SEJARAH BANK INDONESIA : MONETER Periode

Unit Khusus Museum Bank Indonesia: Sejarah Bank Indonesia

SEJARAH BANK INDONESIA : MONETER Periode 1966-1983

Cakupan : Halaman 1.

Sekilas Sejarah Bank Indonesia di Bidang Moneter Periode 19661983

2

2.

Arah Kebijakan 1966-1983

5

3.

Langkah-Langkah Strategis 1966-1983

6

4.

Kebijakan Devisa di Indonesia 1966-1983

7

5.

Kebijakan nilai tukar di Indonesia 1966-1983

8

6.

Kebijakan hutang luar Negeri 1966-1983

9

1


1. Sekilas Sejarah Bank Indonesia di Bidang Moneter Periode 1966 - 1983 Peristiwa Supersemar 11 Maret 1966 dan pembubaran PKI pada 12 Maret 1966 adalah tonggak kelahiran orde baru. Selanjutnya, pada tanggal 25 Juli 1966 telah dibentuk Kabinet Ampera menggantikan Kabinet Dwikora. Tugas pokok Kabinet Ampera adalah melaksanakan program stabilisasi dan rehabilitasi yang berkonsentrasi pada pengendalian inflasi, pencukupan penghidupan pangan, rehabilitasi prasarana ekonomi, peningkatan ekspor, dan pencukupan kebutuhan sandang. Dalam mewujudkan program kerjanya, Kabinet Ampera membagi pelaksanaan tugas dalam jangka pendek dan jangka panjang. Program jangka pendek yaitu program stabilisasi dan rehabilitasi, meliputi peraturan tentang penyesuaian tarif dan harga, serta penyempurnaan sistem bonus ekspor. Sementara, program jangka panjang meliputi program pembangunan dengan skala prioritas sektor pertanian, prasarana dan industri pertambangan dan minyak. Dalam periode ini, kebijakan moneter dirumuskan oleh dewan moneter dan dikeluarkan oleh pemerintah, serta untuk selanjutnya dilaksanakan oleh BI. Sampai dengan tahun 1967, Indonesia menerapkan sistem kontrol devisa yang ketat. Hal ini sesuai dengan UU No. 32/1964 tentang Peraturan Lalu Lintas Devisa yang menetapkan bahwa devisa yang berasal dari kekayaan alam dan usaha Indonesia dikuasai oleh negara. Konsekuensinya, eksportir wajib menjual devisa hasil ekspor pada bank devisa yang selanjutnya dijual lagi ke BI. Selain itu, warga negara atau badan hukum Indonesia juga wajib mendaftar dan menyimpan surat berharga dalam valuta asing yang dimilikinya di bank devisa pemerintah. Kebijakan ini, di satu pihak ternyata cukup berhasil dalam mengisolasikan perekonomian nasional terhadap pengaruh eksternal. Tapi di pihak lain, kebijakan ini telah menciptakan pasar gelap valuta asing. Nilai tukar rupiah di pasar valuta asing jauh di atas harga yang ditetapkan pemerintah. Oleh sebab itu, sejak tahun 1967, secara berangsur-angsur kontrol devisa mulai dikurangi lewat UU No. 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA). Tujuan UU ini adalah menarik masuknya modal asing untuk pembiayaan investasi dalam negeri. Setelah kembali menjadi anggota IMF, Indonesia berharap memperoleh persetujuan penjadualan kembali utang-utang luar negeri dan perolehan utang baru untuk pembiayaan pembangunan. Maka pada awal orde baru ini, dilakukan beberapa pertemuan dengan negara-negara kreditur yang di antaranya melahirkan Paris Club dan IGGI sebagai lembaga yang kerap mendukung dana pembangunan Indonesia. Sebagai langkah awal di bidang moneter, pemerintah mengambil langkah untuk merangsang kegiatan menabung dan menggerakkan dunia usaha melalui kebijakan di bidang penghimpunan dana dan perkreditan. Berkaitan dengan itu, pemerintah memperkenalkan Program Deposito Berjangka dengan suku bunga tinggi dan dengan jaminan BI kepada bank-bank pemerintah disertai subsidi bunga. Langkah tersebut diikuti dengan Program Tabungan Berhadiah 1969 pada bank-bank

