BAB I PENDAHULUAN I.1 DASAR HUKUM

BAB I PENDAHULUAN

I.1 DASAR HUKUM

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 yang telah disempurnakan dari Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 yang lama , berkaitan dengan kewenangan daerah, aparatur pemerintah baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Sebagaimana diamanatkan pada pasal 27 ayat 1-5 Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah bahwa salah satu kewajiban Kepala Daerah

memberikan

Pertanggungjawaban

Penyelenggaraan

Pemerintah

Daerah kepada Pemerintah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD serta menginformasikan laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat. Selain itu di dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 3 Tahun 2007 , Kepala Daerah wajib menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah

(LPPD)

kepada

Pemerintah,

Laporan

Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD dan Informasi LPPD kepada masyarakat. Laporan pertanggungjawaban tersebut selain dimaksudkan sebagai dasar melakukan

evaluasi penyelenggaraan

Pemerintah

Daerah

dan

sebagai

pembinaan lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan, juga sebagai upaya pemerintah Daerah melaksanakan prinsip “good governence” yang meliputi transparansi, Akuntabilitas, Partisipatif,

melakukan efisiensi dan

efektifitas serta meningkatkan fungsi pengawasan lembaga legislatif terhadap jalannya pemerintah. Berdasarkan Perda No. 3 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo merupakan unsur pelaksana Penyelenggara Pemerintah Daerah sehingga diwajibkan untuk membuat laporan pertanggung jawaban pelaksanaan program/kegiatan.

1|Laporan

T a h u n a n

D i n a s

K o p e r a s i

d a n

U M K M

2 0 1 2

Untuk memperoleh gambaran yang lebih nyata, jelas dan transparan, penyusunan

laporan

pertanggungjawaban

Dinas

Koperasi

dan

UMKM

Kabupaten Kulon progo ini secara teknis berpedoman pada sistem penyusunan Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagaimana tertuang dalam Permenpan 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan program/kegiatan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo tahun 2012, selain itu untuk tahun 2012 ini juga disajikan Laporan Tahunan SKPD dan sesuai Surat Edaran Mendagri Nomor : 120/313/OTDA tertanggal 24 Januari 2011, dalam rangka penyediaan data dan informasi yang handal, akurat dan akuntabel akan dilaksanakan evaluasi pengukuran kinerja mandiri (self assessment) terhadap Laporan Tahunan SKPD.

I.2 GAMBARAN SKPD 1.2.1 Susunan Organisasi Tata Kerja Berdasarkan Perda No. 3 tahun 2008 tanggal 24 Maret 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, maka struktur organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut: a. Kepala Dinas b. Sekretariat i. Subbag Umum dan kepegawaian ii. Subbag Perencanaan dan Keuangan c. Bidang Kelembagaan i. Seksi Lembaga ii. Seksi Data dan Informasi d. Bidang Permodalan i. Seksi Pengembangan Permodalan ii. Seksi Fasilitas Pengembangan Simpan Pinjam e. Bidang Pemberdayaan i. Seksi Pemberdayaan SDM ii. Seksi Pemberdayaan Usaha

2|Laporan

T a h u n a n

D i n a s

K o p e r a s i

d a n

U M K M

2 0 1 2

Bagan 1.1 Organisasi Tata Kerja Dinas Koperasi dan UMKM Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah

Dra. NIKEN PROBO LARAS, S.Sos, M.H. Kepala Sekretariat

Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Bidang Kelembagaan Koperasi dan UMKM

Rr.CH.TRI SUBEKTI Kepala Seksi WIDAYATI, Lembaga SH

Kepala Seksi Data dan Informasi

Kepala Bidang Permodalan

Kepala Bidang Pemberdayaan

Kepala Seksi Pengembangan Permodalan

Kepala Seksi Pemberdayaan Sumber Daya Manusia

Kepala seksi Fasilitasi Pengembangan Simpan Pinjam

Kepala Seksi Pemberdayaan Usaha

Kepala Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan

1.2.2 Keadaan Pegawai Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo didukung dengan sumber daya manusia yaitu sebanyak 33 orang, terdiri dari Jabatan Struktural : 13 Orang dan Staf/fungsional umum: 20 Orang. 1.Keadaan jumlah pegawai menurut Sekretariat dan Bidang : No Sekretariat/Bidang Jumlah 1 Sekretariat 12 2 Bidang Pemberdayaan 6 3 Bidang Permodalan 7 4 Bidang Kelembagaan dan UMKM 8 Jumlah

3|Laporan

T a h u n a n

D i n a s

K o p e r a s i

33

d a n

U M K M

2 0 1 2

Ket

2. Keadaan jumlah pegawai menurut Golongan : No 1 2 3 4

Gol Gol IV Gol III Gol II Gol I

Jumlah 4 25 4 -

Jumlah

Ket

33

3. Keadaan jumlah pegawai menurut Jabatan : No 1 2 3 4

Jabatan

Jumlah

Eselon II Eselon III Eselon IV Staf

Ket

1 4 8 20

Jumlah

33

4. Keadaan jumlah pegawai menurut Tingkat Pendidikan : No 1 2 3 4 5 6

Jabatan S-2 S-1 D-3 SLTA SLTP SD Jumlah

Jumlah 4 15 5 9 3 33

Ket

1.2.3 Sarana dan Prasarana 1. Keadaan Tanah dan Bangunan Kantor Kondisi Barang

Luas Lantai ( M2)

Baik

200

Jenis/Nam a Barang

TANAH BANGUNAN Letak/Alamat

Luas (M2)

Status

No.KD -

Bangunan Kantor Permanen

4|Laporan

T a h u n a n

D i n a s

K o p e r a s i

Jl. Kawijo 4 Pengasih

d a n

U M K M

1.000

2 0 1 2

Hak Pakai

2. Kendaraan Dinas/Operasional No

Jenis Barang

Jumlah

Ket

1

Roda 4

3 buah

2

Roda 2

7 buah

Th 1990 Th 1991 Th 2011 Kondisi tua dan rusak (bekas motor PLKB)

3. Peralatan dan Perlengkapan Kantor No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

5|Laporan

Nama Barang/Alat Komputer (PC) Laptop Printer Mesin tik Meja kerja Meja rapat Meja panjang Meja ketik Meja computer Meja kursi tamu Kursi kayu Kursi besi Kursi putar Almari kayu Almari besi Filling cabinet kayu Filling cabinet besi Wereles Kipas Angin

T a h u n a n

D i n a s

K o p e r a s i

Jumlah 5 unit 2 unit 5 unit 3 unit 34 buah 1 buah 1 buah 3 buah 5 buah 2 set 28 buah 4 buah 2 buah 9 buah 1 buah 3 buah 5 buah 1 buah 1 buah

d a n

U M K M

Ket

RR 1

RS RS

2 0 1 2

I.3 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2012 Tabel I.1 Rencana Program dan Kegiatan

No I

II

Program/Kegiatan

Sasaran Strategis

Program Penciptaan Iklim Usaha UKM yang kondusif 1 Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 1 Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi UMKM

2 Peningkatan kerjasama HAKI

6|Laporan

T a h u n a n

D i n a s

K o p e r a s i

d a n

U M K M

2 0 1 2

Indikator Kinerja

Target

Tumbuh dan berkembangnya UMKM yang Berkembangnya lembaga 335 KUMKM produktif dan berdaya saing UMKM dan terlaksananya koordinasi tim pokja, temu usaha magang bagi UMKM yang lebih maju dan terlaksananya gelar produk UMKM

Meningkatnya kemitraan UMKM dengan BUMN

Diketahuinya perkembangan 30 KUMKM pembinaan permodalan dengan kemitraan BUMN Meningkatnya Pengetahuan tentang HAKI dan Sosialisasi dan pendaftaran 25 KUMKM/ diperolehnya sertifikat HAKI bagi UMKM hak paten 2 produk

III

IV

V

VI

VII

Program Pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah 1 Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi UMKM

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 1 Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian

Program Peningkatan Kualitas SDM Koperasi 1 Diklat Organisasi manajemen usaha keuangan koperasi

Diketahuinya perkembangan penggunaan dana Pemantauan pengelolaan pemerintah dan manfaat yang di dapat bagi pinjaman yang telah diterima UMKM KUMKM

Koperasi lebih maju, berkembang dan berprestasi

50 KUMKM

Peningkatan pemahaman 130 koperasi/ perkoperasian dengan tangkas 1 kali trampil perkoperasian bagi Kopsis dan sarasehan pada hari Koperasi

Meningkatnya kualitas SDM pengurus dan Pendidikan dan Pelatihan bagi 50 koperasi pengawas Koperasi Pengurus dan Pengawas Koperasi

Program Peningkatan Kualitas Organisasi Manajemen dan usaha dan Keuangan Koperasi 1 Penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi

Meningkatnya kualitas pengelolaan KSP/USP

2 Revitalisasi/pendataan Koperasi

Meningkatnya kualitas data dan Informasi KUMKM

Program Pelayanan Badan Hukum Koperasi 1 Pelayanan perijinan akta pendirian,perubahan AD dan pembubaran koperasi

7|Laporan

T a h u n a n

D i n a s

K o p e r a s i

d a n

U M K M

2 0 1 2

Meningkatnya Kualitas dan kuantitas Koperasi

Pelaksanaan penilaian 200 Koperasi kesehatan KSP/USP Updating dan pengisian data 100 KUMKM KUMKM Penyuluhan dan proses 14 Koperasi pengesahan akte pendirian Koperasi serta pembubaran Koperasi yang tidak sehat

1.4 SASARAN Tabel I.2 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD No

Indikator

Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2011

Target Capaian Setiap Tahun Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5

2012

2013

2014

2015

2016

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Tahun 2016

3

4

5

6

7

8

9

Peningkatan jumlah UMKM

105.322 unit

106.000 unit

107.000 unit

108.000 unit

109.000 unit

110.000 unit

110.000 Unit

2

KUMKM yang melaksanakan kemitraan

300 KUMKM

325 UMKM

350 UMKM

375 UMKM

400 UMKM

425 UMKM

1.875 UMKM

3

Jumlah koperasi sehat dan lembaga keuangan non bank Jumlah Koperasi

150 unit

175 unit

200 unit

225 unit

250 unit

275 unit

275 unit

336 unit

341 unit

345 unit

350 unit

361 unit

366 unit

366 Unit

Peningkatan kuantitas modal KUMKM dan lembaga keuangan non bank

6,5 milyar

7,5 M

8M

8,5 M

8,5 M

9M

40 M

1 1

4 5

2

8|Laporan

T a h u n a n

D i n a s

K o p e r a s i

d a n

U M K M

2 0 1 2

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

II.1 Urusan Desentralisasi II.1.1 Urusan Koperasi dan UMKM

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1) Penyediaan jasa surat menyurat Masukan (inputs)

: dana alokasi Rp. 660.000,- realisasi Rp. 660.000,-SDM: 12 orang

Keluaran (outputs)

: terpenuhinya jasa persuratan selama 12 bulan berupa meterai 6000 sebanyak 40 buah, meterai 3000 sebanyak 40 buah dan perangko sebanyak 100 buah

