BAB I PENDAHULUAN. A. Dasar Hukum

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini adalah Laporan Walikota Medan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Gubernur Sumatera Utara atas penyelenggaraan pemerintahan Kota Medan selama Tahun Anggaran 2006 berdasarkan Rencana Kerja Pemereintah Daeah (RKPD) Kota Medan yang ditetapkan sebelumnya. Landasan hukum penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah

(LPPD)

Kota

Medan

ini

adalah

Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban

Kepala

Daerah

kepada

Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat. Laporan progress report ini juga merupakan pelaksanaan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,

dimana

dalam Pasal 27 ayat (2), dinyatakan bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat. Laporan penyelenggaraaan pemerintahan daerah kepada Pemerintah disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk Bupati/Walikota 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Laporan dimaksud digunakan Pemerintah

sebagai

dasar

melakukan

evaluasi

penyelenggaraan

pemerintahan daerah dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut sesuai

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Medan Tahun 2006

I-1

dengan

peraturan

perundang-undangan.

Dalam

kaitannya

dengan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007, Pasal 194 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa, penyusunan, pelaksanaan,

penatausahaan,

pelaporan,

pengawasan

dan

pertanggungjawaban keuangan daerah, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah, yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Di samping aspiratif, pemerintahan daerah yang baik juga memerlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertangung jawab. Oleh karenanya, penyusunan dan penyampaian LPPD tahun 2006 merupakan satu kesatuan dengan upaya menciptakan tata pemerintahan yang baik. Sebagai bagian dari prinsip tata pemerintahan yang baik, maka akuntabilitas

merupakan

kewajiban

untuk

pertanggungjawaban atau menjawab dan menjelaskan

memberikan kinerja atas

tindakan Pemerintah, kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan, untuk

meminta

keterangan

atau

pertanggungjawaban.

Sebagai konsekuensinya, Walikota Medan harus memberikan penjelasan atas

apa

yang

dilakukan,

sesuai

dengan

tugas,

fungsi

dan

kewenangannya. Oleh karena itu, sangat logis bila Walikota Medan memberi penjelasan atas apa yang dilakukan, sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya kepada masyarakat, Pusat

melalui

Gubernur

Sumatera

implementasi program dan kegiatan

Utara,

kepada Pemerintah khususnya

tentang

pembangunan kota yang telah

ditetapkan, sesuai dengan strategi dan prioritas serta arah kebijakan pembangunan kota Tahun Anggaran 2006.


I-2

Di samping menyampaikannya kepada Gubernur Sumatera Utara, Walikota Medan wajib memberikan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Medan, kepada masyarakat melalui media cetak dan/atau media elektronik. Masyarakat dapat memberikan tanggapan atas informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Medan, sebagai bahan masukan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan. Oleh sebab itu, penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Medan, menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sebagai bahan evaluasi LPPD ini bermanfaat untuk melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada masa yang akan datang. Ruang Lingkup Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Medan tahun 2006 mencakup penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan. Penyelenggaraan urusan desentralisasi meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Penyelenggaraan tugas pembantuan meliputi tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah, tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah

Provinsi.

Penyelenggaraan

tugas

umum

pemerintahan

meliputi kerjasama antar daerah, kerjasama daerah dengan pihak ketiga, koordinasi dengan instansi vertikal di daerah, pembinaan batas wilayah, pencegahan dan penanggulangan bencana, pengelolaan kawasan khusus

yang

menjadi

kewenangan

daerah,

penyelenggaraan

ketenteraman dan keteriban umum dan tugas-tugas umum pemerintahan lainnya yang dilaksanakan oleh daerah. Sesuai

dengan

dinamika

pembangunan

kota,

luas

wilayah

administrasi Kota Medan telah melalui beberapa kali perkembangan. Pada Tahun 1951, Walikota Medan mengeluarkan Maklumat Nomor 21 tanggal 29 September 1951, yang menetapkan luas Kota Medan menjadi


I-3

5.130 Ha, meliputi 4 Kecamatan dengan 59 Kelurahan. Maklumat Walikota Medan dikeluarkan menyusul keluarnya Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 66/III/PSU tanggal 21 September 1951, agar daerah Kota Medan diperluas menjadi tiga kali lipat. Melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1973 Kota Medan kemudian mengalami pemekaran wilayah menjadi 26.510 Ha yang terdiri dari 11 Kecamatan dengan 116 Kelurahan. Berdasarkan luas administrasi yang sama maka melalui Surat Persetujuan Menteri Dalam Negeri Nomor 140/2271/PUOD, tanggal 5 Mei 1986, Kota Medan melakukan pemekaran Kelurahan menjadi 144 Kelurahan. Perkembangan terakhir berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Sumatera Utara Nomor 140.22/2772.K/1996 tanggal 30 September 1996 tentang pendefinitipan 7 Kelurahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Kota Medan, dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 1992 tentang Pembentukan Beberapa Kecamatan di Kotamadya Daerah Tingkat II Medan, secara administrasi Kota Medan dimekarkan kembali, dibagi atas 21 Kecamatan yang mencakup 151 Kelurahan.

B. Gambaran Umum Pembangunan selalu menimbulkan dampak, baik positif maupun negatif. Oleh karena itu, diperlukan indikator sebagai tolok ukur pembangunan. Indikator capaian pembangunan kota akan diuraikan melalui indikator-indikator ekonomi maupun sosial yang dikenal dalam pembangunan. Indikator dimanfaatkan secara luas dalam manajemen pembangunan, oleh karena untuk mengetahui dan mengukur pencapaian sasaran, dibutuhkan tolok ukur atau standar atau sering disebut indikator. Pada dasarnya indikator adalah suatu keterangan, gejala,


I-4

fenomena yang dapat digunakan untuk mengetahui kondisi, kemajuan, tercapainya sasaran atau keberhasilan. Indikator kinerja juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam perencanaan, karena tanpa indikator kinerja yang jelas maka kebijakan, program dan kegiatan tidak dapat sepenuhnya diimplementasikan secara baik, sebab indikator merupakan tolok ukurnya. Oleh karenanya, penetapan indikator yang akurat, valid dan reliabel merupakan salah satu titik kritis pada tahap perencanaan. Di samping itu, melalui indikator, penilaian atau evaluasi yang dilakukan terhadap implementasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, dapat dilakukan secara akurat, valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Mengingat

pentingnya

indikator

sebagai

suatu

pendekatan,

evaluasi pelaksanaan Arah Kebijakan Umum, Strategi dan Prioritas APBD Tahun Anggaran 2006 Kota Medan, juga memaparkan berbagai indikator kinerja pembangunan kota khususnya secara makro, sehingga dapat dimanfaatkan

untuk

melakukan

penilaian

situasi,

memfasilitasi

perumusan berbagai alternatif strategi, mengidentifikasi permasalahan stratejik dan operasional yang ada, dalam rangka memberikan umpan balik bagi formulasi kebijakan, dan program serta kegiatan-kegiatan operasional dalam pembangunan kota pada masa yang akan datang. Relevansi penyajian indikator makro kinerja pembangunan kota juga didasarkan kepada Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah yang secara eksplisit mewajibkan pengelolaan anggaran mengacu kepada keberhasilan atau prestasi kinerja. Berdasarkan hal tesebut perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan kota, tidak hanya harus dapat memberikan argumentasi input yang digunakan, juga menguraikan output, outcome, benefit dan impact yang dihasilkan, sebagai tolok ukur kinerja dalam pembangunan kota.


I-5

Paradigma

baru

dalam

pembangunan

adalah

mengartikan

pembangunan sebagai pergerakan ke atas dari seluruh sistem sosial. Pentingnya pertumbuhan ekonomi yang didasari dengan perubahan nilainilai dan kelembagaan. Kondisi ini dilandasi dengan argumen adanya dimensi kualitatif yang jauh lebih penting dibanding pertumbuhan ekonomi. Dengan perkataan lain, pembangunan ekonomi tidak lagi memuja Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai sasaran pembangunan, namun lebih memusatkan perhatian pada kualitas dari proses pembangunan. Pembangunan ekonomi diwujudkan dalam upaya meniadakan atau setidaknya mengurangi kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan. Sehingga strategi baru dalam pembangunan berorientasi kepada menimbulkan kesempatan kerja, mewujudkan pemerataan, pengentasan kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Indikator kinerja pembangunan Kota Medan Tahun 2006 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran secara makro berbagai hasil, manfaat, dan dampak pembangunan kota yang dilaksanakan Pemerintah Kota Medan beserta seluruh stakeholders yang terlibat, baik masyarakat, swasta, pers, profesional, dan komponen pembangunan kota lainnya selama Tahun 2006, dan dalam tiga tahun terakhir. Indikator kinerja makro yang digunakan untuk mengukur capaian pelaksanaan

program

dan

kegiatan

pembangunan

kota

selama

tahun 2006 di bagi dalam dua bidang yaitu: 1. Indikator Kinerja Makro untuk bidang ekonomi. 2. Indikator Kinerja Makro untuk bidang sosial. Salah satu indikator kinerja makro untuk bidang ekonomi yang sering digunakan secara luas adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB Kota Medan merupakan jumlah nilai tambah barang dan


I-6

jasa akhir yang dihasilkan (nilai barang dan jasa akhir dikurangi biaya untuk menghasilkannya atau sering disebut dengan biaya antara) oleh berbagai unit produksi di wilayah Kota Medan, dalam jangka waktu satu tahun. Unit-unit produksi tersebut dikelompokkan ke dalam sembilan lapangan usaha yaitu: 1.

Pertanian (tanaman bahan makanan, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan);

2.

Pertambangan dan penggalian;

3.

Industri pengolahan (manufaktur);

4.

Listrik, gas dan air bersih;

5.

Konstruksi;

6.

Perdagangan, hotel dan restoran/rumah makan;

7.

Transportasi dan komunikasi;

8.

Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan;

9.

Jasa perorangan dan kemasyarakatan, termasuk jasa pelayanan pemerintah. Nilai PDRB dapat dihitung berdasarkan harga berlaku (current

price) maupun berdasarkan harga konstan (constant price). PDRB Kota Medan yang dihitung menurut harga berlaku (current price) menunjukkan kontribusi

atau

pangsa

masing-masing

sektor

dalam

struktur

perekonomian kota, berdasarkan harga yang berlaku dalam tahun yang bersangkutan, yang di dalamnya tercakup unsur tingkat inflasi makro. Oleh karena itu, tinggi rendahnya persentase pertumbuhan ekonomi yang dihitung, akan dipengaruhi tinggi rendahnya tingkat inflasi dalam periode yang bersangkutan. Dengan demikian PDRB-harga berlaku belum secara riil menggambarkan pertumbuhan ekonomi Kota Medan. Untuk mengukur pertumbuhan PDRB secara riil, digunakan PDRB harga konstan. PDRB harga konstan menggambarkan pertumbuhan


I-7

ekonomi Kota Medan tanpa dipengaruhi oleh masalah perubahan harga atau inflasi yang terjadi atas barang dan jasa yang diproduksi, karena menggunakan harga yang konstan, yakni harga dasar tahun tertentu yang dipilih (saat ini menggunakan harga konstan tahun 2000). Indikator kinerja lain yang terkait dengan besaran Produk Domestik

