BAB II PROFIL PERUSAHAAN/INSTANSI
A. Sejarah Bank Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia yaitu suatu lembaga Negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu Negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran system pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan serta menjalankan fungsi sebagai lender of the last resort yang bertujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Titik baliknya berdirinya Bank Indonesia sebagai Bank Sentral setelah terjadinya Konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949 yang diadakan di Den Haag memutuskan De Javasche Bank sebagai Bank Sentral. De Javasche Bank adalah sebuah bank Belanda yang pada masa colonial diberi tugas oleh pemerintah Belanda sebagai sirkulasi (Bank of Issuing Money) di Hindia Belanda. Keputusan KMB ini dikatakan sebagai titik balik berdirinya bank sentral karena sejak tahun 1946 di Indonesia telah pula berdiri Bank Negara Indonesia yang dimaksudkan sebagai Bank sentral. Bank Negara Indonesia yang semula akan dijadikan sebagai bank sirkulasi dan bank sentral, justru diberi tugas sebagai bank pembangunan. Hal ini dinilai oleh sebagian kalangan sebagai kebutuhan dari Negara baru merdeka,di satu pihak Negara membutuhkan sebuah bank sirkulasi dan bank sentral yang bertugas memelihara stabilitas moneter dan di lain pihak membutuhkan bank yang bertugas untuk membiayai pembangunan. Kesepakatan terhadap penunjukkan De Javasche Bank sebagai bank sentral antara pemerintah Belanda dengan pemerintah Indonesia tidak terjadi
5
6
begitu saja. Selain landasan politis, alas an lain menunjukkan bahwasannya De Javasche Bank telah beroperasi dan berfungsi sebagai bank sirkulasi di Indonesia sejak tahun 1828. Dapat dikatan bahwa De Javasche Bank merupakan bank komersial yang sekaligus berfungsi sebagai bank sirkulasi tertua di Asia Tenggara. Pendiriran De Javasche Bank pada dasarnya dimaksudkan oleh pemerintah belanda sebagai perpanjangan tangan dari De Javasche Bank guna memperoleh tugas sebagai bank sirkulasi dan membiayai perusahaan-perusahaan Belanda yang beroperasi di Hindia Belanda. De Javasche Bank diberi hak monopoli dalam mengeluarkan uang kertas dan berfungsi sebagai bank sirkulasi.Di sisi lain bank ini juga bergerak di bidang komersial dengan menerima simpanandan menyalurkan kredit. Keberadaan ini bertahan hingga tahun 1942 ketika tentara penduduk Jepang berhasil memaksa Pemerintah Hindia Belanda menyerah setelah selama tiga tahun melakukan kontak senjata. Pada tanggal 9 Maret 1942 tentara Penduduk Jepang merampas semua bank-bank milik pemerintah Hindia Belanda dengan memaksa menandatangani surat penyerahan kepada penguasa Jepang. Setelah dilakukan pembubaran peranan bank digantikan oleh 3 bank Jepang,yaitu Yokohama Speie,Taiwan Bank, dan Mitsui bank. Adapun fungsi bank sentral di ambil oleh Yokohama Speie bank untuk daerah jawa dan Taiwan Bank untuk daerah luar Jawa. Fungsi bank sentral ini sempat terganggu ketika Nederlansche Indische Cieciele Adminintratie (NICA) masuk ke Indonesia tahun 1945. Saat itu sengaja dibentuk kondisi moneter yang tidak stabil dengan menguasai dan menarik uang
7
