BAB II KEBERADAAN BANK INDONESIA SEBAGAI BANK SENTRAL. Konferensi Meja Bundar (KMB) yang berlangsung di Den Haag, Belanda

BAB II KEBERADAAN BANK INDONESIA SEBAGAI BANK SENTRAL

A.

Perkembangan Bank Indonesia Konferensi Meja Bundar (KMB) yang berlangsung di Den Haag, Belanda

tahun 1949, boleh dikatakan merupakan tonggak sejarah lahirnya bank sentral Indonesia. Salah satu keputusan penting KMB tersebut adalah menunjuk De Javasche Bank sebagai bank sentral. De Javasche Bank adalah bank komersil dari sirkulasi milik Pemerintah Kolonial Belanda yang sudah berdiri sejak tahun 1828. 33 De Javasche Bank didirikan dalam rangka membantu Pemerintah Belanda untuk mengurus keuangannya di Hindia Belanda pada waktu itu. Selain itu, De Javasche Bank didirikan oleh Pemerintah Hindia Belanda sebagai bank sirkulasi yang bertugas mencetak dan mengedarkan uang. 34 Sejak proklamasi kemerdekaan tahun 1945, Indonesia mencita-citakan memiliki sebuah bank sentral. Cita-cita untuk mendirikan bank dengan nama Bank Indonesia yang akan bekerja sebagai bank sentral dikemukakan secara tertulis untuk pertama kalinya dalam penjelasan UUD 1945 pasal 23. 35 Mengingat pentingnya peranan bank sentral yang bersifat nasional bagi perekonomian suatu negara yang merdeka dan berdaulat, maka tanggal 30 April 1951, Menteri Keuangan Mr. Jusuf Wibisono mengumumkan maksud pemerintah untuk menasionalisasikan De Javasche Bank. Dalam keterangan pemerintah di muka Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 1951 dikemukakan pula 33

Didik J. Rachbini dkk, Bank Indonesia Menuju Independensi Bank Sentral, (Jakarta: PT. Mandi Mulyo, 2000), hlm. 1 34 Ibid. 35 Bank Indonesia, Naskah Bank Indonesia 25 Tahun, (Jakarta: Bank Indonesia, 1993) hlm. 1

21 Universitas Sumatera Utara

22

keinginan pemerintah untuk menasionalisasikan De Javasche Bank. Pengumuman tersebut segera ditindak lanjuti dengan pembentukan suatu panitia pemerintah pada tanggal 19 Juni 1951 dengan nama panitia Nasionalisasi De Javasche Bank berdasarkan keputusan pemerintah No. 118 tanggal 2 Juli 1951. 36 Tugas panitia ada tiga, yaitu; 1.

Mengajukan asal-usul mengenai langkah-langkah nasionalisme

2.

Mengajukan Rancangan Undang-Undang Nasionalisme

3.

Merancang undang-undang baru tentang bank sentral. Rancangan undang-undang tersebut diajukan ke DPR dan di bahas di DPR

pada tanggal 10 April 1953, setelah diadakan beberapa perubahan penting Rancangan Undang-Undang tersebut sudah disahkan menjadi Undang-Undang No. 11 Tahun 1953 tanggal 19 Mei 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia yang diumumkan pada tanggal 2 Juni 1953 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1953. Undang-Undang Pokok Bank Indonesia menetapkan pendirian Bank Indonesia untuk menggantikan fungsi De Javasche Bank sebagai bank sentral, dengan tiga tugas utama di bidang moneter, perbankan dan sistem pembayaran. Di samping itu, Bank Indonesia diberi tugas penting lain dalam hubungannya dengan pemerintah dan melanjutkan fungsi bank komersil yang dilakukan De Javasche Bank sebelumnya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 menyatakan bahwa Bank Indonesia adalah badan hukum kepunyaan negara. 37 Namun, secara umum

dapat

dikemukan bahwa tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral adalah mengatur nilai satuan mata uang agar nilai itu seimbang untuk kemakmuran bagi nusa dan 36