Hasil (outcomes)

: terkelolanya administrasi keuangan dan persuratan secara tertib

Manfaat (benefits)

: meningkatnya kelancaran pekerjaan administrasi

Dampak (impacts)

: meningkatnya perkantoran

kualitas

pelayanan

administrasi

2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Masukan (inputs)

: dana alokasi Rp. 15.960.000,- realisasi 14.597.363,- SDM: 12 orang

Keluaran (outputs)

: tersedianya pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 12 bulan

Hasil (outcomes)

: tersedianya kebutuhan komunikasi, air dan listrik

Manfaat (benefits)

: meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas

Dampak (impacts)

: meningkatnya masyarakat

kinerja

dan

pelayanan

Rp.

kepada

3) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional Masukan (inputs)

: dana alokasi Rp. 2.900.000,- realisasi Rp. 2.411.300,SDM: 12 orang

Keluaran (outputs) : tersedianya biaya jasa perijinan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 3 unit dan kendaraan roda 2 sebanyak 7 unit Hasil (outcomes)

9|Laporan

T a h u n a n

: tertibnya administrasi kendaraan operasional yang digunakan dalam pelaksanaan tugas D i n a s

K o p e r a s i

d a n

U M K M

2 0 1 2

Manfaat (benefits) : meningkatnya tugas

kelancaran

operasional

pelaksanaan

Dampak (impacts) : meningkatnya perkantoran

kualitas

pelayanan

administrasi

4) Penyediaan jasa administrasi keuangan Masukan (inputs)


Keluaran (outputs)

: terbayarnya hononarium Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Pengurus barang dan Penyimpan Barang selama 12 bulan

Hasil (outcomes)

: tertibnya administrasi pertanggungjawaban keuangan dan barang selama 1 tahun

Manfaat (benefits)

: meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas

Dampak (impacts)

: terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan barang perkantoran

administrasi

5) Penyediaan jasa kebersihan kantor Masukan (inputs)

: dana alokasi Rp. 746.900,- realisasi Rp. 746.900,- SDM: 12 orang

Keluaran (outputs)

: tersedianya peralatan dan bahan kebersihan kantor sebanyak 11 jenis

Hasil (outcomes)

: meningkatnya kebersihan kantor

Manfaat (benefits)

: terciptanya kenyamanan kerja

Dampak (impacts)

: terwujudnya perkantoran

peningkatan

kualitas

pelayanan

6) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Masukan (inputs)


Keluaran (outputs)

: tersedianya pembayaran jasa perbaikan peralatan kerja berupa 5 komputer, 5 printer dan 2 mesin ketik.

Hasil (outcomes)

: berfungsinya alat kerja yang optimal

Manfaat (benefits)

: meningkatnya kelancaran kerja

Dampak (impacts)

: terwujudnya peningkatan kinerja perkantoran

10 | L a p o r a n

T a h u n a n

D i n a s

K o p e r a s i

d a n

U M K M

2 0 1 2

7) Penyediaan alat tulis kantor Masukan (inputs)

: dana alokasi Rp.4.999.900,- realisasi Rp. 4.999.900,- SDM: 12 orang

Keluaran (outputs)

: tersedianya alat tulis kantor sebanyak 23 jenis selama 12 bulan

Hasil (outcomes)

: terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor

Manfaat (benefits)

: meningkatnya kelancaran kerja

Dampak (impacts)


8) Penyediaan barang cetakan dan pengadaan Masukan (inputs)


Keluaran (outputs) : tersedianya barang cetakan dan penggandaan keperluan kantor berupa Cetak bend 26 a, bangko SPPD NCR rangkap 6 folio , blangko SSP 5 rangkap, lembar disposisi NCR, amplop panjang coklat berkop ukuran ¼ folio selama 12 bulan Hasil (outcomes)

: terpenuhinya penggandaan

kebutuhan

barang

cetakan

dan

Manfaat (benefits) : meningkatnya kelancaran kerja Dampak (impacts) : terwujudnya peningkatan kinerja perkantoran

9) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Masukan (inputs)

: dana alokasi Rp. 397.000,- realisasi Rp. 393.600,SDM: 12 orang

Keluaran (outputs)

: tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan ruangan berupa 6 bola lampu SLE 18 watt/220 volt, 8 TL 20 watt, 14 bolam pijar 40 watt/220 volt selama 12 bulan

Hasil (outcomes)

: terpenuhinya perkantoran

Manfaat (benefits)

: meningkatnya kelancaran dan kenyamanan kerja

Dampak (impacts)


kebutuhan

komponen

kelistrikan

10) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Masukan (inputs)

: dana alokasi Rp. 1.080.000,- realisasi Rp.1.075.000,SDM: 12 orang

Keluaran (outputs) : tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor berupa 11 | L a p o r a n

T a h u n a n

D i n a s

K o p e r a s i

d a n

U M K M

2 0 1 2

1 buah bendera merah putih dan 1 unit gordyn selama 12 bulan Hasil (outcomes)

: terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor

Manfaat (benefits) : meningkatnya kenyamanan dan kelancaran kerja Dampak (impacts) : terwujudnya peningkatan kinerja perkantoran

11) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Masukan (inputs)


Keluaran (outputs) : terlaksananya penyediaan bahan bacaan berupa langganan surat kabar selama 12 bulan dan buku perundang-undangan sebanyak 2 buku Hasil (outcomes)

: terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Manfaat (benefits) : terwujudnya tambahan wawasan pengetahuan bagi seluruh pegawai

dan

ilmu

Dampak (impacts) : meningkatnya kelancaran dan peningkatan kinerja pegawai

12) penyediaan makanan dan minuman Masukan (inputs)


Keluaran (outputs) : tersedianya biaya makan dan minum jamuan tamu dan rapat sebanyak 24 kali untuk 246 orang Hasil (outcomes)

: terpenuhinya kebutuhan akomodasi rapat

Manfaat (benefits) : meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas Dampak (impacts) : terwujudnya peningkatan kinerja perkantoran

kualitas

koordinasi

dan

13) Penyediaan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Masukan (inputs)


Keluaran (outputs)

: terlaksananya penyediaan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah ditingkat Pusat/Luar Provinsi 18 kali dan tingkat Provinsi 5 kali

Hasil (outcomes)

: terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah selama 12 bulan

Manfaat (benefits)


12 | L a p o r a n

T a h u n a n

D i n a s

K o p e r a s i

d a n

U M K M

2 0 1 2

Dampak (impacts)

: terwujudnya pengambilan kebijakan dalam pembinaan KUMKM di daerah dan peningkatan kinerja

14) Penyediaan koordinasi dan konsultasi dalam daerah Masukan (inputs)


Keluaran (outputs) : terlaksananya penyediaan koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah sebanyak 9 kali Hasil (outcomes)

: terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah selama 12 bulan

Manfaat (benefits) : meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas Dampak (impacts) : terwujudnya peningkatan kinerja dalam pembinaan KUMKM

15) Penyediaan jasa tenaga pegawai tidak tetap Masukan (inputs)

: dana alokasi Rp. 18.104.580,18.104.580,- SDM: 3 orang

realisasi

Rp.

Keluaran (outputs) : tersedianya pembayaran jasa pegawai tidak tetap , penjaga malam, staf sekretariat dan staf bidang pemberdayaan sebanyak 3 orang selama 13 bulan. Hasil (outcomes)

: terpenuhinya kebutuhan pegawai tidak tetap

Manfaat (benefits) : meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas Dampak (impacts) : terwujudnya peningkatan kinerja perkantoran Realisasi Pelaksanaan Program Program pelayanan administrasi perkantoran merupakan salah satu program penting yang dilakukan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi), sehingga kinerja dapat berjalan sesuai rencana. Program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 103.251.330,- dan realisasi sebesar Rp.100.968.643,-. atau 97, 78 %, Realisasi anggaran tidak mencapai 100% karena : a. Efisiensi biaya telepon, air dan listrik b. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan anggaran semula untuk Opel Blazer , realisasi digunakan untuk Toyota Kijang karena ada pergantian mobil dinas. c. Sisa belanja perjalanan Dinas Luar Daerah

13 | L a p o r a n

T a h u n a n

D i n a s

K o p e r a s i

d a n

U M K M

2 0 1 2

d. Honor Pembantu Bendahara tidak dibayarkan karena mengikuti Diklat Keuangan Daerah yang diadakan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Program pelayanan administrasi perkantoran telah dapat dilaksanakan dengan baik selama satu tahun. Program ini dilaksanakan guna mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas perkantoran. f.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Masukan (inputs)


Keluaran (outputs)

: terlaksananya pengadaan sebanyak 1 unit

Hasil (outcomes)

: tersedianya 1 kendaraan untuk menunjang pelaksanaan tugas kantor

Manfaat (benefits)

: meningkatnya kelancaran operasional pelaksanaan tugas

Dampak (impacts)

: terwujudnya peningkatan kerja

realisasi

kendaraan

Rp.

bermotor

2) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Masukan (inputs)


Keluaran (outputs)

: tersedianya biaya operasional pemeliharaan gedung kantor untuk pengecatan

Hasil (outcomes)

: meningkatnya kebersihan gedung kantor

Manfaat (benefits)

: kenyamanan tugas tugas kantor

Dampak (impacts)

: terwujudnya peningkatan kinerja

3) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Masukan (inputs)

:

dana alokasi Rp. 13.475.550,13.340.550,- SDM: 2 orang

realisasi

Rp.

Keluaran (outputs) :

terlaksananya 2 paket pengadaan peralatan kantor berupa 1 proyektor dan 1 faximili

Hasil (outcomes)

tersedianya peralatan pelaksanaan tugas kantor

:

Manfaat (benefits) :

14 | L a p o r a n

T a h u n a n

untuk

menunjang

meningkatnya kelancaran operasional pelaksanaan tugas

D i n a s

K o p e r a s i

d a n

U M K M

2 0 1 2

Dampak (impacts) :

terwujudnya peningkatan kerja

4) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Masukan (inputs)


Keluaran (outputs)

: tersedianya biaya operasional pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 3 unit dan roda 2 sebanyak 7 unit meliputi service, ganti oli, penggantian suku cadang dan BBM.

