SEJARAH BANK INDONESIA : SISTEM PEMBAYARAN Periode

Unit Khusus Museum Bank Indonesia: Sejarah Bank Indonesia

SEJARAH BANK INDONESIA : SISTEM PEMBAYARAN Periode 1983-1997

Cakupan : Halaman 1.

Sekilas Sejarah Bank Indonesia di Bidang Sistem Pembayaran Periode 1983-1997

2

2.

Arah Kebijakan 1983-1997

4

3.

Langkah-Langkah Strategis 1983-1997

5

4.

Sistem Pembayaran Tunai

6

a. Manajemen Alat Pembayaran Tunai 1983-1997

6

b. Alat Pembayaran Tunai 1983-1997

8

5.

Sistem Pembayaran Non Tunai

25

a. Manajemen Alat Pembayaran Non Tunai 1983-1997

25

b. Alat Pembayaran Non Tunai 1983-1997

26

1


1. Sekilas Sejarah Bank Indonesia di Bidang Sistem Pembayaran Periode 1983-1997 Dalam masa pemerintahan orde baru ini, perekonomian Indonesia masih mengalami pasang surut. Pemerintah melakukan kebijakan deregulasi dan debirokratisasi yang dijalankan secara bertahap pada sektor keuangan dan perekonomian. Sejalan dengan perkembangan perekonomian Indonesia yang membutuhkan uang pecahan besar, Pada tahun 1992, Bank Indonesia (BI) mengeluarkan pecahan Rp 20.000. Sebelumnya, pecahan terbesar yang pertama kali diterbitkan adalah pecahan Rp 10.000 dari Seri Pekerja Tangan dengan tanda tahun 1964. Kebutuhan akan pecahan besar tersebut terus meningkat sampai dengan tahun 1993, oleh sebab itu BI mengeluarkan kembali pecahan yang lebih besar, yaitu pecahan Rp 50.000. Kemudian dengan pecahan yang sama (Rp 50.000) dikeluarkan uang khusus peringatan (Commemorative Notes) untuk memperingati keberhasilan pembangunan jangka panjang I. Untuk pertama kalinya, uang tersebut dicetak dengan menggunakan bahan plastik (polymer substrate). Selain pecahan-pecahan tersebut, pada periode ini juga diterbitkan uang logam khusus Seri Cagar Alam (1987), Seri Save The Children (1990) serta uang logam khusus memperingati kemerdekaan RI ke-45 (1990) dan ke-50 (1995). Pencetakan uang pada periode ini dilakukan dengan peningkatan pencegahan usaha pemalsuan uang. Hal itu diwujudkan dengan pengggunaan unsur-unsur pengaman yang lebih canggih, baik pada bahan maupun teknik mencetaknya, sesuai dengan perkembangan teknologi. Pada periode ini, BI mulai mengembangkan beberapa sistem transaksi giral yang lebih memudahkan fungsi pengaturan pembayaran non tunai. Guna mengatasi meningkatnya volume transaksi kliring dan akunting, direksi BI mengeluarkan keputusan untuk menetapkan otomasi penyelenggaraan kliring di Jakarta sekaligus menetapkan penggunaan warkat baku. Ketetapan tersebut dikeluarkan pada tanggal 23 Mei 1988, meskipun otomasi kliring pertama kali di Jakarta baru dilaksanakan tanggal 7 April 1990 secara terbatas pada hari Sabtu. Setelah berjalan lancar, pada tanggal 4 Juni 1990 segera dilaksanakan secara penuh dengan nama Sistem Otomasi Kliring Jakarta (SOKJ). Dalam sistem ini, daftar bilyet saldo kliring bank dapat cepat dibukukan di bagian akunting Thamrin dan Kota karena daftar bilyet saldo kliring sudah diakui sebagai warkat pembukuan (original document). Selanjutnya, otomasi kliring dilaksanakan di Surabaya dan Medan, yaitu pada tanggal 6 Januari 1992 dan 11 Januari 1994. Dalam sistem baru ini, teleks juga ditetapkan sebagai warkat pembukuan (original document) dalam transaksi antar BI. Kemudian BI mengembangkan program kliring retur dalam basis personal computer (PC Based) yang dikenal dengan Semi Otomasi Kliring Lokal (SOKL) dan diresmikan pada Maret 1993. Sistem tersebut dikembangkan guna mengatasi proses kliring retur di Jakarta yang dilakukan secara manual sehingga membutuhkan waktu yang lama. Aplikasi tersebut selesai dengan sempurna pada tahun 1994 dan segera digunakan untuk proses kliring di kantor cabang Bank Indonesia dan bank pemerintah di daerah penyelenggara kliring. Pada akhir tahun 1992, seluruh kantor cabang BI telah selesai mengikuti otomasi akunting, meski antara akunting cabang dan akunting pusat belum terhubung. Kemudian pada tahun 1995, BI melaksanakan

