan 3. Peningkatan kemampuan konseptual, teknis dan manajerial 4. Peningkatan kualitas pendidikan 5. Peningkatan cakupan dan pelayanan mutu kesehatan masyarakat terutama penduduk miskin

Lampiran IV

1.

2.

3.

4.

STRATEGI

f. Kawasan peruntukan pariwisata g. Kawasan peruntukan pemukiman h. Kawasan peruntukan lainnya

STRUKTUR RUANG

Mencukupi kebutuhan sarana dan Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten prasarana kesehatan seperti PONED dan Bone meliputi : PONEK serta menerapkan sertifikasi dan A. Pusat-Pusat Kegiatan, meliputi : akreditasi RS dan Puskesmas. a. PKW yaitu kawasan Perkotaan Meningkatkan mutu sumber daya Watampone yang meliputi Kecamatan kesehatan melalui penerapan budaya Tanete Riattang, Kecamatan Tanete kerja dan pengembangan Riattang Barat, dan Kecamatan Tanete profesionalisme tenaga kesehatan, serta Riattang Timur pemberian kesempatan untuk mengikuti b. PKLp adalah kawasan perkotaan pendidikan dan pelatihan di bidang Palattae di Kecamatan Kahu kesehatan. c. PPK, meliputi : Meningkatkan kerjasama dalam - Kawasan Perkotaan Pattiro Bajo di pelayanan kesehatan dalam bentuk MoU Kecamatan Sibulue antara pemerintah daerah dengan - Kawasan Perkotaan Taccipi di penyedia layanan kesehatan swasta Kecamatan Ulaweng Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi - Kawasan Perkotaan Camming di keluarga miskin melalui jaminan Kecamatan Libureng kesehatan masyarakat (Jamkesmas), dan - Kawasan Perkotaan Matango di peningkatan jaminan kesehatan daerah Kecamatan Lappariaja (Jamkesda)

2

6. Penanaman kebiasaan pola hidup sehat, pola makan gizi seimbang dan peningkatan kegiatan olahraga dilingkungan keluarga dan masyarakat 7. Peningkatan upaya terpadu untuk menjamin kecukupan pangan dan perbaikan gizi masyarakat 8. Meningkatkan kegiatan olahraga ditengah masyarakat sejak dini B. Mewujudkan penyelenggaran pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab : 1. Meningkatnya penerapan prinsipprinsip tata pemerintahan yang baik pada semua tingkat dan lini pemerintahan 2. Meningkatkan efektifitas pengawasan aparat melalui koordinasi dan sinergi pengawasan internal, eksternal dan pengawasan masyarakat 3. Peningkatan pemberdayaan pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat 4. Peningkatan peran dan fungsi kelembagaan pemerintah daerah secara efektif dan responsif 5. Peningkatan efektifitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan prosedur 6. Peningkatan kualitas pelayanan publik terutama pelayanan dasar, pelayanan umum dan pelayanan unggulan

Lampiran IV

5. Meningkatkan promosi kesehatan dan perilaku hidup sehat melalui sarana informasi dan optimalisasi tenaga kesehatan di Puskesmas dan kelompok masyarakat. 6. Meningkatkan pencegahan melalui promosi kesehatan dan meningkatkan pelayanan dalam penanggulangan penyakit. 7. Meningkatkan kapasitas bidan dalam kesiapsiagaan persalinan dan mengembangkan desa siaga aktif. 8. Optimalisasi Posyandu dan tenaga kesehatan dalam pemantauan tumbuh kembang anak. 9. Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya sarana air bersih dan sanitasi bagi kesehatan keluarga. 10. Meningkatkan peserta KB aktif melalui komunikasi, informasi dan edukasi dengan mengoptimalkan peran kader Posyandu dan tenaga kesehatan di Puskesmas. 11. Optimalisasi Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR 12. Meningkatkan penyediaan bantuan operasional pendidikan, pemberian bantuan pendidikan bagi anak dari keluarga miskin, serta penerapan efisiensi penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing satuan pendidikan.