Hasil (outcomes)

: terpeliharanya kendaraan dinas

Manfaat (benefits)

: meningkatnya tugas

Dampak (impacts)


kelancaran

realisasi

operasional

Rp.

pelaksanaan

Realisasi Pelaksanaan Program Untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas dan kinerja program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dilaksanakan dengan empat kegiatan yaitu Pengadaan kendaraan Dinas Dinas/Operasional, Pengadaan perlengkapan gedung

Kantor,

Pengadaan

Peralatan

Gedung

Kantor

dan

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional. Program ini dilaksanakan

dengan

alokasi anggaran Rp. 73.683.100,-, dan realisasi Rp. 72.886.258,- atau 98, 92% hal ini tidak sesuai dengan anggaran yang tersedia karena adanya efisiensi antara lain : a. Sisa Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat b. Sisa Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Lain c. Sisa Belanja Modal Pengadaan Faximili d. Sisa Belanja servis dan BBM c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Masukan (inputs)

: dana alokasi Rp 1.567.000,- realisasi Rp. 1.567.000,SDM: 8 orang

Keluaran (outputs)

: tersusunnya

15 | L a p o r a n

T a h u n a n

D i n a s

laporan

K o p e r a s i

d a n

capaian

U M K M

2 0 1 2

kinerja

dan

ikhtisar

realisasi kinerja SKPD selama 1 tahun

2)

Hasil (outcomes)

: tersedianya laporan kinerja

Manfaat (benefits)

: terwujudnya pengendalian dan evaluasi kegiatan

Dampak (impacts)

: meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan anggaran

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Masukan (inputs)


Keluaran (outputs)

: tersusunnya laporan keuangan akhir tahun

Hasil (outcomes)

: tersedianya laporan keuangan akhir tahun

Manfaat (benefits)

: terwujudnya kegiatan

Dampak (impacts)

: meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan anggaran

bahan

pengendalian

realisasi

dan

Rp.

evaluasi

Realisasi Pelaksanaan Program Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dilaksanakan dengan empat kegiatan yaitu Penyusunan laporan capaian kinerja dan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun. Program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 3.014.800,- dan terealisasi 100% . Keluaran dari pelaksanaan 2 kegiatan ini berupa laporan pelaksanaan program/kegiatan dan realisasi keuangannya serta penjelasan berbagai capaian yang dihasilkan, uraian kendala permasalahan yang dihadapi serta upaya penyelesaian yang telah dilaksanakan. Bentuk-bentuk laporan ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas laporan pertanggungjawaban kinerja SKPD dan sebagai bahan evaluasi kinerja dinas. d. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 1) Penyusunan Renstra SKPD Masukan (inputs)

:

dana alokasi Rp. 1.361.000,- realisasi 1.361.000,- SDM: 8 orang

Keluaran (outputs)

:

terlaksananya penyusunan Renstra SKPD 2011 – 2016

Hasil (outcomes)

:

tersedianya pedoman penyusunan program jangka panjang SKPD

16 | L a p o r a n

T a h u n a n

D i n a s

K o p e r a s i

d a n

U M K M

2 0 1 2

Rp.

Manfaat (benefits)

:

meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas terwujudnya peningkatan kinerja dinas

Dampak (impacts) :

2) Penyusunan Rencana Kerja SKPD Masukan (inputs)


Keluaran (outputs)

: tersusunnya rencana kerja tahun tahun 2012

Hasil (outcomes)

: tersedianya pedoman program dan kegiatan

Manfaat (benefits)


Dampak (impacts)


perencanaan

pelaksanaan

Realisasi Pelaksanaan Program Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD dilaksanakan dengan dua kegiatan yaitu Penyusunan Renstra SKPD dan Penyusunan Rencana Kerja SKPD. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai acuan SKPD dalam menyusun program dan kegiatan jangka menengah sebagai tindak lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo tahun 2011-2016. Didalam dokumen Renstra ini merumuskan Visi, Misi, Strategi, Arah Kebijakan, dan langkah-langkah capaian kegiatan yang disusun secara sistematis dan sinergis dalam upaya medukung Visi dan Misi Kabupaten Kulon Progo. Secara umum tersusunnya Renstra diharapkan dapat menjawab dua hal mendasar, yaitu : a. Arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai dalam lima tahun kedepan; b. Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai. Rencana Strategis ini merupakan komitmen pimpinan dan seluruh aparatur dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat di bidang

17 | L a p o r a n

T a h u n a n

D i n a s

K o p e r a s i

d a n

U M K M

2 0 1 2

Koperasi dan UMKM serta Dokumen Perencanaan Jangka Menengah yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja (Renja) dan Anggaran (RKA) Dinas. Selain itu merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan pada masyarakat dibidang Koperasi dan UMKM yang akan dievaluasi setiap akhir tahun dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Sedangkan dengan disusunnya Rencana Kerja SKPD maka diharapkan dapat menjadi

pedoman

bagi

stakeholder

dan

pelaksana

tugas

lainnya

untuk

melaksanakan program dan kegiatan SKPD sesuai dengan perencanaan serta target yang telah ditetapkan sehingga akan tercipta suatu keharmonisan hasil antara perencanaan dan target.

e. Program Pengawasan dan Pengendalian Program 1)

Monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaksanaan program dan kegiatan Masukan (inputs)


Keluaran (outputs)

: terlaksananya koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan

Hasil (outcomes)

: diketahuinya hasil serta permasalahan pelaksanaan program dan kegiatan

Manfaat (benefits)


Dampak (impacts)


realisasi

Rp.

Realisasi Pelaksanaan Program Program

pengawasan

dan

pengendalian

program

dilaksanakan

untuk

meningkatkan akuntabilitas capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD. Program

ini dilaksanakan

dengan 1 Kegiatan

yaitu

Pengendalian, dan Pelaksanaan Program dan Kegiatan.

Monitoring,

Evaluasi,

Melalui program ini

diharapkan akan terdeteksi kekurangan pelaksanaan program dan kegiatan sehingga dapat menjadi evaluasi untuk pelaksanaan tahun anggaran ke depan.

18 | L a p o r a n

T a h u n a n

D i n a s

K o p e r a s i

d a n

U M K M

2 0 1 2

f. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif 1)

Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah Masukan (inputs)


realisasi

Rp.

Keluaran (outputs) : terlaksananya pengembangan Fasilitasi UKM melalui Bimtek Manajemen Usaha KUD untuk 25 manajer dan ketua KUD, Bimtek Pengembangan Bisnis untuk 60 UMKM anggota Hipmikindo, Lokakarya untuk 50 UMKM, Bimtek Manajemen Usaha Koperasi Sektor Riil untuk 50 anggota KSU Wana Lestari Menoreh dan KSU Tenun Mumbul, Magang Kerja Pengolahan Susu 5 anggota dan Pengurus KSU Maju Jaya “Galur” di KUD “Mojosongo”, Boyolali, Bimtek Peningkatan Jiwa Kewirausahaan UMKM untuk 50 Pedagang Pasar Jagalan Kalibawang, Sosialisasi Pemanfaatan Kios/Los Pasar Jagalan untuk 50 Pedagang Pasar Jagalan, Pengadaan Peralatan Produksi Gula Semut untuk 50 UMKM Perajin Gula Semut di Kokap dan Girimulyo dan Pengadaan Sarana Prasarana Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk 20 PKL di Wates, Lendah dan Nanggulan. Hasil (outcomes)

: Tersampaikannya informasi dan pengetahuan dari KUD Tirtonirmolo, PUSRI, Bulog, Puskup Mataram, Hipmikindo, Lembaga Konsultasi Bisnis, sharing dan Koordinasi UMKM, transfer knowladge pengelolaan usaha sapi perah, terlaknanya pendampingan pedagang pasar Jagalan dan tersalurkannya bantuan peralatan produksi gula semut dan sarana prasarana PKL.

Manfaat (benefits) : Meningkatnya kemampuan manajerial manajer dan ketua KUD serta optimalnya kemitraan KUD dengan pelaku bisnis lain, meningkatnya motivasi, kualitas, kapasitas dan kerjasama bisnis antar wirausaha, diketahuinya permasalahan UMKM dan solusi untuk mengatasinya, meningkatnya kualitas manajemen Koperasi di sektor riil, tumbuhnya motivasi dan pengetahuan pengurus Koperasi tentang pengolahan susu, meningkatnya kapasitas dan kapabilitas pedagang pasar Jagalan, optimalnya pemanfaatan lahan Pasar Jagalan serta lancarnya aktivitas produksi Perajin Gula Semut dan Pedagang Kaki Lima (PKL) Dampak (impacts) : Meningkatnya income UMKM yang berimpact pada penciptaan lapangan kerja baru dan pertumbuhan ekonomi masyarakat Proses perencanaan pembangunan : usulan SKPD dan masyarakat Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan : cukup 19 | L a p o r a n

T a h u n a n

D i n a s

K o p e r a s i

d a n

U M K M

2 0 1 2

Realisasi Pelaksanaan Program Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil dan Menengah yang Kondusif dilaksanakan dengan satu kegiatan yaitu Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah, merupakan perwujudan dari upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dalam bentuk penumbuhan iklim usaha agar UMKM tangguh dan mandiri dengan implementasi keluaran atau sub-sub kegiatan yaitu : - Bimtek Manajemen Usaha KUD - Bimtek Pengembangan Bisnis - Lokakarya UMKM - Bimtek Manajemen Usaha Koperasi Sektir Riil - Magang Kerja Pengolahan Susu - Bimtek Peningkatan Jiwa Kewirausahaan UMKM - Sosialisas Pemanfaatan Kios/Los Pasar Jagalan - Pengadaan Peralatan Produksi Gula Semut - Pengadaan Sarana Prasarana PKL

Pertama, Bimbingan Teknis Manajemen Usaha KUD untuk 25 peserta yang terdiri dari manajer dan ketua KUD, selama 3 (tiga) hari di Wates. Kegiatan diarahkan pada peningkatan kemampuan manajerial dan jaringan bisnis diantara KUD dan Pelaku Bisnis lainnya dengan menghadirkan narasumber dari KUD Tirtonirmolo, Pamela, Pusri, Bulog dan Puskup Mataram. Kedua, Bimbingan Teknis Pengembangan Teknis untuk 60 UMKM anggota Himpunan Pengusaha Mikro Kecil Indonesia (Hipmikindo) selama 4 (empat) hari di Wates, dengan Narasumber dari Dinas Koperasi dan UMKM, Hipmikindo dan Lembaga Konsultasi Bisnis. Diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini dapat meningkatkan motivasi wirausaha, meningkatnya kapasitas dan kualitas UMKM serta terjalinnya kerjasama bisnis antar wirausaha. Ketiga, Lokakarya untuk 50 UMKM selama sehari di Wates, dalam rangka menggali permasalahan dan pemecahan masalah yang dihadapi UMKM serta meningkatkan ketrampilan, kualitas manajemen, perluasan kemitraan dan pangsa 20 | L a p o r a n

T a h u n a n

D i n a s

K o p e r a s i

d a n

U M K M

2 0 1 2

pasar bagi UMKM di Kabupaten Kulon Progo dengan narasumber Wakil Bupati mewakili Pemerintah Kabupaten dan Konsultan Staf Ahli Bupati. Keempat, Bimbingan Teknis Manajemen Usaha Koperasi Sektor Riil untuk 50 orang, dilaksanakan di Kalibawang selama 4 (empat) hari di KSU Wana Lestari Menoreh

dan

KSU

Tenun

Mumbul.

