LAPORAN KUNJUNGAN KERJA PANITIA KERJA KOMISI V DPR-RI KE ITALIA DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG RUMAH SUSUN TANGGAL 26-30 OKTOBER 2010
I. PENDAHULUAN
A
Dasar Hukum 1. Pasal 20, Pasal 20 A, dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Permusyawaratan
Nomor Rakyat,
27
Tahun
Dewan
2009
Perwakilan
tentang Rakyat,
Majelis Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 3. Keputusan DPR-RI Nomor 01/DPR RI/I/2009-2014 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 4. Keputusan rapat intern Komisi V DPR-RI tanggal 29 September 2010 tentang pembahasan Rancangan Undang-Undang usul inisiatif tentang Rumah susun akan didahului dengan melakukan kunjungan ke luar negeri; 5. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor:
PW.01/8086/DPR-RI/VII/2010
tentang
Persetujuan
Permohonan Izin Kunjungan Kerja Luar Negeri Komisi V DPR-RI dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang usul inisiatif tentang Rumah Susun.
B. Susunan Anggota Delegasi Adapun delegasi Panitia Kerja Komisi V DPR-RI yang ikut serta dalam Kunjungan Kerja ke Italia tanggal 26-30 Oktober 2010 adalah sebagai berikut:
NO.
1
NO. ANGG A-271
NAMA
H. MUHIDIN MOHAMAD
FRAKSI
JABATAN
F-PG
PIMPINAN
SAID, SE, MBA 2
A-144
DRA. YASTI SOEPREDJO
DELEGASI FPAN
MOKOAGOW 3
A-446
PIMPINAN DELEGASI
USMAWARNIE PETER
F-PD
ANGGOTA DELEGASI
4
A-504
IR. SUTARIP TULIS
F-PD
WIDODO 5
A-198
ANGGOTA DELEGASI
Drs. H. RISWAN TONY DK
F-PG
ANGGOTA DELEGASI
6
A-226
Ir. H. EKO SARJONO
F-PG
PUTRO, MM 7
A-261
ANGGOTA DELEGASI
Drs. H. ROEM KONO
F-PG
ANGGOTA DELEGASI
8
A-337
IRVANSYAH, SIP
F-PDIP
ANGGOTA DELEGASI
9
A-399
HJ. SADARESTUWATI,
F-PDIP
SP., M.MA 10
A-113
ANGGOTA DELEGASI
H. A. BAKRI HM., SE
F-PAN
ANGGOTA DELEGASI
11
A-128
IR. SUNARTOYO
F-PAN
ANGGOTA DELEGASI
2
12
A-51
DRS. CHAIRUL ANWAR,
F-PKS
ANGGOTA
APT 13
A-284
DELEGASI
CAPT. H.M. EPYARDI
F-PPP
ANGGOTA
ASDA, M.MAR 14
A-159
DELEGASI
H. IMAM NAHRAWI, S.Ag
F-PKB
ANGGOTA DELEGASI
15
A-22
GUNADI IBRAHIM
F-
ANGGOTA
GERINDRA
DELEGASI
SEKRETARIAT 16
AAN YULIANINGSIH, S.Sos
17
RICKO WAHYUDI, S.H.
SEKRETARIAT LEGAL DRAFTER
C. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan kunjungan kerja Panitia Kerja RUU Rumah Susun Ke Italia adalah untuk mengetahui, mempelajari, mendapatkan data dan informasi, mencari contoh, perbandingan, serta memperoleh penjelasan secara langsung mengenai bagaimana pengaturan, kebijakan, dan pelaksanaan mengenai perumahan dan Rumah Susun di negara tersebut,
dalam
rangka
mencari
masukan
sebagai
bahan
dalam
pembahasan RUU tentang Rumah Susun nantinya. Beberapa masukan diharapkan diperoleh melalui kegiatan: 1.
membuka akses, khususnya akses langsung untuk kerjasama di bidang perumahan dan rumah susun dengan negara-negara tujuan, yaitu Italia;
2.
melakukan pengamatan dan mempelajari pengalaman dari negara tujuan, khususnya terkait dengan permasalahan, formulasi kebijakan, dan strategi dalam perumahan dan rumah susun; dan
3.
memfasiltasi dan membuka kesempatan kerjasama dengan tujuan untuk memperkuat
dan memformulasi masukan bagi pembahasan
RUU Rumah Susun.