yangberedar, khususnya yang invansi pemerintahan Jepang dan diikuti dengan penyebaran uang NICA. Tujuan jelas ingin menjatuhkan dan mengacaukan Indonesia yang baru merdeka.Dengan serangan dibidang ekonomi serta tekanan deplomasi dan senjata akhirnya NICA berhasil menguasai sebagai wilayah RI. Pada periode ini beredar 3 (tiga) jenis mata uang, yaitu uang invansi jepang, uang NICA, dan Oeang Republik Indonesia (ORI). Fungsi bank sentral diwilayah RI dijalankan oleh Bank Negara Indonesia yang waktu itu berbentuk Jajasan Poesat Bank Indonesia (JPBI). De Javasche Bank sendiri menjalankan fungsi bank sentral di daerah penduduk NICA. Setelah
proklamasi,
pemerintah
mengeluarkan
surat
kuasa
yang
ditandatangani oleh Soekarno-Hatta tertanggal 16 September 1945 yang isinya menugaskan kepada anggota Dewan Pertimbangan Agung untuk langkah pertama pembentukan bak sirkulasi di Indonesia. Pada tanggal 5 Juli 1946, dikeluarkan UU No.02 Prp. Tahun 1946 tentang pembentukan dan penetapan Bank Negara Indonesia sebagai bank sirkulasi dan Bank Sentral Milik Negara. Oleh karena itu saat Konfensi Meja Bundar, terjadi tarik menarik antara pemerintah Belanda dan Idonesia untuk menjadikan masing-masing bank sebagai bank sentral. Namun keputusan final KMB akhirnya menunjukkan De Javasche Bank sebagai bank sentral.Keputusan ini kemudian mendapat reaksi keras dari berbagai kalangan, yang melontarkan keinginan untuk melakukan nasionalisasi terhadap bank belanda tersebut. Untuk
melanjutkan
upaya
nasionaliasi,pada
akhirnya
Juli
1951,
Pemerintah melakukan negoisasi pembelian saham-saham. Proses nasionalisasi ini sebenarnya sudah termasuk dalam kesepakatan hasil KMB. Pada tanggal 3
8
Agustus 1951 pemerintah Indonesia mengajukan penawaran melalui surat kabar kepada pemilik saham De Javasche Bank. Tawaran ini mampu menyedot 97% saham dengan nilai 20% diatas nominal dalam mata uang Belanda. Adapun total nilai pembelian pada waktu itu sebesar Rp. 8,95 Juta. Di Indonesia proses ini ditindak lanjuti dengan membentuk panitia nasionalisasi De Javasche Bank yang mengumumkan dengan UU No. 24 Tahun 1951 tentang Nasionalisasi De Javasche Bank. Sejak saat itu fungsi bank sentral dijalankan oleh De Javasche Bank yang diganti namanya dengan Bank Indonesia. Pada tahun-tahun berikutnya perbankan difungsikan sebagai penyediaan dana bagi proyek-proyek dan secara bertahap diarahkan kepada sistem bank tunggal. Berdasarkan penetapan Presiden No. 17 Tahun 1965, Bank Indonesia bersama-sama dengan Bank Koperasi Tani dan Nelayan dileburkan dengan nama Bank Negara Indonesia yang terbagi kedalam beberapa unit. Bank-bank tersebut menjalankan usahanya masing-masing dengan nama BNI Unit I, Unit II, Unit III, dan Unit IV. Bank Negara Unit I berfungsi sebagai Bank Sentral dan Bank umum. Sesuai dengan TAP MPRS No. XIII/MPRS/0966, pemerintah akan menyampaikan 8 RUU dibidang perbankan yang terdiri dari RUU Pokok Perbankan, RUU Bank Sentral, dan RUU Pendirian Enam Bank Pemerintah. Adapun kedelapan RUU tersebut adalah : a.
UU No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan.
b.
UU No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral menggantikan BNI Unit.
c.
UU No.17 Tahun 1968 tentang Bank Dagang Negara menggantikan BNI Unit III.
d.
UU No.18 Tahun 1968 tentang Bank Bumi Daya menggantikan BDN.
9
e.
UU No.19 Tahun 1868 tentang Bank Bumi Daya menggantikan BNI Unit IV.
f.
UU No. 20 Tahun 1968 tentang Bak Tabungan Negara menggantikan BNI Unit V.
g.
UU No. 21 Tahun 1968 tentang Bank Rakyat Indonesia menggantikan BNI Unit II (Rural).
h.