Regional

Bruto

adalah

PDRB

per

kapita

dan

tingkat

pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, inflasi, ekspor dan impor serta investasi. PDRB per kapita dihitung dengan cara membagi jumlah PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Angka PDRB per kapita memperlihatkan rata-rata pendapatan yang diterima oleh masing-masing penduduk, yang dapat menggambarkan tingkat kemakmuran penduduk Kota Medan. Sementara itu, tingkat pertumbuhan ekonomi merupakan persentase kenaikan atau penurunan PDRB-harga konstan suatu tahun, dibandingkan harga tahun sebelumnya. Selaras dengan indikator kinerja PDRB,

kedua

indikator

kinerja

makro

ini

juga

menggambarkan

keberhasilan atau kinerja pembangunan kota, dalam mewujudkan kemajuan dan peningkatan kemakmuran masyarakat Kota Medan. Berbeda dengan indikator kinerja makro bidang ekonomi, maka indikator kinerja makro untuk bidang sosial mencakup indikator kinerja pembangunan Kota Medan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, ditinjau

dari

aspek

kependudukan,

kesehatan,

pendidikan,

ketenagakerjaan, dan distribusi pendapatan. Beberapa konsep indikator kinerja makro bidang sosial disajikan pada tabel di bawah ini :


I-8

Tabel 1.1 Indikator Kinerja Bidang Sosial Indikator Kinerja

Bidang Nama Indikator Kependudukan

Pertumbuhan Penduduk

Pendidikan

Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) Angka Melek Huruf

Ketenagakerjaan

Angkatan Kerja

Keterangan Indikator Menunjukkan perubahan secara persentase penduduk tahun tertentu dibanding dengan tahun sebelumnya. Perhitungannya biasanya dilakukan dengan metode eksponensial atau deret ukur. Menunjukkan perbandingan antara jumlah siswa pada level pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah level pendidikan tertentu kali 100 %. Misal: APK SD/MI adalah banyaknya murid yang sekolah SD/MI dibagi penduduk usia 7-12 tahun dikali 100 Menunjukkan perbandingan antara jumlah siswa pada level pendidikan tertentu dan berusia pada level sekolah tertentu dengan penduduk usia sekolah level pendidikan tertentu kali 100 %. Misal: APM SD/MI adalah banyaknya murid yang sekolah SD/MI dan berusia 7-12 tahun dibagi penduduk usia 7-12 tahun dikali 100 Menunjukkan jumlah penduduk usia tertentu/usia sekolah yang masih bersekolah. Menunjukkan besarnya persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis. Orang yang berusia 15 tahun ke atas yang sedang bekerja atau mencari pekerjaan


I-9

Bukan Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Kesehatan

Tingkat Pengangguran Terbuka Tingkat Kelahiran Bayi Tingkat Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Harapan Hidup

Kesenjangan

Rasio Gini

Tingkat Kemiskinan

Orang yang berusia 15 tahun ke atas yang sedang sekolah, mengurus rumahtangga, pensiunan atau sudah tidak mampu melakukan pekerjaan karena tua, sakit dan cacat. Persentase penduduk yang aktif secara ekonomi (bekerja atau mencari kerja) atau angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja (15 tahun ke atas). Persentase penduduk yang mencari kerja terhadap angkatan kerja Menunjukkan tingkat bayi lahir hidup pada setiap 1.000 kelahiran. Menunjukkan banyak kematian bayi berumur di bawah satu tahun per 1.000 kelahiran hidup. Menunjukkan tingkat kematian ibu melahirkan pada setiap 100.000 kelahiran hidup. Menunjukkan perkiraan rata-rata lama hidup yang dapat dicapai penduduk. Menunjukkan gambaran distribusi pendapatan untuk seluruh kelompok pendapatan. Bila rasio gini < 0,4 berarti tingkat ketimpangan rendah ; antara 0,4–0,5, ketimpangan sedang (moderat) ; >0,5 berarti ketimpangan tinggi. Persentase orang yang berada di bawah garis kemiskinan. Keadaan Maret 2006, garis kemiskinan perkotaan adalah Rp 175.324/ kapita/bulan.


I-10

1. INDIKATOR EKONOMI Ekonomi adalah aktivitas produksi, distribusi dan konsumsi. Oleh karenanya, ekonomi sangat terkait dengan kemampuan setiap orang

atau

siapapun

kesejahteraannya,

baik

memenuhi kemampuan

kebutuhan untuk

hidup

dan

berproduksi

atau

mengkonsumsi berbagai barang dan jasa yang dibutuhkan. Mengingat keterkaitan yang begitu tinggi antara kemajuan, dan kemakmuran, bahkan kesejahteraan dengan aspek ekonomi, maka aspek ekonomi secara umum dijadikan salah satu ukuran penting untuk menilai tingkat kemajuan, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan aspek ekonomi sebagai bagian dari ukuran kinerja dalam pembangunan kota juga menjadi semakin penting sebab secara praktis, ukur

kuantitatif

konsep ekonomi menyediakan berbagai alat

yang

relevan,

untuk

mengevaluasi

proses

pembangunan kota secara ekonomi. Berdasarkan hal tersebut, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini, khususnya di bidang ekonomi selama tahun 2006 dan periode 2004 – 2006 secara makro akan mengungkapkan hasil-hasil pembangunan kota yang telah dicapai melalui penyajian beberapa variabel ekonomi seperti : Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), PDRB Perkapita, pertumbuhan ekonomi, inflasi, investasi, ekspor dan import serta lain-lain. 1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) PDRB (Atas Dasar Harga Berlaku) Selama periode 2004 – 2006, perekonomian Kota Medan ditandai oleh peningkatan PDRB atas dasar harga berlaku dari 33,12 trilyun rupiah pada tahun 2004 menjadi 42,79 trilyun rupiah pada tahun 2005 dan 48,92 triliyun rupiah pada tahun 2006, atau mengalami peningkatan rata-rata 23,87 persen/tahun.


I-11

TABEL 1. 2 PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KOTA MEDAN ATAS DASAR HARGA BERLAKU TAHUN 2004 – 2006 (Milyar Rupiah) Sektor / Lapangan Usaha

2004*)

2005*)

2006**)

[1]

[2]

[3]

[4]

1.012,23

1.306,92

1.447,70

2,20

2,60

3,28

5.602,44

7.094,92

7.960,60

899,98

917,53

1.093,03

5. KONSTRUKSI

2.908,82

3.502,80

4.795,79

6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN

8.945,38

11.271,82

12.679,93

7. TRANSPORTASI & TELEKOMUNIKASI

5.689,84

7.979,78

9.024,10

8. KEUANGAN & JASA PERUSAHAAN

4.654,51

6.063,88

6.673,03

9. JASA-JASA

3.399,95

4.652,21

5.245,46

33.115,35

42.792,45

48.922,90

1. PERTANIAN 2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN 3. INDUSTRI PENGOLAHAN 4. LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH

PDRB Sumber BPS Kota Medan Keterangan : *) Angka Perbaikan **) Angka Sementara

Melalui data tabel di atas, diketahui bahwa penataan kembali perekonomian kota agar menjadi lebih baik dapat dikatakan cukup berhasil. Hal tersebut ditandai oleh pertumbuhan positif di berbagai sektor/subsektor lapangan usaha ekonomi yang berjalan. Lapangan usaha yang memberikan konstribusi cukup besar terhadap pembentukan PDRB Kota Medan selama periode 2004–2006 adalah sektor perdagangan/hotel/restoran, disusul transportasi/ telekomunikasi, keuangan/jasa

sektor

industri

perusahaan.

Hal

pengolahan, ini

dan

sektor

mengindikasikan

bahwa

perekonomian Kota Medan digerakkan sektor-sektor tersier dan sekunder secara dominan.


I-12

PDRB (Atas Dasar Harga Konstan) Sejalan dengan perkembangan PDRB atas dasar harga berlaku, maka PDRB atas dasar harga konstan 2000, selama periode 2004-2006 juga menunjukkan peningkatan cukup berarti, yang menggambarkan tumbuhnya sektor dan sub sektor produksi serta perdagangan barang dan jasa secara riil. TABEL 1.3 PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KOTA MEDAN ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 TAHUN 2004 – 2006 (Milyar Rupiah) Sektor / Lapangan Usaha

2004*)

2005*)

2006**)

[1]

[2]

[3]

[4]

661,96

670,58

696,01

0,77

0,78

0,73

3.725,21

3.842,15

4.095,39

1. PERTANIAN 2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN 3. INDUSTRI PENGOLAHAN

404,19

413,36

435,64

5. KONSTRUKSI

2.522,96

2.712,63

3.011,37

6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN

6.202,57

6.850,44

7.274,04

7. TRANSPORTASI & TELEKOMUNIKASI

4.308,89

4.637,20

5.255,18

8. KEUANGAN & JASA PERUSAHAAN

3.343,87

3.507,54

3.683,04

9. JASA-JASA

2.452,72

2.637,75

2.784,74

23.623,14

25.272,42

27.236,13

4. LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH

PDRB Sumber BPS Kota Medan Keterangan : *) Angka Perbaikan **) Angka Sementara

Peningkatan PDRB atas dasar harga konstan ini rata-rata sebesar 7,65 persen/tahun atau dari Rp 23,62 trilyun tahun 2004, menjadi Rp 27,24 trilyun tahun 2006. Berdasarkan data tabel tersebut di atas, juga diketahui bahwa peningkatan PDRB secara riil terjadi hampir di seluruh lapangan usaha sektoral, terutama sektor perdagangan/hotel/restoran menunjukkan

peningkatan

dan yang

transportasi/telekomunikasi cukup

signifikan.


Sektor

I-13

perdagangan/hotel/restoran meningkat dari 6,20 triliyun pada tahun 2004 menjadi 7,27 triliyun pada tahun 2006. Sedangkan sektor transportasi/telekomunikasi, meningkat dari 4,31 triliyun pada tahun 2004 menjadi 5,26 triliyun pada tahun 2006. Gambar 1.1 PDRB Kota Medan ADH Berlaku dan Konstan Tahun 2000 Periode 2004-2006 60000 50000 Milyar rupiah

40000 30000 20000 10000 0

2004

2005

2006

ADH Berlaku

33115,35

42792,45

48922,90

ADH Konstan 00

23623,14

25272,42

27236,13

1.2. Struktur Ekonomi Pembangunan ekonomi dalam periode jangka panjang (mengikuti pertumbuhan PDRB), akan membawa suatu perubahan mendasar dalam struktur ekonomi, dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern yang didominasi oleh sektor-sektor non primer, khususnya industri pengolahan dengan increasing return to scale (relasi positif antara pertumbuhan output dan pertumbuhan produktivitas) yang dinamis sebagai mesin utama pertumbuhan ekonomi.

Ada

kecenderungan,

bahwa

semakin

tinggi

laju

pertumbuhan ekonomi membuat semakin cepat proses peningkatan pendapatan masyarakat per kapita, dan semakin cepat pula perubahan struktur ekonomi, dengan asumsi bahwa faktor-faktor


I-14

penentu lain mendukung proses tersebut, seperti tenaga kerja, bahan baku, dan teknologi, relatif tetap. Perubahan struktur ekonomi umum disebut transformasi struktural dan didefinisikan sebagai rangkaian perubahan yang saling terkait satu dengan lainnya dalam komposisi permintaan agregat (produksi dan penggunaan faktor-faktor produksi, seperti tenaga kerja dan modal) yang diperlukan guna mendukung proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Berdasarkan perbandingan peranan dan kontribusi antar lapangan usaha terhadap PDRB pada kondisi harga berlaku tahun

2004–2006

menunjukkan,

sektor

tertier

mendominasi

perekonomian Kota Medan sebesar 68,73 persen, disusul sektor sekunder sebesar 28,31 persen pada tahun 2006. Masing-masing lapangan usaha memberikan kontribusi relatif stabil, yakni 25,92 persen kontribusi lapangan usaha perdagangan/hotel/restoran, lapangan usaha transportasi/ telekomunikasi sebesar 18,45 persen dan lapangan usaha industri pengolahan sebesar 16,27 persen pada tahun 2006. Kontribusi tersebut tidak mengalami perubahan berarti bila dibandingkan dengan kondisi tahun 2004.