3
C. Waktu dan Lokasi Waktu kunjungan kerja ke negara Italia diselenggarakan pada tanggal 26-30 Oktober 2010. Adapun pelaksanaan kunjungan kerja tersebut, adalah: 1. Pertemuan dengan Duta Besar Rl beserta staf telah berlangsung pada tanggal 27 Oktober 2010, bertempat di Wisma Indonesia. Pertemuan dihadiri oleh seluruh Home Staff KBRI Roma. Pada kesempatan tersebut Duta Besar Rl telah menjelaskan secara singkat mengenai perkembangan hubungan bilateral Rl -Italia serta sekilas mengenai masalah social housing di Italia. 2. Pertemuan menangani
dengan
Komisi
VIII
Senat
Italia,
yang
masalah tingkungan, infrastruktur dan transportasi
berlangsung pada tanggal 28 Oktober 2010 bertempat di Ruang Komisi VIII Senat Italia. Pertemuan dihadiri oleh Ketua Komisi VIII Senat Italia, Dr. Luigi Grille dan dihadiri oleh 15 orang Senator dari Komisi VIII. Dalam pertemuan tersebut hadir pula Ketua Komisi XIII Senat Italia, Dr. Antonio D'Ali. 3. Pertemuan dengan Komisi VIII Chamber of Deputies menangani
masalah
Itngkungan,
infrastruktur
dan
Italia yang transportasi
berlangsung pada tanggal 28 Oktober 2010 bertempat di Ruang Komisi VIII Chamber of Deputies. Pertemuan dihadiri oleh Ketua Komisi VIII Chamber of Deputies, Dr. Angelo Alessandri beserta 5 orang anggota Komisi VIII Chamber of Deputies. 4. Pertemuan dengan Kementerian Infrastruktur Italia berlangsung pada tanggal 29 Oktober 2010 bertempat di Kementerian Infrastruktur Italia. Pertemuan dihadiri oleh Direktur Jenderal Housing Policies Kementerian
Infrastruktur
Italia,
Dr.
Marcello
Arredi
dengan
didampingi oteh Direktur Illegal Practices, Dssa Gabriella Bagala dan Direkur Experimental Sector, Ing. Ruopoli. 5. Pada tanggal 30 Oktober 2010, Delegasi Komisi V DPR Rl telah mengadakan kunjungan lapangan ke Distrik Statedra di Milan, yaitu lokasi pembangunan social housing di Milan Delegasi diterima dan didampingi oleh Pejabat dari ALER, suatu lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah
Daerah
Lombardy
housing.
4
yang
menangani
masalah
social
II. PROFILE NEGARA ITALIA A. UMUM Nama Negara:
Republik Italia
Ibu kota:
Roma (2,8 juta jiwa penduduk)
Penduduk Negara:
60 juta (2009) dengan kontraksi sebesar 0,05%
dan kepadatan 196,1 orang per
km2. Luas wilayah:
301.338 km2 (termasuk P. Sicilia 25.707 km2 dan P. Sardenia 24.089 km2, tetapi tidak termasuk negara kecil San Marino dan Vatikan yang terletak di Italia tengah)
Pulau:
Sisilia 25.707 km2, Pulau Sardenia 24.089 km2.
Terdapat
lainnya
pula
disepanjang
pulau-pulau garis
kecil pantai
semenanjung Italia. Batas Negara:
Sebelah utara dengan Swiss, Austria, dan Slovenia; sebelah barat dengan Perancis dan Laut Tyrhenia; sebelah Selatan dengan Laut Mediterania; dan sebelah timur dengan Laut Adreatik.
Kota-kota penting:
Milan, Napoli dan Torino
Bahasa resmi:
Italia
Suku bangsa:
Italia (sekelompok kecil Jerman, Perancis dan Slovenia-Italia di wilayah utara dan Albania-Italia serta Yunani-Italia di wilayah selatan).
Agama:
Katolik
Roma
90%
(10%
penganut
Protestan, Yahudi dan Islam). Penganut Islam sekitar 1 juta (3% penduduk asli) Hari Nasional: Lagu Kebangsaan:
2 Juni 1946 Fratelli D'Italia (Saudara Italia)
5
Bendera:
Hijau, Putih, dan Merah (vertikal)
Keanggotaan Pada Organisasi Internasional Utama:
PBB, NATO, Uni Eropa, dan G8 (Italia sebagai Presiden thn 2009)
Mata uang:
Euro (€)
B. PEMERINTAHAN DAN POLITIK Bentuk negara:
Republik
Konstitusi:
Konstitusi tahun 1948
1. Parlemen Terdiri atas dua kamar (bicameral) yaitu: Senat (Senato della Repubblica) beranggotakan 315 senator. Ketua Senat sekarang adalah Renato Schifani (Popolo della Liberta) yang terpilih 29 April 2008.
6
Majelis Rendah (Camera dei Deputati) beranggotakan 630 orang. Ketua Majelis Rendah sekarang adalah : Gianfranco Fini (Popolo della Liberta) yang terpilih pada 30 April 2008.Kedua kamar tersebut memiliki masa bakti selama 5 tahun. 2. Kepala Negara Presiden Republik (Presidente della Repubblica) dengan masa jabatan 7 tahun dipilih melalui pemungutan suara oleh anggota-anggota Senat, Majelis Rendah dan wakil-wakil Dewan Wilayah. Presiden memilih Perdana Menteri, namun tidak memiliki kekuasaan eksekutif. Presiden saat ini adalah Giorgio Napolitano terpilih 15 Mei 2006. 3. Kepala Pemerintahan Perdana Menteri (Presidente del Consiglio dei Ministri - Ketua Dewan Menteri) diminta membentuk Kabinet (formatur) oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan Ketua Partai Politik, mantan Presiden, dan Ketua Parlemen. Dalam waktu kurang dari 10 hari, susunan pemerintahan baru harus diajukan ke Parlemen untuk mendapat dukungan suara dalam pemilihan terbuka. Perdana Menteri
saat ini adalah Silvio
Berlusconi terpilih pada tanggal 15 Mei 2008. 4. Pemilihan Umum Pemilihan umum berazas proporsional untuk memilih anggota Majelis Rendah dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Pemilu terakhir dilaksanakan 13-14 April 2008. 5. Koalisi Politik dan Partai Partai-partai utama yang terwakili di parlemen adalah: a. Pemerintah:
Partai-partai Tengah Kanan, koalisi dari Popolo della Liberta (PDL), Lega Nord (LN) dan Movement for Autonomy (MpA).
