BAB I PENDAHULUAN
A. Dasar Hukum Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2011 disusun berdasarkan ketentuan sebagai berikut: 1.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.
Undang-Undang
Nomor
1
Tahun
2004
tentang
Perbendaharaan
Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011
1
7.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah
kepada
Pemerintah,
Laporan
Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 22 Seri D); 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah
LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011
2
Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87); 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16); 18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47); 19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 19 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 54); 20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 20 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55); 21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 21 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 56); 22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2008 tentang Rumah Sakit Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 22 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 57); 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 23 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 58); 24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 20082013 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 – 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 88); 25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011
3
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4 Seri A); 27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 18 Seri A); 28. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2009 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 101 Seri E); 29. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 113 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 186 Seri D).
B. Gambaran Umum Daerah 1. Kondisi Geografis dan Demografis Provinsi Jawa Barat memiliki wilayah daratan seluas 3.711.654,00 hektar dan garis pantai sepanjang 724,85 km. Secara geografis, terletak pada 5050’-7050’ Lintang Selatan dan 104048’-108048’ Bujur Timur, dengan batas-batas wilayah, sebelah utara, berbatasan dengan Laut Jawa dan DKI Jakarta, sebelah Timur, berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah, sebelah selatan, berbatasan dengan Samudra Indonesia dan sebelah Barat, berbatasan dengan Provinsi Banten. Kondisi topografi Jawa Barat, dibedakan atas wilayah pegunungan curam (9,5 %) yang terletak di bagian Selatan dengan ketinggian lebih dari 1.500 m di atas permukaan laut, wilayah lereng bukit yang landai (36,48 %) yang terletak di bagian Tengah dengan ketinggian 10-1.500 m dpl., dan wilayah daratan landai (54,02%) yang terletak di bagian Utara dengan ketinggian 0-10 m dpl. Jawa Barat memiliki iklim tropis dengan suhu rata-rata berkisar 17,40-30,70C dengan kelembaban udara 73-84%. Provinsi Jawa Barat terdiri dari 17 kabupaten dan 9 kota terbagi kedalam 626 kecamatan, 5.285 desa, serta 638 kelurahan, yaitu Kabupaten Bogor, Sukabumi, Cianjur, Subang, Purwakarta, Karawang, Bekasi, Kuningan, Cirebon, Majalengka, Indramayu, Bandung, Bandung Barat, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Sumedang, serta Kota Bogor, Sukabumi, Depok, Bekasi, Cirebon, Bandung, Cimahi, Tasikmalaya dan Banjar. Provinsi Jawa Barat memiliki curah hujan tahunan rata-rata paling tinggi dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia, yaitu berkisar 2000-4000 mm/tahun dan mempunyai potensi sumber daya air, khususnya air permukaan mencapai ratarata 35,155 Milyar m3/tahun dalam kondisi normal. Potensi tersebut, baru dimanfaatkan sekitar 40,94% atau 14,391 Milyar m3/tahun, sedang sisanya masih terbuang ke laut. Sumber air tersebut, mengaliri 40 Daerah Aliran Sungai (DAS) Jawa Barat dengan luas wilayah DAS sebesar 39.629,86 km2, terdiri dari 3.504 sungai yang
LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011
4
dibagi menjadi lima wilayah sungai (WS), yaitu WS. Cidanau-Ciujung-CidurianCisadane-Ciliwung-Citarum;
WS.
Ciwulan-Cilaki;
Cisadea-Cibareno.
dan
WS.