I-15

TABEL 1.4 STRUKTUR PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2004 - 2006 (Persentase) Sektor / Lapangan Usaha

2004*)

2005*)

2006**)

[1]

[2]

[3]

[4]

1. PRIMER PERTANIAN PERTAMBANGAN & PENGGALIAN

2. SEKUNDER INDUSTRI PENGOLAHAN LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH KONSTRUKSI

3. TERTIER PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN TRANSPORTASI & TELEKOMUNIKASI KEUANGAN & JASA PERUSAHAAN JASA-JASA

JUMLAH

3.06 3.06 0.01 28.42 16.92 2.72 8.78 68.52 27.01 17.18 14.06 10.27

3.06 3.05 0.01 26.91 16.58 2.14 8.19 70.03 26.34 18.65 14.17 10.87

2.97 2.96 0.01 28.31 16.27 2.23 9.80 68.73 25.92 18.45 13.64 10.72

100.00

100.00

100.00

Sumber BPS Kota Medan Keterangan : *) Angka Perbaikan **) Angka Sementara

Bila diamati lebih lanjut, terjadi perubahan share yang menurun

pada

sektor

pertanian,

perdagangan/hotel/restoran,

hal

ini

industri

pengolahan,

disebabkan

adanya

kecenderungan alih fungsi lahan-lahan untuk kawasan pertanian dan industri di Kota Medan. Sedangkan pada sektor share-nya konstruksi,

meningkat hal

telekomunikasi

ini dan

adalah

yang perubahan

transportasi/telekomunikasi

disebabkan dinamisnya

pesatnya

penggunaan

pembangunan

Kota

dan alat

Medan.

Sedangkan sektor lainnya cenderung fluktuatif perubahan share-nya.


I-16

Gambar 1.2 Struktur PDRB Menurut Penggolongan Sektor Tahun 2004-2006 80 70

Persen

60 50 40 30 20 10 0

2004

2005

2006

PRIMER

3,06

3,06

2,97

SEKUNDER

28,42

26,91

28,31

TERTIER

68,52

70,03

68,73

1.3. Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan prosesnya yang berkelanjutan

merupakan

kondisi

utama

bagi

kelangsungan

pembangunan ekonomi. Karena penduduk bertambah terus dan berarti kebutuhan ekonomi juga terus bertambah terus, maka dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahun. Hal ini hanya bisa diperoleh lewat peningkatan output agregat (barang dan jasa) atau sering disebut PDRB atas dasar harga konstan setiap tahun. Jadi dalam pengertian ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi adalah penambahan PDRB atas dasar harga konstan. Sejalan dengan peningkatan PDRB ADH Konstan tahun 2000 Kota Medan selama periode 2004–2006, pertumbuhan ekonomi Kota Medan selama periode yang sama, meningkat rata-rata di atas 5 persen per tahun yaitu 6,98 persen dari tahun 2004-2005 dan 7,77 persen dari tahun 2005-2006. Pertumbuhan ekonomi yang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Medan Tahun 2006

I-17

dicapai, selain relatif tinggi juga menunjukkan pertumbuhan yang cukup stabil. Pertumbuhan

ekonomi

selama

periode

2004–2006

juga

menunjukkan trend positif, dimana pertumbuhan tahun 2006 relatif tinggi

(7,77

perekonomian

persen). yang

Hal

terjadi,

ini

menunjukkan

lebih

disebabkan

perkembangan faktor-faktor

fundamental ekonomi yang terus membaik, walaupun pada bulan Oktober 2005 Pemerintah telah menaikkan harga bahan bakar minyak. TABEL 1.5 LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI TAHUN 2004 – 2006 (PERSENTASE) Sektor / Lapangan Usaha

2004-2005*)

2005-2006**)

[1]

[2]

[3]

1. PERTANIAN 2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN 3. INDUSTRI PENGOLAHAN 4. LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH 5. KONSTRUKSI 6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN 7. TRANSPORTASI & TELEKOMUNIKASI 8. KEUANGAN & JASA PERUSAHAAN 9. JASA-JASA

PDRB

1,30 0,88 3,14 2,27 7,52 10,45 7,62 4,89 7,54

3,79 -5,89 6,59 5,39 11,01 6,18 13,33 5,00 5,57

6,98

7,77


Melalui data tabel tersebut di atas, diketahui perekonomian Kota Medan selama periode 2004–2006 menunjukkan kinerja yang relatif cukup baik, dalam arti berhasil mendorong pertumbuhan positif hampir untuk semua lapangan usaha ekonomi utama.


I-18

Lapangan usaha yang memberikan kontribusi pertumbuhan terbesar dalam perekonomian Kota Medan selama periode 2004–2005 adalah lapangan usaha perdagangan/hotel/restoran yaitu sebesar 10,45 persen, kemudian disusul sektor transportasi/telekomunikasi yang tumbuh sebesar 7,62 persen, sektor konstruksi dan jasa-jasa masing-masing tumbuh sebesar 7,52 dan 7,54 persen. Sedangkan selama

periode

2005-2006,

kontribusi

pertumbuhan

sektor

mengalami pergeseran. Kontribusi pertumbuhan terbesar menjadi sektor transportasi/telekomunikasi sebesar 13,33 persen, disusul sektor

konstruksi

sebesar

11,01

persen

dan

sektor

industri

pengolahan sebesar 6,59 persen. Sehingga gambaran penggerak pertumbuhan

ekonomi

tahun

2005-2006

lebih

disebabkan

pertumbuhan sektor transportasi/telekomunikasi dan konstruksi. 1.4. PDRB Perkapita PDRB per kapita merupakan indikator makro ekonomi penting lainnya yang menggambarkan tingkat kemakmuran penduduk Kota Medan,

sebagai

dampak

proses

pembangunan

kota

yang

dilaksanakan. Walaupun PDRB per kapita tidak dapat dijadikan dasar untuk melihat kesejahteraan suatu daerah, tetapi minimal dapat dijadikan indikator sederhana apakah perubahan perekonomian dapat mengimbangi perubahan penduduk.


I-19

TABEL 1.6 PDRB PERKAPITA KOTA MEDAN ADH BERLAKU DAN ADH KONSTAN 2000 TAHUN 2004-2006

Tahun [1] 2004*) 2005*) 2006**)

PDRB Perkapita (Jutaan Rupiah) ADH ADH Berlaku Konstan [2] [3] 16,47 11,75 20,91 12,35 23,67 13,17

Perubahan (%) ADH Berlaku [4] 26,96 13,20

ADH Konstan [5] 5,11 6,64


Bila

dibandingkan

dengan

pertumbuhan

ekonomi,

pertumbuhan PDRB per kapita atas dasar harga konstan lebih kecil dibandingkan pertumbuhan ekonomi. Berarti proporsi pertambahan jumlah penduduk Kota Medan lebih tinggi dibanding proporsi pertambahan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB per kapita Kota Medan selama tahun 2004–2006 atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan rata-rata sebesar 21,86 persen/tahun yakni dari 16,47 juta rupiah pada tahun 2004 menjadi 23,67 juta rupiah pada tahun 2006. Nilai riil pertumbuhan PDRB per kapita adalah atas dasar harga konstan, yang tumbuh rata-rata sebesar 6,04 persen/tahun yakni dari 11,75 juta rupiah tahun 2004 menjadi 13,17 juta rupiah tahun 2006. Melihat trend pertumbuhan ekonomi yang terjadi sejak tiga tahun terakhir, perekonomian Kota Medan dapat dikatakan dinamis, dan mengalami percepatan pertumbuhan yang menggembirakan.


I-20

Gambar 1.3 PDRB Perkapita Kota Medan ADH Berlaku dan ADH Konstan Tahun 2004-2006 25 Juta rupiah

20 15 10 5 0

2004

2005

2006

PDRB Per Kapita ADHB

16,47

20,91

23,67

PDRB Per Kapita ADHK

11,75

12,35

13,17

1.5. Inflasi Perkembangan inflasi di Kota Medan selama periode tahun

2004–2006 dipengaruhi berbagai faktor, baik yang bersifat

ekonomi maupun non ekonomi, mekanisme pasar dan kebijakan Pemerintah Pusat. Selama periode tahun 2004–2006, inflasi tertinggi terjadi tahun 2005 mencapai 22,91 persen. Hal ini disebabkan pada bulan Oktober

2005,

melonjaknya

Pemerintah

inflasi

lebih

menaikkan disebabkan

harga faktor

BBM

sehingga

kebijakan

yang

mengakibatkan jenis inflasi disebabkan faktor dorongan biaya produksi barang dan jasa meningkat (cost push inflation), sedang inflasi tahun 2006 sebesar 5,97 persen, dimana lebih rendah dibanding tahun 2004 yang besarnya 6,64 persen.


I-21

TABEL 1.7 LAJU INFLASI KOTA MEDAN MENURUT KELOMPOK KOMODITI TAHUN 2004 – 2006 (PERSEN) T A H U N

K elompok K omodi ti

2 0 0 4 * ) 2 00 5 * ) 2006**)

[ 1]

[2]

[3]

[4]

- B ah an Mak an an

7,87

23,80

4,58

- M ak a n a n J a di , Min u m an / R o k ok dan T e mb a k au

1,89

11,74

5,09

- P er u m a han , A i r, L i s t r i k, G as d a n B a h an B a k ar

9,71

17,11

10,50

- S an dan g

7,20

8,72

8,80

- Kese hat an

6,19

4,88

8,22

- P en di di kan , Re kr e asi dan Ol ah Rag a

4,05

3,52

8,02

- Tr an s port dan Komun i k asi

5,41

62,21

1,21

6,64

22,91

5,97

U mum Sumber BPS Kota Medan Keterangan : *) Angka Perbaikan **) Angka Sementara

Dilihat

dari

komoditinya,

sumbangan

inflasi

pada

tahun 2006 didorong oleh kelompok komoditi perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar. Inflasi pada komoditi kelompok ini sebesar 10,50 persen. Hal ini perlu menjadi perhatian, khususnya komoditi perumahan, dimana sewa rumah sangat tinggi di Kota Medan, sehingga pendapatan masyarakat begitu besar proporsinya

terserap

kepada

sewa

rumah.

Memperbanyak

pembangunan rumuh susun dan sehat sederhana lainnya, yang sewanya murah kiranya dapat menjadi solusi agar supply rumah dapat mengimbangi pertambahan penduduk di Kota Medan. Begitu pula inflasi untuk komoditi sandang, kesehatan dan pendidikan,

rata-rata

mencapai

8

sampai

9

persen

pada

tahun 2006.


I-22

Gambar 1.4 Laju Inflasi Kota Medan Tahun 2004-2006 25

persen

20 15 10 5 0 Inflasi Kota Medan

2004

2005

2006

6,64

22,91

5,97

Dilihat menurut kelompok komoditi, inflasi tertinggi selama tahun

2004 terjadi pada kelompok komoditi perumahan, air,

listrik, gas dan bahan bakar yakni sebesar 9,71 persen, disusul kelompok bahan makanan sebesar 7,87 persen dan sandang sebesar 7,20 persen. Sedangkan selama tahun 2006, inflasi tertinggi terjadi pada kelompok komoditi perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar yakni sebesar 10,50 persen, disusul kelompok sandang, kesehatan dan pendidikan, rekreasi/olahraga masing-masing 8,80, 8,22, 8,02 persen. Perkembangan inflasi lainnya selama tahun 2004 yang patut dikemukakan adalah inflasi terkecil, yakni pada kelompok komoditi makanan/minuman

jadi

dan

rokok/tembakau

yakni

hanya

1,89 persen. Sedangkan tahun 2006, inflasi terkecil pada kelompok komoditi transport dan komunikasi yakni sebesar 1,21 persen. Hal ini karena sudah adanya penyesuaian pada pasar terhadap kenaikan BBM pada Oktober 2005.