- Kawasan Perkotaan Lalebbata di Kecamatan Lamuru - Kawasan Perkotaan Componge di Kecamatan Awangpone - Kawasan Perkotaan Pompanua di Kecamatan Ajangale - Kawasan Perkotaan Bojo di Kecamatan Kajuara d. PPL, meliputi : - Kawasan Bulu-Bulu di Kecamatan Tonra - Kawasan Kadai di Kecamatan Mare - Kawasan Tanete Harapan di Kecamatan Cina - Kawasan Apala di Kecamatan Barebbo - Kawasan Lonrong di Kecamatan Ponre - Kawasan Passippo di Kecamatan Palakka - Kawasan Kahu di Kecamatan Bontocani - Kawasan Manera di Kecamatan Salomekko - Kawasan Latobang di Kecamatan Patimpeng - Kawasan Tujue di Kecamatan Tellu Limpoe Kawasan Bengo di Kecamatan Bengo Kawasan Tokaseng di Kecamatan Tellu Siattinge -

3

C. Mewujudkan demokratisasi dalam segala aspek kehidupan dan menjamin tegaknya supremasi hukum : 1. Memperkuat tatanan masyarakat sipil 2. Peningkatan kualitas pelaksanaan otonomi daerah 3. Mewujudkan demokrasi melalui pendidikan dan pelatihan untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat 4. Mewujudkan tegaknya supremasi hukum disegala bidang untuk menciptakan rasa aman dan tentram bagi seluruh masyarakat D. Mewujudkan peningkatan produksi, produktifitas dan nilai tambah hasil-hasil potensi daerah secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan : 1. Peningkatan pengamanan lahan sawah didaerah irigasi berproduktifitas tinggi menuju kemandirian pangan 2. Peningkatan populasi hewan ternak 3. Peningkatan diversifikasi pangan 4. Peningkatan pemanfaatan sumberdaya perikanan 5. Pengembangan usaha pertanian secara terpadu dengan konsep agribisnis 6. Peningkatan daya saing produksi pertanian dan perikanan melalui

Lampiran IV

13. Meningkatkan pemerataan sarana - Kawasan Taretta di Kecamatan Amali prasarana pendidikan melalui perbaikan - Kawasan Uloe di Kecamatan Dua ruang kelas rusak, penambahan kelas Boccoe dan pembangunan sekolah baru sesuai - Kawasan Ujung Tanah di Kecamatan kebutuhan. Cenrana 14. Meningkatkan mutu pendidikan melalui B. Sistem Jaringan Prasarana Utama pemberian kesempatan studi lanjut atau a. Sistem jaringan transportasi darat mengikuti pendidikan dan latihan bagi a) Sistem jaringan jalan, terdiri atas : pendidik dan tenaga kependidikan. i. Jaringan jalan 15. Meningkatkan pelayanan perpustakaan a. Jalan Arteri : Jalan daerah melalui peningkatan kapasitas Watampone – Pelabuhan pengelola perpustakaan, penambahan Bajoe, Jalan MH.Thamrin, koleksi perpustakaan, serta Jalan Yos Sudarso, Jalan pengembangan minat baca masyarakat. Batas Kab.Maros-Ujung 16. Meningkatkan pembinaan dan kompetisi Lamuru, Jalan Ujung Lamuruolahraga unggulan, pembinaan Batas Kota Watampone, organisasi kepemudaan dan organisasi Jalan MT Haryono, Jalan kesiswaan serta peningkatan kapasitas Ahmad Yani, Jalan Petta pemuda tentang kecakapan hidup dan Ponggawae; kewirausahaan bekerjasama dengan b. Jalan Kolektor K1 : Bajopihak swasta. Arasoe, Arasoe-Batas Kota 17. Optimalisasi kinerja dan peningkatan Watampone, Jalan Gatot kualitas pelayanan perijinan satu pintu, Subroto, Jalan pemindahan perijinan yang masih Jend.Sudirman, Jalan ditangani oleh dinas/instansi tertentu ke Merdeka, Jalan SKPD yang menangani perizinan, WR.Supratman, Jalan peningkatan kerjasama dengan Veteran, Jalan Urip stakeholder investasi, peningkatan Sumoharjo; infrastruktur pendukung investasi, dan c. Jalan Kolektor K2 : Jalan pemberian insentif daerah bagi calon Tanabatue-Sanrego, Jalan investor. Ujung Lamuru-Batas

