BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia, sedangkan definisi sederhana tentang bank sentral adalah organisasi yang terstruktur yang berdasarkan perundangan yang berlaku diberi mandat wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan fungsi atau tugas tertentu dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Bank Indonesia sebagai bank sentral Republik Indonesia, memiliki tujuan tunggal yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, sebagaimana amanat pasal 7 UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan UU No.6 Tahun 2009, yaitu: mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, yakni kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Tujuan tunggal ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai Bank Indonesia serta batas-batas tanggung jawabnya. Bank Indonesia memiliki misi menjadi lembaga bank sentral yang dapat dipercaya (kredibel) secara nasional maupun internasional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan stabil. Visi Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pemeliharaan kestabilan moneter dan pengembangan stabilitas sistem keuangan untuk pembangunan nasional jangka panjang yang berkesinambungan. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia diberikan untuk melakukan 3 (tiga) pilar utama pasca berlakunya UU No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
(OJK), yaitu menetapkan dan melaksanaan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran Sistem Pembayaran (SP), dan Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) secara macroprudential. Ketiga tugas ini berkaitan erat dan saling mengisi satu dengan yang lain. Pada penelitian ini, secara khusus bahasan dikonsentrasikan pada salah satu peran sentral dari Bank Indonesia, yaitu menetapkan dan menjaga serta melaksanakan kebijakan terkait dengan Sistem Pembayaran Nasional (SPN). Sistem Pembayaran meliputi pembayaran tunai dan non tunai. Dalam suatu sistem pembayaran, maka terlibat berbagai pihak ataupun stakeholder serta mekanisme yang saling terkait dan menjadi persyaratan bekerjanya suatu sistem pembayaran yang baik, untuk mencipatkan suatu sistem pembayaran itu bekerja dengan baik, mudah, murah dan handal. Dapat disebutkan bahwa persyaratan bekerjanya suatu sistem pembayaran yang handal harus diikuti dengan keberadaan infrastruktur, kebijakan, instrumen dan pelaku dalam suatu sistem pembayaran yang juga handal, dan bekerja sesuai dengan perannya masing-masing serta kehandalan dari masing-masing peran itu sendiri. Sistem pembayaran tunai, meliputi layanan penyediaan uang katral, yaitu uang kertas dan uang logam, sejak dari perencanaan kebutuhan total nilai keseluruhan, termasuk detail dari kopur (pecahan) yang disesuikan dengan kebutuhan perekonomian suatu negara, agar sisi nilai rupiah yang beredar tidak berlebihan sehingga dapat mendorong inflasi domestik. Disisi lain, sebagaimana amanat pada UU No. 11 Tahun 2011, tentang Mata Uang Rupiah, bahwa satu satunya lembaga negara yang dapat mengedarkan alat pembayaran yang sah di NKRI ini, dan menarik, mencabut, memusnahkan serta memintakan Perum Peruri untuk mencetak uang rupiah dalam upaya memenuhi kebutuhan perekonomian nasional, dikarenakan setiap
rupiah yang beredar di masyarakat itu adalah menjadi kewajiban moneter dari bank sentral yang dalam hal ini adalah Bank Indonesia. Satu sisi lain dari sistem pembayaran, adalah non tunai, yaitu fasilitasi bank sentral untuk memperlancar seluruh transaksi giralisasi dan berbagai perkembangan instrumen alat pembayaran yang digunakan dalam memperlancar seluruh jenis transfer dana dan perkembangan alat pembayaran non tunai lainnya yang berkembang sejalan dengan perkembangan tuntutan ekonomi dan bisnis serta teknologi terkini. Menurut pasal 1 angka 6 UU No.23 Tahun 1999 dan UU No.6 Tahun 2009, definisi sistem pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Bank Indonesia, selaku bank sentral senantiasa mengembangkan berbagai infrastruktur, kebijakan dan instrumen pembayaran non tunai. Bank Indonesia sebagai bank sentral, sangat mendorong peningkatan penggunaan transaksi non tunai menuju terciptanya LCS (Less Cash Society). Dengan berkurangnya penggunaan uang tunai maka negara dapat menurunkan jumlah pencetakan uang tunai yang berarti penurunan anggaran pencetakan uang. Selain itu, dengan makin berkurangnya penggunaan uang tunai yang beredar, biaya penyimpanan dan penyortiran uang di perbankan juga akan menurun drastis. Penurunan penggunaan uang tunai akan berimbas pada penurunan jumlah uang palsu yang beredar. Untuk mendukung peningkatan transaksi non tunai, Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 14/2/PBI/2012 tentang perubahan atas PBI No. 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu. Tidak hanya mengeluarkan rujukan penyelenggaraan pembayaran non tunai dengan
menggunakan kartu, BI juga turut memperhatikan aspek pengguna jasa sistem pembayaran non tunai. Oleh sebab itu, Bank Indonesia menerbitkan PBI No. 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran sebagai panduan aspek perlindungan konsumen serta PBI No. 16/8/PBI/2014 tentang perubahan atas PBI No. 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money). Sebagai langkah konkret untuk mendorong peningkatan transaksi non tunai, Bank Indonesia telah meluncurkan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Bank Indonesia dengan 4 (empat) lembaga negara yaitu Kementerian Keuangan, Kemenko Perekonomian, Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengenai kerja sama dalam rangka memperluas akses layanan keuangan dan edukasi kepada masyarakat serta penggunaan transaksi non tunai dalam penyelenggaran kegiatan sesuai kewenangan lembaga masing-masing. Tidak berhenti sampai di situ, Bank Indonesia juga secara serentak meluncurkan kawasan Less Cash Society (LCS) di kawasan kampus ternama di sembilan kota besar di Indonesia pada tahun 2014 sebagai tindak lanjut dari pilot project LCS di Universitas Indonesia pada tahun 2013. Untuk pelaksanaan program di Denpasar, Bank Indonesia
dan perbankan memilih
Universitas Udayana sebagai kawasan LCS dalam rangka implementasi program GNNT dengan mempertimbangkan berbagai hal antara lain jumlah mahasiswa, infrastruktur, nama baik, dan potensi pengembangan ke depan. Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan dalam pelaksanaannya melibatkan pihak terkait dan pemangku kebijakan termasuk Pemerintah Daerah, pihak swasta, media, dan masyarakat luas lainnya dengan tujuan memberikan edukasi mengenai GNNT.