Dawam Raharjo, Bank Indonesia Dalam Kilasan Sejarah Bangsa, (Jakarta: LP3ES, 1995), hlm. 60 37 Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1953

Universitas Sumatera Utara

23

bangsa, untuk itu Bank Indonesia menyelenggarakan peredaran uang di Indonesia. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953, batas organisasi antara pemerintah dan Bank Indonesia menjadi tidak tegas, sebab menurut Dawam Rahardjo hal tersebut terjadi karena pimpinan tertinggi dari bank sentral bukan lagi direksi Bank Indonesia melainkan Dewan Moneter yang terdiri dari Menteri Keuangan, Menteri Perekonomian dan Gubernur Bank yang mempunyai hak suara. 38 Hal ini secara tegas dinyatakan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 Pasal 21. Meskipun oleh undang-undang tugas Dewan Moneter dibatasi hanya “menetapkan kebijakan moneter umum dari bank” 39 tetapi dalam praktiknya Dewan Moneter pernah memutuskan masalah yang bersifat administratif yang sepenuhnya merupakan kewenangan Bank Indonesia yaitu tentang peraturan pensiun bagi pegawai warga negara asing yang bekerja pada Bank Indonesia. Keputusan ini diambil atas permintaan Bank Indonesia, karena keputusan tersebut dianggap mempunyai segi-segi politik yang patut untuk dibahas oleh Dewan Moneter. 40 Intervensi pemerintah terhadap Bank Indonesia mulai terjadi pada tahun 1959. Keputusan pemerintah melakukan sanering di tahun 1959 pada masa Mr. Loekman Hakim menduduki jabatan sebagai Gubernur Bank Indonesia yang dapat dikatakan sebagai satu bentuk campur tangan yang berlebihan dan merupakan intervensi langsung terhadap kegiatan Bank Indonesia sebagai bank sentral. Keputusan tersebut diambil oleh pemerintah tanpa melibatkan Gubernur

38

Ibid, hlm. 85 Pasal 22(1) a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953. 40 Oey Beng To, Sejarah Kebijakan Moneter Di Indonesia, Jilid 1, (Jakarta : Lembaga Pembangunan Perbankan Indonesia, 1991), hlm. 256 39


24

Bank Indonesia sebagai Gubernur Bank Sentral, maupun sebagai pengganti Ketua Dewan Moneter, sehingga tindakan tersebut dapat dikatakan merupakan tekanan yang berat dari pemerintah terhadap Bank Indonesia sebagai penjaga stabilitas moneter. 41 Pada tahun 1968, Undang-Undang Bank Sentral mengatur kedudukan dan tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral, terpisah dari bank-bank lain yang melakukan fungsi komersial. 42 Bank Indonesia sebagai bank sentral adalah institusi yang merupakan lembaga negara yang bertugas membantu pemerintah terutama dalam menjalankan kebijakan peredaran uang yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Bahkan dalam penjelasan umum dikatakan secara tegas tugas bank sentral sebagai pembantu presiden, sehingga dalam menjalankan tugasnya itu bank sentral harus menyesuaikan kebijakannya dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, Kedudukan Gubernur Bank Indonesia berada di luar departemendepartemen dan Gubernur Bank Indonesia mempunyai hak untuk berpendapat terhadap kebijakan pemerintah, tetapi pendapat Gubernur Bank Indonesia ini dalam menentukan kebijakan peredaran uang hanya sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan peredaran uang. Dalam menetapkan kebijakan peredaran uang Dewan Moneter adalah alat sebagai pemerintah, dengan tugas utama memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan peredaran uang yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam hubungannya dengan keuangan pemerintah, Bank Indonesia bertindak 41 42