2


pemerintah dan beberapa bank swasta. Pada 20 Agustus 1971, untuk merangsang kegiatan menabung, BI memprakarsai gerakan tabungan nasional melalui Program Tabanas dan Taska sebagai pengganti Program Deposito Berjangka (1968) dan Program Tabungan Berhadiah pada 1969. Kedua program ini dinilai lebih baik dari program sebelumnya, antara lain karena berskala gerakan nasional. Melalui Program Pemerintah (PP) No. 16/1970 pemerintah melonggarkan pengawasan devisa dan membuka kembali kesempatan bagi masuknya penanaman modal swasta asing. PP tersebut juga memberikan kebebasan perdagangan valuta asing dan menyederhanakan sistem dan prosedur lalu lintas devisa. Masih melalui PP yang sama, BI diberi tugas untuk melaksanakan pengawasan lalu lintas devisa, dan Biro Lalu Lintas Devisa (BLLD) diintegrasikan ke dalam BI pada 1 Januari 1971. Devisa yang berasal dari hasil ekspor dalam ketentuan Devisa Umum wajib dijual kepada Bank Indonesia dengan kurs yang berlaku di bursa valuta asing. Dengan demikian, BI dapat mengawasi lalu lintas devisa dan posisi cadangan devisa. Kemudian, pada Agustus 1971, pemerintah memberlakukan sistem devisa bebas dan ketentuan nilai tukar tetap serta mendevaluasi rupiah dari Rp 378 per USD menjadi Rp 415 per USD untuk melakukan penyesuaian rupiah terhadap USD yang mengalami depresiasi terhadap valuta-valuta beberapa negara Eropa dan Jepang. Tingginya harga minyak bumi di pasar internasional pada tahun 1973 mendatangkan pendapatan yang cukup besar bagi pemerintah. Hal ini memungkinkan pemerintah memacu kegiatan pembangunan ekonomi dan melaksanakan program pemerataan pembangunan lewat penyediaan kredit likuiditas, termasuk pemberian kredit untuk mendorong kegiatan ekonomi lemah. Tetapi, pengucuran deras kredit perbankan tersebut mengakibatkan uang beredar meningkat dalam jumlah yang cukup besar. Akibatnya, tingkat inflasi 1973/1974 melonjak tajam menembus angka 47%. Untuk mengatasi tingginya inflasi, pada tanggal 9 April 1974, pemerintah melancarkan program stabilisasi. Di bidang moneter, program ini tertuang dalam kebijakan moneter secara langsung melalui langkah-langkah berikut: (1) menetapkan batas tertinggi (pagu) pertambahan pemberian pinjaman dan tagihantagihan serta aktiva lainnya yang pengaruh moneternya sama dengan pemberian pinjaman; (2) menaikkan suku bunga pinjaman secara selektif dan mempertahankan suku bunga pinjaman berprioritas tinggi seperti Bimas, Kredit Investasi Kecil (KIK), dan Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP); (3) menaikkan persentase likuiditas minimum untuk deposito berjangka dan tabungan dalam rupiah, dan menaikkan cadangan wajib valuta asing bank-bank pada BI; (4) menaikkan suku bunga deposito berjangka INPRES dan untuk pertama kalinya mengadakan deposito berjangka waktu 18 bulan dan 24 bulan; (5) menaikkan suku bunga Tabungan Pembangunan Nasional (TABANAS); (6) melarang bank-bank pemerintah menerima deposito berjangka INPRES yang dananya berasal dari luar negeri; (7) memperketat pelaksanaan pembatasan pemasukan dana dari luar negeri untuk perbankan maupun untuk perusahaan-perusahaan pemerintah; (8) mengharuskan wajib lapor dan simpanan wajib tanpa bunga pada BI sebesar 30% untuk pinjaman luar negeri tertentu bagi perusahaan swasta dan lembaga keuangan bukan bank. Program stabilisasi yang dilakukan oleh pemerintah pada 1974 tersebut sangat berperan dalam menurunkan laju inflasi dari 47,40% pada 1973/1974 menjadi 21% pada 1974/1975. Hal ini memberi peluang Pemerintah untuk menurunkan suku bunga deposito dan kredit jangka pendek terutama ekspor dan perdagangan dalam negeri pada Desember 1974 guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Tapi