UU No. 22 Tahun 1968 tentang Bank Ekspor Impor menggantikan BNI Unit II (Ekspor-Impor). Dengan lahirnya UU tersebut, maka secara otomatis mengubur “Bank
Tunggal” sekaligus meneguhkan keberadaan Bank Indonesia sebagai bank sentral hingga kini. Dengan lahirnya UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dapat dikatakan sebagai tombak harapan terhadap kemandirian bank sentral di Indonesia. Kantor Perwakila Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara (semula bernama kantor cabang medan) mulai dibuka tanggal 30 Juli 1907 bersamaan dengan Kantor Cabang Tanjung Balai dan Tanjung Pura yang masing-masing buka pada tanggal 15 Januari 1908 dan 3 Februari 1908. Kantor Perwakilan Bank Indonesia merupakan kantor cabang De Javasche Bank yang ke-11. Pembukaan cabang kantor Medan,Tanjung Balai dan Tanjung Pura kepada biro perancang Hulswit dimintakan untuk merancang pembangunan gedung kantor yang permanen bagi kantor cabang Medan dilakukan bersamaan dengan perluasan tahap kedua kantor pusat ( Jakarta Kota) pada 1812 yang sekaligus juga merencanakan pembangunan gedung beberapa kantor cabang lainnya. Gedung-gedung ini menunjukkan ciri arsitektur yang sama mengikuti ciri arsitektur Eropa pada zamannya. Pemimpin cabang Medan yang pertama adalah L.Van Hermert dan pada tahun 1951 saat nasionalisasi pemimpin cabang adalah
10
SF Van Musschenbrock dan pada saat Undang-Undang Bank Indonesia 1953 diberlakukan, pemimpin cabang Medan adalah M. Plantema dan Putra Indonesia pertama yang mengendalikan Bank Indonesia Cabang Medan adalah M.Rifai. B. Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan a. Visi Bank Indonesia Menjadi lembaga bank sentral yang kredibel dan terbaik di regional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan nilai tukar yang stabil. b. Misi Bank Indonesia
1) Mencapai stabilitas nilai rupiah dan menjaga efektivitas transmisi kebijakan moneter untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. 2) Mendorong sistem keuangan nasional bekerja secara efektif dan efisien serta mampu bertahan terhadap gejolak internal dan eksternal untuk mendukung alokasi sumber pendanaan/pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional. 3) Mewujudkan sistem pembayaran yang aman, efisisen, dan lancer yang berkontribusi terhadap perekonomian, stabilitas dan berkontribusi terhadap
perekonomian,
stabilitas
sistem
keuangan
dengan
memperhatikan aspek perluasan akses dan kepentingan nasional. 4) Meningkatkan dan memelihara organisasi dan SDM Bank Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai strategis dan berbasis dan berbasis kinerja, serta melaksanakan tata kelola (governance) yang berkualitas dalam rangka melaksanakan tugas yang diamanatkan UU.
11
c. Tujuan dari Bank Indonesia Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang Negara lain. Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang Negara lain. Perumusan tujuan tunggal ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai Bank Indonesia serta batas-batas tanggung jawabnya. Dengan demikian, tercapai atau tidaknya tujuan Bank Indonesia ini kelak akan dapat diukur dengan mudah.
C. Kode EtikKantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara Kode Etik Bank Indonesia merupakan pedoman standar perilaku yang mencerminkan integritas Pegawai Bank Indonesia.Setiap pegawai Bank Indonesia bertanggung jawab, tidak hanya untuk mengetahui kode etik ini, melainkan juga menerapkannya dalam tindakan sehari-hari. 1. Pegawai dilarang menyalahgunakan jabatan, wewenang, dan atau fasilitas yang diberikan oleh Bank Indonesia. 2. Pejabat Bank Indonesia wajib untuk melaporkan harta kekayaannya kepada Bank Indonesia dan atau Komisi Pemberantasan Korupsi 3. Pegawai dilarang meminta/menerima, memberi persetujuan untuk menerima, mengizinkan atau membiarkan keluarga untuk meminta/menerima fasilitas dan hal-hal lain yang dapat dinilai dengan uang dari perorangan atau badan yang diketahui atau patut diduga bahwa hal tersebut mempunyai hubungan,
12
baik secara langsung maupun tidak langsung dengan jabatan atau pekerjaan pegawai yang bersangkutan. 4. Pegawai wajib menjaga rahasia Bank Indonesia untuk hal yang dikategorikan rahasia. 5. Pegawai dilarang menjadi anggota, pengurus partai politik, dan atau melakukan kegiatan untuk kepentingan partai politik.
D. Ruang Lingkup Kegiatan Bank Indonesia Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Adapun tugas pokok Bank Indonesia dalam mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah sesuai dengan UU No. 23 tahun 1999 Tentang Bank Indonesia adalah sebagai berikut : a. Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan Moneter Untuk mencapai tujuan Bank Indonesia dalam menjaga kestabilan nilai rupiah, pasal 10 Undang- Undang Bank Indonesia menegaskan bahwa Bank Indonesia memiliki wewenang untuk melaksanakan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi serta melakukan pengendalian moneter melalui beberapa cara antara lain : 1) Operasi pasar terbuka di pasar uang rupiah maupun valuta asing. 2) Penetapan nilai diskonto. 3) Penetapan cadangan wajib minimum. b.