2


aplikasi baru Sistem Transfer Dana Antar Kantor Terotomasi dan Terintegrasi (SAKTI). Sistem tersebut diaplikasikan akibat berkembangnya transaksi perbankan yang menuntut penyelesaian lebih cepat, akurat, dan aman serta masih banyaknya masalah money in transit. SAKTI mengirimkan pembukuan transaksi debet atau kredit antar kantor BI secara elektronik. Dengan demikian, BI telah melakukan transaksi tanpa dokumen (paperless transaction), khususnya pada kantor BI penerima. Masih dalam penyelenggaran kliring, pada akhir periode ini ditetapkan perubahan jadwal penyelesaian hasil kliring. Sejak tanggal 1 April 1996, ditetapkan bahwa penyelesaian kliring dilakukan dua hari (T+1), yaitu untuk penyerahan warkat hari ini, maka penyelesaiannya esok hari. Perubahan tersebut terjadi akibat perkembangan ekonomi yang menyebabkan banyaknya jumlah peserta kliring.

3


2. Arah Kebijakan 1983-1997 Dengan semakin berkembangnya perekonomian Indonesia, yang ditandai oleh tingginya transaksi perdagangan dan transaksi keuangan lainnya, baik yang bersifat lokal, regional, maupun internasional, keberadaan sistem pembayaran yang menjamin aliran dana secara efisien, aman dan andal menjadi semakin penting.

Dengan semakin berkembangnya perekonomian Indonesia, yang ditandai oleh tingginya transaksi perdagangan dan transaksi keuangan lainnya, baik yang bersifat lokal, regional, maupun internasional, keberadaan sistem pembayaran yang menjamin aliran dana secara efisien, aman dan andal menjadi semakin penting. Keberadaan sistem pembayaran tersebut diharapkan dapat mempermudah akses pelaku ekonomi terhadap berbagai keperluan pembayarannya sekaligus diharapkan dapat mendukung pelaksanaan kebijakan moneter yang efektif serta terciptanya sistem perbankan yang sehat. Oleh karena itu, dalam periode ini Bank Indonesia sebagai bank sentral telah melakukan berbagai usaha untuk mengembangkan sistem pembayaran baik untuk pembayaran tunai maupun non tunai guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem pembayaran itu sendiri. Hal ini antara lain meliputi pengaturan dan pengawasan pembayaran tunai, yang terdiri dari uang kertas dan uang logam, pengaturan dan pelaksanaan operasional kliring di seluruh Indonesia, serta bertanggung jawab dalam pengawasan dan pengaturan atas penyelesaian transaksi (settlement).

4


3. Langkah-Langkah Strategis 1983-1997 Dalam sistem pembayaran tunai, Bank Indonesia melakukan terobosan dalam upaya peningkatan efisiensi pengiriman uang. Hal ini dilakukan dengan menetapkan beberapa kantor cabang tertentu sebagai depot bagi kantor-kantor cabang lainnya.

Dalam sistem pembayaran tunai, Bank Indonesia melakukan terobosan dalam upaya peningkatan efisiensi pengiriman uang. Hal ini dilakukan dengan menetapkan beberapa kantor cabang tertentu sebagai depot bagi kantor-kantor cabang lainnya. Dengan demikian pengiriman uang tidak harus dilakukan oleh kantor pusat secara langsung ke masing-masing kantor cabang melainkan cukup ke depot-depot saja yang melayani kantor cabang lain sehingga menjadi lebih efisien. Dalam sistem pembayaran non tunai, selain terus mengembangkan sistem pembayaran yang efisien, aman dan handal, Bank Indonesia melakukan koordinasi dengan pemerintah c.q. Direktorat Jenderal Anggaran dalam upaya untuk melakukan sentralisasi saldo kas negara ke rekening Bendahara Umum Negara. Dengan adanya sentralisasi tersebut, Pemerintah dapat mengontrol serta mengetahui posisi rekening BUN yang ada di Bank Indonesia secara cepat.