Bimtek

dilaksanakan

dalam

rangka

pemberdayaan Koperasi dan mengambil sasaran 2 Koperasi tersebut karena KSU “Wana Lestari Menoreh” yang bergerak di bidang perkayuan dan empon-empon memiliki prospek yang sangat baik sehingga diperlukan manajemen yang berkualitas un tuk menangkap peluang pasar tersebut. Sedangkan untuk KSU “Tenun Mumbul” bergerak di bidang kerajinan tenun Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) dan memiliki prospek yang baik pula, tetapi dikarenakan beberapa keterbatasan, Koperasi kurang berkembang

sehingga

diperlukan

strategi

dan

pendampingan

untuk

pengembangannya. Kelima, Magang Kerja Pengolahan Susu di KUD “Mojosongo” Boyolali selama 5 hari oleh 5 orang Pengurus dan Anggota KSU Maju Jaya “Galur” yang merupakan Koperasi peternak sapi perah. Tujuan dilaksanakan magang ini adalah : 1. Transfer knowladge, khususnya dalam bidang Pengolahan Susu 2. Meningkatkan kemampuan SDM dalam rangka pengembangan usaha. 3. Sebagai stimulus dalam rangka penciptaan lapangan kerja baru.

adapun materi dan hasil yang didapatkan dari kegiatan ini antara lain ; 1. Manajemen Perkoperasian 2. Pengelolaan produksi pengolahan susu 3. Budidaya sapi dan produksi susu

Dengan pelaksanaan kegiatan ini diharapkan Pengurus Koperasi dan para peternak dapat mengetahui dan mengimplementasikan beberapa hal berkaitan dengan managemen usaha Koperasi sapi perah, budidaya sapi perah serta seluk beluk kesehatan dan penyakit sapi perah sehingga akan bermanfaat dalam rangka meningkatkan kualitas peternakan sapi perah dan optimalisasi pengelolaan Koperasi

21 | L a p o r a n

T a h u n a n

D i n a s

K o p e r a s i

d a n

U M K M

2 0 1 2

serta berdampak langsung pada peningkatan pendapatan dan perekonomian anggota Koperasi, para peternak dan masyarakat sekitar. Peternakan sapi perah ini dikelola oleh KSU “Maju Jaya” Galur yang merupakan salah satu Koperasi yang memiliki bidang usaha pengelolaan peternakan sapi perah, dengan beberapa tujuan antara lain : meningkatkan pengetahuan dan praktek produksi ternak sapi perah, pengembangan populasi ternak sapi perah di wilayah Galur sehingga dapat menjadi pelopor bagi kecamatan lain dan mempelopori transfer teknologi tepat guna antara lain kotoran ternak yang dimanfaatkan sebagaimana pupuk organik serta pengembangan bio gas sebagai alternatif energi. Dengan optimalisasi kegiatan KSU “Maju Jaya” dan terealisasinya tujuan di atas maka diharapkan dapat memunculkan Gerakan Minum Susu dan tour village (desa wisata) di kecamatan Galur, dan effect lebih lanjut adalah meningkatnya taraf hidup dan perekonomian masyarakat

Keenam, Bimbingan Teknis Peningkatan Jiwa Kewirausahaan UMKM untuk 50 Pedagang Pasar Jagalan selama 4 (empat) hari, sasaran ditujukan kepada Pelaku UMKM pedagang pasar Jagalan agar ada peningkatan kapasitas dan kapabilitas pedagang pasar, dengan pendampingan dari Pemerintah Kabupaten Kulon Progo melalui Dinas Koperasi dan UMKM.

Ketujuh, Sosialisasi Pemanfaatan Kios/Los Pasar Jagalan untuk 50 Pedagang Pasar Jagalan Kalibawang selama 1 (satu) hari dilaksanakan dalam rangka pemanfaatan Los Pasar dan Kios Pasar Jagalan agar pemanfaatan dapat berjalan optimal yang pada akhirnya menciptakan pasar yang sehat, aman, tertib, teratur dan nyaman serta memiliki impact peningkatan income bagi masyarakat, Koperasi dan Pemerintah Kabupaten. Dengan pelaksanaan kegiatan ini diharapkan dapat tercapai beberapa hal yaitu: -

Terwujudnya Revitalisasi Pasar Tradisional

-

Efektifnya implementasi kebijakan Pemerintah Kabupaten dalam pemberdayaan pasar tradisional.

-

Terciptanya peningkatan keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas di area pasar

22 | L a p o r a n

T a h u n a n

D i n a s

K o p e r a s i

d a n

U M K M

2 0 1 2

-

Optimalisasi peran KUD dalam pemberdayaan ekonomi pedesaan

-

Meningkatnya peran Pemerintah Desa dalam pemberdayaan pasar tradisional

Kedelapan, Kegiatan Pengadaan Peralatan Produksi Gula Semut untuk 50 UMKM Perajin Gula Semut anggota KSU “Jatirogo” di Kokap dan Girimulyo. Bantuan Peralatan sebanyak 50 Paket, terdiri dari tungku, wajan besi, dandang air, parut biasa dan ayakan.

Kesembilan, Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Pedagang Kaki Lima (PKL), untuk 20 UMKM PKL di Wates, Nanggulan dan Galur. Bantuan peralatan sebanyak 20 Paket, terdiri dari tenda, gerobag, meja, kursi, ember, tabung gas, regulator gas dan kompor hewes.

g. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 1) Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi UMKM Masukan (inputs)

: dana alokasi Rp. 5.232.250.,- realisasi Rp. 5.232.250,SDM: 6 orang

Keluaran (outputs)

: terlaksananya Temu Kemitraan UMKM dengan BUMN, antara 30 UMKM di wilayah Kabupaten Kulon Progo dengan 3 BUMN yaitu PT Askes, PT Bank Mandiri dan Hipmikindo

Hasil (outcomes)

: terjalinnya kerjasama dalam bentuk dukungan terhadap UMKM oleh BUMN, sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Negara BUMN No: Per-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL).

Manfaat (benefits)

: meningkatnya kemampuan usaha kecil menjadi lebih tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN

Dampak (impacts)

: Terwujudnya hubungan kemitraan yang harmonis antara BUMN dengan UMKM

Proses perencanaan pembangunan : usulan SKPD dan masyarakat Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan : cukup

23 | L a p o r a n

T a h u n a n

D i n a s

K o p e r a s i

d a n

U M K M

2 0 1 2

2) Peningkatan Kerjasama Di Bidang HAKI Masukan (inputs)


Keluaran (outputs)

: Terlaksananya sosialisasi HaKI bagi 25 UMKM dan fasilitasi pendaftaran HKI

Hasil (outcomes)

: meningkatnya pengetahuan diperolehnya sertifikasi Haki

Manfaat (benefits)

: menumbuhkan kreativitas dan inovasi dalam berusaha serta adanya legalitas dan jaminan hukum bagi produk UMKM

Dampak (impacts)

: meningkatnya usaha dari UMKM

di

realisasi

bidang

HaKI

Rp.

dan

Proses perencanaan pembangunan : usulan SKPD dan masyarakat Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan : cukup Realisasi Pelaksanaan Program Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan pengusaha mikro kecil agar menjadi wirausaha yang tangguh dan mandiri. Program ini dilaksanakan dengan 2 (dua) kegiatan yaitu Kegiatan Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha bagi UKM dan Peningkatan Kerjasama di Bidang HaKI. Pertama, Kegiatan Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi UKM telah dilaksanakan dengan acara Temu Kemitraan UMKM dengan BUMN, antara 30 UMKM di wilayah Kabupaten Kulon Progo dengan 2 BUMN yaitu PT Askes, PT Bank Mandiri dengan Hipmikindo. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memfasilitasi pertemuan antara BUMN dan UMKM sehingga ada kerjasama dalam bentuk dukungan terhadap UMKM oleh BUMN, sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Negara BUMN No: Per-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL). Program Kemitraan BUMN Dengan Usaha Kecil yang selanjutnya disebut Program Kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. 24 | L a p o r a n

T a h u n a n

D i n a s

K o p e r a s i

d a n

U M K M

2 0 1 2

Adapun Usaha Kecil yang dapat ikut serta dalam Program Kemitraan adalah sebagai berikut : 1. Memiliki kekayaan bersih (aset) dan penjualan tahunan (omset) sesuai dengan UU No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. 2. Milik Warga Negara Indonesia; 3. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar; 4. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi. 5. Telah melakukan kegiatan usaha minimal 1 (satu) tahun serta mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan. Sedangkan Mitra Binaan mempunyai kewajiban sebagai berikut : 1. Melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan rencana yang telah disetujui oleh BUMN Pembina; 2. Menyelenggarakan pencatatan/pembukuan dengan tertib; 3. Membayar kembali pinjaman secara tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati; 4. Menyampaikan laporan perkembangan usaha setiap triwulan kepada BUMN Pembina. Sektor Usaha yang dapat diberikan bantuan pinjaman adalah Industri, Jasa, Perdagangan, Peternakan, Perikanan, Pertanian, Perkebunan dan Jasa lainnya.

Tabel II.1 Penguatan Modal PKBL BUMN No 1

BUMN Bank Mandiri

UMKM 54 UMKM

Alamat Kulon Progo

Jumlah 1.245.000.000,

2

Askes

7 UMKM

Kulon Progo

225.000.000

3

ASEI

17 UMKM

Kulon Progo

415.000.000

4

PERUM PERURI

1 Kel. UMKM

Pengasih

115.000.000

Sumber ; Bidang Permodalan Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Kulon Progo, 2012

25 | L a p o r a n

T a h u n a n

D i n a s

K o p e r a s i

d a n

U M K M

2 0 1 2

Kedua, Kegiatan Peningkatan Kerjasama di Bidang Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) telah terlaksana dengan 2 (dua) kegiatan yaitu pertama, Sosialisasi HaKI diikuti 30 peserta, dilaksanakan untuk memberikan wawasan, pengetahuan tentang pentingnya HaKI dan tata cara pengajuan HaKI. Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan kegiatan Sosialisasi HaKI ini adalah terfasilitasinya beberapa UMKM yang telah diajukan pendaftaran sertifikasi HaKI untuk merek dagangnya yaitu : Tabel II.2 UMKM yang memperoleh sertifikat HaKI tahun 2012 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Merk Dagang Proqua Prolo Bu Hartin Bu Hartin Roti Nita Yoga Batik Mekarsari Bu Sastro Vanda Den Nganten Suroloyo

12

Tonji

Jenis Produk Air Mineral Tas Serat Alam Makanan Ayam Goreng Rumah Makan Makanan Roti Batik Tepung Kecap Minuman Sari Kedelai Rempeyek Kopi, teh dan RempahRempah Snack dan Kue

Alamat Wates Sentolo Wates Wates Pengasih Lendah Pengasih Wates Temon Wates Samigaluh Pengasih