sebagai

pemegang

kas

pemerintah

dengan

kewajiban

untuk

Ibid. Dawam Raharjo, Op.Cit, hlm. 90


25

menyelenggarakan penyimpanan kas umum negara, sehingga Bank Indonesia itu bertindak sebagai pemegang kas Republik Indonesia; Bank Indonesia juga menyelenggarakan pemindahan uang untuk pemerintah, dan berkewajiban membantu pemerintah dalam menempatkan surat-surat hutang negara. 43 Seiring dengan perkembangan zaman, keberadaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral dirasakan tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang terjadi. Beberapa ketentuan yang tercantum dalam undangundang tersebut ternyata belum cukup menjamin terselenggaranya bank sentral yang independen. Keberadaan bank sentral yang independen di Indonesia merupakan prasyarat bagi pengendalian moneter yang efektif dan efisien. Penempatan kedudukan Bank Indonesia sebagai pembantu pemerintah serta ketidakjelasan tujuan Bank Indonesia menyebabkan peranan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter menjadi tidak jelas, akhirnya tanggung jawab atas kebijakan yang diambil pun menjadi tidak jelas. Disamping itu, penempatan kedudukan

tersebut

membuka

peluang

intervensi

pihak

luar

sehingga

menyebabkan Bank Indonesia menjadi tidak independen dalam melaksanakan tugasnya. 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia menjadi landasan hukum selanjutnya yang menjadikan Bank Indonesia sebagai lembaga independen yang memiliki tujuan yang lebih focus, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. 45 Kestabilan nilai rupiah merupakan sebagian

43

Maqdir Ismail, Bank Indonesia Dalam Tata Pemerintahan Indonesia, FH Univ. AlAzhar Indonesia. Jurnal Hukum No. 3 Vol. 17, 2010 44 Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan Di Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000) hlm. 93 45 Perry Warjiyo dan Solikin, Kebijakan Moneter Di Indonesia, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2003) hlm. 41


26

prasyarat bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Reorientasi sasaran Bank Indonesia tersebut selain merupakan bagian dari program stabilitas moneter pasca krisis, sekaligus meletakkan landasan yang kokoh bagi pelaksanaan dan pengembangan perekonomian Indonesia ditengah-tengah perekonomian dunia yang semakin kompetitif. Kesinambungan

pelaksanaan

pembangunan

nasional

memerlukan

penyesuaian kebijakan peredaran uang dengan tujuan yang menitikberatkan pada upaya mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah yang ditopang oleh tiga pilar utama yaitu kebijakan peredaran uang dengan prinsip kehati-hatian, sistem pembayaran yang cepat, tepat, dan aman, serta sistem perbankan dan keuangan yang sehat dan efisien. Mekanisme perumusan kebijakan peredaran uang tersebut harus terkoordinasi dengan perumusan kebijakan fiskal dan sektor riil. Selanjutnya, dengan menitikberatkan pada lebih terkoordinasinya penyusunan kebijakan peredaran uang dengan kebijakan fiskal dan sektor riil, dan terwujudnya prinsip keseimbangan antara independensi yang diberikan kepada Bank Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan pengawasan dan tanggung jawab terhadap kinerjanya yang harus memenuhi akuntabilitas publik yang transparan, sehingga dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian dengan mengubah dan menyempurnakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. 46 Undang-Undang Bank Indonesia kembali diperbarui dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 46

Penjelasan Umum Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.


27

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang. Perubahan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak dan hal ihwal kegentingan yang memaksa merupakan langkah tepat untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dalam menghadapi ancanaman krisis keuangan global. 47

B.

Status dan Kedudukan Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral di Indonesia

1.