b. Oposisi:
Partai-partai
Tengah
Kiri,
koalisi
dari
Democratico (PD) dan Italia dei Valori (IDV) c. Di luar koalisi: di atas yaitu Unione di Centro (UdC).
7
Partito
6. Pemerintahan Daerah Italia mendesentralisasikan sebagian wewenang pemerintahan pusat kepada 3 tingkatan daerah administratif yaitu: wilayah (regione), propinsi (provincia) dan kotamadia (comune). Italia terdiri dari 20 wilayah,
termasuk 5 wilayah otonomi; yaitu Abruzzo,
Basilicata,
Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, piemonte, Puglia, Sardenia, Sicilia, Toscana, Trentino-Alto Adige, Umbria, Valle d’Aosta dan Veneto. 7. Politik Dalam Negeri PM Silvio Berlusconi memfokuskan pemerintahnya pada penyelesaian masalah-masalah dalam negeri yang dialami Italia akhir-akhir ini. Dengan kabinet yang ramping dan didominasi oleh koalisi Popolo della Liberta, Pemerintahan PM Berlusconi cenderung lebih stabil daripada Pemerintahan sebelumnya di bawah PM Romano Prodi. Mitra Koalisi PDL, yaitu LN memiliki peran yang lebih besar sebagai akibat kemenangannya di pemilu regional bulan April 2010 Pemerintah PM Berlusconi mengambil kebijakan yang keras terhadap imigran, termasuk dari negara UE lainnya. Pemerintah menganggap imigran sebagai pihak yang bertanggung jawab atas berbagai tindak kekerasan dalam masyarakat sehingga pergerakan imigran – terutama dari Afrika dan Asia – perlu dibatasi atau kalau perlu dihentikan. Menteri Luar Negeri Franco Frattini pada Mei 2008 menyatakan perlunya memikirkan
kembali
kebijakan-kebijakan
Italia
yang
memberikan
kebebasan bagi warga negara UE untuk tinggal di Italia. Kebijakan ini berpotensi meningkatkan ketegangan hubungan antara Italia dengan Komisi UE mengingat kebijakan tersebut bertentangan dengan hak mendasar warga UE yaitu people movement. Akhir-akhir ini, sentimen negatif terhadap warga Muslim yang tinggal di Italia juga berkecenderungan meningkat. 8. Politik Luar Negeri Secara umum, kebijakan luar negeri Italia untuk Asia di bawah pemerintah
PM
Silvio
Berlusconi
masih
meneruskan
kebijakan
pemerintah sebelumnya, yang menempatkan Asia sebagai kawasan prioritas bagi hubungan luar negeri Italia. Italia memandang Indonesia sebagai
negara
yang
berhasil
mengkombinasikan
8
Islam
dengan
demokrasi. Jumlah penduduk dan kekuatan ekonomi yang besar dinilai sebagai potensi bagi pengembangan kerjasama bilateral. Italia juga memandang
bahwa
hubungan
persahabatan
Italia-Indonesia
yang
selama ini berjalan dengan baik merupakan modal bagi kerjasama di masa mendatang. Italia menegaskan bahwa perhatian negara tersebut terhadap Indonesia semakin meningkat dari waktu ke waktu.
C. EKONOMI 1.
Perekonomian Umum Ekonomi Italia sebagian besar ditopang oleh manufaktur barangbarang konsumen berkualitas tinggi yang diproduksi oleh industri dan perusahaan-perusahaan swasta skala kecil dan menengah berbasiskan teknologi canggih (misalnya industri mesin, plastik dan karet). Lokasi geografis bisnis dimaksud di wilayah Utara dan Barat Laut Italia mempermudah upaya pengembangang dengan para mitra negaranegara Eropa lainnya. Sedangkan di wilayah bagian selatan – terutama di Napoli, Bari, dan Brindisi – tersebar industri makanan dan tekstil/pakaian (yaitu, industri
yang bergantung pada sektor pertanian). Di pulau Sicilia
berkembang industri produk untuk perumahan. Sementara di pulau Sardinia berkembang selain industri makanan, produk perumahan juga tekstil/pakaian. Kalangan pengusaha imigran yang saat ini memiliki jaringan bisnis yang cukup luas, berpotensi menjadi salah satu sumber kekuatan ekonomi Italia. Imigran yang berjumlah sekitar 3.5 juta memberikan kontribusi sebesar 9.2% pada GDP Italia dan remittance yang dikirim ke negara asal mencapai €6 miliar tahun 2007. Perusahaan imigran, yang kebanyakan bergerak di bidang usaha kecil dan menengah (UKM) menciptakan lebih dari 500.000 lapangan kerja. Oleh karena itu, Pemerintah Italia mulai menyadari akan pentingnya pengelolaan secara tepat masalah integrasi penduduk imigran di Italia.