Sumber ; Bidang Kelembagaan Dinas Koperasi dan UMKM, Kulon Progo tahun 2012

Selain itu telak terlaksana fasilitasi pendaftaran HaKI untuk hak Cipta Geblek Renteng, Desain Industri Gebleg renteng dan Hak Paten untuk peralatan pembuatan asap cair dari sekam padi. Hak atas kekayaan intelektual adalah hak hukum yang diberikan atas hasil kreasi intelektual (kekayaan intelektual) yang telah diwujudkan secara nyata. Hak hukum ini menimbulkan hak monopoli berupa; hak untuk menggunakan sendiri, hak untuk memberikan izin dan mengalihkan hak tersebut kepada orang lain, dan hak untuk melarang orang lain menggunakan hak tersebut. Hak kekayaan intelektual sendiri sebagai hak hukum terbagi menjadi dua bagian, yakni; hak cipta (copyrights) dan hak milik perindustrian (industrial property rights). Khusus untuk hak milik perindustrian terbagi menjadi beberapa bagian, yakni; paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, indikasi geografis. 26 | L a p o r a n

T a h u n a n

D i n a s

K o p e r a s i

d a n

U M K M

2 0 1 2

Beberapa regulasi yang mengatur HaKI untuk bidang bisnis dan industry adalah, kekayaan intelektual berupa seni, sastra dan ilmu pengetahuan diberikan hak hukum berupa hak cipta (UU No. 19 Tahun 2002); untuk kekayaan intelektual berupa temuan di bidang teknologi baik berupa produk atau proses atau pengembangan atau penyempurnaan produk atau proses diberikan hak hukum berupa paten (UU No. 14 Tahun 2001); untuk logo/symbol dagang sebagai kekayaan intelektual diberikan hak hukum berupa merek (UU No. 15 Tahun 2001); untuk kekayaan intelektual berupa kreasi bentuk, konfigurasi dan komposisi dua dimensi atau tiga dimensi yang mempunyai nilai estetika diberikan hak hukum berupa desain industri (UU No. 31 Tahun 2000), sedangkan kekayaan intelektual berupa informasi bisnis/teknologi yang mempunyai nilai ekonomi diberikan hak hukum berupa rahasia dagang (UU No. 30 Tahun 2000). Dengan terealisasinya kegiatan Sosialisasi dan Fasilitasi pemberian HaKI ini memiliki manfaat bagi penguatan UKM yaitu:

Pertama, mendorong UKM

menghasilkan produk dan proses yang sifatnya kreatif dan inovatif; Kedua, untuk meningkatkan income generate UKM dalam melakukan kegiatan usahanya; Ketiga, untuk keberlanjutan UKM sendiri dalam mengembangkan kegiatan usahanya. h. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 1) Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan Masukan (inputs)


Keluaran (outputs) : terlaksananya sosialisasi dukungan penyediaan permodalan usaha Koperasi dan UMKM dengan BUMN, Perbankan dan Lembaga Keuangan Lainnya. Hasil (outcomes)

: tersampaikannya informasi terkait permodalan dan produk layanan dari PT Bank Tabungan Negara (BTN), Badan Layanan Umum- Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir (BLU-LPDB) , Himpunan Pengusaha Mikro Kecil Indonesia (Hipmikindo)

Manfaat (benefits)

: Diketahuinya informasi permodalan dan terjalinnya kemitraan antara UMKM dengan BUMN, Perbankan dan Lembaga Keuangan Lainnya.

Dampak (impacts) : Meningkatnya income UMKM dan terciptanya lapangan kerja baru Proses perencanaan pembangunan : usulan SKPD dan masyarakat Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan : cukup 27 | L a p o r a n

T a h u n a n

D i n a s

K o p e r a s i

d a n

U M K M

2 0 1 2

2) Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Masukan (inputs)


Keluaran (outputs)

: terlaksananya monitoring terhadap 150 UMKM

Hasil (outcomes)

: diketahuinya perkembangan penggunaan dana pemerintah yang ada pada KUMKM baik yang lancar kurang lancar maupun macet.

Manfaat (benefits)

: meningkatnya efektivitas penggunaan dana dari pemerintah dan tertagihnya angsuran-angsuran pinjaman perkuatan modal dari KUMKM.

Dampak (impacts)

: meningkatnya PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari bunga pinjaman.

dana

realisasi

perkuatan

Rp. modal


Realisasi Pelaksanaan Program Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dimaksudkan untuk membantu Usaha Mikro Kecil Menengah dalam meningkatkan usahanya. Terdapat 2 kegiatan yang dilaksanakan yaitu: Pertama, Kegiatan Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan untuk 30 UMKM dalam rangka menyampaikan informasi dari pihak sumber dana/permodalan yaotu Perbankan, BUMN, BLU-LPDB dan lembaga Keuangan lainnya. Tujuan : 1. Mendorong geliat kegiatan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pengembangan KUMKM yang tangguh dan mandiri. 2. Media bagi Perbankan, BUMN, BLU-LPDB dan lembaga Keuangan lainnya untuk menyampaikan informasi permodalan bagi UMKM. 3. Mempeluas peluang bisnis dan jaringan usaha

28 | L a p o r a n

T a h u n a n

D i n a s

K o p e r a s i

d a n

U M K M

2 0 1 2

Kedua, kegiatan Pemantauan Pengelolaan Dana Pemerintah bagi UMKM yang berhasil memperoleh penerimaan bunga penguatan modal/PAD sebesar Rp. 372.811.000,- dari target sebesar Rp. 371.511.000,- (100,31 %). Kegiatan

Pemantauan

Pengelolaan

Dana

Pemerintah

bagi

KUMKM

dilaksanakan dengan monitoring dana perkuatan modal dari berbagai sumber baik APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten, BUMN maupun lembaga yang lain. Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah bagi UKM dilaksanakan dengan monitoring dan evaluasi perkembangan dana pemerintah pada 50 UMKM. Tujuan dilaksanakannya kegiatan monitoring dan evaluasi ini adalah untuk mengetahui sejauh mana manfaat dari dana pemerintah yang telah dilaksanakan dan juga sebagai upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya serta meningkatkan akuntabilitas dana pemerintah. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk memberikan jaminan terlaksananya kegiatan yang menggunakan dana pemerintah sesuai rencana dengan melakukan pengecekan terhadap kegiatan-kegiatan yang dijalankan, mencatat kemajuankemajuan sesuai dengan rencana serta menemukenali kekuatan-kekuatan dan masalah yang timbul, sehingga keberhasilan atau kegagalan dari kegiatan yang menggunakan dana pemerintah ini dapat terlihat dan bagaimana perlu dilakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Pada tahun 2012 telah berhasil diperoleh bantuan perkuatan permodalan, bantuan sarana prasana dan peralatan, untuk pengembangan dan peningkatan kualitas Koperasi dan UMKM sebesar total Rp. 62.914.478.751,-. Ini menunjukkan potensi perkembangan Koperasi dan UMKM sangat baik apabila dilihat dari realisasi perkuatan permodalan yang diperoleh, sedangkan pemetaan (mapping) persebaran dana dan sarana yang diperoleh dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

29 | L a p o r a n

T a h u n a n

D i n a s

K o p e r a s i

d a n

U M K M

2 0 1 2

Tabel II.3 Perkuatan Modal dan Bantuan Sarana bagi Koperasi dan UMKM Tahun 2012 No I

Nama Koperasi / UMKM Peralatan dan Pendampingan

1 Penyulingan minyak Atsiri Koperasi Tunas Maju

Alamat untuk Samigaluh

2 UKM Mart untuk Koperasi “Mekar” Dinas Pendidikan

Wates

3 Bantuan pengembangan produk Sentolo unggulan melalui pendekatan OVOP kepada KSU Jatirogo II

III

Dana

Sumber Dana

250.000.000,-

APBN

65.000.000,-

APBN

100.000.000,-

APBN

Penguatan Modal 1 Koperasi BMT Surya Parama Artha

Sentolo

900.000.000,-

BLU-LPDB/APBN

2 KSU “Amalia Insani”

Temon

300.000.000

BLU-LPDB/APBN

3 KSU BMT “Menoreh Sejahtera”

Nanggulan

350.000.000

BLU-LPDB/APBN

4 KJKS Muthia

Wates

125.000.000

BLU-LPDB/APBN

5 KUD “Sedyo rahayu”

Galur

150.000.000

BLU-LPDB/APBN

6 KSU “Jatirogo”

Sentolo

800.000.000

BLU-LPDB/APBN

7 KSU “ Giat”

Wates

500.000.000

BLU-LPDB/APBN

Bantuan Sosial 1 KSU Mekar Mas

Lendah

55.000.000,-

APBN

2 Primkopti

Wates

50.000.000,-

APBN

pengasih

50.000.000,-

APBN

Kulon Progo

30.000.000

APBN

1 54 UMKM

Kulon Progo

1.245.000.000,-

Bank Mandiri

2 7 UMKM

Kulon Progo

225.000.000

Askes

3 17 UMKM

Kulon Progo

415.000.000

ASEI

4 1 Kel. UMKM

Pengasih

115.000.000

PERUM PERURI

Kulon Progo

800.000.000

APBD Propinsi

Kokap, Girimulyo

149.650.000

APBD Kabupaten

Wates, Lendah, 149.000.000 Nanggulan

APBD Kabupaten

3 KSU Posdaya IV Sertifikasi Tanah UMKM 100 UMKM V PKBL BUMN

VI

Pinjaman Lunak i: 3% 16 Koperasi

VII

Peralatan Produksi Gula Semut 50 UMKM

VIII

Sarana Prasarana PKL 20 UMKM

30 | L a p o r a n

T a h u n a n

D i n a s

K o p e r a s i

d a n

U M K M

2 0 1 2

VIII

XI

Kredit Usaha Rakyat 9.103 UMKM

Kulon Progo

52.268.418.000

BRI

62 UMKM

Kulon Progo

3.467.110.751

BPD

Bantuan Gudang Gula Semut KSU Jatirogo

Sentolo, Progo

Kulon 295.300.000

BI

Sentolo, Progo

Kulon 30.000.000

BI

Diklat dan Praktek pengolahan Limbah Batik Kop. Perajin Batik Citra Mandiri Lendah

30.000.000

BI

Total

62.914.478.751

Diklat Peningkatan teknis KSU Jatirogo

Kompetensi

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM, Kulon Progo tahun 2012

i. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 1) Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian Masukan (inputs)


Keluaran (outputs) :

terselenggaranya tangkas trampil Perkoperasian bagi Koperasi Siswa di Kabupaten Kulon Progo yang diikuti 85 peserta anggota Kopsis SMP di Kabupaten Kulon Progo dan Sarasehan Hari Koperasi ke 65 dengan peserta 100 Pengurus Koperasi dengan narasumber Bupati Kulon Progo dr. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K), Ketua Dekopinwil DIY Ir. Syahbenol Hasibuan dan kepala Dinas Koperasi dan UMKM Dra. Niken Probo Laras, S.Sos, MH.