5


4. Sistem Pembayaran Tunai : a. Manajemen Alat Pembayaran Tunai 1983-1997 Dalam periode ini tidak terjadi perubahan dalam prinsip-prinsip manajemen pengedaran uang rupiah. Bank Indonesia masih mengacu pada Ketentuan-ketentuan Pokok Pelaksanaan Pengedaran Uang sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.13/52/Kep/Dir/UPU tanggal 1 Desember 1980 yang diberlakukan mulai tanggal 31 Desember 1980

Dalam periode ini tidak terjadi perubahan dalam prinsip-prinsip manajemen pengedaran uang rupiah. Bank Indonesia masih mengacu pada Ketentuan-ketentuan Pokok Pelaksanaan Pengedaran Uang sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.13/52/Kep/Dir/UPU tanggal 1 Desember 1980 yang diberlakukan mulai tanggal 31 Desember 1980. Berbagai penyempurnaan yang dilakukan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi serta keamanan dalam mencapai terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan uang kartal. Dalam mengantisipasi meningkatnya permintaan masyarakat akan uang kartal, selain memperbesar persediaan uang kartal ditempuh pula kebijakan untuk mengurangi pemusnahan uang dengan jalan melonggarkan kriteria layak edar uang kertas, khususnya pecahan besar. Upaya memperpanjang usia edar uang kertas tersebut sebenarnya kurang sejalan dengan clean bill policy dalam rangka menjaga kesegaran uang kertas, namun berdampak positif dari segi efisiensi biaya dan dapat memenuhi kebutuhan uang kartal yang meningkat. Oleh karena itu, pelonggaran kriteria layak edar hanya bersifat sementara saja. Efisiensi dalam pengiriman uang ke satuan-satuan kerja kas atau remise dilakukan dengan menetapkan beberapa kantor cabang tertentu sebagai depot bagi kantorkantor cabang lainnya. Dengan demikian pengiriman uang tidak harus dilakukan oleh kantor pusat secara langsung ke masing-masing kantor cabang melainkan cukup ke depot-depot saja yang melayani kantor cabang lain dengan lebih efisien. Sejak bulan September 1993, istilah Kas Mobil diganti dengan Pelayanan Kas Di Luar Kantor, yaitu pelayanan jasa kas yang dilakukan di luar kantor Bank Indonesia pada waktu kerja kas maupun di luar waktu kerja kas Bank Indonesia. Tujuan pelayanan kas di luar kantor Bank Indonesia adalah untuk menunjang pengedaran uang seluasluasnya guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan uang layak edar dari segi komposisi pecahan serta untuk mempercepat penarikan kembali uang lusuh dan yang telah dicabut. Bank Indonesia juga melakukan pelayanan kas di luar kantor bank yang melipiti: kas keliling, kas tambahan dan kas titipan. •

•

Kas keliling merupakan kegiatan penukaran serta penggantian uang kepada masyarakat, termasuk bank dan lembaga lainnya, yang dilakukan secara berkeliling dengan menggunakan sarana angkutan. Pelayanan tersebut dilakukan di tempat berkumpulnya masyarakat. Kas tambahan adalah kegiaatan penyediaan uang atas permintaan kantor bank di suatu daerah yang jauh dari kantor Bank Indonesia karena kebutuhan

6


•

kasnya tidak dapat dipenuhi sendiri oleh bank yang bersangkutan. Kegiatan kas tambahan dilakukan di kantor bank yang meminta tambahan kas tersebut. Kas titipan merupakan kegiatan penyediaan uang sebagai titipan pada salah satu bank untuk mencukupi persediaan kas bank-bank dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Kegiatan kas titipan dilakukan di kantor bank yang ditunjuk oleh Bank Indonesia sebagai pengelola kas titipan.