Dengan berbagai isu yang ada di kalangan masyarakat dan penyelenggara Sistem Pembayaran (SP) non tunai serta upaya untuk menciptakan kebiasaan dalam penggunaan instrumen non tunai, maka pada tahun 2013 Bank Indonesia melakukan implementasi kawasan non tunai di kawasan salah satu kawasan kampus ternama yaitu Universitas Indonesia di Depok dengan harapan bahwa kampus merupakan wadah pembelajaran bagi mahasiswa. Melalui pilot project kawasan Less Cash Society (LCS) tersebut didapatkan pengalaman dalam membangun awareness masyarakat khususnya civitas akademika dan lingkungan kampus mengenai manfaat instrumen pembayaran non tunai sekaligus mengetahui pola serta perubahan perilaku metode pembayaran dalam transaksi sehari-hari setelah di kawasan non tunai. Secara langsung mengetahui praktik penggunaan instrumen uang elektronik di kawasan LCS dimaksudkan dapat menciptakan rasa nyaman dan kemudahan dalam
transaksi
keuangan
sehari-hari,
sehingga
dapat
mempengaruhi
mahasiswa
menggunakan uang elektronik. Berdasarkan hasil survei LCS UI disebutkan bahwa sosialisasi dan promosi kawasan non tunai membuat komunitas kampus lebih memahami kelebihan uang elektronik, seperti transaksi menjadi lebih cepat dan tidak perlu uang kembalian serta menambah pengguna baru uang elektronik sebesar 33 (tiga puluh tiga) persen, terutama di kalangan mahasiswa 45 (empat puluh lima) persen. Selanjutnya 71 (tujuh puluh satu) persen responden menerima kelanjutan dari penerapan kawasan non tunai karena lebih menguntungkan, dan 57 (lima puluh tujuh) persen memberikan pendapat bisa menghindari uang palsu atau uang rusak dan menambah pelanggan jika ada promosi dari penerbit uang elektronik. Selain kelompok mahasiswa dalam lingkungan kampus juga banyak terdapat masyarakat pendukung lainnya seperti dosen dan karyawan yang tidak dapat dipungkiri merupakan pasar
yang potensial. Dilihat dari segi usia pun serta tingkat pendidikan, mahasiswa merupakan pasar yang luas dan adaptif terhadap perubahan teknologi dan modernitas sehingga mahasiswa merupakan salah satu sasaran potensial dalam melakukan edukasi. Meskipun program ini dilaksanakan di kawasan kampus, namun tidak menutup kemungkinan bagi masyarakat untuk merasakan secara langsung kemudahan dan kenyamanan bertransaksi menggunakan instrumen non tunai. Untuk memperluas penerapan kawasan non tunai di seluruh Indonesia, maka pada tahun 2014 Bank Indonesia melanjutkan pengembangan kawasan non tunai dalam bentuk Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) di universitas-universitas ternama di sembilan kota yakni Makassar, Banjarmasin, Surabaya, Yogyakarta, Bandung, Palembang, Padang, Medan, Bogor dan Denpasar. Berdasarkan uraian diatas untuk meningkatkan penggunaan transaksi non tunai dalam rangka meminimalisir peredaraan uang palsu sesuai dengan program Bank Indonesia mengenai Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah Bagaimana peran Bank Indonesia Provinsi Bali dalam memperluas dan meningkatkan pelaksanaan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) ? 1.2 Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Bank Indonesia Provinsi
Bali dalam memperluas dan mendorong
peningkatkan pelaksanaan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT), mengingat bahwa peran Bank Indonesia dalam Sistem Pembayaran Nasional terlihat dalam diagram di bawah ini:
Gambar 1.1 Tugas Bank Indonesia dalam SPN
Perizina n Memberik an izin penyelen ggaraan sistem Regulato pembaya r ran Merumus kan kebijakan
Pengawa s Mengawa si penyeleng garaan sistem Sistem pembayar Pemba an yaran yang Aman dan Efisien
Operator Menyedia kan Fasilita layanan tor sistem pembayar an Memfas (RTGS ilitasi dan pengem SKNBI) bangan sistem pembay aran oleh industri
Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia Tahun 2011
1.3 Manfaat Penelitian 1.
Manfaat Teoritis Secara teoritis, penelitian bermanfaat bagi perkembangan sistem pembayaran yang langsung mempengaruhi efisiensi dalam transaksi ekonomi yang melibatkan sektor pemerintah, perbankan, swasta dan juga penyedia jasa keuangan secara umum dan sistem pembayaran nasional.
2.
Manfaat Praktis a. Bagi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat Bank Indonesia sebagai otoritas moneter. Penyelenggara sistem pembayaran non-tunai khususnya untuk
mengevaluasi berbagai Kebijakan nasional Sistem Pembayaran Nasional (SPN) ataupun model pengembangan SPN non tunai di daerah dalam memperkenalkan uang elektronik (UNik) sebagai alternatif alat pembayaran transaksi bernilai kecil serta berpotensi mengurangi pencetakan uang khususnya uang berdenominasi kecil, sering digunakan dengan frekuensi yang tinggi. b. Bagi Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali Memberikan gambaran tentang system pembayaran di Indonesia sehingga dihadapkan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan dalam memilih alat pembayaran untuk bertransaksi. c. Bagi Merchant/Pengusaha Bagi merchant/pengusaha, maka adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi detail tentang implemetnasi pemanfaatan transaksi non tunai sebagai salah satu alternatif efisiensi pengelolaan keuangan perusahaan, khususnya sektor retail yang terkait dengan biaya pengelolaan uang tunai, dengan mengoptimalkan fasilitas, instrument ataupun infrastruktur yang disediakan oleh Bank Indonesia sebagai otoritas sistem pembayaran dan perbankan serta perusahaan telekomunikasi (telco) ditengahtengah perkembangan ekonom dan teknologi, yang membawa kearah efisiensi, kemudahan bertransaksi yang aman, cepat dan handal. d. Bagi Masyarakat atau Nasabah Pengguna Adanya pengembangan infrastruktur, instrument dan berbagai kemudahan yang disediakan oleh otoritas Sistem Pembayaran Nasional (SPN) dan seluruh anggota penyelenggara sistem pembayaran di Indonesia, akan memberikan manfaat efisien atas ketersediaan transaksi pembarayan non tunai. Hal ini dengan mempertimbangkan
faktor keamanan dan kepraktisan dari sistem pembayaran tersebut dalam bertransaksi pada saat sekarang ataupun mendatang yang sekaligus mampu memberikan pengalaman kepraktisan yang mudah dan murah dalam menggunakan uang elektronik, sehingga dapat menimbulkan kebiasaan dalam bertransaksi secara rutin. e. Bagi Peneliti Selanjutnya Sedangkan bagi peneliti, pemahaman dan pendalaman atas sistem pembayaran nasional yang aman dan praktis sejalan dengan perkembangan teknologi web dan mobile serta jaringan, mendorong proses penelitian dan evaluasi atas GNNT yang dicanangkan oleh Bank Indonesia dalam mendorong percepatan transformasi transaksi tunai menjadi non tunai.
Masukan dari hasil pendalaman oleh penulis/peneliti,
diharapkan dalam memberikan nilai tambah dari pelaksanaan program yang sedang digalakkan oleh Bank Indonesia sebagai otoritas Sistem Pembayaran Nasional di Indonesia.
1.4 Sistematika Penulisan Untuk memberikan gambaran yang jelas dan terarah mengenai penyajian laporan Tugas Akhir Studi (TAS), maka laporan ini terbagi dalam 5 (lima) bab yang saling berkaitan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya. Bab I
: Pendahuluan Merupakan bab pendahuluan yang membahas latar belakang yang disertai rumusan masalah, tujuan serta kegunaan penelitian dan pada bagian akhir bab ini disajikan pula sistematika penulisan.
Bab II
: Kajian Pustaka
Pada bab ini akan dijelaskan mengenai landasan teori. Landasan teori yang digunakan hanya mengenai teori yang relevan. Bab III
: Metode Penelitian Pada bab ini menjelaskan mengenai lokasi penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.
Bab IV
: Pembahasan Hasil Penelitian Pada bab ini menyajikan pembahasan mengenai beberapa materi seperti gambaran umum lokasi penelitian maupun deskripsi hasil penelitian terkait dan mengacu pada pokok permasalahan penelitian.
Bab V
: Simpulan dan Saran Pada bab ini menyajikan kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil pembahasan yang sesuai dengan tujuan penelitian pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali.