Hasil (outcomes)

: meningkatnya pemahaman siswa tentang perkoperasian dan koordinasi yang baik antara Gerakan Koperasi dan Pemerintah kabupaten Kulon Progo

Manfaat (benefits)

: terwujudnya pemahaman perkoperasian sejak dini, semakin berkembangnya usaha KUMKM dan semakin meningkatnya kualitas kelembagaan Koperasi

Dampak (impacts) : Meningkatnya kualitas Koperasi siswa, meningkatnya pendapatan KUMKM dan terwujudnya Koperasi berkualitas Proses perencanaan pembangunan : usulan SKPD dan masyarakat Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan : cukup

31 | L a p o r a n

T a h u n a n

D i n a s

K o p e r a s i

d a n

U M K M

2 0 1 2

Realisasi Pelaksanaan Program Program ini dilaksanakan dengan kegiatan sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman Koperasi. Melalui program peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi, ternyata telah menumbuhkan semangat bagi masyarakat untuk meningkatkan dan mengembangkan Koperasi secara modern serta kuat secara kelembagaan. Selain itu dengan program ini dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat luas terhadap Koperasi secara utuh sehingga dapat membuka wacana yang positif terhadap Koperasi khususnya bagi generasi muda. Pertama, Kegiatan Sosialisasi Prinsip-prinsip Perkoperasian dilaksanakan dengan kegiatan Tangkas Terampil Perkoperasian tingkat SMP yang diikuti oleh 85 orang (Koperasi siswa SMP di Kabupaten Kulon Progo). Tujuan dilaksanakan Tangkas

Terampil

Perkoperasian

bagi

siswa

ini

adalah

untuk

lebih

memperkenalkan lebih dalam tentang Koperasi kepada siswa sehingga selanjutnya siswa dapat mengetahui arti penting Koperasi bagi masyarakat. Selain itu juga diharapkan siswa akan tumbuh menjadi generasi-generasi penggiat Koperasi baru yang dapat menjaga eksistensi Koperasi agar sesuai dengan nilai dan prinsip-prinsipnya. Adapun hasil dari Pelaksanaan Tangkas Terampil Perkoperasian Tingkat SMP adalah sebagai berikut: Juara I

: SMP N 1 Nanggulan

Juara II

: SMP N 2 Panjatan

Juara III

: SMP N 1 Panjatan

Sedangkan dalam rangka memberikan informasi dan menanamkan prinsip dan nilai perkoperasian kepada siswa SMA, dinas Koperasi dan UMKM juga telah berhasil memperoleh dana dari APBN untuk penyelenggaraan Tangkas Terampil Perkoperasian tingkat SMA. Adapun hasil dari Pelaksanaan tersebut adalah sebagai berikut: 1.

SMA 1 Wates

2.

SMK Tamansiswa Nanggulan

3.

SMK Muhammadiyah Temon

32 | L a p o r a n

T a h u n a n

D i n a s

K o p e r a s i

d a n

U M K M

2 0 1 2

Selanjutnya dari hasil di tingkat kabupaten ini, juara dikirim ke tingkat propinsi, dengan hasil : SMP N 1 Nanggulan meraih juara 1 tangkas Trampil Perkoperasian tingkat SMP. SMA N 1 Wates meraih juara harapan 1 Tangkas Trampil Perkoperasian tingkat SMA dan Koperasi Mahasiswa (Kopma) IKIP PGRI Wates meraih juara II tangkas Trampil tingkat Perguruan Tinggi.

j. Program Peningkatan Kualitas SDM Koperasi 1) Diklat Organisasi, Manajemen, Usaha Keuangan Koperasi Masukan (inputs)

: dana alokasi Rp. 32.509.150,32.509.150,- ,- SDM: 9 orang

Keluaran (outputs)

: terselenggaranya Diklat sebanyak 2 kali yaitu Diklat Akuntansi Simpan Pinjam untuk Bendahara/Juru Buku/Pengelola KSP/USP sebanyak 1 angkatan dengan peserta 25 orang serta Diklat audit bagi Pengawas Koperasi sebanyak 1 angkatan dengan peserta 25 orang Pengawas serta

Hasil (outcomes)

: meningkatnya pengetahuan tentang pengelolaan koperasi di bidang pengawasan dan akuntansi Koperasi

Manfaat (benefits)

: meningkatnya kinerja pengurus/bendahara koperasi keuangan Koperasi.

Dampak (impacts)

: terwujudnya keteraturan dalam pelaporan keuangan Koperasi yang komprehensif dan akuntabel

realisasi

Rp.

pengawas dan dalam mengelola

Proses perencanaan pembangunan : usulan SKPD dan masyarakat Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan : cukup Realisasi Pelaksanaan Program Program peningkatan kualitas SDM Koperasi dilaksanakan dengan satu kegiatan yaitu diklat organisasi, manajemen, usaha, keuangan koperasi, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan Koperasi. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) tahun 2012 dilaksanakan sebanyak 2 kali yaitu Diklat Akuntansi untuk Bendahara Koperasi/Juru Buku sebanyak 1 angkatan dengan peserta 25 orang serta Diklat audit bagi Pengawas Koperasi sebanyak 1 angkatan dengan peserta 25 orang. Diharapkan dengan pelaksanaan diklat ini dapat mengatasi beberapa permasalahan yang sering dihadapi Koperasi yaitu terkait administrasi keuangan / pembukuan yang kurang baik dan pengawasan yang kurang akuntabel.

33 | L a p o r a n

T a h u n a n

D i n a s

K o p e r a s i

d a n

U M K M

2 0 1 2

Dampak dari keikutsertaan dalam diklat ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas para pengurus koperasi dalam penyusunan laporan keuangan sehingga tercipta laporan keuangan yang baik dan akhirnya berdampak pada kualitas Koperasi yang terpercaya dan dapat bersaing dengan lembaga keuangan lainnya. Selain itu juga bagi pengawas sangat bermanfaat untuk meningkatkan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan Koperasi melalui

langkah-langkah

pemeriksaan

yang

meliputi:

analisis,

pengecekan,

komparasi, konfirmasi, footing, inspeksi, verifikasi, rekonsiliasi, testing, penelusuran dan vouching (memeriksa dokumen dasar).

k. Program Peningkatan Kualitas Organisasi, Manajemen dan Usaha dan Keuangan Koperasi 1) penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi Masukan (inputs)


Keluaran (outputs)

: terlaksananya penilaian kesehatan KSP/USP terhadap 275 koperasi

Hasil (outcomes)

: diketahuinya kondisi koperasi yang sehat sejumlah 125, cukup sehat sejumlah 132, kurang sehat sejumlah 18 koperasi

Manfaat (benefits)

: terwujudnya KSP/USP yang mampu menjaga kewajaran aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan serta jatidiri koperasi.

Dampak (impacts)

: meningkatnya kualitas kesehatan terwujudnya Koperasi yang genuine.

realisasi

koperasi

Rp.

dan

Proses perencanaan pembangunan : usulan SKPD dan masyarakat Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan : cukup memadai

2) Revitalisasi / pendataan koperasi Masukan (inputs)


Keluaran (outputs)

: terlaksananya pengisian dan up dating data KUMKM sejumlah 100 KUMKM

Hasil (outcomes)

: terwujudnya data KUMKM yang valid dan akurat

Manfaat (benefits)

: tersedianya bahan dasar pembinaan KUMKM

34 | L a p o r a n

T a h u n a n

D i n a s

K o p e r a s i

d a n

U M K M

2 0 1 2

realisasi

Rp.

Dampak (impacts)

: meningkatnya kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan KUMKM


Realisasi Pelaksanaan Program Program Peningkatan Kualitas Organisasi, Manajemen, dan Usaha dan Keuangan Koperasi dilaksanakan dalam rangka menekan jumlah koperasi tidak sehat yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Program ini diselenggarakan dengan beberapa kegiatan antara lain : Pertama, Pelaksanaan penilaian kesehatan didasarkan pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, dan berbagai Peraturan Menteri Koperasi dan UKM yang menyertainya. Penilaian ini bertujuan untuk memacu dan memicu pengelolaan koperasi simpan pinjam baik yang berpola konvensional maupun syariah agar dapat dikelola secara profesional dan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu kewajaran aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan serta jatidiri koperasi. Adapun data kesehatan sebagian KSP/USP yang dinilai seperti terlihat dalam tabel berikut.

35 | L a p o r a n

T a h u n a n

D i n a s

K o p e r a s i

d a n

U M K M

2 0 1 2

Tabel II. 4 Data kesehatan KSP/USP Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012

N o.

Predikat Kesehatan

Jumlah Tahun

yang dinilai

Sehat

Kurang

Cukup sehat

Tidak sehat

sehat

Jml

%

Jml

%

Jml

%

Jml

%

1.

2009

60

24

40

27

45

6

10

3

5

2.

2010

223

92

41,25

112

50,2

19

8,52

-

-

3

2011

273

123

45,05

130

47,61

20

7,32

-

-

4.

2012

275

125

45,45

132

48

18

6,54

-

-

Sumber : Bidang Permodalan Dinas Koperasi dan UMKM kabupaten Kulon Progo Tahun 2012

Kedua, Kegiatan Revitalisasi/pendataan dilaksanakan dengan sasaran 100 Koperasi yang belum menyampaikan laporan akhir tahun dengan tujuan untuk mendapatkan data yang up to date sehingga dapat memberikan informasi yang akurat bagi pengambil keputusan, masyarakat luas atau pihak yang berkepentingan terhadap data koperasi di kabupaten Kulonprogo. Selain itu dengan pelaksanaan kegiatan ini dapat meningkatkan kepercayaan anggota koperasi dan masyarakat terhadap koperasi yang ada di wilayah Kabupaten Kulon Progo sehingga Koperasi dapat berkembang dengan lebih maju dan berkualitas. l. Program Pelayanan Badan Hukum Koperasi 1) Pelayanan perijinan akta pendirian, perubahan AD dan pembubaran koperasi Masukan (inputs)

: dana alokasi Rp. 17.912.450,17..682450,- SDM: 8 orang

realisasi

Rp.

Keluaran (outputs) : terlaksananya penyuluhan terhadap 26 kelompok pra Koperasi, proses pelayanan perijinan akta pendirian sejumlah 10 koperasi, perubahan anggaran dasar untuk 2 Koperasi dan proses pembubaran 2 Koperasi Hasil (outcomes)

: meningkatnya jumlah koperasi yang berbadan hukum

Manfaat (benefits) : adanya pengakuan dan legalitas keberadaan dan usaha koperasi

36 | L a p o r a n

T a h u n a n

D i n a s

K o p e r a s i

d a n

U M K M

2 0 1 2

Dampak (impacts) : terwujudnya koperasi usahanya secara legal

yang

dapat

menjalankan


Realisasi Pelaksanaan Program Dengan

dilaksanakannya

kegiatan

Pelayanan

perijinan

akta

pendirian,

perubahan AD dan pembubaran koperasi maka akan terwujud kepastian hukum bagi koperasi dalam menjalankan usahanya. Dalam memperoleh Badan Hukum ada beberapa proses yang harus dilalui berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yaitu : sebelum mendirikan koperasi, didahului dengan penyuluhan tentang perkoperasian kemudian dimulai dengan pelaksanaan rapat pembentukan Koperasi yang membahas mengenai AD/ART Koperasi, setelah itu dilakukan pembuatan dan penyusunan akta pendirian Koperasi oleh

Notaris

pembuat Akta Koperasi.