Sarana angkutan yang digunakan untuk kegiatan pelayanan kas di luar kantor dapat berupa angkutan darat, air (sungai dan laut) maupun udara. Adapun jumlah dan komposisi pecahan uang didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan lembaga yang dilayani, persediaan kas Bank Indonesia yang bersangkutan, sarana angkutan yang digunakan serta kondisi keamanan setempat. Dalam periode ini Bank Indonesia mulai menggunakan mesin sortasi uang kertas (MSUK) dalam rangka mempercepat dan meningkatkan akurasi dalam penanganan uang kertas yang mengalir masuk ke Bank Indonesia. Penggunaan MSUK juga dimaksudkan agar terdapat keseragaman proses oleh semua satuan kerja kas serta mengurangi risiko yang dapat timbul dari penanganan secara manual. Dengan menggunakan MSUK, uang kertas yang mengalir masuk ke Bank Indonesia disortir dan dipilah-pilah antara uang kertas yang masih layak edar, uang kertas yang sudah tidak layak edar dan uang kertas yang diragukan keasliannya. Uang kertas yang masih layak edar akan diedarkan lagi sedangkan uang kertas yang diragukan keasliannya akan diteliti lebih lanjut. Adapun uang kertas yang tidak layak edar akan langsung dimusnahkan pada mesin tersebut. Penggunaan MSUK dilakukan secara bertahap sejak tahun 1987 yang dimulai di kantor pusat dengan menggunakan MSUK buatan De La Rue System (DLRS) dari Inggris dan Giesecke & Devrient GmbH (G&D) dari Jerman. Pada akhir tahun 1997, kantor pusat dan semua kantor cabang Bank Indonesia telah menggunakan MSUK. MSUK hanya digunakan untuk melakukan sortasi uang kertas pecahan RP 5.000 ke atas karena pecahan Rp 1.000 ke bawah yang mengalir masuk ke Bank Indonesia kondisinya sangat lusuh sehingga penggunaan MSUK untuk sortasi sulit dilakukan. Oleh karena itu, sortasi pecahan kecil masih dilakukan secara manual dan pemusnahannya menggunakan mesin racik uang kertas (MRUK). Dengan menggunakan MSUk dan MRUK untuk memusnahkan uang kertas tidak layak edar, maka pada akhir periode ini tungku pembakaran tidak digunakan lagi untuk pemusnahan uang kertas.

7


b. Alat Pembayaran Tunai 1983-1997

Berbagai emisi uang kertas dan uang logam Bank Indonesia diterbitkan pada periode ini dalam rangka penyegaran, mempermudah transaksi maupun penanggulangan upaya pemalsuan.

Berbagai emisi uang kertas dan uang logam Bank Indonesia diterbitkan pada periode ini dalam rangka penyegaran, mempermudah transaksi maupun penanggulangan upaya pemalsuan. Sejalan dengan perkembangan ekonomi, banyaknya transaksi yang benilai besar menjadi dasar pertimbangan Bank Indonesia untuk mengeluarkan pecahan uang yang lebih besar yaitu Rp20.000 dan Rp50.000. Sebagai langkah pencegahan upaya pemalsuan dan perlindungan terhadap masyarakat luas, diterapkan pula unsur-unsur pengaman uang yang lebih banyak dan lebih baik. Selain itu, Bank Indonesia melakukan penyesuaian terhadap ukuran uang kertas agar lebih memudahkan masyarakat dalam menangani dan menyimpan uang. Bank Indonesia juga masih terus menerbitkan uang khusus peringatan berkaitan dengan berbagai peristiwa penting yang bersifat nasional maupun internasional. Secara bertahap mulai tahun 1991 Bank Indonesia melakukan program logamisasi untuk pecahan kecil karena dalam jangka panjang biaya pengedaran uang logam lebih rendah dari biaya pengedaran uang kertas. Dalam periode ini diterbitkan uang logam dalam pecahan yang lebih besar yaitu Rp500 dan Rp1000. Dengan demikian terdapat tiga pecahan kembar karena diedarkan dalam bentuk uang kertas dan uang logam yakni pecahan Rp100, Rp500 dan Rp1000. Upaya efisiensi melalui program logamisasi dilakukan dengan menghentikan pencetakan uang kertas pecahan Rp100 dan Rp500, namun belum dilakukan pencabutan sehingga kedua pecahan uang kertas tersebut masih tetap merupakan alat pembayaran yang sah. Berikut ini adalah bentuk dan deskripsi dari uang-uang yang dikeluarkan pada periode ini: 1. Uang Kertas Bank Indonesia Emisi Tahun 1983-1997

8


9


10


11


12


13


14


15


2. Uang Logam Bank Indonesia Emisi Tahun 1983-1997

16


17


18


3. Uang Kertas Khusus Bank Indonesia Emisi Tahun 1983-1997

CATATAN 1.Uang kertas khusus peringatan dalam bentuk lembar (commemorative note) diterbitkan Bank Indonesia dalam rangka memperingati keberhasilkan pembangunan jangka panjang tahap I di berbagai bidang.