I-23

Tingkat inflasi pada tahun 2005, sebesar 22,91%, lebih disebabkan kebijakan Pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), sehingga secara berantai menyebabkan meningkatnya harga-harga komoditi lainnya seperti bahan makanan jadi, (23,80 persen),

makanan jadi (11,74 persen), perumahan

(17,11 persen), sandang (8,72 persen), kesehatan (4,88 persen), pendidikan (3,52 persen) dan transportasi (62,21 persen). Untuk mencapai tingkat inflasi yang terkendali, juga tidak terlepas dari upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kota, dunia usaha,

dan

masyarakat,

untuk

menjamin

keseimbang

sisi

permintaan dan penawaran, sehingga permintaan total tidak jauh melebihi penawaran totalnya. Dalam rangka memonitor dan pengendalian angka inflasi tersebut, Pemerintah Kota melalui BPS secara berkala (bulanan) membuat laporan perubahan indeks harga konsumen, melalui pengamatan terhadap harga-harga umum, sehingga jika terjadi gejolak harga dapat diantisipasi secara dini. Untuk itu juga, dilakukan koordinasi intensif dengan Instansi terkait sehingga program-program yang sifatnya antisipatif dapat dilakukan oleh masing-masing pihak. 1.6. Ekspor Dan Impor Perekonomian

Kota

Medan

selama

tahun

2006

juga

digerakkan kegiatan ekspor dan impor, bahkan dapat dikatakan memiliki peran penting untuk memperluas pasar produk yang dihasilkan, sekaligus mendukung perekonomian Kota Medan yang semakin terbuka. Namun, oleh karena kegiatan ekspor dan impor secara administrasi merupakan barang yang keluar dan atau masuk melewati wilayah kepabeanan, maka pengertian ekspor dan impor untuk Kota Medan juga merupakan barang yang keluar atau masuk


I-24

melewati wilayah kepabeanan, baik melalui Pelabuhan Laut Belawan maupun Bandara Polonia Medan. Sehingga belum tentu ekspor – impor yang terjadi pada kedua pelabuhan tersebut seluruhya adalah hasil kegiatan ekonomi masyarakat Kota Medan. Ekspor Kota Medan dicatat berdasarkan nilai Free On Board (FOB) yaitu nilai barang ekspor hingga berada di atas kapal di pelabuhan, dan siap diekspor. Berdasarkan data yang tercatat, nilai ekspor Kota Medan yang melalui pelabuhan muat Belawan dan bandara Polonia selama tiga tahun terakhir sejak

2004–2006

menunjukkan kondisi yang meningkat, dengan nilai eksport 2,64 milyar US dolar pada tahun 2004 kemudian meningkat menjadi 3,86 milyar US dolar pada tahun 2005, selanjutnya tahun 2006 menjadi 4,52 milyar US dolar atau tumbuh rata-rata pertahun sebesar 31,81 persen. TABEL 1.8 NILAI EKSPOR DAN IMPOR MELALUI WILAYAH KOTA MEDAN TAHUN 2004-2006

T a h u n

E k s po r ( Ni l ai FOB , M i l y ar U S $)

I m por ( Ni l ai C I F, M i l y ar U S $)

S ur pl us Pe r dag angan ( Mi l yar US $ )

[ 1]

[2]

[3]

[4]

2004*)

2,64

0,73

1,91

2005*)

3,86

1,00

2,86

20 0 6 * * )

4,52

1,17

3,35


Kinerja ekspor ini diharapkan tidak hanya merupakan indikasi semakin bergairahnya perekonomian kota, juga akan dapat mendorong peningkatan produksi produk-produk yang berorientasi ekspor.


I-25

Sesuai dengan kecenderungan ekonomi terbuka pada saat ini dan masa yang akan datang, sekaligus untuk mendapatkan keunggulan kompetitif, maka dapat dipastikan setiap daerah cenderung hanya akan menghasilkan produk-produk yang memiliki keunggulan kompetitif baik dilihat dari sisi kualitas maupun harga. Oleh sebab itu, kebutuhan akan produk-produk yang tidak dihasilkan sendiri biasanya akan didatangkan dari luar atau impor. Nilai impor yang dicatat di Kota Medan didasarkan kepada nilai Cost Insurance & Freight (CIF) yang merupakan nilai barang ketika berada di atas kapal di pelabuhan bongkar. Impor melalui Kota Medan selama tahun 2004–2006 juga cenderung meningkat dengan nilai import 0,73 milyar US dolar pada tahun 2004, lalu meningkat menjadi 1,00 milyar US dolar pada tahun 2005 dan meningkat lagi menjadi 1,17 milyar US Dolar pada tahun 2006 atau tumbuh rata-rata 27,62 persen pertahun. Melalui data tabel di atas diketahui bahwa selama tahun 2004-2006 terjadi surplus perdagangan sebesar 1,91 milyar US Dolar pada tahun 2004, kemudian 2,86 milyar US Dolar pada tahun 2005 dan 3,35 milyar US Dolar pada tahun 2006 atau ratarata tumbuh 33,40 persen pertahun. 1.7. Investasi Investasi

merupakan

salah

satu

motor

penggerak

pertumbuhan ekonomi. Pada perekonomian tertutup, sumber dana investasi semata-mata berasal dari tabungan domestik. Sedangkan pada perekonomian terbuka sumber dana dapat diperoleh melalui dana dari luar wilayah.


I-26

Pertumbuhan produksi pada dasarnya dipengaruhi oleh perkembangan produksi

faktor-faktor

tersebut

adalah

produksinya. modal

Salah

(investasi).

satu

faktor

Banyak

studi

menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu daerah erat kaitannya

dengan

tingkat

produktivitas

penggunaan

modal

(investasi). Sejak tahun 2001 penanaman modal (investasi) di Kota Medan secara berangsur-angsur mulai menunjukkan pertumbuhan yang cukup berarti. Hal ini tidak saja didukung oleh faktor-faktor ekonomi yang dimiliki, tetapi didukung juga oleh faktor – faktor non

ekonomi,

sehingga

menciptakan

iklim

dan

lingkungan

penanaman modal yang semakin kondusif dari waktu ke waktu. Langkah - langkah strategis yang ditempuh adalah dengan mengembangkan kemitraan stratejik diantara sesama pelaku usaha dengan Pemerintah Kota yang kenyataannya mampu menumbuhkan minat

berinvestasi

para

pemilik

modal

untuk

menanamkan

modalnya di Kota Medan, di berbagai bidang lapangan usaha potensial. Hal ini juga tidak terlepas dari persepsi yang sama dari seluruh stakeholders tentang perlunya menarik investasi lebih besar, untuk menggerakkan roda perekonomian dalam volume yang lebih besar, sehingga mampu menciptakan lapangan kerja lebih banyak, sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat. Perkembangan positif penanaman modal selama tahun 2006 dapat dilihat dari perkiraan nilai investasi di berbagai sektor lapangan usaha, baik yang berasal dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA), di samping sektor Pemerintah dan rumah tangga.


I-27

TABEL 1.9 PERKIRAAN JUMLAH INVESTASI DI KOTA MEDAN TAHUN 2004 - 2006 (Milyar Rupiah) Sektor /Lapangan Usaha

2004*)

2005*)

2006**)

[ 1]

[2]

[3]

[4]

66,64

1. PERTANIAN

85,41

Rata-rata pertahun [5]

88,20

80,08

0,14

1,61

1,02

0,92

3. INDUSTRI PENGOLAHAN

915,94

873,81

1.038,15

942,63

4. LISTRIK, GAS DAN AIR

876,89

868,96

1.012,68

919,51

5. BANGUNAN

301,19

497,00

462,99

420,39

1.217,48

1.353,12

1.491,09

1.353,90

7. PENGANGKUTAN

572,57

973,44

896,76

814,26

8. KEUANGAN

281,63

336,43

358,51

325,52

9. JASA-JASA

241,83

246,87

283,47

257,39

4.474,31

5.236,66

5.632,86

5.114,61

2. PENGGALIAN

6. PERDAGANGAN

JUMLAH Sumber BPS Kota Medan Keterangan : *) Angka Perbaikan **) Angka Sementara

Melalui data pada tabel di atas, diketahui bahwa total nilai investasi di Kota Medan pada tahun 2004 diperkirakan sebesar 4,47 triliun rupiah dan meningkat menjadi 5,24 triliun rupiah pada tahun 2005, selanjutnya meningkat lagi menjadi 5,63 triliun rupiah pada tahun 2006. Dengan demikian, rata-rata akumulasi nilai investasi

selama

tiga

tahun

usaha

utama

terakhir

diperkirakan

mencapai

5,11 trilyun rupiah. Lapangan

yang

menjadi

tujuan

utama

berinvestasi di Kota Medan pada tahun 2006 adalah sektor perdagangan sebesar 1,35 triliyun rupiah pertahunnya, kemudian disusul sektor industri pengolahan sebesar 942,63 milyar rupiah pertahun, sektor listrik, gas dan air sebesar 919,51 milyar rupiah pertahun

dan

sektor

pengangkutan

dan

komunikasi

sebesar

814,26 milyar rupiah pertahun. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Medan Tahun 2006

I-28

Berbagai faktor penting yang cukup berpengaruh terhadap minat berinvestasi di Kota Medan adalah kondisi keamanan dan ketertiban umum serta stabilitas politik, harga berbagai faktor produksi, suku bunga, tenaga kerja, dan lain-lain. TABEL 1.10 STATISTIK EKONOMI TAHUN 2004 - 2006 No.

INDIKATOR

Satuan

[1]

[2]

[3]

T A H U N 2004*)

2005*)

[4]

[5]

2006**) [6]

1

PDRB (ADH berlaku)

Milyar Rp

33.115,35

42.792,45

48.922,90

2

PDRB (ADH konstan)

Milyar Rp

23.623,14

25.272,42

27.236,13

3

PDRB Perkapita ADHB

Jutaan Rp

16,47

20,91

23,67

4

PDRB Perkapita ADHK

Jutaan Rp

11,75

12,35

13,17

5

Pertumbuhan Ekonomi

Persen

7,29

6,98

7,77

6

Inflasi

Persen

6,64

22,91

5,97

7

Eksport (FOB)

Milyar US$

2,64

3,86

4,52

8

Impor (CIF)

Milyar US$

0,73

1,00

1,17

9

Surplus Perdagangan

Milyar US$

1,91

2,86

3,35

4.474,31

5.236,66

5.632,86

10

Investasi

Milyar Rp


2. INDIKATOR SOSIAL Proses pembangunan ekonomi biasanya tidak hanya ditandai dengan

terjadinya

perubahan

atau

pergeseran

pada

struktur

permintaan dan penawaran barang dan jasa yang diproduksi, namun juga ditandai dengan terjadinya perubahan struktur penduduk dan ketenagakerjaan, perubahan ini adalah proses perubahan demografi. Proses demografi ini terutama terjadi sebagai akibat dari perubahan pada struktur permintaan, struktur produksi dan perbaikan fasilitas kesehatan, gizi serta pendidikan yang timbul seiring pertumbuhan pendapatan per kapita.