Selanjutnya Notaris atau kuasa pendiri mengajukan permohonan pengesahan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang yang akan ditindak lanjuti dengan penelitian dan pengecekan terhadap keberadaan Koperasi, dan terakhir apabila permohonan diterima maka pengesahan selambat lambatnya 3 (tiga) bulan sejak berkas diterima lengkap, jika permohonan ditolak maka keputusan penolakan dan alasannya disampaikan kembali kepada kuasa pendiri paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan diajukan. Hasil dari pelaksanaan program ini adalah :

Tabel II.5 Penyuluhan Kelompok Pra Koperasi No

Nama Kelompok Pra Koperasi

1

Kelompok Ternak “Galuh Etawa”

Alamat Pleno, Pagerharjo, Samigaluh

2

Kelompok Tani “UPERMA”

Soropati, Hargotirto, Kokap

3

Pra Koperasi Multi Usaha Jaya

Krembangan, Panjatan

4

Pra koperasi Ngudi Rejeki

Wareng, Donomulyo, Nanggulan

5

Kelompok PPKKP

Kriyanan, Wates

37 | L a p o r a n

T a h u n a n

D i n a s

K o p e r a s i

d a n

U M K M

2 0 1 2

6

Pra Koperasi

Hargowilis, Kokap

7

UPPKS sektor tengah

Balai Desa Karangsari, Pengasih

8

Pra Koperasi Ranting Aisyah Banaran

Banaran, Banaran, Galur

9

Kelompok PKPU Lembaga Kemanusiaan Sentolo Nasional

10

Pra. Koperasi Gotong Royong

Margosari, Pengasih

11

Kelompok Tunas Harapan

Plampang, Kalirejo, Kokap

12

Kelompok Posdaya Panjatan

Panjatan, Panjatan

13

Pondok Pesantren Tahfidzul Quran

Salamrejo, Sentolo

14

KUB Taruna Mandiri

Bojong, Panjatan

15

Pra Koperasi Batik Citra Mandiri

Lendah

16

Pra Koperasi Serikat Perempuan Independen

Kalibawang

17

Pra Koperasi Mitra Usaha

Sentolo

18

Pra Koperasi Sido Rukun

Graulan, Wates

19

Kelompok Manunggal Roso

Candi, Karangwuluh, temon

20

Kelompok Bangun Sejahtera

Galur

21

Kelompok Petani Kecil

Kalirejo, Kokap

22

Kelompok Sumber Makmur

Krembangan, Panjatan

23

Kelompok Amrih Rejeki

Hargowilis. Kokap

24

Pra Koperasi Koberindo

Sentolo

25

Pra Koperasi Fauzan Karta Emas

Sidomulyo, Pengasih

26

Kelompok Manunggal Artha Sejahtera

Wijimulyo, Nanggulan

Sumber : Bidang Kelembagaan Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Kulon Progo 2012

Tabel II.6 Koperasi Baru Tahun 2012 No

Nama Koperasi

1

KJKS RAHAYU

2

KPN Harum Ngawiat

3

KSU Gotong Royong

38 | L a p o r a n

T a h u n a n

D i n a s

No dan Tgl Badan Hukum No. 62/BH/XV.3/I/2012 tanggal 9 Januari 2012 No. 63BH/XV.3/II/2012 tanggal 20 Februari 2012 No. 64/BH/XV.3/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012 K o p e r a s i

d a n

U M K M

2 0 1 2

Alamat Sideman, Giripeni, Wates, Kulon Progo SMK N I Nanggulan, Kulon Progo Margosari Pengasih, Kulon Progo

4

KSU Binangun

5

KSU Tunas Harapan

6

KSU Amanah beralamat

7

Koperba Citra Mandiri

8

KSU Hapsari Kulon Progo

9

KSU Koberindo

10

KSU Sido Rukun

No. 65/BH/XV.3/VIII/2012 tanggal 23 Agustus 2012 No. 66/BH/XV.3/X/2012 tanggal 1 Oktober 2012 No. 67/BH/XV.3/X/2012 tanggal 8 Oktober 2012 No.68/BH/XV.3/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012 No. 69/BH/XV.3/XI/2012 tanggal 8 November 2012 No.70/BH/XV.3/XII/2012 tanggal 26 November 2012 No.71/BH/XV.3/XI/2012 tanggal 10 Desember 2012

Margosari Pengasih, Kulon Progo

Plampang, Kalirejo, Kokap Kalikepek, Giripeni, Wates Ngentakrejo, Lendah

Semaken, Banjararum, Kalibawang, Kulon Progo Giling, Tuksono, Sentolo, Kulon Progo Dipan, Wates, Kulon Progo


Tabel II.7 Koperasi yang melakukan Perubahan Anggaran Dasar 1

Nama Koperasi

PRIMER KOPERASI KARTIKA B.09

Alamat

Jl. Mandung, Ruko Graha Perdana, Watulunyu, Pengasih, Kulon Progo

2

No BH, tanggal

874/BH/XI/1968, tanggal 6 Desember 1968

No PAD

07PAD/XV.3/IV/2012 tanggal 27 April 2012

Nama Koperasi

KSU Mekar Mas

Alamat

Jimatan, Jatirejo, Lendah, Kulon Progo

No BH, tanggal

17/BH/KDK.12-4/XI/98, tanggal 10-11-1998

No PAD

08/PAD/XV.3/IV/2012 tanggal 27 April 2012


39 | L a p o r a n

T a h u n a n

D i n a s

K o p e r a s i

d a n

U M K M

2 0 1 2

Tabel II.8 Koperasi dalam proses pembubaran 1

2

Nama Koperasi

Koperasi Batik Serba Usaha

Alamat

Gawok, Wates, Kulon Progo

No BH, tanggal

1036/BH/XI/03-06-1974

Nama Koperasi

Koperasi Deling Mas Sejahtera

Alamat

Jl. Kol. Sugiono 10,Wates

No BH, tanggal

518/12/BH/2002/13-05-2002


Realisasi dari kegiatan Pelayanan pengesahan badan hukum Koperasi tahun 2012 ini adalah berdirinya Koperasi baru sebanyak 10 Koperasi atau meningkat sebesar 2,97 % apabila dibandingkan dengan tahun 2011 sedangkan ada satu Koperasi yang dibubarkan yaitu KSU “Agro Mulia” Jatirejo, Lendah.

II.2 Realisasi Pelaksanaan Urusan Penyelenggaraan Urusan Koperasi dan UKM mendasarkan pada Undangundang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang telah diubah dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2012 dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah dengan Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri Peraturan Menteri yang menyertainya.

II.2.1. Capaian sasaran urusan yang ditargetkan Tahun 2012 pada RPJMD Tahun 2011-2016 Tabel II.8 Capaian sasaran urusan yang ditargetkan Tahun 2012

N o.

Capaian Kinerja Sasaran

Meningkatnya produktivitas, efisiensi, jumlah dan daya saing

40 | L a p o r a n

T a h u n a n

Indikator Kinerja

Satuan

Peningkatan jumlah UMKM KUMKM yang melaksanakan D i n a s

K o p e r a s i

Unit UMKM

d a n

U M K M

2011 105.322 unit 300 KUMKM 2 0 1 2

2012 Target 106.000 unit 325 UMKM

Realisasi 106.008 460 UMKM

usaha kecil, rumah tangga, kecil/ menengah dan koperasi

kemitraan Jumlah koperasi sehat dan lembaga keuangan non bank Jumlah Koperasi Peningkatan kuantitas modal KUMKM dan lembaga keuangan non bank

Unit

150 unit

175 unit

257 unit

Unit

336 unit

341 unit

345 unit

Miliar

6,5 milyar

9,5 M

7,5 M

II.2.2 Koperasi Secara umum jumlah perkembangan koperasi di Kabupaten Kulon Progo dari tahun 2011 sampai dengan 2012 mengalami peningkatan sebagai berikut :

Tabel II.9 Data Perkembangan Koperasi di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2010-2012 Satuan

2010

2011

2012

No Uraian 1 Jumlah koperasi

Unit

317

336

345

2 Jumlah anggota

orang

80.667

80.849

82.305

3 Jumlah simpanan

Rp.

35.352.705.000 42.464.673.000 59.531.190.000

4 Jumlah modal Rp. sendiri 5 Jumlah modal luar Rp.

48.991.064.000 48.631.159.000 61.292.026.000

6 Volume usaha

Rp.

111.179.693.000 122.822.787.000 133.982.067.000

7 Jumlah SHU

Rp.

2.880.072.000

8 Jumlah asset

Rp.

121.689.324.000 130.859.919.000 172.960.012.000

70.068.535.000 79.532.294.000 108.490.589.000 2.696.466.000

3.177.396.000

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Kulon Progo tahun 2012

Dari data tersebut menunjukkan Jumlah Koperasi yang ada dari tahun ke tahun semakin bertambah. Tahun 2011 jumlah koperasi sebanyak 336 unit, sedangkan tahun 2012 bertambah menjadi 345 buah atau meningkat sebesar 2,97 %, kondisi ini menunjukkan kesadaran masyarakat untuk berkoperasi cukup tinggi, jumlah asset mengalami kenaikan yang cukup baik yaitu pada tahun 2011 sebesar Rp. 130.859.919.000,- dan pada tahun 2012 naik menjadi Rp. 172.960.012.000,atau mengalami kenaikan 32,37 %. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi mempunyai kekayaan yang semakin meningkat yang berarti membuktikan kepercayaan anggota maupun pihak luar yang semakin tinggi terhadap Koperasi. 41 | L a p o r a n

T a h u n a n

D i n a s

K o p e r a s i

d a n

U M K M

2 0 1 2

Jumlah volume usaha pada tahun 2011 sebesar Rp. 122.822.787.000 yang meningkat menjadi Rp. 133.982.067.000,- pada tahun 2012 atau mengalami kenaikan 9,08 %.

II.2.3 Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dalam` proses pembinaan selama ini ada beberapa hal yang menjadi fokus perhatian yaitu terkait dengan beberapa permasalahan yang dihadapi UMKM, antara lain : 1. Kurangnya kemampuan dan akses UMKM pada sumber-sumber informasi 2. Kurangnya kemampuan UMKM untuk meningkatkan akses dan pangsa pasar 3. Kurangnya kemampuan dan akses UMKM dalam penguasaan dan pemanfaatan teknologi 4. Kurangnya kemampuan UMKM dalam mengembangkan manajemen 5. Kurangnya kemampuan UMKM dalam menjalin kemitraan dan mengembangkan jaringan usaha.

Oleh karena itu

pengembangan UMKM oleh Dinas Koperasi dan UMKM

dilakukan melalui pengembangan di bidang : produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, desain dan tehnologi dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi UMKM dalam aspek : pendanaan, sarana prasarana, informasi usaha, perijinan usaha, kemitraan, kesempatan berusaha, promosi dagang dan dukungan kelembagaan.