Bank Indonesia Sebagai Lembaga Negara Yang Independen Nama Bank Indonesia tidak dinyatakan secara jelas di dalam salah satu

pasal konstitusi, tetapi Pasal 23 D UUD 1945 menyebut negara mempunyai satu bank sentral, dan bank sentral itu secara factual adalah Bank Indonesia. Apalagi mengingat bunyi Pasal 1 ayat (20) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang menyatakan, “Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang berlaku dan menurut Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia dengan tegas disebutkan, “Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur

47

Penjelasan Umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang


28

tangan pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini”. 48 Kedudukan Bank Indonesia tersebut tergambar dalam struktur lembagalembaga negara pada sistem ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar 1945 yang telah di amandemen, di mana Bank Indonesia kedudukannya tidak berada di bawah salah satu lembaga negara yaitu lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif, sehingga Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang bersifat mandiri. 49 Supramono dalam bukunya menjelaskan sebagai lembaga negara yang independen tidak dibenarkan adanya campur tangan dari pihak eksekutif maupun pihak lain dalam bentuk intimidasi, ancaman, pemaksaan dan bujuk rayu baik secara langsung atau tidak langsung yang dapat mempengaruhi kebijakan dan pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Tujuan diberikannya kebebasan tersebut supaya Bank Indonesia dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan baik dan efektif sesuai dengan sistem bank sentral yang berlaku.

50

Kebebasan tersebut bukan berarti tanpa batas, karena dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia terdapat pengecualian secara tegas. Pengecualian yang dimaksud antara lain diatur dalam pasal 54 dan pasal 58 Undang-Undang Bank Indonesia. Ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Bank Indonesia mengatur tentang pemerintah wajib meminta pendapat Bank Indonesia dalam sidang kabinet yang membahas masalah 48

Agus Santoso, Tugas Dan Kedudukan Bank Indonesia Menurut Pasal 23 D UUD 1945, (Jakarta: Bank Indonesia, 2003), hlm. 28 49 Ibid. 50 Gatot Supramono, Hukum Uang Di Indonesia, (Jakarta: Gramata Publishing, 2014), hlm. 39


29

ekonomi, perbankan dan keuangan yang berkaitan dengan kewenangan Bank Indonesia dan Bank Indonesia wajib memberikan pendapatnya. Pembatasan ini berkaitan dengan Bank Indonesia hubungannya dengan pemerintah dalam mengurus persoalan negara di bidang ekonomi, perbankan dan keuangan. Ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 menjelaskan kewajiban Bank Indonesia untuk menyampaikan laporan tahunan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat setiap awal tahun yang berisi mengenai beberapa hal, sebagai berikut: 51 a.

Pelaksanaan tugas dan wewenangnya pada tahun sebelumnya, dan

b.

Rencana

kebijakan,

penetapan

sasaran,

dan

langkah-langkah

pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia untuk tahun yang akan dating dengan memperhatikan perkembangan laju inflasi serta kondisi ekonomi dan keuangan. Laporan tahunan tersebut merupakan pengecualian dari kebebasan Bank Indonesia karena dilakukan dalam rangka pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 2.

Bank Indonesia Sebagai Badan Hukum Bank Indonesia sebagai lembaga negara, dengan statusnya tersebut tidak

dapat dilepaskan bahwa Bank Indonesia juga sebagai badan hukum. Sejalan dengan kedudukannya di dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia disebutkan bahwa

51

Ibid., hlm. 40


30

Bank Indonesia di dalam melaksanakan tugas dan peranannya sebagai badan hukum publik dan badan hukum perdata. a.

Bank Indonesia Sebagai Badan Hukum Publik Bank Indonesia dalam kedudukanya sebagai badan hukum publik

mempunyai wewenang untuk menetapkan peraturan dan mengenakan sanksi dalam batas kewenangannya (Penjelasan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia). Peraturan yang ditetapkan peraturan Bank Indonesia yang sifatnya mengikat setiap orang atau badan dan prosedurnya harus dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Peraturan-peraturan yang ditetapkan Bank Indonesia jika tidak dipatuhi dapat dikenakan sanksi administratif. Bank Indonesia berwenang menetapkan sanksi administratif terhadap pegawai Bank Indonesia serta pihak-pihak lain yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Bank Indonesia. Sesuai Pasal 72 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2004 sanksi administratif dapat berupa denda, teguran tertulis, pencabutan atau pembatalan izin usaha oleh instansi yang berwenang apabila pelanggaran dilakukan oleh badan usaha, atau sanksi disiplin kepegawaian. b.