I-29

Pembangunan

kota

adalah

pembangunan

seluruh

aspek

penghidupan dan kehidupan masyarakat Kota Medan. Oleh karena itu, kemajuan pembangunan kota selama

tahun

2004 - 2006 juga

meliputi kemajuan pembangunan kesejahteraan sosial seperti; aspek kependudukan,

kesehatan,

pendidikan,

ketenagakerjaan,

dan

distribusi pendapatan, yang salah satu indikatornya ditunjukkan oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kependudukan Dalam kependudukan dikenal istilah transisi penduduk. Istilah ini mengacu pada suatu proses pergeseran dari suatu keadaan dimana tingkat kelahiran dan kematian tinggi ke keadaan dimana tingkat kelahiran dan kematian rendah. Penurunan pada tingkat kelahiran ini disebabkan oleh banyak faktor, antara lain perubahan pola berfikir masyarakat

akibat

pendidikan

yang

diperolehnya,

dan

juga

disebabkan oleh perubahan pada aspek sosial ekonomi. Penurunan tingkat kematian

disebabkan oleh membaiknya gizi masyarakat

akibat dari pertumbuhan pendapatan masyarakat. Pada tahap ini pertumbuhan penduduk mulai menurun. Pada akhir proses transisi ini, baik tingkat kelahiran maupun kematian sudah tidak banyak berubah lagi, akibatnya jumlah penduduk juga cenderung untuk tidak banyak berubah, kecuali disebabkan faktor migrasi. Komponen kependudukan lainnya umumnya menggambarkan berbagai dinamika sosial yang terjadi di masyarakat, baik secara sosial maupun kultural. Menurunnya tingkat kelahiran (fertilitas) dan tingkat kematian (mortalitas), meningkatnya arus perpindahan antar daerah (migrasi) dan proses urbanisasi, termasuk arus ulang alik (commuters),

akan mempengaruhi kebijakan kependudukan yang

diterapkan.


I-30

TABEL 1.11 JUMLAH, LAJU PERTUMBUHAN DAN KEPADATAN PENDUDUK DI KOTA MEDAN TAHUN 2004 - 2006 T a h u n

Laj u Ke padatan Luas Wilayah P e rtumbuhan P en du du k (K M²) P e ndu du k (J i wa/KM²)

J um l a h P en du d uk

[ 1]

[2]

[3]

[4]

[5]

2004

2.006.142

0,63

265,10

7.567

2005

2.036.185

1,50

265,10

7.681

2006

2.067.288

1,53

265,10

7.798

Sumber BPS Kota Medan

Melalui data tabel di atas diketahui, laju pertumbuhan penduduk Kota Medan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2004, laju pertumbuhan penduduk Kota Medan hanya sebesar 0,63 persen pertahun, sedangkan pada tahun 2005 meningkat menjadi 1,50 persen pertahun dan pada tahun 2006 menjadi 1,53 persen pertahun. Jumlah penduduk Kota Medan mengalami peningkatan yaitu dari 2,006 juta jiwa pada tahun 2004 menjadi 2,067 juta jiwa pada tahun 2006. Demikian juga kepadatan penduduk Kota Medan, meningkat dari 7.567 jiwa/Km2 pada tahun 2004 menjadi 7.798 jiwa/Km2 tahun 2006. Tingkat kepadatan penduduk yang relatif tinggi tersebut merupakan

salah

satu

masalah

yang

harus

diantisipasi.

Mengingat luas wilayah administrasi Kota Medan tidak bertambah, sehingga berpeluang menjadi tidak seimbang dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang ada. Faktor

alami

yang

mempengaruhi

peningkatan

laju

pertumbuhan penduduk adalah tingkat kelahiran dan kematian, sedang faktor lainnya adalah disebabkan meningkatnya arus urbanisasi dan commuters serta kaum pencari kerja ke Kota Medan.


I-31

Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan, faktor utama yang menyebabkan komutasi ke Kota Medan adalah adanya pandangan bahwa : (1) bekerja di kota lebih bergengsi (2) di kota lebih gampang mencari pekerjaan, (3) tidak ada lagi yang dapat diolah (dikerjakan) di daerah asalnya, dan (4) upaya mencari nafkah yang lebih baik. Walaupun selama periode 2004 – 2006, pertumbuhan penduduk

Kota

Medan

cenderung

meningkat,

tetapi

pertambahannya relatif sedikit yaitu rata-rata 1,22% per tahun. Agar pertambahan penduduk dapat ditekan menjadi relatif lebih kecil lagi, upaya-upaya dan kebijakan pengendalian kelahiran, melalui program Keluarga Berencana (KB) harus lebih ditingkatkan agar menjadikan angka kelahiran menurun. Ciri lain kependudukan Kota Medan adalah besarnya arus commuters di Kota Medan. Jumlah penduduk Kota Medan pada siang hari diperkirakan mencapai 2,5 juta jiwa, sedang pada malam hari diperkirakan 2.067.288 jiwa. Hal ini berpengaruh terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan pelayanan umum yang harus disediakan secara keseluruhan. Bila arus commuters cenderung mendorong terjadinya peningkatan jumlah penduduk di siang hari, maka peningkatan derajat pendidikan masyarakat secara umum menyebabkan angka pertumbuhan penduduk selama periode 2004 - 2006 berada pada persentase yang relatif kecil. Peningkatan derajat pendidikan masyarakat secara langsung meningkatkan rata-rata pendidikan “calon orang tua” yang akan memasuki kehidupan rumah tangga. Melalui tingkat pendidikan yang semakin memadai, apresiasi, dan


I-32

pandangan

masyarakat

terkait

dengan

upaya

peningkatan

kesejahteraan keluarga juga semakin meningkat. Pandangan bahwa jumlah

anggota

keluarga

yang

tidak

terlalu

besar

akan

memudahkan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, karena beban ekonomi yang harus dipikul menjadi lebih ringan, telah mendorong Pasangan Usia Subur (PUS) cenderung mengikuti konsep untuk menjadi Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS). Sebagian PUS baru, bahkan memilih untuk menunda kelahiran dengan berbagai alasan ekonomi (bekerja) ataupun alasan sosial dan physikologis lainnya. Komposisi Penduduk Kebijakan pembangunan kota juga dipengaruhi komposisi penduduk Kota Medan, baik sebagai obyek maupun subjek pembangunan. Keterkaitan komposisi penduduk dengan upayaupaya pembangunan kota yang dilaksanakan, didasarkan kepada kebutuhan pelayanan yang harus disediakan kepada masing-masing kelompok penduduk, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan bahkan pelayanan kesejahteraan sosial lainnya.


I-33

TABEL 1.12 JUMLAH PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR DI KOTA MEDAN TAHUN 2006 Gol umur (1)

Laki-laki

Perempuan

Jiwa

Persen

Jiwa

Persen

(2)

(3)

(4)

(5)

Jumlah (6)

0-4

103.340

10,06

97.231

9,35

200.572

5-9

102.827

10,01

96.394

9,27

199.221

10-14

105.245

10,24

100.405

9,66

205.650

15-19

119.440

11,62

122.706

11,80

242.146

20-24

113.386

11,03

128.253

12,34

241.638

25-29

101.445

9,87

110.684

10,65

212.128

30-34

89.145

8,68

90.830

8,74

179.976

35-39

73.317

7,13

74.296

7,15

147.613

40-44

63.581

6,19

61.408

5,91

124.989

45-49

48.506

4,72

45.644

4,39

94.150

50-54

33.019

3,21

31.761

3,05

64.780

55-59

25.985

2,53

26.041

2,50

52.026

60-64

20.879

2,03

21.031

2,02

41.911

65+

27.492

2,68

32.998

3,17

60.490

1.027.607

100,00

1.039.681

100,00

2.067.288

Sumber BPS Kota Medan

Proporsi

anak-anak

balita

dalam

kelompok

penduduk

Kota Medan lebih kurang 10 persen dari total jumlah penduduk. Besarnya proporsi dan jumlah penduduk anak-anak balita ini berimplikasi pada kebutuhan prasarana dan sarana pendidikan yang harus disediakan, baik kualitas maupun kuantitasnya. Begitu pula porsi penduduk lanjut usia (65 tahun ke atas), lebih kurang 2-3 persen yang berimplikasi pada penanganan kesehatan mereka agar dapat menikmati hari tuanya dengan baik.


I-34

Gambar 1.5 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Di Kota Medan Tahun 2006 1500000

Jiwa

1000000

500000

0

0-14

15-64

65+

Laki-laki

311412

688702

27492

Perempuan

294030

712654

32998

Total

605442

1401356

60490

Bila dilihat dari kelompok umur seperti grafik di atas, orangorang yang tercakup pada kelompok umur 0-14 dan 65 tahun ke atas, secara ekonomis tidak aktif. Kelompok umur orang yang tidak aktif secara ekonomis ini akan ditanggung oleh orang yang berada pada kelompok umur aktif, hal ini sering disebut dengan angka beban tanggungan total (ABT). Dari grafik di atas ABT Kota Medan berkisar 47,52 atau 47 sampai 48 orang ditanggung oleh 100 orang produktif. Di samping memenuhi kebutuhan pendidikan anak dan remaja, maka kebijakan yang ditempuh selama ini juga diarahkan untuk dapat meningkatkan kesehatan dan status gizi anak, pengendalian tingkat kenakalan anak dan remaja, dan lain-lain. Upaya ini diharapkan dapat terus mempersiapkan masa depan anak dan remaja, dengan kualitas sumber daya manusia yang semakin tinggi.


I-35

Ciri penting lainnya dari penduduk Kota Medan adalah kemajemukan agama, adat istiadat, seni budaya dan suku yang sangat heterogen. Oleh karenanya, salah satu ciri utama masyarakat Kota Medan adalah “terbuka”. Pluralisme kependudukan ini juga yang menjadikan sebahagian mereka yang berkunjung ke Kota Medan mendapat kesan ”Miniatur Indonesia di Kota Medan”. Pendidikan Penyelenggaraan pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pembangunan sumberdaya manusia akan

menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi dan soaial, karena manusia adalah pelaku aktif yang mengakumulasikan modal, mengeksploitasi berbagai sumberdaya, serta menjalankan berbagai kegiatan ekonomi, sosial dan politik yang sangat penting bagi pembangunan sosial. Dengan demikian, penyelenggaraan pendidikan menjadi sangat penting artinya bagi pembangunan kota. Meningkatnya

pendapatan

per

kapita,

menjadikan

kemampuan masyarakat untuk membiayai pendidikan menjadi lebih tinggi, sehingga permintaan akan jenjang pendidikan menjadi lebih tinggi dan waktu untuk sekolah pun menjadi lebih lama. Beberapa upaya pemerintah yang telah dilakukan untuk memenuhi permintaan tersebut meliputi berbagai kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan prasarana/sarana pendidikan, penataran guru-guru, pengadaan peralatan belajar serta penyempurnaan kurikulum, dan lain-lain yang dapat dilihat dalam pengeluaran pembangunan untuk sektor pendidikan. Tingkat

partisipasi

pendidikan

menunjukkan

kesadaran

masyarakat untuk memperoleh pendidikan. Tingkat partisipasi ini


I-36

sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti sarana dan fasilitas pendidikan, biaya pendidikan dan sebagainya. Hal ini dapat dilihat baik dari Angka Partisipasi Kasar (APK) maupun Angka Partisipasi Murni (APM) selama periode 2004 – 2006. TABEL 1.13 ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) DI KOTA MEDAN TAHUN 2004 - 2006 Jenis Pendidikan [1] SD/MI SMP/MTs SMA/MA

2004*) (%) [2] 103,72 98,26 89,20

T A H U N 2005*) (%) [3] 104,28 99,79 89,04

2006**) (%) [4] 103,17 99,31 90,96

Sumber BPS Kota Medan (Olahan SUSENAS) Keterangan : *) Angka Perbaikan **) Angka Sementara