4

upaya peningkatan pasca panen dan pengolahan 7. Penguatan sistem pemasaran dan manajemen usaha untuk kelola resiko usaha pertanian dalam mendukung pengembangan agroindustri 8. Peningkatan nilai tambah dan manfaat hasil hutan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan hutan tanaman industri 9. Perkuatan kelembagaan pertanian dan perdesaan untuk meningkatkan akses petani dan nelayan terhadap sarana produksi dan meningkatkan skala pengusahaan yang dapat meningkatkan posisi tawar petani dan nelayan 10. Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup diwilayah pesisir, laut dan air tawar 11. Pengarusutamaan prisip-prinsip pembangunan berkelanjutan keseluruh bidang pembangunan 12. Peningkatan koordinasi pengelolaan lingkungan hidup 13. Membangun kesadaran masyarakat agar peduli pada isu lingkungan hidup dan berperan aktif sebagai kontrol sosial dalam memantau kualitas lingkungan hidup

Lampiran IV

18. Meningkatkan kompetensi calon tenaga kerja melalui pelatihan kerja sesuai permintaan pasar kerja, serta peningkatkan kerjasama dengan pihak swasta dalam pendidikan dan pelatihan kerja, dan magang kerja. 19. Mengembangkan destinasi wisata melalui optimalisasi sarana dan prasarana pariwisata, pengelolaan obyek wisata, dan pengembangan industri dan jasa pariwisata bekerjasama dengan swasta dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). 20. Meningkatkan kapasitas pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui pelatihan manajemen usaha dan pemasaran produk UMKM dan pelatihan kewirausahaan. 21. Mengembangkan usaha koperasi melalui peningkatan kapasitas pengurus Koperasi mengenai manajemen koperasi bekerjasama dengan lembaga perbankan; 22. Meningkatkan kapasitas pelaku IKM melalui fasilitasi alat, pelatihan manajemen usaha dan pemasaran produk, fasilitasi dalam mengakses permodalan, dan fasilitasi temu usaha dengan usaha skala besar;

Soppeng, Batas SoppengPompanua, Jalan Ujung Lamuru-Palattae, Jalan Palattae-Bojo, Jalan TaccipiWaempubbu-Pompanua d. Jalan Kolektor K4 dan Jalan Lokal ii. Lalu lintas dan angkutan jalan a. Trayek Angkutan barang : Kota Makassar-Bajoe-KolakaKendari (Sulawesi Tenggara), Kota Watampone-MarosMakassar, Kabupaten BonePalopo-Palu (Sulawesi Tengah), Kabupaten BoneMamuju, Kabupaten BonePolewali (Sulawesi Barat) b. Trayek Angkutan Penumpang antar kota dalam provinsi (AKDP) : Bone-MarosMakassar, BoneWatangsoppeng, BoneSengkang, Bone-SinjaiBulukumba-Selayar, BoneSinjai, Bone-Wajo-LuwuPalopo, Bone-Wajo-LuwuPalopo-Luwu Utara (Malangke dan Masamba) dan BoneWajo-Luwu-Palopo-MasambaLuwu Timur (Tomoni, Mangkutana dan kalaena)