Cimanuk-Cisanggarung; Wilayah
WS. Sungai
Citanduy; yang
WS.
menjadi
kewenangan provinsi mencakup WS. Ciwulan-Cilaki dan Cisadea-Cibareno. Selain sumber daya air tersebut, Jawa Barat memiliki situ dan waduk buatan, diantaranya 3 waduk dibangun pada Sungai Citarum, yaitu Waduk Saguling, Waduk Cirata, dan Waduk Juanda. Ketiga waduk tersebut mempunyai daya tampung total mencapai 5,715 Milyar m3. Sedangkan situ dan waduk lainnya sebagian besar dibangun pada jaman pemerintahan Belanda, sampai dengan tahun 2011 telah teridentifikasi sebanyak 620 buah situ dan yang belum terindentifikasi sebanyak 248 buah situ. Penggunaan ruang Jawa Barat cenderung semakin intensif, menjadikan kondisi fisik kawasan terbangun dan kawasan budidaya rentan terhadap bencana. Wilayah-wilayah
yang merupakan rawan bencana, terutama di wilayah bagian
selatan dan tengah, seperti Bogor, Sukabumi, Cianjur, Kuningan, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, dan Bandung. Selain kondisi fisik yang rentan, struktur bangunan rumah, gedung, maupun infrastruktur juga memperparah keadaan karena cenderung tidak tahan gempa dan tidak tahan gerakan tanah, serta konstruksinya tidak ramah banjir. Berdasarkan data dari BPS Provinsi Jawa Barat, jumlah penduduk pada tahun 2011 mencapai 44.286.519 jiwa dengan komposisi 22.534.319 jiwa penduduk laki-laki dan 21.752.200 jiwa penduduk perempuan. Jika dibandingkan dengan keadaan tahun 2010, jumlah penduduk di Jawa Barat mengalami kenaikan sebesar 1.264.693 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk mencapai 1,90%. Kepadatan penduduk tahun 2011 sebesar 1.193 jiwa/km2 sedangkan sex ratio sebesar 104 yang berarti dalam setiap 100 penduduk perempuan terdapat 104 penduduk laki-laki. Tabel 1.1
Kondisi Demografi Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2011 Indikator
2010
2011
jiwa
43,021,826
44,286,519
- Laki-laki
jiwa
21,876,572
22,534,319
- Perempuan
jiwa
21,145,254
21,752,200
Jumlah Penduduk
Laju Pertumbuhan Penduduk Kepadatan Penduduk Sex ratio
Satuan
persen jiwa/km2 persen
1.89 1,159 103
1.90 1,193 104
Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat
LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011
5
2. Perkembangan Indikator Pembangunan Jawa Barat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator pembangunan di Provinsi Jawa Barat setiap tahun selalu mengalami peningkatan, namun pencapaian (IPM) pada kurun tahun 2010-2011 menunjukkan peningkatan yang paling besar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
Berdasarkan angka estimasi
keadaan November 2011 dari BPS Provinsi Jawa Barat, pada tahun 2011 capaian IPM Provinsi Jawa Barat 72,82 poin, meningkat 0,74 poin dibandingkan tahun 2010 yang mencapai 72,08 poin. Peningkatan IPM setiap tahunnya, merupakan dampak dari meningkatnya komponen-komponen pembentuk IPM. Pada kurun tahun 2010-2011, kontributor peningkatan IPM terbesar adalah indeks daya beli yang meningkat sebesar 1,00 poin. Komponen pendidikan pada tahun 2011 mengalami peningkatan, Indeks Pendidikan pada tahun 2010 mencapai 81,67 poin dan meningkat pada tahun 2011 menjadi 82,55 poin. Peningkatan indeks pendidikan diakibatkan oleh peningkatan dua komponen penyusunnya, yaitu indeks melek huruf dan indeks rata-rata lama sekolah. Angka Melek Huruf tahun 2011 sebesar 96,48% meningkat 0,48% dibandingkan tahun 2010, dan Rata-rata Lama Sekolah tahun 2011 mencapai 8,20 tahun meningkat 0,25 tahun dibandingkan tahun 2010 yang mencapai 7,95 tahun. Komponen kesehatan mengalami peningkatan sebagai dampak dari meningkatnya Angka Harapan Hidup (AHH). Angka Harapan Hidup pada tahun 2011 mencapai 68,40 tahun, meningkat 0,20 tahun dibandingkan tahun 2010 yaitu 68,20 tahun. Peningkatan Angka Harapan Hidup mengindikasikan adanya peningkatan akses masyarakat Jawa Barat terhadap sarana dan fasilitas kesehatan. Komponen pembentuk