Bank Indonesia Sebagai Badan Hukum Perdata Bank Indonesia memiliki status sebagai badan hukum perdata yang

memiliki pekerjaan tidak banyak berbeda dengan badan hukum perdata lainnya seperti perseroan terbatas, yayasan, dan koperasi terutama dalam


31

mengelola harta kekayaannya. Setiap badan hukum perdata mempunyai modal, pendiri, pengurus, pengawas, rapat pemodal Bank Indonesia didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 03 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 06 Tahun 2009, sejak undang-undang tersebut telah disahkan, Bank Indonesia telah memperoleh status badan hukum perdata. Dengan statusnya sebagai badan hukum perdata dalam Undang-Undang Bank Indonesia dapat diketahui sebagai pendiri Bank Indonesia adalah negara dalam hal ini Pemerintah Indonesia. Modal Bank Indonesia yang ditetapkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 minimal 2 triliyun rupiah. Modal tersebut harus ditambah paling banyak 10% dari keseluruhan kewajiban moneter dengan dana yang berasal dari cadangan umum atau hasil revaluasi asset. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tidak dikenal macammacam modal seperti modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal yang disetor seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas karena Bank Indonesia bukan sebagai perusahaan pada umumnya yang tujuannya semata-mata hanya mencari keuntungan melainkan sebagai lembaga negara yang ikut berperan serta dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Bank Indonesia sebagai badan hukum mempunyai pengurus yang merupakan alat perlengkapan untuk melaksanakan kegiatannya sehari-hari. Pengurus yang dimaksud ialah dewan direksi yang dipimpin oleh Gubenur Bank Indonesia.


32

Kedudukan Bank Indonesia sebagai badan hukum perdata mempunyai wewenang dalam mengelola harta kekayaannya sendiri yang terlepas dari sistem APBN (Penjelasan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia). Pengelolaan seperti itu dapat menimbulkan persoalan apakah kekayaan Bank Indonesia merupakan milik negara atau bukan. Dari segi pengelolaanya yang tidak mengikuti sistem APBN terkesan sepintas lalu kekayaan Bank Indonesia bukan milik negara. Namun, hal ini tidak dapat dipandang sebelah mata, sebab di pihak lain Bank Indonesia sebagai lembaga negara harta kekayaanya tidak dapat dikatakan sebagai bukan milik negara. Perbuatan perdata Bank Indonesia antara lain seperti memberikan bantuan likuiditas, membayar gaji pengurus dan para pegawainya, mengadakan perjanjian pencetakan uang dengan Perum Peruri, dan sebagainya. 52 c.

Bank Indonesia Sebagai Lembaga Negara Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia menunjukkan kedudukan

Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang independen tidak sejajar dengan lembaga tinggi negara seperti Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksaan Keuangan, dan Mahkamah Agung. Kedudukan Bank Indonesia juga tidak sama dengan Departerbmen karena kedudukan Bank Indonesia berada di luar pemerintahan. Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya

52

Ibid., hlm. 42-45


33

sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien. Meskipun Bank Indonesia berkedudukan sebagai lembaga negara independen, dalam melaksanakan tugasnya, Bank Indonesia mempunyai hubungan kerja dan koordinasi yang baik dengan BPK, pemerintah dan lainnya, Dalam hubungannya dengan presiden dan DPR, Bank Indonesia setiap awal tahun anggaran menyampaikan informasi tertulis mengenai evaluasi pelaksanaan kebijakan peredaran uang

dan rencana kebijakan

peredaran uang yang akan dating. Khusus kepada DPR, pelaksanaan tugas dan wewenang setiap triwulan dan seweaktu-waktu bila diminta oleh DPR. Selain itu, Bank Indonesia menyampaikan rencana dan realisasi anggaran tahunan kepada pemerintah dan DPR. Dalam hubungannya dengan BPK, Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada BPK. 53 1)

