148
MEDIA SOERJO Vol. 15 No 2 Oktober 2014 ISSN 1978 – 6239
PERKEMBANGAN BANK INDONESIA SEBAGAI BANK SENTRAL YANG INDEPENDEN Oleh : S. Andi Sutrasno
ABSTRACT This reseacrh discussed the development of Bank of Indonesia as an independent Central Bank. This study was a noemative law research, studying the history of law. Legal history in normative law research is method. As the branch of reality science, legal history is a science. Bank of Indonesia’s Law No. 11 of 1953 and Law No. 13 of 1968 governed about Monetary Council serving as a body stipulating monetary policy. The position of Bank of Indonesia’s director board was only to organize general monetary policy stipulated by Monetary Council. It was in contrast to the Law No. 23 of 1999 as amended with Law No. 3 of 2005, authorizing fully the Bank of Indonesia to stipulate monetary policy without external parties justified to intervene with the implementation of Bank of Indonesia’s duty. The position of Bank of Indonesia became an independent state institution. Such the special status and position was required for the Bank of ndonesia to undertake more effectively and efficiently its role and function as a monetary authority. Keywords : Bank of Indonesia, Independent A. Pendahuluan Pelaksanaan pembangunan ekonomi diarahkan kepada terwujudnya perekonomian nasional yang berpihak pada ekonomi kerakyatan, merata, mandiri, andal, berkeadilan dan mampu bersaing di kancah perekonomian internasional. Pelaksanaan pembangunan ekonomi tersebut membutuhkan suatu kebijakan moneter yang dititikberatkan pada upaya memelihara stabilitas nilai rupiah.
Penetapan dan pelaksanaan kebijakan moneter yang efektif dan efisien memerlukan sistem keuangan yang sehat, transparan, terpercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Mekanisme perumusan kebijakan moneter harus terkoordinasi dengan perumusan kebijakan di bidang fiskal dan sektor riil. Keberhasilan memelihara stabilitas nilai rupiah hanya dapat dilakukan oleh sebuah Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia. Kebijakan moneter
S. Andi Sutrasno, Perkembangan Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral Yang Independen
149
adalah kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang dilakukan antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar dan atau suku bunga.1 Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/ atau pihak lain. Sebagai penanggungjawab otoritas kebijakan moneter, Bank Indonesia menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kredibilitas tanpa mengurangi makna independensi lembaga negara tersebut. Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur yang terdiri atas Gubernur, Deputi Gubernur Senior dan Deputi Gubernur. Perjalanan Bank Indonesia menjadi Bank Sentral yang independen membutuhkan waktu yang panjang. Hal inilah yang mendorong penulis untuk mengkaji masalah tersebut dalam penelitian yang berjudul : Perkembangan Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral yang Independen
B. Perumusan Masalah Adapun perumusan masalah dalam memahami sejarah Bank Indonesia menjadi Bank Sentral yang independen adalah: 1. Bagaimana sejarah lahirnya Bank Indonesia sampai dengan sekarang? 2. Perubahan apakah yang terjadi dalam perkembangan Bank Indonesia?
1
2
Pasal 1 butir 10 Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
C. Metode Penelitian Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum normatif, yang mengkaji mengenai sejarah hukum. Sejarah hukum adalah bentuk ilmu hukum yang mempelajari gejalagejala hukum dari masa lampau (artinya hukum positif yang dahulu berlaku). Secara tidak langsung, sejarah hukum penting untuk “pemahaman” yang lebih baik tentang hukum yang berlaku.2 Sejarah hukum dalam penelitian hukum normatif merupakan suatu metode. Sebagai cabang dari ilmu kenyataan, maka sejarah hukum merupakan suatu ilmu pengetahuan. Sebagai metode, maka sejarah hukum B Arief Sidharta, Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum, Terjemahan, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 5-6.