IPM lainnya,
yaitu indeks
daya beli yang
menunjukkan kemampuan masyarakat untuk mengakses perekonomian. Pada tahun 2011 indeks daya beli meningkat sebesar 1,00 poin dari 62,57 poin tahun 2010 menjadi 63,57 poin, sedangkan angka indeks daya beli tahun 2011 sebesar Rp. 635,10 ribu, meningkat dibandingkan tahun 2010 sebesar Rp. 630,77 ribu. Untuk tahun 2011, pola pencapaian IPM /kota di Jawa Barat tidak jauh berbeda dengan tahun 2010. IPM tertinggi masih ditempati Kota Depok sebesar 79,49 poin, sedangkan yang terendah juga masih ditempati
Indramayu yaitu
sebesar 68,18 poin. Namun, secara umum /kota di Jawa Barat mengalami peningkatan angka IPM dari tahun 2010-2011.
LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011
6
Tabel 1.2
Capaian dan Target Indikator Makro Pembangunan Jawa Barat Tahun 2010 - 2011 No
Indikator
Capaian 2010
1 a. Jumlah Penduduk b. Laju Pertumbuhan Penduduk (persen) 2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Target 2011 RKPD
KUA Perubahan
Capaian 2011
43,021,826
-
43,7 juta
44,286,519
1.89
-
1,20 - 1,30
1.90
72.08
73,24 - 73,39
73,24 - 73,39
72.82
- Indeks Pendidikan
81.67
82,92 - 83,29
82,92 - 83,29
82.55
- Indeks Kesehatan
72.00
73,33 - 73,40
73,33 - 73,40
72.34
- Indeks Daya Beli
62.57
63,47 - 63,48
63,47 - 63,48
63.57
3 a. Jumlah Penganggur
1,951,391
b. Tingkat Pengangguran Terbuka (persen) 4 a. Jumlah Penduduk Miskin
10.33 4,773,720
b. Persentase Penduduk Miskin (persen)
-
-
10.47
9 - 10
-
-
1,901,843 9.83 4,650,810
11.27
10.31
12 - 13
10.57
5 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
6.09
5,0 - 6,0
6,0 - 6,5
6.48
6 Inflasi (persen)
6.46
4,0 - 6,0
4,9 - 6,0
3.10
PDRB menurut Lapangan Usaha atas dasar harga 7 konstan 2000 (triliun)
321.87
340.79
335,03 - 339,09
343.11
8 Investasi / PMTB atas dasar harga berlaku (triliun)
136.63
139.32
131,57 - 136,46
156.34
Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat, kondisi angkatan kerja mengalami peningkatan, pada bulan Agustus 2010, jumlah angkatan kerja mencapai 18.893.835 orang, sedangkan pada bulan Agustus 2011 mencapai 19.356.624 orang. Begitu pula, jumlah penduduk yang bekerja, mengalami peningkatan sebanyak
512.337 orang (3,02%), dari sebanyak 16.942.444 orang
bulan Agustus tahun 2010 menjadi sebanyak 17.454.781 orang bulan Agustus 2011. Selama kurun waktu satu tahun, terjadi penurunan jumlah penganggur sebanyak 49.548 orang (2,54%), dari 1.951.391 orang pada bulan Agustus 2010 menjadi 1.901.843 orang pada bulan Agustus 2011. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada bulan Agustus 2010 sebesar 62,38% dan pada bulan Agustus 2011 sebesar 62,27%, sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami penurunan sebesar 0,50% dari 10,33% pada bulan Agustus 2010 menjadi 9,83% pada bulan Agustus 2011. Penyerapan terbesar tenaga kerja pada bulan Agustus 2011 dari sektor perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi yang mampu menyerap sebanyak 4.554.503 orang (26,10%), pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan sebanyak 3.675.713 orang (21,06%), industri dengan tenaga kerja sebanyak 3.571.915 orang (20,46%), jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan dengan tenaga kerja 2.699.014 orang (15,46%) dan sektor lainnya 2.953.636 orang (16,92%).
LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011
7
Berdasarkan status pekerjaan, pada bulan Agustus 2011 tenaga kerja pada sektor informal mencakup 56,55% dari seluruh penduduk yang bekerja, sedangkan pada Agustus 2010 sekitar 62,67%. Dengan demikian terjadi penurunan sebesar 6,12% untuk tenaga kerja pada sektor informal dan sebaliknya terjadi peningkatan tenaga kerja pada sektor formal. Dalam mengukur kemiskinan, BPS menggunakan pendekatan kemampuan dalam
memenuhi
kebutuhan
dasar,
artinya
kemiskinan
dipandang
sebagai
ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jumlah penduduk miskin mengalami penurunan sebanyak 122.910 orang, dari 4.773.720 orang (11,27%) pada bulan Maret 2010, menjadi sebanyak 4.650.810 orang (10,57%) pada bulan September 2011. Sebaran penduduk miskin, untuk daerah perkotaan sebanyak 2.628.350 orang, sedangkan di daerah perdesaan sebanyak 2.022.450 orang pada bulan September 2011.
3. Kondisi Ekonomi a. Potensi Unggulan Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 20092029, digambarkan sektor unggulan yang dikembangkan di masing-masing Wilayah Pengembangan adalah sebagai berikut : Tabel 1.3 Sektor Unggulan Daerah No
Kawasan
Kegiatan Utama
I
Bodebekpunjur (Bogor, Bekasi, Puncak, Cianjur)
II
Purwasuka (Purwakarta, Subang, Karawang)
III
Sukabumi, dsk
IV
Ciayumajakuning (Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, Sumedang) Priangan Timur-Pangandaran (Tasikmalaya, Garut, Ciamis, Banjar) Sukabumi dan sekitarnya (Sukabumi, Cianjur)
V
VI
VII
Kawasan Bandung
Khusus
Depok,
Cekungan
LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011
pariwisata, industri manufaktur, perikanan, perdagangan, jasa, pertambangan, agribisnis dan agrowisata pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, bisnis kelautan, industri pengolahan, pariwisata dan pertambangan. agribisnis, peternakan, pariwisata, dan bisnis kelautan agribisnis, agroindustri, perikanan, pertambangan dan pariwisata. pertanian, perkebunan, perikanan tangkap, pariwisata, industri pengolahan, industri kerajinan dan pertambangan mineral. peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan tangkap, pariwisata, industri pengolahan dan bisnis kelautan, serta pertambangan mineral. pertanian, hortikultura, industri non-polutif, industri kreatif, perdagangan, jasa, pariwisata dan perkebunan, dengan meningkatkan manajemen pembangunan yang berkarakter lintas /kota yang secara kolektif berbagi peran membangun dan mempercepat perwujudan PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya.
8
b. Pertumbuhan Ekonomi Perekonomian Indonesia pada tahun 2011 tumbuh sebesar 6,46% dibanding tahun 2010. Pertumbuhan terjadi pada semua sektor ekonomi, dengan pertumbuhan tertinggi di sektor pengangkutan dan komunikasi dan terendah di sektor pertambangan dan penggalian. Besaran PDB Indonesia tahun 2011 atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 7.427,1 trilyun, sedangkan atas dasar harga konstan 2000 mencapai Rp. 2.463,2 trilyun. Struktur perekonomian Indonesia secara spasial pada triwulan IV tahun 2011 masih didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa yang memberikan
kontribusi
terhadap
PDB
sebesar
57,5%.