Hubungan Bank Indonesia dengan Pemerintah : Hubungan Keuangan Bank Indonesia membantu menerbitkan dan menempatkan

surat-surat

hutang

negara

guna

membiayai

APBN

tanpa

diperbolehkan membeli sendiri surat-usrat hutang negara tersebut. Bank Indonesia juga bertindak sebagai kasir pemerintah yang menatausahakan rekening pemerintah di Bank Indonesia, dan atas permintaan pemerintah, dapat menerima pinjaman luar negeri untuk dan atas nama Pemerintah Indonesia.

53

53

Kasmir, Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya, Edisi IV, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002) hlm. 165


34

Pelaksanaan tugas Bank Indonesia terfokus agar efektivitas pengendalian moneter tidak terganggu, pemberi kredit kepada pemerintah guna mengatasi deficit spending - yang selama ini dilakukan oleh Bank Indonesia berdasarkan undang-undang yang lama – kini tidak dapat lagi dilakukan oleh Bank Indonesia. 54 2)

Hubungan Bank Indonesia dengan Pemerintah : Independesi dalam Interdepedensi Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang independen

memerlukan koordinasi yang bersifat konsultatif dengan pemerintah, sebagian tugas-tugas Bank Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan-kebijakan ekonomi nasional secara keseluruhan. Kordinasi Bank Indonesia dengan pemerintah diperlukan pada sidang kabinet yang membahas masalah ekonomi, perbankan dan keuangan yang berkaitan dengan tugas-tugas Bank Indonesia. Dalam sidang kabinet tersebut pemerintah dapat meminta pendapat Bank Indonesia. Bank Indonesia juga dapat memberikan masukan, pendapat serta pertimbangan kepada pemerintah mengenai Rancangan APBN serta kebijakan-kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya. Pemerintah juga dapat menghadiri Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia dengan hak bicara tetapi tanpa hak suara. Oleh sebab

54

Ibid.


35

itu, implementasi independensi justru sangat dipengaruhi oleh kemantapan hubungan kerja yang proposional di antara Bank Indonesia di satu pihak dan pemerintah serta lembaga-lembaga terkait lainnya di lain pihak, dengan tetap berlandaskan pembagian tugas dan wewenang masing-masing. 55 3)

Kerjasama Bank Indonesia dengan Lembaga Lain Menyadari pentingnya dukungan dari berbagai pihak bagi

keberhasilan tugasnya, Bank Indonesia senantiasa bekerja sama dan berkordinasi dengan berbagai lembaga negara dan unsur masyarakat lainnya. Beberapa kerjasama ini dituangkan dalam nota kesepahaman (MoU), keputusan bersama (SKB), serta perjanjian-perjanjian, yang ditujukan untu menciptakan sinergi dan kejelasan pembagian tugas antar lembaga serta mendorong penegakan hukum yang lebih efektif. 56 C.

Peranan Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral di Indonesia Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 menyatakan bahwa

tujuan Bank Indonesia adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan rupiah. Maksud dari kestabilan rupiah yang diinginkan Bank Indonesia adalah kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa yang dapat diukur dengan atau tercermin dari perkembangan laju inflasi, serta terhadap mata uang negara lain, yang diukur dengan atau tercermin dari perkembangan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain 57.

55

Ibid., hlm 166 Ibid., hlm. 167 57 Mandala Manurung, Uang, Perbankan, Dan Ekonomi Moneter, (Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004), hlm. 251 56


36

Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugasnya. Ketiga bidang tugas ini adalah: 58 1.

Menetapkan dan melaksanakan kebijakan peredaran uang;

2.

Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;

3.

Mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia. Ketiganya perlu diintegrasi agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan

rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien. 1.

Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan peredaran uang Sebagai otoritas moneter, Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan

kebijakan peredaran uang untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Arah kebijakan didasarkan pada sasaran laju inflasi yang ingin dicapai dengan memperhatikan berbagai sasaran ekonomi makro lainnya, baik dalam jangka pendek, menengah dan panjang. Implementasi kebijakan peredaran uang dilakukan dengan menetapkan sasaran operasional, yaitu uang primer (base money), dan selanjutnya mengamati perkembangan indikator-indikator yang memberikan tekanan pada harga dan nilai tukar rupiah. Perkembangan indikator tersebut dikendalikan melalui peranti moneter tidak langsung, yaitu: 59 a.

Menggunakan operasi pasar terbuka.

b.

Penentuan tingkat diskonto.

c.

Pengaturan kredit atau pembiayaan.

d.

Penetapan cadangan wajib minimum perbankan.

e.

Persuasi moral (moral suasion) 58

Kasmir, Op.Cit., hlm. 171 Iswardono,Uang Dan Bank, Edisi keempat cetakan pertama, (Yogyakarta : BPFE, 1991), hlm. 125-126 59


37

Cara-cara pengendalian moneter tersebut di atas dapat juga dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah. Termasuk dalam cakupan menetapkan dan melaksanakan kebijakan peredaran uang adalah mengelola cadangan devisa (melaksanakan berbagai jenis transaksi devisa) dan juga dapat menerima pinjaman luar negeri (Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999). 2.

Mengatur dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran Dalam tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran Bank

Indonesia berwenang: 60 a.

Melaksanakan

dan

memberikan

persetujuan

dari

izin

atas

penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. b.

Mewajibkan

penyelenggaraan

ajsa

sistem

pembayaran

untuk

menyampaikan laporan kegiatan; c.

Menetapkan penggunaan alat pembayaran;

d.

Mengatur sistem kliring antar bank baik dalam mata uang rupiah maupun asing;

e.

Menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank;

f.

Menetapkan macam, harga, ciri uang yang dikeluarkan, bahan yang digunakan dan tanggal mulai berlakunya sebagai alat pembayaran yang sah;

60

Kasmri, Op. Cit., hlm. 172


38

g.

Mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang dari peredaran, termasuk memberikan penggantian dengan nilai yang sama.

3.

Mengatur Dan Mengawasi Bank Dalam hal mengatur dan mengawasi bank, Bank Indonesia berwenang: a.

Menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsipprinsip kehati-hatian.

b.

Memberikan dan mencabut izin usaha.

c.

Memberikan izin pembukaan, penutupan, dan pemindahan kantor bank.

d.

Memberikan persetujuan atas kepemilikan dan pengurusan bank.

e.

Memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan usaha tertentu.

f.

Mewajibkan bank untuk menyampaikan laporan, keterangan dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan Bank Indnesia.

g.

Melakukan pemeriksaan terhadap bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan.

h.

Memerintahkan bank untuk menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan transaksi tertentu apabila menurut penilaian Bank Indonesia terhadap suatu transaksi patut diduga merupakan tindak pidana di bidang perbankan.

i.

Mengatur dan mengembangkan informasi antar bank.

j.

Mengambil tindakan terhadap suatu bank bagaimana diatur dalam undang-undang tentang perbankan yang berlaku apabila menurut


39

penilaian Bank Indonesia dapat membahayakan kelangsungan usah bank yang bersangkutan dan atau membahayakan perekonomian nasional. k.

Tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen dan dibentuk dengan undangundang.

Selain menetapkan dan melaksanakan kebijakan peredaran uang, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia, juga mempunyai fungsi dan peranan yang lain guna mendukung kegiatan kebijakan peredaran uang di dalam negeri yaitu: 61 a.

Fungsi sebagai Lender of The Last Resort Bank Indonesia dalam melaksanakan fungsi ini memungkinkan Bank

Indonesia membantu kesulitan pendanaan jangka pendek yang dihadapi bank. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia hanya membantu kesulitan pendanaan jangka pendek bank karena adanya mismatch yang disebabkan oleh resiko kredit dan pembayaran berdasarkan prinsip syariah, resiko manejemen, atau resiko pasar. 62 b.