3


kelonggaran tersebut justru menimbulkan tekanan inflatoir sehingga mengakibatkan lemahnya daya saing produk Indonesia di luar negeri karena nilai rupiah menjadi over valued. Maka pada 15 Nopember 1978 pemerintah mengambil kebijakan yang dikenal dengan KNOP 15 yang mendevaluasi Nilai Rupiah sebesar 33,6% dari Rp 415 per USD menjadi Rp 625 per USD. Selain itu dalam sistem nilai tukar, dianut sistem nilai tukar mengambang terkendali dengan mengaitkan mata uang Rupiah dengan sekeranjang mata uang mitra dagang utama. Pemerintah akan melakukan intervensi jika nilai tukar Rupiah bergerak melebihi batas atas atau batas bawah dari kisaran yang telah ditentukan.

4


2. Arah Kebijakan 1966-1983 Pergantian Pemerintahan pada tahun 1966 dari orde lama ke orde baru, berpengaruh secara signifikan terhadap arah pembangunan ekonomi di Indonesia.

Pergantian Pemerintahan pada tahun 1966 dari orde lama ke orde baru, berpengaruh secara signifikan terhadap arah pembangunan ekonomi di Indonesia. Secara garis besar arah pembangunan ekonomi pada periode ini tertuju pada dua sasaran utama, yaitu perbaikan kondisi warisan periode sebelumnya dan stabiliasi menuju peningkatan taraf hidup rakyat sebagaimana tertuang dalam GBHN. Warisan periode sebelumnya antara lain berupa hiperinflasi, kerusakan prasarana dan sarana ekonomi, penurunan moral pegawai negeri akibat korupsi dan kemiskinan rakyat. Hiperinflasi terutama bersumber dari dua hal utama yaitu déficit spending policy serta kekurangan pasokan barang, terutama pangan. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi, termasuk kebijakan moneter ditujukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut di atas.

5


3. Langkah-Langkah Strategis 1966-1983

Untuk menurunkan hiperinflasi, kebijakan-kebijakan moneter yang diterapkan di sisi permintaan adalah penaikan GWM perbankan hingga 30%, penaikan suku bunga perbankan (baik kredit maupun deposito), penerapan pagu ekspansi aktiva neto perbankan dan larangan terhadap pemberian kredit jangka panjang serta kredit impor terutama yang bersifat konsumtif.