Mengatur dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran
Kewenangan Bank Indonesia dalam mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran diatur dalam pasal 15 sampai dengan pasal 23 UU – BI.Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran pembayaran, Bank Indonesia
13
berwenang untuk melaksanakan dan memberikan persetujuan dan ijin atas penyelenggaraan jasa sIstem pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatan serta menetapkan penggunaan alat pembayaran. c.
Stabilitas Sistem Keuangan
Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) sebenarnya belum memiliki definisi baku yang telah diterima secara internasional. Arti stabilitas sistem keuangan dapat dipahami dengan melakukan penelitian terhadap faktor-faktor yang dapat menyebabkan instabilitas di sektor keuangan. Ketidakstabilan sistem keuangan dapat dipicu oleh berbagai macam penyebab dan gejolak. Hal ini umumnya merupakan kombinasi antara kegagalan pasar, baik karena faktor struktural maupun perilaku. Kegagalan pasar itu sendiri dapat bersumber dari eksternal (internasional) dan internal (domestik). Risiko yang sering menyertai kegiatan dalam sistem keuangan antara lain risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar dan risiko operasional. Selain itu, inovasi produk keuangan semakin dinamis dan beragam dengan kompleksitas yang semakin tinggi. Berbagai perkembangan tersebut selain dapat mengakibatkan sumber-sumber pemicu ketidakstabilan sistem keuangan meningkat dan semakin beragam, juga dapat mengakibatkan semakin sulitnya mengatasi ketidakstabilan tersebut. Identifikasi terhadap sumber ketidakstabilan sistem keuangan umumnya lebih bersifat forward looking (melihat kedepan). Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui potensi risiko yang akan timbul serta akan mempengaruhi kondisi sistem keuangan mendatang. Atas dasar hasil identifikasi tersebut selanjutnya dilakukan analisis sampai seberapa jauh risiko berpotensi menjadi semakin
14
membahayakan, meluas dan bersifat sistemik sehingga mampu melumpuhkan perekonomian.
E. Struktur Organisasi dan Uraian PekerjaanMasing-Masing Bagian Pada Bank Indonesia Struktur organisasi merupakan kerangka setiap hubungan atau gambaran secara skematis tentang bagian-bagian, tugas-tugas, dan tanggung jawab serta hubungan yang terdapat dalam suatu bidang usaha atau lembaga organisasi. Struktur organisasi akan memperjelas suatu pola hubungan antar bagian dari suatu organisasi perusahaan. Struktur organisasi pada dasarnya menggambarkan hubungan kerja dalam suatu organisasi antara pimpinan dan bawahan.
15
Struktur Organisasi Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA Gubernur Deputi Gubernur Senior Deputi Gubernur
Asisten Gubernur
STABILITAS EKONOMI
STABILITAS SISTEM KEUANGAN & SISTEM
MANAJEMEN INTERN
JARINGAN KANTOR
PEMBAYARAN
1.
2.
3.
4.
5. 6.
7.
Departemen Kebijakan Ekonomi dan moneter (DKEM) Departemen Pengelolaan Moneter (DPM) Departemen Pengelolaan Devisa (DPD) Pusat Riset dan Edukasi Bank Senteral (PRES) Departemen Statistik Departemen Pengelolaan dan Keputusan Laporan (DPKL) Departemen Internasional
STABILITAS SISTEM KEUANGAN 1. Departemen Kebijakan Makroprudensial (DKMP) 2. Departemen Survei Ilmu Sistem Keuangan (DSSK) 3. Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM (DPAU)
1.
2.
3. 4.
5.
1.
2.
3.
SISTEM PEMBAYARAN Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran (DKSP) Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran (DPSP) Departemen Pengelolaan Uang (DPU)
6.
7.
8.