150
berusaha untuk mengadakan identifikasi terhadap tahap-tahap perkembangan hukum, yang dapat dipersempit ruang lingkupnya menjadi sejarah 3 perundang-undangan. D. Pembahasan 1. Sejarah Lahirnya Bank Indonesia a. Bank Indonesia pada Masa Awal Kemerdekaan dan Orde Lama Setiap negara, dipastikan mempunyai sebuah Bank Sentral. Demikian pula halnya dengan Indonesia, Bank Indonesia merupakan bank yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai Bank Sentral.4 3
Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat, Ed 1-10, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 88. 4 Lihat Pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mengapa Bank Sentral diatur dalam Konstitusi Negara? Karena: a) Bank Sentral merupakan organ negara yang secara profesional menentukan kebijakan ekonomi moneter yang efisien guna menopang fundamental ketahanan ekonomi negara (tujuan esensial); b) Pembagian kekuasaan (sharing of executive power) pada dasarnya dimaksudkan untuk mendukung demokratisasi dalam pengelolaan ekonomi negara
Ditunjuknya Bank Indonesia sebagai Bank Sentral, bermula pada saat diselenggarakannya Konferensi Meja Bundar di Den Haag pada tahun 1949, yang menyepakati modern. Oleh karena itu, pada banyak negara hukum yang demokratis, kedudukan Bank Sentral yang independen dipandang sebagai faktor penting dalam mencapai pertumbuhan ekonomi, bahkan hal tersebut merupakan conditio sine quanon; c) Tujuan esensial tersebut tidak bisa diabaikan, dan tidak dapat diletakkan hanya dalam taraf kebijakan departemental yang sudah penuh dengan ragam tugas pengelolaan keuangan negara yang kompleks dan dipengaruhi berbagai kepentingan politik; d) Hal pokok (fundamental) tersebut perlu dinyatakan secara tegas dalam konstitusi sehingga melahirkan “constituent power” melalui “constituent act”, bukan dalam produk peraturan biasa (ordinary legislative act); e) Best practice di negara modern…the American system contains (at least) five branches: House, Senate, President, Court, and Independent agencies such as The Federal Reserve Board. Lihat dalam ____________, “Bank Indonesia dan Politik Hukum” makalah disampaikan pada ceramah Stadium General Prospek Perkembangan Perbankan Indonesia, Fakultas Hukum UNS dan Bank Indonesia, Surakarta, 6 Maret 2009, hlm. 11.
151
De Javasche Bank dijadikan sebagai Bank Sentral, sementara Bank Negara Indonesia (BNI) 1946 diberi tugas sebagai Bank Pembangunan.5 Dalam perundingan ini akhirnya disepakati bahwa De Javasche Bank yang diakui sebagai bank sirkulasi atau biasa disebut bank peredaran. Dengan kondisi ini, maka pihak Indonesia harus menerima De Javasche Bank sebagai Bank Sentral. De Javasche Bank merupakan bank yang didirikan oleh Pemerintah Belanda pada tanggal 24 Januari 1828, yang menjadi cikal bakal dari Bank Indonesia. Setelah diadakannya Konferensi Meja Bundar di Den Haag pada tahun 1949, Pemerintah Indonesia melakukan upaya nasionalisasi terhadap De Javasche Bank dengan membentuk Panitia Nasionalisasi De Javasche Bank pada tanggal 19 Juni 1951. Pembentukan ini diikuti dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 24
Tahun 1951 tentang Nasionalisasi De Javasche Bank. Setelah nasionalisasi De Javasche Bank dilakukan, maka nama De Javasche Bank diubah menjadi Bank Indonesia ketika diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 1953 tentang Undang-Undang Pokok Bank Indonesia 1953 (Lembaran Negara No. 40 Tahun 1953). Oleh karena itu, dalam konsideran Undang-Undang No. 11 Tahun 1953 dinyatakan bahwa perseroan terbatas De Javasche Bank harus diganti dengan badan baru, yakni Bank Indonesia yang berbentuk badan hukum berdasarkan undang6 undang. Pada masa Orde Lama, sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 1953 tentang Bank Indonesia, kebijakan moneter ditetapkan oleh Dewan Moneter yang terdiri dari Menteri Keuangan, Menteri Perekonomian, dan Gubernur 6
5
Lihat dalam Maqdir Ismail, Bank Indonesia dalam Perdebatan Politik dan Hukum, Navila Idea, Yogyakarta, 2009, hlm. 30.
M. Arief Amrullah, Politik Hukum Pidana: Dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan, Ed. Pertama, ctk. Kedua, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm. 128.