Berikut data UMKM kabupaten Kulonprogo yang diperoleh dari Kompilasi dari berbagai sumber :

42 | L a p o r a n

T a h u n a n

D i n a s

K o p e r a s i

d a n

U M K M

2 0 1 2

Tabel II.10 Data Perkembangan UMKM Tahun 2012 Target 2012 2011 No

Sektor Ekonomi Kelompok

A PERTANIAN 1 Pertanian, Peternakan Kehutanan dan Perikanan B NON PERTANIAN 1 Pertambangan dan Penggalian 2 Industri Pengolahan 3 Listrik, Gas dan Air Bersih 4 Bangunan 5 Perdagangan, Hotel dan Restoran a. Hotel dan Restoran b. Pedagang Pasar c. Pedagang di luar pasar c. Pedaki 6 Pengangkutan dan Komunikasi - Keuangan, Persewaan, Jasa 7 Perusahaan - Koperasi 8 Jasa-jasa Jumlah

Per orang

Kelompok Kelompok

70.095

1,456

143 20.118

142 20.018

149

148

1.113 8.261 3.385 113 946

8 215 336

70.586

8 216

1118 8.302 3401 114 960

341 1.111 105.332

2.008

2.021

1.117 106.008

Sumber : Kompilasi dan olahan berbagai sumber Tahun 2012

Dari data diatas dapat diketahui perkembangan UMKM yang diperoleh dari data kompilasi dan olahan berbagai sumber, pada tahun 2010 jumlah UMKM di Kabupaten Kulon Progo sebesar 102.973 UMKM, meningkat menjadi 105.332 UMKM pada tahun 2011 atau terjadi peningkatan 2,29 %, yang tersebar dalam bidang pertanian meliputi tanaman pangan, peternakan, kehutanan, perkebunan dan perikanan serta non pertanian meliputi pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih, bangunan, perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan, jasa perusahaan dan jasa lainnya. Untuk data tahun 2012 hanya disajikan data target 2012 dikarenakan data dari beberapa SKPD yang mengurusi UMKM belum selesai dan belum disampaikan ke Dinas Koperasi dan UMKM.

43 | L a p o r a n

T a h u n a n

D i n a s

K o p e r a s i

d a n

U M K M

2 0 1 2

II.2.4 Prestasi Penyelenggaraan Urusan

a. Tingkat Propinsi : Penghargaan Koperasi Berprestasi Tingkat Propinsi pada tahun 2012 meliputi: a. Peringkat ke dua Kelompok Koperasi Produsen yang diraih KUD “Sedyo Rahayu” Galur b. Peringkat ke tiga Kelompok Koperasi Produsen yang diraih KUD “Makmur” Lendah c. Peringkat ke dua Kelompok Koperasi Pemasaran yang diraih KSU “Rosan Madusari” Temon

Tangkas Trampil Perkoperasian : a. SMP N 1 Nanggulan meraih juara 1 tangkas Trampil Perkoperasian tingkat SMP. b. SMA N 1 Wates meraih juara harapan 1 Tangkas Trampil Perkoperasian tingkat SMA c. Koperasi Mahasiswa (Kopma) IKIP PGRI Wates meraih juara II tangkas Trampil tingkat Perguruan Tinggi

b. Tingkat Nasional

-

Bapak KRT Sudomo Wiwaha Ketua KUD “Sidosubur” Samigaluh memperoleh Penghargaan Satya Lencana Wirakarya Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM)

-

Koperasi Unit Desa (KUD) “Sedyo Rahayu” Galur mendapatkan Penghargaan sebagai Koperasi Berprestasi dan Koperasi penerima award Tahun 2012 Tingkat Nasional

-

Bapak Bupati dr. H. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K) memperoleh Penghargaan sebagai Bupati Penggiat OVOP (One Village One Product) Terbaik Nasional

-

Ibu Dra. Niken Probo Laras, S.Sos, MH memperoleh Penghargaan sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UKM Penggiat OVOP (One Village One Product) Terbaik Nasional

44 | L a p o r a n

T a h u n a n

D i n a s

K o p e r a s i

d a n

U M K M

2 0 1 2

-

Kabupaten

Kulon Progo mendapatkan Pataka Koperasi dan Piagam

Penghargaan dari Kementerian Koperasi dan UKM RI sebagai Kabupaten Penggerak Koperasi Tahun 2012 dengan Peringkat Paramadhana Utama Nugraha Koperasi. II.2.5 Permasalahan dan Solusi Permasalahan Umum yang dihadapi urusan Koperasi dan UMKM saat ini adalah: a. Beberapa masalah yang dihadapi Koperasi : 1. Adanya keterbatasan SDM, terutama dari segi kualitas berpengaruh besar pada tingkat profesionalisme manajemen koperasi. 2. Distribusi produk atau komoditi unggulan daerah seperti bidang perkebunan, kehutanan dan pertanian (bidang agribisnis) yang dikelola oleh koperasi masih sangat terbatas. b. Beberapa masalah yang dihadapi UMKM : 1. Kurangnya kemampuan dan akses UMKM pada sumber-sumber informasi 2. Kurangnya kemampuan UMKM untuk meningkatkan akses dan pangsa pasar 3. Kurangnya kemampuan dan akses UMKM dalam penguasaan dan pemanfaatan teknologi 4. Kurangnya kemampuan UMKM dalam mengembangkan manajemen 5.

Kurangnya

kemampuan

UMKM

dalam

menjalin

kemitraan

dan

mengembangkan jaringan usaha.

b. Hal-hal yang dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan; a. Pembinaan yang berkesinambungan dan bersinergi telah dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM dalam rangka mengurangi permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi, antara lain dengan pelaksanaan program yang terarah dan tepat sasaran dengan implementasi kegiatan–kegiatan yang terfokus. Di bidang organisasi, manajemen, usaha dan keuangan Koperasi, serta pelayanan badan hukum Koperasi. b. Pengembangan UMKM oleh Dinas Koperasi dan UMKM dilakukan melalui pengembangan di bidang : produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, 45 | L a p o r a n

T a h u n a n

D i n a s

K o p e r a s i

d a n

U M K M

2 0 1 2

desain dan tehnologi dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi UMKM dalam aspek : pendanaan, sarana prasarana, informasi usaha, perijinan usaha, kemitraan, kesempatan berusaha, promosi dagang dan dukungan kelembagaan.

46 | L a p o r a n

T a h u n a n

D i n a s

K o p e r a s i

d a n

U M K M

2 0 1 2

BAB III TUGAS PEMERINTAHAN

III.1 Urusan Koperasi dan UMKM 1) Mitra yang diajak Kerjasama Bank Indonesia Cabang Yogyakarta 2) Dasar Hukum Perjanjian Kerjasama Nomor : 12/Mou.KP/HKM/2012 dan 14/2/DPSK/YK tanggal 13 juni 2012 antara Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan Bank Indonesia 3) Bidang Kerjasama Pengembangan UMKM 4) Nama Kegiatan Pembangunan

Gudang

Gula

Semut,

Pendidikan

dan

Pelatihan

Peningkatan Kompetensi Teknis serta Diklat dan Praktek pengolahan Limbah Batik 5) SKPD Penyelenggara Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga Dinas Koperasi dan UMKM, KSU Jatirogo dan Bank Indonesia 6) Sumber dan Jumlah Anggaran Sumber Anggaran: Bank Indonesia Jumlah Anggaran : Rp. 355.300.000,7) Hasil (outcomes) dari Kerjasama Terlaksananya pembangunan Gudang Gula Semut KSU “Jatirogo” Sentolo, Diklat Peningkatan Kompetensi Teknis bagi anggota KSU “Jatirogo”, Sentolo serta Diklat dan Praktek Pengolahan Limbah bagi anggota Kop. Perajin Batik “Citra Mandiri” Lendah .

47 | L a p o r a n

T a h u n a n

D i n a s

K o p e r a s i

d a n

U M K M

2 0 1 2

BAB IV PENUTUP

III.1 KESIMPULAN Urusan Koperasi dan UMKM Kab. Kulon Progo adalah Dinas Pelaksana Teknis yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati, sesuai Perda No. 3 Tahun 2008 tanggal 24 Maret 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah. Pada Tahun 2012 fungsi tersebut telah dilaksanakan melalui berbagai program/kegiatan yang disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Tahun 2012. Untuk melaksanakan 12 program dan 35 kegiatan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon progo Tahun 2012 memperoleh anggaran APBD (meliputi belanja pegawai dan barang) sebesar Rp. 813.935.930,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 804.378.001(98,83 %).

III.2 Hambatan/Permasalahan Dalam melaksanakan urusan wajib Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo menghadapi hambatan dan permasalahan, sebagai berikut : 1. Kurangnya

kemampuan

aparatur

dibidang

teknis

fungsional

karena

terbatasnya kegiatan diklat teknis baik di tingkat daerah maupun dari tingkat Pusat. 2. Terbatasnya sarana dan prasarana kerja dan prasarana penunjang kegiatan khususnya dalam pengembangan informasi pasar, informasi investasi dsb; 3. Keterbatasan ketersediaan anggaran, 4. Kondisi Koperasi dan UMKM yang pada umumnya masih terbatas baik dalam aspek motivasi, produktivitas, SDM, manajemen, tekhnologi, permodalan, dll; 5. Kurangnya jaminan pasar yang akan menyerap hasil produksi, termasuk jaringan distribusi bagi jalur pemasaran yang efisien; 6. Kemitraan usaha antar koperasi dan non Koperasi belum terjalin sebagaimana mestinya 7. Kurangnya koordinasi dengan institusi pengampu di tingkat pusat dalam aspek perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi program.

48 | L a p o r a n

T a h u n a n

D i n a s

K o p e r a s i

d a n

U M K M

2 0 1 2

III.3 Saran Berbagai

permasalahan

yang

menjadi

kendala

pelaksanaan

program/kegiatan pada Tahun 2012 hendaknya menjadi bahan evaluasi bagi pelaksanaan

program/kegiatan

pada

masa

yang

akan

datang.

Untuk

mengantisipasi timbulnya permasalahan di masa yang akan datang, perlu ditingkatkan koordinasi dengan stakeholder maupun instansi yang lain, khususnya dalam hal : 1. Peningkatan kuantitas dan kualitas personil (SDM), baik melalui diklat formal/non formal maupun diklat teknis yang menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. 2. Peningkatan sarana prasarana yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas sehingga Dinas Koperasi dan UMKM dapat berperan secara optimal dalam

menjalankan

tugas

sebagai

pembina

sektor

perindustrian,

perdagangan dan energi sumber daya mineral di Kabupaten Kulon Progo. 3. Perhatian Pemerintah Kabupaten Kulon Progo terhadap usaha kecil menengah perlu ditingkatkan terutama dalam hal realisasi anggaran karena sektor tersebut merupakan penggerak perekonomian Kabupaten Kulon Progo dan terbukti memberikan sumbangan pendapatan daerah dan PDRB yang cukup besar.

49 | L a p o r a n

T a h u n a n

D i n a s

K o p e r a s i

d a n

U M K M

2 0 1 2

BAB I PENDAHULUAN I.1 DASAR HUKUM

Recommend Documents