Departemen Komunikasi (DKom) Departemen Manajemen Strategis dan Tata Kelola (DMST) Departemen Hukum (DHk) Departemen Sumber Daya Manusia (DSDM) Departemen Pengelola Sistem Informasi (DPSI) Departemen Keuangan Intern (DKI) Departemen Pengelolaan Logistik, Arsip dan Pengamanan Departemen Audit Intern (DAI)
REGIONAL - 9 Kantor Perwakilan BI Wilayah - 32 Kantor Perwakilan BI Provinsi/Kota/Kabu paten INTERNASIONA L 1. Kantor Perwakilan BI New York 2. Kantor Perwakilan BI London 3. Kantor Perwakilan BI Tokyo 4. Kantor Perwakilan BI Singapore
Sumber Data Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara
16
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara merupakan perpanjangan tangan dari kantor pusat dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Adapun tugas pokok yang harus dilaksanakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut : 1. Memberikan masukan kepada kantor pusat tentang kondisi ekonomi dan keuangan daerah wilayah kerjanya. 2. Melaksanakan kegiatan operasional sistem pembayaran tunai dan atau non tunai sesuai kebutuhan ekonomi daerah wilayah kerjanya. 3. Melaksanakan pengawasan terhadap perbakan diwilayah kerjanya. 4. Memberikan saran kepada pemerintah daerah mengenai kebijakan ekonomi daerah yang didukung dengan penyediaan informasi berdasarkan kajian yang akurat. 5. Mengelola sumber daya internal yang dibutuhkan sebagai factor pendukung terlaksananya fungsi-fungsi utama.
A. Divisi Ekonomi Moneter 1. Tim
Pemberdayaan
Sektor
Riil
dan
Usaha
Mikro
Kecil
dan
Menengah.Adapun tugas-tugas pokoknya adalah sebagai berikut : a. Melakukan identifikasi hasil-hasil kajian penelitian/ kesepakatan/ program yang potensial dalam pengembangan sector riil dan atau melaksanakan identifikasi permasalahan secara Spesifik yang terjadi pada komoditi/ industry/ bidang usaha tertentu. b. Menyusun preprogram pemberdayaansektor riil (Korporasi, BUMN dan UMKM) berdasarkan hasil identifikasi. c. Melaksanakan program pemberdayaan sektor riil yang ditetapkan.
17
d. Melakukan koordinasi dengan Stakeholders daerah untuk memberikan bantuan teknis dalam bentuk pelatihan kepada perbankan dan BDSP dalam rangka pemberdayaan sektor riil/ UMKM. e. Memberikan bantuan teknis dalam bentuk penyediaan informasi berbasis penelitian serta memfasilitasi proses intermediasi dan perbankan dalam rangka pemberdayaan sektor riil/ UMKM.
2. Tim Kajian Ekonomi Adapun tugas-tugas pokoknya adalah sebagai berikut : a. Menyusun Kajian Ekonomi Regional yang mencakup assemen makro ekonomi daerah dan perkiraan perkembangan ekonomi dan harga. b. Melakukan penelitian ekonomi daerah yang berbasis kajian lapangan dan studi keputusan. c. Melahirkan kajian atas inisiatif Bank Indonesia ataupun kerjasama denagan kantor pusat atau stakeholders daerah. d. Menyususn rekomendasi kebijakan perekonomian daerah kepada PEMDA dan stakeholders lainya yang didasari oleh hasil penelitian. e. Menyusun dan melaksanakan program komunikasi dan hasil-hasil kajian ekonomi dan penelitian daerah.
3. Tim Statistik dan Survei Adapun tugas-tugas pokoknya adalah sebagai berikut : a. Menerima menverifikasi, mengirim ke kantor pusat, menata usahakan dan memberikanbantuan teknis laporan bank dan non bank.
18
b. Mengumpulkan dan menyusun data/ Informasi ekonomi, keuanagan perbankan dan demografi di wilayah kerja. c. Melakukan kegiatan survei untuk kepentingan Kantor Pusat dan Bank Indonesia. d. Melakukan kegiatan dalam rangka pengumpulan data dan informasi dari pelaku ekonomi (perusahaan, lembaga riset, pemerintah, perbankan dan asosiasi). e. Mengelola dan menegembangkan database informasi perekonomian daerah.
B. Divisi Pengawasan Bank 1. Tim Pengawasan Bank Adapun tugas-tugas pokoknya adalah sebagai berikut : a. Melakukan pembinaan terhadap bank umu, BPR yang menjadi objek pengawasan. b. Melakukan pengawasan terhadap bank umum dan BPR yang menjadi objek pengawasnya. c. Menyelesaikan permohonan izin yang berkaitan dengan kelembagaan dan kegiatan operasional bank umum dan DPR yang menjadi objek pengawasnya.
2. Data dan Administrasi bank ( Untuk Informasi dan Administrasi Bank) a. Menyelenggarakan administrasi dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan bank.