152
Bank Indonesia. Hal ini berarti, yang menjadi tugas dari Direksi Bank Indonesia adalah menyelenggarakan kebijakan moneter umum yang telah ditetapkan oleh Dewan Moneter. Dengan posisi yang demikian, maka memungkinkan pemerintah menempatkan Bank Indonesia sebagai bagian yang tak terpisahkan dari pemerintah. Direksi Bank Indonesia sekurang-kurangnya terdiri dari gubernur dan dua orang direktur. Jumlah maksimal anggota direksi adalah lima orang, dimana pengangkatannya dilakukan oleh pemerintah atas usul Dewan Moneter. Pemberhentian terhadap anggota Direksi Bank Indonesia dapat dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan usulan dari Dewan Moneter. b. Bank Indonesia pada Masa Orde Baru Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, dilakukan reformasi perbankan dengan menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Bank Sentral. RUU tersebut kemudian disahkan menjadi Undang-
Undang No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Indonesia. Salah satu yang diatur secara tegas adalah memulihkan kedudukan Bank Indonesia sebagai bank sentral dengan cara melepaskan kegiatan bank sentral di bidang perbankan komersial. Keberadaan Dewan Moneter dalam UU BI yang baru ini masih dipertahankan. Namun, tugas dari Dewan Moneter adalah membantu pemerintah untuk menetapkan kebijakan moneter dan juga melakukan fungsi untuk melakukan koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia.7 Sebagai pelaksana dari kebijakan moneter yang ditetapkan pemerintah dan Dewan Moneter, dilakukan oleh Direksi Bank Indonesia, yang terdiri dari seorang gubernur dan sekurangkurangnya 5 (lima) orang dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang direktur. Organ penting lain dalam struktur Bank Indonesia adalah Komisaris Pemerintah, yang bertugas melakukan pengawasan
7
Maqdir Ismail, op. cit., hlm. 90.
153
terhadap pengurusan bank sebagai perusahaan. c. Bank Indonesia pada Masa Orde Reformasi Babak baru dalam sejarah Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang independen dimulai ketika sebuah undang-undang baru, yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dinyatakan berlaku pada tanggal 17 Mei 1999 dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2004, yang berlaku pada tanggal 15 Januari 2004. Undangundang ini memberikan status dan kedudukan sebagai suatu lembaga negara yang independen dan bebas dari campur tangan Pemerintah ataupun pihak lainnya. Sebagai suatu lembaga negara yang independen, Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia juga berkewaji-
ban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun juga. Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien. Independensi ini membawa konsekuensi yuridis logis bahwa Bank Indonesia juga mempunyai kewenangan mengatur atau membuat/menerbitkan peraturan yang merupakan pelaksanaan undangundang dan menjangkau seluruh bangsa dan negara Indonesia. Dengan demikian, Bank Indonesia sebagai suatu lembaga negara yang independen dapat menerbitkan peraturan dengan disertai kemungkinan pemberian sanksi administratif.8 Agar independensi yang diberikan kepada Bank Indonesia dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, seperti tercantum dalam revisi atas UU No. 23 Tahun 1999 menjadi UU No. 3 Tahun 8
Penjelasan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999.
154
2004, maka Bank Indonesia dituntut untuk transparan dan memenuhi prinsip akuntabilitas publik dalam menetapkan kebijakannya serta terbuka bagi pengawasan oleh masyarakat. Pembentukan Badan Supervisi merupakan bagian dari upaya meningkatkan akuntabilitas, independensi, transparansi, dan kredibilitas Bank Indonesia.9 Tujuan pendiriannya adalah untuk memastikan agar Bank Indonesia sebagai suatu bank sentral yang independen terjaga dengan baik akuntabilitas, transparansi, dan kredibilitasnya dengan memastikan Bank Indonesia menjalankan prinsip-prinsip tata kelola korporasi yang baik (good corporate governance).10 Badan Supervisi ini dibentuk untuk membantu Dewan Perwakilan Rakyat dalam melaksanakan fungsi pengawasan dibidang tertentu terhadap Bank Indonesia.
9
Tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dilakukan Bank Indonesia antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar dan suku bunga. Efektivitas pelaksanaan tugas ini memerlukan dukungan sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan andal, yang merupakan sasaran dari pelaksanaan tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan andal tersebut memerlukan sistem perbankan yang sehat, yang merupakan sasaran tugas mengatur dan mengawasi Bank. Sistem perbankan yang sehat akan mendukung pengendalian moneter mengingat pelaksanaan kebijakan moneter terutama dilakukan melalui sistem perbankan. Kapasitasnya sebagai Bank Sentral, Bank Indonesia mempunyai tujuan yaitu untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang merupakan single objective11
Lihat dalam Penjelasan Atas Undang-Undang No. 3 Tahun 2004. 11
10
Sutan Remy Sjahdeini, Kata Pengantar dalam Maqdir Ismail, op. cit., hlm. xi.