Semakin

tinggi

angka

APK,

berarti

semakin

banyak

penduduk usia sekolah SD/MI/SMP/MTs/SMA/MA yang bersekolah, sehingga semakin baik. APK untuk SD/MI melewati 100% karena adanya penduduk dari luar Kota Medan yang bersekolah di Kota Medan dan hal ini tercatat sebagai siswa sekolah di Kota Medan. Tabel 1.14 Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Medan Tahun 2004 – 2006 J en is Pe n di di k a n [ 1] S D/MI

T A H U N 2004*) ( %)

2005*) ( %)

2006**) ( %)

[2]

[3]

[4]

91,50

91,36

90,72

S MP /MT s

77,43

78,49

79,48

S MA /MA

69,90

71,90

73,86



I-37

Berdasarkan data tabel di atas diketahui, Angka Partisipasi Kasar (APK), maupun Angka Partisipasi Murni (APM) baik SD, SMP, maupun SMA selama tahun 2004 – 2006 cenderung mengalami peningkatan. Untuk APK SD/MI, tahun 2004 telah mencapai 103,72 persen sedangkan pada tahun 2006 menunjukkan angka yang lebih kurang sama dengan kondisi tahun 2004. Sedangkan APK SMP/MTs meningkat dari 98,26 persen pada tahun 2004 menjadi 99,31 persen pada tahun 2006. selanjutnya, APK SMA/MA juga mengalami peningkatan dari 89,20 persen pada tahun 2004 menjadi 90,96 persen pada tahun 2006. Tahun 2004, APM SD/MI mencapai 91,50 persen, sedikit menurun menjadi 90,72 persen pada tahun 2006. Sedangkan APM SMP/MTs, meningkat dari 77,43 persen pada tahun 2004, menjadi 79,48 persen pada tahun 2006. Selanjutnya, APM SMA/MA, mengalami peningkatan dari 69,90 persen pada tahun 2004, menjadi 73,86 persen pada tahun 2006. Gambar 1.6 Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) Di Kota Medan Tahun 2006 120 100

Persen

80 60 40 20 0

SD/MI

SMP/MTs

SMA/MA

APK

103,31

99,31

90,96

APM

90,72

79,48

73,86


I-38

Berdasarkan hal tersebut, salah satu keluaran dan hasil penting penyelenggaraan pendidikan selama periode 2004 – 2006 adalah berhasilnya Kota Medan mempertahankan Wajib Belajar 9 Tahun pada tingkat “Tuntas Paripurna”. Kemajuan penyelenggaraan pendidikan masyarakat Kota Medan selama periode 2004 - 2006 juga ditunjukkan oleh Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut usia sekolah. Jumlah penduduk usia sekolah yang masih bersekolah mengalami kenaikan pada seluruh kelompok usia sampai tahun 2006, anak usia 07 - 12 tahun yang bersekolah mencapai hampir 100 persen (99,16%), dan sebanyak 95,01 persen anak usia

13 – 15 tahun masih bersekolah.

TABEL 1.15 ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS) MENURUT USIA SEKOLAH DI KOTA MEDAN TAHUN 2004 – 2006 Jenis Pendidikan [1] 07 – 12 13 – 15 16 – 18 19 - 24

2004*) (%) [2] 98,58 93,75 76,31 21,77

T A H U N 2005*) (%) [3] 99,06 95,04 78,11 24,09

2006**) (%) [4] 99,16 95,01 78,23 22,09


Adanya anak usia sekolah yang putus sekolah, khususnya pada usia 16 -18 tahun diperkirakan lebih disebabkan alasan-alasan ekonomi.

Upaya penting yang dilakukan Pemerintah Kota Medan

untuk menjadikan penduduk usia 7 - 18 tahun untuk tetap bersekolah bagi yang putus sekolah dan mendorong anak usia sekolah untuk bersekolah adalah menempuh kebijakan pemberian


I-39

beasiswa terarah, baik di jenjang pendidikan SD sampai ke tingkat SMP dan SLTA. Melalui kebijakan ini diharapkan biaya pendidikan, khususnya bagi anak kurang mampu dapat diatasi sehingga mereka tidak perlu lagi memikul biaya pendidikan untuk dapat bersekolah sesuai dengan bakat dan potensi yang dimiliki. Di samping itu, penyelenggaraan pendidikan di Kota Medan juga semakin baik, khususnya untuk tetap mendorong anak usia bersekolah, agar tetap bersekolah, dengan dilaksanakannya PKPS – BBM bidang pendidikan, sejak semester ke dua tahun 2005 hingga sekarang. Selain indikator yang telah disajikan di atas, ada lagi indikator pendidikan lainnya adalah rata-rata lama sekolah penduduk 10 tahun ke atas di Kota Medan. Bila dilihat dari rata-rata lama sekolah, terlihat peningkatan dari tahun 2004 - 2006 walaupun kecil. Pada tahun 2004 rata-rata lama sekolah penduduk 10 tahun ke atas mencapai

10,6

tahun

meningkat

menjadi

10,8

tahun

pada

tahun 2006. Kesehatan Selain pendidikan, penyelenggaraan pelayanan kesehatan merupakan faktor penting bagi pembangunan kota, karena erat kaitannya dengan mutu sumberdaya manusia sebagai salah satu modal pembangunan. Jaminan kesehatan yang semakin baik akan menghasilkan kualitas manusia yang lebih baik, yang pada gilirannya akan

meningkatkan

produktivitas.

Dengan

demikian,

selain

pembangunan pendidikan, pemerintah pun sangat berkepentingan atas peningkatan kesehatan masyarakat secara umum. Derajat kesehatan masyarakat Kota Medan juga merupakan indikator penting yang mengindikasikan kemajuan pembangunan


I-40

kota selama tahun 2004 – 2006. Hal ini disebabkan, derajat kesehatan

pada

dasarnya

dapat

digunakan

untuk

mengukur

peningkatan kualitas SDM yang ada. Masyarakat dengan pendidikan yang memadai, ditunjang dengan kesehatan yang baik, dapat menjadi aset pembangunan kota yang berkualitas. Salah satu indikator kesehatan masyarakat adalah angka kelahiran kasar. Angka ini menunjukkan banyaknya bayi lahir dalam keadaan hidup per 1000 penduduk. Tinggi – rendahnya angka ini disebabkan oleh banyak faktor, antara lain : kondisi kesehatan, perumahan,

pendidikan,

penghasilan,

agama,

maupun

sikap

terhadap besarnya anggota keluarga. Besarnya angka kelahiran kasar pada tahun 2004 adalah 2,37 dan menurun pada tahun 2006 menjadi 2,25. Indikator umum

lain

yang

(Morbidity

rate).

digunakan

adalah

Berdasarkan

angka

kesakitan

perhitungan

selama

tahun 2004 – 2006, angka kesakitan umum pada masyarakat Kota Medan relatif tidak mengalami perubahan berarti dari 12,30 persen pada tahun 2004 menjadi 11.70 persen pada tahun 2006. Angka ini menunjukkan

bahwa

banyaknya

penduduk

Kota

Medan

yang

mengalami keluhan kesehatan ringan dengan tanda-tanda fisik dapat dideteksi, seperti demam, batuk, pilek, dan lain-lain dalam sebulan yang

mengganggu

aktivitas

sehari-hari,

dibandingkan

jumlah

penduduk secara keseluruhan cenderung atau relatif kecil, sehingga mengindikasikan kondisi kesehatan masyarakat yang semakin baik. Derajat kesehatan masyarakat yang relatif semakin membaik, juga tidak terlepas dari upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang dijalankan. Dalam rangka ini Pemerintah Kota Medan


I-41

dalam beberapa tahun terakhir telah melaksanakan kebijakan dan program-program yang mendukung pelayanan kesehatan masyarakat seperti rujukan, perbaikan gizi masyarakat, pencegahan dan pemberantasan

penyakit

menular,

pengembangan

pembinaan

lingkungan sehat dan PHBS, pembinaan posyandu, peningkatan quality assurance di

Puskesmas, imunisasi, dukungan Forum

Kesehatan Kota, dan lain-lain. Berdasarkan

indikator

kesehatan

masyarakat

tahun

2004 – 2006 di atas diketahui juga bahwa, peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kota Medan ditunjukkan oleh Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup yang menurun dari 21 bayi pada tahun 2004 menjadi 15,09 bayi pada tahun 2006, Angka Kematian Ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup yang menurun, dari 162

pada

tahun

2004

menjadi

110

pada

tahun

2006.

Adanya perbaikan-perbaikan kesehatan masyarakat tersebut secara keseluruhan juga telah menjadikan bertambahnya Umur Harapan Hidup dari 69,90 pada tahun 2004 menjadi 71,40 pada tahun 2006. TABEL 1.16 INDIKATOR KESEHATAN MASYARAKAT DI KOTA MEDAN TAHUN 2004 - 2006 No.

Jenis Indikator

[ 1]

[2]

1

A ng k a Kel ah ir an Kas ar

2

Umu r H ar apan H i dup

3

Angka Kematian Kas ar per 1000 penduduk

4

A n g k a K e mat i a n B a yi pe r 1 0 0 0 K e l a hi r an H i du p

5

A ng k a K emat i an I bu pe r 100. 000 Kelahiran Hi dup

6

A ng k a Kes ak i t an U mum

T A H U N 2 00 4 * )

2 0 05 * )

2006**)

[4]

[5]

[6]

2,37

2,27

2,25

69,90

70,70

71,40

1,70

1,59

1,50

21,00

15,84

15,09

162

120

110

12,30

12,21

11,70

Sumber BPS Kota Medan dan Instansi terkait Keterangan : *) Angka Perbaikan **) Angka Sementara


I-42

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kota Medan selama tahun 2004 - 2006 juga dibarengi oleh peningkatan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang diberikan. Pelayanan dasar kesehatan ini diberikan oleh Puskesmas/ Puskesmas Pembantu yang saat ini mencapai 39 unit dan 40 unit Puskesmas Pembantu, di samping Puskesmas Keliling 27 unit, Rumah Sakit Pemerintah, Jangkauan

Swasta, pelayanan

Praktek kesehatan

Dokter,

dan

terhadap

lain-lain. masyarakat

berpenghasilan rendah juga meningkat, seiring dengan adanya pelayanan kesehatan dasar tanpa bayar di tingkat Puskesmas. Ketenagakerjaan Selama tahun 2004 – 2006, keadaan ketenagakerjaan di Kota Medan dipengaruhi oleh 2 (dua) sisi, yaitu sisi permintaan yang didorong oleh dinamika pembangunan ekonomi kota, dan sisi penawaran

yang

dipengaruhi

oleh

perubahan

struktur

umur

penduduk Kota Medan. 1. Komposisi Penduduk Usia Kerja Sesuai dengan pengelompokan statistik yang dipergunakan, maka batasan penduduk usia kerja adalah penduduk yang berusia 10 tahun ke atas, bila data bersumber dari SUSENAS, sedangkan yang bersumber dari SAKERNAS sudah digunakan 15 tahun ke atas. Data pada tabel di bawah ini sudah bersumber dari SAKERNAS. Penduduk usia kerja dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk yang aktif secara ekonomi, yaitu mereka yang bekerja dan mencari pekerjaan, sedangkan Bukan Angkatan Kerja adalah penduduk yang tidak aktif secara ekonomi dengan kegiatan antara


I-43

lain sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya (pensiunan, orang jompo, orang cacat, penerima pendapatan dan lainnya). TABEL 1.17 BANYAKNYA PENDUDUK BERUMUR 10 TAHUN KE ATAS (SUSENAS), 15 TAHUN KE ATAS (SAKERNAS) MENURUT JENIS KEGIATAN UTAMA DI KOTA MEDAN TAHUN 2004 – 2006 J en is In di kat or [ 1] 1. An g k at an Kerj a a. B e kerj a b. Mencar i K erj a 2. Bukan A ngkatan Kerj a a. S e k olah b. Mengu r us R mh Tan g g a c. Lai nnya Sumber BPS Kota Medan Keterangan : *) Angka SUSENAS **) Angka Sementara SAKERNAS

2004*) [2]

T A H U N 2005**) [3]

2 00 6 * * ) [4]

855.880 744.530 111.350

763.123 668.038 95.085

815.710 718.804 96.906

761.310

676.731

646.136

389.800 298.370 73.140

331.164 273.575 71.993

321.188 277.751 47.197

Berdasarkan data tabel tersebut di atas diketahui bahwa pada tahun 2006 angkatan kerja mengalami kenaikan dibandingkan keadaan pada tahun 2005. Sejalan dengan kondisi tersebut, banyaknya orang yang bekerja juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yaitu dari 668.038 orang pada tahun 2005 menjadi 718.804 orang pada tahun 2006. Seiring dengan itu, peningkatan juga terjadi pada kelompok “pencari kerja” yaitu dari 95.085 orang pada tahun 2005 menjadi 96.906 orang pada tahun 2006. Berdasarkan kondisi tersebut, proporsi penduduk yang bekerja sedikit meningkat dari 87,54 persen pada tahun 2005, menjadi 88,12 persen pada tahun 2006. Sedangkan penduduk yang Bukan Angkatan Kerja mengalami penurunan dari tahun 2005 sebesar 676.731 orang menjadi 646.136 orang pada tahun 2006.