5

14. Pemanfaatan keunggulan kompetitif dalam rangka menciptakan struktur ekonomi produktif dan berbasis masyarakat E. Mengembangkan kemampuan untuk memperluas target pasar regional, nasional dan internasional secara proporsional dan berkelanjutan : 1. Kota Watampone sebagai pusat perdagangan regional 2. Integrasi pengembangan kota-desa 3. Pengentasan kemiskinan secara terpadu 4. Pemanfaatan teknologi jasa (eservices) F. Mewujudkan ketahanan sosial budaya melalui peningkatan kesejahteraan sosial, kualitas beragama, pengembangan budaya dan pariwisata, peran perempuan dan olahraga : 1. Terwujudnya Bone sebagai pusat studi budaya bugis 2. Peningkatan peran perempuan dan pengarusutamaan gender 3. Pembinaan pemuda dan olahraga 4. Terwujudnya kerukunan beragama melalui peningkatan pemahaman nilai-nilai dan ajaran agama G. Mewujudkan keamanan, ketertiban dan harmonisasi antar kelompok masyarakat : 1. Meningkatnya peran serta masyarakat

Lampiran IV

23. Meningkatkan perbaikan/pembangunan sarana dan prasarana perdagangan, penataan pedagang kakilima, pengendalian pasar retail modern, serta pengembangan jaringan kerjasama perdagangan; 24. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian melalui pemberdayaan kelompok tani, penyediaan sarana produksi (bibit unggul, pupuk dan pestisida), alsintan dan jaringan irigasi serta jalan usaha tani dan pencegahan, pengendalian dan pemantauan organisme pengganggu tanaman (OPT), bencana alam banjir/kekeringan, dan mengoptimalkan penyuluhan pertanian/perkebunan; 25. Meningkatkan populasi ternak dan hasil peternakan melalui penerapan inseminasi buatan, pengembangan hijauan makanan ternak, menekan pemotongan betina produktif dan mengatasi kelangkaan pejantan; 26. Meningkatkan produksi, mutu dan nilai jual hasil perikanan dan produk olahan ikan melalui peningkatan sarana dan prasarana, penerapan sistem rantai dingin, serta meningkatkan pemberdayaan kelompok nelayan, pembudidaya ikan dan kelompok pengolahan dan pemasaran;

c. Trayek Angkutan Penumpang antar kota antar provinsi (AKAP) : Kota Makassar-BajoeKolaka-Kendari, Bone-PalopoPalu, Bone-Mamuju (Sulawesi Barat) dan Bone-Polewali (Sulawesi Barat)

d. Trayek Angkutan penumpang perkotaan dan perdesaan dalam Kabupaten Bone : Angkutan umum dalam kota, Terminal Petta Ponggawae, watampone-Palattae, Watampone-Bengo, Watampone-Lappariaja, Watampone-Camming, Watampone-Awangpone, Watampone-Ajangale, Watampone-Cenrana, Watampone-Uloe e. Terminal : rencana pengembangan terminal penumpang tipe B Petta Ponggawae di Kelurahan Bulu Tempe Kecamatan Tanete Riattang Barat, terminal tipe B di Palattae, tipe C di Bengo, tipe C di Ulaweng-KajuaraLappariaja-TellulimpoeAjangale-Mare-Sibulue,

6

dan profesionalisme institusi yang terkait dengan masalah keamanan 2. Terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat 3. Pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, sosial keagamaan dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat dalam mencegah dan mengoreksi keadilan, diskriminasi dan ketimpangan sosial 4. Memantapkan peran pemerintah daerah sebagai fasilitator dan mediator dalam menjaga dan memelihara keamanan, perdamaian dan harmoni dalam masyarakat