9
2.
Data Umum Ekonomi GDP:
US$ 2,118 bilyar (2009)
GDP per capita:
US$ 35.435 (2009)
Pertumbuhan GDP:
-1% (2008); perkiraan -5,1% (2009) dan 0,2% (perkiraan 2010)
Tingkat Inflasi:
0,8%
(2009);
perkiraan
1,5%
(2010). Angkatan Kerja:
25,09 juta (2008)
Angka Pengangguran:
7,8% (2009); 8,4% (Juli 2010)
Kekayaan alam: Produk Pertanian:
Ikan, bahan kimia dan gas bumi Gandum, jeruk,
beras,
kentang,
anggur, gula
bit,
zaitun, kedelai,
daging sapi dan produk susu. Industri:
Pariwisata, kimia,
mesin,
besi
pengolahan
dan
pangan,
baja, tekstil,
kendaraan bermotor, baju, sepatu dan keramik. Ekspor:
US$ 546,9 milyar f.o.b. (2008); US$ 412,4 milyar (2009) dan US$ 448,1 milyar (perkiraan 2010)
Komoditi ekspor:
aksesoris
kendaraan,
obat-obatan,
kendaraan bermotor, alas kaki, suku cadang kendaraan. Negara tujuan ekspor:
Jerman
12,8%,
Perancis
11,2%,
Spanyol 6,5%, AS 6,3%, dan Inggris 5,3% (2008). Dominasi kelima negara bertahan sampai pada data terakhir Mei 2009. Impor:
US$
546,9
milyar
f.o.b.
(2008);
perkiraan US$ 410,1 (2009) dan US$ 443,9
(perkiraan
Negara asal impor :
10
2010).
Jerman 16,7%,
Perancis 9,0%, China 6,7%, Belanda 5,4%, Belgia 4,5%, Spanyol 4,2%, dan Inggris 3,5%. Komoditi impor :
Kendaraan
bermotor,
aksesoris
kendaraan,
obat-obatan, perangkat
telefon. 3. Perkembangan Terakhir Perekonomian Italia pada saat ini sedang mengalami dampak dari krisis keuangan global
yang
sedang
terjadi.
Walaupun Pemerintah PM
Berlusconi pada awal krisis keuangan global terjadi merasa optimis bahwa perekonomian Italia akan immune terhadap imbas krisis dan dampak negatif yang akan dialami akan sangat minim, namun data-data ekonomi yang dikeluarkan baik oleh Bank Central Italia maupun Bank Central Eropa menunjukkan bahwa perekonomian Italia mengalami resesi pada tahun ini; dan akan berlanjut beberapa tahun ke depan. Bahkan sejumlah analis menyebutkan bahwa resesi di Italia yang akan terjadi adalah resesi terburuk sejak tahun 1975. Perihal utang (public debt) Italia yang tergolong besar diantara negaranegara Uni Eropa lainnya (yaitu, jumlah hutang ketiga terbesar setelah Amerika Serikat dan Jepang), Komisi Eropa telah memberikan batas waktu
bagi
Italia
sampai
akhir
2012
untuk
mengurangi
defisit
anggarannya sehingga mencapai tingkat 3% sebagaimana diwajibkan oleh Stability and Growth Pact Uni Eropa.
Salah satu alasan dari
besarnya utang adalah tingginya bunga atas utang itu. Sedangkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah merupakan beban tambahan dalam melakukan penyesuaian anggaran. Utang Italia mencapai 114,6% dari GDP di tahun 2009; diperkirakan mencapai 120% di tahun 2010; dan 117,8% di tahun 2011. Sedangkan defisit anggaran mencapai 5,3% di tahun 2009, diperkirakan 5,3% di tahun 2010; serta 5,1% di tahun 2011.
11
D. SEKILAS TENTANG PERUMAHAH UMUM DI ITALIA 1. Perumahan Umum di Italia
Misi utama perumahan umum di Italia adalah untuk memberikan tempat tinggal bagi warga Italia miskin dan kelas menengah melalui cara penyewaan atau kepemilikan.
Sebelum
tahun
1970,
sektor
perumahanan
umum
masih
merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan otonomi daerah sangat terbatas. Reformasi tahun 1970 tetah memberikan otonomi daerah yang
luas bagi tiap
provinsi untuk mengatur arah
kebijakan, tujuan, keuangan, dan modalitas, terkait perumahan umum.
Terdapat tiga penyedia perumahan umum, yaitu sektor publik, sektor koperasi, dan sektor swasta. Sektor publik pada umumnya dikelola oleh Pemerintah Daerah setempat atau Pemerintah Kota. Sektor koperasi harus mendapatkan izin dan mengikuti peraturan daerah lokasi dibangunnya rumah, sedangkan sektor swasta beroperasi melalui tender publik.