Kebijakan Nilai Tukar Nilai tukar yang lazim disebut kurs, mempunyai peran penting dalam

rangka tercapainya stabilitas peredaran uang dan dalam mendukung kegiatan ekonomi. Nilai tukar yang stabil diperlukan untuk terciptanya iklim yang kondusif bagi peningkatan dunia usaha.

61

Munir Fuady, Hukum Perbankan Modern, cetakan pertama, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 34 62 Lihat ketentuan Pasal 11, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004


40

Menjaga stabilitas nilai tukar, Bank Indonesia pada waktu-waktu tertentu melakukan sterilisasi di pasar valuta asing, khususnya pada saat terjadi gejolak kurs yang berlebihan. 63 c.

Fungsi dalam Pengelolaan Cadangan Devisa Cadangan devisa merupakan posisi bersih aktiva luar pemerintah dan

bank-bank devisa yang harus dipelihara untuk keperluan transaksi internasional. Yang dimaksud cadangan devisa disini adalah cadangan devisa negara yang dikuasai Bank Indonesia, yang tercatat pada sisi aktiva neracara Bank Indonesia yang berupa emas, uang kertas asing, dan tagihan lainnya dalam valuta asing kepada pihak luar negeri yang dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran. Cadangan devisa mencakup pula hak atas devisa yang setiap waktu dapat ditarik dari suatu badan keuangan internasional. Pengelolaan cadangan devisa oleh Bank Indonesia dilakukan dengan melalui berbagai jenis transaksi devisa, yaitu, menjual, membeli, dan/atau menempatkan devisa emas, dan surat-surat berharga secara tunai atau berjangka termasuk pemberian jaminan. Bank Indonesia dalam pengelolaan dan pemeliharaan cadangan devisa selalu mempertimbangkan 3 azas utama dengan skala prioritas, yaitu likuiditas, keamanan, tanpa mengabaikan prinsip memperoleh pendapatan yang optimal. Tujuan pengelolaan dan pemeliharaan cadangan devisa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya menjaga nilai tukar.

63

Muhammad Djumhana, Op.Cit., hlm. 99


41

Bank Indonesia lebih mengutamakan tercapainya tujuan likuiditas dan keamanan daripada keuntungan tinggi dalam mengelola cadangan devisa. Walau demikian, Bank Indonesia tetap mempertimbangkan perkembangan yang terjadi di pasar internasional, sehingga tidak tertutup kemungkinan terjadinya pergeseran dalam portofolio komposisi jenis penempatan cadangan devisa. 64 Guna mewujudkan fungsi-fungsi pokok tersebut, Bank Indonesia melakukan berbagai usaha, seperti: a.

Menghimpun dana dari masyarakat.

b.

Memberikan kredit.

c.

Menerbitkan surat pengakuan utang.

d.

Memperjualbelikan atau menjamin berbagai surat berharga seperti surat-surat wesel, surat pengakuan utang, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), obligasi, surat dagang berjangka waktu sampai 1 tahun, dan instrumen surat berharga lainnya. 65

Bank Indonesia sebagai bank sentral juga memiliki peranan sebagai lembaga untuk melakukan riset-riset ekonomi yang berkaitan dengan masalah dan perkembangan sektor moneter. Hal ini berkaitan dengan tujuan Bank Indonesia, yaiut mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut

Bank

Indonesia

melakukan

kebijakan

peredaran

uang

secara

berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian. 66

64

Ibid., hlm. 100 Nindyo Pramono, Mengenal Lembaga Perbankan Di Indonesia, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1999), hlm. 14 66 Ibid. 65


BAB II KEBERADAAN BANK INDONESIA SEBAGAI BANK SENTRAL. Konferensi Meja Bundar (KMB) yang berlangsung di Den Haag, Belanda

Recommend Documents