Berdasarkan
perbandingan provinsi-provinsi di Indonesia, Jawa Barat menempati urutan ketiga dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 14,3%, dibawah DKI Jakarta dan Jawa Timur yang masing-masing sebesar 16,5% dan 14,7%. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) PDRB Jawa Barat secara kumulatif Januari-Desember 2011 dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2010 (c to c) mencapai 6,48%, lebih tinggi 0,02% dibandingkan LPE Indonesia yang mencapai 6,46%. Jika dibandingkan dengan target pencapaian LPE yang ditetapkan dalam RKPD dan KUA Perubahan tahun 2011, capaian LPE tahun 2011 telah melebihi target yang ditetapkan dalam RKPD dan mencapai target yang ditetapkan dalam KUA Perubahan sebagaimana dapat dilihat pada tabel 1.2. Dilihat dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 14,93%, kemudian sektor bangunan sebesar 14,16%, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 13,45%. sedangkan sektor pertambangan dan penggalian serta sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan mengalami penurunan masing-masing sebesar -5,09% dan -0,09%. Besaran PDRB Jawa Barat atas dasar harga berlaku pada tahun 2011 mencapai Rp. 861,01 trilyun, sedangkan atas dasar harga konstan 2000 mencapai
Rp. 343,11 trilyun. Dari sisi lapangan usaha, perekonomian Jawa
Barat didominasi oleh peranan tiga sektor utama yakni sektor Industri Pengolahan, sektor Perdagangan Hotel & Restoran dan sektor Pertanian. Nilai PDRB ketiga sektor tersebut, atas dasar harga berlaku masing-masing sebesar Rp. 319,98 trilyun (Industri Pengolahan),
Rp. 194,43 trilyun (PHR) dan
Rp.103,13 trilyun (Pertanian). Sedangkan atas dasar harga konstan, nilai PDRB sektor Industri Pengolahan sebesar Rp. 144,01 trilyun, sektor Perdagangan Hotel & Restoran Rp. 75,77 trilyun dan sektor Pertanian sebesar Rp. 42,10 trilyun.
LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011
9
Tabel 1.4 Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Barat Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010-2011 (Trilyun Rupiah) 2010 *)
Lapangan Usaha
2011 **)
adhb
adhk
[2]
112.74 97.19 15.55 341.10 290.75 21.30 29.05 316.82 172.71 54.63 21.16 68.32 770.66 738.59
[1]
I. Primer 1. Pertanian 2. Pertambangan dan Penggalian II. Sekunder 1. Industri Pengolahan 2. Listrik, Gas dan Air Bersih 3. Bangunan/Konstruksi III. Tersier 1. Perdagangan, Hotel dan Restoran 2. Pengangkutan dan Komunikasi 3. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 4. Jasa-jasa PDRB dengan Minyak dan Gas Bumi PDRB tanpa Minyak dan Gas Bumi
adhb
adhk
[3]
[4]
[5]
49.60 42.14 7.46 154.38 135.25 7.32 11.81 117.89 70.08 15.35 10.56 21.90 321.87 313.19
120.49 103.13 17.36 376.29 319.98 21.94 34.36 364.23 194.43 66.34 24.48 78.98 861.01 824.08
49.19 42.10 7.08 164.92 144.01 7.43 13.48 129.01 75.77 17.65 11.99 23.61 343.11 334.45
Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat Catatan : *) Angka pada LKPJ 2010 **) Angka Sangat Sementara