19
b. Membuat data yang lengkap tentang profil Bank Umum dan BPR (dedicate Bank) secara individual dan gabungan diwilayah kerjanya. c. Menyampaikan laporan terkait dengan database perbankan nasional secara berkala ke Kantor Pusat. d. Memenuhi
permintaan
bank-bank
tentang
informasi
ketentuan
perbankan. e. Melakukan pendedaan atas keterlambatan dan kesalahan laporan. f. Melakukan monitoring ketentuan perbankan. g. Mengelola anggaran.
3.
Perizinan dan mediasi Adapun tugas-tugas pokoknya adalah sebagai berikut : a. Melakukan proses perizinan untuk kantor bank yang berkantor pusat diluar wilayah kerja Bank Indonesia. b. Melakukan penelitian laporan Bank Umum. c. Menjadi Liaison Office dalam penanganan tindak pidana perbankan (SKB) Jaksa Agung, Kapolri, dan GBI. d. Melaksanakan tim kerja dan tim pleno di BI sehubungan dengan SKB, Kejagung, Kapolri, dan GBI. e. Melakukan tugas-tugas kesektariatan Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD). f.Melakukan koordinasi dalam hal pelaksanaan pengawasan Bank untuk Bank Indonesia di wilayah koordinasinya.
20
C. Divisi Sistem Pembayaran 1. Unit Distribusi uang dan Layanan Kas Adapun tugas-tugas pokoknya adalah sebagai berikut : a. Melakukan
perencanaan,
pelaksanaan
dan
evaluasi/
monitoring
kebutuhan uang untuk kebutuhan Bank Indonesia dan Bank Indonesia lain yang berada di Wilayah kerjanya (dalam hal ini Bank Indonesia berperan sebagai Kantor Depot kas). b. Melakukan pengelolaan khazanah yaitu penyiapan dan pengembalian modal kerja, pengelola persediaan kas (termasuk Kas Besar Titipan DPU), pemeriksaan fisik uang, pengelolaan barang/ surat-surat berharga srta penguncian dan pengamanan khazanah. c. Melakukan tindak lanjutan atas : 1) Temuan selisih lebih/ kurang hasil hitung ulang disebabkan karena selisih jumlah, perbedaan pecahan da uang palsu. 2) Laporan temuan uang palsu dan stakeholders. 3) Laporan terkait dengan uang dan sistem pengedaran uang. d. Mensosialisasikan cirri-ciri keaslian uang cara memperlakukan uang . e. Melakukan administrasi kegiatan operasional kas, pengaturan tugas kasir & anggaran operasional kas. f.Menyiapkan dan melaksanakan proses penujukkan pihak ketiga sebagai pelaksana jasa kas, seperti PPUPK dan peleburan Uang Logam (UL), tidak Layak Edar (TLE).
21
g. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Pihak Ketiga sebagai pelaksana jasa kas seperti Perusahaan penukar Uang Pecah kecil/ POSINDO, cash center atau jasa lainnya seperti peleburan uang. h. Memantau dan melaporkan pemeliharaan peralatan kas/ sarana lainnya. i. Memantau penggunaan dan persediaan supplies yang dibutuhkan dalam kegiatan operasional kas. j. Melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan distribusi uang di wilayah kerjanya sesuai denagn yang ditetapkan Kantor Pusat. k. Melakukan transaksi dan pertanggungjawaban Setoran Bank dan Non Bank. l. Mempersiapkan modal kerja, melakukan transaksi pertanggungjawaban Bank dan Non Bank. m. Mempersiapkan
modal
kerja,
melakukan
transaksi
dan
pertanggungjawaban kegiatan layanan kas di luar kantor yaitu kas keliling dan kas titipan. n. Mempersiapkan
modal
kerja,
melakukan
transaksi
dan
pertanggungjawaban penjualan Uang Rupiah Khusus (URK).
2. Unit Pengolahan Uang Adapun tugas-tugas pokoknya adalah sebagai berikut : a. Mempersiapkan
modal
kerja,
melaksakan
kegiatan
dan
kegiatan
dan
pertanggungjawaban hitung ulang manual uang kertas. b. Mempersiapkan
modal
kerja,
melaksanakan
pertanggungjawaban hitung ulang manual uang logam.