Lampiran IV

27. Meningkatkan penanganan wilayah rawan pangan melalui pengembangan lumbung pangan dan penguatan LDPM, percepatan penganekaragaman konsumsi pangan beragam melalui sosialisasi, promosi dan edukasi, bergizi seimbang dan aman, serta meningkatkan pengawasan terhadap mutu dan keamanan pangan; 28. Menetapkan sawah lestari dan mengendalikan ijin alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian bekerjasama dengan Badan Pertanahan Negara; 29. Peningkatan tertib administrasi pertanahan melalui peningkatan pelayanan bekerjasama dengan Kantor Pertanahan Negara; 30. Mengurangi hutan dan lahan kritis melalui reboisasi, penanganan lahan kritis dan pengembangan hutan rakyat, dan penertiban industri hasil hutan dengan mengoptimalkan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH); 31. Meningkatkan pemantauan kualitas air, tanah dan udara dengan mengoptimalkan laboratorium BLHD, pelayanan pengaduan dan penegakan hukum terhadap kasus-kasus lingkungan; 32. Meningkatkan pembangunan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan pada kawasan padat lalu lintas;

terminal agro di kawasan Agropolitan Pasaka Kecamatan Kahu, terminal barang di Kecamatan Tanete Riattang Timur, terminal angkutan antar moda transportasi di Pelabuhan Bajoe dan bandar Udara di Kecamatan Awangpone, unit jembatan timbang di Kelurahan tanabatue Kecamatan Libureng, dan unit pengujian kendaraan bermotor di Desa pasippo Kecamatan Palakka b) Sistem jaringan transportasi sungai dan penyeberangan berupa pelabuhan penyeberangan ditetapkan di Pelabuhan Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur c) Sistem jaringan perkeretaapian merupakan jaringan jalur kereta api umum antarkota Lintas Barat Pulau Sulawesi Bagian Barat-parepareBarru-Pangkajene-Maros-MakassarSungguminasa-Takalar-BulukumbaWatampone-Pareparwe b. Sistem jaringan transportasi laut, terdiri dari : a) Pelabuhan pengumpul, yaitu Pelabuhan Bajoe di Kecamatan Tanete Riattang Timur

7

Lampiran IV

33. Mengembangkan sistem pengawasan b) Pelabuhan pengumpan : Pelabuhan dan pelaporan aktivitas pertambangan, Uloe di Kecamatan Dua Boccoe, dan bekerjasama dengan PLN dalam Waetuwo di Kecamatan Tanete penyediaan jaringan listrik pada wilayah Riattang Timur, Kading di Kecamatan terpencil, serta mengembangkan energi Barebbo, Pattiro di Kecamatan alternatif melalui sistem demplot; Sibulue, Lapangkong di Kecamatan 34. Meningkatkan pembangunan jalan dan Kajuara dan Tuju-Tuju di Kecamatan jembatan kabupaten yang berkondisi Kajuara rusak berat, dan melakukan perbaikan c. Sistem jaringan transportasi udara, jalan berkondisi rusak ringan; berupa bandar udara pengumpan di 35. Meningkatkan perbaikan jaringan irigasi Kecamatan Awangpone baik primer, sekunder maupun tersier; C. Sistem Jaringan Prasarana Lainnya berupa : 36. Meningkatkan penyediaan air baku dan a. Sistem Jaringan Energi : Pembangkit pengelolaan melalui pemeliharaan tenaga listrik, jaringan transmisi tenaga sumber mata air dan pengembangan listrik dan jaringan pipa minyak dan gas PDAM; bumi; 37. Meningkatkan pelayanan transportasi b. Sistem Jaringan Telekomunikasi : melalui peningkatan fasilitas terminal, jaringan teresterial dan jaringan satelit; penyediaan sarana keselamatan lalu c. Sistem Jaringan Sumber Daya Air : lintas, perbaikan manajemen Wilayah Sungai (WS) (Walanaetransportasi, dan peningkatan ketertiban Cenranae, Jeneberang dan Saddang), lalu lintas bekerjasama dengan Bendungan (Sanrego), Waduk kepolisian, swasta dan masyarakat; (Paccapaseng, Waru-Waru), Bendung 38. Mendorong pengembang dalam (Pattiro, Lekoballo, Calinrung, Wollangi, penyediaan rumah sederhana; Palakka, Jaling, Lanca, Bengo), Embung : 39. Meningkatkan rehabilitasi rumah tidak Linre, Tellongeng, Padaidi, Tempelayak huni pada kawasan permukiman Tempe, Cinnong, Ujung, dan kumuh dan memberikan dana stimulan Mattirobulu, Mata air (Wollangi 1 dan 2, dalam pembangunan sarana air bersih Panyili, Cinnong, Batu-Batu, Barebbo, dan sanitasi; Lamuru, Maccedde), Cekungan Air Tanah (CAT) : CAT Siwa-Pompanua dan