Meskipun jumlah sektor swasta yang menyediakan perumahan terus meningkat, Italia saat ini mengalami kekurangan perumahan khususnya dan sektor publik. Jumlah perumahan umum saat ini hanya mencakup 4-5% dari total perumahan di Italia yaitu kurang dari 1 juta rumah.
2. Tren Pasar Perumahan Umum
Peningkatan permintaan penyewaan rumah telah disebabkan oleh tingginya harga sewa dan juga ketertaatasan ketersediaan rumah. Masalah ini dihadapi oleh mereka yang tidak memiliki rumah dan tidak mampu untuk membeli rumah, serta mereka yang memiliki rumah tetapi sangat kesulitan untuk merawat rumah tersebut.
75% warga yang menyewa rumah pada umumnya memiliki pendapatan kurang dari €20.000 per tahun. Mereka yang tinggal di kota besar mengeluarkan 50% dari pendapatan mereka untuk menyewa rumah.
Tingginya biaya perawatan adalah masalah utama yang dihadapi oleh para pemilik rumah, khususnya bagi para pensiunan yang hanya mendapatkan kurang dari €500 per bulan.
12
Para penyedia perumahan pada umumnya lebih fokus kepada pembangunan rumah susun dengan harga sewa yang stabil dan murah. Dengan demikian, masyarakat akan mampu untuk tinggal di rumah layak dengan harga sewa yang tidak terlalu mahal.
3. Perubahan demografi terhadap model perumahan
Tinggnya mobilitas, imigrasi, serta menurunnya jumlah keluarga dan anggota keluarga, telah mendorong perubahan terhadap model perumahan. Jumlah imigran di Italia saat ini mencapai lebih dari 3 juta, dan 40% dari 8,4 juta warga Italia yang berumur 2534 tahun masih tinggal bersama orang tua. Pada tahun 2016, jumlah warga di atas 64 tahun akan bertambah 20% menjadi 8-9 juta.
Perumahan yang dibangun tidak lagi hanya ditujukan untuk keluarga tetapi juga untuk mereka yang masih sendiri, kalangan muda, pelajar, dan lansia. Khusus untuk kaum lansia, konstruksi rumah
harus
dilengkapi
dengan
fasilrtas
teknis
termasuk
kemudahan akses dan penggunaan teknologi domotic sesuai dengan kondisi kesehatan dan pendapatan setiap penyewa,
Rumah untuk para imigran juga menjadi salah satu fokus dimana para majikan yang mempekerjakan tenaga kerja juga memberikan tempat tinggal bagi mereka yang sesuai dengan kebutuhan.
4. Kebijakan dalam pengembangan perumahan
Dana
pembangunan
didapatkan
dari
perumahan
penjualan
yang
baru
perumahan yang
pada telah
sebelumnya. Namun, rendahnya harga perumahan 30%
dari
harga
pasar
sangat
umumnya dibangun
yang
hanya
memberatkan pembangunan
perumahan baru. Hal ini berarti bahwa pembangunan perumahan baru membutuhkan dana hasil dari penjualan tiga perumahan sebelumnya.
Untuk
menghadapi
masalah
tersebut,
penyedia
perumahan
melakukan diversifikasi usaha baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat bersaing di pasaran melalui pendirian perusahaan yang bergerak di bidang energi, jasa perencanaan, manajemen kondominium, konstruksi rumah, dan aktifitas lainnya.
13
Penyedia
perumahan
digunakan
terus
mencari
lokasi
yang
dapat
untuk pembangunan, khususnya di daerah-daerah
industri yang tidak lagi beroperasi. Selain perumahan, lokasi juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas jasa dan aktifitas ekonomis, serta bantuan sosial dalam melakukan integrasi urban dan meningkatkan partisipasi masyarakat. III. LAPORAN PANITIA KERJA KOMISI V DPR RI KE ITALIA
Berikut merupakan laporan Panitia Kerja Kerja Komisi V DPR-RI dalam rangka kunjungan kerja bagi pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Rumah Susun ke Italia 1. Delegasi Komisi V DPR RI, yang terdiri dari 15 orang anggota Komisi V DPR Rl, telah melakukan kunjungan kerja ke Italia, pada tanggal 27 - 31 Oktober 2010. Delegasi dipimpin oteh Muhidin Mohamad SE, MBA, dari Partai Golkar. Maksud kunjungan adalah dalam rangka mencari masukan dari pihak-pihak terkait di Italia terkait kebijakan Italia mengenai social housing, sebagai bahan masukan dalam rangka penyusunan RUU Rumah Susun. 2. Selama berada di Italia, Delegasi Komisi V DPR Rl telah melakukan serangkaian pertemuan sebagai berikut: a. Pertemuan dengan Duta Besar Rl beserta staf telah berlangsung pada tanggal 27 Oktober 2010, bertempat di Wisma Indonesia. Pertemuan dihadiri oleh seluruh Home Staff KBRI Roma. Pada kesempatan tersebut Duta Besar Rl telah menjelaskan secara singkat mengenai perkembangan hubungan bilateral Rl -Italia serta sekilas mengenai masalah social housing di Italia. b. Pertemuan
dengan
Komisi
VIII
Senat
Italia,
yang
menangani
masalah lingkungan, infrastruktur dan transportasi berlangsung pada tanggal 28 Oktober 2010 bertempat di Ruang Komisi VIII Senat Italia. Pertemuan dihadiri oleh Ketua Komisi VIII Senat Italia, Dr. Luigi Grille dan dihadiri oleh 15 orang Senator dari Komisi VIII. Dalam pertemuan tersebut hadir pula Ketua Komisi XIII Senat Italia, Dr. Antonio D'Ali. c. Pertemuan dengan Komisi VIII Chamber of Deputies menangani
masalah
lingkungan,
14
infrastruktur
dan
Italia yang transportasi
berlangsung pada tanggal 28 Oktober 2010 bertempat di Ruang Komisi VIII Chamber of Deputies. Pertemuan dihadiri oleh Ketua Komisi VIII Chamber of Deputies, Dr. Angelo Alessandri beserta 5 orang anggota Komisi VIII Chamber of Deputies. d. Pertemuan dengan Kementerian Infrastruktur Italia berlangsung pada tanggal 29 Oktober 2010 bertempat di Kementerian Infrastruktur Italia. Pertemuan dihadiri oleh Direktur Jenderal Housing Policies Kementerian
Infrastruktur
Italia,
Dr.