I-44

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Sebagai bagian dari sumber daya ekonomi, peranan tenaga kerja dalam aktivitas ekonomi

diukur dari Tingkat Partisipasi

Angkatan Kerja (TPAK). Semakin tinggi TPAK, maka semakin besar keterlibatan

tenaga

kerja

dalam

kegiatan

ekonomi.

Tinggi

rendahnya TPAK sangat dipengaruhi oleh umur, jenis kelamin dan kesempatan untuk memperoleh pekerjaan. Dilihat dari sisi usia, TPAK penduduk usia muda biasanya rendah karena pada masa-masa tersebut umumnya mereka banyak yang masih menjalani proses pendidikan dan merasa belum memiliki kewajiban untuk mencari nafkah. TPAK yang rendah juga akan ditemui pada kelompok penduduk usia kerja wanita. Keadaan ini erat kaitannya dengan sistem nilai yang dianut masyarakat, namun dengan semakin tingginya tingkat pendidikan masyarakat, sistem nilai yang dianut juga semakin berubah sehingga TPAK ini juga cenderung meningkat. Sedangkan bila dilihat dari sisi tingkat kemudahan/kesulitan untuk mendapatkan kerja, nilai TPAK yang rendah menunjukkan kecilnya kesempatan kerja yang tersedia bagi penduduk usia kerja dan sebaliknya TPAK yang tinggi menunjukkan besarnya kesempatan kerja yang tersedia. Dibandingkan dengan penduduk usia kerja, data mengenai angkatan kerja lebih menggambarkan keadaan penduduk yang aktif secara ekonomi (economical active population). Perkembangan angkatan

kerja

dapat

direfleksikan

dengan

melihat

Tingkat

Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang merupakan perbandingan orang yang masuk ke dalam angkatan kerja terhadap total penduduk usia kerja.


I-45

TABEL 1.18 TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK) MENURUT JENIS KELAMIN DI KOTA MEDAN TAHUN 2004 - 2006 T A H U N

TPAK

2004*) ( %)

2005*) ( %)

20 0 6 * * ) ( %)

[ 1]

[3]

[4]

[5]

Laki- laki

70,82

71,31

70,43

P e rempuan

35,67

38,67

35,59

T ot al ( Lk +Pr )

52,92

53,00

55,80


Secara total TPAK Kota Medan pada tahun 2006 sebesar 55,80 persen. Proporsi ini relatif meningkat dibanding keadaan tahun 2004 yang hanya 52,92 persen. Bila diamati lebih rinci TPAK laki-laki hampir mencapai 2 (dua) kali lipat dari TPAK perempuan. Kondisi ini relatif sama, baik pada tahun 2004 maupun 2006. TPAK laki-laki berada pada kisaran 70 persen, sedangkan TPAK perempuan pada kisaran 35 persen. Secara umum TPAK bersifat fluktuatif dipengaruhi oleh kondisi perekonomian, sehingga berdampak pada meningkatnya kesempatan kerja yang membantu kelompok pencari kerja memperoleh pekerjaan. Kondisi tersebut menjadikan lebih banyak penduduk Kota Medan yang terlibat aktif secara ekonomi dari tahun ke tahun, yang tentunya akan menambah produksi atau pendapatan dan meningkatkan kesejahteraannya. 2. Penduduk Bekerja Sesuai dengan ciri perekonomian Kota Medan, maka selama tahun 2004 - 2006, lapangan pekerjaan yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor perdagangan/hotel/restoran


I-46

yaitu sebesar 35,74 persen pada tahun 2006, diikuti sektor transportasi/komunikasi sebesar 17,59 persen pada tahun 2006, dan industri pengolahan serta jasa-jasa masing-masing sebesar 15,05 dan 12,19 persen pada tahun 2006. Persentase penyerapan tenaga kerja pada ke empat lapangan usaha ini selama tahun 2004 - 2006 ratarata di atas 80 persen dari total angkatan kerja yang bekerja. TABEL 1.19 PROPORSI JUMLAH PENDUDUK 10 TAHUN KEATAS YANG BEKERJA MENURUT LAPANGAN PEKERJAAN DI KOTA MEDAN TAHUN 2004 - 2006 Kegiatan Utama

2004*) (%)

2005*) (%)

2006**) (%)

[ 1]

[2]

[3]

[4]

1. Pertanian

4,61

5,17

5,04

2. Pertambangan/Penggalian

0,38

0,38

0,39

16,67

16,30

15,05

4. Listrik,Gas Dan Air Minum

0,66

0,69

0,71

5. Bangunan

7,91

7,97

8,45

6. Perdagangan,Hotel & Restoran

31,26

34,28

35,74

7. Angkutan dan Komunikasi

18,83

17,98

17,59

3,48

4,22

4,84

16,10

13,00

12,19

100

100

100

3. Industri Pengolahan

8. Lembaga Keuangan 9. Jasa-Jasa JUMLAH Sumber BPS Kota Medan Keterangan : *) Angka Perbaikan **) Angka Sementara

Penyerapan angkatan kerja yang tinggi di sektor-sektor utama tersebut sangat wajar, karena di samping sektor formal, di sektorsektor tersebut penyerapan lapangan kerja di sektor informalnya juga cukup besar, misalnya pada industri kecil dan kerajinan kecil rumah

tangga,

pedagang

asongan/kaki

lima,

sopir-sopir

angkutan/beca dan perseorangan di sektor jasa-jasa.


I-47

Walaupun perkembangan penyerapan tenaga kerja di masingmasing lapangan pekerjaan tersebut dari tahun ke tahun fluktuatif, tetapi selama kurun waktu tiga tahun terakhir tidak merubah komposisi lapangan pekerjaan berdasarkan penyerapan tenaga kerja di masing-masing sektor. Hal lain yang patut dikemukakan, ternyata pendidikan seseorang (angkatan kerja) juga sangat berpengaruh kepada kesempatan kerja dan produktivitas kerja, yang pada gilirannya akan berpengaruh

pada

pendapatan

dan

kesejahteraan

hidupnya.

Oleh karena itu, apabila “bekal pendidikan penduduk” yang termasuk angkatan kerja yang ada relatif rendah (SLTA ke bawah), maka peluang mendapatkan lowongan di sektor-sektor formal dengan produktivitas tinggi menjadi terbatas. Dengan demikian, kebijakan pokok yang ditempuh selama periode 2004 – 2006 adalah meningkatkan SDM melalui peningkatan “Human Cavital” pada aspek pendidikan. 3. Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Produktivitas tenaga kerja dalam perekonomian akan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang dimiliki. Oleh karena itu, upaya yang ditempuh selama tahun 2004 – 2006, selain mendorong tingkat penyerapan tenaga kerja lebih besar dari tahun ke tahun, juga dilakukan usaha-usaha yang menjadikan tenaga kerja yang bekerja memiliki tingkat pendidikan yang semakin tinggi.


I-48

TABEL 1.20 PERKEMBANGAN PERSENTASE PENDUDUK BERUSIA 10 TAHUN KE ATAS YANG BEKERJA MENURUT PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKAN DI KOTA MEDAN TAHUN 2004 – 2006 No.

Lapangan Usaha

Satuan

[1]

[2]

[3]

Tahun 2004*)

2005*)

2006**)

[4]

[5]

[6]

1

Tidak/Belum Pernah Sekolah Persen

0,58

0,22

0,21

2

Tidak/Belum Tamat SD

Persen

5,16

3,44

2,05

3

SD

Persen

16,72

17,95

17,48

4

SMTP

Persen

20,90

20,65

20,15

5

SMTA Umum

Persen

36,45

38,06

39,99

6

SMTA Kejuruan

Persen

9,93

8,64

7,92

7

Diploma I/II

Persen

0,72

0,79

0,72

8

Diploma III

Persen

2,22

1,80

2,41

9

Diploma IV/S-1

Persen

7,32

8,45

9,06

100

100

100

JUMLAH Sumber BPS Kota Medan Keterangan : *) Angka Perbaikan **) Angka Sementara

Berdasarkan data tabel di atas, diketahui jumlah terbesar angkatan kerja yang bekerja di Kota Medan pada tahun 2006 adalah tamatan SLTA umum sebesar 39,99 persen, yang diikuti kemudian tenaga kerja tamatan SLTP

sebesar 20,15 persen, SD sebesar

17,48 persen, dan D3 ke atas sebesar 11,47 persen. Hal yang patut juga dikemukakan adalah adanya kecenderungan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan tenaga kerja seperti halnya Sarjana, ada kecenderungan semakin sulit mereka masuk dalam pasar kerja. Hal

ini

disebabkan

pasar

kerja

tidak

hanya

sekedar

mempertimbangkan aspek formal pendidikan pencari kerja, tetapi juga kesesuaian skill dan keterampilan nyata yang dimiliki dengan lapangan kerja yang tersedia.


I-49

4. Penduduk Yang Mencari Pekerjaan (Pengangguran Terbuka) Salah satu persoalan pokok pembangunan kota yang dihadapi selama periode 2004 – 2006 adalah relatif masih tingginya tingkat pengangguran terbuka. Sulitnya menekan pengangguran disebabkan laju pertumbuhan angkatan kerja yang jauh melampaui laju pertumbuhan kesempatan kerja, sehingga mengakibatkan relatif masih tingginya angka pengangguran terbuka di Kota Medan. Untuk menekan angka pengangguran, berbagai program ketenagakerjaan selama periode 2004 – 2006 diarahkan pada perluasan kesempatan kerja di segala bidang. Bidang yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Kota Medan adalah sektor Perdagangan,

Jasa

dan

Industri.

Perluasan

kesempatan

kerja

diupayakan dapat membuka peluang bagi terciptanya lapangan kerja baru, khususnya di sektor jasa, sektor industri rumah tangga maupun industri kecil lainnya. Pengangguran terbuka adalah banyaknya orang yang mencari pekerjaan (dalam time reference) baik sudah pernah bekerja maupun belum

pernah

bekerja

sama

sekali.