Perumusan tujuan Bank Indonesia dalam bentuk single objective ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang akan dicapai dan
155
Bank Indonesia. Kestabilan nilai rupiah yang dimaksud adalah kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa yang tercermin dari perkembangan laju inflasi serta kestabilan terhadap mata uang negara lain yang tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia dilakukan oleh Dewan Gubernur. Dewan ini terdiri atas seorang Gubernur sebagai pemimpin, dibantu oleh seorang batasan tanggung jawab yang harus dipikul oleh Bank Indonesia. Hal ini berbeda dengan tujuan Bank Indonesia dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral yang dirumuskan secara umum (multi objective) yaitu “meningkatkan taraf hidup rakyat”. Ketidaktegasan perumusan tersebut menimbulkan implikasi antara lain peran Bank Indonesia sebagai otoritas, tidak jelas dan tidak terfokus bahkan timbul conflicting karena antara tugas menjaga kestabilan nilai rupiah dengan tugas mendorong pertumbuhan seringkali tidak dapat berjalan seiring. Disamping itu, ketidakjelasan tujuan juga menjadikan tanggung jawab terhadap kebijakan yang diambil tidak jelas. Lihat dalam ____________, “Bank Indonesia dan Politik Hukum”, op. cit., hlm. 9.
Deputi Gubernur Senior sebagai wakil, dan sekurang-kurangnya empat atau sebanyak-banyaknya tujuh Deputi Gubernur.12 Masa jabatan Gubernur dan Deputi Gubernur selama 5 tahun dan dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama untuk sebanyak-banyaknya 1 kali masa jabatan berikutnya. Perkembangan Bank Indonesia sejak awal kemerdekaan Republik Indonesia sampai dengan sekarang dapat dilihat dalam bagan dibawah ini.
12
Sentosa Sembiring, Hukum Perbankan, ctk. I, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 79-80.
MEDIA SOERJO Vol. 15 No 2 Oktober 2014 ISSN 1978 – 6239
E. Penutup Kesimpulan Menurut UndangUndang Bank Indonesia No. 11 Tahun 1953 dan No. 13 Tahun 1968, terdapat Dewan Moneter yang bertugas sebagai badan yang menetapkan kebijakan moneter. Sehingga, kedudukan Direksi Bank Indonesia hanyalah menyelenggarakan kebijakan moneter umum yang telah ditetapkan oleh Dewan Moneter.
156
Hal ini berbeda dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 sebagaimana telah direvisi menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2004, yang memberikan otoritas penuh kepada Bank Indonesia untuk menetapkan kebijakan moneter, tanpa ada pihak luar yang dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Kedudukan Bank Indonesia menjadi lembaga negara yang independen. Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar Bank
S. Andi Sutrasno, Perkembangan Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral Yang Independen
157
Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien. Untuk menjaga independensi Bank Indonesia maka diterapkan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kredibilitas dalam pengelolaan Bank Indonesia.
Normatif; Suatu Tinjauan Singkat, Ed 1-10, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. ____________, “Bank Indonesia dan Politik Hukum” makalah disampaikan pada ceramah Stadium General Prospek Perkembangan Perbankan Indonesia, Fakultas Hukum UNS dan Bank Indonesia, Surakarta, 6 Maret 2009.
DAFTAR PUSTAKA Peraturan Perundang-undangan B
Arief Sidharta. 2007. Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum, Terjemahan, Refika Aditama, Bandung. Maqdir Ismail. 2009. Bank Indonesia dalam Perdebatan Politik dan Hukum, Navila Idea, Yogyakarta. M. Arief Amrullah. 2007. Politik Hukum Pidana: Dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan, Ed. Pertama, ctk. Kedua, Bayumedia Publishing, Malang.
Sentosa Sembiring. 2000. Hukum Perbankan, ctk. I, Mandar Maju, Bandung. Soerjono Soekanto Mahmudji. Penelitian
dan
Sri 2007. Hukum
Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