19


Pencetakan uang kertas khusus ini dilakukan oleh Note Printing Australia (NPA) 4. Uang Logam Khusus Bank Indonesia Emisis Tahun 1983-1997.

20


21


22


23


CATATAN 1. Uang logam khusus Seri Cagar Alam Emisi Tahun 1987 diterbitkan dalam rangka memperingati 25 tahun berdirinya The World Widelife Fund (WWF) dan untuk mengumpulkan dana pembiayaan pemeliharaan cagar alam dan perlindungan binatang yang terancam kepunahannya di Indonesia. Pencetakan uang logam khusus ini dilakukan oleh Spink Modern & Collection di Inggris. 2. Uang logam khusus Seri Perjuangan Angkatan 1945 diterbitkan dalam rangka memperingati kemerdekaan Republik Indonesia ke-45 tahun 1990. Penerbitan ini dilakukan dengan kerjasama Dewan Harian Nasional Badan Penggerak Pembina Potensi Angkatan 1945 (DHN ’45). Pencetakan uang logam khusus ini dilakukan oleh Perum PERURI dan pemasarannya dilaksanakan oleh pihak DHN ’45. 3. Uang logam khusus Seri Save The Children Tahun 1990 diterbitkan dalam rangka memperingati 70 tahun berdirinya Save The Children Fund guna menghimpun dana untuk kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan anak-anak di seluruh dunia. Pencetakan uang logam khusus ini dilakukan oleh Spink Modern & Collection di Inggris. 4. Uang logam khusus Seri Presiden Republik Indonesia dan Seri Demokrasi tahun 1995 diterbitkan dalam rangka peringatan kemerdekaan RI ke-50 bekerjasama dengan DHN ’45. Pencetakan uang logam khusus ini dilakukan oleh Perum PERURI dan pemasarannya dilaksanakan oleh pihak DHN ’45.

24


7. Sistem Pembayaran Non Tunai : a. Manajemen Alat Pembayaran Non Tunai 1983 - 1997

Kebijakan sistem kliring melanjutkan sistem sentralisasi kliring yang sudah ada dengan segala ketentuannya. Penyelenggara kliring adalah Bank Indonesia atau bank pemerintah apabila di daerah tersebut tidak terdapat Bank Indonesia. Di Kantor Pusat Bank Indonesia dilaksanakan oleh Bagian Lalu Lintas Pembayaran Giral. Pada tahun 1985 Bank Indonesia mulai mempersiapkan rencana otomasi kliring dengan membentuk Tim Proyek Otomasi Kliring dan pada tahun 1988 Direksi Bank Indonesia memutuskan untuk melaksanakan otomasi kliring dan membakukan warkat kliring untuk Jakarta.

Kebijakan sistem kliring melanjutkan sistem sentralisasi kliring yang sudah ada dengan segala ketentuannya. Penyelenggara kliring adalah Bank Indonesia atau bank pemerintah apabila di daerah tersebut tidak terdapat Bank Indonesia. Di Kantor Pusat Bank Indonesia dilaksanakan oleh Bagian Lalu Lintas Pembayaran Giral. Pada tahun 1985 Bank Indonesia mulai mempersiapkan rencana otomasi kliring dengan membentuk Tim Proyek Otomasi Kliring dan pada tahun 1988 Direksi Bank Indonesia memutuskan untuk melaksanakan otomasi kliring dan membakukan warkat kliring untuk Jakarta. Kebijakan otomasi kliring diikuti pula dengan kebijakan Semi Otomasi Kliring Lokal. Dengan demikian sistem kliring sudah menggunakan tiga sistem yaitu Sistem Manual, Sistem Otomasi dan Sistem Semi Otomasi Kliring Lokal. Sistem Otomasi Kliring dilaksanakan pada tiga kota besar yaitu Jakarta, Surabaya dan Medan. Sistem Semi Otomasi Kliring Lokal dilaksanakan pada Kantor Bank Indonesia yang lain dan beberapa kantor penyelenggara bukan Bank Indonesia. Sistem Manual dilaksanakan pada kantor penyelenggara kliring bukan Bank Indonesia. Pada tahun 1995 Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan baru tentang salah satu warkat kliring penting yaitu bilyet giro yang memperbaiki kebijakan bilyet giro tahun 1972. Pada tahun 1989 Bank Indonesia menetapkan perencanaan otomasi sistem akunting yang diimplementasikan mulai tahun 1990 di Bagian Akunting Thamrin Bank Indonesia dan diteruskan secara bertahap di Bagian Akunting Kota, di Bagian akunting Devisa dan seluruh kantor cabang Bank Indonesia. Otomasi sistem akunting mempermudah perbankan mendapatkan informasi yang cepat dan akurat tentang posisi rekening gironya baik sebelum maupun sesudah hasil kliring dibukukan. Pengembangan otomasi sistem akunting dilanjutkan dengan melaksanakan transfer dana antar kantor Bank Indonesia secara elektronik. Setelah melakukan penelitian dan peninjauan pada beberapa negara, pada tahun 1995 Bank Indonesia dengan bantuan konsultan dapat menyusun Acuan Pokok (Blue Print) Sistem Pembayaran Nasional (SPN). Untuk menjalankan Acuan Pokok tersebut Bank Indonesia menyusun Rencana Pengembangan Sistem Pembayaran Nasional dengan 22 proyek yang akan diimplementasikan secara bertahap.