Berdasarkan pengelompokan kegiatan ekonomi, yang dibedakan ke dalam sektor primer, sektor sekunder dan sektor tersier, kinerja masing-masing sektor atas dasar harga konstan 2000, sektor primer mengalami penurunan besaran PDRB, dari sebesar Rp. 49,60 trilyun tahun 2010 menjadi sebesar Rp. 49,19 trilyun tahun 2011. Sedangkan, sektor sekunder mengalami peningkatan, dari sebesar Rp. 154,38 trilyun pada tahun 2010 menjadi Rp. 164,92 trilyun pada tahun 2011. Peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada sektor tersier, dari Rp. 117,89 trilyun tahun 2010 menjadi sebesar Rp. 129,01 trilyun pada tahun 2011 Tabel 1.5 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Sektor Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2010-2011 (%) Tahun
Sektor 2010 (1)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Bersih Bangunan Perdagangan, Hotel dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan Jasa-jasa PDRB
2011**)
(2)
(3)
1,00 0,54 2,90 6,97 14,67 11,77 16,23 9,84 8,64
-0,09 -5,09 6,21 1,51 14,16 8,11 14,93 13,45 7,79
6,09
6,48
Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat Catatan **) Angka Sangat Sementara
LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011
10
Tabel 1.5 menyajikan laju pertumbuhan PDRB menurut sektor atas dasar harga konstan 2000 dari sisi lapangan usaha, laju pertumbuhan ekonomi (LPE) PDRB Jawa Barat mencapai 6,48% yang didorong oleh peningkatan hampir seluruh sektor, kecuali sektor pertanian dan sektor pertambangan dan penggalian yang mengalami penurunan masing-masing sebesar -0,09% dan 5,09%. Laju Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh pengangkutan dan komunikasi sebesar 14,93%, sektor bangunan sebesar 14,16%, serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 13,45%.
c. Struktur Ekonomi Peranan sektor ekonomi suatu daerah terhadap pembentukan PDRB menggambarkan potensi perekonomian suatu wilayah. Tingginya peranan suatu sektor dalam perekonomian, memberikan gambaran bahwa sektor tersebut merupakan sektor andalan yang dapat terus dikembangkan serta menjadi pendorong roda perekonomian. Struktur perekonomian dilihat dari kontribusi 3 sektor, yaitu sektor primer, sektor sekunder dan sektor tersier. Besaran distribusi PDRB dari sektor sekunder sebesar 48,06%, sektor tersier sebesar 37,59% dan sektor primer sebesar 14,33%. Sedangkan, berdasarkan peranan masing-masing sektor ekonomi atau lapangan usaha, distribusi PDRB, yaitu sektor industri pengolahan sebesar
41,97%, sektor PHR sebesar 22,08% dan sektor pertanian sebesar
12,27%, ketiga sektor tersebut menyumbang 76,32% terhadap total PDRB atas dasar konstan 2000. Tabel 1.6 Struktur Ekonomi Jawa Barat menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas dasar Harga Konstan 2000 Distribusi PDRB Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2011 (persentase) 2011**)
2010
Lapangan Usaha adhb
adhk
adhb
[2]
[3]
[4]
[5]
PRIMER
14.63
15.41
14.00
14.33
1.
12.61
13.09
11.98
12.27
2.02
2.32
2.02
2.06
44.26
47.96
43.70
48.06
37.73
42.02
37.16
41.97
[1] Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan
adhk
dan Perikanan 2.
Pertambangan dan Penggalian
SEKUNDER 3.
Industri Pengolahan
4.
Listrik, Gas dan air Bersih
2.76
2.27
2.55
2.16
5.
Bangunan/Konstruksi
3.77
3.67
3.99
3.93
TERSIER
41.11
36.62
42.29
37.59
6.
Perdagangan, Hotel dan Restoran
22.41
21.77
22.58
22.08
7.
Pengangkutan dan Komunikasi
7.09
4.77
7.7
5.14
8.
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan
2.75
3.28
2.84
3.49
9.