Untuk menurunkan hiperinflasi, kebijakan-kebijakan moneter yang diterapkan di sisi permintaan adalah penaikan GWM perbankan hingga 30%, penaikan suku bunga perbankan (baik kredit maupun deposito), penerapan pagu ekspansi aktiva neto perbankan dan larangan terhadap pemberian kredit jangka panjang serta kredit impor terutama yang bersifat konsumtif. Kebijakan ini didukung pula dengan perubahan kebijakan fiskal, terutama dari deficit spending policy menjadi balanced budhet policy. Dalam kebijakan ini, defisit yang kemungkinan akan terjadi tidak ditutup lagi dengan cara pencetakan uang melainkan dengan pinjaman luar negeri. Dalam kaitan ini, hubungan dengan lembaga-lembaga keuangan internasional dijalin kembali untuk memperoleh pinjaman baru dan untuk menjadwal ulang pinjaman luar negeri sebelumnya. Di samping itu, pembenahan di sisi suplai dilakukan secara terkonsolidasi antar berbagai Departemen yang mana sektor perbankan diberi tugas dalam pemberian kredit bersubsidi, terutama untuk pencukupan pangan dan sandang. Untuk meningkatkan taraf hidup rakyat, kebijakan-kebijakan moneter yang ditempuh adalah mendorong ekonomi kerakyatan melalui pengembangan usaha golongan ekonomi lemah, baik dengan cara pemberian kredit bersubsidi maupun pelatihan kewiraswastaan. Di bidang devisa, kebijakan yang ditempuh terutama ditujukan untuk mengembangkan komoditas ekspor melalui perbaikan kebijakan nilai tukar yang lebih realistik dan menarik bagi eksportir serta mengubah kebijakan devisa dari devisa terkontrol menjadi devisa semi terkontrol dengan pemberian keleluasaan bagi masuknya arus devisa melalui investasi asing. Kebijakan-kebijakan lainnya yang terkait dengan kebijakan moneter antara lain adalah pengembangan sektor swasta melalui program gerakan menabung, pengembangan ekonomi kerakyatan dan koperasi, intensifikasi dan ekstensifikasi potensi ekonomi melalui program transmigrasi serta kebijakan stabilisasi pangan melalui pendirian Badan Urusan Logistik (BULOG). Hingga akhir tahun 1969, tingkat inflasi berhasil ditekan hingga mencapai 9%??? Kebijakan moneter selanjutnya diarahkan untuk mendukung program pembangunan jangka panjang dengan tahapan 5 tahunan yang skala prioritasnya diatur di dalam GBHN.

6


4. Kebijakan Devisa di Indonesia 1966-1983

Di awal periode ini, bidang devisa ditandai oleh deficit neraca pembayaran sebesar USD364 juta dan tidak terbayarnya pinjaman luar negeri sebesar USD 2,4 milyar.

Di awal periode ini, bidang devisa ditandai oleh deficit neraca pembayaran sebesar USD364 juta dan tidak terbayarnya pinjaman luar negeri sebesar USD2,4 milyar. Oleh karena itu, melalui Peraturan Pemerintah No.64 tahun 1970 menggantikan UU No.32 Tahun 1964, Pemerintah melonggarkan pengawasan devisa dan membuka kesempatan bagi masuknya penerimaan modal asing. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk melancarkan kegiatan ekspor dan lalu lintas devisa. Dalam Peraturan pemerintah tersebut diperkenalkan dua macam devisa, yaitu Devisa Umum (DU) dan Devisa Kredit (DK). DU berasal dari perdagangan barang dan jasa, sedangan DK berasal dari bantuan luar negeri, yaitu berupa pinjaman luar negeri dan hibah. Bank Indonesia diberi tugas melakukan pengawasan lalu lintas devisa. Sementara itu, Pemerintah juga membentuk Lembaga Pengembangan Ekspor nasional (LPEN) guna meningkatkan ekspor. Tugas LPEN tersebut antara lain menyediakan dan memberikan penerangan kepada jawatan Pemerintah, eksportir dan pembeli di luar negeri. Kebijakan devisa semi terkontrol tersebut berlaku hingga tahun 1982. Selanjutnya Indonesia menganut kebijakan devisa bebas berdasarkan PP No.1 tahun 1982. Dalam PP tersebut dinyatakan bahwa setiap penduduk dapat dengan bebas memiliki dan menggunakan devisa tanpa mengatur tentang kewajiban melapor, tidak seperti di negara-negara lain.

7


5. Kebijakan nilai tukar di Indonesia 1966-1983

Dengan Peraturan Pemerintah tanggal 28 Juli 1967, multiple exchange rate system disederhanakan dengan cara mematok nilai tukar Rupiah terhadap USD berdasarkan dua nilai tukar dasar, yaitu System Bonus Ekspor dan Devisa Pelengkap (DP).