22
c. Mempersiapkan
modal
kerja,
melaksanakan
kegiatan
dan
kegiatan
dan
kegiatan
dan
pertanggungjawaban hitung manual-MSUK d. Mempersiapkan
modal
kerja,
melaksanakan
pertanggungjawaban pemusnahan UK dan MRUK. e. Mempersiapkan
modal
kerja,
melaksanakan
pertanggungjawaban peleburan uang.
3. Unit Layanan Nasabah Adapun tugas-tugas pokoknya adalah sebagai berikut : a. Senttlement Transfer melalui BI-RTGS untuk kepentingan penegeluaran pemerintah (atas beban APBN atau reksus) dan rekening lainnya. b. Penatausahaan rekening nasabah (termasuk pemerintah daerah dan lembaga lain terkait dengan tugas BI). c. Settlement penerimaan pajak dan penerimaan lainnya dari bank ke rekening pemerintah dan rekening lainnya. d. Penatausahaan Cek/ Bilyet Giro (BG) Bank Indonesia. e. Pengiriman DKE melalui SKN-BI untuk kepentingan pengeluaran pemerintah (atas beban APBN atau reksus) dan rekening lainnya. f.Menganalisa perilaku dan perkembangan SP Non Tunai di Bank Indonesia : 1) Tatausaha Money Remittance 2) Kajian Perilaku SP Non Tunai g. Pelaksanaan BCP baik yang dikoordinir DASP maupun Bank Indonesia. h. Menyediakan layanan helpdesk kepada peserta BI-RTGS. i. Melaksanakan survey atas layanan SP Non Tunai
23
j. Pengelolaan database (rekening, user dan database lainnya) BI-SOSA dan BI-RTGS. k. Pengelolaan transaksi (accounting dan anggaran ) BI-SISA. l. Pengelolaan anggaran. m. Melakukan tugas lain terkait dengan sosialisasi dalam rangka desiminasi ketentuan SP kepada stokeholders di daerah.
4. Unit Penyelenggaraan Kliring Adapun tugas-tugas pokoknya adalah sebagai berikut : a. Penyelenggaraan Kliring Lokal (Warkat Debet) b. Pengelolaan Data Keuangan Elektronik (DKE) c. Pengelolaan dan penatausahaan data penarik cekBG kososng. d. Penerbitan Daftar hitam Lokal. e. Monitoring Penyelnggaran Kliring Lokal Non BI. f.Perhitungan dan pembebanan biaya proses pilah. g. Pelaksanaan BCP baik yang dikoordinir DASP maupun Bank Indonesia. h. Pengelolaan Anggaran. i. Menyediakan layana helpdisk kepada peserta kliring sehubungan dengan SKN-BI.
F. Divisi Manajemen Intern 1. Unit Sumber Daya Manusia a. Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan penerimaan, penempatan, pengembangan, pembinaan, dan pemutusan hubungan kerja dengan pegawai termasuk THOS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
24
b. Mengelola data kepegawaian. c. Menyelenggarakan pendidikan dan latihan pegawai sesuai dengan kewenangan. d. Melakukan kegiatan yang terkait dengan fungsi koordinasi terhadap bank Indonesia di wilayah kerjanya.
2. Unit Logistik a. Melakukan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap realisasi program kerja dan anggaran Bank Indonesia. b. Menatausahakan dan melaksanakan pengadaan barang dan jasa. c. Melaksanakan pemeliharaan gedung, inventaris kantor, rumah dinas serta sarana lainnya. d. Melaksanakan penghapusan barang-barang inventaris dan kendaraan. e. Menyelesaikan tagihan sumber daya energi, jasa, dan lainnya kepada pihak ketiga.
3. Unit Sekretariat Pengamanan Protokol (SPP) a. Memfasilitasi kebutuhan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan proses hukum. b. Melaksanakan dan menatausahakan kegiatan pengamanan gedung kantor, tata tertib kantor, pengiriman dan penjemputan uang, kas kliring, rumah dinas serta sarana lainnya. c. Menatausahakan surat,warkat masuk maupun keluar dan dokumen lainnya termasuk mengelola sentral khazanah arsip.
25
d. Merencanakan dan melaksanakan pelatihan yang berkaitan dengan tugas pengamanan. e. Melaksanakan pengamanan dan tindakan penanggulangan ancaman serta gangguan kamtib terhadap personil materil, acara kedinasan, sosial kepegawaian dalam keadaan normal dan darurat, termasuk karena dampak bencana alam.