Jasa-jasa
8.86
6.80
9.17
6.88
100
100
100
100
PDRB Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat Keterangan : * * ) Angka Sangat Sementara
LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011
11
Tabel 1.7 Distribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Barat Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Penggunaan Tahun 2010-2011 (%)
PDRB No
Distribusi
Komponen Penggunaan 2010
2011**)
Laju Pertumbuhan
1
Konsumsi Rumah Tangga
60,39
59,69 1)
5,79
2
Konsumsi Lembaga Nirlaba
0,44
-
-
3
Konsumsi Pemerintah
8,63
8,89
5,94
4
Pembentukan Modal Tetap
17,73
18,16
9,77
Perubahan Inventory
3,94
4,57
16,60
Diskrepansi Statistik
1,30
2,69
-
Ekspor
36,08
35,40
6,51
Dikurangi Impor
28,51
29,40
13,59
Bruto 5
6
Sumber Catatan
: BPS Provinsi Jawa Barat : **) Angka Sangat Sementara 1) Konsumsi Rumah Tangga termasuk Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga
Pada tahun 2011, PDRB atas dasar harga konstan 2000 sebesar Rp. 343,11 trilyun, sebagian besar digunakan untuk konsumsi rumah tangga sebesar 59,69%. Komponen penggunaan lainnya, meliputi pengeluaran untuk konsumsi pemerintah sebesar 8,89%, pembentukan modal tetap bruto atau investasi fisik sebesar 18,16%, perubahan inventori sebesar 4,57%, transaksi ekspor sebesar mencapai 35,40%, dan impor sebesar 29,40%. Sedangkan laju pertumbuhan PMTB tahun 2011 atas dasar harga konstan adalah sebesar 9,77%.
d. PDRB per Kapita Tingkat kemakmuran masyarakat secara makro dapat digambarkan dengan indikator pendapatan per kapita atau percapita income. Semakin tinggi pendapatan
yang
diterima penduduk
di
suatu wilayah,
maka tingkat
kesejahteraan di wilayah yang bersangkutan bertambah baik. Dengan asumsi bahwa pendapatan faktor produksi dan transfer yang mengalir keluar sama dengan pendapatan faktor produksi dan transfer yang masuk, maka pendapatan regional sama besar dengan PDRB perkapita. Asumsi ini, digunakan karena sulitnya untuk mendapatkan data pendapatan faktor produksi dan transfer yang masuk dan keluar. Angka PDRB perkapita diperoleh dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.
LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011
12
Tabel 1.8 PDRB per Kapita Jawa Barat Tahun 2010-2011 PDRB per Kapita (1)
Atas Dasar Harga Berlaku (rupiah) Atas Dasar Harga Konstan 2000 (rupiah)
Tahun 2010
Tahun 2011**)
(2)
(3)
17.899.970
19.645.670
7.476.143
7.828.804
Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat Keterangan : **) Angka Sangat Sementara
Tabel 1.8 memperlihatkan bahwa PDRB perkapita Jawa Barat terus mengalami peningkatan yang tinggi selama periode 2010-2011. Tahun 2010, PDRB perkapita atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 17.899.970,-, dan pada tahun 2011 sebesar Rp. 19.645.670,-. Sedangkan PDRB per kapita atas dasar harga konstan 2000 meningkat dari Rp. 7.476.143,- pada tahun 2010 menjadi Rp. 7.828.804,-. Tingkat inflasi Jawa Barat mencapai 3,10% dengan sepuluh kali inflasi bulanan dan dua kali deflasi, ditunjukan dengan indeks harga konsumen gabungan di 7 kota besar di Jawa Barat, yaitu Kota Bogor sebesar 2,85%, Sukabumi 4,26%, Bandung 2,75%, Cirebon 3,20%, Bekasi 3,45%, Depok 2,95% dan Tasikmalaya 4,17%. Berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi paling tinggi terjadi pada kelompok sandang mencapai 5,74%, kesehatan 3,80%, bahan makanan 3,53%, perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar 3,36%, makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau 3,31%, pendidikan, rekreasi dan olah raga 3,02%, dan terendah transpor, komunikasi dan jasa keuangan 0,92%.
LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011
13