25


b. Alat Pembayaran Non Tunai 1983-1997

Dalam periode ini alat pembayaran non tunai selain dari cek, bilyet giro, nota debet/kredit juga mulai berkembang alat pembayaran non tunai berupa kartu debet dan kartu kredit seiring pesatnya pertumbuhan perekonomian.

Dalam periode ini alat pembayaran non tunai selain dari cek, bilyet giro, nota debet/kredit juga mulai berkembang alat pembayaran non tunai berupa kartu debet dan kartu kredit seiring pesatnya pertumbuhan perekonomian. Penggunaan bilyet giro sebagai alat pembayaran giral telah mengalami peningkatan yang cukup tinggi dibandingkan dengan warkat pembayaran giral lainnya. Selain itu terdapat pula alat pembayaran non tunai untuk transaksi-transaksi jasa dalam valuta asing yang terdiri dari transfer, wesel, cek dan traveller’s cheque. Transfer dalam valuta asing adalah pemindahan atau pengiriman dana dalam valuta asing melalui Bank Indonesia yang pada dasarnya hanya melayani untuk lembaga dan atau Instansi Pemerintah serta pegawai Bank Indonesia. Transfer ini dibedakan menjadi transfer masuk dan transfer keluar dengan menggunakan telegraphic transfer (TT) dan mail transfer (MT). Transfer masuk ke dan keluar dari Bank Indonesia dilakukan melalui bank koresponden dengan mempergunakan test key sebagai alat pengamanan. Transfer masuk dapat dipindahkan ke dalam rekening valuta asing atau rupiah pada bank lain untuk untung penerima. Penggunaan kurs dalam transfer masuk ditetapkan oleh Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perkembangan alat pembayaran non tunai dengan media kertas dan dengan media bukan kertas sangat pesat. Dengan adanya perkembangan teknologi, industri perbankan, baik sendiri-sendiri maupun bekerja sama dengan penyedia jasa pembayaran lainnya, telah melakukan investasi yang cukup besar untuk dapat menawarkan berbagai produk alat pembayaran yang lebih memudahkan dalam melakukan pembayaran. Alat pembayaran bukan tunai dengan media bukan kertas (Non-Paper Based Payments) antara lain berupa kartu kredit, kartu debet dan kartu charge, baik yang dihubungkan dengan jaringan internasional maupun yang mempunyai jaringan tersendiri. Fasilitas lain, seperti direct debit antar rekening dalam bank yang sama, electronic funds transfer antar kantor bank yang sama, home banking services, serta bentukbentuk tertentu electronic money, misalnya kartu telepon (tergolong prepaid card) juga sudah mulai banyak yang dikenal. Sementara itu penggunaan kartu ATM juga telah sangat umum, yang sebagian diantaranya telah dihubungkan dengan jaringan internasional. Ciri khas alat pembayaran ini adalah penggunaan teknologi informasi yang memungkinkan pembayaran dilakukan secara elektronis. Walaupun telah berkembang, penggunaan alternatif non-paper based ini relatif masih belum meluas. Kurang berkembangnya alternatif ini terutama disebabkan oleh belum meluasnya jaringan sistem secara nasional dan belum adanya ketentuan hukum pendukung alat pembayaran elektronis.

26

SEJARAH BANK INDONESIA : SISTEM PEMBAYARAN Periode

Recommend Documents