Marcello
Arredi
dengan
didampingi oteh Direktur Illegal Practices, Dssa Gabriella Bagala dan Direkur Experimental Sector, Ing. Ruopoli. 3. Pada rangkaian pertemuan dengan counterpart di Italia, Ketua Komisi VIII Senat Italia dan Chamber of Deputies serta Direktur Jenderal Housing Policies Kementerian Infrastruktur telah
menyampaikan
simpati
dan
Italia,
masing-masing
turut berbelasungkawa atas
jatuhnya korban bencana alam Tsunami di Mentawai dan Gunung Merapi di Jawa Tengah. Dalam sambutannya, Ketua Delegasi Komisi V DPR Rl, Muhidin Mohamad Said, SE, MBA menyampaikan terima kasih atas pemyataan duka cita dan simpati yang diberikan. 4. Ketua Delegasi Komisi V DPR Rl telah menjelaskan maksud kunjungan, yaitu dalam rangka mencari masukan terkait dengan social housing, mengingat saat ini DPR Rl sedang membahas Rancangan Undang-undang Tentang
Rumah
Susun.
Oleh
karena
itu
untuk
penyelesaian
pembahasannya, Komisi V DPR Rl ingin mendapatkan masukan dari pengalaman beberapa negara, termasuk dan pengalaman Italia. 5. Dari serangkaian pertemuan tersebut di atas, terkait dengan social housing di Italia, Komisi V DPR Rl telah memperoleh penjelasan sebagai berikut: a. Masalah
social
housing
di
Italia
merupakan
kebijakan
dasar
Pemerintah Italia. Kebijakan tersebut rnemiliki sejarah panjang. Hingga saat ini sudah terdapat sebanyak 30 perundang-undangan yang mengatur mengenai masalah social housing baik di tingkat pusat maupun regional. Namun dirasakan bahwa legislasi yang ada masih belum dapat menjawab tantangan yang dihadapi sehingga Italia memerlukan adanya suatu policy yang lebih modern terkait dengan social housing.
15
b. Kebijakan mengenai social housing di Italia diprioritaskan untuk memenuhi basic needs. Dahulu masalah social housing ini merupakan beban dari Pemerintah Pusat. masalah
Namun
sejak tahun
1970-an,
social housing ini telah didelegasikan kepada Pemerintah
Daerah (Pemerintah Regional). Negara hanya mengatur hal-hal yang terkait dengan aturan-aturan umum (general rules). Disamping itu, Pemerintah Pusat hanya melakukan kontrol apakah aturan-aturan yang terkait dengan social housing tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada, termasuk dalam hal tata ruang. c. Total penduduk Italia yang berjumlah 60 juta jiwa, lebih dari 80 % nya
sudah
rnemiliki
rumah
dengan
berbagai
macam
skema
kepemilikannya. 10 % masih menyewa dan sekitar 1 juta orang yang tinggal pada social housing. Saat ini masih terdapat antara 1 sampai 2 juta orang yang masih perlu mendapatkan bantuan fasiiitas social housing dan Pemerintah Italia. d. Terkait dengan social housing, kebijakan utama diperuntukkan kepada low income people dengan pola kepemilikan melalui social rental housing. Kriteria untuk mendapatkan fasilitas social housing terkait dengan income ceilings, daftar tunggu yang dimiliki oleh pemerintah daerah dengan menekankan kepada skala prioritas. e. Mekanisme pembiayaan, social housing di Italia dapat diperoleh melalui fasilitas perbankan serta subsidi dari pemerintah pusat dan pemerintah
regional.