Perkembangan

tingkat

pengangguran dapat digambarkan dengan menggunakan Tingkat Pengangguran

Terbuka

(TPT/Open

Unemployment

Rate)

yaitu

perbandingan banyaknya orang yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan terhadap total angkatan kerja.


I-50

TABEL1.21 TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) DI KOTA MEDAN TAHUN 2004 - 2006 Satuan [1]

[2]

2004*) [3]

TPT

Persen

13,01

Tahun 2005*) [4]

2006**) [5]

12,46

11,88


Berdasarkan data tabel di atas diketahui bahwa sepanjang tahun 2004 – 2006 tingkat pengangguran terbuka secara persentase di Kota Medan mengalami sedikit penurunan yaitu dari 12,46 persen pada tahun 2005, menjadi 11,88 persen pada tahun 2006. Tetapi secara nominal seperti diperlihatkan pada Tabel 1.21 terjadi sedikit peningkatan, hal ini disebabkan meningkatnya tenaga kerja yang terampil tetapi belum terserap di pasar kerja, belum seimbangnya jumlah

pencari

penggunaan

kerja

teknologi,

dengan

pertumbuhan

sehubungan

kebijakan

lapangan nasional

kerja, yang

mempengaruhi perekonomian kota secara umum. Faktor lain yang turut berperan adalah masih adanya konflik antara tenaga kerja dan pengusaha yang berakibat terganggunya iklim investasi sehingga menghambat terbukanya lapangan kerja baru. Harus diakui walaupun selama periode 2004 – 2006 lapangan kerja baru pada dasarnya tercipta secara signifikan dari tahun ke tahun, namun akibat pertumbuhan angkatan kerja jauh lebih tinggi dari lapangan kerja baru yang tersedia, tingkat pengangguran masih relatif tinggi. Oleh karena persoalan pengangguran berkaitan langsung dengan upaya setiap orang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga dapat hidup layak dan tidak menjadi beban


I-51

sosial, maka berapapun angka pengangguran, tetap harus menjadi perhatian yang serius dari semua pihak, agar mereka dapat aktif secara ekonomi. Oleh karena itu, adalah kebijakan dasar Pemerintah Kota selama periode 2004 - 2006, untuk mendorong terciptanya lapangan kerja baru melalui penanaman modal. Namun demikian masuknya investasi-investasi baru, ternyata juga tidak dapat menampung seluruhnya angkatan kerja yang tersedia, sehingga tetap menjadi masalah sosial yang harus terus dicarikan jalan keluarnya melalui sinergitas pelaku-pelaku ekonomi. Untuk itu, kebijakan anggaran pada masa yang akan datang seyogianya juga dapat lebih meningkat di bidang ekonomi dan investasi, di samping bidang-bidang sosial lainnya. 5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sesuai dengan paradigma pembangunan manusia, maka keberhasilan pembangunan Kota Medan selama juga

ditunjukkan

oleh

Indeks

tahun 2004 – 2006

Pembangunan

Manusia

(IPM)

masyarakat Kota Medan. Melalui IPM, diketahui tingkat kemajuan, kemakmuran dan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Medan sebagai dampak proses pembangunan kota yang dilaksanakan. Pengukuran IPM dilakukan terhadap 4 (empat) dimensi pokok pembangunan manusia, meliputi : (1) Angka Harapan Hidup, (2)

Angka

Melek

Huruf,

(3)

Rata-rata

Lama

Sekolah,

dan

(4) Konsumsi Perkapita Pertahun. IPM Kota Medan selama tahun 2004 – 2006 cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yaitu dari 74,7 pada tahun 2004 meningkat menjadi 75,4 pada tahun 2005 dan meningkat lagi menjadi 75,8 pada tahun 2006. Di samping itu, seluruh indikator juga memiliki korelasi positif dengan peningkatan IPM. Peningkatan


I-52

IPM tersebut disebabkan relatif membaiknya tingkat daya beli dan pendapatan

masyarakat sehingga mampu meningkatkan derajat

kesehatan dan pendidikannya dari waktu ke waktu. Dengan kata lain, proses pembangunan kota sampai saat ini selain dapat memperbaiki daya beli masyarakat menjadi lebih baik, juga mampu meningkatkan kapasitas fisik (kesehatan) masyarakat dan kapasitas intelektual penduduk Kota Medan. Berdasarkan kategori yang ditetapkan, status pembangunan manusia di Kota Medan termasuk dalam kelompok memuaskan atau tergolong pada tingkatan “atas”. Untuk level propinsi Sumatera Utara angka IPM Kota Medan berada pada posisi 2 setelah Kota Pematang Siantar. 6. Kemiskinan Pembangunan kota tidak semata-mata diarahkan hanya untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga ditekankan pada peningkatan pemerataan pendapatan, yang pada akhirnya diharapkan

dapat

mengurangi

kesenjangan

pendapatan

antar

golongan pendapatan dan penduduk bahkan antar wilayah sehingga dapat mengentaskan kemiskinan. TABEL 1.22 JUMLAH PERSENTASE PENDUDUK MISKIN DI KOTA MEDAN TAHUN 2004-2006 Tahun [1] 2004*) 2005*) 2006**)

Persentase Penduduk Miskin [2] 7,13 8,62 7,77

Jumlah Penduduk Miskin [3] 142.627 175.519 160.653



I-53

Berdasarkan data tabel tersebut di atas, diketahui secara umum upaya menurunkan angka kemiskinan, terutama yang disebabkan oleh dampak krisis ekonomi pada dasarnya telah menunjukkan hasil, walaupun masih bersifat fluktuatif. Hal itu dapat diketahui dari persentase jumlah penduduk miskin pada tahun 2005 dari 175.519 jiwa atau 8,62 persen dapat turun menjadi 160.653 jiwa atau 7,77 persen pada tahun 2006. Besarnya jumlah penduduk miskin pada tahun 2005 disebabkan kenaikan BBM pada Oktober 2005, juga disebabkan kriteria-kriteria yang digunakan untuk memperkirakan jumlah penduduk miskin, telah mempergunakan kriteria baru. Upaya-upaya menurunkan jumlah penduduk miskin secara terencana terus dilakukan baik melalui subsidi-subsidi bidang sosial yang diberikan melalui PKPS – BBM, P2KP

maupun program lokal

lainnya, seperti BP-3 terarah dan pelayanan kesehatan tanpa dipungut biaya, pemberdayaan masyarakat, maupun upaya-upaya menarik investasi lebih besar ke Kota Medan, sehingga mereka dapat bekerja dan memperoleh pendapatan yang lebih baik. Dalam jangka menengah, upaya menurunkan jumlah diprioritaskan

dengan

menjadikan

penduduk miskin juga

percepatan

pembangunan

wilayah lingkar luar sebagai prioritas pembangunan kota. Upaya kelembagaan juga dilakukan dengan membentuk Forum Koordinasi Pengentasan Kemiskinan Kota Medan, sebagai wadah dimana seluruh stakeholders pembangunan dapat memformulasikan kebijakan-kebijakan sebagai masukan kepada Pemerintah Kota dalam

upaya

pengentasan

kemiskinan

termasuk

mengawasi

pelaksanaannya.


I-54

7. Distribusi Pendapatan Pada akhirnya setiap kota yang melaksanakan pembangunan akan menuju pada peningkatan kemakmuran masyarakat luas atau pemerataan kesejahteraan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi lebih berarti jika diikuti pemerataan atas hasil-hasil pembangunan. Berbagai kebijakan ekonomi untuk menumbuhkan produksi akan lebih berarti jika dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Oleh karena itu orientasi pemerataan seharusnya menjadi muara dari seluruh kegiatan perekonomian Kota Medan. Pemerataan hasil-hasil pembangunan biasanya dikaitkan dengan masalah kemiskinan. Secara logika, jurang pemisah yang semakin lebar antara kelompok penduduk kaya dan miskin berarti kemiskinan semakin meluas dan sebaliknya. Dengan demikian orientasi

pemerataan

merupakan

usaha

untuk

memerangi

kemiskinan. Persoalan pemerataan dan kemiskinan ini biasanya merupakan evaluasi tahap akhir dari keberhasilan pembangunan. Distribusi pendapatan masyarakat menjadi salah satu agenda penting yang menjadi perhatian Pemerintah Kota Medan, karena tidak dapat dipungkiri hasil dan manfaat pembangunan kota yang telah dicapai selama ini, belum sepenuhnya dapat dinikmati oleh masyarakat secara merata. Salah satu ukuran yang digunakan untuk melihat pemerataan pendapatan adalah “Distribusi Pendapatan” menurut kriteria Bank Dunia. Berdasarkan pendapatan

pendekatan

tersebut,

tingkat

pemerataan

dapat diukur dengan rasio gini. Rasio gini berkisar

antara 0 sampai dengan I, dengan kriteria bahwa semakin tinggi rasio gini menunjukkan tingkat pendapatan yang semakin tidak


I-55

merata. Angka I menunjukkan tidak merata sempurna, sedang 0 adalah merata sempurna. TABEL 1.23 DISTRIBUSI PENDAPATAN /RATIO GINI KOTA MEDAN TAHUN 2004-2006 Tahun [1] 2004*) 2005*) 2006**)

Distribusi Pendapatan /Gini Ratio [2] 0,28 0,29 0,28


Rasio gini Kota Medan pada periode 2004 – 2006 cenderung fluktuasi, namun secara keseluruhan setiap tahunnya berada diantara 0,28 s/d 0,29. Hal ini mengindikasikan walapun ada ketimpangan pendapatan dalam kelompok pendapatan masyarakat, tetapi dapat dikatakan ada distribusi pendapatan yang relatif cenderung semakin merata, (tingkat kesenjangan rendah).


I-56

TABEL 1.24 STATISTIK SOSIAL PEMBANGUNAN KOTA MEDAN TAHUN 2004-2006 No.

Indikator

Satuan

[ 1]

[2]

[3]

1

Jumlh Penduduk

Jiwa

2

Pertumbuhan Penduduk Persen

3

APK

Tahun 2004 *)

2005 *)

2006**)

[5]

[6]

[7]

2.006.142

2.036.185

2.067.288

0,63

1,50

1,53

- SD/MI

Persen

103,72

104,28

103,17

- SMP/MTs

Persen

98,26

99,79

99,31

- SMA/MA

Persen

89,20

89,04

90,96

- SD/MI

Persen

91,50

91,36

90,72

- SMP/MTs

Persen

77,43

78,49

79,48

- SMA/MA

Persen

69,90

71,90

73,86

- 07-12

Persen

98,58

99,06

99,16

- 13-15

Persen

93,75

95,04

95,01

- 16-18

Persen

76,31

78,11

78,23

- 19-24

Persen

21,77

24,09

22,09

6

A ng k a K el ah ir a n K as ar

Orang

2,37

2,27

2,25

7

U mur Harapan H i du p

Tahun

69,90

70,70

71,40

8

A ngka K ematian Kas ar Orang per 1 00 0 pe n du du k

1,70

1,59

1,50

9

A ngka K ematian Bayi per 1 00 0 K el a h i r a n H i d up

21,00

15,84

15,09

162

120

110

12,30

12,21

11,70

4

5

APM

APS

Orang

10

A ng k a K emat i a n I bu p e r 1 00. 0 00 K el a h i r an Orang H i d up

11

A ng k a K es ak i t an U m um

12

TPAK

-

52,92

53,00

55,80

13

TPT

Persen

13,01

12,46

11,88

14

IPM

-

74,7

75,4

75,8

15

Penduduk Miskin

Persen

7,13

8,62

7,77

Persen

Sumber BPS Kota Medan dan Instansi terkait Keterangan : *) Angka Perbaikan **) Angka Sementara


I-57

BAB I PENDAHULUAN. A. Dasar Hukum

Recommend Documents