8

Lampiran IV

40. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil; 41. Optimalisasi potensi kelembagaan sosial masyarakat dan penguatan gerakan sosial masyarakat dalam penanganan penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); 42. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa melalui pengembangan lembaga ekonomi desa, pengembangan potensi desa, dan pemberdayaan kelompok ekonomi masyarakat; 43. Meningkatkan pembangunan gender melalui pengembangan dukungan dan komitmen kepala daerah dan kepala SKPD dalam penyelenggaraan PUG, meningkatkan peran aktif Kelompok Kerja PUG, meningkatkan kapasitas Tim Teknis Pokja PUG dan Focal Point SKPD; 44. Optimalisasi P2TP2A dalam penanganan perempuan dan anak korban kekerasan, serta pemberdayaan perempuan dalam peningkatan usaha ekonomi produktif; 45. Meningkatkan sarana dan prasarana di lokasi permukiman transmigrasi;

CAT Sinjai yang meliputi Kajuara; d. Sistem Jaringan Irigasi; e. Sistem Pengendalian Banjir; f. Sistem Pengamanan Pantai;

9

Lampiran IV

46. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana dan pendidikan seni budaya, penyelenggaraan event-even seni budaya daerah dan pelestarian kekayaan budaya daerah; 47. Meningkatkan pengetahuan mengenai hak politik masyarakat melalui pendidikan politik dan edukasi menengai wawasan kebangsaan; 48. Meningkatkan patroli penegakan perda dan pencegahan tindak kriminal melalui optimalisasi linmas di setiap desa/kelurahan; 49. Optimalisasi PAD melalui pembukaan potensi sumber pendapatan daerah, meningkatkan kinerja sumber pendapatan daerah, mencegah kebocoran pendapatan, memberikan penghargaan dan sanksi kepada pengelola sumber pendapatan daerah; 50. Peningkatan komitmen pimpinan daerah dan seluruh aparat, mempercepat penyelesaian tindak lanjut LHP dan action plan, memperbaiki sistem keuangan daerah, meningkatkan kualitas SDM dan kelembagaan, memperkuat regulasi daerah dalam mencapai WTP;

10

Lampiran IV

51. Optimalisasi pengelolaan aset daerah melalui kajian evaluasi aset-aset daerah, memperbaiki managemen aset, perbaikan kinerja pengelola aset, dan peningkatan kapasitas pengelolaan aset; 52. Meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah daerah dan DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya melalui pendidikan kedinasan, bimbingan teknis dan pelatihan; 53. Meningkatnya kerjasama antar pemerintah daerah, terbentuknya produk-produk hukum daerah, penyediaan informasi dan pelayanan pengaduan masyarakat; 54. Meningkatkan pengelolaan arsip secara baku dengan mengoptimalkan arsiparis dan aparatur di masing-masing SKPD; 55. Meningkatkan pemanfaatan jaringan komunikasi dan informasi berbasis internet melalui fasilitasi sarana prasarana teknologi informasi secara merata di SKPD dan ruang publik;

11

Lampiran IV

56. Pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, perencanaan sektoral dan perencanaanperencanaan normatif lainnya melaui pemanfaatan optimal potensi aparatur perencana dan aparatur perencana SKPD terkait serta pelibatan stakeholder profesional yaitu konsultan dan perguruan tinggi; 57. Pelaksanaan penyusunan data dan informasi statistik daerah dilakukan melalui kerjasama dengan BPS.

BUPATI BONE


12

menyusun Rencana Strategis (Renstra-SKPD), dan dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

Recommend Documents