Masalah
pengelolaan
social
housing
ini
melibatkan banyak institusi, yaitu municipality, perbankan, koperasi serta
pihak
swasta
mendapatkan
lainnya.
kepemilikan
Mayoritas
masyarakat
social housing
Italia
nya
dengan
mendapatkan skema facilitated houses ownership dan kebijakan mengenai social housing ini akan tetap diteruskan dan dikembangkan oleh Italia. f.
Saat ini Italia telah melakukan revitalisasi mengenai kebijakan social housing ini dan melalui
salah
satu
sasaran
yang
ingin
dicapai
adalah
kebijakan pembentukan National Fund sebesar € 1.900
milyar, yang memungkinkan masyarakat Italia untuk memperoleh rumah yang terjangkau. Terkait dengan hal ini, masing-masing municipality
mendapatkan
alokasi
16
dana
sebesar
€
100
juta.
Pengelolaan untuk pembangunan social housing,
50% diupayakan
oleh pihak swasta dan 50 % didanai oleh pihak municipality. g. Salah satu kebijakan yang dikembangkan di Italia adalah bahwa pembangunan perumahan menerapkan konsep high quality housing serta dengan menerapkan energy saving scheme. h. Masalah social housing di Italia telah mendapatkan perhatian dari Pemerintah sejak lebih dari 50 tahun lalu. Terkait dengan hal ini, Pemerintah Lokal atau Pemerintah Daerah telah menginvestasikan dana dalam jumlah yang sangat besar untuk pembangunan social housing. i.
Pada awalnya pengembangan social housing di Italia adalah dengan melakukan
pengembangan
mempersempit
lahan-lahan
ke
daerah
pertanian.
pinggiran
Namun
sehingga
dengan
semakin
berkembangnya pembangunan perumahan di perkotaan dan daerah pinggiran maka febih dari 12,000 apartment yang tidak terjual (unsold).
Oleh
karena
itu,
Italia
akan
memaksimalkan
unsold
apartments untuk dapat dimasukkan ke dalam program social housing sehingga masyarakat yang berpendapatan rendahpun mendapatkan hak kepemilikan rumah. j. Saat ini Pemerintah Italia telah menginvestasikan dana sebesar, € 1,5 milyar
untuk
pengembangan
social
housing.
Mekanisme
yang
digunakan untuk mendapatkan fasilitas social housing adalah dengan cara pembebasan pajak bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah sehingga marnpu membayar cicilan rurnah. Selain itu, kekurangannya akan dibantu oleh negara. k. Terkait dengan social housing, pemerintah regional dan pemerintah provinsi serta pemerintah daerah masing-masing aktif menyusun kebijakan terkait dengan social housing dan mengajukan anggaran yang diperiukan kepada pemerintah propinsi dan pemerintah propinsi ke pemerintah pusat. Kemudian anggaran tersebut di bahas di Parlemen. l.
Terkait
dengan
melakukan
masalah
intervensi
social
dalam
dua
housing hal,
ini,
yaitu
Pemerintah yang
akan
menyangkut
masyarakat yang berpenghasilan sangat rendah (very low income people) serta masyarakat yang berpenghasilan lebih baik, namun
17
tidak mampu untuk membeli rumah. Negara akan memberikan subsidi kepada kedua kelompok masyarakat tersebut agar dapat membeli dan memiliki rumah. Untuk kelompok yang kedua dapat memiliki rumah melalui bantuan koperasi yang nantinya akan menjadi pemilik rumah tersebut. m. Pada tahun 2009, Pemerintah Italia telah mengeluarkan suatu sistim baru, yaitu National Plan for Social Housing. Sistim yang digunakan merupakan kombinasi sistim-sistim yang sudah ada selama ini. Melalui sistim ini, Pemerintah mentransfer dana langsung kepada badanbadan khusus di daerah yang bertanggung jawab mengenai masalah social housing. Disamping itu, Pemerintah Pusat menyediakan dana melalui National Fund dan Pemerintah Daerah pun menyediakan Local Fund khusus untuk social housing. n. Pemerintah juga membentuk Real Estate Fund. Melalui Real Estate Fund ini, pihak swasta diberikan kesempatan untuk berpartisipasi melakukan
penyediaan
social
housing
dengan
bermitra
kepada
pemerintah daerah. Dengan keikutsertaan saham pemerintah daerah dalam pembangunan social housing maka memungkinkan masyarakat kurang mampu untuk turut membeli rumah dan masa kontrak umumnya selama 30 tahun. 6. Pada tanggal 30 Oktober 2010, Delegasi Komisi V DPR Rl telah mengadakan kunjungan lapangan ke Distrik Statedra di Milan, yaitu lokasi pembangunan social housing di Milan Delegasi diterima dan didampingi oleh Pejabat dari ALER, suatu lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Lombardy yang menangani masalah social housing. Beberapa informasi yang diperoleh pada kunjungan tersebut adafah sebagai berikut: a. ALER Milano adalah perusahaan real estate terbesar di Eropa, yang menangani pembangunan sebanyak 100.000 social housing
dan
ditempati oleh sekitar 300.000 orang. ALER Milano telah ditunjuk oleh Pemerintah Regional Lombardy, Propinsi Lombardy, municipalities dan pihak-pihak terkaitnya lainnya yang terkait dengan yayasan social housing untuk menangani pembangunan social housing di Milan. b. Statedra District memiliki luas sebesar 52.000 m2 dengan jumlah rumah untuk social housing sebanyak 1.500 rumah. Total investasi yang dikeluarkan untuk proyek tersebut adalah sebesar € 42 juta.