Dengan Peraturan Pemerintah tanggal 28 Juli 1967, multiple exchange rate system disederhanakan dengan cara mematok nilai tukar Rupiah terhadap USD berdasarkan dua nilai tukar dasar, yaitu System Bonus Ekspor dan Devisa Pelengkap (DP). Dalam hal ini, eksportir setiap menjual devisa hasil ekspor memperoleh bonus ekspor dan devisa pelengkap. Bonus ekspor digunakan untuk impor atau pembelian barang yang diprioritaskan, sedangkan DP digunakan untuk segala macam tujuan. System nilai tukar ganda ini kemudian dicabut pada tanggal 17 April 1971 dan diganti dengan nilai tukar tunggal sebesar Rp.378,- per USD1,Nilai tukar dimaksud kemudian didevaluasi menjadi Rp.415,- per USD pada tanggal 23 Agustus 1971. Selanjutnya, pada tanggal 15 November 1978 didevaluasi lagi menjadi Rp.625,- per USD1,- dan sekaligus mengubah system nilai tukar dari sebelumnya hanya dikaitkan dengan USD diganti dengan sekeranjang mata uang mitra dagang utama. Dengan perubahan ini maka nilai tukar Rupiah semakin didekatkan pada berbagai pasar sehingga diharapkan dapat lebih mendorong ekspor. Di akhir periode ini, tepatnya 30 Maret 1983 dilakukan devaluasi lagi sehingga menjadi Rp.970,- per USD1,-

8


6. Kebijakan hutang luar Negeri 1966-1983

Pada awal periode ini, Pemerintah memulai pelaksanaan APBN yang berimbang dengan utang luar negeri sebagai sumber dana penyeimbangnya.

Pada awal periode ini, Pemerintah memulai pelaksanaan APBN yang berimbang dengan utang luar negeri sebagai sumber dana penyeimbangnya. Selain itu, kebijakan Pemerintah adalah mengusahakan untuk memperoleh persetujuan penjadwalan kembali utang-utang luar negeri (lama) yang diperoleh pemerintahan sebelumnya dari negara-negara donor, baik blok barat maupun blok timur. Selain itu, juga diusahakan memperoleh utang baru untuk membiayai program pembangunan sehingga tidak lagi semata-mata mengandalkan pembiayaan dari bank sentral. Usaha penjadwalan kembali utang lama Pemerintah dilakukan melalui forum The Paris Club, dengan Pemerintah Belanda sebagai tuan rumah. Pertemuan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh persetujuan penjadualan kembali utang-utang lama Pemerintah. Setelah melalui beberapa pertemuan, dalam pertemuan Paris Club April 1970, disetujui cara-cara pembiayaan utang lama, yaitu utang pokok dibayar selama 30 tahun dari tahun 1970 hingga tahun 1999 dengan cara angsuran tahunan dan pembayaran bunga pinjaman dilakukan dalam 15 kali angsuran mulai tahun 1981. Utang pokok akan dibayar dalam jangka waktu 30 tahun dengan jumlah angsuran tahunan yang sama. Pembayaran angsuran pertama dilakukan pada tahun 1970, sedangkan utang bunga akan dibayar dalam jangka waktu 15 tahun dengan jumlah angsuran tahunan yang sama. Pembayaran angsuran bunga dilakukan mulai tahun 1985. Untuk menggerakkan kegiatan perekonomian, pada Februari 1967 dilakukan pertemuan di Amsterdam untuk membahas kebutuhan pinjaman, yang merupakan sumber pembiayaan pelengkap dalam APBN guna membiayai program pembangunan dengan syarat-syarat lunak. Dari pertemuan tersebut lahirlah Inter Governmental Group on Indonesia (IGGI). IGGI merupakan organisasi yang informal dalam arti tidak memiliki anggaran dasar yang resmi, tidak memiliki sekretariat yang permanent, dan piranti institusional lainnya yang mencerminkan status organisasi yang resmi. Organisasi ini adalah sebuah lembaga internasional tanpa beban atau paksaan bagi para anggotanya. Tujuan IGGI hanya sebagai forum untuk memperlancar aktivitas terkoordinir diantara anggota-anggotanya sebagai media berbagi pendapat.

9

SEJARAH BANK INDONESIA : MONETER Periode

Recommend Documents