18
c. Pembangunan yang dilakukan adalah dengan merestorasi bangunanbangunan
lama
atau
melakukan
pembangunan
bangunan
baru
Bangunan yang dibangun berkisar antara 37 - 60 m2, maksimum 2 kamar tidur. Harga sewa rata-rata untuk ukutan 37 m2 adalah sebesar € 120 per bulan termasuk listrik, air dan gas. d. Sedangkan bagi yang tinggal di Panti Jompo, keluarga atau yang bersangkutan akan menanggung sebesar 50 % dari harga sewa, yaitu sebesar € 1.000 per bulan, yang akan dibayar melalui pensiun yang bersangkutan atau dibayar oleh anggota keluarganya. Sedangkan 50 % nya lagi akan disubsidi oleh Pemerintah Daerah atau municipalities. e. Kunjungan diakhiri dengan peninjauan/inspeksi ke panti jompo serta social housing untuk masyarakat tidak mampu.
IV. KESIMPULAN Dari hasil kegiatan kunjungan kerja yang dilakukan delegasi Panitia Kerja Komisi V DPR-RI, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, untuk memberikan masukan bagi pembahasan RUU Rumah Susun, yaitu:
1. Aspek kunci dari sektor perumahan rakyat di Itali adalah adanya desentralisasi tanggung jawab dalam penyediaan perumahan kepada setiap daerah. Sebelum tahun 1970, otonomi daerah sangatlah terbatas, mengingat anggaran mereka sangatlah terbatas pada kiriman
dari
pemerintah
pusat.
Sejak
reformasi
1970
yang
merupakan titik balik yang sangat dratis, semua kompetensi telah dikembalikan ke daerah-daerah, yang saat ini harus menentukan sendiri
tujuan
kebijakan
mereka
terkait
kegiatan,
tujuan
dan
pembiayaan dan menentukan modalitas untuk melakukan intervensi ataupun memberikan bantuan.
2. Masalah
social
housing
di
Italia
merupakan
kebijakan
dasar
Pemerintah Italia. Kebijakan tersebut rnemiliki sejarah panjang. Hingga saat ini sudah terdapat sebanyak 30 perundang-undangan yang mengatur mengenai masalah social housing baik di tingkat pusat maupun regional. Namun dirasakan bahwa legislasi yang ada masih belum dapat menjawab tantangan yang dihadapi sehingga Italia
19
memerlukan adanya suatu policy yang lebih modern terkait dengan social housing.
3. Terdapat 3 jenis penyedia perumahan rakyat (social housing) yakni pelaku sektor public, koperasi (kerjasama) dan pelaku sector swasta.
4. Kelangkaan perumahan yang terjangkau untuk disewa membuat pemerintah mempertimbangkan dua kategori utama pemilik rumah; yakni mereka yang tidak memilki rumah atau mereka yang akan membutuhkan rumah tinggal dalam waktu dekat namun tidak mampu menjangkau/mengakses perumahan karena harga pasar, dan mereka yang saat ini sudah memiliki rumah tinggal sendiri tapi mengalami kesulitan karena tingginya biaya penggunaan dan pemeliharaan atau tingginya biaya pembayaran hipotek.
5. Terkait dengan social housing, pemerintah regional dan pemerintah propinsi serta pemerintah daerah masing-masing aktif menyusun kebijakan terkait dengan social housing dan mengajukan anggaran yang diperiukan kepada pemerintah propinsi dan pemerintah propinsi ke pemerintah pusat. Kemudian anggaran tersebut di bahas di Parlemen.
6. Pada tahun 2009, Pemerintah Italia telah mengeluarkan suatu sistim baru, yaitu National Plan for Social Housing. Sistim yang digunakan merupakan kombinasi sistim-sistim yang sudah ada selama ini. Melalui sistim ini, Pemerintah mentransfer dana langsung kepada badan-badan khusus di daerah yang bertanggung jawab mengenai masalah
social
housing.
Disamping
itu,
Pemerintah
Pusat
menyediakan dana melalui National Fund dan Pemerintah Daerah pun menyediakan Local Fund khusus untuk social housing.
20
V. PENUTUP Demikian laporan Kunjungan Kerja Panitia Kerja Komisi V DPR-RI ke Italia yang dilaksanakan dari tanggal 26-30 Oktober 2010. Semoga dapat memberikan wawasan, sumbangan pikiran, serta masukan yang berharga bagi pembahasan RUU Rumah Susun.
Jakarta,
November 2010
KETUA TIM KUNKER PANITIA KERJA KOMISI V DPR-RI KE ITALIA
H. MUHIDIN MOHAMAD SAID, SE, MBA. No. Anggota : A-271
21
